Inovasi One Gate System.
INOVASI ONE GATE SYSTEM (LONTONG BALAP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DENGAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MEWUJUDKAN PERUBAHAN
DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA SURABAYA
Dicky Lintang Diputra S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya 20033@mhs.
Suci Megawati S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya sucimegawati@unesa.
Abstrak Inovasi program merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Terutama pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, sehingga pemerintah kota/kabupaten terus didorong dalam melakukan inovasi.
Salah satu inovasi program yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah inovasi program Lontong Balap.
Namun, dalam menjalankan program Lontong Balap ini masih ditemui permasalahan pada saat pengimplementasiannya.
Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut terkait Implementasi Inovasi Program Lontong Balap.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menggunakan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn .
, meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Kemudian dianalisis melalui beberapa tahap seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan Kesimpulan.
Hasil Penelitian menujukkan pengimplementasian program lontong balap sudah baik, tetapi masih belum optimal.
Seperti sumber daya manusia seperti hakim sidang, bagian verifikator, pendaftaran, dan pembuatan penetapan.
Pembekalan untuk pegawai kelurahan menyebabkan seringkali terjadi kesalahan input, kurang berjalannya proses monitoring dan evaluasi di setiap kelurahan.
Proses sosialisasi yang dilakukan juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota Surabaya.
Kata Kunci: Kebijakan Publik.
Implementasi Program.
Inovasi Program.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Program Lontong Balap.
Abstract Program innovation is an effort to meet the needs of the community in accessing public services.
particular, the public services needed by the community are public services in the field of population administration, so that city and district governments continue to be encouraged to innovate.
One of the program innovations that has been launched by the Surabaya City Government is the Lontong Balap program innovation.
However, in carrying out the Lontong Balap program, problems were still encountered during its implementation.
The purpose of this research is to examine further the implementation of the Lontong Balap Innovation Program.
The type of research carried out was descriptive-qualitative.
This research uses six indicators that influence the success of policy implementation according to Van Meter and Van Horn .
, including policy standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational relationships, dispositions, and economic, social, and political conditions.
The methods used in collecting data are interviews, observation, and documentation.
Then it is analyzed through several stages, such as data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The research results show that the implementation of the Lontong Balap program is good but still not optimal.
Such as human resources such as trial judges, verifiers, registration, and making determinations.
The provision for sub-district employees often causes input errors, monitoring and evaluation processes in each sub-district are not running well, and the socialization process that has been carried out has not reached all levels of Surabaya city society.
Keywords: Public Policy.
Program Implementation.
Program Innovation.
One Stop Integrated Services.
Program Lontong Balap.
Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562
PENDAHULUAN
Aktivitas masyarakat yang semakin berkembang juga diiringi dengan meningkatnya kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat.
Kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut salah satunya adalah dalam mengakses pelayanan publik (Haweningrum.
Widya & Fanida, 2.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menerima pelayanan publik tersebut merupakan peran dan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah (Maulidiah, 2.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea keempat yaitu :
AuMelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kehidupan bangsa dan melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialAy Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat baik itu dalam bentuk jasa, barang, ataupun dalam bentuk pelayanan administratif hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal merupakan salah satu karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik .
ood governanc.
(Kalihva, 2.
Salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan dapat dimaknai sebagai tindakan yang memiliki sasaran atau tujuan sebagai upaya untuk menertibkan data atau dokumen kependudukan Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat (Fatkhur Rohman et , 2.
Mengingat bagi pemerintah administrasi kependudukan dapat dijadikan landasan dasar dalam membuat kebijakan publik.
Namun, di Indonesia sendiri pelayanan administrasi kependudukan masih dijumpai beragam permasalahan seperti prosedur pelayanan yang dirasa cukup panjang dan lambatnya proses pelayanan yang ada (Abadi, 2.
Berdasarkan Ombdusman administrasi kependudukan di Indonesia mendapatkan laporan dari masyarakat pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 59 dan pada triwulan II tahun 2023 meningkat Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia masih ditemui berbagai permasalahan dan keluhan yang dialami oleh Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi dalam pelayanan publik sebagai upaya dalam Tabel 1.
1 Laporan Masyarakat Indonesia Tahun 2023
Klasifikasi Laporan Triwulan Triwulan Masyarakat
I 2023
II 2023
Agraria Perdesaan Pendidikan Kepegawaian Perhubungan dan Kepolisian Administrasi kependudukan Hak sipil dan politik Energi dan kelistrikan Kesehatan Kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan Peradilan Perbankan Perizinan Jaminan sosial Air Lain-lain Total Sumber : Laporan Triwulan Ombudsman RI, 2023 Salah satu kota yang kerap meluncurkan berbagai inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan adalah Kota Surabaya.
Kota dengan jumlah kepadatan penduduk mencapai 3.
286 jiwa ini telah berhasil mendapatkan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022 yang diberikan oleh Kemenpan RB Salah satu inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah kota Surabaya adalah inovasi Program Layanan Online Terpadu One Gate System bersama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri yang disingkat dengan sebutan (Lontong Bala.
Gambar 1.
1 Penghargaan Atas Inovasi Lontong Balap Sumber : Surabaya.
id, diakses pada 4 Februari 2024 Inovasi One Gate System.
Program lontong balap ini merupakan salah satu inovasi pelayanan terpadu satu pintu .
ne gate syste.
yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat (Putra, 2.
Menurut Dwi dalam (Ardilestanto, 2.
, sebuah sistem pelayanan terpadu satu pintu atau One Gate System ialah salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program ini juga telah masuk kedalam kategori Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovabli.
yang telah diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 .
Melalui adanya program lontong balap ini dapat memudahkan masyarakat yang hendak melakukan kependudukan dengan disertai penetapan Pengadilan Negeri.
Hal tersebut sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53, yang menjelaskan bahwa setiap perubahan pada dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat diperlukan penetapan Pengadilan Negeri.
Inovasi program lontong balap ini telah dilakukan uji coba pada tahun 2020 dan telah diluncurkan pada tahun Semenjak diluncurkan program lontong balap ini telah dilakukan beberapa kali sidang dengan rincian sebagai berikut :
perubahan jenis kelamin pada akta kelahiran, .
perubahan nama orang tua pada akta kelahiran, .
perubahan nama pada pengesahan anak, .
perubahan nama pada pengakuan anak, .
pengakuan pada pengangkatan anak, .
pengesahan kematian yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan/atau keterangan kematian, .
akta kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, .
pengesahan anak, .
perubahan biodata akibat perbedaan pada NIK ganda, dan .
Dengan adanya inovasi program ini tentu saja mengefisienkan waktu pelayanan dikarenakan pelayanan berubah menjadi terpadu satu pintu, masyarakat tidak harus mendatangi kedua instansi Disdukcapil dan Pengadilan Negeri secara bergantian.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan di Kantor Kelurahan atau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
Namun, pada pelaksanaannya inovasi program lontong balap ini masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.
Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Rendy Ajisaputra selaku Staf Bidang Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sebagai berikut :
AuHambatannya yang pertama dari anggaran, karena anggarannya misalnya bulan ini harusnya dibuat untuk program ini tapi jadinya harus dialihkan.
Harus mengutamakan yang lebih penting duluAy.
(Wawancara, 22 Februari Selain tidak adanya prioritas anggaran dalam menjalankan program lontong balap ini juga terdapat kendala lain seperti waktu tunggu jadwal sidang yang memakan waktu lama.
Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Rendy Ajisaputra selaku Staf Bidang Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai berikut :
Auini saja misalkan mendaftar bulan ini, itu harus tunggu jadwal bisa sampek 3 bulan.
Jadi kelemahannya disitu, jadi ada kuota berapa baru dimulai sidangnyaAy.
(Wawancara, 22 Februari Berdasarkan observasi dalam menjalankan program lontong balap juga hanya memberikan pelatihan atau pembekalan pada saat awal launching yang ditujukan pada pegawai yang ada di kelurahan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui berjalannya program lontong balap masih ditemui permasalahan-permasalahan yang Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut terkait tentang AuInovasi One Gate System (Lontong Bala.
Oleh Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri untuk Mewujudkan Perubahan Dokumen Administrasi Kependudukan Tabel 1.
2 Jumlah Permohonan Sidang Lontong Balap Tahun Jumlah Sidang Jumlah Pemohon Total Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2024 Untuk menjalankan program lontong balap ini dibentuk Tim Layanan Online sesuai dengan SK Walikota Surabaya Nomor 188.
45/65/436/1/2/2022.
Tim layanan online ini merupakan gabungan pegawai dari Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
Dalam menjalankan program ini juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Program ini mengacu pada SOP tentang Pelayanan Lontong Balap No.
065/6251/436.
13/2021.
Terdapat 14 jenis layanan yang diajukan dalam program lontong balap ini, yaitu : .
perubahan nama pada akta perkawinan, .
perubahan nama pada akta perceraian, .
perubahan nama pada akta kelahiran, .
perubahan tempat tanggal lahir pada akta kelahiran, .
Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 Kota SurabayaAy.
Selain itu, peneliti ingin mengetahui terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dalam program lontong balap.
pengintegrasian satu pintu pelayanan perubahan administrasi kependudukan.
Implementasi inovasi program lontong balap akan dianalisis dan dideskripsikan menggunakan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn .
meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, sebagai berikut Standar dan Sasaran Kebijakan Menurut (Van Meter & Van Horn, 1.
, standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor yang penting dalam menentukan kinerja kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya ialah penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.
Sehingga tujuan-tujuan kebijakan/program perlu jelas agar para pelaksana kebijakan/program tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan.
Sebuah kebijakan atau program akan mengalami kegagalan jika kurang diimplementasikan dengan baik (Sasmito & Nawangsari, 2.
Dalam pelaksanaannya program lontong balap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Program lontong balap sendiri memiliki tujuan untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat warga Kota Surabaya dalam melakukan pengajuan perubahan dokumen administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
Seperti yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan beliau :
AuTujuannya memudahkan warga pastinya ya, selain itu untuk supaya lebih cepat, tepat, dan akurat.
Kan selain itu tujuan akhirnya karena warga itu mudah dalam pelayanan adminduknya maka nanti data adminduknya dapat terupdate, jadi datanya telah termutakhir datanya benar tidak salahAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Hal tersebut sejalan dengan penyampaian yang diberikan oleh Antonius Rachmat W.
SE.
selaku Tim Kerja Kerja sama dan Inovasi Pelayanan terkait dengan tujuan dari lontong balap, berikut pernyataan beliau :
AuTujuannya lontong balap ini adalah untuk mengakomodir atau memfasilitasi warga atau pemohon yang membutuhkan penetapan pengadilan pada saat dia yang kependudukanAy.
(Wawancara, 5 April
METODE
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dengan tujuan mendeskripsikan secara lengkap dan sistematis terkait dengan subjek penelitian yang ada di Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada instansi pemerintah Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang merupakan instansi pelaksana program lontong balap.
Sementara itu, fokus penelitian yang ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait dengan implementasi inovasi program lontong balap dengan menggunakan kajian teori model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn .
yang terdiri dari enam variable, yaitu : .
standar dan sasaran kebijakan, .
sumber daya, .
karakteristik agen pelaksana, .
hubungan antar organisasi, .
Disposi, dan .
kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
Subjek penelitian pada penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling.
Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pegawai Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya sebagai pelaksana Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen penunjang seperti laporan, jurnal ilmiah, dan surat-surat (Fiantika, 2.
Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri.
Selanjutnya, terkait teknik analisis data yang digunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2.
yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Program lontong balap merupakan salah satu hasil inovasi dalam bidang pelayanan publik.
Inovasi ini merupakan program kerja sama antara pemerintah kota Surabaya (Disdukcapi.
dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
tujuan dari inovasi lontong balap ini adalah untuk memudahkan masyarakat kota Surabaya terkait membutuhkan penetapan pengadilan.
Dilansir dalam website resmi yang dimiliki oleh Disdukcapil Surabaya .
ttp://swargalokasurabaya.
id/) program Lontong Balap ini telah diluncurkan pada tahun 2021 oleh Wali kota Surabaya.
Eri Cahyadi.
Pada hakikatnya merupakan inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui Inovasi One Gate System.
Sesuai dengan yang disampaikan oleh pegawai Disdukcapil Kota Surabaya dengan adanya program lontong balap ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan karena pelayanan menjadi terintegrasi menjadi satu pintu.
Sehingga masyarakat atau pemohon yang hendak mengajukan pelayanan tidak perlu menuju Pengadilan Negeri Kota Surabaya dan Disdukcapil Kota Surabaya secara bergantian.
Tujuan dari implementasi program lontong balap tentu saja dapat berjalan dan tercapai apabila terdapat usaha yang dilakukan oleh para pelaksana.
Terutama dalam menetapkan indikator keberhasilan program.
Ukuran keberhasilan pada program lontong balap ini dinilai melalui kepuasan masyarakat atau pemohon dalam menerima pelayanan yang Adapun ukuran keberhasilan dalam program lontong balap ini adalah : .
Masyarakat merasa dimudahkan dalam menerima perubahan dokumen kependudukan karena proses pelayanan menjadi lebih ringkas dari sebelumnya, .
Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik terutama program lontong balap menjadi lebih meningkat, dan .
Masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih tertib dan sadar akan pentingnya data kependudukan yang sesuai dengan keadaan aslinya.
program lontong balap ini sendiri.
Sehingga dalam menjalankan program lontong balap ini telah ditetapkan SOP pelayanan lontong balap sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut.
Gambar 3.
2 Standar Operasional Prosedur Lontong Balap Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2021 Hal ini menunjukkan bahwa indikator standar dan sasaran pada program lontong balap sudah sangat jelas sangat jelas.
Dalam menjalankan program lontong balap ini telah didukung oleh regulasi yang berlaku dan terdapat Standar Operasional Prosedur pelayanan lontong balap.
Selain itu, terdapat Standar Operasional Prosedur yang digunakan pedoman oleh pegawai untuk menjalankan proses sidang lontong balap.
Sumber Daya Pada saat melakukan implementasi sebuah kebijakan atau program tentu saja membutuhkan sumber daya yang mampu mendukung dan memfasilitasi berjalannya kebijakan atau program tersebut (Van Meter & Van Horn, 1.
Selain sumber daya manusia terdapat sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan dengan baik, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu (Radwa & Megawati, 2.
Sudah menjadi tanggung jawab pelaksana kebijakan atau program untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang mendukung berjalannya kebijakan atau program tersebut.
Sumber daya manusia Berjalannya program lontong balap ini tentu didukung oleh sumber daya manusia atau para pelaksana yang terlibat.
Pelaksana yang terlibat dalam menjalankan program lontong balap ini adalah Disdukcapil Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
Adapun rincian jumlah pegawai yang terlibat dalam anggota Tim Layanan Online Terpadu Lontong Balap berdasarkan Riwayat Pendidikan terakhir, sebagai berikut :
Gambar 3.
1 Survei Kepuasan Masyarakat Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2024 Untuk mengetahui kepuasan masyarakat telah diadakan survei kepuasan masyarakat.
Masyarakat yang telah melakukan proses sidang lontong balap akan dihimbau oleh petugas untuk mengisi survei kepuasan mengenai pelayanan program lontong Harapannya melalui survei kepuasan masyarakat tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi terkait pelaksanaan program lontong balap.
Sementara itu, tentu saja pelaksanaan program lontong balap memiliki Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
Adanya sebuah SOP ini tentu akan berpengaruh pada kinerja pegawai atau pelaksana yang ada dalam mencapai tujuan dari Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 masih terbilang kurang memadai.
Mengingat jumlah pengajuan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, tetapi jumlah pegawai yang terbatas mengakibatkan pelayanan yang ada menjadi sedikit lebih lama.
Dalam hal ini waktu tunggu sidang terbilang lama dikarenakan hanya ada satu hakim yang Seperti yang disampaikan oleh Suparno.
selaku Hakim Sidang Lontong Balap, berikut pernyataan beliau :
AuSebenernya kami masih kekurangan mas dari sini ada 4 orang kalo hakimnya saya saja kalo paniteranya gonta-ganti.
Jadi sementara ini.
Mangkanya kadang waktu tunggu sidangnya itu lumayan lama karena kita kan menangani perkara itu sudah banyak dengan adanya permohonan perkara umum yaitulah yang menjadi hambatanhambatan selama ini jadi jeda waktu tunggu pendaftaran sampek sidang itu lama.
Ini kadang ada sidang perkara banyak kemarin hampir 200.
Jadi ya itu kita kan juga ya melayani di sini .
Ay.
(Wawancara, 5 April 2.
Pada pegawai Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam program lontong balap ini masih dijumpai sumber daya yang Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Rizki Hanansyah selaku Staf Pengadilan Negeri Surabaya, berikut pernyataan dari beliau :
AuKalo dipihak kita di PN sendiri ini jujur masih kekurangan pegawai buat bagian verifikator, pendaftaran, dan pembuatan penetapan lontong balap.
Karena kan bagian itu masuk di kita bukan di dispenduk.
Nah yang menangani bagian itu cuma 1 orang, kekuranganAy.
(Wawancara, 14 Juni Disisi lain dalam menjalankan program lontong balap masih dijumpai kesalahan penginput berkas yang telah diajukan oleh pegawai kelurahan.
Informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Rizki Hanansyah selaku Staf Pengadilan Negeri Surabaya, berikut pernyataan dari beliau :
AuJadi PN kan tugasnya melakukan pengecekan verifikasi berkas yang Nah ini masih banyak ditemui pegawai kelurahan yang masih salah dalam menginput berkas seperti persyaratan dan ada juga Gambar 3.
3 Jumlah Petugas Lontong Balap Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2024 Pelaksanaan program lontong balap ini melibatkan pegawai dari Disdukcapil Kota Surabaya sebanyak 7 pegawai yang memiliki tingkat jenjang pendidikan S1 dan juga melibatkan pegawai dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya sebanyak 4 pegawai, dengan rincian 3 pegawai memiliki jenjang pendidikan S1 dan 1 pegawai memiliki jenjang pendidikan S2.
Pegawai yang terlibat sebagai anggota Tim Layanan Online Terpadu Lontong Balap ini tidak ada proses rekrutmen tersendiri, melainkan hanya menugaskan pegawai yang ada di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
Seperti yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan beliau :
AuOh engga gaada ini pakai existing yang ada saja, kita tidak spesifikasi pegawai/petugas lontong balap itu karena kan adminduknya juga sudah business as usual gitu sih, bedanya cuma lebih cepat jadi satuAy.
(Wawancara, 5 April Para pegawai yang ada dalam menjalankan tugasnya masing-masing juga telah dibagi dan dilibatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Seperti yang telah disampaikan oleh Reza Santa Pratiwi.
selaku Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian, sebagai berikut pernyataan beliau :
AuPeran dan pembagiannya sudah menempatkan pegawai sesuai dengan bidangnyaAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Dengan kompetensi yang terkualifikasi sesuai, maka akan dapat meminimalisir hambatan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan program lontong Namun, demikian pegawai yang ada Inovasi One Gate System.
kadang kesalahan data diri yang diisikanAy.
(Wawancara, 14 Juni 2.
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman petugas dalam menjalankan program lontong balap ini.
Disdukcapil Kota Surabaya mengadakan pembekalan pada saat awal launching program lontong balap.
Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dan meminimalisir adanya risiko kesalahan dalam memberikan layanan lontong Informasi tersebut disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan AuKalau untuk pegawai itu kan kita memang rutin ya misalkan ada pembekalan di awal, kalau misal ada pegawai baru-baru juga pastinya kita adakan pembekalan kan juga ada WhatsApp Group kalau misal ada pertanyaan itu bisa disampaikan di Misalkan ada update terkait arahan pimpinan baru kita sampaikan di grub, bukan yang sifatnya formal duduk belajar tapi untuk yang setiap itu pasti ada.
Misalkan aplikasinya habis update ini aplikasinya nah itu cuma dikasih tahu updatenya di sini bagian ini-ini gituAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Akan tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan.
Kegiatan pembekalan di awal launching dan adanya WhatsApp Group untuk penyebaran informasi seputar lontong balap dirasa masih kurang cukup efektif.
Mengingat pegawai yang terdapat di kelurahan sering dilakukan mutasi dan juga masih banyak ditemui pegawai kelurahan yang melakukan kesalahan dalam melakukan penginputan yang diajukan oleh Sumber daya finansial Sumber daya finansial atau anggaran menjadi salah satu indikator selanjutnya dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah program.
Sebuah kebijakan atau program apabila tidak didukung oleh anggaran dan biaya yang memumpuni, maka akan menyebabkan suatu program tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.
Begitu halnya dengan pelaksanaan program lontong balap yang juga tentu saja membutuhkan dukungan anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan Informasi ini disampaikan oleh Antonius Rachmat W.
SE.
MM selaku Tim Kerja sama dan Inovasi Pelayanan, sebagai berikut pernyataan beliau :
AuKalau sumber anggaran sih kalau ngga dari dispenduk gaada anggaran khusus karna paling ya nanti cuma butuh pengeluaran fee narasumber yang kita berikan kepada pak hakim itu dari APBDAy.
(Wawancara, 5 April Sementara itu dalam menjalankan program lontong balap tidak membutuhkan anggaran dana untuk dialokasikan dalam sarana prasarana yang dibutuhkan.
Sesuai dengan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pelayanan Lontong Balap membutuhkan sarana dan prasarana seperti : .
Meja/kursi, .
Komputer/printer, .
Server/jaringan, .
Alat tulis kantor, .
Buku agenda, .
Tempat penyimpanan arsip, dan .
Gedung/ruangan.
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersebut menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tersedia dan dimiliki oleh Disdukcapil Kota Surabaya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Sumber daya waktu Indikator sumber daya selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sumber daya waktu.
Dalam implementasi program lontong balap guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, sumber daya waktu menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Gambar 3.
4 Prosedur Pelayanan Lontong Balap Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2024 Dalam program lontong balap ini memiliki pelayanan yang sangat cepat dan prosesnya menjadi lebih ringkas jika dibandingkan dengan sebelum adanya program lontong balap ini.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Vivid Yuni Triningsih.
selaku Ketua Tim Kerja Perkawinan.
Perceraian.
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan, berikut pernyataan beliau :
Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 AuKelebihan dan manfaat dapat dilihat .
Disamping itu ada penghematan waktu yang sangat signifikan karena pemohon tidak perlu berkali kali ke kantor PN dan Disdukcapil untuk layananAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Masyarakat Surabaya merasakan efisiensi pelayanan yang diberikan melalui program lontong balap ini.
Informasi tersebut disampaikan oleh Alexandre Prayitno warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan pelayanan lontong balap, berikut pernyataan beliau:
AuCuma ini waktu sidangnya aja yang nunggu empat sampek enam bulan agak lama, tapi pas pelaksanaan sidangnya cepat langsung dapet namanyaAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Dapat dikatakan proses waktu tunggu jadwal sidang dirasa sangat lama.
Masyarakat diharuskan menunggu jadwal dilakukannya sidang penetapan yang memakan waktu lama.
Hal ini disebabkan banyaknya antrian pengajuan permohonan warga.
Gambar 3.
5 Evaluasi Pelaksanaan Program Lontong Balap Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2023 Informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Reza Santa Pratiwi.
IP selaku Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian, berikut pernyataan beliau :
Au6 bulan sekali itu untuk teman-teman validator yang ada di kelurahan, kalau di internal bahkan setiap pelaksanaan kita lakukan evaluasi ini gimana kurangnya kayak begituAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Melalui monitoring dan evaluasi ini diharapkan untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
Namun, menurut hasil observasi peneliti di lapangan monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada pegawai yang bertugas di kelurahan masih belum dilaksanakan secara optimal.
Masih dapat ditemui di beberapa kelurahan di Surabaya yang mengarahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola secara langsung.
Masyarakat ketika datang pada kantor kelurahan tidak langsung diproses, tentu saja hal ini perlu diperhatikan oleh Disdukcapil Kota Surabaya.
Mengingat program lontong balap ini seharusnya bisa di akses oleh masyarakat melalui kantor kelurahan setempat.
Karakteristik Agen Pelaksana Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini mencakup peraturan, struktur birokrasi, dan pola hubungan yang terjadi di dalam organisasi yang akan mempengaruhi berjalannya program tersebut (Van Meter & Van Horn, 1.
Dalam menjalankan program lontong balap agen pelaksana yang terlibat adalah Disdukcapil Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya yang tergabung dalam anggota Tim Layanan Online Lontong Balap, sesuai dengan Surat Keputusan Wali kota Surabaya tentang Tim Layanan Online Terpadu.
Bentuk kerja sama ini telah disepakati bersama melalui Nota Kesepakatan antara PN dan Disdukcapil Kota Surabaya.
Seluruh agen pelaksana yang terlibat sudah sangat menguasai dalam menjalankan tugasnya masing-masing, karena keahlian dan latar belakang yang dimiliki masingmasing pegawai.
Sebagai upaya untuk menjaga kinerja pegawai dalam menjalankan program lontong Agen pelaksana yang terlibat telah melakukan monitoring dan evaluasi yang diadakan setiap selesai pelaksanaan sidang lontong balap.
Dengan adanya evaluasi tersebut untuk mengukur keberhasilan dan kendala selama proses pelayanan lontong balap Hubungan Antar Organisasi Hubungan mempengaruhi keefektifan berjalannya sebuah implementasi kebijakan atau program (Parapat & Kurniawan, 2.
Komunikasi antar organisasi perlu dilakukan sebagai upaya memperlancar proses informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator kinerja kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1.
Komunikasi yang konsisten diperlukan agar para pelaksana tidak saling miss komunikasi dalam menjalankan program (SaAoidah & Prabawati, 2.
Komunikasi yang terbentuk pada pelaksana program Inovasi One Gate System.
lontong balap antara Disdukcapil Kota Surabaya dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya berjalan dengan baik.
Informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Suparno.
selaku Hakim Sidang Lontong Balap, berikut pernyataan beliau :
AuBaik sejauh ini, buktinya ya setiap tahun pimpinannya baru ya nanti diajukan Karna ya kita pelayanan masyarakat kerja sama ini ya pentingAy.
(Wawancara, 15 Mei 2.
Sementara itu, dalam melakukan koordinasi antar pelaksana yang terlibat seperti pengadilan negeri dan juga pada pegawai registrasi yang ada di Disdukcapil Kota Surabaya melakukan koordinasi menggunakan WhatsApp Group ketika ada perubahan prosedur maupun terdapat update dari website yang ada.
Informasi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan beliau :
Au.
kan juga ada WhatsApp Group kalau misal ada pertanyaan itu bisa disampaikan di grup.
Misalkan ada update terkait arahan pimpinan baru kita sampaikan di grup, bukan yang sifatnya formal duduk belajar tapi untuk yang setiap itu pasti ada.
Misalkan aplikasinya habis update ini aplikasinya nah itu cuma dikasih tahu updatenya di sini bagian ini-ini begituAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Koordinasi terkait persiapan proses sidang dan evaluasi sidang juga dilaksanakan melalui non tatap muka menggunakan Zoom Meetings maupun secara tatap muka langsung.
Koordinasi dilakukan pada saat persiapan sidang, evaluasi 1 bulan, evaluasi 6 bulan, dan evaluasi 1 tahun.
Selain melakukan komunikasi dan koordinasi antar pelaksana Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
Komunikasi juga dilakukan dengan masyarakat kota Surabaya sebagai sasaran dari program lontong balap melalui aktivitas sosialisasi.
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui kanal-kanal digital seperti media sosial instagram, youtube, tiktok, twitter dan juga website resmi Disdukcapil Kota Surabaya (Swargaloka Surabay.
Penyebaran informasi juga dibantu berbagai pihak mulai dari Pengadilan Negeri Surabaya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
Kecamatan/Kelurahan.
Namun masyarakat atau pemohon ternyata masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai program lontong balap ini.
Informasi tersebut disampaikan oleh Alexandre Prayitno warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan pelayanan lontong balap, berikut pernyataan beliau :
AuEngga sama sekali, taunya ya itu pas mau tanya-tanya ngurus ini di kelurahan baru diarahkan buat ikut iniAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Berdasarkan hasil pernyataan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui kondisi komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang terlibat dalam program lontong balap ini berjalan dengan baik.
Selanjutnya, mengenai sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat berupa penyebaran melalui media sosial dan pada acara-acara ternyata masih belum menyeluruh dan dapat menjangkau pada sebagian besar masyarakat kota Surabaya.
Masyarakat yang mengetahui adanya program lontong balap ini adalah masyarakat yang hendak Gambar 3.
6 Sosialiasi Lontong Balap Sumber : Instagram Swargaloka Surabaya, 2023 Disposisi atau Sikap Pelaksana Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan pemahaman implementor terhadap sebuah kebijakan atau program yang telah ditetapkan (Yohana, 2.
Sikap pelaksana dalam menjalankan keberhasilan suatu program tersebut (Van Meter & Van Horn, 1.
Pengimplementasikan program lontong balap juga dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana program.
Dari sisi pemahaman implementor terhadap program dapat menunjukkan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam anggota Tim Layanan Online Terpadu Lontong Balap telah memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Pegawai yang ada telah memahami dengan baik Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Layanan Lontong Balap.
Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 Sementara itu, pegawai yang telah dilibatkan dalam program lontong balap ini juga telah sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan program lontong balap.
Informasi tersebut berdasarkan yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan beliau :
AuUntuk yang menangani lontong balap ini orangnya memang sudah bagian hukum sih, orang hukum ya maksudnya.
Ay.
(Wawancara, 5 April 2.
Sikap konsisten yang dimiliki oleh tiap pegawai juga sudah terlihat melalui kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam melayani program lontong Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Reza Santa Pratiwi.
IP selaku Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian, berikut pernyataan beliau :
AuSama tetap sudah konsisten, ini juga bisa dilihat dari kinerjanya ya sejauh ini menurun apa ngga.
Tapi ini engga berarti bisa dikatakan mereka konsisten sejauh iniAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Tidak hanya pelaksana program yang memberikan dukungan, masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program lontong balap juga turut memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap program tersebut.
Dukungan tersebut dapat berupa mematuhi prosedur yang ada serta melengkapi berbagai persyaratan agar pelayanan lontong balap dapat berjalan secara optimal dan Partisipasi masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat dengan adanya pelayanan program lontong balap ini.
Hal ini dibuktikan pelayanan lontong balap di setiap tahunnya.
Gambar 3.
8 Jumlah Sidang Lontong Balap 20202024 Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, data per tanggal 30 Mei 2024 Sikap pelaksana yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu penyebab meningkatnya kualitas pelayanan yang Sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran program lontong balap merasa puas atas pelayanan publik yang diberikan serta dapat ikut untuk memberi dukungan dan partisipasi terhadap implementasi program lontong balap.
Gambar 3.
7 Jumlah Pemohon Lontong Balap 20202024 Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, data per tanggal 30 Mei 2024 Terlihat di setiap tahunnya pengajuan permohonan masyarakat dalam pelayanan lontong balap semakin meningkat, sehingga jumlah dilaksanakan persidangan juga semakin meningkat.
Adapun rincian jumlah pelaksanaan sidang lontong balap, sebagai berikut :
Kondisi Ekonomi.
Ekonomi, dan Politik Indikator ini mencakup bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi atau mendorong keberhasilan kebijakan atau program yang telah Ketersediaan sumber daya ekonomi implementasi kebijakan, hal yang serupa juga kondisi sosial juga perlu diperhatikan karena merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan Demikian juga dengan kelompok elite yang memiliki kepentingan juga perlu diperhatikan (Van Meter & Van Horn, 1.
Oleh karena itu, para pelaksana didorong untuk mampu memperkirakan dan memperhatikan dukungan dari kondisi eksternal Lingkungan Ekonomi Pada pelaksanaan program lontong balap ini telah didukung oleh sumber daya ekonomi yang memumpuni dari APBD Kota Surabaya.
Selain itu, melalui program lontong balap memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Dari implementasi program lontong balap ini masyarakat menjadi mengeluarkan biaya lebih seperti sebelum adanya program lontong balap.
Inovasi One Gate System.
Masyarakat pemohon pelayanan lontong balap cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp.
000,00 di setiap layanan yang diajukan, biaya tersebut digunakan untuk biaya administrasi penetapan.
Melalui adanya program lontong balap ini masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, masyarakat cukup mengeluarkan biaya sesuai dengan ketentuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.
Tabel 3.
1 Biaya Layanan Lontong Balap No.
Jenis Layanan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Perubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran Perubahan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran Perubahan nama orang tua pada Akta Kelahiran Perubahan nama pada Akta Perkawinan Perubahan nama pada Akta Perceraian Perubahan nama pada Pengakuan Anak Perubahan nama pada Pengangkatan Anak Perubahan nama pada Pengesahan Anak Akta Kematian bagi seorang yang tidak jelas karena hilang/mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya Pengesahan kematian yang tidak memiliki dan/atau keterangan kematian Permohonan penetapan satu orang yang Perubahan biodata akibat perbedaan pada NIK ganda Pengesahan anak Biaya Rp.
000,00
Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2024 Masyarakat juga dapat menghindari adanya mal praktik seperti calo.
Selain itu, dikarenakan pelayanan lontong balap dilakukan satu pintu di Kelurahan atau Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola masyarakat tidak perlu secara bergantian mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya yang tentu saja dapat meminimalisir pengeluaran biaya untuk Sementara itu, melalui program lontong balap juga dapat membantu kepentingan ekonomi yang dimiliki masyarakat seperti dalam memproses kebutuhan waris dan kepemilikan aset.
Informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan Au.
mungkin ada dokumen yang mereka butuhkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat misalkan terkait waris mungkin namanya gasama mungkin dengan namanya jadi sama akhirnya bisa dapat waris misalnya contohnya seperti itu atau mungkin dia punya aset apa tapi namanya beda terus dengan adanya penetapan satu orang yang sama asetnya bisa Ay.
(Wawancara, 5 April 2.
Hal senada juga disampaikan oleh Restu warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan pelayanan lontong balap, berikut pernyataan beliau :
AuYa ini saya kan mau ngurus surat keterangan waris jadi syaratnya kan harus ada permohonan satu nama Jadi manfaatnya mungkin itu nanti mempermudah saya ngurus waris iniAy.
(Wawancara, 5 April Sehingga secara tidak langsung dengan adanya program lontong balap ini memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi, bagi pemohon atau masyarakat kota Surabaya yang mengajukan perubahan dokumen administrasi Mengingat dengan adanya program ini sangat memangkas biaya atau prosedur pelayanan yang akan dilalui oleh Lingkungan Sosial Lingkungan sosial atau kondisi sosial sangat perlu untuk diperhatikan dalam implementasi kebijakan atau program, dikarenakan lingkungan sosial masyarakat merupakan kelompok sasaran dari suatu program kebijakan pemerintah.
Masyarakat sebagai kelompok sasaran memiliki pengaruh dalam keberhasilan implementasi program Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program lontong balap merasa sangat puas dengan adanya pelayanan ini.
Informasi tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan beliau :
AuMayoritas sangat puas sih karena kan mereka sudah gaburu-buru ini maksudnya gaterlalu lama nunggu gabolak-balik Pengadilan Negeri Disdukcapil dengan lontong balap bisa jadi sekaligus langsung, rata-rata puasAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Mujiono warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan pelayanan lontong balap, berikut pernyataan beliau :
Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 AuSaya kira sudah cukup baik sangat bagus sekaliAy.
(Wawancara, 5 April Indeks kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya dalam hal ini Disdukcapil Kota Surabaya sudah sangat baik.
Pelayanan yang diberikan telah memiliki kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, kesesuaian tarif, kesesuaian hasil pelayanan, kompetensi petugas, sikap petugas, kualitas sarana dan prasarana, dan ketersediaan sarana pengaduan sudah sangat baik.
Rincian dapat dilihat sebagai Tabel 3.
2 Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Disdukcapil
Unsur Pelayanan Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan Kemudahan prosedur
Kecepatan Waktu Pelayanan Kesesuaian biaya/tarif dalam pelayanan Kesesuaian Hasil/produk jenis pelayanan yang Kompetensi/kecepatan petugas dalam memberikan Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan keramahan Kualitas sarana dan Ketersediaan dan Pengelolaan Sarana Pengaduan IKM Disdukcapil
IKM Konversi
RataRata
3,79
3,84
3,80
3,98
3,84
3,84
3,86
3,85
3,80
3,84
96,11
Kinerja Pelayanan A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
A (Sangat Bai.
Sumber : Disdukcapil Kota Surabaya, 2023 Masyarakat yang telah mengenal program lontong balap ini secara tidak langsung telah mendukung dan berpartisipasi terhadap program ini.
Masyarakat yang telah merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka masyarakat pun akan senantiasa terus mendukung adanya pelayanan lontong balap Informasi tersebut disampaikan oleh Muhammad Bukron warga Surabaya yang telah mengajukan permohonan pelayanan lontong balap, berikut pernyataan beliau:
AuKalau kita masyarakat pasti pemerintah mas selagi itu baik buat warganya, kecuali sebaliknya kalo ngerugikan warga ya pasti ada Karena ini program baik pasti bakal didukung sama warga-warga SurabayaAy.
(Wawancara, 14 Juni 2.
Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran juga berupa membantu untuk mensosialisasikan mengenai program lontong balap ini kepada masyarakat dan kerabat lainnya.
Mengingat sosialisasi harus melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat yang dalam hal ini sebagai kelompok sasaran dari program lontong balap.
Lingkungan Politik Lingkungan politik yang dimaksud terkait dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program.
Dalam sisi birokrasi, dengan adanya layanan program lontong balap ini mampu untuk memangkas keperluan pelayanan publik yang berbelit-belit dan tidak perlu lagi harus mengunjungi berbagai instansi seperti Pengadilan Negeri Surabaya dan Disdukcapil Surabaya.
Informasi tersebut disampaikan oleh Vivid Yuni Triningsih.
selaku Ketua Tim Kerja Perkawinan.
Perceraian.
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan, berikut pernyataan beliau :
AuJadi program Lontong Balap berusaha menjawab dan memberikan solusi untuk mengatasi kebutuhan warga dalam mengurus dokumen penetapan pengadilan negeri.
Dalam praktiknya, dokumen nantinya cukup diajukan di kantor kelurahan saja.
Dengan Layanan One Gate System yang ada, dokumen dapat diajukan melalui kelurahan saja sehingga lebih ringkas dan cepatAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Selanjutnya lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya juga memberikan wujud dukungan terhadap program lontong balap berupa dengan cara membantu mensosialisasikan adanya program lontong balap ini kepada masyarakat.
Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Reza Santa Pratiwi.
selaku Ketua Tim Kerja Kelahiran dan Kematian, berikut pernyataan beliau :
AuYa kalau dari dprd mungkin ikut mensosialiasikan ya pemerintah kota lainnya juga, jadi menghimbau ayo bahwa kita punya one gate system seperti ini begituAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Selain itu, pemerintah daerah kota Surabaya juga memberikan dukungan berupa pemberian dana APBD untuk kebutuhan pelaksanaan program lontong balap dan turut Inovasi One Gate System.
menghadiri launching program lontong balap.
Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan Gardena Citradian S.
ST selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berikut pernyataan AuPasti ada sih karena kalau tidak didukung anggarannya tentu gabisa cair, malah kita didorong untuk inovasi untuk selalu berinovasi ya nah kebetulan kalau lontong balap ini kan salah satu inovasi malah dia itu udah dapet penghargaan kompetisi inovasi pelayanan publik gitu sihAy.
(Wawancara, 5 April 2.
Tentu saja dukungan eksternal tersebut memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengimplementasian program lontong balap.
Dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah kota Surabaya.
Dalam berjalannya program lontong balap ini telah mendapatkan dukungan dari pihak legislatif atau DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya.
Ucapan Terima Kasih Pada penelitian ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang memiliki peran dalam membantu penyusunan penelitian ini, diantaranya kepada seluruh Dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara.
Universitas Negeri Surabaya yang telah mendukung penyusunan kajian penelitian ini dan instansi pelaksana program lontong balap yaitu Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang telah membantu dalam proses pengambilan data kajian penelitian.
PENUTUP
Simpulan Berdasarkan hasil analisis mengenai implementasi inovasi program lontong balap yang dijalankan oleh Disdukcapil dan Pengadilan Negeri ini.
Maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah menjalankan program ini dengan baik.
Hal ini dibuktikan berdasarkan variabel standar dan ukuran kebijakan atau program menunjukkan bahwa program secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup optimal sesuai dengan pencapaian tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.
Namun pada aspek sumber daya, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan program lontong balap.
Dalam sidang lontong balap ini hanya menugaskan satu hakim dari Pengadilan Negeri yang mengakibatkan antrian waktu tunggu sidang lama.
Pada pegawai PN yang bertugas dalam verifikator, pendaftaran, dan pembuatan penetapan pengadilan juga dilakukan oleh satu orang saja.
Selain itu, tidak adanya pembekalan/pelatihan secara rutin untuk pegawai yang ada di kelurahan, menyebabkan masih banyaknya ditemui pegawai kelurahan yang melakukan kesalahan dalam penginputan.
Pada sisi sumber daya finansial yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program bersumber dari APBD Kota Surabaya yang digunakan untuk pemberian insentif kepada hakim sidang lontong balap.
Sarana dan prasarana yang tersedia juga sudah cukup memadai dengan baik.
Selanjutnya, dari sisi sumber daya waktu dadanya program ini dapat menghemat waktu prosedur pelayanan yang dialami oleh masyarakat.
Namun, pada tahap menunggu jadwal sidang dirasa masih lama sekitar 3-4 bulan.
Kemudian karakteristik agen pelaksana yang terlibat sudah sangat baik dibuktikan dengan adanya regulasi dan struktur birokrasi yang diatur pada Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Layanan Online Terpadu yang bertugas dalam menjalankan program lontong balap.
Selain itu, diadakan monitoring dan evaluasi sebelum dan setelah sidang, 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan setahun sekali untuk memantau kinerja dari pegawai dan kualitas pelayanan program lontong balap.
Namun, ditemui monev yang dilakukan 6 bulan sekali untuk pegawai yang ada di kelurahan masih belum berjalan secara maksimal.
Masih ditemui pegawai kelurahan yang tidak konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terdapat masyarakat yang hendak mengajukan permohonan di kelurahan, tetapi diarahkan menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) di Siola.
Hal ini menunjukkan masih ditemui pegawai kelurahan yang tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya.
Dari sisi hubungan antar organisasi menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam implementasi program lontong balap telah memiliki hubungan yang baik antar pelaksana yang terlibat.
Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Surabaya telah memiliki tujuan yang sama sesuai dengan nota kesepakatan yang disetujui secara bersama.
Koordinasi juga dilaksanakan oleh para pelaksana yang terlibat seperti Disdukcapil.
Pengadilan Negeri, dan Kelurahan di Kota Surabaya.
Koordinasi ini dilakukan pada WhatsApp Group untuk memberikan informasi terkait update terbaru mengenai program lontong balap baik itu berupa perubahan prosedur dan sebagainya.
Koordinasi juga dilaksanakan pada saat persiapan pelaksanaan sidang dan sesudah sidang yang dilaksanakan melalui tatap muka atau non tatap muka.
Selain komunikasi dengan para pelaksana, komunikasi juga dilakukan dengan kelompok sasaran atau masyarakat.
Melalui penyebaran informasi pada media sosial resmi yang dimiliki oleh Disdukcapil Surabaya dan juga melalui kegiatan atau event yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya.
Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Surabaya.
Sementara itu sikap pelaksana atau disposisi para implementor yang terlibat dalam program lontong balap Publika.
Volume 12 Nomor 2.
Tahun 2024, 547-562 ini sudah sangat baik.
Pelaksana sudah memahami dan melaksanakan dengan baik Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah berlaku.
Pegawai yang terlibat juga sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan memiliki latar belakang ilmu hukum.
Tingkat konsistensi yang ditunjukkan oleh pelaksana juga sangat baik hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh para pegawai dalam menjalankan program lontong balap.
Program lontong balap ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Berdasarkan lingkungan ekonomi hadirnya program lontong balap dapat meminimalisir biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh masyarakat dan juga membantu kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat seperti dalam pengurusan perubahan dokumen adminduk untuk ahli waris dan aset.
Sementara itu, kondisi sosial masyarakat juga turut mempengaruhi pelaksanaan program ini.
Masyarakat sebagai kelompok sasaran yang mendapatkan manfaat langsung merasa sangat puas dan juga berkontribusi mendukung melalui mensosialisasikan adanya kemudahan pelayanan publik ini kepada masyarakat sekitar.
Terakhir kondisi politik juga memiliki peran penting, melalui program lontong balap dapat memangkas sisi pelayanan birokrasi yang berbelit-belit.
Dukungan dari pihak legislatif DPRD Kota Surabaya juga terlihat dalam membantu mensosialisasikan kemudahan program ini kepada masyarakat.
Selain itu, dukungan juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya dengan cara memberikan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Surabaya dan juga memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan program lontong balap.
sumber daya manusianya.
Agar proses pelayanan menjadi lebih efisien kedepannya.
Pada variabel sumber daya manusia pembekalan secara rutin tiap bulannya yang ditujukan pada pegawai registrasi yang terdapat pada kantor kelurahan seluruh Kota Surabaya sebaiknya tidak hanya dilakukan pada saat awal launching program lontong balap saja.
Proses monitoring pada pegawai yang ada di kelurahan saat 6 bulan sekali perlu lebih dioptimalkan, serta kegiatan monitoring harus mencakup pada seluruh kantor kelurahan yang ada.
Hal ini bertujuan agar tetap menjaga kinerja pelayanan yang dihasilkan.
Pada variabel hubungan antar organisasi, sebagai upaya untuk mengurangi miss komunikasi apabila terjadi penambahan sumber daya manusia seperti hakim sidang dapat melakukan sinkronisasi dan membuat rancangan keputusan perkara untuk menyamakan persepsi antara hakim satu dengan yang lainnya.
Selain itu, komunikasi pada kelompok sasaran atau masyarakat dapat melibatkan lembaga pemerintah terkecil seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya.
DAFTAR PUSTAKA
Abadi.
Implementasi Program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovabli.
Dalam Meningkatan Inovasi Pelayanan Publik Di Jawa Timur.
Malang : Universitas Brawijaya.
Ardilestanto.
Kebijakan One-Gate System Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas di Satpas Gresik.
Jurnal Sosiologi Dialektika, 15.
, 91-100.
Saran