JIGE 5 .
JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
id/index.
php/jige DOI: https://doi.
org/10.
55681/jige.
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan Nurdin1* Program Studi Ilmu Politik.
Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jakarta.
Jakarta.
Indonesia *Corresponding author email: nurdin.
fisip@upnvj.
Article Info Article history:
Received January 14, 2024 Approved March 14, 2024 Keywords:
Gender
understanding gender
ABSTRACT
Understanding gender issues and gender inequalities in development is one of the keys to success in realizing gender equality.
Indonesia after the Reformation era experienced a transformation in encouraging gender equality in various developments.
The success and failure of gender development can be measured through the Human Development Index.
Gender Development Index.
Gender Empowerment Index, and Gender Equality and Inequality Index.
This research method is qualitative through an approach to gender issues in Indonesia with in-depth analysis based on literature study data including official documents, online news, books, and previous research articles with a development perspective.
The research results explain that gender equality in Indonesia have not yet shown significant progress.
One of the obstacles that remain is the low level of understanding of gender issues and gaps in development among society in general and programs planners, as well as development policymakers at both the Government and Regional government levels in particular.
ABSTRAK
Pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Indonesia pasca era Reformasi mengalami transformasi dalam mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.
Keberhasilan dan kegagalan pembangunan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan dan Ketimpangan Gender (IKKG).
Metode penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan permasalahan gender di Indonesia dengan analisis mendalam berbasis data studi kepustakaan baik dokumen resmi, berita online, buku dan artikel penelitian sebelumnya dengan perspektif Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum memperlihatkan kemajuan signifikan.
Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masih rendahnya pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di dalam masyarakat umumnya dan perencana program serta pemangku kebijakan pembangunan baik di Pusat dan Daerah khususnya.
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 332 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
Copyright A 2024.
The Author.
This is an open access article under the CCAeBY-SA license How to cite: Nurdin.
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi:
Perspektif Pembangunan.
Jurnal Ilmiah Global Education, 5.
, 332Ae343.
https://doi.
org/10.
55681/jige.
PENDAHULUAN
Memahami dan menganalisa isu gender dan ketidaksetaraan gender di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan agenda pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang terbukti dapat mengatasi ketidaksetaraan gender.
Hasil pembangunan tersebut dapat meningkatkan kemakmuran sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender (Momsen, 2010, p.
Pengentasan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan sangat ditentukan oleh peran institusi sosial berupa kode etik, norma, tradisi, dan hukum informal dan formal dalam menentukan kebijakan kesetaraan gender.
Pengukuran tingkat ketidaksetaraan gender di negara-negara Non-OECD (The Organization for Economic Cooperation and Developmen.
didasarkan pada Institusi Sosial dan Indeks Pembangunan (The Social Institutions and Development Inde.
yang memfokuskan pada pendidikan, kesehatan, keterwakilan politik, dan pasar tenaga kerja (OECD, 2010, p.
Ketidaksetaraan gender di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih dikategorikan masih tinggi.
Indonesia pada 2010 berdasarkan laporan OECD berada di 3 urutan terbawah dalam upaya mengatasi diskriminasi gender dalam 4 .
bidang pembangunan tersebut (OECD, 2010, p.
Upaya untuk mengentaskan ketidaksetaraan gender di berbagai negara berkembang telah diinisiasi oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal.
PBB melalui SDGs berupaya mempromosikan kesetaraan gender di berbagai negara di dunia.
Tujuan SDGs ke-5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan menjadi komitmen dunia untuk menghilangkan diskriminasi gender dalam pembangunan.
Adapun target dari SDGs ke-5 adalah mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi .
umber daya ekonomi, kepemilikan properti, pemberdayaan, dan jasa keuanga.
, politik .
artisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan penguatan kebijakan dan legislas.
, sosial .
enghentian kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, berbagi tanggung jawab rumah tangga, akses terhadap hak reproduksi dan kesehata.
, dan budaya .
enghapusan kawin paksa dan sunat perempua.
Tujuan dan target tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan bagi setiap negara anggota PBB (Filho, 2.
Indonesia sudah mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender sejak Pemerintahan Abdurahman Wahid di era Reformasi.
Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden No.
9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain menetapkan RPJMN juga dibarengi dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Pasca era Reformasi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No.
2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 Ae 2019 dan Peraturan Presiden No.
18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 Ae 2024.
Kebijakan kesetaraan gender dalam RPJMN 2015-2019 di era Presiden Joko Widodo diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, perlindungan perempuan dari berbagai tindak Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 333 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
kekerasan, termasuk TPPO, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, dan peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan (Nasional.
Sedangkan pada RPJMN 2020-2024 kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan melalui program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO (Nasional, 2.
Namun demikian, realitas peningkatan kesetaraan gender dengan mengikis isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan dalam praktiknya tidak mudah untuk diimplementasikan menjadi program pembangunan responsif gender.
Pasca era Reformasi isu dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan belum secara optimal diimplementasikan baik di Pusat dan Daerah.
Pemerintah dan pemerintah daerah belum secara komprehensif mengangkat isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan.
Selain itu kesadaran dan pemahaman masyarakat atas isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan dinilai masih rendah.
Pemahaman aparatur sipil negara khususnya para perencana program baik Pusat dan Daerah dalam melakukan analisis gender masih belum optimal.
Hal ini dikarenakan pemahaman mereka terkait data gender baik isu gender dan ketidaksetaraan gender masih rendah (Nurdin, 2.
Konsekuensi dari permasalahan rendahnya pemahaman terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadikan Indonesia dalam jajaran negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan dan Ketidaksetaraan Gender (IKKG) yang tidak menjanjikan.
Pada 2023 IPM Indonesia hanya mencapai 74,39% dari 73,77% pada 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,62% (BPS, 2023.
Sementara IPG Indonesia mencapai 91,63% .
dari 91,27% .
mengalami kenaikan sebesar 0.
36% (BPS, 2023.
Adapun peningkatan kesetaraan gender dan pengentasan ketidaksetaraan gender belum memperlihatkan hasil yang signifikan.
Indeks kesenjangan gender Indonesia 2023 secara global masih stagnan di angka 0,697.
Indonesia berada pada rangking 87 dari 146 negara lebih baik dari Kamboja .
,Timor Leste .
Brunei Darussalam .
Malaysia .
, dan Myanmar .
di kawasan Asia Tenggara (Forum, 2023.
Adapun indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia pada 2022 masih terbilang tinggi sebesar 0,459 turun 0,006 poin dibandingkan 2021 (BPS, 2023.
Permasalahan isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca era Reformasi tersebar hampir di seluruh bidang pemerintahan.
Kebijakan desentralisasi pasca era Reformasi telah membagi 28 urusan pemerintahan antara Pemerintah.
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 2.
Isu ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pasca Era Reformasi di Indonesia tersebar dalam berbagai bidang pembangunan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun demikian terdapat 6 .
bidang pembangunan yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan, partisipasi politik, sosial, dan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak penting dalam pengentasan ketidaksetaraan gender di Indonesia (Nurdin, 2.
Kajian terkait dengan ketidasetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca reformasi membahas berbagai isu gender yang belum terselesaikan di masa pemerintahan Joko Widodo.
Penelitian terkait dengan ketidaksetaraan gender di Indonesia menyajikan temuan di bidang ekonomi, perburuhan, sumber daya manusia, kemiskinan, dan hukum.
Ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi sudah menjadi permasalahan umum yang terjadi di Indonesia pasca Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 334 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
era Reformasi.
Salah satu dampak dari ketidaksetaraan ekonomi ini adalah pendapatan perkapita masyarakat baik di tingkat nasional dan keluarga (Sari, 2.
Selain itu ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi telah meningkatkan kuantitas kemiskinan kelompok perempuan khususnya (Nisaka.
Seli Sofiatun, and Sugihartib, 2.
Masalah terbesar ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan Indonesia terjadi di bidang ketenagakerjaan terkait dengan pengupahan atau gaji yang tidak layak (Farida, 2019.
Sridadia.
Ahmad Rizki and Prihantonob, 2020.
Ulfa, 2.
Ketimpangan gender yang dialami oleh kelompok pekerja perempuan ini masih sering terjadi dikarenakan lemahnya legalitas perlindungan hukum yang diberikan negara.
Negara tidak menyediakan perangkat hukum yang memadai dalam melindungi hak-hak pekerja perempuan bila berhadapan dengan kepentingan bisnis(Larasati.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan meneliti keterkaitan antara pemahaman masyarakat, perencana program dan pemangku kepentingan baik Pusat dan Daerah terhadap isu gender dan ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan ketidakberhasilan negara dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia pasca Era Reformasi.
Dengan mendasarkan pada permasalahan di atas serta analisis terhadap penelitian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah Aubagaimana korelasi antara rendahnya pemahaman terhadap konsep gender oleh masyarakat dan perencana serta pemangku kepentingan dengan kedakberhasilan pencapaian indeks kesetaraan gender Indonesia sejak 2019 hingga 2023?Ay.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan mendasarkan pada informasi yang setara.
Sementara analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus yang relevan dengan objek penelitian (Pennings, 2.
Dengan pendekatan studi kasus peneliti mengumpulkan berbagai informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Creswell, 2009, p.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi perspustakaan baik buku, artikel, berita online dan dokumentasi resmi negara dan lain-lain (Siyoto.
Sandu dan Sodik, 2.
Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah terkait dengan isu gender dan kesetaraan gender yang terjadi pasca era Reformasi di Indonesia.
Penelitian melakukan analisis data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan penelitian.
Sementara analisis substansi penelitian dilakukan dengan pendekatan gender dan pembangunan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Kerangka konseptual gender dan pembangunan menjadi alat analisis utama yang membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait isu gender dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih memperlihatkan kemajuan yang tidak menjanjikan.
Hal ini dapat diukur dari masih tingginya indeks ketidaksetaraan gender.
Permasalahan ini berawal dari masih rendahnya pemahamanan gender oleh masyarakat, perencana program dan pemangku kebijakan di Indonesia.
Kunci keberhasilan dalam mengentaskan ketidaksetaraan gender adalah melalui penguatan pemahaman konsep gender dalam berbagai aspek mulai dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Penguatan kapabilitas para perencana program dan komitmen pemimpin tertinggi dalam suatu instansi pemerintahan dapat mempercepat pengentasan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan.
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 335 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
Sehingga perencanaan pembangunan gender dapat dilakukan dengan target dan sasaran yang telah diukur dan dianalisis berdasarkan isu gender dan ketidaksetaraan gender (Moser, 1.
Pemahaman Konsep Gender dalam Relasi Sosial dan Politik Untuk memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender maka para perencana program dan penentu kebijakan perlu memahami konsep-konsep dasar gender dengan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi.
Pemahaman terkait konsep-konsep berikut ini penting karena menjadi landasan berfikir ilmiah yang akan mengubah pola fikir .
yang sensitif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Gender dalam Relasi Sosial Masalah penting ketika seorang manusia dilahirkan adalah terkait perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin.
Seiring pertumbuhan keduanya masyarakat memberikan mereka peran, atribut, kesempatan, keistimewaan dan hak-hak yang berbeda yang pada akhirnya menciptakan perbedaan sosial gender.
Masyarakat memiliki peran sosial yang signifikan dalam membentuk karakteristik gender.
Karakteristik gender dalam relasi sosial akan menumbuhkan justifikasi terhadap pembagian peran dan posisi serta jabatan yang terkonstruksi dengan kuat (Blackstone, 2.
Tabel 1 Karakteristik Gender dalam Relasi Sosial Karakteristik Pemahaman/Pengertian Relasional Gender bersifat hubungan karena merujuk tidak pada perempuan dan .
ersifat laki-laki secara terpisah, tetapi lebih pada hubungan antara keduanya dan cara bagaimana hubungan keduanya terkonstruksi secara sosial.
Hirarkhis Gender bersifat hirarkhis sebab, jauh dari netral, perbedaan yang .
dibangun di antara perempuan dan laki-laki cendrung diyakini memiliki kepentingan yang lebih besar dan nilai terhadap karakteristik dan aktifitas yang diasosiasikan dengan apa yang bersifat maskulin .
aki-lak.
dan menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak setara.
Berubah Seiring Peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki berubah seiring Waktu perkembangan waktu dan dengan demikian memiliki potensi untuk .
erkembangan berubah dan memungkinkan kesetaraan yang lebih besar antara dan kemajuan jaman/er.
Konteks Khusus Ada banyak variasi dalam peran dan relasi gender tergantung pada konteks yaitu kelompok etnis, ras, kelompok sosial ekonomi, budaya dan sebagainya.
Dengan demikian, analisis gender harus memasukkan perspektif kebinekaan/keberagaman.
Institusional Gender dibangun secara kelembagaan karena merujuk tidak hanya .
enguatan pada relasi antara perempuan dan laki-laki secara personal dan tingkat pribadi, melainkan juga terhadap sistem sosial patriarki yang didukung oleh nilai, legislasi .
eraturan perundang-undanga.
, agama dan sebagainya.
Sumber: dikutip dari berbagai sumber .
Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa gender di dalam relasi sosial terbagi ke dalam 5 .
karakteristik yaitu relasional, hirarkis, dinamis, keberagaman, dan institusional.
Kelima karakteristik dalam relasi sosial ini akan membentuk konstruksi sosial gender di dalam Konstruksi sosial gender merujuk pada proses sistematik dan kelembagaan dimana masyarakat menggunakannya untuk menilai atribut, peran, tanggungjawab dan kepercayaan Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 336 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
terhadap laki-laki dan perempuan di dalam konteks budaya.
Hambatan kesetaraan gender merupakan hasil dari kompleksitas berbagai aspek mulai dari ideologi, budaya, pengaruh agama dan kelas sosial yang sebenarnya dapat diubah.
Perkembangan kemajuan kesetaraan dan keadilan gender pada akhirnya sangat ditentukan oleh berbagai aspek kehidupan yang meliputi budaya, masyarakat, ideologi, patriarki dan matriarki.
Budaya merupakan karakteristik dan pengetahuan suatu masyarakat tertentu yang dapat dikenali dari bahasa, agama, makanan, kebiasaan sosial, musik dan seni serta kemajuan teknologi suatu bangsa.
Masyarakat dan budaya saling mempengaruhi dalam proses meningkatkan kesetaraan gender dalam konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan.
Ideologi merupakan sistem atau pola pemikiran dan nilai yang menentukan dalam praktik Ideologi berasal dari adanya ide atau gagasan dan cita-cita baik individu, komunitas, masyarakat serta dalam lingkup negara untuk menjadi yang lebih baik di berbagai bidang baik politik, ekonomi, budaya, hukum, sosial, pertahanan dan keamanan.
Adapun patriarki merupakan salah satu ideologi yang memandang laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan di berbagai bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sosial kemasyarakatan.
Sebaliknya matriarki merupakan ideologi yang menjadi keyakinan di dalam masyarakat bahwa perempuan lebih berkuasa dan mendominasi di dalam hubungan keluarga dan sosial Gender dalam Relasi Politik Konsep gender dalam relasi politik merupakan satu kesatuan dalam memahami pengertian gender secara penuh dan utuh.
Relasi gender dalam kebijakan pembangunan biasanya merujuk pada beberapa konsep yaitu kesetaraan gender, keadilan gender, hubungan gender, peran gender, kebutuhan gender, dan kesenjangan gender.
Konsep-konsep gender ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses dan implementasi kebijakan politik dalam suatu negara.
Dalam perspektif feminisme konsep relasi gender dalam politik menjadi ajang pertarungan ideologi dalam mewujudkan hak-hak perempuan di bidang pembangunan.
Tabel 2 Konsep Gender dalam Relasi Politik Konsep Pemahaman/Pengertian Kesetaraan Kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam Gender berbagai bidang pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya.
Keadilan Gender Perlakukan yang adil dari negara dan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki terhadap manfaat pembangunan.
Hubungan Laki-laki dan perempuan memiliki relasi yang setara dalam Gender mendapatkan kekuasaan atas sumber daya yang dimiliki negara/pemerintah serta posisi dalam struktur masyarakat.
Peran Gender Rangkaian perilaku, peran dan tanggungjawab yang dilekatkan masing-masing pada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat.
Kebutuhan Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya memiliki kebutuhan yang Gender berbeda baik fisik dan non-fisik.
Ketidaksetaraan Keadaan situasi dan kondisi dalam bentuk kesenjangan dan Gender ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terhadap hasil pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan Sumber: dikutip dari berbagai sumber .
Konsep relasi gender dalam bidang politik memiliki beberapa aspek penting yang harus dipahami oleh para perencana program dan pemangku kepentingan pembangunan.
Konsep ini merujuk kepada beberapa aspek terkait kesetaraan, keadilan, relasi/hubungan, peran, kebutuhan Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 337 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
dan ketidaksetaraan .
ihat tabel 2 di ata.
Kesetaraan gender diwujudkan dalam hal tidak adanya diskriminasi terhadap seseorang individu atas dasar jenis kelamin dalam mendapatkan kesempatan, kewenangan dan alokasi sumber daya atau manfaat atau akses terhadap pelayanan Sementara keadilan gender merujuk pada pembangian sumber daya, kesempatan dan manfaat yang adil berdasarkan pada acuan yang telah ditetapkan.
Keadilan menjadi ukuran kesetaraan meskipun bukan lah satu-satunya ukuran.
Keadilan dapat diukur dan dimanifestasikan dalam bentuk kesetaraan.
Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka relasi gender perlu dikonstruksi dengan mengubah pola fikir masyarakat dan aparatur sipil Relasi kekuasaan yang setara dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan pembangunan yang adil.
Dengan demikian peran gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan akan memberikan dampak positif bagi keduanya.
Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan gender yang berbeda.
Sehingga hasil pembangunan akan dapat memfasilitasi penurunan tingkat ketidaksetaraan serta ketimpangan gender di dalam masyarakat.
Pemahaman Terhadap Pola Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Dalam merencanakan program dan kebijakan pembangunan analisis ketidaksetaraan gender sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan yang menguntungkan kedua jenis Terdapat pola atau bentuk ketidaksetaraan gender yang terjadi mulai dari tingkatan keluarga, komunitas, masyarakat dan pelayanan publik.
Berikut ini .
ihat tabel 3 dibawa.
bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender di berbagai bidang dan aspek yang melibatkan perempuan dan laki-laki.
Tabel 3 Pola Ketidasetaraan Gender Bidang/Aspek Ketidaksetaraan Gender Kekuasaan dan Keterwakilan Perempuan sering kalah jumlah dalam pengambilan Politik keputusan termasuk di dalam struktur kelembagaan formal pemerintahan (Eksekutif/Birokrasi.
Legislatif dan Yudikati.
Partisipasi dan Kesempatan Di banyak kasus perempuan dan laki-laki tidak setara Ekonomi dan adil dalam menikmati akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas pembangunan ekonomi yang meliputi kesempatan kerja, upah, keterampilan kerja, kredit dan kepemilikan property/asset/tanah/rumah dan lain-lain.
Pencapaian Pendidikan Di banyak kasus perempuan memiliki tingkat melek huruf yang rendah, buta aksara yang tinggi, dan jenjang pendidikan di tingkat SD.
SMP dan SMA yang lebih rendah.
Kekerasan Seksual dan Perempuan cendrung menjadi korban kekerasan dalam Domestik .
umah tangg.
hidup/suami, pembersihan etnis dan tameng hidup dalam peperangan dan lain-lain.
Perbedaan Status Legal Ada banyak contoh di mana hak-hak yang setara pada .
dan Hak status individu/personal/warga negara, keamanan, tanah, warisan, dan kesempatan kerja/pekerjaan yang ditiadakan/ditolak bagi perempuan yang diperkuat hukum dan praktik.
Sumber: dikutip dari berbagai sumber .
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 338 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
Kasus-kasus sebagaimana dijelaskan pada tabel 3 di atas menyimpulkan bahwa untuk mencapai atau mewudjudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mengharuskan perubahan pola fikir sensitif gender baik penyelenggara negara maupun masyarakat.
Perubahan dimaksud meliputi perubahan dalam perilaku dan hubungan, kelembagaan, dan kerangka hukum, partisipasi dan kesempatan ekonomi dan struktur pembuatan kebijakan/keputusan Pemahaman Terhadap Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Isu gender dan kesenjangan gender dalam pembangunan merupakan bentuk atau pola ketidasetaraan dan ketidakadilan gender terkait akses, partisipasi, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dirasakan oleh keduanya.
Mengapa gender atau peran gender menjadi isu dalam proses dan implementasi pembangunan baik Pusat dan Daerah.
Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan telah terjadi ketidakseimbangan gender dalam pembangunan.
Hal utama yang menjadi perhatian dalam ketidaksetaraan dalam pembangunan adalah kebijakan, perencanaan, penganggaran pembangunan masih dalam persepsi stereotip gender.
Para pembuat kebijakan pembangunan terkadang tidak memperhitungkan bahwa gender baik perempuan ataupun lakilaki mempunyai peran, kewajiban, kebutuhan dan status berbeda di dalam masyarakat.
Konsekuensi yang terjadi dari ketidapahaman ini adalah para pembuat kebijakan/keputusan serta implementator dan para perencana program dan kegiatan kurang memperhitungkan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi keduanya dalam memperoleh kesempatan setara terhadap Akses.
Partisipasi.
Kontrol dan Manfaat (APKM) atas sumberdaya Kesenjangan dan ketimpangan gender dalam pembangunan bervariasi dan tidak sama antarwilayah atau negara.
Namun demikian kesenjangan dan ketimpangan gender dapat terjadi di bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, ekonomi dan politik .
ntuk lebih jelas lihat tabel 4 dibawa.
Tabel 4 Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Bidang Isu-isu Ketidaksetaraan Gender Pembangunan Akses pelayanan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan menengah serta perguruan tinggi masih belum merata.
Jabatan kepala sekolah jenjang pendidikan masih masih di dominasi oleh salah satu gender.
Masih tingginya rasio antara guru dan murid pada jenjang Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Masih rendahnya Angka Harapan Hidup masyarakat.
Kesehatan Kasus kematian ibu masih tinggi.
Angka Kematian Bayi masih cukup tinggi.
Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk atau warganegara usia lanjut.
Masih belum maksimalnya penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.
Masih belum maksimalnya penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.
Masih tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
Ketenagakerjaan Terbatasnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan.
Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 339 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
Masih belum setaranya upah buruh antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor ketenagakerjaan.
Masih rendahnya jaminan keselamatan kerja.
Masih belum maksimalnya pengelolaan ekonomi dan lapangan Ekonomi usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan penduduk.
Masih belum maksimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, sarana dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa.
Rendahnya akses Industri Kecil Menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM.
Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
Rendahnya pendapatan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang melibatkan perempuan.
Masih tingginya kesenjangan gender pada pengangkatan pejabat Politik dan eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pembuatan Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan Keputusan perempuan di badan Legislatif.
Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum, meskipun jumlah/proporsi perempuan yang menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum sudah cukup baik, terutama dibandingkan dengan jumlah/proporsi laki-laki sebagai aparat penegak hukum.
Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan di tingkat kelurahan/desa masih rendah terutama yang menjabat sebagai kepala desa/lurah dan ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Masih tingginya persentase penduduk miskin.
Kemiskinan/Sosial Masih tingginya perempuan yang mengalami kerawanan sosial.
Masih banyaknya jumlah lansia terlantar dan penyandang cacat.
Masih tingginya kasus tuna susila.
Masih tingginya kasus korban penyalahgunaan narkotika dan ganza .
Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Kekerasan Terhadap 1.
Masih tingginnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Perempuan dan Anak 2.
Masih tingginya kasus korban kekerasan serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Masih belum maksimalya pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Semakin tingginya kasus-kasus kekerasan gender berbasis online baik di lingkungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta Sumber: dikutip dari berbagai sumber .
Dampak Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi Lemahnya pemahaman masyarakat, perencana program dan pembuat kebijakan terhadap konsep isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia pasca era Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 340 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
Reformasi telah berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan beberapa indeks Hal ini sejalan dengan teori perencanaan gender .
ender plannin.
Moser yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif dan negatif antara penguasaan analisis gender oleh perencana program terhadap kualitas perencanaan gender dengan hasil pembangunan yang responsif gender.
Negara .
berkewajiban membangun kapasitas sumber daya manusia atau praktisi perencana program yang memiliki kompentensi analisis gender dan dapat mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan kebutuhan gender dalam pembangunan (Moser, 1993, pp.
37Ae.
Terdapat 5 .
indeks pembangunan yang yang menjadi fokus analisa dalam menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan negara .
dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
Pada tabel 5 di bawah menyajikan pengukuran keberhasilan pembangunan gender:
Indeks Pembangunan Manusia.
Indeks Pembangunan Gender.
Indeks Pemberdayaan Gender.
Indeks Kesetaraan Gender.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
Tabel 5 Pembangunan Gender Indonesia, 2019-2023 Tahun Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,92 71,94 72,29 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,07 91,06 91,27 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 75,24 75,57 76,26 Indeks Kesetaraan Gender (IKG) 0,688 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,48 0,369 0,465 72,91 91,63 76,59 0,697 0,459 74,39 0,697 Sumber: BPS dan World Economic Forum (WEF) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama 5 .
tahun tidak menunjukan kemajuan yang berarti dengan nilai rata-rata hanya mencapai 72,69%.
Indeks Pembangunan Gender selama 4 .
tahun mengalami peningkatan tidak signifikan dengan nilai rata-rata sebesar 91,26%.
Indeks Pemberdayaan Gender dari 2019 hingga 2022 tidak menunjukan peningkatan yang berarti hanya mencapai sebesar 75,92%.
Peningkatan ketiga indeks Pembangunan tersebut pada realitasnya tidak berdampak pada kenaikan Indeks Kesetaraan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender Indonesia.
Indeks Kesetaraan Indonesia selama 2022 dan 2023 stagnan di angka 0,697.
Sementara Indeks Ketimpangan Gender Indonesia walaupun mengalami penurunan sebesar 0,006% dari 0,465 .
menjadi 0,697 .
KESIMPULAN
Isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional hingga Peraturan Presiden No.
2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 Ae 2019 dan Peraturan Presiden No.
18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 Ae 2024 belum mengalami kemajuan yang Ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih mengalami hambatan dan tantangan.
Hambatan utama adalah kebijakan pembangunan yang responsif gender belum secara optimal difahami oleh perencana program dan pembuat kebijakan secara komprehensif baik di Pusat dan Daerah.
Tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah adalah melakukan penguatan kapasitas perencana program dan komitmen kuat pimpinan daerah dalam memahami berbagai isu gender dan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Konsekuensi dari permasalahan ini berdampak pada hasil Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan - 341 Nurdin et al.
/ Jurnal Ilmiah Global Education 5 .
dan kemajuan pembangunan gender di Indonesia yang masih rendah.
Indeks ketimpangan gender menjadi bukti bahwa kesetaraan gender di Indonesia pasca era Reformasi masih perlu diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman gender baik masyarakat, perencana program, pemangku kepentingan dan pimpinan daerah.
DAFTAR PUSTAKA