Receive : 01 November 2025
Revised : 22 November 2025
Accepted : 28 November 2025
Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
Vol.
7 No.
December 2025.
Hlm.
Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Donggala Nasrullah Email : nasrullahuntad@untad.
Universitas Tadulako
ABSTRAK
Stunting merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia dan mendapat perhatian khusus di Kabupaten Donggala.
Sulawesi Tengah.
Artikel ini mengulas kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Donggala menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada regulasi dan sumber ilmiah yang Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi yang terintegrasi lintas sektor, implementasi regulasi nasional dan daerah, serta peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam percepatan penurunan stunting.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Donggala.
Kata Kunci: Kebijakan Publik.
Stunting.
Kabupaten Donggala Page | 150 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025
Receive : 01 November 2025
Revised : 22 November 2025
Accepted : 28 November 2025
LATAR BELAKANG
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Donggala tercatat sebesar 28,1%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 21,6% (SSGI, 2.
Pemerintah Indonesia menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas Peraturan Presiden (Perpre.
No.
Tahun Percepatan Penurunan Stunting.
Kebijakan ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2.
Kabupaten Donggala merespons arahan nasional tersebut melalui Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
Regulasi ini menjadi dasar pembentukan TPPS dan penguatan kerjasama lintas perangkat masyarakat dalam menurunkan angka Donggala (Pemkab Donggala, 2.
Faktor risiko utama stunting di Donggala antara lain rendahnya akses P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
terhadap layanan kesehatan, sanitasi kurang memadai, pengetahuan orang tua tentang gizi yang masih rendah, dan faktor ekonomi keluarga (UNICEF Indonesia, 2.
Kurangnya pemenuhan gizi pada ibu hamil, balita, serta dampak infeksi berulang menjadi pemicu utama Data Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu-anak perlu terus ditingkatkan demi pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Upaya sekaligus tantangan dalam penanggulangan stunting antara lain terbatasnya infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, serta rendahnya partisipasi keluarga dalam program intervensi gizi dan kesehatan Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan perluasan cakupan program, seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK),
pemberian makanan tambahan, serta program sanitasi berbasis masyarakat demi mendukung intervensi spesifik dan sensitif terhadap stunting (Kemenkes RI.
Keterlibatan kader posyandu, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dalam edukasi serta advokasi stunting sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan transformasi perilaku masyarakat (UNICEF, 2.
Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama lintas sektor diperlukan untuk Page | 151 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 01 November 2025 Revised : 22 November 2025 Accepted : 28 November 2025 penanganan stunting, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan (Kemendagri, 2.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif mengkaji, dan mendeskripsikan data melalui telaah dokumen regulasi, laporan pemerintah, hasil riset dari lembaga nasional dan internasional, serta publikasi ilmiah terkait stunting khususnya di Kabupaten Donggala.
Penggunaan metode ini relevan karena kebijakan dan peran lintas sektor serta masyarakat (Creswell, 2016.
Kemenkes RI, 2.
Data Peraturan Presiden No.
72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Peraturan Bupati Donggala No.
11 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Stunting, laporan SSGI 2022, dan dokumen kebijakan daerah maupun nasional terkait percepatan penurunan stunting.
Validitas membandingkan hasil kajian literatur, laporan resmi pemerintah, dan riset lembaga internasional seperti UNICEF dan WHO.
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
PEMBAHASAN
Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan serangkaian kebijakan terintegrasi berbasis regulasi dan arahan nasional untuk percepatan penurunan Implementasi Perpres No.
Tahun 2021 dan Perbup No.
11 Tahun penanganan stunting dengan fokus pada intervensi spesifik .
on-kesehata.
(Perpres 72/2021.
Pemkab Donggala, 2.
Intervensi spesifik yang diterapkan tambahan bagi balita dan ibu hamil, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di semua puskesmas, serta pemberian imunisasi yang terjadwal (Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
Data SSGI .
menunjukkan, meningkatnya cakupan pelayanan ini berdampak pada penurunan kasus stunting beberapa tahun terakhir.
Pelaksanaan intervensi sensitif, seperti penyediaan akses air bersih, sanitasi dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga dalam mencegah risiko stunting (Kemenkes RI, 2.
Penguatan kemitraan lintas sektor menjadi kunci, di mana Dinas Kesehatan.
Dinas Sosial.
Dinas Pendidikan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan organisasi nonpemerintah Page | 152 Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.
7 No.
December 2025 Receive : 01 November 2025 Revised : 22 November 2025 Accepted : 28 November 2025 menjalankan rencana aksi penurunan stunting (Bappenas, 2.
Pendekatan multi-sektor terbukti Studi UNICEF di Kabupaten Donggala kolaborasi Pemerintah Daerah dengan mitra lokal dan nasional untuk edukasi, penjangkauan komunitas, serta deteksi dini kasus stunting (UNICEF Indonesia.
Kader posyandu dan tenaga kesehatan mendapat pelatihan secara berkala agar mampu memantau tumbuh kembang balita serta memberikan Keberadaan posyandu mempercepat deteksi kasus gizi buruk (Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, 2.
Strategi monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data balita stunting secara digital berbasis aplikasi yang dapat dipantau lintas Inovasi ini meningkatkan akurasi data dan efektivitas tindak lanjut intervensi (Pemkab Donggala, 2.
Permasalahan budaya dan kurangnya pengetahuan gizi masyarakat masih menjadi tantangan.
Oleh karena itu, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka ditekankan (UNICEF Indonesia, 2.
Upaya inovatif juga dilakukan melalui pemberian insentif kepada keluarga pencegahan stunting, termasuk dalam P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.
55100/administrator.
kesehatan rutin (Perbup Donggala No.
11/2.
Berdasarkan tahun 2023, terdapat tren penurunan prevalensi stunting meskipun belum Rekomendasi pembangunan menegaskan perlunya stunting di tingkat desa dan keluarga (RAN PASTI, 2.
KESIMPULAN Penanggulangan Kabupaten Donggala implementasi kebijakan berbasis regulasi nasional dan daerah, pelibatan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.
Keberhasilan dipengaruhi by sistem monitoring yang penguatan edukasi gizi keluarga.
Kolaborasi multi-sektor dan pelibatan tokoh masyarakat menjadi faktor penurunan stunting.
Diperlukan upaya berkelanjutan, pembaharuan strategi berbasis data, dan penguatan kapasitas lokal untuk memastikan target bebas stunting di Donggala dapat tercapai.
DAFTAR PUSTAKA