AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol.
6 No.
1, 2025
https://journal.
id/index.
php/alwasath/index E-ISSN 2721-6160 .
P-ISSN 2830-4207.
Book Review:
Judicial Deliberations Unu P.
Herlambang Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia unuherlambang@unusia.
Article Info Received: 2025-03-12 Revised: 2025-04-18 Accepted: 2025-04-23 DOI: 10.
47776/2n3mxd39 Keywords:
Deliberation.
Legitimacy.
Transparency Kata Kunci:
Deliberasi.
Legitimasi.
Transparansi Abstract Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy .
by Mitchel de S.
-O.
-lAoE.
Lasser is a critical and indepth examination of judicial deliberation dynamics within three major legal systems: the United States.
France, and the European Court of Justice (ECJ).
Lasser explores how each system shapes, conceals, or expresses the internal deliberation process of judges, and how these practices impact the legitimacy of judicial institutions in the eyes of the public.
Through a narrative approach and discursive analysis.
Lasser demonstrates that deliberation is not merely a decision-making mechanism but also an institutional strategy for managing power, authority, and transparency.
This book opens a new avenue for reflection on the relationship between the form of deliberation, legal culture, and public trust in the judiciary within the context of modern democracy and supranational integration.
This review delves into LasserAos key ideas, compares deliberative practices across the three jurisdictions, and highlights the implications for contemporary judicial reform and legitimacy discourse.
Abstrak Buku Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy .
karya Mitchel de S.
-O.
-lAoE.
Lasser merupakan telaah kritis dan mendalam terhadap dinamika deliberasi yudisial dalam tiga sistem hukum utama dunia: Amerika Serikat.
Prancis, dan European Court of Justice (ECJ).
Lasser mengeksplorasi bagaimana masing-masing sistem membentuk, menyembunyikan, atau mengekspresikan proses internal deliberasi hakim, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada legitimasi institusi peradilan di mata publik.
Melalui pendekatan naratif dan analisis diskursif.
Lasser menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya merupakan mekanisme pengambilan keputusan hakim, tetapi juga strategi institusional untuk mengelola kekuasaan, otoritas, dan transparansi.
Buku ini membuka ruang refleksi baru tentang hubungan antara bentuk deliberasi, budaya hukum, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam konteks demokrasi modern dan integrasi supranasional.
Review ini mengulas gagasan utama Lasser, membandingkan praktik deliberatif di ketiga yurisdiksi serta menyoroti implikasinya bagi wacana reformasi dan legitimasi peradilan kontemporer.
Copyright: A 2025.
The Authors (Unu P Herlamban.
Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.
0 License.
How to Cite:.
Unu P Herlambang.
AuA Book Review: Judicial Deliberations,Ay Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 6, no.
: 59-66.
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang Informasi Buku Judul : Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy Penulis : Mitchel de S.
-O.
-lAoE.
Lasser
Penerbit : Oxford University Press
Tahun : 2004
Tebal
: xvi 382 halaman ISBN
: 978-0-19-927412-3
978-0-19-957516-9 .
PENDAHULUAN
Buku Judicial Deliberations: A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy .
karya Mitchel Lasser adalah karya monumental dalam bidang perbandingan hukum dan teori peradilan.
Dengan gaya analisis yang tajam dan perspektif lintas budaya.
Lasser mengangkat tema penting yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum, yakni bagaimana proses deliberasi di pengadilan berperan penting dalam membentuk legitimasi lembaga peradilan di berbagai negara.
Buku ini tidak hanya mengungkap praktik hukum yang berbeda di antara negara-negara besar, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang nilai-nilai seperti transparansi, otoritas, dan kepercayaan terhadap institusi peradilan.
Selain itu, buku ini juga menelaah bagaimana pengadilan dikonstruksi, diartikulasikan, dan dipertahankan sebagai bentuk legitimasi Melalui pendekatan analisis wacana.
Lasser berupaya membongkar "teater" deliberasi yudisialAiapa yang tampak bagi publik dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengambilan putusan hakim.
Deliberasi yudisial adalah proses interaksi internal dan eksternal di antara hakim dalam membentuk, menyusun, dan menyampaikan putusan, yang mencerminkan nilai-nilai dasar dari sistem hukum dan berfungsi untuk membangun kepercayaan serta legitimasi publik terhadap lembaga peradilan.
Menurut Lasser, deliberasi yudisial bukan sekadar proses teknis pengambilan keputusan hukum oleh para hakim, melainkan sebuah proses institusional, sosial, dan komunikatif yang membentuk dan mencerminkan legitimasi dari lembaga peradilan dalam sistem hukum tertentu.
Lasser memusatkan analisisnya pada tiga sistem hukum besar: Amerika Serikat.
Prancis, dan Pengadilan Eropa (European Court of Justice/ECJ).
Ketiganya mewakili pendekatan yang sangat berbeda terhadap bagaimana hakim berdiskusi, menyusun, dan mengungkapkan putusan.
Amerika Serikat, hakim menulis opini secara individual, sering kali dengan dissenting opinion .
endapat berbed.
dan concurring opinion .
etuju tapi dengan alasan berbed.
, yang menunjukkan proses deliberasi yang terbuka dan transparan.
Di Prancis, sebaliknya, opini hakim tidak bersifat personal dan jarang mengungkapkan adanya perdebatan.
Putusan bersifat kolektif, ringkas, dan impersonal, mencerminkan tradisi hukum sipil .
ivil la.
yang menekankan kesatuan dan otoritas Sementara itu.
ECJ mengadopsi gaya deliberasi tertutup seperti Prancis, namun menghadapi kompleksitas tambahan karena harus menengahi sistem hukum dari berbagai negara AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang anggota Uni Eropa.
Tujuan utama Lasser dalam buku ini bukanlah menilai sistem mana yang terbaik, melainkan menyoroti bagaimana bentuk deliberasi mencerminkan asumsi mendalam tentang legitimasi putusan hakim, komunikasi dengan publik, dan struktur kekuasaan institusional lembaga peradilan.
Amerika Serikat Lasser memberikan analisis tajam dan reflektif terhadap sistem peradilan Amerika Serikat, khususnya Mahkamah Agung, sebagai contoh utama dari budaya deliberasi yang sangat terbuka dan individualistis.
Lasser memandang bahwa sistem yudisial Amerika Serikat tidak hanya unik dalam gaya pengambilan keputusan, tetapi juga dalam cara hakim berkomunikasi dengan publik, yang secara langsung berkaitan dengan strategi legitimasi lembaga peradilan itu sendiri.
Berikut adalah karakteristik lembaga peradilan di Amerika Serikat menurut Lasser:
Transparansi dan Individualisme Lasser menyoroti bahwa dalam tradisi hukum common law Amerika, para hakim secara rutin menulis pendapat individual, termasuk pendapat mayoritas .
ajority opinio.
, pendapat berbeda .
issenting opinio.
, dan pendapat setuju dengan alasan berbeda .
oncurring opinio.
Ini adalah bentuk deliberasi yang sangat terbuka.
Bagi Lasser, karakteristik ini menunjukkan penghargaan tinggi terhadap kebebasan individu hakim untuk mengekspresikan pandangan hukum mereka, sekalipun pandangan itu tidak menjadi bagian dari putusan final pengadilan.
Dalam sistem ini, deliberasi bukanlah sesuatu yang tersembunyi.
Justru konflik antar hakim dianggap sebagai bagian yang sah dan sehat dari proses yudisial.
Ketidaksepakatan bukan hanya ditoleransi, tetapi diberikan ruang dalam wacana hukum publik.
Ini berbeda jauh dari sistem seperti Prancis, yang cenderung menyembunyikan konflik demi menjaga kesatuan lembaga Implikasi Legitimasi Lasser melihat bahwa bentuk deliberasi terbuka ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi dalam sistem hukum Amerika Serikat.
Pengadilan mendapatkan legitimasi bukan dari otoritas institusional atau warisan sejarah semata, tetapi dari keterbukaannya dalam menunjukkan proses berpikir hakim kepada publik.
Putusan pengadilan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari alasan dan narasi argumentatif yang menyertainya.
Namun.
Lasser tidak memuji sistem ini secara buta.
Ia mengkritisi bahwa terlalu banyak opini individu dapat menciptakan ketidakselarasan hukum, melemahkan stabilitas doktrinal, dan mempersulit pemahaman publik terhadap prinsip hukum yang berlaku.
Dalam sistem seperti ini, interpretasi hukum dapat tampak berubah-ubah, tergantung siapa hakimnya dan bagaimana ia menyampaikan argumennya.
Akibatnya, meskipun transparan, sistem ini bisa tampak tidak Retorika Yudisial Salah satu fokus menarik dalam analisis Lasser adalah bagaimana retorika dalam opini hakim menjadi sarana deliberasi publik.
Opini hakim tidak hanya berbicara kepada rekan mereka, tetapi juga kepada pengacara, akademisi, politisi, dan publik luas.
Hal ini membuat opini pengadilan di Amerika memiliki dimensi pedagogis dan politis.
Lasser menilai bahwa opini-opini hakim bukan sekadar alat hukum, tetapi juga naskah-naskah ideologis dan komunikasi demokratis.
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang Dalam hal ini.
Mahkamah Agung AS tidak hanya menjadi penafsir hukum, tetapi juga aktor yang aktif membentuk wacana konstitusional dan sosial.
Para hakim menjadi figur publik dan putusan mereka menjadi bahan diskusi nasional.
Lasser mengingatkan bahwa hal ini dapat mengangkat atau menurunkan otoritas pengadilan, tergantung pada cara hakim memainkan peran dalam ruang publik.
Ketegangan dalam Deliberasi Amerika Serikat Lasser mengidentifikasi sebuah ketegangan mendasar dalam budaya deliberasi Amerika, yakni antara kebutuhan akan koherensi hukum dan kebebasan retorik individual hakim.
Ketika terlalu banyak pendapat berbeda muncul dalam satu kasus, publik bisa kehilangan arah.
Di sisi lain, membatasi kebebasan individual hakim bisa dianggap membungkam suara dan melemahkan integritas intelektual hakim agung.
Dalam analisis Lasser, sistem peradilan Amerika Serikat adalah contoh ekstrem dari deliberasi yudisial yang terbuka, argumentatif, dan bersifat publik, yang memiliki kekuatan besar dalam membangun legitimasi melalui transparansi, tetapi juga terdapat risiko fragmentasi dan Ia tidak menyarankan bahwa model ini lebih baik atau lebih buruk daripada sistem tertutup seperti Prancis, tetapi menekankan bahwa setiap sistem mencerminkan nilai-nilai budaya dan strategi legitimasi yang berbeda.
Pemahaman terhadap sistem ini hanya bisa dicapai jika kita melihat deliberasi bukan sebagai prosedur teknis semata, tetapi sebagai praktek komunikasi sosial yang sarat makna.
Perancis Lasser mengajukan perspektif yang menarik tentang peradilan di Perancis yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan di negara-negara dengan tradisi hukum common law, seperti Amerika Serikat.
Lasser menyoroti betapa sistem peradilan di Perancis berfokus pada kolegialitas dan kerahasiaan dalam deliberasi yang berfungsi untuk memelihara kesatuan dan otoritas institusi pengadilan.
Deliberasi di Perancis cenderung lebih tertutup, lebih formal, dan lebih terkendali, dengan tujuan menjaga kesatuan kolektif lembaga peradilan daripada memberikan ruang bagi perbedaan pendapat hakim yang terlihat jelas di muka publik.
Berikut adalah karakteristik lembaga peradilan di Perancis menurut Lasser:
Deliberasi Kolektif dan Kerahasiaan Lasser mencatat bahwa, berbeda dengan sistem Amerika Serikat, deliberasi hakim di Perancis lebih bersifat kolektif dan tertutup.
Di Mahkamah Agung Perancis, putusan biasanya diambil setelah diskusi antar hakim dalam forum yang tertutup.
Putusan biasanya dikeluarkan tanpa adanya pendapat berbeda .
issenting opinio.
, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan integritas keputusan kolektif.
Dalam sistem ini, kerahasiaan deliberasi adalah nilai inti yang memastikan bahwa keputusan akhir yang diumumkan mewakili suara kolektif lembaga, bukan pandangan pribadi masing-masing hakim.
Lasser menganggap bahwa sistem ini mencerminkan warisan dari tradisi hukum sipil .
ivil la.
yang menekankan peran negara dan otoritas hukum yang stabil.
Dalam tradisi ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara hukum, tetapi juga sebagai penjamin kesatuan hukum dan perintah sosial.
Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang terbuka bisa dianggap mengganggu kewibawaan lembaga peradilan.
Kolegialitas dan Hierarki dalam Pengambilan Putusan AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang Salah satu elemen penting yang Lasser soroti adalah hierarki institusional dalam sistem peradilan Perancis.
Meskipun proses deliberasi bersifat kolektif, hierarki pengadilan memainkan peran besar dalam menentukan hasil akhir.
Dalam praktiknya, hakim senior atau yang lebih berpengalaman sering kali memiliki pengaruh lebih besar terhadap arah diskusi dan keputusan.
Ini memungkinkan sebuah kesatuan pandangan dan keputusan yang lebih stabil dan terstruktur, meskipun kadang-kadang ada pengaruh yang lebih besar pada hakim muda yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman.
Bagi Lasser, kolegialitas dalam pengambilan keputusan bukan hanya soal berbagi tanggung jawab, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman dan keahlian hakim senior diintegrasikan dalam proses Dalam sistem ini, terdapat kesadaran bahwa keputusan kolektif lebih kredibel dan lebih diterima oleh publik karena terkesan tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi masingmasing hakim.
Keterbatasan Transparansi dan Legitimasi Lasser mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi dalam proses deliberasi dapat berisiko menurunkan tingkat legitimasi sistem peradilan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin menuntut keterbukaan.
Walaupun kesatuan dan otoritas pengadilan sangat dijaga melalui deliberasi tertutup ini.
Lasser mengingatkan bahwa pemerintahan yang demokratis membutuhkan legitimasi yang dibangun atas dasar akuntabilitas dan keterbukaan.
Sistem yang terlalu tertutup dapat dianggap oleh publik sebagai suatu bentuk distorsi atau penyembunyian Di satu sisi.
Lasser mengakui bahwa kerahasiaan deliberasi dapat memperkuat kesatuan dan kredibilitas pengadilan, namun di sisi lain, hal ini juga dapat berisiko menurunkan rasa percaya publik terhadap independensi pengadilan.
Tanpa adanya keterbukaan tentang bagaimana putusan pengadilan dibuat, publik bisa merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa pertimbangan yang cukup atau tanpa keterlibatan suara-suara minoritas yang relevan.
Perbandingan dengan Sistem Common Law Sistem peradilan di Perancis yang sangat menghargai kesatuan dan kolektivitas memiliki kontras dengan sistem di negara-negara dengan tradisi common law, seperti Amerika Serikat.
Di AS, seperti yang dijelaskan Lasser, perbedaan pendapat .
issenting opinion.
dianggap sebagai bagian integral dari proses deliberasi dan legitimasi pengadilan.
Hakim yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas dapat mengekspresikan pandangannya dalam bentuk tertulis, yang memungkinkan masyarakat untuk melihat adanya keragaman pemikiran dalam pengambilan Di Perancis, hal tersebut tidak diperkenankan.
Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya mewakili suara kolektif lembaga, bukan pandangan individu hakim.
Lasser menilai bahwa meskipun sistem ini menjaga kesatuan dan kohesi dalam institusi, sistem ini juga menciptakan tantangan bagi transparansi dan pemahaman publik tentang alasan di balik keputusan hukum.
Implikasi terhadap Legitimasi dan Kepercayaan Publik Meskipun pengadilan di Perancis sangat dihormati karena kesatuan dan stabilitasnya.
Lasser menekankan bahwa tantangan besar yang dihadapi sistem ini adalah membangun legitimasi di mata publik yang semakin menginginkan transparansi dan partisipasi dalam proses hukum.
Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, ketertutupan yang ada dalam sistem AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang peradilan Perancis bisa dipandang sebagai suatu bentuk eksklusivitas yang menjauhkan pengadilan dari kebutuhan masyarakat untuk melihat dan memahami proses hukum.
Namun demikian.
Lasser juga mengingatkan bahwa sistem hukum tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti satu model tertentu.
Kekuatan dari sistem peradilan Perancis terletak pada kemampuannya untuk menjaga kesatuan dan otoritas hukum, yang sangat penting dalam masyarakat yang sangat menekankan stabilitas hukum dan perintah.
Dalam pandangan Lasser, sistem peradilan di Perancis menunjukkan bahwa kesatuan kolektif dalam deliberasi dan kerahasiaan dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat otoritas pengadilan dan memperlancar proses hukum yang stabil.
Namun, keterbatasan transparansi yang diterapkan di sana juga membawa tantangan dalam membangun legitimasi Pengadilan yang tertutup dalam hal proses deliberasi tidak selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa terlibat dalam proses hukum yang mendambakan keterbukaan dan Bagi Lasser, pemahaman tentang deliberasi yudisial harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas.
Setiap sistem memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tergantung pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut.
European Court of Justice (ECJ) Lasser memposisikan European Court of Justice (ECJ) sebagai sebuah institusi pengadilan yang menggabungkan elemen deliberasi kolektif yang sangat tertutup dengan peran supranasional yang sangat strategis, menjadikannya sebagai model deliberasi yang unik, hibrida, dan penuh ketegangan normatif.
Bagi Lasser.
ECJ bukan hanya pengadilan biasa, tetapi sebagai aktor politik dalam proyek besar Uni Eropa yang menggunakan deliberasi sebagai alat untuk mempertahankan otoritas sekaligus mengaransemen kompleksitas politik lintas negara.
Berikut adalah karakteristik European Court of Justice menurut Lasser:
Deliberasi dalam Keheningan Lasser menggarisbawahi bahwa ECJ menerapkan deliberasi dalam bentuk yang sangat kolektif dan tertutup.
Sama seperti Mahkamah Agung Prancis.
ECJ tidak mengizinkan dissenting opinion dari para hakim.
Putusan-putusan ECJ selalu dikeluarkan atas nama pengadilan, tanpa menyebutkan hakim yang menyusun atau mendukung argumen tertentu.
Hal Ini menciptakan sebuah gambaran bahwa pengadilan adalah satu suara atau satu entitas yang Menurut Lasser, "kesunyian deliberatif" ini adalah strategi institusional yang disengaja untuk menjaga legitimasi ECJ di tengah lanskap politik Eropa yang sangat sensitif terhadap fragmentasi dan konflik antar negara.
Strategi Legitimasi dan Ketidaktransparanan Lasser menilai bahwa ketertutupan deliberasi di ECJ adalah strategi deliberatif-politik yang melayani dua kepentingan sekaligus.
Pertama, menjaga wibawa dan netralitas supranasional.
Karena ECJ mengadili dan memutuskan perkara yang menyangkut 27 negara anggota Uni Eropa, keberadaan dissenting opinion dapat dianggap sebagai bentuk fragmentasi hukum yang mengancam legitimasi sistem hukum Eropa.
Kedua, menahan potensi konflik politik.
Ketertutupan mencegah publik atau negara-negara anggota mengetahui siapa yang tidak setuju dan mengapa, sehingga mengurangi potensi tekanan atau gangguan dari aktor-aktor eksternal terhadap individu hakim.
Namun.
Lasser juga menunjukkan bahwa strategi ini mengorbankan dimensi transparansi dan akuntabilitas deliberatif yang dalam banyak konteks dianggap sebagai bagian integral dari AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang legitimasi lembaga peradilan.
Dalam kata lain.
ECJ lebih memilih stabilitas hukum dan politik daripada keterbukaan wacana.
Gaya Argumentatif yang Formalistis Dalam gaya penyusunan putusan.
Lasser menunjukkan bahwa ECJ cenderung menggunakan bahasa yang formal, teknokratis, dan sering kali tanpa retorika naratif yang kuat.
Putusan disusun secara ringkas dan padat, dengan tujuan menunjukkan koherensi hukum dan otoritas doktrinal, bukan untuk membangun komunikasi pedagogis dengan publik, sebagaimana lazim di Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Menurut Lasser, ini menunjukkan bahwa ECJ tidak berupaya membangun legitimasi lewat komunikasi terbuka atau persuasi publik, melainkan lewat stabilitas doktrin dan keheningan Konsekuensi bagi Konstitusionalisme Eropa Lasser sangat tertarik pada paradoks ECJ, yakni ECJ memainkan peran konstitusional yang sangat besar, bahkan melampaui pengadilan nasional dalam beberapa kasus, namun menggunakan model deliberasi yang tidak memberikan ruang bagi pluralisme interpretatif secara Bagi Lasser, ini menghadirkan ketegangan antara bentuk dan fungsi, antara kebutuhan terhadap legitimasi politik dan hukum yang kokoh serta tuntutan terhadap akuntabilitas dan pluralitas dalam masyarakat demokratis Eropa.
Dalam kerangka perbandingan yang Lasser kembangkan antara Amerika Serikat .
erbuka dan argumentati.
dan Prancis .
ertutup dan kolekti.
ECJ memiliki tiga posisi yang sangat menarik.
Pertama.
ECJ mengadopsi struktur deliberasi kolektif tertutup seperti Prancis, tetapi dalam skala Kedua.
ECJ tidak menunjukkan individualitas para hakim, karena khawatir akan memperkuat klaim-klaim kedaulatan nasional atau fragmentasi hukum.
Dan ketiga.
ECJ menghindari transparansi deliberatif, tetapi dalam konteks yang sangat membutuhkan kepercayaan lintas-negara.
Dengan demikian.
ECJ berada di bawah tekanan yang luar biasa tinggi dan deliberasinya menjadi alat politik institusional, bukan semata prosedur ajudikasi.
Bagi Lasser.
ECJ adalah studi kasus yang luar biasa tentang bagaimana pengadilan menggunakan bentuk deliberasi tertutup bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai strategi kekuasaan dan Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengadilan seperti ECJ tidak bisa terus-menerus mengandalkan kesunyian sebagai pelindung legitimasi, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan partisipasi.
Lasser menyimpulkan bahwa legitimasi ECJ tidak bisa hanya bersandar pada kewibawaan institusional, tetapi juga harus mempertimbangkan cara komunikasi dan representasi hukum dalam masyarakat Eropa yang pluralistik dan demokratis.
Dalam dunia yang semakin transparan dan terhubung, bahkan pengadilan supranasional harus menimbang ulang bentuk dan fungsi
KESIMPULAN
Salah satu kekuatan utama buku ini adalah keberaniannya untuk menantang asumsi universal tentang transparansi dalam peradilan.
Lasser menunjukkan bahwa transparansi bukanlah nilai netral yang selalu memperkuat legitimasi.
Dalam beberapa konteks, seperti sistem peradilan Perancis, kerahasiaan deliberasi justru membantu mempertahankan wibawa pengadilan dan menghindari politisasi putusan.
Ia mengajukan pertanyaan yang provokatif namun mendalam:
apakah terlalu banyak transparansi bisa merusak kepercayaan publik karena memperlihatkan AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.
Book Review: Judicial DeliberationsAUnu P Herlambang konflik dan ketidaksepakatan antar hakim? Dengan kata lain.
Lasser tidak sekadar membandingkan praktik pengambilan putusan hakim, tetapi mengajak pembaca mengevaluasi kembali nilai-nilai dasar dalam sistem peradilan.
Lasser juga menyoroti aspek budaya dan historis yang membentuk gaya deliberasi tersebut.
Misalnya, akar sistem hukum Perancis yang berangkat dari tradisi administratif dan peran negara sentralistik membentuk peradilan yang mengutamakan kohesi dan keheningan institusional.
sisi lain, sistem common law seperti di Amerika Serikat tumbuh dalam tradisi yang menekankan individualisme dan debat terbuka.
Pemahaman ini penting karena menyadarkan kita bahwa sistem hukum bukanlah produk rasional semata, tetapi juga hasil dari warisan sejarah, nilai sosial, dan bahkan strategi komunikasi.
Selain itu.
Lasser memberikan kritik halus terhadap pendekatan legal formalistik yang terlalu fokus pada teks hukum.
Ia menekankan bahwa hukum juga adalah proses diskursif, di mana narasi, gaya bahasa, dan struktur opini hakim berkontribusi pada pembentukan legitimasi Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori hukum, sosiologi, dan analisis wacana, buku ini memberikan kontribusi intelektual yang langka dan berharga dalam dunia studi komparatif.
Secara keseluruhan.
Judicial Deliberations adalah karya yang memaksa pembacanya untuk berpikir secara kritis tentang apa arti keadilan, bagaimana putusan hakim seharusnya dikomunikasikan, dan bagaimana sistem hukum membentuk serta dibentuk oleh masyarakat.
Karya ini bukan buku yang mudah diakses bagi pemula dalam hukum karena pendekatannya yang akademik dan teoritis, tetapi sangat direkomendasikan bagi mahasiswa hukum tingkat lanjut, peneliti, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada perbandingan sistem peradilan.
Di tengah wacana global mengenai reformasi peradilan dan kebutuhan akan transparansi, buku ini tetap sangat relevan.
Lasser mengingatkan kita bahwa reformasi bukan sekadar meniru praktik negara lain, tetapi harus mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan politik hukum masingmasing negara.
Melalui analisis yang dalam dan reflektif.
Lasser memberi kita lensa baru untuk memahami kompleksitas peradilan dan tantangan dalam menjaga keadilan yang tidak hanya tampak, tetapi juga yang dirasakan oleh masyarakat.
AL WASATH Jurnal Ilmu HukumA.