Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Evaluasi Implementasi Audit Kasus Stunting (AKS) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur Abdul Fatah Fanani1.
Ulfia Hazna Safira2.
Imron Rosyadi Hamid3 Program Magister Administrasi Publik.
Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Indonesia Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Indonesia Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Indonesia abdulfatah@uwp.
Abstract Stunting Case Audit (AKS) is a strategic intervention under the national policy to accelerate stunting reduction in Indonesia.
Its implementation at the regional level requires comprehensive This study aims to assess the implementation of AKS in East Java Province based on the perspectives of implementers at various levels of government.
A descriptive quantitative approach was employed, involving 743 respondents comprising members of Village/Kelurahan TPPS.
Sub-district TPPS.
District/City TPPS.
Technical Teams.
Expert Teams, and the Stunting Task Force.
Data were collected through an online questionnaire and analyzed using descriptive statistics with the assistance of SPSS.
The evaluation was guided by the Input-Process-Output model and the "5 PASTI" framework.
The study found that most regions had established regulations and institutional structures for AKS.
The level of support from the Stunting Reduction Acceleration Teams (TPPS) at all levels was rated high, and the overall quality of AKS implementation was considered good.
However, gaps were identified in the availability and understanding of the AKS pocketbook, inconsistency in auditee selection, and uneven follow-up of AKS results.
Most respondents acknowledged that AKS is highly beneficial and should be The implementation of AKS in East Java has been fairly effective, though it requires strengthening in technical understanding, dissemination of guidelines, and utilization of audit results in policymaking.
Recommendations focus on enhancing implementersAo capacity, optimizing interventions, and expanding multisectoral funding.
Keywords: Stunting.
Stunting Case Audit.
Policy Evaluation.
Stunting Reduction Acceleration.
Abstrak Audit Kasus Stunting (AKS) merupakan intervensi strategis dalam kebijakan percepatan penurunan stunting yang memerlukan evaluasi menyeluruh atas implementasinya di tingkat Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan AKS di Provinsi Jawa Timur berdasarkan persepsi para pelaksana di berbagai jenjang pemerintahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 743 orang, terdiri dari unsur TPPS Desa/Kelurahan.
TPPS Kecamatan.
TPPS Kabupaten/Kota.
Tim Teknis.
Tim Pakar dan Satgas Stunting.
Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS.
Evaluasi dilakukan berdasarkan model Input-Proses-Output dan pendekatan 5 PASTI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki regulasi tentang AKS dan struktur kelembagaan.
Tingkat dukungan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan dinilai tinggi, dengan kualitas pelaksanaan AKS tergolong baik.
Namun, ditemukan kesenjangan dalam kepemilikan dan Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
pemahaman terhadap buku saku AKS, ketidakterpaduan dalam penentuan auditee, serta ketidakmerataan pelaksanaan tindak lanjut hasil AKS.
Sebagian besar responden menyatakan bahwa AKS sangat bermanfaat dan perlu dilanjutkan.
Implementasi AKS di Jawa Timur telah berjalan cukup efektif, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek pemahaman teknis, pendistribusian panduan, dan pemanfaatan hasil AKS dalam kebijakan.
Rekomendasi difokuskan pada penguatan kapasitas pelaksana, optimalisasi intervensi, serta perluasan pendanaan Kata kunci: Stunting.
Audit Kasus Stunting.
Evaluasi Kebijakan.
Percepatan Penurunan Stunting.
Introduction Pengukuran Stunting merupakan salah satu masalah dilakukan menggunakan standar petumbuhan kesehatan masyarakat paling serius di negara anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi berkembang karena berdampak jangka panjang stunting jika lebih dari minus dua standar terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan deviasi median (Nirmalasari, 2.
Balita stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor Stunting merupakan masalah gizi seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat kronis yang masih menjadi permasalahan di hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya dunia kesehatan hingga saat ini, laporan asupan gizi pada bayi.
Umumnya berbagai UNICEF.
Bank penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu mengungkapkan bahwa diperkirakan sebanyak lama .
(Trihono et al.
, 2.
Kondisi ini 149,2 juta balita .
%) di dunia mengalami stunting pada tahun 2020 (Phitra et al.
, 2.
kebutuhan gizi dan kesehatan pada masa awal Menurut UNICEF/WHO dan Bank Dunia, kehidupan, yang tidak hanya berpengaruh pada stunting mempengaruhi sekitar 151 juta anak di individu, tetapi juga menghambat pembangunan seluruh dunia atau 22,2% dari semua anak.
Asia ekonomi nasional.
Di Indonesia, stunting telah sendiri memiliki sekitar 83,8 juta anak yang mengalami stunting, yang sebagian besar tinggal dikeluarkannya Peraturan Presiden No.
di Asia Selatan dan Tenggara.
Indonesia Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan merupakan negara dengan prevalensi malnutrisi Stunting, yang tinggi sehingga menyebabkan stunting prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada (Syafrawati et al.
, 2.
tahun 2024 (Perpres No.
72 Tahun 2021, 2.
WHO,
World Stunting didefinisikan sebagai kondisi Upaya ini tidak hanya menuntut intervensi status gizi balita yang memiliki panjang atau spesifik .
seperti pemenuhan gizi dan tinggi badan yang tergolong kurang jika Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
idak penyebab langsung maupun tidak langsung dari langsun.
meliputi penguatan tata kelola, kasus stunting di tingkat individu dan rumah pemantauan yang efektif di tingkat daerah.
perbaikan lintas sektor.
Namun, efektivitas Salah satu pendekatan yang dikembangkan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh adalah Audit Kasus Stunting (AKS), yakni desainnya, melainkan juga oleh bagaimana mengidentifikasi akar penyebab kasus stunting Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan secara spesifik dan menghasilkan rekomendasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana perbaikan lintas sektor secara tepat sasaran.
Adapun pengertian Audit Kasus Stunting (AKS) implementasi menjadi bagian krusial dari adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko evaluasi kebijakan itu sendiri.
pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin Evaluasi implementasi AKS di tingkat atau sumber data lainnya (Ardiana et al.
, 2.
daerah seperti di Provinsi Jawa Timur dapat Evaluasi terhadap kebijakan percepatan penurunan stunting perlu dilakukan untuk kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan mengetahui efektifitas dalam implementasiya.
kebijakan, termasuk bagaimana instrumen AKS Secama umum istilah evaluasi dapat disamakan ditindaklanjuti, serta keterlibatan lintas sektor.
dan penilaian .
, kata- Dengan demikian, evaluasi implementasi AKS kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis tidak dapat dipisahkan dari evaluasi kebijakan hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (William N.
Dunn, 2.
Lester dan Steward keseluruhan, karena hasilnya berkontribusi .
alam Agustino, 2.
menyatakan bahwa langsung pada pemahaman tentang keberhasilan evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian atau hambatan dalam mencapai target nasional.
Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dengan mengkaji secara sistematis pelaksanaan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak AKS di Jawa Timur tahun 2024 sebagai yang diinginkan.
instrumen kebijakan yang strategis dalam upaya .
Salah satu intervensi kebijakan yang percepatan penurunan stunting.
Provinsi Jawa menonjol dalam konteks ini adalah pelaksanaan Timur sebagai salah satu wilayah dengan jumlah AKS yang bertujuan mengidentifikasi faktor penduduk besar dan keragaman kondisi sosial332 Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
ekonomi menjadi konteks yang penting untuk difokuskan pada aspek pelaksanaan di lapangan, menilai efektivitas pelaksanaan AKS dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi keterlibatanAKSaudit, serta tindak lanjut hasil AKS terhadap intervensi kebijakan.
Dengan Meskipun kegiatan AKS telah diadopsi menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, secara nasional dan mulai dilaksanakan di penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai daerah, implementasinya di lapangan gambaran objektif mengenai efektivitas dan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsistensi pelaksanaan AKS sebagai bagian Berbagai laporan dan pengamatan awal dari strategi percepatan penurunan stunting di menunjukkan masih adanya tantangan dalam tingkat daerah.
AKS,
Sejauh ini, kajian ilmiah terkait percepatan kapasitas tim AKS, rendahnya keterlibatan lintas sektor, tidak konsistennya tindak lanjut didominasi oleh analisis terhadap intervensi atas rekomendasi AKS, serta lemahnya integrasi spesifik, seperti pemberian gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan, sementara kajian mengenai penganggaran daerah.
Di Provinsi Jawa Timur, mekanisme evaluatif kebijakan terutama AKS yang memiliki karakteristik geografis dan masih sangat terbatas.
Beberapa studi deskriptif telah mencatat pelaksanaan AKS di sejumlah pelaksanaan AKS sebagai bagian dari strategi wilayah, namun umumnya bersifat naratif dan percepatan penurunan stunting belum banyak tidak menyertakan analisis kuantitatif terhadap proses dan kualitas implementasinya.
Selain itu, menimbulkan pertanyaan penting mengenai belum banyak penelitian yang secara khusus sejauh mana kegiatan AKS telah dijalankan mengevaluasi efektivitas AKS dalam konteks sesuai dengan pedoman nasional, dan apakah kebijakan daerah, terutama di provinsi besar kegiatan tersebut benar-benar berkontribusi seperti Jawa Timur yang memiliki kompleksitas terhadap pencapaian target penurunan stunting pelaksanaan program dan keragaman kapasitas di tingkat daerah.
Dengan demikian, terdapat celah
AKS
Berdasarkan Hal Indonesia penting dalam literatur yang perlu diisi melalui permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan penelitian berbasis data yang mengukur sejauh untuk mengevaluasi implementasi kegiatan mana kegiatan AKS benar-benar berjalan sesuai AKS dalam rangka percepatan penurunan dengan rencana dan memberi dampak terhadap stunting di Provinsi Jawa Timur.
Evaluasi ini tata kelola percepatan penurunan stunting.
Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Penelitian ini memiliki nilai kebaruan konsisten dengan variabel penelitian, fokus pada permasalahan aktual dan fenomena yang sedang implementasi kegiatan AKS menggunakan terjadi, serta menyajikan hasil penelitian dalam pendekatan kuantitatif deskriptif dalam konteks bentuk angka-angka yang bermakna.
Penelitian kebijakan percepatan penurunan stunting di deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang tingkat provinsi.
Berbeda dari studi sebelumnya hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam yang umumnya bersifat kualitatif atau terbatas penelitian, tidak dimaksudkan untuk menguji pada pelaporan administratif, penelitian ini hipotesis tertentu (Sulistyawati et al.
, 2.
menghadirkan data kuantitatif yang dapat Pendekatan digunakan untuk menilai kinerja implementasi secara lebih objektif dan terukur.
Dengan fokus faktual, terukur, dan sistematis berdasarkan pada Provinsi Jawa Timur, penelitian ini juga persepsi para pelaksana kebijakan di berbagai level pemerintahan.
relevan mengingat tingginya jumlah penduduk AKS Populasi dan Sampel dan kompleksitas tata kelola daerah yang Sugiyono .
mengartikan populasi Temuan dari studi ini diharapkan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas dapat memperkuat dasar ilmiah dan praktis bagi obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan perumusan kebijakan, perbaikan mekanisme karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh AKS, peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik Populasi dalam penelitian ini stunting, baik di tingkat daerah maupun mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, yaitu .
Satgas Percepatan Methods Penurunan Desain Penelitian kabupaten/kota, .
Tim Teknis dan Tim Pakar Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kegiatan AKS dalam konteks percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur.
Menurut Sugiyono .
Deskriptif kuantitatif, yaitu Stunting (PPS) AKS di seluruh kabupaten/kota, .
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa/kelurahan, .
TPPS di tingkat kecamatan, .
TPPS tingkat kabupaten/kota.
Responden dalam penelitian ini berjumlah .
TPPS
Desa/Kelurahan: 650 responden .
%), .
Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
TPPS Kecamatan: 58 responden .
%), .
Data yang terkumpul dianalisis secara Satgas PPS Kabupaten/Kota: 20 responden kuantitatif menggunakan SPSS (Statistical .
%), .
Tim Teknis dan Tim Pakar AKS: 10 Package for the Social Science.
Analisis responden .
%), .
TPPS Kabupaten/Kota: 5 dilakukan dalam bentuk statistik deskriptif, yang responden .
%).
mencakup distribusi frekuensi, persentase.
Prosedur Penelitian Penelitian melalui platform survei digital kepada seluruh menggambarkan profil pelaksanaan AKS dan persepsi para pelaksana terhadap masingmasing indikator implementasi.
responden yang telah diidentifikasi.
Instrumen yang digunakan telah disusun berdasarkan Result and Discussion indikator implementasi program AKS, serta Karakteristik Responden diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama.
Penelitian responden dari berbagai elemen pelaksana kegiatan AKS di Provinsi Jawa Timur.
Sebagian mencakup dua kerangka evaluatif, yaitu .
besar responden berasal dari Tim Percepatan Model
Penurunan Pendekatan Input-Proses-Output
(IPO),
Stunting (TPPS) digunakan untuk menilai komponen sumber desa/kelurahan sebanyak 650 orang .
%), daya, pelaksanaan AKS, serta hasil dan tindak disusul TPPS kecamatan sebanyak 58 orang lanjut dari kegiatan AKS, .
Pendekatan 5 %).
Satgas PPS kabupaten/kota sebanyak 20 PASTI, yang digunakan sebagai kerangka logis orang .
%).
Tim Teknis dan Tim Pakar
%),
%).
kabupaten/kota target sasaran dilakukan secara tepat, .
Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan Memastikan target sasaran tercatat dalam daftar intervensi, .
Memastikan sasaran menerima operasional .
esa/keluraha.
sangat dominan layanan sesuai program, .
Memastikan dalam proses AKS.
Hal ini sejalan dengan pemanfaatan program sesuai kebutuhan, .
Memastikan pelaporan program dilakukan stunting yang menempatkan desa sebagai ujung akurat dan tepat waktu.
TPPS
lapangan, meliputi .
Memastikan penentuan Teknik Analisis Data Namun, dominasi responden dari tingkat desa/kelurahan juga mengisyaratkan pentingnya memperkuat Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
komunikasi vertikal dari tingkat kabupaten/kota agar kebijakan dan informasi teknis dapat responden menyatakan bahwa SK telah tersedia, diterima secara utuh dan merata.
dan 3% menyatakan sebaliknya.
Sekilas data ini Kepemilikan Regulasi Audit Kasus Stunting Hasil analisis menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan kabupaten/kotanya telah memiliki regulasi terkait pelaksanaan AKS, sementara 3% lainnya menyatakan belum.
Meskipun kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi AKS sebagaimana dilaporkan oleh TPPS Provinsi hasil ini mencerminkan adanya ketidakterjangkauan informasi pada sebagian pelaksana, terutama di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
Kondisi optimalnya diseminasi regulasi dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat bawah.
Selain itu, ada kemungkinan bahwa regulasi yang dimaksud belum dikomunikasikan dengan baik atau tidak disertai dokumen pendukung yang menjelaskan Tim
AKS,
kabupaten/kota dalam membentuk struktur
AKS
Namun, seperti halnya regulasi, kesenjangan pemahaman terhadap eksistensi dan fungsi SK ini tetap menjadi perhatian.
Kurangnya responden terhadap keberadaan SK dapat mencerminkan dua hal: pertama, rendahnya dan kedua, terbatasnya pelibatan langsung dalam proses pembentukan tim, sehingga pelaksana di lapangan merasa tidak terhubung dengan struktur formal yang telah Untuk itu, perlu penguatan koordinasi dan pelatihan berjenjang agar keberadaan SK tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi landasan operasional yang dipahami dan dijalankan secara kolektif.
teknis implementasi secara rinci.
Dalam konteks Dukungan TPPS Kabupaten/Kota dalam kebijakan publik, pemahaman terhadap regulasi Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting bukan hanya menyangkut keberadaannya, tetapi menindaklanjutinya dalam bentuk aksi konkret.
Kepemilikan SK Tim Audit Kasus Stunting Hasil analisis serupa juga ditemukan dalam Surat Keputusan (SK) Sebagian besar responden .
%) menilai TPPS Kabupaten/Kota AKS, menyatakan dukungan hanya kadang-kadang diberikan, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak adanya dukungan sama sekali.
Temuan ini mengindikasikan bahwa secara Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
umum peran TPPS Kabupaten/Kota sudah Dukungan TPPS Desa/Kelurahan dalam sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting Nomor 72 Tahun 2021, khususnya dalam hal Sebanyak 97% responden menyatakan koordinasi lintas sektor dan fasilitasi teknis.
Namun, keberadaan 2% responden yang menilai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan AKS, sementara 3% menyatakan dukungan perlunya peningkatan mekanisme koordinasi hanya diberikan sesekali.
Tidak ada responden dan monitoring kinerja TPPS di level ini.
yang menyatakan ketidakhadiran dukungan Kualitas dukungan yang tidak merata berpotensi sama sekali.
Hal ini menunjukkan komitmen menciptakan disparitas efektivitas pelaksanaan kuat dari pelaksana di level terbawah, yang AKS antarwilayah.
berperan langsung dalam pengumpulan data.
Dukungan TPPS Kecamatan Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting Responden juga memberikan penilaian tinggi terhadap peran TPPS Kecamatan, dengan 99% menyatakan dukungan selalu diberikan dan hanya 1% menyatakan dukungan bersifat tidak Data ini menunjukkan bahwa struktur TPPS di tingkat kecamatan telah menjalankan kebijakan kabupaten/kota dengan pelaksanaan TPPS Desa/Kelurahan verifikasi kasus, serta pelaksanaan intervensi.
Namun demikian, adanya 3% responden yang menilai dukungan tidak konsisten menandakan faktor-faktor pemahaman teknis terhadap AKS masih perlu Mengingat posisi strategis desa sebagai ujung tombak intervensi stunting, penguatan kapasitas TPPS Desa/Kelurahan secara berkelanjutan perlu menjadi prioritas.
di desa/kelurahan secara cukup baik.
TPPS
Persepsi terhadap Kecukupan Dana BOKB Kecamatan memiliki peran penting dalam Sebanyak 79% responden menyatakan bahwa dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga pelaksanaan tahapan AKS, serta melakukan Berencan.
dirasa cukup untuk mendukung supervisi atas tindak lanjut di tingkat desa.
Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat menyatakan kurang, dan sisanya menyatakan konsistensi peran TPPS Kecamatan menjadi tidak tahu atau tidak merespons.
Temuan ini AKS
AKS,
kabupaten/kota tidak menghadapi hambatan anggaran yang signifikan dalam pelaksanaan AKS.
Namun Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
responden yang merasakan kekurangan dana Meskipun mayoritas menilai sarana menunjukkan perlunya evaluasi mendalam prasarana mencukupi, adanya sebagian yang terhadap alokasi, distribusi, dan efisiensi penggunaan dana BOKB.
pemetaan ulang fasilitas yang tersedia, terutama Untuk memastikan efektivitas penggunaan di daerah terpencil.
Penyediaan alat bantu teknis, perangkat dokumentasi, dan akses kebutuhan riil dan pelaksanaan monitoring teknologi menjadi penting untuk mendukung keuangan secara berkala sangat penting.
Selain efektivitas pelaksanaan AKS di semua tahapan.
itu, pelibatan sektor swasta melalui forum CSR di daerah dapat menjadi strategi pelengkap untuk menutupi celah pendanaan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.
Persepsi terhadap Sumber Dana Tambahan Sebanyak 47% responden menyatakan bahwa terdapat sumber dana lain selain BOKB yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan Persepsi terhadap Sumber Dana Tambahan Sebanyak 47% responden menyatakan AKS.
Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota bahwa terdapat sumber dana lain selain BOKB pendanaan dengan memanfaatkan dana dari yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan APBD, kemitraan dengan sektor swasta, atau AKS.
Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah bantuan donor.
Namun, 27% menyatakan tidak kabupaten/kota ada sumber dana lain dan 26% menyatakan tidak pendanaan dengan memanfaatkan dana dari Data ini mengindikasikan pentingnya APBD, kemitraan dengan sektor swasta, atau bantuan donor.
Namun, 27% menyatakan tidak pelaksana agar berbagai potensi pendanaan ada sumber dana lain dan 26% menyatakan tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.
Data ini mengindikasikan pentingnya pelaksana agar berbagai potensi pendanaan dapat dioptimalkan secara maksimal.
Kepemilikan Buku Saku Audit Kasus Stunting Hanya 51% responden yang menyatakan memiliki Buku Saku AKS, sementara 49% Ketersediaan Sarana Prasarana lainnya tidak memilikinya.
Buku saku tersebut Sebanyak 84% responden menilai sarana merupakan instrumen penting karena berisi dan prasarana yang tersedia untuk mendukung panduan teknis, tahapan pelaksanaan, dan kriteria intervensi.
Ketimpangan kepemilikan menyatakan kurang, dan 2% menyatakan tidak ini menunjukkan adanya kelemahan dalam AKS Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
distribusi dan diseminasi dokumen pendukung Sebagian .
%) di tingkat pelaksana.
Padahal, pemahaman yang menyatakan bahwa pelaksanaan AKS telah merata terhadap pedoman pelaksanaan menjadi fondasi penting dalam menjamin mutu dan sementara 5% menyatakan ketidaksesuaian.
konsistensi implementasi AKS.
Data ini menunjukkan tingkat kedisiplinan Distribusi waktu yang cukup tinggi dalam pelaksanaan disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis, program, namun tetap diperlukan evaluasi lemahnya komunikasi lintas jenjang, atau berkala terhadap kabupaten/kota yang belum keterbatasan logistik.
Oleh karena itu, perlu Konsistensi waktu pelaksanaan audit memastikan seluruh pelaksana memiliki akses terhadap informasi dan panduan yang sama.
Kemudahan Memahami Buku Saku Audit Kasus Stunting Dari memiliki buku saku, sebagian besar menilai buku tersebut mudah .
%) atau sangat mudah Ketidaksesuaian pelaksanaan bisa terjadi kapasitas pelaksana, atau kendala administratif Oleh karena itu, advokasi teknis dan pendampingan perlu dilakukan secara intensif di daerah-daerah dengan kepatuhan waktu rendah.
%) untuk dipahami.
Namun, 48% responden Persepsi Responden terhadap Data yang tidak memiliki buku, dan 1% menyatakan sulit Digunakan dalam Penentuan Auditee Meskipun Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif, kontennya mudah dicerna, tingginya jumlah ditemukan bahwa mayoritas responden, yaitu yang tidak memiliki buku menegaskan kembali sebesar 97%, menyatakan bahwa data yang pentingnya diseminasi.
Buku panduan harus digunakan dalam penentuan auditee telah sesuai.
tidak hanya tersedia, tetapi juga didampingi Hanya 3% responden yang menyatakan bahwa dengan pelatihan dan sesi pembelajaran yang data yang digunakan tidak sesuai.
dapat meningkatkan pemahaman teknis dan praktis pelaksana AKS.
Kesesuaian Waktu Pelaksanaan AKS dengan Kalender Hasil ini mencerminkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap validitas dan relevansi data yang digunakan dalam proses identifikasi kasus stunting yang diaudit.
Secara AKS semestinya mengacu pada data yang akurat.
Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
terbarukan, dan bersumber dari sistem informasi Sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti e- menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis PPGBM.
SIGA, dan data surveilans.
Tingginya berkala bagi pelaksana AKS di lapangan, serta kesesuaian data menunjukkan bahwa sebagian validasi data sebelum proses AKS dimulai.
samping itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap identifikasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan AKS.
penentuan auditee, agar tetap responsif terhadap Namun Persepsi tetap menjadi perhatian.
Persentase kecil ini bisa Penentuan Auditee mencerminkan adanya disparitas kualitas data di Hasil dinamika kasus stunting di lapangan.
responden yang menyatakan data tidak sesuai Responden Proses persepsi responden terhadap proses penentuan pemutakhiran data, atau lemahnya koordinasi auditee dalam AKS cukup beragam.
Sebanyak 54% responden menilai proses tersebut sangat pengumpulan dan verifikasi data.
Hal ini sejalan baik, diikuti oleh 26% yang menilai baik, 13% cukup, 3% tidak baik, dan 4% sangat tidak baik.
Tingginya persentase responden pada kategori tantangan dalam pengelolaan data sering kali sangat baik dan baik .
otal 80%) menunjukkan bahwa secara umum, proses penentuan auditee intervensi berbasis bukti di sektor kesehatan telah berjalan dengan prosedur yang dianggap tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Dalam konteks kebijakan percepatan mayoritas pelaksana.
Hal ini memberi indikasi bahwa mekanisme identifikasi kasus stunting menentukan efektivitas intervensi.
Ketepatan yang akan diaudit, baik berdasarkan data status data auditee tidak hanya mempengaruhi akurasi gizi, faktor risiko, maupun rekomendasi dari identifikasi kasus, tetapi juga berdampak tingkat desa/kelurahan telah diimplementasikan langsung pada relevansi rekomendasi dan tindak secara konsisten di sebagian besar wilayah.
lanjut lintas sektor.
Oleh karena itu, upaya Namun demikian, temuan sebesar 13% penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan responden yang menilai proses tersebut cukup, integrasi data stunting, khususnya di tingkat serta 7% yang menyatakan tidak baik hingga desa dan kecamatan, menjadi sangat krusial.
sangat tidak baik, perlu menjadi perhatian Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Persentase ini mengindikasikan adanya Hasil variasi dalam pelaksanaan proses penentuan sebesar 99% responden menilai kinerja Tim auditee, yang dapat mencerminkan sejumlah Teknis Audit Kasus Stunting (AKS) telah baik, tantangan, seperti ketidakterpaduan sumber data sementara 1% responden menyatakan kinerja yang digunakan, kurangnya pemahaman teknis terhadap kriteria pemilihan auditee, dominasi mengindikasikan tingkat kepercayaan yang pendekatan administratif daripada pendekatan sangat tinggi terhadap peran dan kontribusi Tim berbasis risiko, atau keterbatasan koordinasi Teknis dalam proses pelaksanaan AKS di lintas sektor dalam proses penetapan kasus.
berbagai wilayah.
Persentase Dalam konteks evaluasi kebijakan publik.
Tim Teknis memiliki fungsi strategis hal ini memperkuat pentingnya standarisasi dalam proses AKS, mulai dari pengumpulan dan mekanisme identifikasi auditee di seluruh analisis data kasus, validasi informasi, hingga daerah, disertai dengan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas pada level pelaksana.
Tingginya Variasi persepsi ini juga dapat menjadi refleksi kinerja mereka menunjukkan bahwa secara dari ketimpangan dukungan sistem informasi umum, kompetensi teknis, kolaborasi lintas atau ketersediaan data di masing-masing dianggap memadai oleh para pelaksana di memengaruhi objektivitas penentuan kasus.
Oleh karena itu, perlu disusun pedoman Tim Teknis Hal ini menjadi indikator positif teknis yang lebih operasional dan adaptif, yang penanganan stunting di daerah mulai terbentuk tidak hanya menjelaskan apa kriteria penentuan secara sistematis.
auditee, tetapi juga bagaimana proses tersebut Namun demikian, adanya 1% responden dijalankan secara partisipatif, terintegrasi, dan yang menyatakan kinerja belum baik tetap berbasis data yang valid.
Penguatan supervisi dan evaluasi terhadap proses ini juga menjadi mencerminkan adanya tantangan spesifik di wilayah tertentu, seperti keterbatasan jumlah AKS tenaga ahli, kurangnya pelatihan teknis, atau lemahnya koordinasi antar anggota tim teknis.
Persepsi Responden terhadap Kinerja Tim Dalam konteks implementasi kebijakan publik.
Teknis Audit Kasus Stunting variabilitas ini penting untuk dicermati, karena Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
keberhasilan AKS sangat bergantung pada menyatakan bahwa kinerja Tim Pakar belum kualitas pelaksanaan di tingkat mikro.
Temuan ini menunjukkan tingkat Temuan ini sejalan dengan studi-studi keberhasilan AKS sangat dipengaruhi oleh kepuasan yang tinggi dari para pelaksana lapangan terhadap kontribusi Tim Pakar dalam keseluruhan proses AKS.
kualitas tim pelaksana.
Sebagaimana dicatat Sebagai bagian dari struktur kelembagaan oleh Muscat dan kawan-kawan .
bahwa dalam AKS.
Tim Pakar memiliki peran kunci efektivitas intervensi berbasis audit sangat dalam memberikan analisis mendalam, validasi bergantung pada kejelasan peran, kapasitas ilmiah terhadap faktor risiko, serta rekomendasi teknis, dan konsistensi dalam menjalankan berbasis keahlian multidisipliner.
Tingginya tingkat apresiasi dari responden mencerminkan kelembagaan dan pelatihan berkelanjutan untuk bahwa peran tersebut telah dijalankan secara Tim Teknis tetap menjadi agenda penting, efektif dalam konteks lokal.
Hal ini juga menjadi khususnya dalam menghadapi dinamika kasus indikator bahwa proses seleksi dan pelibatan stunting yang kompleks dan multifaktor.
pakar dengan kompetensi yang relevan telah Oleh Dari perspektif kebijakan, hasil ini Namun, adanya 2% responden yang teknis telah menunjukkan dampak positif, menyatakan kinerja Tim Pakar belum baik perlu namun masih diperlukan mekanisme monitoring menjadi catatan penting, karena hal ini dapat kinerja yang lebih sistematis agar kualitas mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan AKS tetap terjaga secara merata penerapan fungsi pakar di beberapa wilayah.
antar wilayah.
Pengembangan sistem umpan Kemungkinan penyebabnya dapat meliputi balik internal dan supervisi lapangan dapat keterbatasan jumlah pakar yang tersedia, kurang menjadi strategi pelengkap untuk memastikan optimalnya komunikasi antara Tim Pakar dan bahwa Tim Teknis tidak hanya bekerja sesuai Tim Teknis, atau terbatasnya waktu keterlibatan pakar dalam siklus AKS.
Dalam konteks ini, berjalan sesuai kebutuhan daerah.
kebutuhan lokal.
penguatan peran Tim Pakar bukan hanya soal Persepsi Responden terhadap Kinerja Tim kehadiran, tetapi juga kualitas kontribusi mereka Pakar Audit Kasus Stunting dalam memperkaya perspektif dan solusi.
Berdasarkan hasil analisis data, diketahui Dengan demikian, rekomendasi yang bahwa 98% responden menilai kinerja Tim dapat diajukan adalah memperjelas mandat Tim Pakar dalam AKS sudah baik, sementara 2% Pakar, memastikan keterlibatan mereka sejak Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
awal hingga tindak lanjut hasil AKS, serta terdapat sekitar 6% responden yang menilai proses ini tidak berjalan optimal.
Ketidaktepatan Penguatan kolaborasi antara Tim Pakar.
Tim Teknis, dan ketidaksesuaian intervensi, yang pada akhirnya pemangku kebijakan daerah juga menjadi menurunkan efektivitas program.
langkah strategis agar hasil AKS tidak hanya Evaluasi terhadap kriteria dan mekanisme valid secara teknis, tetapi juga relevan dan dapat pemilihan auditee sangat diperlukan, termasuk diimplementasikan secara operasional.
penyelarasan data KRS, e-PPGBM, serta hasil Kualitas Tahapan Audit Kasus Stunting verifikasi lapangan.
Pemanfaatan teknologi Sebanyak 83% responden menilai kualitas informasi dan integrasi sistem data menjadi setiap tahapan AKS berada pada kategori sangat baik dan baik.
Hal ini mencerminkan bahwa transparansi dan ketepatan sasaran.
prosedur AKS telah dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Namun, adanya 15% responden yang menilai pelaksanaan tahapan masih cukup atau kurang baik mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis pelaksana, termasuk bimbingan teknis dan supervisi rutin.
Kualitas tahapan AKS sangat menentukan keakuratan identifikasi masalah, kelayakan rekomendasi, serta keberhasilan tindak lanjut.
Oleh karena itu, penguatan aspek dokumentasi, penjadwalan, dan pelaporan menjadi strategi penting untuk menjaga mutu pelaksanaan AKS di seluruh wilayah.
Implementasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut Mayoritas responden menyatakan bahwa rekomendasi hasil AKS telah ditindaklanjuti dengan baik oleh TPPS Kabupaten/Kota, namun terdapat sekitar 6% responden yang menilai belum optimal.
Ini mengindikasikan perlunya Rekomendasi yang dihasilkan dari AKS seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan dan intervensi lanjutan.
Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hasil AKS tidak hanya terdokumentasi.
Intervensi perencanaan pembangunan daerah.
Sebagian besar responden .
%) menilai pengawasan tindak lanjut AKS.
Penentuan dan Kepastian Auditee dalam masuknya ke dalam daftar sasaran intervensi Pemanfaatan Hasil AKS untuk Penentuan Kebijakan sudah sangat baik hingga baik.
Namun masih Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Sebagian .
%) baik melalui identifikasi kasus, rekomendasi menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa hasil AKS dimanfaatkan untuk penyusunan berbasis bukti.
Namun, efektivitas jangka kebijakan percepatan penurunan stunting.
Ini panjang dari program ini sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola, konsistensi pelaksanaan, berperan sebagai instrumen berbasis bukti integrasi data, dan pemanfaatan hasil AKS dalam perumusan kebijakan daerah.
dalam pengambilan keputusan.
AKS
Namun agar manfaat ini optimal, perlu penguatan kelembagaan, integrasi lintas sektor, serta pelatihan pemanfaatan data AKS untuk pengambil kebijakan.
Monitoring pemanfaatan hasil AKS sebagai acuan kebijakan menjadi Rekomendasi Penguatan Diseminasi Sosialisasi Regulasi TPPS Kabupaten/Kota perlu memastikan langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan bahwa regulasi dan SK AKS tersampaikan dampak AKS.
desa/kelurahan, disertai dengan pemahaman Conclusion teknis yang memadai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kegiatan AKS di Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan tingkat dukungan Peningkatan Distribusi dan Pelatihan Buku Saku AKS Buku saku perlu didistribusikan secara dan komitmen yang tinggi dari berbagai unsur kabupaten/kota, merata dan dijadikan materi utama dalam kecamatan, maupun desa/kelurahan.
Meskipun pelatihan teknis berjenjang agar implementasi demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan AKS seragam dan berkualitas.
yang perlu diperbaiki, seperti ketimpangan Penguatan informasi terkait regulasi dan SK, distribusi dan Pemantauan Auditee TPPS.
Proses Penentuan pemahaman buku saku, variasi dalam kualitas Proses penentuan auditee harus berbasis pelaksanaan AKS, serta belum optimalnya data yang valid dan terintegrasi, serta didukung tindak lanjut atas rekomendasi AKS.
oleh mekanisme pelaporan yang transparan.
Mayoritas responden menilai bahwa AKS
telah memberikan kontribusi nyata dalam Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi
AKS
mendukung percepatan penurunan stunting.
Journal of Governance Innovation Volume 7.
Number 1.
Maret 2025
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Setiap hasil AKS perlu diintegrasikan ke dalam rencana kegiatan dan kebijakan daerah, dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
Diversifikasi dan Efisiensi Pendanaan Pemanfaatan sumber dana alternatif selain BOKB perlu diperluas, termasuk mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema CSR
Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor
Diperlukan antarsektor dan peningkatan kapasitas SDM
TPPS di semua tingkatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta platform berbagi praktik
Dengan rekomendasi ini, diharapkan pelaksanaan AKS di Jawa Timur dapat lebih terstruktur, efektif, dan berdampak nyata dalam References