Volume 3 No 2 Oktober 2024 Pages 51-64 Emerald: Journal of Economics and Social Sciences ISSN: 2985-8631 (Prin.
, 2986-0210 (Onlin.
DOI: xx.
RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI
ROHINGYA PERIODE 2022-2023
Ahmad Ali Fikri1.
Jihan Mayola2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta1,2 Abstract This article reviews Indonesia's response to the Rohingya refugee crisis in 2022-2023.
The main focus is on government policies, humanitarian efforts and their impact on regional relations.
in-depth analysis of the specific steps taken by the Indonesian government in dealing with the crisis was carried out by examining the latest information.
This article also explains Indonesia's diplomatic efforts to gather international support to resolve the Rohingya problem.
In addition, this research describes the situation of Rohingya refugees in Indonesia, including the challenges and solutions they face during the integration process.
The results of the analysis provide a deeper understanding of the effectiveness of Indonesia's steps in dealing with the Rohingya refugee crisis and its impact on Indonesia's status and role in the local context.
In conclusion, this article provides an overview of Indonesia's response to the Rohingya refugee crisis, thus contributing to international understanding of Indonesia's response to this community crisis.
Keywords : Diplomacy.
Humanity.
Indonesia.
Refugee.
Rohingya Crisis Abstrak Artikel ini membahas respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya pada periode 2022-2023.
Fokus utamanya adalah pada kebijakan pemerintah, upaya kemanusiaan dan dampaknya terhadap hubungan regional.
Analisis mendalam mengenai langkah-langkah spesifik yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut dilakukan dengan menelaah informasi terkini.
Artikel ini juga menjelaskan upaya diplomasi Indonesia dalam menggalang dukungan internasional untuk menyelesaikan masalah Rohingya.
Selain itu, penelitian ini memaparkan situasi pengungsi Rohingya di Indonesia, termasuk tantangan dan solusi yang mereka hadapi selama proses integrasi.
Hasil analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas langkah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya dan dampaknya terhadap status dan peran Indonesia dalam konteks lokal.
Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan gambaran mengenai respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman internasional mengenai respon Indonesia terhadap krisis masyarakat tersebut.
Kata Kunci : Diplomasi.
Indonesia.
Kemanusiaan.
Krisis Rohingya.
Pengungsi Copyright .
2024 Ahmad Ali Fikri1.
Jihan Mayola2.
A Corresponding author : Ahmad Ali Fikri Email Address : fikrieahmed@gmail.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 51
Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023
PENDAHULUAN
HAM atau Hak Asasi Manusia adalah suatu hal sudah melekat pada manusia sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan.
HAM sudah secara universal terlepas dari jenis kelamin, agama, warna kulit, atau ras seseorang dan dikatakan melekat karena hak tersebut merupakan kodrat dari kelahirannya sebagai seorang manusia bukan diberikan oleh suatu lembaga (Washil & Fata.
Terlepas dari fakta bahwa HAM mulai di abad 17-18 M, jauh sebelum lahirnya konsep HAM ini ada tradisi keagamaan yang menjadi pondasi bagi ditegakkan HAM diperadaban kuno (Washil & Fata, 2.
Dalam penegakkan HAM di wilayah Eropa.
Inggris memiliki sejarah yang cukup panjang yang diawali dengan Magna Charta Libertatum yang ditandatangai oleh Raja Lockland pada tahun 1215 (Washil & Fata, 2.
Pada tahun 1948.
PBB baru merilis sebuah deklarasi tentang HAM yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi 30 pasal di dalamnya (Washil & Fata, 2.
Pada Pasal 2 DUHAM PBB tertulis bahwa AuSetiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pengecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
Selain itu, tidak ada pembedaan yang boleh dilakukan berdasarkan status politik, yurisdiksi, atau internasional dari suatu negara atau wilayah di mana seseorang berada, baik negara itu merdeka, perwalian, tidak mempunyai pemerintahan sendiri, atau berada di bawah batasan kedaulatan lainnya.
Ay Etnis Rohingya adalah sekumpulan orang yang mendiami dua kota di bagian UItara Kota Rakhine, bagian Barat negara Myanmar (Rahmi & Rahmiati.
Secara fisik, orang-orang etnis Rohingya memiliki perbedaan dengan penduduk Myanmar itu sendiri sehingga Pemerintah Junta Militer Myanmar mendiskriminasi etnis Rohingya yang berpuncak pada tahun 2012 dan 2014 bahkan pemerintah Myanmar sendiri hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda dan etnis Rohingya bukan bagian dari pengakuan tersebut (Rahmi & Rahmiati, 2.
Pada tahun 2015 pemerintah Myamar mencabut kartu putih atau KTP sementara milik orang etnis Rohingya sehingga mereka tidak memiliki kewarnegaraan lagi -stateless- (Rahmi & Rahmiati, 2.
Selanjutnya mereka mulai mengalami diskriminasi karena stateless dan sebagai minoritas.
Walaupun sebagian besar penduduk Rohingya mengungsi ke Bangladesh, namun tidak sedikit juga jumlah pengungsi Rohingya yang menjadikan Indonesia.
Malaysia, dan Thailand sebagai tujuan mereka (Yazid Sylvia, 2.
Bahkan dalam informasi berita CNN Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik.
Hukum, dan Keamanan mengatakn bahwa ada sebanyak 1.
478 orang pengungsi yang sebagian besar berada di Aceh hingga Pekanbaru.
Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi perdamaian.
Indonesia turut andil dalam berbagai upayanya untuk penduduk Rohingya.
Terlebih di tahun 2023 Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN yang secara signifikan menjadikan Indonesia bertanggungjawab terhadap masalah ini.
Ada beberapa upaya yang dilakukan di era kepresidenan Joko Widodo dalam menanggapi tentang krisis Rohingya yang terdiri dari advokasi, mediasi, hingga memberikan bantuan pangan dan tempat (Rosyid, 2.
Bahkan telah disepakati bahwa Indonesia dan ASEAN terlibat dalam memberikan bantuan di Rakhine melalui 52 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Jihan Mayola1.
Ahmad Ali Fikri2 pemerintah Myanmar (Rosyid, 2.
Kepercayaan besar yang diberikan kepada Indonesia oleh Myanmar dalam upaya menyelesaikan konflik di Rohingya diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk lebih ikut aktif dalam menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan batas negara (Rosyid, 2.
Salah satu faktor yang membuat Myanmar yakin dalam menjadikan Indonesia sebagai pihak penengah konflik Rohingya ini adalah karena faktor Indonesia sendiri sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan multietnik yang dimilikinya, karakter ini yang juga dimiliki oleh Myanmar.
Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Indonesia adalah salah satu implementasi nyata bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif (Rosyid, 2.
Menurut UNHCR, sejak November 2022 hingga Februari 2023 terhitung telah tiba sebanyak 5 kapal yang membawa sekitar 644 orang Rohingya di Aceh.
Walaupun Indonesia dinilai pantas dalam kontribusinya menyelesaikan konflik Rohingya karena kondisi Indonesia yang multietnik dan memiliki banyak agama yang diakui, namun Indonesia tentunya juga dapat menghadapi segala tantangan yang ada karena Indonesia juga pernah beberapa kali gagal mencegah terjadinya konflik seperti tragedi Poso atau kejadian lainnya.
Terlebih baik Indonesia maupun Myanmar adalah anggota ASEAN yang mana ASEAN sendiri memiliki konsep non-intervensi dalam menyelesaikan konflik yang melewati batas negara.
Namun dalam menyelesaikan konflik Rohingya ini.
ASEAN memiliki mekanisme yang disebut sebagai ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang dirasa mampu untuk menolong dalam terselesaikannya konflik tersebut (Ajawaila et al.
, 2.
Penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena isu ini tentang kemanusiaan dan hingga saat ini belum ada penyelesaian yang komprehensif sehingga peran ASEAN menjadi signifikan untuk menunjukkan kontribusinya dalam menyikapi masalah.
Tujuan penelitian artikel jurnal ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya pada periode 2022-2023.
Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tindakan dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia.
Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai respons Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya melalui upaya diplomasi Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan kemanusiaan negara tersebut.
Oleh karena itu, tulisan ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai respons nasional melalui upaya diplomasi terhadap permasalahan pengungsi dan memperkaya literatur mengenai intervensi kemanusiaan dalam konteks METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif Kualitatif karena penelitian ini lebih mengandalkan prinsip-prinsip dari ilmu sosial yang interpretatif atau kritis (Neuman, 2.
serta berdasar pada kasus, konteks, dan makna budaya, yakni krisis pengungsi Rohingya.
Dengan demikian, maka penelitian akan menekankan pada pemeriksaan terhadap kasus-pengungsi Rohingya pada periode 2023-2024.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 53 Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023 Secara praktis, penelitian ini lebih merupakan studi kasus karena bertujuan mempelajari aktivitas dan proses kompleks yang tidak dapat dengan mudah dipisahkan dari konteks sosial di mana aktivitas dan proses tersebut berlangsung (Nurahma & Hendriani, 2.
Sebagian besar sumber data dalam penelitian ini adalah informasi atau dokumen tertulis yang tersebar dalam bentuk buku, artikel, maupun laporan-laporan penelitian, terutama dokumendokumen yang diterbitkan oleh UNHCR atau berita resmi Myanmar.
Indonesia, dan organisasi internasional seperti PBB.
Karena itu, maka data-data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi.
Pada tahap berikutnya, data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan kerangka deskriptif sekaligus analitis.
Sementara observasi yang dilakukan adalah dengan observasi berita tentang pengungsi Rohingya di Indonesia juga penelitianpenelitian terdahulu yang relevan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis Rohingya Etnis Rohingya adalah orang-orang yang menempati wilayah Rakhine atau yang dulunya dikenal sebagai Arakan, bagian barat dari negara Myanmar (Fitriyanti & Salsabila, 2.
Dikarenakan fisik mereka yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Myanmar membuat Myanmar tidak mengakui etnis ini, bahkan orang Bangladesh yang memiliki kemiripan dengan orang-orag etnis Rohingya juga tidak mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Bangladesh (Rahmi & Rahmiati, 2.
Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui etnis Rohingya ini menjadi akar dari konflik yang terjadi.
Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, pemerintah Junta Militer Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang berpuncak pada tahun 2015 di mana pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya dan membuat mereka berstatus stateless (Rahmi & Rahmiati, 2.
Menurut laporan UNHCR, sejak tahun 2017 etnis Rohingya sudah mengalami banyak jenis kekerasan bahkan 1,2 juta penduduknya terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan tiga negara yang juga menjadi tujuan mereka yaitu Malaysia.
Thailand, dan Indonesia.
Junta Militer Myanmar telah melakukan berbagai hal terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan mereka luka-luka, gangguan kejiwaan, bahkan tewas (Rahmi & Rahmiati, 2.
Demokrasi di Myanmar semakin tenggelam karena keputusannya dikuasai oleh rezim militer.
Oleh karena itu, perlu peranan besar dari berbagai komunitas internasional besar untuk menyelesaikan konflik ini.
Tentu etnis minoritas di Myanmar tidak hanya diam dan melakukan pemberontakan diikuti dengan kaum yang pro demokrasi.
Bersatunya kekuatan dalam pemberontakan yang terdiri dari kaum pro demokrasi dan etnis minoritas terhadap Junta Militer membuat kekacuan dan instabilitas politik sulit teratasi (Firnas & Rizky, 2.
Semua hal yang dilakukan pemerintah Myanmar melangar pasal 6 statuta, konflik ini termasuk ke dalam laporan pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara yang ditulis oleh Irish Center Human Rights yang diberi judul AuCrimes Against Humanity In Western Burma : The Situation of The Rohingyas (Rahmi & Rahmiati, 2.
Hasil dari penelitian ini menyakatan bahwa ditemukannya kekerasan yang dilakukan kepada etnis Rohingya mulai dari perbudakan, deportasi, hingga penyiksaan sehingga kejahatan yang dilakukan 54 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Jihan Mayola1.
Ahmad Ali Fikri2 oleh pemerintah Myanmar ini dapat disebut sebagai kasus genosida (Rahmi & Rahmiati, 2.
Hal ini menjadi dilema khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN di mana konflik ini menyangkut kemanusiaan dan perlu diselesaikan namun mereka tidak dapat melancarkannya karena adanya konsep nonintervensi.
Kemudian pada tahun 2022.
Menlu RI yaitu Retno Marsudi mengeluarkan MoU terkait dengan konflik yang sedang terjadi di Myanmar terhadap Rohingya sebagai wujud upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik ini.
Dinamika ASEAN sebagai Organisasi Regional Pada tahun 2012, terjadi konflik perpecahan antara kaum Buddha dan Muslim di Rakhine yang menyebabkan lebih dari 200 orang mejadi korbannya hingga meninggal dunia (Tobing, 2.
Sejak kejadian itu, diskriminasi yang dialami oleh orang Rohingya semakin menjadi-jadi.
Banyak organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah internasional yang menganggap ini sebagai pelanggaran HAM berat sehingga mengecam pemerintah Myanmar karena membiarkan hal ini terjadi, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah Myanmar itu sendiri (Tobing, 2.
Hal ini juga ikut menjadi dilema tersendiri bagi ASEAN karena Myanmar jelas melakukan pelanggaran HAM, namun masih menjadi anggota ASEAN yang menjunjung tinggi penjagaan HAM di Asia Tenggara.
Walaupun tidak terlihat tanggapan langsung dari ASEAN, sebenarnya ASEAN punya caranya sendiri untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya dengan cara yang lebih demokratis (Tobing, 2.
Menlu RI.
Ibu Retno Marsudi juga mengatakan bahwa bukan hanya Indonesia yang sudah membangun constructive engagement dengan Myanmar namun juga Italia.
Thailand, dan Malaysia (Tobing, 2.
Bagi ASEAN dan para anggotanya, isu sensitif adalah sebuah isu yang juga dapat mengancam kedaulatan negaranegara di wilayah tersebut.
Sehingga yang menjadi jalan keluarnya adalah dengan menerapkan ASEAN Way.
Sementara yang dikategorikan sebagai isu sensitif di ASEAN contohnya seperti sengketa Laut Cina Selatan dan pelanggaran HAM yang terjadi.
ASEAN Way adalah fitur untuk menghadapi konflik hingga perselisihan yang terjadi, juga menjaga keamanan (Tobing, 2.
Kebiasaan yang sama yang dilakukan oleh para pendiri ASEAN terdahulu adalah bagaimana pembuat kebijakan di ASEAN itu sendiri harus melakukan negosiasi dan diplomasi sebagai prosedur dari normanya (Tobing.
Karena sebelum berdirinya ASEAN itu sendiri, kelima negara pendiri ASEAN sudah menerapkan norma tersebut dan juga mencerminkan politik dalam negeri dari negara-negara di Asia Tenggara yang lebih bersifat personalistis, informal, dan non-kontraktual.
Hal ini melahirkan konsep nonintervensi dalam penyelesaian masalah di ASEAN.
Prinsip non-intervensi seringkali dianggap sebagai batasan yang cukup ketat dalam menghadapi masalah-masalah di ASEAN khususnya bagi masalah internal suatu negara.
Prinsip ini juga membuat persepsi tentang negara-negara dalam menghadapi konflik menjadi tidak jelas karena menjadi pertanyaan apakah negara tersebut tidak dapat bertindak karena halangannya dalam intervensi atau negara tersebut hanya tidak mau memberikan respon terhadap isu yang sedang terjadi (Tobing, 2.
Membangun konsensus sebagai prinsip Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 55 Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023 dasar kedua ASEAN adalah prioritas utama.
Namun, mereka juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan masalah kedaulatan dan paham Jika mekanisme konsensus harus dikategorikan mengikuti standar prosedur ASEAN, yang menetapkan bahwa pertemuan anggota ASEAN harus dilakukan melalui konsultasi dan informalitas (Tobing, 2.
Terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh ASEAN Way dalam menyelesaikan konflik, hal ini juga menjadi kekuatan tersendiri bagi ASEAN.
Sejak lama.
Asia Tenggara dianggap sebagai wilayah yang damai karena kebiasannya yang personalistis dalam membuat kebijakan sehingga menjadikan pemerintah tepat sasaran dalam menyelesaikan konflik internal yang terjadi.
ASEAN Way menjadi alat yang tepat karena menyelesaikan konflik dengan tradisi konsultasi dan pembuatan konsensus dengan memasukkan sedikit pemikiran dari negara anggota lainnya (Tobing, 2.
Karena kedaulatan masih dihargai, namun pemikiran sesama negara anggota juga dikonsiderisasikan, maka hal ini dapat melahirkan kebijakan baru yang tercipta untuk damai.
Melihat bagaiman ASEAN menanggapi konflik intra anggota dan antar anggota, kemudian menjadi model yang disebut dengan AuDiplomasi AsiaAy (Tobing.
Selain ASEAN Way yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik ini.
ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights juga menjadi salah satu alat yang digunakan oleh ASEAN dalam membuat pertemuan atau forum untuk membahas permasalahan ini (Itasari, 2.
Bahkan ASEAN juga meiliki komisi khusus perlindungan wanita dan anak yaitu ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the rights of Women and Children atau ACWC.
Namun baik AICHR atau ACWC juga memiliki hambatannya tersendiri yang berasal dari formulasinya.
Ada 14 mandat di TOR AICHR, namun hanya ada 2 yang merujuk kepada perlindungan (Itasari, 2.
Keterlibatan menteri-menteri luar negeri dalam pemyusunan AICHR ini juga menunjukkan bahwa ia bersifat tidak indepenen dan netral padahal dalam penegakkan HAM seharusnya bersifat lebih independen dan netral (Itasari, 2.
Penerapan Soft Power Indonesia dalam Menanggapi Konflik di Rohingya Hak asasi manusia adalah suatu unsur yang fundamental bagi manusia bahkan sejak di dalam kandungan.
HAM tidak hanya meliputi hal-hal yang mencakup hak formal atau kebebasan negatif tetapi juga kemampuan dasar dari seseorang harus diperhatikan dalam mendapatkan kehidupan yang layak (Nussbaum, 1.
Ada hal-hal mendasar yang harus didapatkan manusia sebagai wujud ia mendapatkan hak asasi manusianya yaitu hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan lainnya (Nussbaum, 1.
Namun terlepas dari semua itu, manusia juga berhak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendapat kebebasan positifnya (Nussbaum.
Kebebasan positif yang dimaksud di sini adalah bebas dari diskriminasi, karena diskriminasi dapat memicu ketertinggalan seseorang dalam memperoleh Sama dengan yang dialami oleh penduduk Rohingya yang kini berstatus stateless sehingga tidak apat memperoleh haknya sama seperti warga negara Myanmar lainnya (Rahmi & Rahmiati, 2.
Pada tahun 2017, kurang lebih 000 penduduk Rohingya terpaksa harus melarikan diri ke 56 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Jihan Mayola1.
Ahmad Ali Fikri2 Bangladesh karena adanya genosida yang dilakukan oleh tentara junta militer Myanmar (Ashadi, 2.
Walaupun genosida yang dilakukan oleh tentara militer namun semua ini dilakukan di bawah kekuasaan Aung San Suu Kyi yang membuat citra Myanmar sebagai sebgai nobel perdamaian dunia menjadi buruk (Ashadi, 2.
Ada lebih dari 400.
000 orang yang menandatangani petisi untuk pencabutan gelar nobel perdamaian dunia dari Aung San Suu Kyi atas apa yang dilakukannya terhadap Rohingya (Mustikawati, 2.
Selain munculnya banyak rasa tidak aman akan keberlangsungan hidup penduduk Rohingya, hakhak mereka seperti memperoleh pendidikan atau kebersihan di tempat pengungsian pun dirasa kurang manusiawi (Marisa Dewi et al.
, 2.
Hal ini yang mendorong Indonesia untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan memberikan banyak bantuan kemanusiaan.
Ada banyak bantuan yang Indonesia berikan dalam membantu orang-orang Rohingya ini, termasuk memberikan bantuan secara fisik maupun berdialog dengan pemerintah Myanmar.
Indonesia adalah negara yang memiliki politik luar negeri bebas-aktif.
Dalam kontribusinya terhadap konflik di Rohingya.
Indonesia telah melakukan beberapa upaya diplomasi.
Setelah Konvensi Wina 1961, diplomasi menjadi alat untuk menjalin hubungan bagi setiap negara (Prayuda & Sundari, 2.
Kepentingan nasional menjadi salah tujuan bagi negara dalam melakukan diplomasi (Prayuda & Sundari, 2.
Diplomasi adalah sebuah seni yang kompleks karena melibatkan negosiasi dan interaksi dari tiap negara, tujuan dari dilakukannya diplomasi juga selain untuk mencapai kepentingan nasional adalah memahami kepentingan-kepentingan lainnya dari sebuah negara (Kissinger, 1.
Dalam melakukan diplomasi, penting untuk memahami kekuatan setiap negara agar dapat menemukan solusi yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat (Kissinger, 1.
Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam berdiplomasi adalah sejarah dari negara itu sendiri karena keputusan-keputusan diplomasi sebelumnya dapat berpengaruh bagi hubungan antar negara (Kissinger, 1.
Inti dari melakukan diplomasi itu sendiri adalah dengan berkomunikasi dengan baik (Albright, 2.
Diplomasi berkaitan dengan penelitian ini karena Indonesia menggunakan soft diplomacynya sebagai alat untuk membantu dalam krisis Rohingya.
Indonesia menggunakan soft powernya dengan halus dan menghindari megaphone diplomacy agar Myanmar mau membuka diri kepada Indonesia (Pujayanti, 2.
Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia memang sudah memiliki hubungan diplomasi yang cukup erat dengan Myanmar sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri U Than, hubungan ini dibangun dengan constructive engagement sebagai cara untuk membangun hubungan yang persuasif dengan Myanmar (Pujayanti.
Pada Desember 2023 lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.
Muhammad Iqbal, mengatakan dalam jumpa persnya bahwa isu Rohingya ini perlu untuk diselesaikan dari akarnya.
Indonesia juga akan mengupayakan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian di Myanmar dan mengembalikan demokrasi kembali seperti semula.
Pada September 2023.
Menlu Retno Marsudi juga mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta demi membahas masalah ini lebih lanjut (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2.
Dalam pertemuan tersebut.
Menlu Retno Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 57 Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023 juga mengatakan bahwa sejauh 9 bulan di tahun 2023, sudah ada lebih dari 145 engagements yang dilakukan oleh Indonesia.
Pada era pemerintahan Presiden Jokowi.
Indonesia telah menyampaikan beberapa aksi yang menyesalkan hal ini terjadi dan akan mendorong aksi nyata demi terselesainya konflik ini, juga mengutus Menteri Luar Negeri untuk menjalin komunikasi yang intensif dengan banyak aktor terkait seperti Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Penasihat Khusus Bagi Rakhine State (Pujayanti, 2.
Indonesia juga mengimplementasikan usulan yang ada dalam Kofi Annan Report yaitu formula 4 1 atau yang lebih dikenal dengan 5PC, yang berisi tentang :
Mengembalikan stabilitas keamanan Menahan diri semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan Perlindungan bagi semua warga tanpa memandang agama dan suku Membuka akses untuk menerima bantuan kemanusiaan Hal ini membuat Indonesia mendapat apresiasi tinggi dari berbagai negara (Pujayanti, 2.
Selain itu, sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berbagai pemeluk agama dan suku.
Indonesia juga ingin menerapkan hal ini kepada Myanmar sebagai lesson learn.
Indonesia menekankan bahwa kunci dari perdamaian dengan toleransi yang kuat adalah kemauan untuk menghormati perbedaan itu sendiri (Pujayanti, 2.
Presiden Joko Widodo juga telah melakukan upaya diplomasi secara langsung kepada pemerintah Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi pada KTT ASEAN di Filipina (Matthew, 2.
Bahkan empat bulannya setelahnya, diwakili oleh menlu Retno.
Indonesia juga menyampaikan proposal bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk pengungsi dan korban dari konflik Rohingya ini kepada pemerintah Myanmar (Matthew, 2.
Penggunaan soft power seperti berdiplomasi dan diikuti dengan upaya-upaya lainnya inilah yang diharapkan Indonesia dapat membantu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Rohingya.
Namun hasil laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict menyatakan bahwa Aung San Suu Kyi menolaknya.
Sehingga selanjutnya yang dapat dilakukan Indonesia hanyalah sebatas memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban dari konflik Rohingya.
Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia untuk Rohingya Bantuan kemanusiaan menurut Jan Egeland selaku mantan Wakil Sekretaris PBB bagian kemanusiaan pada wawancaranya di 2020 adalah diplomasi kemanusiaan yang berarti pengambil keputusannya adalah orangorang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan demi tujuan Kebanyakan dari organisasi kemanusiaan justru kurang riset sehingga banyak orang awam yang tidak paham tentang bantuan kemanusiaan itu sendiri (Terry et al.
, 2.
Ancaman dalam suatu negara juga dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas sehingga dapat mengancam keamanan regional pula (Fitriyanti & Salsabila, 2.
Indonesia juga merasa bahwa konflik yang sedang terjadi di Rohingya ini dapat mengancam stabilitas kawasan sehingga perlu ditindaklanjuti (Pujayanti, 2.
Indonesia juga menjalin hubungan dengan Bangladesh karena sama-sama kewalahan dalam menghadapi lonjakan pengungsi Rohingya yang masuk dan juga mencegah krisis ini menjadi semakin meluas (Sadewa, 2.
Selain itu, dengan 58 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Jihan Mayola1.
Ahmad Ali Fikri2 memberikan bantuan lainnya kepada pengungsi Rohingya seperti bantuan logistik adalah salah satu bentuk implementasi dari cita-cita Indonesia yaitu mewujudkan perdamaian dunia.
Berdasarkan data CNN Indonesia, hingga November 2023 total 1.
orang Rohingya mendarat di Aceh.
padahal sebagian besar pengungsi Rohingya mengungsi ke Bangladesh namun ada tiga negara di ASEAN yang juga menjadi tujuan pengungsi Rohingya yaitu Indonesia.
Malaysia, dan Thailand (Yazid Sylvia, 2.
Hal ini tentu cukup memberatkan bagi Indonesia sendiri karena Indonesia bukanlah tujuan utama dari para pengungsi Rohingya, terlebih sikap para pengungsi yang tidak wajar dan juga tekanan dari masyarakat Indonesia yang tidak memeluk agama Islam juga ikut menjadi tantangan (Matthew, 2.
Oleh karena itu, dialog diplomatis yang dilakukan Indonesia kepada Myanmar menjadi hal yang sangat penting.
Mengingat Indonesia tidak bisa membiarkan kejahatan HAM ini terjadi namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan nasionalnya (Matthew, 2.
Pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk mendapatkan bantuan dari penindasan yang mereka alami.
Di Aceh sudah ada ratusan pengungsi, bahkan ada yang menyebrang ke Sulawesi dan menempati kantor UNHCR di Jakarta (Umam & Kandar, 2.
Adapun bantuan yang juga diberikan oleh Indonesia untuk Rohingya mencapai jumlah hingga sekitar 74 ton yang meliputi sembako, selimut, tempat penampungan air, dan tenda, diikuti dengan Kementerian Kesehatan RI yang juga memberikan 1 ton obat-obatan kepada pengungsi Rohingya yang menetap di perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar (Umam & Kandar, 2.
Indonesia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi dalam memberikan bantuan melalui beberapa komunitas.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan sebanyak 2000 ton beras sebagai bentuk peran NGO dalam memberikan bantuan kemanusiaan, ormas Islam seperti Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memberikan bantuan (Umam & Kandar, 2.
Dinamika Indonesia dalam Menjalankan Diplomacynya dalam Kasus Krisis Rohingya Meskipun Indonesia bukan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951, namun Indonesia merasa bertanggungjawab untuk tidak memulangkan secara paksa para pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah kedaulatannya (Syahrin, 2.
Langkah yang diambil oleh Indonesia adalah menerima mereka untuk sementara sebelum ada ketentuan lanjutan oleh UNHCR untuk mereka selanjutnya (Syahrin, 2.
Karena sebetulnya UNHCR sendiri juga sudah kewalahan dalam menangani isu pengungsi Rohingya ini (Mustikawati, 2.
Warga Aceh juga menyambut baik kedatangan pengungsi Rohingya mengingat mereka sama-sama memeluk agama Islam (Syahrin, 2.
Apa yang dilakukan oleh Indonesia ini adalah hal yang sangat wajar dalam bidang kemanusiaan dan sebagai bentuk diplomasinya dalam menanggapi isu ini.
Dalam melancarkan aksi kemanusiaan Indonesia kepada Rohingya, adapun tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu sikap dari pengungsi Rohingya yang terkadang dirasa kurang tepat.
Menurut berita dari Detik Sumatera Utara, banyak warga Aceh yang bahkan saat ini menolak kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Para pengungsi tersebut bersikap tidak sopan seperti tidak menjaga kebersihan dan membuang bantuan yang diberikan Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 59 Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023 oleh polisi setempat.
Hal ini menyebabkan warga Aceh pada November 2023 lalu melakukan aksi penolakan dan bahkan mulai beringas karena pengungsi Rohingya tetap berdatangan dan memaksa untuk mengungsi.
Banyak dari pengungsi Rohingya yang bahkan mulai menyeberang ke pulau lain di Indonesia dan menempati kantor UNHCR di Jakarta (Umam & Kandar, 2.
Namun perwakilan UNHCR justru menyerahkan keputusan tentang pengungsi Rohingya ini kepada pemerintah Indonesia.
Walaupun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi 1.
dan Protocol Relating to the Status of Refugees (Protokol 1.
, sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang Tetapi UNHCR siap untuk mendukung pemerintah Indonesia jika memindahkan lokasi pengungsian.
Membludaknya pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia juga diikuti masalah berupa adanya people ssmuggling dan human trafficking saat proses migrasi ke Indonesia.
Hal ini membuat Indonesia sangat kewalahan dalam menghadapi jumlah pengungsi yang lebih banyak dari data yang seharusnya.
KESIMPULAN
Laporan UNHCR menyatakan bahwa kelompok etnis Rohingya telah mengalami berbagai jenis kekerasan sejak tahun 2017, dan bahkan 1,2 juta dari mereka dipaksa mengungsi ke Bangladesh dan tiga negara lain yang juga menjadi tujuan mereka: Malaysia.
Thailand, dan Indonesia.
Junta Militer Myanmar telah melakukan berbagai tindakan terhadap kelompok Rohingya, yang mengakibatkan luka-luka, gangguan mental, dan bahkan kematian.
Karena rezim militer menguasai pemerintahan, demokrasi Myanmar semakin Akibatnya, untuk menyelesaikan konflik ini, komunitas internasional yang signifikan harus memainkan peran yang signifikan.
Bukan rahasia lagi bahwa etnis minoritas di Myanmar tidak hanya diam, mereka juga melakukan pemberontakan, diikuti oleh kaum pro demokrasi.
Namun, kekacuan dan instabilitas politik disebabkan oleh kolaborasi antara kaum pro demokrasi dan etnis minoritas dalam pemberontakan melawan Junta Militer.
Ini adalah masalah yang sangat sulit bagi negara-negara anggota ASEAN, karena meskipun konflik ini merupakan masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan, mereka tidak dapat melakukannya karena konsep non-intervensi.
Pada tahun 2017, sekitar 750.
000 orang Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh karena genosida yang dilakukan oleh tentara junta militer Myanmar.
Namun, genosida ini dilakukan oleh tentara militer, tetapi di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang merusak reputasi Myanmar sebagai penerima Nobel Perdamaian.
Selain munculnya banyak kekhawatiran tentang kelangsungan hidup penduduk Rohingya, hak-hak mereka seperti akses ke pendidikan dan sanitasi di tempat pengungsian juga dianggap tidak manusiawi.
Ini mendorong Indonesia untuk membantu menyelamatkan kemanusiaan dengan menyediakan banyak bantuan kemanusiaan.
Negara memiliki kedaulatan tertinggi, tetapi intervensi kemanusiaan masih diperlukan untuk mengatasi pelanggaran HAM serius seperti genosida atau pembunuhan massal.
Indonesia juga bertindak sebagai mediator, pemberi bantuan kemanusiaan, dan pengacara hak asasi manusia.
Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai perdamaian global.
Meskipun Indonesia tidak dapat membiarkan 60 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Jihan Mayola1.
Ahmad Ali Fikri2 kejahatan HAM ini terjadi, ia juga harus mempertimbangkan kepentingan Indonesia telah beberapa kali melakukan upaya diplomasi walaupun tidak semuanya diterima baik oleh pemerintah Myanmar, sehingga yang dapat dilakukan Indonesia hanyalah memberi bantuan kemanusiaan.
Meskipun Indonesia melakukan tindakan kemanusiaan kepada Rohingya, ada tantangan yang dihadapi Indonesia.
Awalnya masyarakat Indonesia khususnya warga Aceh menerima pengungsi Rohingya dengan senang hati karena latar belakang agama yang sama dan rasa kemanusiaan mereka, namun semakin banyak pengungsi Rohingya yang menetap di Aceh berperilaku tidak semestinya sehingga membuat warga Aceh menjadi marah.
Banyak warga Aceh bahkan menolak kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia.
Namun.
UNHCR akan mendukung pemerintah Indonesia jika lokasi pengungsian dipindah.
DAFTAR PUSTAKA