Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
The Saudi Arabian Women Military Existence in the Islamic Perspective Afni Regita Cahyani Muis* Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.
Indonesia afniregita@unida.
Usep Abdul Matin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Indonesia abdulmatin@uinjkt.
Abstract Purpose The purpose of this research was to explain in depth about the role of women army into Saudi ArabiaAos military institutions in Mohammad Bin Salman regime.
Method The study was a qualitative research with descriptive design using a primary data that were the journalistsAo and academiciansAo opinion or ideas.
It used interviews with a researcher for the Center for Islamic and Occidental Studies.
University of Darussalam Gontor, and with the journalist and academician from King Saud University.
The study also depended on the secondary data literatures review like book, journal, and official website.
The data then were analyzed qualitatively using the Islamic perspective of the women role in life.
Results/Findings As a state which originally tightened the rules for women in the public sphere, the existence of women military in Saudi Arabia was a certain reformist.
The engagement of woman military into the state affairs has contributed to Arab SaudiAos security stability that becomes the heart of Middle East as the most frequently visited by foreign people.
It has a positive approach for improving the security system of Saudi Arabia as a global image builder.
Conclusion The urgency of women military in Saudi Arabia is to answer the public needs and service.
Women Military in Saudi Arabia become a non-combatant for manifestation of the Kingdom of Saudi Arabia's vision to provide an opportunity for women into the public sphere.
The Saudi Arabia's women military still maintains sharia principles as a political instrument.
Keywords women military army.
Saudi Arabia.
Islamic perspective.
*) Corresponding Author A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A Abstrak Tujuan Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan secara mendalam mengenai peran perempuan dalam institusi milter dalam rezim Mohammad Bin Salman.
Metode Penelitian ini metode penelitian kualitatif eksplanatif yang menggunakan data primer hasil wawancara dengan peneliti Center for Islamic and Occidental Studies.
Universitas Darussalam Gontor, dan jurnalis serta akademisi dari King Saud University.
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa kajian terhadap buku, jurnal, dan situs-situs resmi.
Hasil/Temuan Sebagai negara yang semula mengetatkan aturan peran perempuan di ranah publik, keberadaan militer perempuan di Saudi Arabia merupakan sebuah reformasi.
Keterlibatan tentara militer perempuan berdampak pada stabilitas keamanan Arab Saudi sebagai negera yang paling sering dikunjungi masyarakat mancanegara.
Eksistensi tersebut merupakan manifestasi dari visi Saudi Arabia yang berpengaruh positif pada upaya peningkatan sistem keamanan Arab Saudi.
Kesimpulan Urgensi tentara militer perempuan di Arab Saudi adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Tentara perempuan Arab Saudi berperan sebagai aktor non kombatan sebagai implementasi visi negara untuk memberi kesempatan kepada perempuan beraktivitas di sektor publik.
Sebagai militer, mereka masih mempertahankan prinsip syariah sebagai instrumen politik.
Kata Kunci tentara militer perempuan.
Arab Saudi, perspektif Islam.
AEIEAA
AENAA
AONA N E uEO EAO EIIC EO EO EIO AO EI EEO EOO AO II II IA AEIIA
AEOCA
A OA.
AEI E I EOAO I OI OEO IE O O AE EAAOOI OEEOIOOIA
A OI AAO OEOIO II IAUAI ICE AO IE E uEEIO OEO I EEIA
A EO I O EOI EIOO IE EE OEIE OEIOCA
U A O I E OA.
AEIEE OA
A I I EOE EOI IOO U I EIIO uEEIO EO EI AO EOA.
AueOIO EIOA
AEIA
AEI EI EEOOI AO EIIEE EO EOO uAEOU IOIU I IN EOE AO EAE ECOA A O NI I EI EEO AO OI EOE AO C EII EOA.
AEA EI AO EIE EIA
A EON IN uOO EOI IIA.
AEOO EO A CE EC EO N EE O II CE EIA
AEII AO EIIEE EO EOO EII EEAO EEIOA
AEEAA
A AA.
AuI E EIE EEO EIO AO EIIEE EO EOO NO EO EO OEI EIA AEI EEO AO EIIEE EO EOO O ICE OU EO EIIEE EO EOO uE a A E E EI EEO EOO A EO I EO E OOAUA eA.
AEEI AO EIE EIA
AeI EOOA A IIO uEIOAUA EIIEE EO EOOAUAEO EIOA A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
PENDAHULUAN
Resolusi 1325 tentang keamanan, perdamaian dan perempuan menegaskan bahwa perempuan memiliki andil dalam pencegahan, negosiasi, operasi perdamaian, serta resolusi konflik dunia.
Lebih spesifik.
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) sebagai konvensi yang menyunjung hak-hak perempuan dalam lingkup internasional yang terdiri dari pasal-pasal, diantaranya adalah hak dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negara, hak dalam bidang pendidikan, hak untuk mendapat kesempatan kerja, dan hak dalam bidang ekonomi dan sosial.
Dalam pembahasan ini, orientasi bidang yang digeluti perempuan adalah aspek militer yang telah menjadi diskusi general perlindungan perempuan dalam konflik maupun pasca konflik pada 18 Juli 2011 (Peace Women, 2.
Presentase perempuan dalam peacekeepers masih tergolong rendah terbukti dengan pertumbuhan jumlah militer perempuan selama 20 tahun berjumlah 3% sebagai anggota militer dan 10% sebagai personil keamanan PBB (United Nations, 2.
Jumlah tentara militer terus berkembang.
Dalam perkembangannya, tentara militer perempuan berperan sebagai aktor politik internasional yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian (Onekali, 2.
Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa perempuan berpengaruh sebagai resolusi konflik.
Penelitian ini mengemukakan peran perempuan yang dijadikan sebagai aktor militer oleh Kerajaan Arab Saudi sebagaimana merupakan negara yang membatasi gerak perempuan di sektor publik.
Arab Saudi melakukan transformasi kebijakan dalam memberdayakan masyarakat perempuannya.
Rezim Mohammad Bin Salman (MBS) telah membuka ruang bebas bagi perempuan untuk berperan di berbagai sektor.
Selama ini Arab Saudi hanya menempatkan perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan industri yang hanya memproduksi barang untuk kaum perempuan.
Hal ini menjadi sesuatu yang baru bagi negara monarki absolut tersebut dan berdampak pada citra politiknya di mata Lantas apakah hal ini bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana telah menjadi legalisasi hukum bagi Arab Saudi? Maka, artikel ini merumuskan pertanyaan.
Pertama, bagaimana rekam jejak rezim pemerintahan Arab Saudi? Bagaimana peran perempuan dalam bidang militer menurut perspektif Islam? Dan bagaimana eksistensi tentara militer perempuan di Arab Saudi saat rezim Mohammad bin Salman? Peneliti menganalisis alasan munculnya tentara militer perempuan, kontribusi dan peran signifikan terlibatnya peran tentara militer perempuan, dan pengaruhnya terhadap politik dan keamanan Arab Saudi yang keseluruhan pembahasannya diulas dalam perspektif Islam.
Perspektif Islam yang komprehensif menjadi alat untuk mengkonseptualisasikan jawaban dari rumusan masalah.
Peneliti berupaya memberi gambaran konseptualisasi dalam menjawab rumusan masalah yaitu kausalitas tentara militer perempuan diterapkan oleh Arab Saudi dan penjelasan kontribusi tentara militer perempuan Arab Saudi dari perspektif Islam rezim Arab Saudi secara historis, kebebasan perempuan dalam sejarah Islam, dan peran perempuan dalam milliter sebagai upaya mendorong stabilitas keamanan yang berkelanjutan.
Dalam Council Special Report No.
63: Saudi Arabia in the New Middle East, stabilitas keamanan Arab Saudi ketika pemberontak Arab terjadi adalah kondisi politik dan penyebaran layanan keamanan yang bisa diandalkan, seperti pasukan keamanan internal .
olisi, agen polisi, dan special forces dibawah naungan Kementerian Interior dan Garda Nasional.
Pasukan keamanan ini direkrut secara tidak proporsional melalui suku dan daerah-daerah yang menurut rezim sangat loyal.
Pasukan keamanan sudah disebarkan diseluruh Riyadh sejak Maret 2011.
Pasukan keamana Arab Saudi turut membantu kontrol rezim yang berkuasa dan memiliki kualifikasi yang profesional dan terlatih untuk menghindari konflik (CFR, 2.
Sedangkan dalam pembahasan ini, peneliti menunjukan bahwa tentara perempuan mulai berperan penting sebagai pasukan keamanan di sektor pelayanan publik dan stabilitas keamanan di Arab Saudi.
Apalagi di rezim MBS A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A mulai memberlakukan kualifikasi pendidikan dan pelatihan pasukan militer yang tidak hanya berasal dari suku atau wilayah-wilayah tertentu, tetapi mulai memberlakukan juga untuk masyarakat umum dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu.
Kemudian, dalam buku Feminist.
Islam, and Nation, kontribusi perempuan adalah program-program domestik, seperti mengasuh peningkatan keterampilan perempuan, manajemen rumah tangga, dan produktivitas.
Selain itu juga terlibat dalam aksi kesehatan, kebersihan, dan penitipan anak.
Pembentukan generasi melalui asuhan perempuan merupakan hal yang fundamental.
Sebagaimana dalam kiasan berikut AoEducate a mother was to educate the nationAo.
Emansipasi perempuan untuk menyelam pendidikan, melahirkan banyak perempuan-perempuan kompeten di bidang pendidikan sebagai guru, di bidang kesehatan sebagai dokter dan perawat, di bidang hukum sebagai advokat, dan kebangkitan kontribusi perempuan dalam menulis dan birokrasi negara .
(Badran, 1.
Dengan demikian.
Islam telah memiliki pengalaman panjang tentang keterlibatan perempuan dalam aktivitas militer.
Namun, peranan perempuan dalam sektor pelayanan publik dari pandangan Islam ditujukan untuk hal yang bersifat darurat dan ditujukan untuk objek tertentu, karena karakteristik perempuan yang khas.
Sebagaimana dideskripsikan dengan nilai-nilai Islam berdasarkan sejarah Islam yang oleh Rasulullah SAW.
Arab Saudi merupakan negara yang memiliki rekam jejak yang penting bagi penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia.
Dengan demikian, pembahasan ini akan menunjukkan bahwa Arab Saudi masih memegang prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana berlandaskan prinsip syariah.
Hal ini menjadi menarik, karena rezim MBS menjadi sorotan tajam mata dunia ketika ia mulai memberlakukan pelatihan dan pendidikan pasukan militer perempuan secara terangterangan.
Kesan modernisasi yang dibawa oleh rezim MBS kemudian dijadikan sebagai alat politik bagi negara-negara Barat untuk menurunkan citra Arab Saudi yang Islami.
METODE
Metode penelitian ini menggunakan aspek kualitatif eksplanatif dengan sumber data primer maupun sekunder.
Data primer dicapai melalui wawancara kepakaran dengan metode diskusi di bidang Islamisasi, yaitu seorang peneliti di Central for Islamic and Occidental Studies, pusat studi islamisasi ilmu pengetahuan yang berada dalam naungan Universitas Darussalam Gontor.
Wawancara dilakukan dengan seorang peneliti dibagian islamisasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk argumen pakar terhadap peran perempuan di sektor publik dalam perspektif Islam.
Hal ini membantu peneliti untuk memperdalam konteks peran penting perempuan dalam pandangan Islam dan menyelaraskan dengan kajian literatur mengenai kebebasan perempuan dalam Islam.
Peneliti juga melakukan wawancara kepakaran media di Arab Saudi dengan jurnalis sekaligus akademisi dari King Saud University.
Hal ini membantu peneliti dalam melakukan validasi berita resmi dari Arab Saudi.
Sedangkan data sekunder menggunakan kajian pustaka, seperti buku, jurnal, dan laporan resmi.
serta situs laman resmi.
Cara analisis penulis mengacu pada kritik tentang satu eksistensi pandangan mengenai peran perempuan yang masih belum dapat dijelaskan secara epistemologis.
Dan merefleksikan pandangan islam sebagai satu titik temu yang kerap dideskreditkan ketika mempersoalkan tentang peran perempuan dan masih dianggap tabu keaktifannya dalam militer, terutama untuk studi kasus Arab Saudi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekam Jejak Rezim Arab Saudi Dalam situs laman resmi Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan bagian dari regional Timur Tengah yang menerapkan pemerintahan monarki absolut berideologi Islam.
Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah kerajaan, dimana raja dibantu oleh pangeran mahkota sebagai garis kedua pewaris tahta kerajaan dan A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
kabinet yang terdiri dari 22 kementerian.
Raja memiliki wewenang sebagai penasehat hukum, termasuk dalam Majlis Al Shura dalam hal merancang hukum-hukum baru atau mengamandemen hukum-hukum tersebut (Saudi Embassy, 2.
Jika dilihat dari rekam jejaknya, modernisasi rezim Arab Saudi dalam hal pembangunan negara sudah dimulai sejak pemerintahan Raja Abdul Azis yang kemudian terus dilanjutkan oleh pemegang garis tahta kerajaan.
Setiap Raja memiliki orientasi rezim yang berbeda, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut (Saudi Embassy, 2.
Raja Abdul Azis .
Modernisasi rezim ini fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, sistem komunikasi teknologi informasi, dan peningkatan pendidikan, jaminan kesehatan dan agrikultur.
Raja Abdul Azis wafat dan digantikan oleh Raja Saud .
yang merupakan anak sulung Raja Abdul Azis.
Raja Saud mengembangkan bidang pendidikan sebagai program kerja prioritas, termasuk dengan mendirikan Institusi pendidikan tinggi pertama yang dimiliki oleh Arab Saudi,Universitas Raja Saud pada tahun Raja Saud juga merupakan raja yang pertama kali mengunjungi Amerika Serikat dan mendukung terlaksananya konferensi islam internasional, yaitu Liga Muslim Dunia di Mekkah.
Raja Faisal .
menggantikan Raja Saud dengan menjadi sosok yang melakukan transformasi di bidang ekonomi dan sosial dengan megembangkan sektor industri dan mendirikan sekolah umum untuk perempuan.
Rezim ini juga berorientasi pada kebijakan luar negeri yang berkomitmen pada dunia Islam, salah satunya dengan mendirikan Organization of the Islamic Conference (OIC) yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan 56 negara-negara Islam yang mempromosikan persatuan dan kerjasama.
Raja Khalid .
menggantikan Raja Faisal.
Dalam aspek politik internasional.
Raja Khalid merupakan penggerak Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 1981, yaitu sebuah organisasi yang bekerjasama dalam mempromosikan sektor ekonomi dan keamanan di antara 6 negara, yaitu Bahrain.
Kuwait.
Oman.
Qatar.
Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
Raja Fahd .
menggantikan Raja Khalid.
Dibawah rezim Raja Fahd, perkembangan sosio-ekonomi yang pesat didorong menjadi penguat sektor ekonomi dan politik.
Rezim Raja Fahd juga mendorong pertumbuhan usaha-usaha swasta dan investasi.
perluasan Mesjid Al Haram dan Nabawi.
turut andil dalam aksi diplomasi kemanusiaan, seperti menangani krisis regional dan global, termasuk krisis akibat konflik Israel dan Palestina, invansi Irak ke Kuwait.
Perang Sipil Lebanon.
serta bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang terkena bencana alam.
Raja Abdullah .
juga memiliki citra diplomasi internasional yang cemerlang.
Pada rezimnya.
Arab Saudi berperan penting dalam mengangkat isu-isu Arab dan Islam, serta penghargaan dalam perdamaian, stabilitas dan keamanan dunia, seperti perdamaian di Timur Tengah, termasuk memperhatikan Palestina.
menggaungkan Arab Peace Iniative.
dan berkomitmen mengecam terorisme.
Raja Salman merupakan raja yang masih eksis sampai saat ini sejak tahun 2015.
Rezimnya fokus pada bantuan kemanusiaan dan berbagai penghargaan di bidang Selama tujuh kali pergantian raja di Arab Saudi menunjukkan adanya fokus pembangunan pada masing-masing rezim.
Pada setiap rezim mengarah pada peningkatan sistem negara yang lebih modern, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem pendidikan, transformasi di bidang ekonomi dan sosial, kebijakan luar negeri, diplomasi kemanusiaan, dan memberi kesempatan untuk kaum perempuan agar berpartisipasi di sektor publik, seperti pendidikan, industri, bahkan keamanan.
Dalam politik domestiknya, modernisasi yang diinisiasi oleh kerajaan sudah terjadi sejak Rezim Abdul Azis, namun modernisasi yang dimaksud adalah pembangunan di bidang infrastruktur, sosio ekonomi, dan penjajakan diplomasi internasional.
Kemudian, dibawah tahta Raja Salman.
Pangeran Mahkota Mohammad bin Salman menjadi garis A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A kedua yang memimpin kabinet.
Sejak dipimpin oleh Mohammad bin Salman, regulasi Arab Saudi kembali melakukan transformasi sosial, terutama posisi perempuan dalam sektor publik .
ang biasanya hanya dilakukan oleh laki-lak.
Karena selama ini Arab Saudi dikenal sebagai negara yang membatasi ekspresi perempuan dalam ranah publik, kecuali eksistensi perempuan yang dapat mengenyam pendidikan sejak rezim Raja Faisal.
Perkembangan pemikiran pewaris tahta kerajaan yang dirasakan sejak rezim Pangeran Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) telah membuka ruang gerak perempuan untuk turut berkontribusi dalam pelayanan publik, salah satunya adalah militer (Saudi Embassy.
Kontribusi perempuan sebagai tentara militer merupakan hal yang reformis bagi Arab Saudi, karena di rezim-rezim sebelum MBS masih menerapkan peraturan yang ketat untuk perempuan, terutama dalam pelayanan masyarakat.
Dalam bidang militer, perempuan kerap menjadi korban dalam konflik bersenjata, namun dalam pembahasan, tentara militer perempuan menjadi agent of change yang memberi dampak positif dalam pemeliharaan dan pembangunan perdamaian yang berjangka panjang.
Sehingga efektif menjadi kontributor resolusi konflik.
Peran Perempuan dalam Bidang Militer Menurut Perspektif Islam Berdasarkan syariat Islam yang juga diterapkan di negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah.
Dalam Hadist Riwayat Muslim, keikutsertaan perempuan dalam berperang bukanlah hal yang tabu.
Nabi Muhammad SAW pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa perempuan lainnya dari kalangan al-Anshar.
Peran perempuan saat itu adalah memberikan minuman, merawat tantara yang terluka dan mendapatkan bagian harta rampasan perang.
Dalam Hadist Riwayat Bukhari, peran perempuan sebagai pasukan perang saat itu dikatakan dari ar-Rubayyi binti MuAoawwidz,Ay kami pernah bersama Nabi SAW dalam peperangan, kami bertugas memberi minum para prajurit, melayani mereka, mengobati orang terluka, serta mengantarkan orang-orang yang terluka dan terbunuh ke MadinahAy (Syuqqah, 1.
Keikutsertaan perempuan dalam hal ini terjadi jika dalam kondisi darurat, seperti jumlah laki-laki di medan konflik yang tidak banyak dan merupakan kesempatan yang diberikan Allah untuk berjihad dan mati syahid.
Dengan kata lain, kebebasan mereka untuk berpartisipasi secara sukarela dan dalam keadaan kondisi darurat di medan konflik merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW (Syuqqah, 1.
Dalam syariat Islam, keikutsertaan perempuan dalam berjihad merupakan bagian dari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW Ketika berperang.
Dalam Hadist Riwayat Bukhari, terdapat seorang perempuan yang ikut suaminya berperang bersama Nabi Muhammad SAW sebanyak 12 kali, sementara saudara perempuannya ikut dalam peperangan sebanyak 6 kali.
Izin Nabi Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial.
Walaupun dalam kondisi tersebut rentan terjadinya fitnah, namun masyarakat tidak diperbolehkan untuk berlebihan menilai kemungkinan terjadinya fitnah tersebut selama keterlibatan kaum perempuan tersebut tidak melampaui batas (Syuqqah, 1.
Partisipasi perempuan dalam aktivitas laki-laki yang dimaksud adalah aktivitas yang tergolong baik dan mulia, dimana dalam lingkungan pria tersebut harus berisi kegiatan yang bermanfaat dan bersih, baik menyangkut ibadah dan akhlak, ilmu pengetahuan dan pemikiran, atau menyangkut kegiatan sosial dan politik.
Berdasarkan Hadist Riwayat Muslim, dalam melakukan kegiatan profesi, seperti melayani Angkatan bersenjata, seorang perempuan Anshor Bernama Ummu Atiyyah ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali dengan menggantikan tugas laki-laki Ketika mereka berpergian dan membuatkan makanan untuk mereka.
Beberapa kondisi yang mengizinkan perempuan untuk melakukan kegiatan profesi tersebut adalah membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin.
mewujudkan kepentingan masyarakat muslim.
pada jalan yang baik (Syuqqah, 1.
Berdasarkan sejarah peradaban Islam.
Islam telah lebih dulu memberikan kesempatan A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
bagi perempuan untuk berkiprah pada masyarakat, terutama di sektor yang kerap dilakukan oleh laki-laki.
Islam mengajarkan peran penting perempuan untuk objek tertentu, yakni sebagai pendukung, pelindung, dan pendidik.
Dalam pembahasan ini, peneliti menemukan adanya keselarasan antara nilai-nilai Islam terhadap pasukan keamanan yang dibentuk oleh rezim baru Arab Saudi.
Sehingga tidak adanya larangan untuk perempuan di bidang militer sebagaimana dalam kisah teladan Rasulullah SAW pun juga melibatkan perempuan di aspek strategis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang syarAoi.
Dalam buku Feminist.
Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt.
Perempuan yang melibatkan diri dalam militer memiliki 3 peran yang berbeda, yaitu: .
Namun, peran tentara perempuan dalam aksi kombatan yang aktif dalam pertempuran masih lebih sedikit dibanding jumlah tentara laki-laki dan masih minimnya gagasan wanita dengan peperangan daripada laki-laki.
Perang Pendukung .
on kombata.
Sebagai tentara, perempuan berperan mendukung dalam operasi militer, seperti juru masak, pemberi pesan, tenaga kesehatan, porter, dan pendukung lainnya.
Tanpa konflik bersenjata, partisipasi mereka kerap tidak ditunjukkan selama konflik.
Kemudian, adanya blokade akses pelayanan mereka pasca konflik.
Dependensi, yaitu istri, janda, anak perempuan, dan bagian dari keluarga tentara laki-laki kombatan.
Mereka diikutsertakan ke medan perang selama konflik berlangsung.
Relasi ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa wanita dapat menggabungkan peran, yakni pejuang, mata-mata, juru masak, ibu, dan istri sekaligus.
Dengan demikian, perempuan memenuhi banyak peran yang tidak mungkin terpisah (Syuqqah, 1.
Kontribusi dua sisi tentara militer perempuan, yaitu ikut dalam pertempuran perang dan menggunakan senjata .
dan sebagai pendukung perang, seperti melindungi korban perang .
on kombata.
menunjukkan bahwa tentara militer perempuan mampu menjadi peran utama dalam upaya mencapai perdamaian jangka panjang dan stabil.
Namun, dalam konteks operasi militer perempuan, tidak membenarkan aksi kekerasan dan represif yang dapat mengancam kehidupan kaum perempuan.
Jika konflik yang berujung perang terpaksa dilakukan, maka konsep perang harus menjunjung prinsip perang yang berkeadilan, baik secara fisik maupun psikis dalam mewujudkan keselamatan dan Dalam konteks ini, perang dijadikan sebagai alat resolusi konflik dan bukan mencemarkan tujuan perang (Surwandono, 2.
Negara-negara di Timur Tengah dikenal membatasi gerak perempuan yang dilegalkan dalam regulasi negaranya.
Hal ini seringkali menjadi kontra bagi para penegak HAM tentang eksistensi perempuan di sana dan seringkali dianggap sebagai sebuah penindasan.
Eksistensi tentara militer perempuan sebenarnya sudah muncul sejak zaman kenabian, khususnya Zaman Nabi Nabi Muhammad SAW.
Saat perang terjadi, para perempuan sipil bahu-membahu menjadi sistem pendukung bagi pergerakan tentara militer laki-laki.
Peran mereka sebagai tentara memiliki konteks yang saling mendukung.
Tentara laki-laki beroperasi menggunakan senjata di medan perang, sedangkan tentara perempuan beroperasi sebagai penyelamat bagi korban, memberi perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak dan melengkapi kebutuhan selama perang tanpa menggunakan kekerasan, kecuali jika dalam kondisi mendesak.
Sifat dan karakter yang dimiliki kaum perempuan ini lah yang menjadikan mereka sebagai golongan pelengkap dalam mengharmonisasikan misi militer dengan kondisi psikologis masyarakat sipil.
Peran laki-laki dan perempuan dalam hal kebermanfaatan hakikatnya adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan saling mengisi dan saling membantu (Mutawakkil, 2.
Sifat komplementer dan tidak saling berkompetisi ini dapat menopang kehidupan bumi yang berkelanjutan (Kania, 2.
Eksistensi Tentara Militer Perempuan Arab Saudi dalam Rezim Muhammad bin Salman Rezim Muhammad bin Salman (MBS) mengalami transformasi dengan memodernisasi sistem keterlibatan perempuan dalam ranah militer.
Rezim MBS dianggap memberi A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A dorongan terhadap fungsi perempuan di sektor publik yang masih tabu dilakukan oleh perempuan di Arab Saudi.
Dengan demikian, rezim MBS melakukan kebijakan baru dibidang militer untuk perempuan dengan memberi pendidikan dan pelatihan militer untuk perempuan.
Kemudian, analisis pembahasan merelevansikan nilai-nilai Islam sebagaimana disebut prinsip syariat yang diterapkan Kerajan Arab Saudi dengan kebijakan pemerintahan baru rezim Arab Saudi yang mulai memberi ruang gerak bagi perempuan di sektor pelayanan publik, terutama di sektor keamanan.
Pengembangan sektor militer perempuan yang terdidik dan terlatih merupakan bagian dari langkah-langkah dalam Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia di pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai negara yang baru menerapkan sistem reformasi pada lini regulasi yang berkaitan dengan peran perempuan di sektor publik.
Arab Saudi saat rezim Putra Mahkota MBS merupakan aktor utama sebagai decision maker dalam menggiring peran perempuan di ranah publik.
Hal ini teridentifikasi sebagai upaya dalam mewujudkan Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia yang tidak ingin terus bergantung pada sektor minyak sehingga Arab Saudi mengupayakan masyarakat perempuannya untuk berkontribusi sebagai masyarakat produktif (Putri, 2.
Pangeran MBS merupakan Ketua Dewan Ekonomi dan Urusan Pembangunan yang berupaya mewujudkan visi Arab Saudi sebagai pilar Aothe heart of the Arab and Islamic WordsAo sehingga menurutnya Allah SWT memberikan kelimpahan untuk Arab Saudi tidak hanya sekedar minyak, tetapi juga dianugerahi dua masjid suci dan pusat kiblat yang signifikan bagi ibadah milyaran umat Islam.
MBS tidak ingin bergantung pada kelimpahan sumber daya alam Arab Saudi, seperti minyak, emas, uranium dan mineral lainnya, namun memiliki ambisi terhadap potensi sumber daya manusia, terutama generasi muda sebagai kebanggaan bangsa dan pembentuk masa depan negara (Saudi Arabia, 2.
Selama rezim yang berkuasa di Arab Saudi sampai Raja Abdullah, fungsi keamanan yang tercakup dalam bidang militer tidak hanya terpaku pada fungsi laki-laki sehingga Arab Saudi sudah tidak asing melibatkan militer perempuan di sektor pelayanan publik di bidang keamanan.
Namun, rezim MBS memberi pengaruh yang signifikan dalam memperluas fungsi perempuan secara komprehensif, yaitu dengan memberikan pendidikan Hal ini ditujukan untuk peningkatan kompetensi militer perempuan yang memenuhi kualifikasi.
MBS melakukan reformasi untuk menghadirkan dukungan masyarakat, terutama pemuda Arab Saudi yang memiliki presentasi 67% .
ermasuk anak-ana.
Distribusi persentasi pemuda di Arab Saudi sampai tahun 2020, baik laki-laki maupun perempuan memiliki persentasi yang berbeda tipis (Saudi Arabia, 2.
sehingga berdasarkan kategori umur mampu memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pendidikan militer untuk perempuan.
Keragaman yang dibentuk MBS dengan melibatkan perempuan dalam ranah publik merupakan suatu cara untuk fokus pada keberagaman atas keterampilan sumber daya manusia.
Stereotipe masyarakat Internasional yang mengklaim Arab Saudi sebagai negara yang membatasi peran perempuan di ranah publik mengalami dinamika yang cukup krusial.
Sebagaimana hal ini merupakan wujud dari pergeseran modernisasi yang bermula fokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan politik, dan masih dianggap konservatif dalam memberlakukan kebebasan untuk perempuan.
kini mulai memberlakukan gerakan perempuan yang mandiri sebagai alih-alih perwujudan modernisasi sosial.
Modernisasi sosial yang dibawa oeh MBS membuka bidang lain yang tabu bagi masyarakat perempuan Arab Saudi, seperti bidang militer.
Tentara militer perempuan Arab Saudi muncul dari kebijakan Arab Saudi yang mentransformasikan kekuatan ekonomi Arab dengan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai bagian dari kontribusinya untuk membangun bangsa, terutama dalam ranah sebagai penegak hukum dan keamanan.
Pemetaan perempuan sebagai penegak hukum dan keamanan di Arab Saudi, seperti yang dilansir dalam National News, kini mulai masif sebagai tentara militer keamanan dan pertahanan yang ditempatkan di Saudi Arabian Ar- A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
Royal Saudi Air Defence.
Royal Saudi Navy.
Royal Saudi Strategic Missile Force, dan Armed Forces Medical Services (Al-Khudair, 2.
Arab Saudi menyaring kualifikasi tentara militer perempuan diatas melalui akademik militer mulai dipublikasikan sejak 30 Mei 2021.
Untuk mengasah kemampuan militer perempuan, pelatihan ini dilakukan selama 14 pekan dan pertama kali beroperasi pada September 2021 dibawah naungan Kementerian Pertahanan Arab Saudi.
Pada dasarnya, dinamika pencanangan operasi militer perempuan untuk pertahanan domestik sudah diwacanakan sejak tahun 2018.
Dan melibatkan peran perempuan sebagai tentara militer merupakan ambisi Arab Saudi dalam mencapai visi kerajaan di tahun 2030 dengan mereformasi segala aspek kehidupan (Nihal, 2.
, baik untuk perempuan maupun lakilaki.
Hal ini dispekulasikan sebagai wujud pemberdayaan maupun kesetaraan perempuan di segala bidang (Westall, 2.
Diskursus kesetaraan perempuan dalam hal ini merupakan sebuah pernyataan yang menantang, karena Arab Saudi merupakan negara yang sangat kaku dalam memberdayakan perempuan dalam ranah publik.
Pada tahun 2016.
Arab Saudi menempati peringkat 141 dari 144 negara dengan tingkat kesenjangan gender yang tinggi (World Economy Forum, 2.
Namun, seiring dengan perubahan rezim MBS yang mencanangkan Visi Saudi 2030, maka peran perempuan mulai ditingkatkan dalam sektor Rezim MBS dianggap telah mendorong peran perempuan di berbagai lini aspek .
ermasuk milite.
sebagai garda terdepan dengan memberikan ruang bebas bagi perempuan dan berupaya menyetarakan perempuan dengan laki-laki.
Lalu bagaimana prinsip syariah .
erspektif Isla.
menanggapi hal ini? Arab Saudi merupakan negara yang memiliki ketaatan dalam menjalankan syariat Islam sebagai pedoman dalam menerapakan regulasi untuk tatanan bermasyarakat.
Namun, kerap prinsip Islam yang dianut dianggap mengarah pada nilai-nilai patriarki dan mendiskreditkan perempuan.
Apalagi jika konteks ini mengarah pada peran perempuan di pelayanan publik, seperti tentara militer yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum.
Dalam konteks ini, perlunya kembali melihat sejarah di Arab Saudi tentang keterlibatan perempuan dalam operasi militer.
Secara historis kita dapat merefleksikan kembali bagaimana Nabi Muhammad SAW yang secara geopolitik menjejaki wilayah Arab Saudi menimbang keterlibatan perempuan dalam aktivitas laki-laki.
Nabi Muhammad SAW yang menganggap kaum wanita sebagai insan mulia yang dapat ikut serta menggeluti kehidupan bersama dengan kaum laki -laki.
Keterlibatan peran perempuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas laki-laki tetapi dapat menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kodratnya.
Namun, kapasitas antara satu perempuan dengan perempuan lainnya berbeda, misalnya perbedaan kapasitas antara perempuan yang telah bersuami dengan janda atau yang mandul.
Seiring perkembangan zaman yang membuat tingkat kriminalitas tinggi, perlindungan perempuan ala Nabi Muhammad SAW amat relevan, yakni dengan memberlakukan pembatasan untuk menjaga kaum laki-laki dan perempuan dari dekadensi moral (Syuqqah, 1.
Kontribusi perempuan adalah melalui program-program domestik, mengasuh peningkatan keterampilan perempuan, manajemen kebijakan, dan produktivitas.
Selain itu juga terlibat dalam aksi kesehatan, kebersihan, dan penitipan anak.
Pembentukan generasi melalui asuhan perempuan merupakan hal yang fundamental.
Sebagaimana dalam kiasan berikut AoEducate a mother was to educate the nationAo.
Emansipasi perempuan untuk menyelam pendidikan, melahirkan banyak perempuan-perempuan kompeten di bidang pendidikan sebagai guru, di bidang kesehatan sebagai dokter dan perawat, di bidang hukum sebagai advokat, dan kebangkitan kontribusi perempuan dalam menulis dan birokrasi negara .
(Badran, 1.
Egnell menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam militer adalah sebagai bentuk peningkatan efektifitas militer itu sendiri bukan sebagai bentuk ekspansi militer, sehingga diperlukan upaya untuk memperjelas peran dan fungsi perempuan dalam lingkungan militer (Egnell, 2.
Fungsi dan kapasitas tentara perempuan sebagai added value dalam A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A operasi militer berguna untuk mewujudkan stabilitas kawasan dan mediator resolusi konflik.
Peran tentara militer perempuan Arab Saudi dalam kualifikasi pendidikan militer diwujudkan sejak tahun 2017 melalui Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
Dan terus ditingkatkan eksistensinya agar partisipasinya meningkat, sebagaimana hal ini mewujudkan visi Arab Saudi di tahun 2030.
Beberapa sektor keamanan Arab Saudi selama ini yang melibatkan perempuan (Al-Jabr, 2.
Wizarah ad-Difao (Kementerian Pertahana.
merupakan aktor utama dalam membuka pintu masuk penerimaan dan perekrutan tentara militer perempuan dengan kepangkatan, seperti prajurit pertama, kopral, sersan, dan sersan mayor.
Dan difungsikan sebagai spesialisasi medis, budaya, dan sosial.
Al-Amn al-AoAam (Keamanan Umu.
merupakan lembaga yang langsung melibatkan perempuan dalam keamanan publik, seperti penanggulangan narkoba, bea cukai, penjaga keamanan pasar, serta rumah sakit pemerintah dan swasta.
Dalam sektor ini, militer perempuan difungsikan menangani kejahatan yang dilakukan oleh wanita, seperti interogasi di pos pemeriksaan, serta melakukan investigasi.
Murur (Lalu Linta.
merupakan lembaga yang memerankan wanita dalam manajemen lalu lintas, terutama ketikan masyarakat wanita Saudi diizinkan untuk mengenderai mobil.
Manajemen lalu lintas ini mencakup penanganan kecelakaan dan pelanggaran oleh pengendara wanita.
Markaz Amaliyat Al-Muwahhid (Pusat Operasi Terpad.
berdiri sejak tahun 2017 sebagai Pusat Nasional untuk Operasi Terpadu yang merupakan sektor keamanan baru untuk pelayanan publik dalam kondisi darurat, layanan kemanusiaan, dan menerima koordinasi dengan otoitas yang kompeten.
Peran pegawai wanita di lembaga ini memiliki gelar master dalam berbagai bahasa.
Mereka juga merupakan lulusan King Fahd Security College yang jumlahnya terus bertambah, termasuk di Pusat Operasi 911 yang kini berjumlah 400 orang.
Ad-Difaoal al-Madaniy (Pertahanan Sipi.
memfungsikan wanita dalam upaya mengembangkan budaya pencegahan dan tanggap bencana yang berbatas, seperti inspeksi, pertolongan keselamatan dan inspeksi lokasi di ruang lingkup perempuan.
Syurthah (Polis.
memerankan perempan dalam kepolisian.
Bagi polisi wanita yang baru lulus akademi akan terbatas melakukan pemantauan penculikan anak perempuan, namun tidak terlibat langsung dalam kasus kekerasan maupun pembunuhan.
Jawazat (Imigras.
memberikan standard an ketentuan khusus untuk pegawai perempuan yang mengisi posisi di lapangan.
Di tahun 2020, lebih dari 667 wanita dengan pangkat prajurit beroperasi di konter imigrasi, dan tahun 2021 membutuhkan 410 pegawai wanita.
MaAohad Tadrib Naswiy (Lembaga Pelatihan Wanit.
, dibuka pada tahun 1440 Hijriyah sebagai lembaga pelatihan wanita pertama untuk keamanan publik dan diresmikan oleh Direktur Keamanan Umum yang memiliki jumlah 178 tentara wanita lulusan pelatihan di Institut Keamanan Publik Wanita.
Kelas wanita mengikuti pelatihan dasar selama 4 bulan mencakup kurikulum terpadu yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, tentara militer perempuan Arab Saudi juga dilibatkan dalam pengawasan keamanan umroh di Mesjid Nabawi dan Masjidil Haram sejak 2018.
Fungsinya diutamakan dalam menjaga aturan selama Covid-19 di dua masjid suci tersebut (Saudi Indonesia, 2.
Hal ini merupakan implementasi dari salah satu poin Visi 2030 Kingdom of Saudi Arabia, yaitu peningkatan kualitas pelayanan seiring dengan peningkatan target jumlah pengunjung umroh dari 8 juta sampai 30 juta pengunjung setiap tahun (Saudi Indonesia, 2.
Disamping itu, tentara militer perempuan di Arab Saudi juga diberdayakan untuk meningkatkan sistem keamanan Arab Saudi sebagaimana mendorong identitas nasional melalui wisata religi dan pengalaman budaya (Saudi Indonesia.
Eksistensi tentara militer perempuan merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
Sehingga menguatkan bukti dari eksistensi tentara militer perempuan.
Eksistensi tentara militer perempuan ditujukan untuk pelayanan publik khusus yang tidak langsung memiliki kontak sosial dengan laki-laki sehingga fungsi mereka ditujukan untuk kaumkaum rentan, seperti perempuan dan anak-anak (Al-Jabr, 2.
Peran tentara militer perempuan di Arab Saudi masuk dalam klasifikasi non kombatan, yaitu tentara perempuan yang berperan mendukung dalam operasi militer.
Tentara militer perempuan Arab Saudi difungsikan pada aksi nirkekerasan, karena yang diutamakan berperang dalam medan konflik tetaplah laki-laki.
Hal ini didukung dengan kondisi politik, pertahanan, dan keamanan domestik Arab Saudi yang relatif stabil.
Rezim MBS hanyalah aktor yang menyadari semakin perlunya peran wanita di sektor-sektor publik yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat sipil perempuan dan memerlukan pelayanan khusus dari aparat perempuan.
Hal ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan mencegah konflik antar perempuan dan laki-laki yang bukan mahrom.
Peran tentara militer perempuan Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka dapat memiliki posisi penting dan khusus untuk mencapai perdamaian jangka panjang dan stabil.
Namun, dalam konteks operasi militer perempuan, tidak membenarkan aksi kekerasan dan represif yang dapat mengancam kehidupan kaum perempuan.
Jika konflik yang berujung perang terpaksa dilakukan, maka konsep perang harus menjunjung prinsip perang yang berkeadilan, baik secara fisik maupun psikis dalam mewujudkan keselamatan dan Dalam konteks ini, perang dijadikan sebagai alat resolusi konflik dan bukan mencemarkan tujuan perang (Surwandono, 2.
Partisipasi perempuan dalam aktivitas laki-laki yang dimaksud adalah aktivitas yang tergolong baik dan mulia, dimana dalam lingkungan pria tersebut harus berisi kegiatan yang bermanfaat dan bersih, baik menyangkut ibadah dan akhlak, ilmu pengetahuan dan pemikiran, atau menyangkut kegiatan sosial dan politik.
Di bidang militer, tentara perempuan merupakan aktor dalam politik internasional yang berpengaruh terhadap peacemaking, peacekeeping, serta peacebuilding yang berguna memainkan peran di bidang kemanusiaan.
Dengan demikian, rezim MBS telah memberikan pengaruh bagi keterbukaan informasi perempuan yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya di mata internasional.
Keterbukaan informasi yang didasarkan atas AodiperbolehkanAo nya perempuan berperan dalam sektor pelayanan publik.
Catatan pentingnya adalah diperbolehkannya perempuan di sektor militer masih dalam tahap yang berkiblat pada prinsip syariAoah.
Pendidikan militer bagi perempuan bersifat karena kualifikasinya dan bukan karena memenuhi kuota gender semata.
Keputusan MBS ini tentu menciptakan nation branding baru dalam kajian hubungan internasional bagi Arab Saudi yang dikenal konservatif.
KESIMPULAN
Urgensi tentara militer perempuan di Arab Saudi adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Tentara militer perempuan Arab Saudi berperan sebagai aktor non kombatan, dimana menjalankan tugasnya sebagai pendukung dan pelindung segmentasi masyarakat tertentu, seperti perempuan dan anak-anak.
Penyebaran militer perempuan di Arab Saudi dikhususkan pada aspek pertahanan, keamanan umum, polisi, imigrasi, pusat operasi terpadu, lembaga pelatihan, dan lalu lintas.
Peran perempuan dalam militer tersebut merupakan implementasi dari Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia, yaitu memberi kesempatan untuk perempuan dalam beraktivitas di sektor publik.
Hal ini merupaka manifestasi dari peningkatan sumber daya manusia, khususnya pemuda.
Disamping itu juga merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pengunjung yang melakukan wisata religi.
Eksistensi tentara militer perempuan merupakan agen perdamaian, yaitu aktor yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan terciptanya kedamaian kawasan.
sengaja dikembangkan Pemerintah Arab Saudi sebagai suatu sistem yang memiliki kinerja yang terus berkembang untuk ranah-ranah tertentu.
Perempuan memiliki karakteristik A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A yang mampu menjamah rasa aman dan sensitivitas yang juga berguna untuk menjaga stabilitas keamanan.
Sistem syariat yang menjadi pedoman sistem pemerintahan Arab Saudi tidaklah berubah, tetapi mengalami modernisasi untuk memenuhi pelayanan masyarakat.
Hal ini berpengaruh signifikan terhadap kebijakan negara Arab Saudi dan dampaknya terhadap citra politik Arab Saudi sebagai negara monarki konservatif.
Rezim Pangeran MBS menyatakan bahwa Vision 2030 Kingdom Arab Saudi berlandaskan budaya arab dan nilai-nilai Islam sebagai jantung peradaban di Arab Saudi.
Sehingga militer perempuan Arab Saudi masih mempertahankan prinsip syariah sebagai instrumen politik.
Pemberdayaan militer perempuan Arab Saudi merupakan wujud dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sistem keamanan di Arab Saudi sebagai jantung Timur Tengah yang banyak dikunjungi umat muslim di dunia.
DAFTAR REFERENSI
Al-Jabr.
AO INI AO EN EAO II E ECO EIARetrieved 2021, from https://w.
com/1802770 Al-Khudair.
Saudi Arabia opens military recruitment to women.
Retrieved 2021, from Arab News: https://w.
com/node/1812906/saudi-arabia Badran.
Feminist.
Islam, and nation: gender and the making of modern Egypt.
Princeton University Press.
CFR.
Desembe.
Council special report no.
Retrieved Maret 2022, 2022, from Council on Foreign Relations: https://w.
org/sites/default/files/pdf/2011/12/ Saudi_Arabia_CSR63.
Egnell.
Gender perspective and military effectivenes: implementing UNSCR 1325 and the national action plan on woman, peace, and security.
Institute for National Strategic Security, 6.
, 72-89.
Hakim.
Jurnalis dan akademisi doktoral King Saud University.
Arab Saudi.
Kania.
Delusi kesetaraan gender.
AILA Indonesia.
Mutawakkil.
Keadilan Islam dalam persoalan gender.
Kalimah, 67-89.
Nations.
Maret .
Why the united nations needs more female peacekeepers.
Retrieved Maret 15, 2022, from United Nations University: https://unu.
publications/articles/why-un-needs-more-female-peacekeepers.
Nihal.
Saudi Arabia's first female soldiers graduate from military academy.
Retrieved 2021, from National News: https://w.
com/gulf-news/ saudi-arabia/2021/09/02/saudi-arabias-first-female-soldiers-graduate-from-militaryacademy/ Onekali.
Women in peacekeeping: The emergence of the all-female uniformed units in UNMIL and MONUSCO.
Accord: 20 years of contributing to peace Issue.
Peace Women.
Maret .
CEDAW general recommendation on women in situations of armed conflict and post-conflict.
Retrieved Maret 15, 2022, from Peace Woman:
https://w.
org/e-news/article/cedaw-general-recommendationwomen-sit A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Buletin Al-Turas Vol.
28 No.
2 September 2022, pp.
Putri.
Liberalisasi ekonomi Arab Saudi dalam Saudi vision 2030.
Journal of Internaional Relations, 7.
, 123-130.
Relations.
Maret .
Saudi Arabia in the new middle east.
Retrieved Maret 31, 2022, from Council Special Report: 63.
Saudi Arabia.
Saudi youth in numbers: a report for international youth day 2020.
Retrieved 2021, from General Authority for Statistics: https://w.
sa/sites/ default/files/saudi_youth_in_numbers_report_2020en.
Saudi Arabia.
Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia.
Retrieved 2021, from Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia: http://w.
sa/media/rc0b5oy1/ saudi_vision203.
Saudi Embassy.
November .
Basic system of government.
Retrieved November 10, 2021, from The Embassy of Kingdom of Saudi Arabia: https:// net/basic-system-government-0 Saudi Indonesia.
April .
Polisi: Wanita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah.
Retrieved 2022, from Saudi Indonesia: https://w.
com/watch? v=gKaSPwUt6nk Surwandono.
Resolusi konflik di dunia Islam.
Graha Ilmu.
Syuqqah.
Kebebasan Wanita Jilid 2.
Geman Insani Press.
Syuqqah.
Kebebasan Wanita Jilid 3.
Geman Insani Press.
Westall.
Saudi women can join military in latest widening of rights.
Retrieved 2021, from Bloomberg: https://w.
com/news/articles/2021-02-21/saudiwomen-can-join-armed-forces-in-latest-widening-of-rights World Economy Forum.
The global gender gap report.
World Economy Forum.
Sutoyo.
Peneliti center for Islamization and occidental studies (CIOS) Universitas Darussalam Gontor.
A 2022 by Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.
0 International License (CC BY SA) Received .
-05-2.
Accepted .
-08-2.
Published .
-09-2.
A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.
Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 Afni Regita Cahyani Muis.
Usep Abdul Matin The Saudi Arabian Women Military Existence A A Buletin Al-Turas.
Fakultas Adab dan Humaniora.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jakarta.
Indonesia Print ISSN: 0853-1692 E-ISSN: 2579-5848 DOI: https://doi.
org/10.
15408/bat.