TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT
PRODUK CACAT
Windi Eka Oktaviani *
ABSTRAK
Tanggung Jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen,
mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan konsumen
atas produk cacat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang
digunakan dalam keadaan rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti
rugi atas kerusakan barang. Penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa upaya hukum
untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan
rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha
dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang berdasarkan standar mutu serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha diwajibkan untuk
memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan
barang yang merugikan konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian
barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK, menjadikan produsen tidak bisa
mengingkari tanggung jawabnya dalam hal terdapat gugatan atas produk cacat.
Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab produsen atas dasar
gugatan konsumen atas produk cacat adalah lamanya waktu penyelesaian dalam hal
tidak terjadi perdamaian pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen antara
ketentuan UUPK.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen

*

Windieka.oktaviani@yahoo.co.id

217

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS
CONSUMER LOSSES DUE TO DEFECTIVE
PRODUCT
ABSTRACT
Responsibilities of the manufacturer of the defective product in terms of consumer
protection, investigate the implementation of producer responsibility with regard to
consumer lawsuit over defective products. The purpose of this research was to determine
how the legal effort to prevent consumers are not harmed as a result of the items used in
a state of disrepair and how the responsibility of businesses to provide compensation for
damage to goods. By using the method of normative legal research concluded that legal
efforts to prevent the consumer is not harmed as a result of the items used in a state of
disrepair through the fulfillment of the obligations businessmen to carry out business
activities in good faith. Businesses must provide correct information, clear and honest
about the condition and guarantee of goods based on quality standards as well as to
explain the use, repairs and maintenance. Business actors are required to give consumers
a chance to test, and/or try a particular item and give a guarantee and/or guarantees on
goods manufactured and/or traded. Responsibility of business operators provide
compensation for damage to goods that harm consumers can be either a refund or
replacement of goods similar or equivalent value, or the health care and the provision of
compensation in accordance with the provisions of the legislation in force. As stipulated
in Article 19 of the UUPK, makes the manufacturer cannot deny its responsibility in the
event of a lawsuit over defective products. The obstacles that arise in the implementation
of producer responsibility on the basis of consumer lawsuit over defective products is the
length of time of completion in terms of not going peace of proof in consumer dispute
resolution between the provisions UUPK.
Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumers

I.

Pendahuluan
Dalam pasal 1365 Perbuatan Melawan Hukum KUHPerdata dan pasal 163 HIR, ditegaskan,

bahwa:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan hak
sendiri maupun membantah hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Ketentuan ini akan tampak begitu rasional sebagai solusi pemecahan, ketika kita
diperhadapkan pada beberapa peristiwa konkret, semisal peristiwa hukum terutama hukum perdata

218

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

(Tommy Purwacaraka,2003:5). Tapi, efektivitasnya akan begitu dipertanyakan, ketika dihadapkan

pada hubungan yang terjalin antara Produsen dan Konsumen, terutama ketika si Konsumen berada
dalam posisi dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk cacat, dan berniat menuntut ganti rugi
dengan dengan mengandalkan pasal itu, maka dapat dipastikan, pasal ini akan menjadi tidak efektif
bagi konsumen bahkan menggiring konsumen pada suatu keadaan yang sangat sulit, oleh karena :
Secara umum konsumen tidak berkeahlian, dan sangat berketerbatasan dalam hal membuktikan
bahwa kesalahan itu adalah benar-benar datangnya dari Produsen. (Az, Nasution,1995:172)
Konstruksi pembuktian semacam inilah yang memunculkan keengganan dikalangan para
konsumen, untuk melakukan manuver secara hukum ke produsen,(Gunawan Widjaya&Ahmad
Yani: 2001: 22) meskipun mereka jelas-jelas dirugikan dari kegiatan pengkonsumian dan
sebagainya itu. Sehingga kami beranggapan bahwa alasan dari keengganan konsumen itu
dimungkinkan karena beberapa sebab antara lain adalah :
1.

Disatu sisi, mereka (konsumen) telah menjadi korban (victim) dari dominasi
perdagangan.

2.

Disisi lain, mereka terlebih dahulu masih harus membuktikan bahwa pihak Produsen
benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. padahal pada umumnya
konsumen memiliki keterbatasan kemampuansecara finansial maupun waktu dalam
membuktikan kesalahan produsen itu.

3.

Bila penggugat, dalam hal ini konsumen gagal dalam mendalilkan bahwa produsen itu
“telah salah“ maka ketika gugatannya itu gagal, bukan tidak mustahil mereka akan
digugat balik oleh para pengusaha yang “merasa benar itu”, yang notabene ekonominya
lebih kuat, bila ini terjadi tentu konsumen itu akan habis!”

Disisi lain kondisi diatas dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen
menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Ungkapan “Konsumen
adalah raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah
demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung
menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen.(Miru Ahmadi &Sutarman Yodo: 2011:
23)
Bertolak dari kondisi itu, munculah tingkat kepercayaan yang rendah dari konsumen pada
aspek hukum ini, zona perlindungan konsumenpun tergiring untuk berada pada “suatu masa
krisis,” yakni suatu masa dimana mewabahnya sikap yang apatis pada penegakan hukum diaspek
itu. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat,
yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu
dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.

219

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Situasi inilah, yang kemudian memunculkan suatu gagasan pembentukan suatu pranata
hukum, yang secara khusus dapat “dipercaya” untuk diarahkan untuk memberikan perlindungan
bagi kepentingan-kepentingan konsumen, terutama mengenai masalah tanggung jawab pihak
pelaku usaha (produsen), terhadap apa yang telah diproduksinya. Jika tidak berhati-hati dalam
memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari
pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja
barang/jasa yang dikonsumsinya.
Selain memiliki hak, Konsumen juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah :
1.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang,
tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha,
pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha
menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa
yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan
harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturanperaturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke
konsumen.
Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang
tersebut dengan baik. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan
konsumen yang direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen dan
secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya
dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai
hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sasial
kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya undangundang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan
konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.
Dengan adanya Undang-Undang No. 8 / 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang
ditujukan sebagai jawaban atas keterbutuhan masyarakat konsumen akan tercapainya kemanfaatan,
keadilan, keseimbangan, dan keselamatan bagi nya serta memunculkan kepastian hukum.(Pasal 2

220

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) Dalam UU itu disebutkan, bahwa maksud dari diterbitkannya
Undang-undang tersebut adalah:
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Apabila konsumen menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku
usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka
konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi
hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha
harus mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi
dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan
manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai
dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen,
pengusaha dan pemerintah (nurmadjito, 2000:7)
Untuk mengetahui adanya cacat produk yang dapat menyebabkan kerugian dan bahwa cacat
tersebut telah ada pada saat penyerahan serta cacat itu terjadi oleh kekuranghati-hatian pelaku
usaha, sehingga adanya pedoman produksi dan pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah sangat
diperlukan. Dengan demikian, dapat ditetapkan di manakah kesalahan atau kekuranghati-hatian itu
berada pada konsepsi, proses produksi dan petunjuk pemakaian atau penggungaan.17 Perbuatan
melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen,
cenderung kurang berhasil karena sulit diharapkan konsumen mengetahui masalah-masalah desain,
proses produksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses produksi. Demikian juga mengenai
petunjuk penggunaan dan larangan yang di buat dalam label pembungkus produk tidak selalu
memuaskan dan memenuhi syarat sehingga sulit dibaca dan dimengerti oleh konsumen. Ataupun

221

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

dikaitkan dengan tingkat kemampuan pemahaman konsumen yang masih rendah, kesulitan
pembuktian membuat atau menjadikan momok bagi konsumen. Dengan kata lain, kegagalan
konsumen untuk membuktikan kelalaian dari pelaku usaha merupakan ancaman terhadap
keberhasilan tuntutan konsumen yang menderita kerugian karena produk yang cacat. Di sini
tampak bahwa kedudukan pelaku usaha masih lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku
usaha sendiri yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahan produksi, proses produksi,
dan kesalahan apa yang mungkin terjadi dari produknya.
Syarat lain adalah kerugian yang terdiri dari unsur biaya ganti rugi dan bunga. Juga antara
kerugian dan kesalahan pada perbuatan melanggar hukum harus ada hubungan kausalitas, yang
berarti bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai korban perbuatan meelanggar hukum
itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan pelaku usaha sebagai pelaku. Ini berarti bahwa harus di buktikan katiannya antara
kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melanggar hukum.18 Jadi, memakai perbuatan
melanggar hukum pada tanggung jawab pelaku usaha atas produknya yang merugikan konsumen
menjadi saluran untuk menuntut ganti kerugian oleh konsumen kepada pelaku usaha karena
memakai atau mengonsumsi pangan yang cacat dan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian,
dapat diterima. Artinya, bahwa perbuatan pelaku usaha itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
melanggar hukum. Kedua, upaya pelaku usaha setelah pertanggungjawaban adalah pembuktian.
Dalam hal ini, pelaku usaha membuktikan apakah yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap
konsumen atas produknya. Bisa saja produk yang mereka jual dalam keadaan baik atau bagus
namun pada saat konsumen membeli, terjadi kerusakan pada produk tersebut. Sebagai contoh,
konsumen membeli produk susu kemasan dalam keadaan baik dan dalam ketentuan produk tersebut
melarang terkena sinar matahari langsung. Karena lalai, konsumen membiarkan produknya tersebut
terkena sinar matahari yang membuat susu tersebut rusak seperti yang diatur dalam pasal 27
Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, tuntutan konsumen kepada pelaku usaha,
harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut yaitu peristiwa yang
menimbulkan kerugian.
Dari apa yang disampaikan, menjadi jelas bahwa penekanannya dititik-beratkan pada aspek
memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha, serta pula penumbuhkembangan sikap yang bertanggung-jawab dilingkungan pelaku usaha. Produk cacat menurut
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah “Produk yang tidak dapat memenuhi tujuan
pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun
disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat
keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan

222

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

orang. Dari batasan ini dapat dilihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha
pembuat produk tersebut.
Namun yang sekarang menjadi hambatan adalah apakah kemunculan Undang-undang itu
sudah mampu menggeser pola pikir konsumen, hingga peduli tentang hak-hak yang dilindungi itu?
Hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana UUPK melindungi konsumen dalam
menuntut pertanggung jawaban produsen, dalam hal memproduksi barang-barang yang cacat, yang
ketika dikonsumsi sewaktu-waktu bisa saja berakibat sesuatu yang fatal, mengancam keselamatan
harta dan nyawa dari konsumen yang kebetulan mengkonsumsi barang-barang yang cacat itu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai
berikut: bertolak pada pemahaman tentang lemahnya kedudukan konsumen dalam kerangka
transaksi konsumen di ajukan untuk membahas permasalahan ini, untuk kemudian dicari
jawabannya melalui data-data yang hendak di inventarisir (untuk mencatat dan menyusun barangbarang), antara lain:
a. Bagaimana hubungan pelaku usaha dan tanggung jawab terhadap konsumen sehubungan
dengan kerugian yang di derita konsumen akibat mengkonsumsi produk yang cacat?
b. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa terhadap produsen dan konsumen berkaitan dengan
masalah tanggung-jawab, ?
II.

PEMABAHASAN

A.

Hubungan Pelaku Usaha Dan Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Sebagaimana telah dibahas sedikit pada latar belakang penulis secara singkat, bahwa posisi

konsumen sebenarnya ada dalam situasi yang kurang menguntungkan, dibandingkan produsen,
terutama dalam ekonomi, dalam pemahaman penulis secara umum, Konsumen semata-mata akan
bergantung pada data dan informasi yang diberikan dan disebutkan pelaku usaha tentang barang
yang diperjanjikan itu (jual beli). UU No. 8/Tahun 1999 dan sifat perdata dari hubungan hukum
antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan
tersebut untuk meminta pertanggung-jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk
menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen tersebut.
Konsumen sebagai pemakai barang/jasa mememiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai
konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil
terhadap dirinya, ia secara sepontan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak
lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja
ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

223

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Dalam perlindungan Konsumen, tentunya ada aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan
konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan
melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen
merupakan akibatperilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan
konsumen.
Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang
sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa, ”Hukum perlindungan
konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah
bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.
Sedangkan “Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan
barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.
Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret 1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April
1999 (LN No. 42 Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang
banyak telag dijalankan berbagai pihak yang berkaitn dengan pembentukan hukum dan
perlindungan konsumen. Baik dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
YLKI, bersama-sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang merasa terpanggil untuk
mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Berbagai kegiatan tersebut berbentuk
pembahasan ilmiah/non ilmiah,

seminar-seminar,

penyusunan naskah-naskah penelitian,

pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (Perlindungan Konsumen).
Kegiatan yang dibahas dalam acara pertemuan tersebut yakni:
1.

Pembahasan masalah perlindungan konsumen (dari sudut ekonomi oleh Bakir Hasan
dan dari sudut hukum ooleh Az. Nasution) dalam Seminar Kelima Pusat Study Hukum
Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tanggal 15-16 Desember 1975)
sampai dengan penyelesaian akhir Undang-Undang ini pada tanggal 20 April 1999.

2.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Penelitian tentang
Perlindungan Konsumen di Indonesia (tahun 1979-1980).

3.

BPHN – Departemen Kehakiman, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan
tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1980-1981).

4.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia, suatu
sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(tahun 1981).

224

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

5.

Departemen Perdagangan RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, RUU tentang Perlidungan Konsumen (tahun 1997).

6.

DPR RI, RUU Usul Inisiatif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(tahun 1998).

UU Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 Bab dan 65 pasal dan mulai
berlaku efektif sejak 20 April 2000.Ternyata dibutuhkan waktu 25 tahun sejak gagasan awal hingga
Undang-Undang ini dikumandangkan (1975-2000). Melihat latar belakang tersebut terkait
perundang-undangannya

dalam

perkembangannya

di

Indonesia,

maka

terdapat

suatu

perkembangan baru dalam masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia, dengan makin
meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen bersamaan dengan adanya
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila di masa lalu pihak
pelaku usaha dipandang sebagai suatu badan yang sangat berjasa dalam perkembangan
perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka saat ini perlindungan terhadap
konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan makin meningkatnya perlindungan terhadap hak
asasi manusia. Pihak konsumen dipandang lebih lemah hukum, maka perlu mendapat perlindungan
lebih besar di banding masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, masalah product liability telah
menarik perhatian yang makin meningkat dari berbagai kalangan, baik kalangan industri,
konsumen,

pedagang,

Vol.I/No.3/Juli/2013

29

industri
hukum.

asuransi,

pemerintah

dan

Namun

demikian,

hukum

para

ahli

tentang

Lex

Privatum,

tanggung

jawab

produsen/pelaku usaha di setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan
internasional, maka persoalan tanggung jawab pelaku usaha pun menjadi masalah yang melampaui
batas-batas negara. Sehubungan dengan itu di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju
dan di dunia internasional telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan
dengan product liability terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi
konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.
Sebagaimana telah dibahas, bahwa posisi konsumen sebenarnya ada dalam situasi
yang kurang menguntungkan, dibandingkan produsen, terutama dalam ekonomi, dalam
pemahaman penulis secara umum, Konsumen semata-mata akan bergantung pada data dan
informasi yang diberikan dan disebutkan pelaku usaha tentang barang yang diperjanjikan itu
(jual beli). UU No. 8/Tahun 1999 dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku
usaha dan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan
tersebut untuk meminta pertanggung-jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta
untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen tersebut.

225

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa mememiliki sejumlah hak dan kewajiban.
Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai
konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak
adil terhadap dirinya, ia secara sepontan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa
bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya
tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha
Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha,
produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang
tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Hak
Pelaku Usaha yaitu:
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad
tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak
hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan
perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing
dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan
kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih
lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.
Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan
perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus
pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus
bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak
yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang
paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri.
Beberapa sumber formal hukum, seperti perundang-undangan dan perjanjian di hukum
keperdataan sering memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si
pelanggar hak konsumen yaitu pelaku usaha. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai
tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang

226

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu,
kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu,
yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan
yang berlaku dikalangan dunia usaha.
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut
lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak
atau kurang memadai menurut harga yang berlaku umumnya atas barang dan/atau jasa yang
sama.(Ahmadi Miru&Sutarman Yodo: 2011: 50). Jika bicara soal pertanggung-jawaban
hukum, mau tidak mau kita harus bicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita
oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen – pelaku usaha) dari
penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan / atau jasa yang
dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk
memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang), akibat adanya penggunaan
barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan
penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi,
maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen (Sidharta:
2006: 54), UUPK sendiri tidak memuat spesifikasi tentang jenis barang dan/ jasa yang secara
yuridis dapat dipertanggungjawabkan,(Gunawan Muhammad: 2001: 59), Serta tidak dimuat
pula tentang seberapa jauh suatu pertangungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan
bagi pelaku usaha tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu
Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip business
is business, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk
pembangunan. Jadi, sejauh mungkin pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan
usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan secara keseluruhan.
Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat
dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab
publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berprilaku
sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di
bidang usaha pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini terdapat dua golongan
konsumen yang dapat dilihat dari segi ketertarikan antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu
tentang ada tidaknya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua, golongan
tersebut adalah konsumen yang mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha dan

227

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

konsumen yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Hubungan
hukum ini telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dan konsumen, yang berupa
hubungan kontraktual tetapi mungkin juga tidak pernah ada sebelumnya dan keterikatan itu
mungkin justru lahir setelah peristiwa yang merugikan konsumen. Pada dasar hubungan
kontraktual itu berbentuk hubungan/perjanjian jual beli, meskipun ada jenis hubungan
hukum lainnya. Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar
yaitu, hal yang menyebabkan seseorang harus/wajib bertanggung jawab. Dasar
pertanggungjawaban itu merupakan suatu kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap
peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang lebih jauh
dalam pemenuhan tanggung jawab oleh konsumen. Secara teori, pertanggungjawaban terkait
dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban
dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab
Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, setiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain selaku konsumen,
mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Dan dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “seorang tidak
saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” seperti contoh orang
tua yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anaknya yang belum
dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang
tua. Dan pada pasal ini, diatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan
perbuatan melanggar hukum, yaitu pertanggungjawaban atas barang seperti seseorang tidak
saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang
merugikan konsumen dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain,
bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha, bertentangan dengan kesusilaan dan tidak
sesuai dengan kepantasaan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain
(konsumen). Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas produk yang merugikan konsumen
dalam dasar perbuatan melanggar hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, seperti
adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya
hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Dari ajaran di atas, perbuatan melanggar
hukum mempunyai pengertian yaitu berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga

228

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

bertentangan dengan hukum dalam arti luas. Menurut terori kesalahan, kewajiban timbul
dikarenakan adanya kesalahan. Kesalahan selalu ada meskipun dalam ketentuan unsur tidak
ada, namun harus dipersangkakan ada. Untuk dapat ganti kerugian berdasarkan perbuatan
melanggar hukum, maka unsur kesalahan ini harus dapat dibuktikan. Kesalahan di sini
umumnya diartikan secara luas, yang meliputi kesengajaan (opzet) dan kekuranghati-hatian
atau kelalaian.
Kelalaian (negligence) oleh pelaku usaha merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai
dengan standar kelakuan yang ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota
masyarakat terhadap resiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah adanya
perbuatan kurang cermat dan kurang hati-hati yang semestinya seorang penjual atau pelaku
usaha mempunyai kewajiban memelihara kepentingan orang lain (duty of care). Unsur utama
dalam neglience ini adalah adanya kewajiban memelihara kepentingan orang yang dilanggar
pelaku usaha atas produknya. Kewajiban ini mensyaratkan bahwa pelaku usaha harus hatihati dalam menjaga kepentingan orang lain sebagai pemakai produk. Oleh karena itu, penjual
atau pelaku usaha diharuskan waspada dalam memproduksi dan memasarkan produkproduknya. Kewaspadaan ini tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga kepada seluruh
masyarakat pemakai produknya. Gugatan berdasarkan kelalaian ini diikuti dengan
pembuktian berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh cacat yang ada pada produk,
kerugian terhadap produk cacat yang timbul saat sebelum penyerahan produk dan kerugian
yang disebabkan cacat pada produk dikarenakan kurang cermatnya pelaku usaha.
Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang
merugikan konsumen, cenderung kurang berhasil karena sulit diharapkan konsumen
mengetahui masalah-masalah desain, proses produksi, dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses produksi. Demikian juga mengenai petunjuk penggunaan dan larangan yang
di buat dalam label pembungkus produk tidak selalu memuaskan dan memenuhi syarat
sehingga sulit dibaca dan dimengerti oleh konsumen. Ataupun dikaitkan dengan tingkat
kemampuan pemahaman konsumen yang masih rendah, kesulitan pembuktian membuat atau
menjadikan momok bagi konsumen. Dengan kata lain, kegagalan konsumen untuk
membuktikan kelalaian dari pelaku usaha merupakan ancaman terhadap keberhasilan
tuntutan konsumen yang menderita kerugian karena produk yang cacat. Di sini tampak
bahwa kedudukan pelaku usaha masih lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku usaha
sendiri yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahan produksi, proses produksi,
dan kesalahan apa yang mungkin terjadi dari produknya.
Syarat lain adalah kerugian yang terdiri dari unsur biaya ganti rugi dan bunga. Juga
antara kerugian dan kesalahan pada perbuatan melanggar hukum harus ada hubungan

229

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

kausalitas, yang berarti bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai korban
perbuatan meelanggar hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai pelaku. Ini berarti bahwa
harus di buktikan katiannya antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melanggar
hukum.18 Jadi, memakai perbuatan melanggar hukum pada tanggung jawab pelaku usaha
atas produknya yang merugikan konsumen menjadi saluran untuk menuntut ganti kerugian
oleh konsumen kepada pelaku usaha karena memakai atau mengonsumsi pangan yang cacat
dan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian, dapat diterima. Artinya, bahwa perbuatan
pelaku usaha itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Kedua, upaya
pelaku usaha setelah pertanggungjawaban adalah pembuktian. Dalam hal ini, pelaku usaha
membuktikan apakah yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen atas
produknya. Bisa saja produk yang mereka jual dalam keadaan baik atau bagus namun pada
saat konsumen membeli, terjadi kerusakan pada produk tersebut. Sebagai contoh, konsumen
membeli produk susu kemasan dalam keadaan baik dan dalam ketentuan produk tersebut
melarang terkena sinar matahari langsung. Karena lalai, konsumen membiarkan produknya
tersebut terkena sinar matahari yang membuat susu tersebut rusak seperti yang diatur dalam
pasal 27 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, tuntutan konsumen kepada
pelaku usaha, harus membuktikan adanya peristiwa yang melahirkan hak untuk menuntut
yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumen usaha dan konsumen menjadi
tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Ungkapan “Konsumen
adalah raja” semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah
demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya,
cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen
Bertolak dari kondisi itu, munculah tingkat kepercayaan yang rendah dari konsumen
pada aspek hukum ini, zona perlindungan konsumenpun tergiring untuk berada pada “suatu
masa krisis,” yakni suatu masa dimana mewabahnya sikap yang apatis pada penegakan
hukum diaspek itu. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus
memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu
diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan
dijamin oleh lembaga negara
Situasi inilah, yang kemudian memunculkan suatu gagasan pembentukan suatu
pranata hukum, yang secara khusus dapat “dipercaya” untuk diarahkan untuk memberikan
perlindungan bagi kepentingan-kepentingan konsumen, terutama mengenai masalah
tanggung jawab pihak pelaku usaha (produsen), terhadap apa yang telah diproduksinya. Jika
tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan

230

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari,
konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.
Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian
meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada
beragam variasi produk barang dan jasa yang biasa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi
dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang
memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga
barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.
Selain memiliki hak, Konsumen juga mempunyai Kewajiban sebagaimana disebutkan
dalam pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang
direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara
tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan
penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai
hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan
sasial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya
undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya
perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan.
Dengan adanya UU No. 8 / 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang ditujukan
sebagai jawaban atas keterbutuhan masyarakat konsumen akan tercapainya kemanfaatan,
keadilan, keseimbangan, dan keselamatan bagi nya serta memunculkan kepastian hukum.
Dalam UU itu disebutkan, bahwa maksud dari diterbitkannya Undang-undang tersebut
adalah;
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

231

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.
Namun yang sekarang menjadi hambatan adalah apakah kemunculan Undangundang itu sudah mampu menggeser pola pikir konsumen , hingga peduli tentang
hak-hak yang dilindungi itu ? hal ini mendorong penulis untuk meneliti bagaimana
UUPK melindungi konsumen dalam menuntut pertanggung jawaban produsen,
dalam hal memproduksi barang-barang yang cacat, yang ketika dikonsumsi
sewaktu-waktu bisa saja berakibat sesuatu yang fatal, mengancam keselamatan
harta dan nyawa dari konsumen yang kebetulan mengkonsumsi barang-barang
yang cacat.
B. Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab
Bahwa dalam “Jangka waktu 7 ( tujuh ) setelah diselenggarakannya transaksi,
seseorang usaha (produsen) diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan
diperdagangkan. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut pelaku usaha tidak bergeming
(memberi tanggapan) atas apa yang dipertuntutkan, atau dengan kata lain tidak bersedia
memenuhi tuntutan ganti rugi yang dipresoalkan konsumen bersangkutan, maka atas tuntutan
konsumen, maka masalah itu dapat diperlebar untuk dipersoalkan ketingkatan yang lebih
tinggi (peradilan, baik litigasi maupun non litigasi).(Undang-Undang Tentang Perlindungan
Konsumen), dan hukum memfasilitasi sarana penyelesaiannya melalui pengadilan dan
melalui LPSK. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh UU Perlindungan Konsumen.
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen
dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para
pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen ini tidak menutup kemungkinan
penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk
menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

232

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang
dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui
pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Manakala penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditempuh, tidaklah berarti bahwa
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila
telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah
satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa, antara lain ;
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh ;
1.

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

2.

Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;

3.

LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4.

Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang
tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, LPKSM atau
pemerintah diajukan kepada peradilan umum, dan mengacu pada ketentuan tentang
peradilan umum yang berlaku.
Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh

pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa demikian. Proses penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen khususnya terhadap produk cacat dapat dilakukan semua konsumen
baik perorangan maupun kelompok. Bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat melalui gugatan legal standing. Mekanisme penyelesaian
sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya konsiliasi, mediasi, maupun
arbitrase. Dimana penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen, undang-undang
telah menentukan suatu badan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang mempunyai
fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal UU nomor 8 Tahun 1999.
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga mediasi dimana
lembaga itu merupakan lembaga itu merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar
pengadilan dengan cara mediasi akan melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang
bersengketa, guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap
sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

233

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Bahwa dalam “Jangka waktu 7 (tujuh) setelah diselenggarakannya transaksi,
seseorang usaha (produsen) diwajibkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan
diperdagangkan. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut pelaku usaha tidak bergeming
(memberi tanggapan) atas apa yang dipertuntutkan, atau dengan kata lain tidak bersedia
memenuhi tuntutan ganti rugi yang dipresoalkan konsumen bersangkutan, maka atas tuntutan
konsumen, maka masalah itu dapat diperlebar untuk dipersoalkan ketingkatan yang lebih
tinggi (peradilan, baik litigasi maupun non litigasi). Dan hukum memfasilitasi sarana
penyelesaiannya melalui pengadilan dan melalui LPSK. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh
UU Perlindungan Konsumen.
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan
yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat
ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak
yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen ini tidak menutup kemungkinan
penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk
menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Namun dalam hal ini, apabila terjadi juga sengketa antara konsumen dan produsen
dengan konsumen, maka konsumen yang dirugikan tersebut berhak memilih secara sukarela
institusi yang akan menyelesaikan sengketa mereka, sebagaimana, diatur dalam pasal 45 ayat
( 2 ), UUPK. Institusi tersebut antara lain:
1.

Pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan
tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam pasal 45 UUPK Konsumen dalam mengajukan gugatan ganti
rugi melalui pengadilan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UUPK
dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bertujuan melidungi
konsumen yagn telah ada pada saat UUPK diundangkan sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK.

2.

Diluar pengadilan.
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk
jaminan yang dimaksudkan adalah berupa pernyataan tertulis yang

234

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah
merugikan konsumen tersebut.
Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (out court), dapat dilakukan
dengan beberapa cara:
a. Melalui perdamaian langsung oleh kedua pihak (konsumen dan pelaku
usaha);
b. Melalui lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM),
sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) huruf d UUPK ; atau
Melalui

Badan

Penyelesaian

sengketa

konsumen

(BPSK).

BPSK

dalam

menyelesaikan sengketa konsumen. Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). BPSK
dalam menyelesaikan sengketa konsumen mempunyai tiga bentuk penyelesaian yaitu
melalui;
a. Mediasi
Dalam hal penyelesaian dengan cara mediasi ini, BPSK bertindak sebagai
mediator yang hanya berperan pihak yang mempertemukan para pihak yang
bersengketa tanpa ikut campur terhadap pokok persengketaan. Dalam bentuk
ini solusi penyelesaian didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa.
b. Konsiliasi
Ini terjadi, ketika para majelis di BPSK, lebih intensif dan campur tangan
mengenai hal-hal dipersengketakan, sementara solusi penyelesaiannya
didasarkan pada adanya kesepakatan dari para pihak, dan majelis dalam hal ini
akan disebut sebagai konsiliator.
c. Arbitrase
Dalam hal kedua belah pihak yang bersengketa itu menyerahkan penyelesaian
sengketa itu pada majelis BPSK selaku pihak ketiga untuk mencari keputusan
dalam menentukan siapa benar dan siapa salah. Disini Majelis akan disebut
sebagai arbiter.
Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK didasarkan pada kesukarelaan para
pihak, yaitu konsumen dengan produsen, agar tercapai kesepakatan mengenai bentuk
dan/atau tindakan tertentu yang menjamin kerugian yang diderita konsumen tidak akan
terulang. Apabila dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan umum yang
memakan waktu dan biaya besar, beracara di BPSK membantu para pihak menyelesaikan
pokok sengketa lebih efisien dan cepat.

235

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Hal ini dikarenakan putusan BPSK (majelis), sebagai arbiter, harus sudah
dijatuhkan dalam jangka waktu 21 hari setelah gugatan diterima. Putusan ini bersifat final
dan mengikat. Namun dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan
putusan, para pihak yang keberatan atas putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan
keberatannya pada Pengadilan Negeri. Sedang apabila tidak ada pernyataan keberatan
dari pelaku usaha tersebut, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari konsumen dapat mengajukan
permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen.
Apabila dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan umum yang
memakan waktu dan biaya besar, beracara di BPSK membantu para pihak menyelesaikan
pokok sengketa lebih efisien dan cepat. Hal ini dikarenakan putusan BPSK (majelis),
sebagai arbiter, harus sudah dijatuhkan dalam jangka waktu 21 hari setelah gugatan
diterima. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Namun dalam jangka waktu 14 hari
setelah menerima pemberitahuan putusan, para pihak yang keberatan atas putusan BPSK
tersebut, dapat mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri. Sedang apabila tidak
ada pernyataan keberatan dari pelaku usaha tersebut, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari
konsumen dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat
konsumen.
Keberatan sebagaimana disampaikan para pihak ke Pengadilan Negeri, harus
diputus oleh Pengadilan Negeri, harus diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka
waktu 21 hari. Atas putusan Pengadilan negeri ini dalam jangka waktu paling lambat 14
hari para pihak yang merasa tidak pula dapat memajukan kasasi ke Mahkamah Agung
(MA), dan MA harus sudah memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak
permohonan kasasi diterima oleh MA. Apabila kita perhatikan seluruh proses
penyelesaian sengketa melalui BPSK, tampaknya keputusan akhir dan berkekuatan
hukum tetap dapat diterima oleh konsumen dalam jangka waktu 100 hari, sesuai dengan
prinsip peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Dalam penyelesaian sengketa konsumen ada yang perlu diperhatikan, yaitu
mengenai apabila telah dilakukan upaya penyelesaian diluar pengadilan, penyelesaian
melalui Pengadilan barulah dapat ditempuh, bila salah satu pihak atau keduanya ternyata
menyatakan upaya penyelesaian luar pengadilan itu tidak berhasil, sebagaimana dalam
pasal 45 ayat (4) UUPK. Dalam pasal tersebut diatur pula mengenai penyelesaian
sengketa ganti rugi di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari
pelaku pidana.
Sebagai dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penyelesaian sengketa diluar
pengadilan, para pihak dapat melakukannya dengan melalui perdamaian langsung. Yang

236

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh
kedua pihakyag bersengketa tanpa melalui Pengadilan atau badan penyelesaian sengketa
konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK. Penyelesaian damai antar kedua belah
pihak diusahakan pada setiap tahap penyelesaian sengketa.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam sengketa antara
pelaku usaha dan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindugan Konsumen, adalah ;
a. Seorang konsumen yang mengalami kerugian atau dalam hal yang
bersangkutan meninggal dunia adalah ahli warisnya ;
b. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama ;
c. Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang berbentuk badan
hukum atau yayasan, yag memiliki tujuan dan telah melaksanakan
perlindungan konsumen sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasarnya ;
d. Pemerintah atau instansi terkait, apabila barang dan / atau jasa yang
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar
atau korban yang tidak sedikit.
Apabila gugatan ganti rugi yang diajukan melalui pengadilan, yang berhak
menggugatnya adalah keempat pihak yang telah disebutkan diatas. Sedangkan yang dapat
mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha diluar pengadilan (melalui BPSK)
hanya dapat dilakukan oleh seorang konsumen. UUPK menyediakan kepada sekelompok
konsumen yang mempunyai kepentigan yang sama mengajukan gugatan ganti rugi
kepada produsen class action. Class Action, diajukan oleh sekelompok konsumen secara
serius menderita kerugian dan dapat secara hukum mengajukan bukti transaksi gugatan
ini hanya dapat diajukan oleh sekelompok konsumen kepada Peradilan Umum,
sebagaimana disebutkan pasal 46 ayat ( 2 ) UUPK.
Undang-undang ini, tidak mengatur mengenai tata cara gugatan kelompok itu
dilaksanakan, UUPK hanya menyebutkan bahwa Undang-undang ini mengakui gugatan
kelompok. Gugatan kelompok diajukan ke Peradilan Umum oleh konsumen yang benarbenar dirugikan secara hukum, salah satunya dengan menunjukkan bukti transaksi.
Seandainya

mereka

jujur

serta

membuat

penjelasan

mengenai

barang

yang

diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sebaliknya, jika
mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang
barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapus keberkahannya.
Dalam Islam prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis adalah prinsip
kejujuran, kesetimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan di antara pihak

237

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

yang berkepentingan, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan berbuat
zalim, larangan eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.
Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Sehubungan dengan hal tersebut
penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah merupakan perbuatan
yang dilarang. Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan
hal-hal yang terdapat dalam sistem jual beli yang tidak menentu, yang akan menimbulkan
kerugian salah satu pihak. (Muhammad Nejatullah Siddiqi,1996:58)
Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor
pokok yang memberi bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab
hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan
karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan
ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh betentangan dengan syarat-syarat yang
ada dalam al-Qur’an dan Sunnah.Dengan ini nyatalah bahwa hukum Islam menuju
kepada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutu dan haluannya, karena
Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.
Syari’ah Islam adalah kode hukum Syari’ah Islam adalah kode hukum dan kode
moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal
dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan
moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada
umumnya. (Fathurrahman Djamil,1997:154). Di dalam fiqih perbuatan-perbuatan yang
membawa madlarat kepada orang lain “sewenang-wenamg dalam menggunakan hak”.
Perbuatan tersebut dilarang oleh syara’ (M. Ali Hasan,2003:16)
Keharaman perbuatan tersebut disebabkan dua hal:
a. Setiap

orang

tidak

diperbolehkan

menggunakan

haknya

denga

sewenangwenang yang mengakibatkan madlarat bagi orang lain. Oleh sebab
itu penggunaan hak dalam syari’at Islam tidak bersifat mutlak, tetapi ada
batasannya. Batasannya adalah tidak membawa madlarat bagi orang lain, baik
perorangan maupun masyarakat.
b. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja,
tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang
dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan
dalam keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk
membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat, sedekah, pajak, infaq dan
lainnya.

238

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

Asas dalam pertanggungjawaban seseorang ialah bila ia melakukan suatu
perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Akan tetapi
terdapat pula hal-hal di mana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang tidak
melakukan perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut.
Hal ini dapat kita luruskan dalam tiga bentuk sebagai berikut:
a. Pertama, si pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang
banyak, maka ia telah bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku.
Tetapi tindakannya itu telah mengakibatkan kerusakan pada jiwa atau harta
seseorang, dan kemudian ternyata bahwa orang yang dirugikan itu nmestinya
tidak menanggung kerugian tersebut. Maka pembayaran ganti rugi dalam hal
ini dibebankan kepada baitul mal.
b. Kedua, Bila si pelaku melakukan sesuatu perbuatan atas perintah orang lain
yang mengatakan bahwa dialah orang yang berwenang dan mempunyai hak.
Maka yang harus membayar ganti rugi ialah orang yang memberi perintah.
c. Ketiga, mengenai paksaan. Seseorang yang dipaksa mengerjakan suatu
perbuatan, bila ternyata tidak mungkin dia dianggap sebagai alat bagi orang
yang memaksa, maka hukuman dijatuhkan kepada yang berbuat saja dan tidak
kepada yang lain.
Bila seseorang itu mungkin dianggap sebagai alat bagi orang yang mamaksa, maka
dalam hal paksaan yang tak dapat dihindarkan, perbuatan itu dipertanggung-jawabkan
kepada orang yang memaksa dan akibat perbuatan itu dibebankan kepada orang yang
memaksa, di mana ia harus membayar ganti rugi atas kerusakan. Adapun paksaan yang
tidak dapat dihindarkan, maka hal itu tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban di
bidang harta dan tidak pula menggugurkan tanggung jawab si pelaku.
Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dapat dilihat dan di tinjau dalam Hukum
Islam, dengan adanya beberapa hal yakni, prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis
adalah prinsip kejujuran, kesetimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan
di antara pihak yang berkepentingan, larangan memakan harta orang lain secara batil,
larangan berbuat zalim, larangan eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang
lain teraniaya. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik
menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat
jahat/ merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an az-zumar: 33

٣٣ َ‫صدَّقَ ِب ِ ٓهۦ أ ُ ْو ٓلَئِكَ ُه ُم ۡٱل ُمتَّقُون‬
ِ ‫َوٱلَّذِي َجا ٓ َء ِب‬
َ ‫ق َو‬
ِ ‫ٱلص ۡد‬
33. Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya,
mereka itulah orang-orang yang bertakwa
239

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

Dan firman allah tentang kejujuran Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an
at-taubah 119
١١٩ َ‫ص ِدقِين‬
َّ ‫ٱّلل َو ُكونُو ْا َم َع ٱل‬
َ َّ ْ‫ٓ َيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُو ْا ٱتَّقُوا‬
119. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar
Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang
diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sebaliknya,
jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan
tentang barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapus keberkahannya.

Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang
diperjualbelikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sebaliknya, jika
mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang
barang yang diperjualbelikan, maka akan terhapus keberkahannya. Kejujuran dan
kebenaran merupakan nilai yang penting. Sehubungan dengan hal tersebut penipuan,
sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang dilarang.
Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang
terdapat dalam sistem jual beli yang tidak menentu, yang akan menimbulkan kerugian
salah satu pihak. (Muhammad Nejatullah Siddiqi,1996:58)
Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor
pokok yang memberi bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab
hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan
karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan
ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh betentangan dengan syarat-syarat yang
ada dalam al-Qur’an dan Sunnah.Dengan ini nyatalah bahwa hukum Islam menuju
kepada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutu dan haluannya, karena
Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.
Syari’ah Islam adalah kode hukum Syari’ah Islam adalah kode hukum dan kode
moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal
dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan
moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada
umumnya.( Fathurrahman Djamil,1997:154)

240

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

Di dalam fiqih perbuatan-perbuatan yang membawa madlarat kepada orang lain
“sewenang-wenamg dalam menggunakan hak”. Perbuatan tersebut dilarang oleh syara’ (
M. Ali Hasan,2003:16) Keharaman perbuatan tersebut disebabkan dua hal :
a. Setiap

orang

tidak

diperbolehkan

menggunakan

haknya

denga

sewenangwenang yang mengakibatkan madlarat bagi orang lain. Oleh sebab
itu penggunaan hak dalam syari’at Islam tidak bersifat mutlak, tetapi ada
batasannya. Batasannya adalah tidak membawa madlarat bagi orang lain, baik
perorangan maupun masyarakat.
b. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja,
tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang
dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan
dalam keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk
membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat, sedekah, pajak, infaq dan
lainnya.
Asas dalam pertanggungjawaban seseorang ialah bila ia melakukan suatu
perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Akan tetapi
terdapat pula hal-hal di mana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang tidak
melakukan perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut.
Hal ini dapat kita luruskan dalam tiga bentuk sebagai berikut :
Pertama, si pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang banyak,
maka ia telah bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Tetapi tindakannya
itu telah mengakibatkan kerusakan pada jiwa atau harta seseorang, dan kemudian ternyata
bahwa orang yang dirugikan itu nmestinya tidak menanggung kerugian tersebut. Maka
pembayaran ganti rugi dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal.
Kedua, Bila si pelaku melakukan sesuatu perbuatan atas perintah orang lain yang
mengatakan bahwa dialah orang yang berwenang dan mempunyai hak. Maka yang harus
membayar ganti rugi ialah orang yang memberi perintah. Ketiga, mengenai paksaan.
Seseorang yang dipaksa mengerjakan suatu perbuatan, bila ternyata tidak mungkin dia
dianggap sebagai alat bagi orang yang memaksa, maka hukuman dijatuhkan kepada yang
berbuat saja dan tidak kepada yang lain.
Bila seseorang itu mungkin dianggap sebagai alat bagi orang yang mamaksa, maka
dalam hal paksaan yang tak dapat dihindarkan, perbuatan itu dipertanggung-jawabkan
kepada orang yang memaksa dan akibat perbuatan itu dibebankan kepada orang yang
memaksa, di mana ia harus membayar ganti rugi atas kerusakan. Adapun paksaan yang

241

Reformasi Hukum, Vol. XIX No. 2, Juli – Desember 2016, Hal. 217-242

tidak dapat dihindarkan, maka hal itu tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban di
bidang harta dan tidak pula menggugurkan tanggung jawab si pelaku.
Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen menurut hukum Positif dan
hukum Islam adalah sama, yakni agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tanggung jawab
pengusaha Muslim adalah menciptakan produk yang berkualitas sehingga konsumen
tidak dirugikan, dan apabila konsumen merasa dirugikan, dapat mengajukan gugatan
melalui lembaga peradilan maupun non peradilan sebagaimana yang diatur oleh Undangundang yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud UUPK tidaklah
bertentangan dengan hukum Islam.
III.

PENUTUP

A. Kesimpulan
UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai upaya hukum yangdapat
dilakukan oleh konsumen apabila ia dirugikan. Dalam hal ini, konsumen juga harus
memahami seluk beluk mengenai UUPK sebab Pelaku Usaha juga mengambil celah-celah
hukum yang terdapat dalam UUPK sehingga seringkali gugatan yang dilakukan oleh
konsumen terhadap Pelaku Usaha tersebut gugur dan konsumen tetap dirugikan. Melalui
pembahasan ini Konsumen dapat mengetahui pihak manakah yang harus digugatnya, dengan
alasan atau dasar apakah konsumen dapat menggugat konsumen, dan unsur-unsur apa
sajakah yang dapat digunakanuntuk melakukan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian,
konsumen tetap dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menggunakan suatu barang/jasa
yang telah dibayarnya.
B. Saran
Perlu adanya peningkatan mutu penjualan atau pelayanan pelaku usaha agar produk
barang dan/atau jasanya dalam kondisi layak atau baik untuk dikonsumsi atau digunakan,
serta memuaskan konsumen dan perlu ditingkatkan pengawasan oleh pemerintah terkait
tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen agar Undangundang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.

242

Windi eka Oktaviani – Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian...

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad, hukum perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
Nasution, Az, konsumen dan hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
WIdjaya, Gunawan, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001
Yani, Ahmad, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001
Ali, Chdir, badan hukum, Cet 2. 1999
_________Prinsip-prinsip Perlindungan hukum bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali pers, 2011
Ali, Chdir, badan hukum, Cet 2. 1999
Sidharta, hukum perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2006
Purwacaraka, Tommy, Analisis Ekonomi Terhadap Peristiwa Hukum, Universitas Tarumanegara
Press, Jakarta. 2003
Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Jakarta: Bumi Alsara, 1996
Djamil, Fathurrahman, Filsafat hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana IImu, 1997
Ali Hasan, M, berbagai macam transaksi dalm Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
WIdjaya, Gunawan, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001
Yani, Ahmad, hukum perlindungan konsumen, Cet 1. Jakarta 2001
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, naskah akademis peraturan
perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, Jakata 1980 Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, perlindungan konsumen Indonesia, Jakarta 1981
Fakultas Hukum Universitas Indonesia- Departemen Perdagangan R.I: rancangan, akademik
undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta 1992
Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Perundang-undangan
kitab Undang-undang Hukum Perdata.

243