PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BARANG HASIL PERTANIAN
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70P/HUM/2013
Fitria Ratna Wardika*
ABSTRAK
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena
Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, ada
beberapa barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan
PPN,salah satunya yaitu barang hasil pertanian yang merupakan salah satu Barang
Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (PP 31/2007). Sehubungan dengan
perlakuan PPN atas barang hasil pertanian tersebut, Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
telah melakukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan PP 31/2007 terhadap
Undang-Undang PPN. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
70P/HUM/2013, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan uji materiil atas
ketentuan PP 31/2007 terhadap Undang-Undang PPN yang diajukan oleh KADIN.
Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya
perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenai PPN atas
barang hasil pertanian. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan
Peraturan Pemerintah 12/2001 dan perubahannya, yaitu atas penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian, dibebaskan dari
pengenaan PPN, sedangkan penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian setelah
adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013, yaitu
atas penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian, terutang PPN. Adapun akibat
hukum/impikasi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
70P/HUM/2013 tersebut yaitu: 1) dari aspek legal (substansi), maka barang hasil
pertanian menjadi termasuk Barang Kena Pajak 2) dari aspek legal (regulasi),
Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor
12/2001 beserta perubahannya, 3) dari aspek administrasi perpajakan, maka akan timbul
potensi penambahan Pajak Masukan.
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Putusan Mahkamah Agung

*

Staff Biro Hukum Kementerian Keuangan, fitria.ratna.wardika@gmail.com

155

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

APPLICATION OF VALUE ADDED TAX ON
AGRICULTURAL PRODUCTS ON DECREE OF
THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 70P / HUM / 2013
ASBTRACT
Basically all goods and services are Taxable Goods and Taxable Services, thus subject to
Value Added Tax (VAT). However, there are some goods or services that obtain facilities
exempted from the imposition of VAT, one of which is agricultural goods which is one of
certain Taxable Goods which is strategic as stipulated in Government Regulation Number
12 Year 2001 concerning the Import and / or Delivery of Taxable Goods Specific Taxes
that are Strategic as already amended several times and the latest by Government
Regulation Number 31 Year 2007 (PP 31/2007). In relation to the VAT treatment of
agricultural products, the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN) has applied for a
judicial review of several provisions of PP 31/2007 against the VAT Act. Furthermore,
pursuant to Supreme Court Decision Number 70P / HUM / 2013, the Supreme Court has
granted a petition for judicial review of the provisions of PP 31/2007 to the VAT Act filed
by the Chamber of Commerce. The implications of the Supreme Court ruling resulted in a
significant number of provisions and implementation of VAT on agricultural goods. The
application of VAT on agricultural goods based on Government Regulation 12/2001 and
its amendments, namely on the delivery of certain Taxable Goods which are strategic in
the form of agricultural goods, are exempted from the imposition of VAT, while the
application of VAT on agricultural goods after the Supreme Court Decision Number 70P
/ HUM / 2013, ie on the delivery and / or import of agricultural goods, owed VAT. The
consequences of law / implication of the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 70P / HUM / 2013 are: 1) from the legal aspect (substance), the
agricultural goods become Taxable Goods 2) from the legal aspect (regulation), the
Government needs to do refinement of Government Regulation No. 12/2001 and its
amendment, 3) from the aspect of tax administration, there will be potential addition of
Input Tax.
Keywords: Value Added Tax, Supreme Court Decision

I.

PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa “Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.” Dari definisi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa sifat pajak
tersebut adalah memaksa yang berarti apabila tidak dipenuhi atau dilanggar akan
dikenakan sanksi.

156

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

Dari segi administrasi yuridis, menurut Y. Sri Pudyatmoko, pajak digolongkan
menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.(Y Sri Pudyatmoko: 2009: 10) Suatu
jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik atau
berulang-ulang, tidak hanya dengan satu kali pungut. Contoh pajak langsung yaitu Pajak
Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak
yang dipungut secara insidental atau tidak berulang-ulang. Contoh pajak tidak langsung
yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai.
Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atau sering disingkat PPN, adalah pajak
yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya
dari produsen ke konsumen. Adapun mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
PPN ada pada pihak penjual, pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha
Kena Pajak (PKP). Sedangkan, pemungutannya menggunakan Faktur Pajak sebagai bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran
dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual
produknya, dan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli,
memperoleh, atau membuat produknya. Sedangkan PPN yang harus disetor ke kas negara
adalah selisih lebih antara pajak keluaran dikurangi pajak masukan.
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena
Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Undang-Undang PPN). Namun demikian, ada beberapa barang atau jasa yang
mendapatkan fasilitas sehingga pengenaannya tidak dipungut PPN atau dibebaskan PPN.
Barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Barang Kena Pajak tertentu
yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2007 (PP 12/2001 dan perubahannya). PP 12/2001 dan perubahannya
dimaksud merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 16B Undang-Undang

157

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

PPN. Dalam Ketentuan Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang PPN dan Penjelasannya huruf
j, antara lain diatur dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu
tersedianya barang yang bersifat strategis, dengan Peraturan Pemerintah, pajak terutang
tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk
sementara waktu maupun selamanya.
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PP 12/2001 beserta perubahannya, diatur bahwa
Barang Kena Pajak yang bersifat strategis antara lain yaitu barang hasil pertanian.
Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP 12/2001 dan perubahannya,
diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis dimaksud dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga, siapapun yang mengimpor
dan/atau menyerahkan barang hasil pertanian tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN.
Implikasi dari pembebasan pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 3 PP 12/2001 dan
perubahannya yaitu terhadap barang hasil pertanian atas Pajak Masukan (yaitu pajak yang
telah dibayarkan) sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat
strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat
dikreditkan. Dengan demikian, tidak ada mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak
masukan, karena pajak keluarannya 0 (nol) atau bebas PPN, dan pajak masukanya tidak
dapat dikreditkan. Untuk itu, pada prakteknya, atas pajak masukan yang telah dibayarkan
oleh PKP tersebut dimasukan sebagai komponen biaya.
Sehubungan dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian
tersebut, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) telah melakukan permohonan uji materiil atas
beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP 31/2007) terhadap Undang-Undang PPN kepada
Mahkamah Agung. Beberapa ketentuan yang dimohonkan uji materiil yaitu:
1.

Pasal 1 angka 1 huruf c yaitu, “Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
adalah barang hasil pertanian.”

2.

Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu, “Barang hasil pertanian adalah barang yang
dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan
yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya
termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau

158

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP
ini.”
3.

Pasal 2 ayat (1) huruf f yaitu, “Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN.”

4.

Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu, “Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN.”
Adapun latar belakang KADIN mengajukan permohonan uji materiil terhadap

beberapa ketentuan dalam PP 31/2007, antara lain yaitu dengan diundangkannya PP
31/2007, Pajak Masukan menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibatnya, PPN
yang ditanggung menjadi lebih besar dibandingkan apabila sistem pengkreditan berjalan
sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang PPN. Selain itu, Kerugian yang
paling cepat dirasakan oleh Wajib Pajak adalah pengaruh cash flow, karena Wajib Pajak
harus menyetorkan PPN pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya
penyerahan.
Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang
diputus pada tanggal 25 Februari 2014, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan
uji materiil atas ketentuan PP 31/2007 terhadap Undang-Undang PPN yang diajukan oleh
KADIN. Dalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 ayat
(1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c
PP 31/2007 bertentangan dengan Undang-Undang PPN. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 1
ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf
c PP 31/2007 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum dan harus dicabut.
Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya
perubahan sejumlah ketentuan yang cukup signifikan mengenai perpajakan (Pajak
Pertambahan Nilai) atas penyerahan barang hasil pertanian.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur “Dalam hal 90 (Sembilan puluh)
hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-

159

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.” Untuk itu, Pemerintah
perlu melakukan penyempurnaan terhadap PP 31/2007 yaitu dengan mencabut ketentuan
Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat
(2) huruf c PP 31/3007 tersebut. Namun demikian, sampai dengan lewat batas waktu
tersebut Pemerintah belum melakukan penyesuaian terhadap PP 31/2007 tersebut, yaitu
melakukan pencabutan/penghapusan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka
2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31/2007 dimaksud.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang
muncul, diantaranya ialah :
1. Bagaimanakah penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan
PP 12/2001 dan perubahannya dan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013?
2. Bagaimanakah akibat hukum/implikasi yang ditimbulkan oleh adanya
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013?

II.

PEMBAHASAN

A. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan
Pemerintah 12/2001 dan perubahannya dan setelah adanya Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013
1. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan
Pemerintah 12/2001 dan perubahannya:
Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian berdasarkan Peraturan
Pemerintah 12/2001 dan perubahannya, telah mengalami beberapa kali
perubahan penerapan/perlakuan yang dapat peneliti kategorikan menjadi dua
periode, yaitu sebagai berikut:
a. Periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006:
Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas barang hasil pertanian sejak
Tahun 2001 sampai dengan akhir Tahun 2006 diatur dalam Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan Pemerintah
12/2001).(PP No. 12 Tahun 2001). Dalam periode tersebut ketentuan

160

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

mengenai PPN atas barang hasil pertanian tersebut tidak mengalami
perubahan meskipun Peraturan Pemerintah 12/2001 telah mengalami dua
kali perubahan yaitu perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2002.
Dalam kurun periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006, atas
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa
barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani, dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti
apabila petani atau kelompok petani melakukan penyerahan atas barang
hasil pertanian kepada penjual, maka atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun apabila yang menyerahkan
barang hasil pertanian tersebut bukan petani atau kelompok petani, misalnya
badan usaha atau pabrikan, maka atas penyerahannya dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
Ketentuan tersebut menurut peneliti, merupakan suatu bentuk
kemudahan administrasi perpajakan bagi petani atau kelompok petani yang
pada umumnya merupakan orang pribadi atau unit usaha kecil yang tidak
melakukan pembukuan. Selain itu, petani ataupun kelompok petani yang
memiliki omzet di bawah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta), tidak wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003
tentang

Perubahan

Atas

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan
Nilai (KepMen Keuangan No. 571/KMK.03/2003), sehingga mereka tidak
perlu melakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu melakukan
penghitungan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Sedangkan
atas Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan petani atau kelompok petani
sehubungan dengan menghasilkan barang hasil pertanian tersebut, dapat
petani atau kelompok petani bebankan/masukan dalam harga jual.
Selain memberikan kemudahan bagi petani, menurut peneliti, ketentuan
tersebut juga memberikan keadilan, mengingat selain petani atau kelompok
petani yang melakukan penyerahan atas barang hasil pertanian tersebut,

161

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

Pajak Pertambahan Nilai harus mengenakan dikenakan. Sehingga besarnya
harga yang harus dibayar pembeli, ditambah Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan atas Pajak Masukan sehubungan
dengan menghasilkan barang hasil pertanian tersebut, tetap dapat
dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
Sehingga secara legal, penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang
hasil pertanian pada periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006,
penyerahan barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani
penerapan/perlakuannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UndangUndang PPN) yaitu merupakan bukan Barang Kena Pajak. (UU No. 42
Tahun 2009).
b. Periode Tahun 2007 sampai dengan 21 Juli 2014:
Sejak 1 Januari 2007, yaitu dengan diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, penerapan Pajak Pertambahan Nilai barang hasil
pertanian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut
peneliti bagi menjadi 3 (tiga), yaitu dari segi definisi barang hasil pertanian,
segi objek Pajak Pertambahan Nilai, serta segi subjek pajak atas penyerahan
hasil pertanian.
Dari segi definisi, barang hasil pertanian yang semula adalah “barang
yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang:
1) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

162

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

2) peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;
atau
3) perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.”
berubah menjadi:
“barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
1) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2) peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;
atau
3) perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,
Yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari
sumbernya

termasuk

yang

diproses

awal

dengan

tujuan

untuk

memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”
Perubahan tersebut berarti, sejak 1 Januari 2007, jenis barang hasil pertanian telah
ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, atau tidak
semua jenis barang hasil pertanian merupakan barang hasil pertanian yang mendapatkan
fasilitas dibebaskan. Selain itu, agar dapat dikategorikan sebagai barang hasil pertanian
yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, barang hasil pertanian tersebut harus
yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk
yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah
proses lebih lanjut.
Dari segi objek Pajak Pertambahan Nilai, perubahan penerapan yaitu dengan
adanya pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor hasil pertanian sebagaiaman
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta
perubahannya, sehingga yang semula hanya atas penyerahannya saja, sejak 1 Januari 2007,
atas impor dan penyerahan barang hasil pertanian dibebaskan dari Pajak Pertambahan
Nilai.(PP No. 12 Tahun 2001).
Sedangkan dari segi subjek Pajak Pertambahan Nilai, perubahan yang cukup
signifikan yaitu dengan dihapusnya frase “oleh petani atau kelompok petani”, yang berarti
siapapun yang melakukan impor atau penyerahan barang hasil pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta perubahannya,
dibebaskan dari Pajak Pertanian. Artinya, baik petani, kelompok petani, badan usaha,

163

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

pabrikan atau siapapun yang melakukan penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian
akan mendapatkan fasilitas pembebasan.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta
perubahannya, diatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis (termasuk barang hasil pertanian) yang dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Dengan adanya perubahan yang cukup
signifikan tersebut, dampak yang terasa yaitu bagi Pengusaha Kena Pajak yang
menyerahkan barang hasil pertanian tidak dapat lagi mengkreditkan pajak masukannya.
Artinya, pajak yang telah dibayar sehubungan dengan menghasilkan barang hasil pertanian
dimasukan dalam beban yang dapat menaikan harga jual. Kenaikan harga jual tersebut,
dapat mengurangi daya saing barang hasil pertanian dalam negeri dengan barang hasil
pertanian impor yang berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta perubahannya
juga mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
Dampak yang paling terasa adalah bagi pengusaha di bidang pertanian yang
menjalankan usaha secara terpadu (integrated). Contohnya adalah pengusaha kelapa sawit
yang menghasilkan minyak kelapa sawit dimana bahan dasarnya berasal dari kebun
sawitnya sendiri. Sebagai gambaran, seorang Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di
bidang usaha pertanian menghasilkan barang jadi berupa minyak kelapa sawit, selain itu
pengusaha tersebut juga menghasilkan barang setengah jadi berupa tandan buah segar
(buah kelapa sawit) dari hasil kebun kelapa sawit miliknya sendiri. Dalam rangka
menghasilkan buah kelapa sawit, pengusaha tersebut mengeluarkan biaya-biaya untuk
membeli pupuk, dimana pupuk tersebut merupakan barang kena pajak sehingga atas Pajak
Pertambahan Nilai yang dibayarkan atas pembelian pupuk merupakan Pajak Masukan bagi
Pengusaha. Setelah menghasilkan buah kelapa sawit, buah tersebut pengusaha gunakan
sebagai bahan baku untuk membuat minyak kelapa sawit, namun karena buah kelapa sawit
tersebut merupakan barang hasil pertanian yang dibebaskan berdasarkan Peraturan
Pemerintah 12/2001 beserta perubahannya, maka atas Pajak Masukan sehubungan dari
pembelian pupuk tidak dapat dikreditkan. Sehingga oleh pengusaha pajak yang dibayar
tersebut dikumulasikan menjadi menjadi beban oleh pengusaha dalam harga jual minyak
kelapa sawit. Konsekuensinya, harga jual minyak tersebut menjadi lebih tinggi.

164

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

Alasan tersebutlah yang menjadi salah satu pendorong bagi pengusaha yang
bergerak di bidang pertanian yang dalam hal ini melalui Kamar Dagang Industri
mengajukan juridicial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan
dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan Pemerintah 31/2007). Selain itu,
menurut pengusaha dengan tidak dapat dikreditkanya pajak masukan tersebut, akan
menimbulkan pajak berganda, mengingat saat penjualan minyak kelapa sawit pengusaha
memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pembeli. Sehingga dalam harga jual yang
dikenakan pajak yang dibayarkan oleh pengusaha atas minyak kelapa sawit tersebut,
terdapat komponen pajak pertambahan nilai. Jadi ada pengenaan pajak sebanyak dua kali
(double tax) dan hal tersebut bertentangan dengan filosofi Undang-Undang PPN.
2. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian setelah adanya Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013:
a. Risalah

Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

70P/HUM/2013:
1) Ketentuan yang dimohonkan uji materiil:
a) Pasal 1 angka 1 huruf c:
Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang
hasil pertanian.
b) Pasal 1 angka 2 huruf a:
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan
usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik
langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya
termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang
usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran PP ini.
c) Pasal 2 ayat (1) huruf f:
Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN.
d) Pasal 2 ayat (2) huruf c:

165

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN.
2) Latar belakang:
a) Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 31/2007
mengatur bahwa barang hasil pertanian merupakan barang bersifat
strategis yang mendasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
diklasifikasikan sebagai barang kena pajak, namun dengan adanya
Peraturan Pemerintah 31/2007 menjadi barang yang dibebaskan pajak.
Akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut
indirect method dengan mekanisme pengkreditan yaitu Pajak
Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan menjadi tidak berjalan.
b) Pajak Masukan yang berfungsi sebagai kredit pajak (mengurangi)
Pajak Keluaran, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 31/2007
menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. Akibatnya, Pajak
Pertambahan Nilai yang ditanggung menjadi lebih besar dibandingkan
apabila sistem pengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah
diatur dalam Undang-Undang PPN.
c) Kerugian yang paling cepat dirasakan oleh Wajib Pajak adalah
pengaruh cash flow, karena Wajib Pajak harus menyetorkan Pajak
Pertambahan Nilai pada saat pembayaran atau pada akhir bulan
terjadinya penyerahan. Seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah
dengan hutang, sehingga Wajib Pajak harus “menalangi” terlebih
dahulu atas Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan.
d) Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan
untuk memasukan Pajak Masukan dalam komponen biaya usaha.
Dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya
daya saing Wajib Pajak terlebih untuk kegiatan ekspor dan apabila
sudah terjadi perdagangan bebas.
e) Pada jenjang penjualan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang terdapat unsur Pajak Masukan di dalam komponen biaya,

166

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

menjadikan Pajak Keluaran atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak tersebut mengandung Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak
Pertambahan Nilai (double tax). Hal yang demikian dinamakan
sebagai cascading. Cascading effect tersebut merupakan suatu hal
yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun
Undang-Undang PPN itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa
Undang-Undang PPN Indonesia menganut indirect method dimana
terdapat sistem pengkreditan.
3) Tanggapan pokok permohonan uji materiil dari pemerintah;
a) Bahwa Undang-Undang PPN membagi barang dalam 2 kelompok
yaitu Barang Kena Pajak dan Bukan Barang Kena Pajak, dan UndangUndang PPN tidak pernah menginstrusikan pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai atas semua barang;
b) Bahwa Peraturan Pemerintah 31/2007 yang mengatur bahwa Barang
Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai, tidak memiliki materi muatan yang berbeda
dengan materi muatan Undang-Undang PPN dan tidak bertentangan
dengan batang tubuh Pasal 16 B Undang-Undang PPN;
c) Bahwa pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertamabahan Nilai
terhadap barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan telah
sesuai dengan tujuan sebagaimana diamanahkan Pasal 16B UndangUndang PPN;
d) Bahwa Pemohon menunjukkan ketidak-konsistenan dalam muatan
materi

permohonan,

pada

tahun

2005

dan

2006

pemohon

mengusulkan barang pertanian dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, tetapi dalam permohonan A Quo Pemohon
menghendaki untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
e) Bahwa pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam objek
permohonan A Quo tidak menyebabkan melemahnya daya saing dan
bertambahnya biaya produksi.
f) Dampak-dampak apabila permohonan pemohon diterima, antara lain
seluruh petani atau kelompok petani yang omzet per tahunnya di atas

167

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

Rp600.000.000,00 harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena
Pajak. Selanjutnya setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka
harus melaksanakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai, yaitu
melakukan

pemungutan,

pembayaram,

dan

pelaporan

Pajak

Pertmabahan Nilai dengan mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap
Masa Pajak (per bulan).
4) Putusan uji materiil:
Dalam Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 70P/HUM/2013 antara lain
MA memutuskan:
a) Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon
KADIN.
b) Menyatakan Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2
ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31 Tahun 2007
bertentangan dengan Undang-Undang PPN, dan karenanya tidak sah
dan tidak berlaku untuk umum.
c) Memerintahkan kepada Presiden mencabut Pasal 1 angka 1 huruf c,
Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2)
huruf c Peraturan Pemerintah 31/2007.
b. Penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian setelah adanya
Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

70P/HUM/2013:
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 Mahkamah
Agung telah mengabulkan permohonan uji materiil atas ketentuan Peraturan Pemerintah
31/2007 terhadap Undang-Undang PPN yang diajukan oleh KADIN. Dalam amar Putusan
Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2)
huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31/2007 bertentangan
dengan Undang-Undang PPN. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1
ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31/2007
dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum dan harus dicabut.
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur “Dalam hal 90 (sembilan puluh)

168

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.”
Untuk itu, menurut peneliti, demi kepastian hukum dan kejelasan praktik
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian, Pemerintah perlu
melakukan penyempurnaan terhadap PP 31/2007 yaitu dengan mencabut ketentuan Pasal 1
angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2)
huruf c PP 31/3007 tersebut. Namun demikian, sampai dengan lewat batas waktu tersebut
Pemerintah belum melakukan penyesuaian terhadap PP 31/2007 tersebut, yaitu melakukan
pencabutan/penghapusan atas ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a,
Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31/2007 dimaksud.
Mengingat sampai dengan saat penelitian ini dilakukan belum terdapat
penyempurnaan atau pencabutan terhadap mencabut ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c,
Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP 31/3007,
penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian
kini

mengacu

pada

Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

70P/HUM/2013. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur “dalam hal 90
(Sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau
pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut,
ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.”
Yang berarti per tanggal 22 Juli 2014 (tanggal setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah
surat pengiriman Putusan Mahkamah Agung kepada Pemerintah), ketentuan Pasal 1 angka
1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c PP
31/3007 ducabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan/atau
impor barang hasil pertanian per tanggal 22 Juli 2014 kembali ke mekanisme umum yaitu
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN, yaitu atas penyerahan dan/atau
impor barang hasil pertanian merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian setelah adanya

169

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 juga ditegaskan
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 mengenai Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di
Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yang pokok-pokok materinya berbunyi sebagai
berikut:
1) Berdasarkan data pada Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah
Agung

Republik

Indonesia,

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

70P/HUM/2013 telah dikirim pada tanggal tanggal 23 April 2014. Dengan
demikian apabila Pemerintah sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 belum
mencabut Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1)
huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2007, maka sejak tanggal 22 Juli 2014 ketentuan tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum.
2) Berdasarkan

Putusan

Mahkamah

Agung

tersebut,

maka

implikasi

perpajakannya adalah sebagai berikut:
a) Barang hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah
31/2007 termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai (Bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b
Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, impor, maupun
ekspornya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
b) Barang hasil pertanian lain yang tidak ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah 31/2007, yaitu beras, gabah, jagung, sagu dan
kedelai adalah barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
(bukan Barang Kena Pajak) sesuai Pasal 4A ayat (2) huruf b
Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahan, impor, maupun
ekspornya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
c) Barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman
hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 31/2007 yang

170

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

semula dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berubah
menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas
penyerahan dan impornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan
tarif 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan
Nilai dengan tarif 0% (nol persen).
d) Sehubungan dengan huruf c) di atas, maka Pengusaha (orang pribadi
maupun badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian
tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan untuk itu
wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha
yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per
tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha
Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PMK 197/2013).(PMK No. 197
Tahun 2013 Pasal 1)

B. Akibat Hukum/Implikasi Yang Ditimbulkan Oleh Adanya Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013
Dalam

Putusan

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

70P/HUM/2013 tersebut, dijelaskan Pendapat Mahkamah Agung yang mendasari
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 dimaksud,
yaitu sebagai berikut:
1. Tidak terdapat relevansi idealistik hukum, dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2
ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah 31/2007 telah bertentangan baik
dengan Undang-Undang PPN dan segala perubahannya maupun dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada Undang- Undang Perpajakan
yang terkait.
2. Secara substansi Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2
ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah

171

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

31/2007 bertentangan dengan Pasal 4A Undang-Undang PPN. Barang
hasil pertanian tidak termasuk dalam barang kena pajak yang
dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Barang hasil
pertanian

tidak

termasuk

pada

barang-barang

yang

kegiatan

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
menurut Pasal 16B Undang-Undang PPN. Dengan demikian terjadi
cascade effect (pajak berganda) di tingkat pengusaha kelapa sawit/crude
palm oil (CPO), karena Pajak Masukan untuk menghasilkan kelapa sawit
tidak dapat dikreditkan, sehingga harus dimasukkan dalam komponen
harga pokok penjualan/ekspor CPO yang berakibat pada pelemahan daya
saing dari pengusaha CPO.
3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap hasil pertanian tidak akan
merugikan para petani. Mengingat bahwa Pasal 3A Undang-Undang PPN
telah mengatur tentang pengusaha kecil yang batasannya diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan, yang dewasa ini diatur dengan PMK
197/2013 dan melalui mekanisme Pasal 3A huruf c, maka para petani
tidak perlu menjadi Pengusaha Kena Pajak.
4. Norma hukum yang terkandung dalam benefit (manfaat) bagi Pengusaha
Kena Pajak yang sedang berinvestasi dan membutuhkan likuiditas
keuangan "fresh money" untuk memperlancar proses berinvestasi. Di
samping itu, dampak positif lainnya bagi Pengusaha Kena Pajak dapat
lebih cepat melakukan kegiatan produksi, melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak yang berakibat Pajak Keluaran akan lebih besar dari Pajak
Masukan, sehingga keuntungan dalam menghimpun penerimaan negara
yang berasal dari pajak.
5. kebijakan atas perlakuan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
bertentangan dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat
(2), dan pasal 9 ayat (2) serta Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN.
Di samping ltu, terdapat cacat yuridis dan segi substansi sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

172

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

Dari

hasil

putusan

tersebut,

beberapa

hal

yang

menjadi

akibat

hukum/implikasi dari Putusan Mahkamah Agung tersebut menurut peneliti yaitu
sebagai berikut:
1. Dari aspek legal (substansi), maka barang hasil pertanian (barang yang
dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan
kehutanan) menjadi termasuk bukan Barang Kena Pajak yang bersifat
strategis, sehingga atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak
barang hasil pertanian tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut dapat
dikreditkan. Akibat substansi yang berubah tersebut, maka dari aspek
ekonomi akan terjadi disparitas pola pemajakan atas barang hasil
pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN
(kelompok Barang Tidak Kena Pajak/Non Barang Kena Pajak) dan
barang hasil pertanian yang menjadi obyek Putusan Mahkamah Agung
tersebut. Dan juga, petani atau kelompok petani menanggung beban
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak jika dibandingkan dengan Pengusaha Kena Pajak yang
kegiatan

usahanya

di

bidang

pertanian

(termasuk

yang

terintegrasi/integrated).
2. Dari aspek legal (regulasi), Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta perubahannya, selain itu
akan terjadi perubahan yang dinamis terkait perlakuan perpajakan dalam
pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan
penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang
pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang
Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor

135/PMK.011/2014

(PMK

78/2010:

PMK

No.

135/PMK.011/2014: Pasal 2-6).

173

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

3. Dari aspek administrasi perpajakan, maka akan timbul potensi
penambahan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, namun di sisi lain
terdapat potensi penambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai
atas penyerahan barang hasil pertanian yang semula Barang Kena Pajak
yang bersifat strategis menjadi Barang Kena Pajak yang terutang Pajak
Pertambahan Nilai. Namun untuk potensi penambahan penerimaan ini
akan membutuhkan upaya dan biaya yang cukup besar yang antara lain
meliputi upaya sosialisasi, administrasi dan pengawasan.
Dengan berbagai implikasi diatas, beberapa tinjauan atas Putusan Mahkamah
Agung dapat peneliti paparkan sebagai berikut:
1. Aspek Legal
a.

Barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang
pertanian, perkebunan, dan kehutanan (misalnya kelapa sawit/TBS,
kakao, karet, tebu, kopi, kayu, dan hasil pertanian lainnya) yang
semula termasuk barang yang bersifat strategis menjadi Barang Kena
Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

b.

Implikasi dari butir a bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang
kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan
(termasuk kegiatan usaha yang terpadu/integrated), seluruh Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut dapat
dikreditkan.

c.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, apabila
dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal
pengiriman Putusan MA (tanggal surat Pengiriman adalah 22 April
2014) Presiden Republik Indonesia belum menindaklanjuti Putusan
Mahkamah Agung, maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1
ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c
Peraturan Pemerintah 31/2007 tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum (barang hasil pertanian tidak berstatus Barang Kena Pajak
bersifat strategis lagi) .

174

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

d.

Akibat perubahan status tidak lagi termasuk Barang Kena Pajak
bersifat strategis bagi barang hasil pertanian, maka pada periode
Januari 2014 sampai dengan berlakunya Putusan Mahkamah Aagung
tersebut (paling lama sekitar akhir Juli 2014) akan terjadi
dinamika/perubahan dalam perlakuan pengkreditan Pajak Masukan
bagi barang hasil pertanian (masa transisi), yaitu sebagai berikut:
1) Sebelum 1 Januari 2014, berdasarkan Peraturan Pemerintah
31/2007 dan PMK 78/2010 dan perubahannya maka Pajak
Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang terkait penyerahan Barang Kena Pajak
bersifat strategis (diantaranya adalah barang hasil pertanian)
mendapat

fasilitas

dibebaskan

dari

pengenaan

Pajak

Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
2) Sejak 1 Januari 2014, yakni dengan berlakunya Peraturan
Menteri

Keuangan

Nomor

Perubahan

atas

Peraturan

78/PMK.03/2010

tentang

21/PMK.011/2014
Menteri

Keuangan

Pedoman

tentang
Nomor

Penghitungan

Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang
Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan
yang Tidak Terutang Pajak, maka terbuka kemungkinan bagi
Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan seluruh PPN
masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang terkait penyerahan Barang Kena Pajak
bersifat strategis (diantaranya adalah barang hasil pertanian,
antara lain TBS).
3) Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
135/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha
Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak
dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, maka ditegaskan
kembali bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena

175

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait penyerahan
Barang Kena Pajak bersifat strategis (diantaranya adalah
barang hasil pertanian) mendapat fasilitas dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertamabahan Nilai dan tidak dapat
dikreditkan.
4) Setelah

adanya

Putusan

Mahkamah

Agung

Nomor

70P/HUM/2013 yang mencabut status Barang Kena Pajak
yang bersifat strategis terhadap barang hasil pertanian, maka
perlakuan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan
dengan penyerahan barang hasil pertanian, seluruhnya menjadi
dapat dikreditkan. Namun ketentuan ini hanya berlaku setelah
adanya Peraturan Pemerintah yang merubah ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah 31/ 2007 atau paling cepat 90 (Sembilan
puluh)

hari

setelah

pengiriman

Putusan

MA

apabila

pemerintah tidak menerbitkan perubahan Peraturan Pemerintah
31/ 2007 tersebut.
2. Aspek Dampak Ekonomis
a. Terdapat disparitas pola pemajakan yang berbeda atas barang hasil
pertanian yang termasuk dalam kelompok Barang Tidak Kena Pajak
sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN dengan
barang hasil pertanian yang semula termasuk dalam kelompok
Barang Kena Pajak yang bersifat strategis. Misalnya jagung,
walaupun dikonsumsi bukan sebagai bahan makanan pokok rakyat,
tetap termasuk dalam kelompok Barang Tidak Kena Pajak sehingga
penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Masukan atas perolehan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak

(misalnya

pupuk,

bahan

bakar

minyak,

truk,

jasa

pengangkutan, dan lainnya) tidak dapat dikreditkan. Demikian juga,
jika Jagung tersebut diproses lebih lanjut menjadi minyak jagung
(Barang Kena Pajak), maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat
dikreditkan atau dimintakan restitusi jika minyak jagung tersebut

176

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

diekspor. Berbeda dengan Tandan Buah Segar (TBS), walaupun
sama-sama barang hasil pertanian yang diambil langsung dari
sumbernya, seluruh Pajak Masukan yang berhubungan dengan TBS
dapat dikreditkan.
b. Beban petani atau kelompok petani yang memilih tidak dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak lebih besar dibandingkan dengan
Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya di bidang pertanian
(termasuk usaha terpadu/integrated). Hal ini disebabkan petani atau
kelompok petani menanggung beban Pajak Pertamabahan Nilai atas
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan
bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atas atas
perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menjadi
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
3. Aspek Administrasi Perpajakan
a. Terdapat potensi penambahan penerimaan dari Pajak Pertambahan
Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian yang semula Barang
Kena Pajak yang bersifat strategis menjadi Barang Kena Pajak yang
terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Dengan pencabutan barang hasil pertanian dari Barang Kena Pajak
yang bersifat strategis menjadi Barang Kena Pajak yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai, seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan
atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bagi
Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usaha di bidang pertanian
termasuk pengusaha yang terpadu/integrated di bidang pertanian
(misalnya industri minyak kelapa sawit dan industri kertas).
c. Data Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pengusaha di
bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan sesuai lampiran Surat
Rekomendasi

Komite

Pengawas

Perpajakan

Nomor

SR-

12/KPP/2014, selama kurun waktu 2011 s.d. 2013 masing-masing
sebesar Rp11.700.000.000.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus miliar
rupiah), Rp15.800.000.000.000,00 (lima belas triliun delapan ratus
miliar rupiah), dan Rp13.400.000.000.000,00 (tiga belas triliun

177

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

empat ratus miliar rupiah). Dengan demikian, pencabutan barang
hasil pertanian dari BKP yang bersifat strategis, penambahan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha yang melakukan
kegiatan usaha di bidang pertanian rata-rata minimal setiap tahun
sebesar Rp13.00.000.000.000,00 (tiga belas triliun rupiah).
Selain berbagai aspek tersebut di atas, peneliti juga mencermati keterlambatan
Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan atau pencabutan terhadap ketentuan Pasal 1
ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf
c Peraturan Pemerintah 31/2007. Hal ini penting mengingat adanya masa transisi pada
tahun 2014 sehubungan dengan perubahan penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang
hasil pertanian, dari semula merupakan barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai menjadi barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai. Selian itu, perubahan penerapan juga terjadi pada mekanisme pengkreditan pajak
masukannya.
Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Sub Bidang
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai di Badan Kebijakan Fiskal (Bpk. Purwitohadi) yang
merupakan unit di Kementerian Keuangan selaku koordinator yang mengusulkan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta perubahannya.
Adapun pokok-pokok hasil wawancara tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (RPP BKP
Strategis), yang akan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001
beserta perubahannya.
2. Penyusunan RPP BKP Strategis tersebut salah satunya yaitu dalam rangka
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
70P/HUM/2013. Selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut,
terdapat beberapa materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta
perubahannya yang perlu dilakukan penyempurnaan.

178

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

3. Proses penyusunan RPP BKP Strategis sendiri saat ini (bulan Maret 2015)
telah masuk ke tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Penyusunan RPP BKP Strategis membutuhkah waktu yang cukup lama dalam
penyusunannya

sehingga

melampaui

tanggal

22

Juli

2014

karena

penyusunannya melibatkan banyak unit dan instansi terkait mengingat terdapat
beberapa materi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta
perubahannya yang dilakukan penyempurnaan.
5. Terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang hasil pertanian
sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta
perubahannya, untuk mengantisipasi kejelasan penerapan di lapangan,
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengedarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013
mengenai Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang
Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan
Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2007.
6. Sedangkan terkait dengan hasil Putusan Mahkamah Agung sendiri, Bpk.
Purwitohadi berpendapat bahwa hasil putusan tersebut kurang memberikan
keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu seperti petani,kelompok petani,
atau industri menengah yang memiliki omzet di atas Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta) karena mereka harus direpotkan dengan
sistem pengadiministrasian Pajak Pertambahan Nilai seperti mekanisme
pengkreditan pajak masukan, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pembuatan
faktur pajak, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai yang harus dilakukan secara periodik.

III. PENUTUP
A.

Kesimpulan

1.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang hasil pertanian
berdasarkan Peraturan Pemerintah 12/2001 dan perubahannya yaitu dibebaskan dari

179

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

pengenaan PPN. Sedangkan penerapan PPN terhadap barang hasil pertanian setelah
adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013,
yaitu barang hasil pertanian bukan merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat
strategis, sehingga atas penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian, terutang
PPN.
2.

Akibat hukum/impikasi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
70P/HUM/2013 tersebut menurut peneliti yaitu sebagai berikut:

a.

Dari aspek legal (substansi), maka barang hasil pertanian menjadi termasuk bukan
Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis, sehingga atas impor dan/atau
penyerahan BKP barang hasil pertanian tersebut terutang PPN dan Pajak Masukan
atas perolehan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan dengan
kegiatan usaha tersebut dapat dikreditkan.

b.

Dari aspek legal (regulasi), Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 12/2001 beserta perubahannya, selain itu akan terjadi
perubahan yang dinamis terkait perlakuan perpajakan dalam pengkreditan pajak
masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang
pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

c.

Dari aspek administrasi perpajakan, maka akan timbul potensi penambahan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di
bidang pertanian, namun di sisi lain terdapat potensi penambahan penerimaan dari
PPN atas penyerahan barang hasil pertanian yang semula BKP yang Bersifat
Strategis menjadi BKP yang terutang PPN.

B. Saran
1. Guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan praktik di lapangan, Pemerintah
perlu segera melakukan percepatan pemrosesan Rancangan Peraturan Pemerintah
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 12/2001 beserta perubahannya.
2. Dengan adanya perubahan yang cukup signifikan atas penerapan PPN atas barang
hasil pertanian, yaitu dari semula pengenaanya dibebaskan menjadi terutang PPN
serta terkait pengkreditan pajak masukan, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai perubahan mekanisme tersebut.

180

Fitria Ratna Wardika – Penerapan Pajak Pertambahan nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap...

DAFTAR PUSTAKA

Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind
Map, Bandung: Alfabeta, 2011
As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa, Yogyakarta: Pustaka
LP3ES, 2009
CST Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2009
Fahmi AP. Fane, “Pajak Menurut Syari’ah”, dalam Tabloid Republika Dialog
Jum’at, Edisi 27 September, 2002
Hulman Pandjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta: Prenada Media
Group, 2014
Mardiasmo., Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2011
Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Cet. 3,
Jakarta: P3M, 1993
M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kumpulan Hukum
Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
Untung Sukardji, Pajak Pertambahaan Nilai, Edisi Revisi 2014, Jakarta: Rajawali
Pers, 2014
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan
Pengembangannya, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat, 2013
R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco, 1982
Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung: PT Eresco, 1988
_______________, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Bandung: PT. Eresco, 1980
Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: ANDI, 2009
________, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 42 Tahun 2009, TLN. No. 5069
________, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, TLN. No.
3316
________, Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis, UU No. 31 Tahun 2007, TLN. No. 4726
________, Putusan Mahkamah Agung tentang Permohonan Uji Materiil atas Ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis terhadap Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Put MA No.
70P/HUM/2013
________, Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil, PERMA No. 01 Tahun
2011
________, Keputusan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai, KMK Nomor 571/KMK.03/2003
________, Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai, PMK Nomor 197/PMK.03/2013

181

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 155 - 182

________, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan
Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang
Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, PMK Nomor 135/PMK.011/2014

182