PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 PENDATAAN DAN PEMETAAN SPASIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KAPUK,
JAKARTA BARAT
Feby Kartika Sari1.
Sapto Nugroho2.
Etty R Krisdarso3 .
Ulfa Fatmawati Faisal4.
Regina Dwi Jalyanti5.
Syella Shakhoro Qolbi6 1,2,4,5,6Teknik Sipil.
Universitas Trisakti 3Arsitektur Universitas Trisakti Email: feby.
kartika@trisakti.
id1, m.
sapto@trisakti.
fatmasari@trisakti.
ABSTRAK
Tingginya angka backlog perumahan dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di DKI Jakarta menjadi tantangan serius yang diperumit oleh ketiadaan data terintegrasi by-name-by-address sebagai dasar kebijakan.
Menjawab temuan BPK dan amanat Rapergub RP3KP, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan pemetaan RTLH serta mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di Kelurahan Kapuk.
Jakarta Barat.
Kegiatan ini menggunakan metode survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif di 16 RW seKelurahan Kapuk.
Prosesnya melibatkan kolaborasi multi-pihak antara Universitas Trisakti.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, serta kader Dasawisma, yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan survei lapangan menggunakan Aplikasi Jakarta Satu, dan diakhiri dengan workshop validasi.
Hasil kegiatan berhasil memetakan 12.
355 bangunan yang dihuni 316 Kepala Keluarga .
257 jiw.
Selain itu, teridentifikasi dua masalah infrastruktur krusial: .
sistem drainase yang tidak memadai akibat penyumbatan dan kapasitas yang kecil sehingga menyebabkan banjir lokal, dan .
tidak adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang Data hasil kegiatan ini menyediakan basis data terpadu bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai landasan empiris untuk merumuskan kebijakan penanganan RTLH dan program perbaikan lingkungan yang tepat sasaran di Kelurahan Kapuk.
Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kelurahan Kapuk
ABSTRACT
The significant housing backlog and the number of Uninhabitable Houses (RTLH) in DKI Jakarta pose a serious challenge, exacerbated by the lack of integrated by-name-by-address data as a basis for policymaking.
In response to findings from the State Audit Agency (BPK) and the mandate of the Gubernatorial Regulation Draft (Rapergu.
on RP3KP, this community service activity aims to survey and map RTLH and identify infrastructure needs in Kapuk Village.
West Jakarta.
This activity employed a descriptive survey method with quantitative and qualitative approaches across all 16 community units (RW.
in Kapuk Village.
The process involved a multi-stakeholder collaboration between Universitas Trisakti, the DKI Jakarta Housing and Settlement Agency (DPRKP), and Dasawisma community cadres, encompassing preparation, field survey implementation using the Jakarta Satu Application, and a concluding validation workshop.
The results successfully mapped 12,355 buildings inhabited by 24,316 households .
,257 Furthermore, two crucial infrastructure problems were identified: .
an inadequate drainage system causing local flooding due to blockages and insufficient capacity, and .
the absence of a safe Child-Friendly Play Space (RBRA).
The data from this activity provides an integrated database for the DKI Jakarta Provincial Government, serving as an empirical foundation for formulating targeted policies to address RTLH and environmental improvement programs in Kapuk Village.
Keywords: Community Service.
Uninhabitable Houses (RTLH).
Kapuk Village E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X | 19 PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 PENDAHULUAN Proses urbanisasi di Jakarta telah memperluas ekspansi kota dan meningkatkan tekanan pada penyediaan hunian layak (Rustiadi, 2021.
Zain, 2.
Permukiman informal dan RTLH terus berkembang, menimbulkan tantangan multidimensi baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Shatkin, 2022.
Santoni, 2.
Sementara itu, backlog perumahan diprediksi akan terus naik dan memperberat permasalahan hunian tidak layak di wilayah metropolitan (Yuliana.
Setiawati, 2020.
Boediardjo, 2.
Beberapa hal yang menjadi latar belakang pendataan RTLH DKI Jakarta adalah sebagai berikut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dasar perencananan penyediaan unit hunian tahun 2017-2022 yang dilakukan menggunakan data backlog tahun 2015 belum didukung dengan rincian data Auby nameAy dan Auby addressAy (LKP No.
C/LHP/XVi.
JKTXVi.
JKT.
2/5/2.
Tingginya angka backlog dan RTLH (Rumah Tidak Layak Hun.
di Provinsi DKI Jakarta.
Data-data milik SKPD yang masih terpencar dan belum terintegrasi dalam satu platform sehingga diperlukan data yang terintegrasi sebagai dasar penentuan kebijakan, dan Menjadi amanat dalam pembahasan Rapergub Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi DKI Jakarta 2025 Ae 2045.
Dinamika urbanisasi di kota metropolitan seperti Jakarta telah memicu transformasi sosio-spasial yang signifikan, dengan persentase penduduk perkotaan yang diproyeksikan naik menjadi 60% pada 2025 dan membawa tantangan serius pada penyediaan infrastruktur dasar serta hunian layak (Rachim, 2022 ).
Backlog perumahan di Indonesia meningkat dari 11 juta unit pada 2022 menjadi 12,7 juta unit di 2023, dengan lebih dari 90% kebutuhan berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah.
DKI Jakarta tercatat mengalami backlog sebesar 492.
399 unit pada 2023, dan menjadi salah satu wilayah dengan defisit perumahan terbesar (Mubarrak, 2.
Kondisi ini berdampak pada kualitas hunian: pada 2022, lebih dari 63% rumah tangga di Jakarta masih menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan luas hunian per kapita di bawah standar nasional serta proporsi rumah layak yang relatif rendah (Ferdiansyah, 2022 ).
Complexitas penataan kawasan kumuh di Jakarta Barat, termasuk Kelurahan Kapuk, menjadi prioritas dalam program revitalisasi hunian melalui penataan 17 RW sepanjang 2025 Intervensi pemerintah untuk penanganan RTLH, seperti melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menghadapi kendala utama berupa keterbatasan data spasial dan demografis yang valid, sehingga efektivitas program kerap terbatas.
Sebagai dasar evidence-based policy, inventarisasi dan pemetaan hunian tidak layak di tingkat kelurahan sangat penting untuk mendukung perumusan strategi pengentasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas hidup warga.
METODE KEGIATAN
Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan menggunakan metode survei deskriptif yang mengadopsi pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara simultan.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data terukur mengenai jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dan profil demografi penghuninya.
Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kondisi faktual infrastruktur lingkungan serta untuk menangkap aspirasi dan persepsi masyarakat terkait kebutuhan fasilitas komunal.
Subjek dalam kegiatan ini adalah kepala keluarga atau anggota keluarga dewasa yang bersedia menjadi responden dan berdomisili secara tetap di wilayah studi yang telah ditentukan.
Objek kegiatan ini mencakup dua komponen utama: .
kondisi fisik bangunan hunian, yang dinilai berdasarkan kriteria kelayakan untuk diklasifikasikan sebagai RTLH atau bukan, dan .
20 | E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 kondisi eksisting infrastruktur dasar .
eperti saluran drainase, jalan lingkunga.
serta fasilitas umum dan sosial .
asum/faso.
di lingkungan sekitar.
Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama yang sistematis sebagai berikut:
Tahap Persiapan (Pra-Lapanga.
: Tahap ini meliputi serangkaian aktivitas fundamental, yaitu: .
studi literatur mengenai standar RTLH dan metodologi survei partisipatif.
koordinasi dan pengurusan izin formal dengan pihak Kelurahan Kapuk serta sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan ibu dasawisma.
Sosialisasi atau pembekalan .
kepada seluruh anggota tim survei untuk menyamakan persepsi dan pemahaman teknis.
Gambar 1.
Rangkaian Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan Sumber: Matari kegiatan oleh Tim Pelaksana .
Tahap Pelaksanaan (Kerja Lapanga.
: Pada tahap ini, tim melakukan pengumpulan data primer melalui: .
survei dari rumah ke rumah .
oor-to-doo.
observasi partisipatif untuk mengamati dan mendokumentasikan secara langsung kondisi fisik lingkungan, interaksi sosial, serta pemanfaatan ruang publik.
wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci .
ey informant.
seperti ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi kontekstual yang lebih mendalam.
Gambar 2.
Platform Survey Sumber: Materi kegiatan oleh Tim Pelaksana .
Tahap Akhir (Pasca Kerja Lapanga.
: Aktivitas pada tahap ini berfokus pada pengolahan dan analisis data.
Tahapan ini mencakup: .
proses validasi kelengkapan dan konsistensi data yang terkumpul.
tabulasi data kuantitatif ke dalam format digital.
analisis data kuantitatif dan kualitatif.
penyusunan laporan akhir kegiatan.
penyampaian hasil temuan kepada pihak Kelurahan Kapuk sebagai mitra pengabdian.
E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X | 21
PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 Lokasi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang waktu tiga bulan, mulai dari Februari hingga November Lokasi kegiatan dipusatkan di Kelurahan Kapuk.
Kecamatan Cengkareng.
Kota Administrasi Jakarta Barat RW 1 sampai dengan RW 16 Peserta Peserta dalam kegiatan ini adalah bapak dan ibu dosen Universitas Trisakti.
DPRKP, dan tim Kelurahan Kapuk khususnya ibu dasawisma di kelurahan kapuk, serta mahasiswa/mahasiswi Universitas Trisakti.
Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari dosen dan mahasiswa Universitas Trisakti, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), aparat Kelurahan Kapuk, serta para kader Dasawisma mulai dari RW 1 sampai dengan RW 16.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan survei dilaksanakan di Kelurahan Kapuk, serta para kader Dasawisma mulai dari RW 1 sampai dengan RW 16 dengan melalui beberapa tahapan berikut.
Tahap Persiapan (Pra-Lapanga.
Dilakukan kegiatan sosialisasi atau pembekalan .
kepada seluruh anggota tim survei guna menyamakan persepsi dan pemahaman teknis pelaksanaan kegiatan pada tanggal 17 April 2025.
Sosialisasi pertama dilaksanakan di Kelurahan Kapuk, yang dihadiri oleh dosen dan koordinator/PIC mahasiswa Universitas Trisakti, perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), aparat Kelurahan Kapuk, serta para kader Dasawisma dari RW 1 hingga RW 16 (Gambar .
Selanjutnya, dilakukan sosialisasi lanjutan bersama dosen dan koordinator/PIC mahasiswa, seluruh surveyor dari Universitas Trisakti, perwakilan DPRKP, aparat Kelurahan Kapuk, dan para kader Dasawisma dari RW 1 hingga RW 16 (Gambar .
Gambar 3.
Sosialisasi di Kelurahan Kapuk .
Februari 2.
Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana .
22 | E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 Gambar 4.
Sosialisasi dan Pelatihan Bersama seluruh tim backlog Kelurahan Kapuk Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana .
Maret 2.
Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Surve.
Pelaksanaan survey dilakukan oleh surveyor ke 16 RT Kelurahan Kapuk.
Survey Pelaksanaan survei dilakukan oleh para surveyor di 16 RT wilayah Kelurahan Kapuk.
Survei ini bertujuan untuk memperoleh data jumlah Kepala Keluarga (KK) serta kondisi rumah di wilayah tersebut.
Survei dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Jakarta Satu, dengan penyesuaian lokasi survei berdasarkan data KK yang menjadi responden.
Hal ini dilakukan agar output yang dihasilkan valid dan dapat memetakan secara akurat lokasi serta jumlah KK di Kelurahan Kapuk.
Gambar 5.
Kegiatan Survey Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana .
Tahap Akhir (Pasca Kerja Lapanga.
Sebagai tahap validasi dan sintesis temuan survei, diselenggarakan sebuah workshop kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif dari tim akademisi .
osen dan mahasiswa surveyo.
Universitas Trisakti, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan para kader Dasawisma Kelurahan Kapuk.
Dalam forum multi-pihak ini, tim DPRKP memimpin evaluasi data kuantitatif dan verifikasi pemetaan, sementara tim akademisi menyajikan analisis mendalam mengenai kondisi infrastruktur yang memerlukan intervensi.
Seluruh temuan didiskusikan secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi teknis yang bertujuan meningkatkan fungsionalitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Hasil survey bisa dilihat pada table 1.
E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X | 23
PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 Tabel 1.
Hasil survey Kelurahan Kapuk Berdasarkan data DPPAPP dan hasil survei lapangan pada Tabel 1, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data administratif dan kondisi aktual di lapangan.
Data DPPAPP mencatat sebanyak 37.
397 Kepala Rumah Tangga (KRT) dan 42.
910 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Kapuk.
Namun, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah hunian eksisting hanya 202 unit, dengan tambahan 153 unit tidak bersedia didata serta 284 bangunan Secara keseluruhan, jumlah hunian yang teridentifikasi sebanyak 13.
639 unit, atau sekitar 36% dari total KRT berdasarkan data DPPAPP.
Dari sisi penduduk, jumlah KK yang menempati hunian tercatat sebanyak 20.
071 KK, sedangkan total KK hasil survei .
ermasuk yang tidak bersedia didat.
224 KK, atau setara dengan 47% dari total KK yang tercatat dalam data DPPAPP.
Selain itu, terdapat 276 unit fasilitas sosial dan fasilitas umum .
asos/fasu.
di wilayah Kelurahan Kapuk yang berfungsi mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan Perbandingan antara data administratif dan hasil survei ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dimana salah satu faktor utamanya adalah waktu pengumpulan data atau pelaksanaan survey.
Hal ini juga menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya waktu tambahan agar dapat menyelesaikan pendataan hunian secara keseluruhan.
Selain itu, umumnya selisih data menunjukkan adanya selisih data yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi hunian, mobilitas penduduk, serta keterbatasan dalam proses pendataan di lapangan.
Salah satu faktor penyebabnya adalah perbedaan waktu pengumpulan data, di mana survei lapangan biasanya dilakukan dalam periode tertentu .
isalnya satu bulan atau beberapa mingg.
, sedangkan data administratif diperbarui secara berkala .
ulanan atau tahuna.
Jika dalam rentang waktu tersebut terjadi perubahan cepat seperti mobilitas penduduk, renovasi, pembongkaran, atau munculnya bangunan kosong, maka survei akan lebih mampu menangkap kondisi terkini yang belum tercermin dalam data administratif (Oberski, 2.
Selain itu, kecukupan fasilitas sosial dan fasilitas umum .
asos/fasu.
di wilayah tersebut juga menjadi faktor penting dalam menilai kualitas lingkungan permukiman.
Ketersediaan fasos/fasum yang memadai berperan dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan masyarakat (Jumiati, 2.
Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasos/fasum di kawasan perkotaan sering kali belum memenuhi standar kebutuhan, baik dari segi jumlah, luasan, maupun aksesibilitasnya, akibat keterbatasan lahan dan lemahnya proses serah terima fasilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah (Agustin, 2.
24 | E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X
PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 Gambar 6.
Workshop 1 Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana .
Juli 2.
Terdapat beberapa temuan terkait infrastruktur yang ada di Kelurahan Kapuk ketika proses pendataan.
Berikut hasil temuannya.
Saluran Air yang memadai Gambar 7.
Kondisi saluran drainase eksisting Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan diskusi dengan warga setempat, diketahui bahwa sistem drainase eksisting belum berfungsi secara optimal dalam mengendalikan banjir, seperti terlihat pada Gambar 7.
Warga juga menyampaikan bahwa beberapa RW di wilayah tersebut sering mengalami genangan hingga banjir saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Permasalahan utama bersumber dari penyumbatan saluran akibat penumpukan sampah serta dimensi saluran yang terlalu sempit untuk menampung peningkatan debit air hujan (Prawati.
Nursella, 2.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan prasarana drainase yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana.
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Oleh karena itu, direkomendasikan adanya program perbaikan infrastruktur drainase melalui normalisasi saluran .
engerukan sedimen dan sampa.
serta studi peningkatan kapasitas agar mampu mencegah luapan air di kemudian hari (Setyawan, 2018 .
Wijayanti, 2.
Taman bermain untuk anak anak E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X | 25
PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 Gambar 6.
Kondisi jalan yang digunakan tempat bermain anak anak Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana Aspek sosial krusial yang teridentifikasi di lapangan adalah defisiensi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terdedikasi seperti terlihat pada Gambar 8.
Observasi menunjukkan bahwa anak-anak memanfaatkan bahu jalan dan gang permukiman sebagai ruang bermain Praktik ini secara langsung mengekspos mereka pada risiko keselamatan fisik yang tinggi serta berpotensi menimbulkan friksi sosial dengan pengguna jalan.
Maka dari itu, pengembangan fasilitas bermain di lahan publik yang tersedia merupakan intervensi strategis yang esensial, tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga untuk mendukung tumbuh kembang anak dari aspek motorik dan sosial dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.
KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui survei pendataan di 16 RW Kelurahan Kapuk telah berhasil mencapai tujuannya secara efektif.
Pertama, kegiatan ini sukses menghasilkan basis data kuantitatif yang komprehensif, terperinci, dan terintegrasi by-name-byaddress, dengan total 24.
316 Kepala Keluarga dan 12.
355 bangunan berhasil dipetakan.
Capaian ini secara langsung menjawab kebutuhan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan data yang akurat untuk perencanaan dan intervensi program perumahan, sebagaimana diamanatkan oleh BPK dan Rapergub RP3KP.
Kedua, melalui pendekatan kualitatif berupa observasi dan diskusi dalam workshop, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi dua permasalahan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga: .
sistem drainase yang tidak memadai, menjadi penyebab utama banjir lokal yang rutin terjadi.
defisiensi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), yang mengancam keselamatan dan menghambat perkembangan sosial anak-anak.
Model kolaborasi multi-pihak antara akademisi (Universitas Trisakt.
, pemerintah (DPRKP), dan masyarakat .
ader Dasawism.
terbukti menjadi strategi yang efektif dalam memastikan validitas data dan relevansi temuan di lapangan.
SARAN KEGIATAN LANJUTAN
Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa saran direkomendasikan:
Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta: Basis data kuantitatif hasil survei ini direkomendasikan untuk segera dimanfaatkan sebagai dasar utama dalam penentuan prioritas, alokasi anggaran, dan implementasi program penanganan RTLH seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kapuk agar lebih tepat Kepada Aparat Kelurahan Kapuk dan Suku Dinas Terkait: Direkomendasikan untuk menindaklanjuti temuan kualitatif dengan menyusun program konkret, yaitu: .
Mengajukan usulan program normalisasi dan peningkatan kapasitas saluran drainase untuk mengatasi 26 | E-ISSN: 2963-9.
P-ISSN: 2963-170X PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.
No.
2 Desember 2025.
Hal 19-28 DOI: https://doi.
org/10.
47776/2dja7y18 masalah banjir, dan .
Melakukan studi kelayakan untuk mengalokasikan lahan fasilitas umum yang tidak terpakai untuk dikembangkan menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
Untuk Kegiatan Pengabdian Selanjutnya: Penelitian atau kegiatan pengabdian selanjutnya dapat berfokus pada perancangan model intervensi spesifik berdasarkan data yang telah ada, seperti desain teknis perbaikan drainase partisipatif atau pengembangan purwarupa .
ruang bermain anak yang sesuai dengan konteks permukiman padat.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Trisakti dan Kegiatan Backlog yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian ini.
Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada DPRKP atas dukungan dana yang diberikan, serta kepada Dasawisma Kelurahan Kapuk atas kerja sama dan partisipasinya.
REFERENSI