SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Penguatan Tata Kelola Desa Berbasis Nilai Lokal Madene dan Inovasi Digital di Desa Busalangga Barat Alfandy Florian Manuain1*.
Ivan Gideon Fanggidae2.
Ardy Yosafat Pandie3.
Rouwland Alberto Benyamin4.
Belandina Liliana Long5.
Dumanita Tamba6.
Marini Sari Dewi Seger7.
Rafi Akhsanul Kohlikin8 1,2,3,4,5,6,7,8Ilmu Administrasi Negara.
Universitas Nusa Cendana.
Kupang.
e-mail: alfandy_manuain@staf.
id1*, ivan_fanggidae@staf.
pandie@staf.
id3, rouwland.
benyamin@staf.
long@staf.
id5, dumanita_tamba@staf.
marini_seger@staf.
id7, rafi_kholikin@staf.
Informasi Artikel Article History:
Received : 20 Juni 2025 Revised : 10 September 2025 Accepted : 20 Oktober 2025 Published : 30 Oktober 2025 *Korespondensi:
alfandy_manuain@staf.
Keywords:
Local Values.
Madene.
Village Governance.
Village Information System Hak Cipta A2025 pada Penulis.
Dipublikasikan oleh Universitas Dinamika Artikel ini open access di bawah lisensi CC BY-SA.
37802/society.
Society : Journal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 2745-4525 (Onlin.
2745-4568 (Prin.
https://ejournals.
id/index.
php/society Abstract Strengthening village governance through local wisdom and simple digital technology is a strategic approach to addressing participation and transparency challenges.
This community engagement program was implemented in Busalangga Barat Village.
Rote Ndao Regency, aiming to revitalize the local value of madene and introduce a Microsoft Excel VBA-based village administration information system.
The program utilized community education, technology simulation, advocacy, mediation, and consultation methods, structured into four stages:
problem identification, material development, core implementation, and remote monitoring and evaluation.
The program began with a Focus Group Discussion (FGD) involving traditional leaders, village officials, youth, and women's groups.
The discussion generated a shared awareness that madeneAias a cultural expression of mutual cooperationAiremains relevant in restoring participatory governance and village deliberation The system training enabled village officials to manage population data and generate administrative documents automatically.
The application also integrates real-time population updates, such as changes following birth, death, or migration events.
This activity cross-regional combining local values with appropriate digital technology can drive social transformation and improve public service delivery at the village level.
This model is adaptable and replicable in other rural contexts with appropriate adjustments.
PENDAHULUAN
Dalam kerangka pembangunan nasional, desa menempati posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan basis utama pemberdayaan Peran desa tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai penggerak utama transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai entitas pemerintahan terendah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan nilai-nilai sosial budaya di tingkat komunitas (Aritenang.
DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Rosidah, 2.
Kesadaran akan pentingnya peran desa dalam pembangunan tercermin dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kebijakan ini menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan dengan memberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya, menyusun program pembangunan, dan mengelola keuangan desa secara mandiri.
Tujuannya adalah agar desa dapat menjadi subjek pembangunan yang berdaya, bukan semata-mata objek kebijakan dari atas.
Dalam implementasinya, desa didorong untuk mengembangkan tata kelola yang partisipatif dan transparan, serta memanfaatkan potensi lokal secara maksimal (Dedeng et , 2023.
Lestariono & Susanti, 2021.
Yulianto et al.
, 2.
Partisipasi masyarakat dan transparansi tata kelola merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan desa yang demokratis dan berdaya.
Partisipasi yang bermakna memungkinkan warga desa untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Sementara itu, transparansi menjadi prasyarat bagi akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik.
Di tengah upaya memperkuat kedua prinsip ini, desa-desa di Indonesia menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan sosial akibat modernisasi, lemahnya sistem informasi, hingga menurunnya kualitas ikatan sosial tradisional (Damayanti & Syarifuddin.
Fadhal et al.
, 2.
Tantangan tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan pada kondisi geografis yang terpencil, akses informasi yang terbatas, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mampu mengelola teknologi secara optimal (Rihi et al.
, 2.
Namun demikian, implementasi kebijakan pembangunan desa tidak selalu berjalan Banyak desa, terutama yang baru terbentuk akibat pemekaran administratif, masih menghadapi tantangan serius dalam membangun kapasitas kelembagaan dan sosialnya.
Salah satunya adalah Desa Busalangga Barat di Kabupaten Rote Ndao, yang definitif pada tahun 2017 setelah sebelumnya menjadi bagian dari 30 desa persiapan.
Meskipun pemekaran bertujuan mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, realitas menunjukkan bahwa desa ini masih berjuang mengembangkan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan transparan.
Kondisi objektif mitra menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa masih dalam tahap konsolidasi.
Terjadi kekosongan kepemimpinan yang sempat diisi oleh Penjabat (P.
Kepala Desa hingga tahun 2020, saat digelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkade.
Pilkades ini berlangsung dengan tensi politik yang tinggi dan menghasilkan selisih suara tipis, memunculkan friksi sosial di antara warga.
Konflik tersebut menimbulkan fragmentasi sosial dan berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan desa.
Hingga saat kegiatan ini dilaksanakan, dinamika tersebut masih membayangi hubungan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Dalam konteks tata kelola, keterbatasan transparansi informasi dan rendahnya partisipasi warga menjadi isu utama (Putra & Larasdiputra, 2023.
Yusuf et al.
, 2.
Hal ini diperparah dengan lambannya pencairan Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari APBD, yang berdampak langsung pada kesejahteraan aparat dan stagnasi aktivitas Pemerintah desa kesulitan mengelola data kependudukan dan menyampaikan informasi penting kepada warga secara efektif karena tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi dan mudah digunakan.
Padahal, pengelolaan data dan informasi merupakan prasyarat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat lokal (Lino.
Lau, et al.
, 2.
Dalam konteks sosial budaya, praktik gotong royong yang dikenal secara lokal oleh masyarakat Rote Ndao sebagai "madene" .
tau "mahua" dalam Bahasa Dengk.
mengalami kemunduran signifikan.
Tradisi ini dahulu menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Rote dalam menyelesaikan pekerjaan berat seperti membuka ladang atau membangun rumah secara kolektif (Beeh et al.
, 2018.
Messakh et al.
, 2.
Namun, masuknya nilai-nilai individualistik dan ketergantungan pada program-program pemerintah, terutama yang berbasis dana desa, menyebabkan nilai-nilai madene perlahan terkikis (Nursalam, 2021.
Widodo, 2.
Masyarakat kini cenderung menunggu insentif proyek daripada berinisiatif dalam kegiatan swadaya.
Kehilangan nilai ini tidak hanya melemahkan solidaritas sosial, tetapi juga mereduksi ruang partisipasi warga dalam proses pembangunan (Djaha et al.
Lino.
Pandie, et al.
, 2.
Desa Busalangga Barat dipilih sebagai subjek pengabdian karena mewakili fenomena umum yang terjadi di banyak desa pasca-pemekaran, yakni lemahnya konsolidasi sosial dan administratif yang berimbas pada efektivitas pemerintahan.
Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan urgensi revitalisasi nilai lokal dan penguatan kapasitas teknologi informasi sebagai strategi ganda dalam menjawab tantangan tata kelola desa.
Desa ini memiliki modal sosial budaya yang kuat namun belum terorganisir secara institusional, serta struktur pemerintahan desa yang masih sangat membutuhkan penguatan kapasitas.
Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendorong terwujudnya tata kelola desa yang inklusif dan transparan melalui dua pendekatan utama.
Pertama, revitalisasi nilai lokal madene sebagai instrumen sosial untuk membangun kembali kepercayaan dan semangat kolektif warga dalam proses pembangunan desa.
Kedua, penerapan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi sederhana yang dirancang untuk mendukung efisiensi administrasi dan meningkatkan akses warga terhadap informasi publik.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi transformasi sosial, yakni meningkatnya partisipasi masyarakat, terbentuknya pola komunikasi yang sehat antara warga dan pemerintah desa, serta tumbuhnya kesadaran baru tentang pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang berbasis pendekatan transformatif dan partisipatif, dengan menekankan integrasi beberapa pendekatan yakni pendidikan masyarakat, komunikasi dan simulasi iptek.
Pendekatan ini diimplementasikan secara terstruktur dalam empat tahap kegiatan, dan dilaksanakan di Desa Busalangga Barat.
Kecamatan Rote Barat Laut.
Kabupaten Rote Ndao.
Identifikasi Masalah dan Koordinasi Awal.
Tahap ini bertujuan mengenali konteks sosial, politik, dan administratif desa secara lebih mendalam.
Tim melakukan observasi awal, melalui dokumen resmi dan artikel Kemudian menjalin komunikasi awal dengan pemerintah desa untuk ditetapkan sebagai mitra dan lokasi pengabdian.
Pengumpulan Data dan Pengembangan Materi Tim menyusun materi Fokus Grup Discussion (FGD) berdasarkan studi literatur tentang nilai lokal madene, partisipasi masyarakat, dan teknologi informasi desa.
Berdasarkan hasil konsultasi, dikembangkan pula sistem informasi desa berbasis Microsoft Excel VBA.
Pelaksanaan Kegiatan Inti Pada tahap ini dilakukan dua aktivitas utama: .
FGD mengenai nilai lokal madene serta urgensi partisipasi dalam musyawarah desa, dan .
pelatihan penggunaan sistem informasi desa bagi aparat desa, khususnya sekretaris desa dan operator administrasi.
Kegiatan ini menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dikombinasikan dengan simulasi iptek, untuk memastikan nilai lokal dan keterampilan teknis diperkuat secara DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Monitoring dan Evaluasi Jarak Jauh Setelah pelatihan selesai, tim melaksanakan pendampingan dengan menggunakan teknik self-reporting, yaitu pelaporan mandiri oleh aparatur desa mengenai perkembangan, capaian, serta kendala selama penerapan sistem informasi administrasi berbasis Microsoft Excel VBA.
Aparatur desa melaporkan perkembangan penggunaan aplikasi dan berbagi kendala yang dihadapi secara daring melalui WhatsApp.
Teknik dipilih untuk memudahkan komunikasi antara tim pengabdi dan aparatur desa yang terpisah pulau.
Berdasarkan rincian tahapan kegiatan di atas maka pendekatan pengabdian yang dilaksanakan digambarkan pada alur berikut.
Gambar 1.
Tahapan Kegiatan Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran teknis berupa sistem informasi desa, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial berbasis kearifan lokal.
Integrasi kelima metode dalam alur kegiatan memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan bersifat menyeluruh, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.
HASIL dan PEMBAHASAN Kegiatan pengabdian dilaksanakan berdasarkan empat tahap utama pelaksanaan, dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan.
Setiap tahap memberikan kontribusi terhadap capaian sosial dan teknis dalam penguatan tata kelola Desa Busalangga Barat.
Tahap Identifikasi Masalah dan Koordinasi Awal Kegiatan diawali dengan pengumpulan informasi terkait kondisi sosial, kelembagaan, dan dinamika politik Desa Busalangga Barat.
Berdasarkan pengumpulan informasi diketahui bahwa situasi politik desa yang sempat memanas, terutama saat pemilihan kepala desa pada tahun 2020.
Dalam kontestasi politik tersebut.
Mikael Arnolus Lutte terpilih sebagai kepala desa dengan selisih hanya satu suara dari pesaing terdekatnya.
Kemenangan yang tipis ini memunculkan ketegangan di tengah masyarakat, terlebih karena Mikael merupakan warga asli Busalangga yang telah merantau ke Kupang selama lebih dari tiga dekade dan baru kembali untuk mengikuti pemilihan kepala desa atas permintaan tokoh adat setempat.
Ketegangan politik yang terjadi tidak hanya bersifat personal, namun juga berdampak pada kohesi sosial masyarakat desa, termasuk munculnya sentimen negatif dan polarisasi berbasis kelompok.
Berdasarkan hal tersebut tim pengabdi yang berdomisili di Kota Kupang menjalin komunikasi awal dengan pemerintah desa untuk menetapkan desa busalangga barat sebagai desa mitra pengabdian.
Tahap Pengumpulan Data dan Pengembangan Materi Fokus utama tahap ini adalah merancang skema pelatihan dan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan di desa mitra.
Tim mendesain alur diskusi dan DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
materi pelatihan dengan mempertimbangkan keterbatasan literatur tentang nilai-nilai lokal masyarakat Rote Ndao serta konteks sosial-politik setempat.
Nilai-nilai gotong royong tetap dijadikan fondasi dalam pendekatan pendidikan masyarakat yang akan digunakan dalam diskusi dan pelatihan.
Di saat yang sama, tim juga mengembangkan sistem informasi administrasi desa berbasis Microsoft Excel VBA sebagai bentuk intervensi teknologi tepat guna.
Simulasi iptek dimulai dengan merancang prototipe aplikasi yang menyesuaikan dengan perangkat yang tersedia di desa serta kebutuhan pelayanan administratif.
Aplikasi ini mencakup fitur pengelolaan data kependudukan dan otomatisasi pembuatan dokumen seperti surat keterangan domisili, usaha, kelahiran, dan kematian.
Gambar 2.
Tampilan Depan Aplikasi Macros VBA Data kependudukan dan Surat Desa (Sumber: Penulis, 2.
Tahap Pelaksanaan Kegiatan Inti Pelaksanaan inti kegiatan dilakukan secara langsung di Desa Busalangga Barat setelah tim pengabdi melakukan perjalanan lintas pulau dari Kota Kupang ke Pulau Rote.
Kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, aparat desa, dan tokoh adat.
Diskusi ini menggali persepsi tentang nilai madene .
alam bahasa masyarakat eks nusak/kerajaan Dengka disebut sebagai mahu.
dan kondisi partisipasi dalam musyawarah desa.
Peserta menyampaikan bahwa praktik gotong royong telah tergeser oleh pendekatan ekonomi transaksional yang menurunkan semangat kolektif warga.
Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam petunjuk operasional penggunaan dana desa mewajibkan alokasi untuk upah pekerja paling sedikit 50% .
ima puluh perse.
dari dana kegiatan.
Dalam FGD tersebut, warga menyadari pentingnya membangun kembali nilai kebersamaan agar tetap relevan dalam konteks tata kelola modern.
Tokoh-tokoh masyarakat turut mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari proses pemulihan sosial pasca konflik politik desa.
Forum ini juga menjadi ruang mediasi sosial yang mempererat hubungan antar kelompok yang sebelumnya mengalami gesekan.
DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Gambar 3.
FGD Dengan Masyarakat Dan Aparat Desa (Sumber: Penulis, 2.
Selanjutnya, dilaksanakan pelatihan sistem informasi desa menggunakan aplikasi Microsoft Excel VBA.
Sekretaris Desa dan perangkat lainnya diajarkan cara menginput data kependudukan, serta membuat dokumen administrasi secara otomatis.
Pendekatan simulasi iptek diterapkan dalam sesi pelatihan langsung, memungkinkan peserta mempraktikkan setiap langkah penggunaan aplikasi.
Pelatihan menghasilkan dampak positif: aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri dan menyusun kembali data kependudukan berbasis lokal.
Data yang semula hanya tersedia melalui SDGs Desa atau Disdukcapil kini diolah sendiri oleh desa dengan bantuan sistem aplikasi.
Proses input data dilakukan secara manual oleh tim bersama perangkat desa.
Gambar 4.
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Kepada Sekertaris Desa (Sumber: Penulis, 2.
Hasil akhir dari tahap ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas digital dan kepercayaan diri aparat desa.
Salah satu inovasi utama yang dihadirkan melalui kegiatan ini adalah keberadaan sistem informasi yang terintegrasi secara langsung dengan proses pembuatan surat administrasi.
Sebelumnya, surat-surat seperti keterangan domisili, usaha, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk disusun secara manual dan tidak terhubung dengan data kependudukan secara sistematis.
Dengan sistem yang dikembangkan oleh tim pengabdi, setiap penerbitan surat kini terhubung secara otomatis dengan data induk penduduk desa.
Sebagai contoh, ketika surat kelahiran dibuat, jumlah penduduk secara otomatis bertambah dalam rekap data.
Sebaliknya, penerbitan surat kematian atau perpindahan akan langsung mengurangi jumlah penduduk aktif.
DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Gambar 5.
Tampilan Isi Aplikasi Macros VBA Data kependudukan dan Surat Desa (Sumber: Penulis, 2.
Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan administrasi, tetapi juga meningkatkan akurasi dan validitas data kependudukan desa secara real time.
Hal ini memberikan manfaat strategis bagi pemerintah desa dalam perencanaan program, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Aplikasi ini menjadi bentuk nyata dari penerapan teknologi tepat guna yang mampu menjawab kebutuhan administratif dan manajerial desa dengan sumber daya yang terbatas.
Selain kemudahan dalam pelayanan administrasi, warga juga merasakan perubahan nyata dalam kecepatan dan akurasi pelayanan publik.
Tahap Monitoring dan Evaluasi Jarak Jauh Mengingat keterbatasan geografis, pendampingan pascapelatihan dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp.
Tim pengabdi memberikan advokasi teknis secara berkala, memfasilitasi tanya jawab, dan mengirimkan pembaruan apabila dibutuhkan.
Laporan dari sekretaris desa menunjukkan aplikasi digunakan untuk keperluan administrasi rutin, dan warga mulai terbiasa mendapatkan dokumen yang lebih rapi dan cepat.
Evaluasi partisipatif menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam forum desa meningkat, dan kepercayaan terhadap pemerintah desa mulai tumbuh kembali.
Secara keseluruhan keberhasilan pengabdian yang dilakukan pada desa Busalangga dapat dilihat pada tabel berikut.
DOI : doi.
org/10.
37802/society.
(E-ISSN 2745-4.
(P-ISSN 2745-4.
SOCIETY
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal.
Tabel 1.
Keberhasilan PKM Indikator Sebelum pelatihan Pasca Pelatihan Ketersediaan data induk Terfragmentasi .
Tersusun .
Waktu penerbitan dokumen 20Ae30 menit Lebih dari 5 menit Keterampilan operator Rendah Mampu mandiri Sumber: Olahan Peneliti .
KESIMPULAN Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Busalangga Barat menunjukkan bahwa pengintegrasian strategi pemberdayaan yang memadukan kearifan lokal madene dengan inovasi teknologi tepat guna dapat menjadi model yang efektif dalam membangun tata kelola desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini tidak hanya merevitalisasi nilai-nilai sosial tradisional sebagai sumber energi kolektif masyarakat, tetapi juga mengubahnya menjadi fondasi yang relevan bagi transformasi digital di tingkat desa.
Melalui penerapan sistem informasi administrasi berbasis Microsoft Excel VBA, aparatur desa memperoleh instrumen yang sederhana namun fungsional untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, kolaborasi lintas wilayah antara tim pengabdi di Kupang dan aparatur desa di Pulau Rote membuktikan bahwa jarak geografis tidak menjadi hambatan berarti dalam proses pendampingan apabila ditunjang oleh komitmen, komunikasi yang intensif, dan pendekatan yang adaptif terhadap konteks lokal.
Pengalaman ini memperlihatkan potensi pengembangan model tata kelola desa berbasis nilai lokal dan inovasi digital sebagai best practice yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakter sosial-budaya serupa.
Ke depan, disarankan agar kegiatan lanjutan difokuskan pada penguatan kapasitas digital aparatur desa secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan, serta integrasi sistem administrasi sederhana ini dengan platform digital desa yang lebih luas.
Diperlukan pula kajian evaluatif jangka panjang untuk menilai sejauh mana inovasi berbasis nilai lokal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi warga, dan membangun legitimasi sosial pemerintahan desa.
Dengan demikian, kolaborasi antara nilai budaya dan inovasi teknologi tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai strategi kultural dalam memperkuat tata kelola desa di era transformasi digital.
DAFTAR PUSTAKA