ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2019-2024 Melani Rahmini Zultami1.
Eko Setyanto2 Akuntansi.
Universitas Nasional PASIM Bandung e-mail: melanirahminizultami@gmail.
com1, ekorubic1@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi tahun 2019Ae2024.
Objek penelitian adalah data realisasi penerimaan BPHTB.
PBB, dan PAD yang bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB dan PBB secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan tingkat signifikansi < 0,05.
Secara parsial.
BPHTB dan PBB berpengaruh positif Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi PBB dapat meningkatkan PAD, sedangkan BPHTB perlu strategi lebih lanjut.
Saran diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah.
Implikasi penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah berbasis data penerimaan.
Kata kunci: BPHTB.
PBB.
PAD.
Pajak Daerah Abstract This study aims to analyze the influence of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB) on Cimahi City's Original Regional Revenue (PAD) for 2019Ae2024.
The object of the study is data on the realization of BPHTB.
PBB, and PAD revenues sourced from the Cimahi City Government's financial reports.
The results show that BPHTB and PBB simultaneously have a significant positive effect on PAD with a significance level of <0.
Partially.
BPHTB and PBB have a significant positive effect.
This study concludes that optimizing PBB can increase PAD, while BPHTB requires further strategies.
Suggestions are provided to local governments to improve tax compliance and the efficiency of regional revenue management.
The implications of this study can be used as a reference in the formulation of regional fiscal policies based on revenue data.
Keywords: BPHTB.
PBB.
PAD.
Regional Tax
PENDAHULUAN
Pembangunan daerah di Indonesia diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut (Yusnira & Sartika, 2.
pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat disebut dengan PAD.
Peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan.
Kota Cimahi sebagai salah satu bentuk dari otonomi daerah memiliki tantangan dalam meningkatkan PAD.
Di antara sumber PAD salah satunya PBB dan BPHTB yang merupakan komponen penting yang menyumbang penerimaan daerah secara signifikan (Bappenda Kota Cimahi, 2.
Efektivitas pengelolaan kedua pajak ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
BPHTB merupakan tindakan maupun kejadian hukum yang timbul akibat dari perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh individu maupun institusi.
(Mardiasmo, 2.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 PBB merupakan iuran yang diberlakukan pada lembaga atau individu yang jelas dan memiliki hak, mengendalikan, memiliki, serta mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan (Nainggolan, 2.
Tabel 4.
6 Realisasi BPHTB.
PBBPAD Tahun Realisasi BPHTB Rp41.
Rp41.
Rp55.
Rp51.
Rp49.
Rp53.
Realisasi PBB Rp50.
Rp53.
Rp57.
Rp57.
Rp63.
Rp66.
Realisasi PAD Rp391.
Rp375.
Rp433.
Rp400.
Rp439.
Rp500.
Kontribusi
23,42
25,38
26,15
27,23
25,65
23,79
Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Dari data realisasi BPHTB.
PBB, dan PAD Cimahi periode 2019Ae2024 pada Tabel 4.
memperlihatkan pola fluktuatif.
Sebelum pandemi, pada tahun 2019.
PAD berada dalam kondisi relatif stabil.
Namun, pada 2020Ae2021 terjadi penurunan imbas pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Setelah memasuki 2022Ae2024.
PAD kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi lokal dan nasional (LRA Kota Cimahi, 2019Ae2.
Penerimaan PBB menunjukkan tren yang cenderung meningkat pasca pandemi.
Hal ini ditopang oleh upaya pemerintah daerah dalam melakukan digitalisasi layanan pajak serta pemutakhiran data wajib pajak.
Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat masih relatif rendah, tercermin dari tingginya piutang PBB yang mencapai ratusan miliar rupiah (Setyanto & Ndruru, 2.
Penerimaan BPHTB lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar properti.
Pada masa pandemi, sektor ini melemah sehingga realisasi BPHTB menurun.
Namun, pada 2024 terjadi peningkatan kembali setelah adanya kebijakan insentif berupa pengurangan pokok pajak BPHTB hingga 50% bagi penduduk yang melaksanakan peralihan hak atas tanah dan bangunan (Bappenda, 2.
Dinamika penerimaan pajak daerah di Cimahi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Reformasi tersebut guns mengoptimalkan kemampuan dan efektivitas pengaturan pajak daerah (Setyanto.
Komariah, & Handayani, 2.
Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah sama-sama berupaya menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan fiskal.
Bagi Cimahi, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk menyesuaikan strategi pemungutan pajak agar tetap optimal dalam mendukung PAD.
Penyesuaian ini memberi kepastian hukum sekaligus meringankan beban masyarakat dalam administrasi perpajakan.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menekan penerimaan daerah dari sektor BPHTB jika tidak diimbangi dengan peningkatan volume transaksi (Setyanto.
Komariah, & Handayani, 2.
Adapun penyusunan paradigma penelitian, yang disajikan pada bagan berikut:
Gambar 2.
2 Paradigma Penelitian Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Adapun model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:
Y = 1X1 2X2 A
: Nilai Variabel Y : Konstanta, nilai Y apabila variabel X adalah nol 1 2 :Koefisien regresi multiple antara masing-masing variabel X terhadap variabel Y X1 X2 : Nilai masing-masing variabel dependen : error Penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang belum konsisten.
Sebagian besar studi menyatakan bahwa PBB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan BPHTB tidak signifikan (Putri & Nurhayati, 2023.
Tala et al.
, 2.
Namun, ada juga penelitian yang menemukan bahwa PBB justru berpengaruh negatif, sementara BPHTB positif signifikan (Yanti et , 2.
Inkonsistensi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dengan data terbaru pasca-pandemi.
Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena dapat memaparkan Gambaran yang factual serta lebih luas mengenai peran PBB dan BPHTB terhadap PAD Kota Cimahi.
Selain menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi nyata terhadap perluasan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
METODE
Pendekatan penelitian yang dipakai adalah kuantitatif, di mana data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat diukur dan dihitung secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode statistik.
Penelitian ini menerapkan metode deskriptif asosiatif yang berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan maupun pengaruh antara variabel yang diteliti, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran empiris yang dapat digunakan untuk mendukung teori yang relevan.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi anggaran BPHTB.
PBB, dan PAD dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Cimahi untuk periode tahun 2019Ae2024.
Adapun sampel penelitian mencakup data tahunan dari ketiga variabel tersebut sepanjang tahun penelitian.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti, di mana sampel dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian.
(Sugiyono, 2.
Tabel 3.
2 Operasional Variabel Variabel Definisi Variabel Indikator AuBPHTB merupakan tindakan maupun kejadian hukum yang Bea Perolehan Hak atas Tanah timbul akibat dari perolehan hak Aktualisasi penerimaan dan Bangunan (X.
atas tanah dan/atau bangunan BPHTB oleh individu maupun institusiAy (Mardiasmo, 2.
AuPBB merupakan iuran yang diberlakukan pada lembaga atau individu yang jelas dan memiliki Pajak Bumi dan Bangunan Aktualisasi penerimaan hak, mengendalikan, memiliki, (X.
PBB serta mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan tersebutAy (Nainggolan, 2.
AuPendapatan yang digunakan dalam mendanai kegiatan seharihari serta pengeluaran untuk pembangunan wilayah atau daerah berdasarkan regulasi Aktualisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) perundang-undangan yang PAD berlaku didaerah dan pemungutan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah disebut PADAy (Hariandja, 2.
Skala Rasio Rasio Rasio Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354
Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif Sebagaimana dikemukakan oleh (Ghozali, 2021:.
, sebelum menggunakan teknik analisis statistik yang berguna untuk mengevaluasi hipotesis, profil data sampel digambarkan menggunakan statistik deskriptif seperti varians mean, deviasi standar, maximum, minimum, total, dan rentang.
Tabel 4.
7 Tabel Uji Statistik Deskriptif Sumber: data diolah peneliti Bersumber pada hasil analisis statistik deskriptif, variabel BPHTB selama enam tahun mempunya nilai mean sebesar 1152.
6667, nilai minimum 1059.
00 dan maximum 1292.
00, serta standar deviasi 104.
Variabel PBB menunjukkan mean sebesar 1374.
5000 dengan nilai 00 dan maximum 1448.
00, serta standar deviasi 73,61725.
Sementara itu, variabel PAD memiliki mean sebesar 2527.
00 dengan nilai minimum 2342.
00 dan maximum 2723.
00, serta standar deviasi 144,12078.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data Metode Shapiro Wilk Tabel 4.
8 Hasil Uji Normalitas Metode Shapiro Wilk Sumber: data diolah peneliti Berdasrkan data yang dikumpulkan menunjukan bahwasannya data terdistribusi normal dengan nilai Sig sebesar 0,716 > 0,05, yang berarti nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk Uji Multikolinearitas Tabel 4.
9 Hasil Uji Multikolinearitas Sumber: data diolah peneliti Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Variabel BPHTB dan PBB memiliki nilai tolerance 0,920 dan nilai VIF 1,087.
Kondisi tersebut menunjukan bahwa nilai VIF < 10 atau nilai toleransi > 0,10 maka menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi antara variabel dependen dan independent.
Uji Heteroskesdatisitas Gambar 4.
7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scartterplots Gambar tersebut menunjukkan bahwa Titik-titik tersebut terletak titik-titik pada sumbu Y distribusi titik residual yang menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas untuk variabel BPHTB.
PBB, dan PAD.
Uji Autokorelasi Tabel 4.
10 Hasil Uji Autokrelasi (Runs Tes.
Seperti yang ditunjukan oleh hasil perhitungan uji autokorelasi pada table tersebut, nilai signifikasi sebesar 0,648, yang menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari 0,05 .
,171 > 0,.
Ini berarti mengindikasikan autokorelasi tidak terjadi karena nilai Asymp.
Sig .
-taile.
lebih besar dari 0,05.
Perolehan uji autokorelasi menggunakan metode Runs Test menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi pada penerimaan BPHTB dan PBB selama periode 2019Ae2024 Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 4.
11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Berdasarkan output regresi linier berganda yang tercantum pada Tabel 4.
7, diperoleh nilai koefisien untuk setiap variabel bebas.
Sehingga, persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut.
Y = 1X1 2X2 A
Y = 2,003 1,001 (X.
0,997 (X.
Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan bahwa konstanta () sebesar 2,003 yang mempunyai tanda positif.
Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel BPHTB dan PBB bernilai konstan, maka PAD tetap berada pada nilai 2,003.
Selanjutnya, koefisien .
penerimaan BPHTB sebesar 1,001 bertanda positif yang menunjukkan adanya hubungan Artinya, setiap kenaikan penerimaan BPHTB sebesar 1,001 akan diikuti dengan peningkatan PAD sebesar 1,001, dan sebaliknya, penurunan BPHTB sebesar 1,001 akan menyebabkan penurunan PAD dalam jumlah yang sama.
Demikian pula, koefisien .
penerimaan PBB sebesar 0,997 juga bertanda positif yang menandakan hubungan searah.
Dengan demikian, setiap kenaikan penerimaan PBB sebesar 0,997 akan meningkatkan PAD sebesar 0,997, sedangkan penurunan PBB akan berdampak pada penurunan PAD dalam jumlah yang setara.
Uji Hipotesis Uji t Tabel 4.
12 Hasil Uji t Bersumber pada hasil pengolahan data uji parsial .
pada table tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel BPHTB memiliki thitung sebesar 4570,868 lebih besar dari ttabel 2,353 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Kondisi ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga BPHTB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Demikian pula, variabel PBB memperoleh thitung sebesar 3197,571 lebih besar dari ttabel 2,353 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Dengan demikian.
H0 ditolak dan H2 diterima, sehingga variabel PBB juga berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.
Uji F Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Tabel 4.
14 Hasil Uji F Bersumber pada hasil pengolahan data uji simultan .
menunjukkan bahwa fhitung 10 lebih besar daripada ftabel 7,71 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Hal ini berarti H0 ditolak dan H3 diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel BPHTB dan PBB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cimahi Uji Koefisien Determinasi Tabel 4.
13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Secara Simultan Hasil perhitungan koefisien determinasi (RA) sebesar 0,780 menunjukkan bahwa penerimaan BPHTB dan PBB berkontribusi sebesar 78% terhadap PAD, sedangkan sisanya 22% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Temuan ini mengindikasikan bahwa BPHTB dan PBB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Pembahasan Pengaruh Penerimaan BPHTB Terhadap PAD Kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Cimahi memiliki rata-rata sebesar 11,53%, dengan nilai terendah 10,59% pada tahun 2019 dan 2024 serta tertinggi 12,92% pada tahun 2021.
Hasil analisis regresi linier berganda dan uji-t menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan thitung 4570,868 > ttabel 2,353, sehingga menegaskan peran BPHTB dalam mendukung pajak daerah.
BPHTB sendiri merupakan pajak yang dikenakan akibat terjadinya peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik oleh orang pribadi maupun badan (Mardiasmo.
Secara teoretis, pajak ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap PAD karena terkait dengan aktivitas ekonomi yang memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Namun, secara empiris di Kota Cimahi, kontribusi tersebut belum optimal.
Hal ini dipengaruhi oleh fluktuasi pasar properti, kebijakan pemerintah daerah seperti Peraturan Wali Kota Cimahi No.
6 Tahun 2024 yang menurunkan tarif pokok BPHTB sebesar 50%, serta sifat BPHTB yang sporadis karena hanya terjadi saat terjadi peralihan hak, berbeda dengan PBB yang bersifat rutin tahunan.
Sebelum pandemi Covid-19, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) relatif stabil dan memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.
Kondisi ini sesuai dengan teori keadilan .
quity theor.
, karena pajak dipungut secara proporsional berdasarkan kemampuan wajib pajak, khususnya dari masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan atau melakukan transaksi properti.
Selain itu, temuan ini sejalan dengan teori Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 desentralisasi fiskal (Oates, 1.
, di mana pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan kewenangan pemungutan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Prinsip teori fiskal klasik (Adam Smith, 1.
juga tercermin pada periode ini, melalui adanya kepastian, kemudahan, dan efisiensi dalam pemungutan pajak, yang berjalan baik dalam kondisi ekonomi normal.
Pengaruh PBB Terhadap PAD Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Cimahi memiliki rata-rata sebesar 13,74%, dengan nilai terendah 12,83% pada tahun 2019 dan tertinggi 14,48% pada tahun 2022.
Hasil analisis regresi linier berganda dan uji parsial menunjukkan bahwa PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 3197,571 lebih besar dari ttabel 2,353 dengan signifikansi 0,000 < 0,05.
Temuan tersebut menyatakan PBB merupakan pajak daerah yang bersifat tetap, berulang setiap tahun, dan relatif stabil dibandingkan BPHTB yang sangat dipengaruhi oleh transaksi properti.
Menurut Nainggolan .
dan Hakim et al.
PBB merupakan pajak kebendaan yang didasarkan pada NJOP tanah dan bangunan, sehingga secara teoritis menjadi sumber penerimaan yang stabil bagi PAD.
Hal ini juga sejalan dengan teori pajak daerah menurut Mardiasmo .
yang menegaskan PBB sebagai salah satu instrumen utama pendapatan Namun, dalam praktiknya kontribusi PBB di Kota Cimahi masih menghadapi tantangan, antara lain tingginya piutang PBB yang mencapai Rp148 miliar, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan realisasi pembayaran rata-rata di bawah 60%, kurangnya sosialisasi serta digitalisasi sistem pembayaran, serta dampak eksternal pandemi COVID-19 yang menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Saat pandemi Covid-19, penerimaan BPHTB dan PBB mengalami penurunan signifikan akibat melemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya aktivitas ekonomi, serta meningkatnya piutang pajak.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan teori fiskal klasik, khususnya pada aspek kepastian dan efisiensi, karena banyak wajib pajak menunda pembayaran atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Selain itu, terdapat ketidaksesuaian parsial dengan teori keadilan, karena beban pajak tidak lagi sebanding dengan kemampuan finansial masyarakat yang terdampak krisis.
Namun demikian, teori desentralisasi fiskal masih relevan pada periode ini, sebab pemerintah daerah tetap menjalankan kewenangannya dalam pemungutan pajak meskipun penerimaan mengalami Hal ini menegaskan bahwa kondisi eksternal berupa pandemi lebih dominan memengaruhi realisasi penerimaan dibandingkan penerapan teori itu sendiri Pengaruh Penerimaan BPHTB dan PBB Terhadap PAD Koefisien determinasi (RA) sebesar 0,780 menunjukkan bahwa 78% variasi PAD dapat dijelaskan oleh penerimaan BPHTB dan PBB, sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Hasil uji simultan juga memperlihatkan nilai Fhitung 21.
676,10 lebih besar daripada Ftabel 7,71 dengan signifikansi 0,000 < 0,05.
Hal ini menegaskan bahwa secara bersama-sama BPHTB dan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Cimahi pada periode 2019Ae2024.
Temuan ini sejalan dengan Tala et al.
yang menyatakan bahwa pajak daerah seperti BPHTB dan PBB memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD, meskipun pada praktiknya kontribusi PAD tidak hanya bergantung pada dua jenis pajak tersebut.
Dalam kerangka teori Desentralisasi Fiskal oleh Oates .
, kewenangan daerah dalam mengelola keuangan dapat meningkatkan efisiensi fiskal.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kapasitas pengelolaan, kebijakan lokal, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kondisi ekonomi daerah.
Dengan demikian, pengaruh BPHTB dan PBB terhadap PAD di Kota Cimahi mencerminkan keterkaitan antara potensi pajak daerah dan efektivitas strategi pengelolaannya.
Kondisi setelah external shock ini juga memperkuat relevansi teori lain yaitu teori keadilan pajak, karena pajak yang dipungut telah disesuaikan dengan daya dukung masyarakat pasca pandemi, serta diperkuat oleh pelayanan dan pengelolaan pajak yang lebih transparan, serta wajib pajak yang ekonominya pulih dapat kembali memenuhi kewajibannya secara proporsional.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29345-29354 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Temuan ini juga sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, yang menegaskan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pajak lokal untuk memperkuat PAD secara mandiri pasca-krisis.
Lebih lanjut, prinsip dalam teori fiskal klasik juga kembali terlihat melalui adanya kepastian, kemudahan, dan efisiensi dalam pemungutan pajak berkat penggunaan teknologi yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya SIMPULAN Penerimaan BPHTB terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Cimahi, dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,53%.
Hasil uji regresi linier berganda dan uji parsial menunjukkan nilai thitung 4.
570,868 > ttabel 2,353 dengan signifikansi 0,000 < 0,05.
Penerimaan PBB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi 13,74%.
Hal ini ditunjukkan melalui uji parsial dengan nilai thitung 3.
197,571 >
ttabel 2,353 dan signifikansi 0,000 < 0,05.
Secara simultan.
BPHTB dan PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cimahi.
Hal ini diperkuat oleh hasil uji F dengan nilai Fhitung 21.
676,10 > Ftabel 7,71 serta nilai RA sebesar 0,780, yang berarti 78% variasi PAD dijelaskan oleh kedua variable.
Sisanya, yaitu 22% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam studi Penelitian ini hanya menggunakan data selama enam tahun .
9Ae2.
, sehingga hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi jangka panjang.
Selain itu, penelitian hanya memfokuskan pada dua jenis pajak daerah, yakni BPHTB dan PBB.
Dengan kata lain, terdapat variabel independen lain yang juga berpengaruh terhadap PAD sebesar 22%, namun variabel tersebut tidak termasuk dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini DAFTAR PUSTAKA