Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 2.
Edisi Agustus 2022
p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA LAYANAN DALAM
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN
IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 24 OF 2017
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF SERVICES WORK UNITS IN
POPULATION ADMINISTRATION SERVICES IN PESISIR SELATAN
REGENCY
Ainov Azharada 1 dan Geovani Meiwanda 2 Universitas Riau.
Indonesia email : ainov.
azharada4402@student.
Universitas Riau.
Indonesia email : geovani.
meiwanda@lecturer.
Abstrak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berupaya untuk memperdekat, mempermudah dan memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan melalui diterapkannya Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) disetiap Kecamatan dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Penelitian ini melakukan analisis terhadap pengimplementasian kebijakan dengan menggunakan konsep teori implementasi kebijakan Edward i yakni Komunikasi.
Sumber daya.
Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data Interactive Model.
Hasil penelitian ini mengindikasikan pada variabel komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik.
Pada variabel Sumber daya UKL telah memiliki kewenangan yang cukup namun masih adanya permasalahan berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, kurangnya fasilitas, keterbatasan anggaran dan permasalahan jaringan.
Pada variabel disposisi, sikap pelaksana telah mendukung kebijakan dengan komitmen yang dimiliki, tetapi pola pengangkatan birokrat belum mempertimbangkan kualifikasi serta belum tersedianya insentif bagi pegawai fungsional UKL.
Pada variabel struktur birokrasi telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dalam mendukung pelayanan dan fragmentasi yang ada disikapi dengan konsistensi komunikasi dan koordinasi antar pelaksana.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan.
Peraturan Bupati.
Pembentukan Unit Kerja Layanan.
Pelayanan Publik.
Administrasi Kependudukan.
Abstract Through the implementation of Regency Regulation No.
24, 2017, about the Establishment of Service Work Units (UKL) in each sub-district in the affairs of population administration services in Pesisir Selatan Regency, the Pesisir Selatan Regency Government has endeavored to simplify and expand the range of population administration services.
This study examined the implementation of policies through the lens of Edward i's theory of policy implementation, which is comprised of Communication.
Resources.
Disposition, and Bureaucratic Structure.
Using interviews, observations.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 and documentation, a qualitative method was employed, and Interactive Model data analysis techniques were implemented in this study.
According to the findings of this study, policy communication has been operating well.
The UKL resource variable has adequate authority, but there are still limitations in the form of a restricted number of human resources, a lack of facilities, budgetary limits, and network issues.
In the disposition variable, the attitude of the implementer has been supportive of the policy, but the pattern of bureaucratic appointments has not addressed credentials, and there are no incentives for UKL functional staff.
In the bureaucratic structure variable already has the same SOP in supporting services, and the existence of fragmentation is accompanied by constant communication and coordination amongst implementers.
Keywords : Policy Implementation.
RegentAos Regulation.
Establishment Of Service Work Unit.
Public Services.
Population Administration.
PENDAHULUAN
sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat (Dwiyanto, et al.
Dalam mencapai tujuannya negara memiliki kewajiban untuk melayani dan Oleh karena itu, penyelenggaraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia.
Wilayah pesisir pada umumnya masyarakat (Nuriyanto, 2.
Dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal pada dasarnya keberadaan birokrasi publik tengah-tengah masyarakat, terutama pada sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan Hal ini dapat dirasakan secara nyata di pelaksanaan pelayanan (Nurdin, 2.
pelayanan publik yang ideal oleh aparatur implisit dalam masyarakat menjadi salah kerangka pelayanan publik (Wibawa, pemberi layanan secara eksplisit dan warga negaranya dalam pelayanan eksistensi birokrasi sebagai memenuhi setiap hak dan kebutuhan dasar Sering permasalahan kontemporer dalam bahasan Keterbatasan ini menyebabkan publik, baik berhubungan dengan public munculnya permasalahan akses pelayanan affairs .
rusan publi.
maupun public pada masyarakat yang meliputi akses interest .
epentingan publi.
(Widiyarta, geografis, akses ekonomi dan akses sosial (Yonvitner.
Susanto, & Yuliana, 2.
Salah satunya Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah pesisir dari pemerintah pada realitanya masih belum Provinsi Sumatera Barat.
Pesisir Selatan Dewasa Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 memiliki letak geografis yang memanjang Pesisir di sepanjang pinggir pantai dari arah utara ke selatan provinsi Sumatera Barat Layanan (UKL) di setiap Kecamatan sepanjang A258 km.
Kabupaten ini dalam urusan administrasi kependudukan merupakan kabupaten terluas ke-2 di yang diatur melalui Peraturan Bupati Provinsi Sumatera Barat dengan luas Nomor 749,89 kmA yang terdiri atas 15 Pembentukan Unit Kerja Layanan Dinas Kecamatan, 182 Nagari dan 480 Kampung Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
Selatan, 2.
Selatan Unit Tahun Kerja Unit Kerja Tentang Layanan (UKL) Dalam kondisi yang demikian, merupakan satuan kerja pada tingkat pada dasarnya perubahan paradigma Kecamatan dalam lingkup Kabupaten pemerintahan dari sentralisasi menuju Pesisir desentralisasi menjadi sebuah keharusan pelayanan kependudukan dan pencatatan dalam realisasi konsep penyelenggaraan sipil dengan kewenangan menerbitkan pelayanan administrasi kependudukan dokumen kependudukan di wilayah kerja sehingga dapat memunculkan upaya masing-masing yang berkedudukan di dalam memperdekat pelayanan untuk bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Selatan Dinas Dalam pasal 7 ayat .
Undang-Undang Pencatatan Republik Indonesia No.
24 Tahun 2013 Selatan.
tentang Perubahan atas Undang-Undang Sipil Dalam Kependudukan Kabupaten Pesisir No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Kependudukan Pencatatan Sipil Selatan Kabupaten Pesisir Adapun penghargaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
didapatkan dalam pengimplementasian Berdasarkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
dimilikinya dalam upaya memperdekat.
Penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Layanan Terbaik dan Terluas di kependudukan pemerintah Kabupaten Indonesia pada Rakornas tahun 2019.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Layanan sumber-sumber Terbaik Termaju di Sumatera Barat strategis yang dikuasainya (Hermana et pada tahun 2019.
, 2.
Friedrich mengemukakan Penghargaan oleh Dewan Pimpinan Pu- kebijakan publik merupakan rangkaian sat Ikatan Keluarga Pesisir Selatan tindakan yang diajukan oleh individu, (DPP IKPS) dalam Upaya Pendekatan kelompok atau pemerintah dalam suatu Pelayanan kepada Masyarakat pada rangkaian kesulitan dan kesempatan.
Dengan kebijakan tersebut diusulkan agar berguna Kabupaten dalam mengatasi permasalahan untuk Pesisir Selatan mengaku bahwa kebijakan ini adalah bentuk komitmen yang dimiliki (Agustino.
Ketika dalam upaya mewujudkan kesejahteraan kebijakan sudah dibentuk, maka tindakan masyarakat dalam pelayanan administrasi selanjutnya yang harus dilakukan adalah Oleh karena itu maka mengatur dan menyusun pelaksanaan menganalisis implementasi dari kebijakan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan dalam pelayanan administrasi Kabupaten Tindakan Implementasi kebijakan dimaknai Pesisir secara luas sebagai proses pelaksanaan Selatan.
undang-undang keseluruhan aktor, organisasi, prosedur.
KAJIAN LITERATUR Kebijakan dan teknik bekerja secata menyeluruh tindakan yang diambil pemerintah baik meraih tujuan-tujuan dari kebijakan yang ada (Winarno, 2.
Studi implementasi adalah kajian tentang studi kebijakan yang pemerintahan terhadap sesuatu masalah terarah kepada proses pelaksanaan dari yang menjadi isu kebijakan yang terkait implementasi akan melihat proses sebuah Pada Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 kebijakan dapat tertuju pada tujuannya.
Edwards i dalam (Kadji, 2.
Setidaknya, ada dua pilihan ketika kita ingin mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dengan pengimplementasian implementasi kebijakan, adapun variabel yang dilakukan secara langsung melalui tersebut adalah Komunikasi.
Sumberdaya, berbagai program atau dengan cara Disposisi, dan Strukur Birokrasi.
Keempat membentuk kebijakan derivate sebagai variabel tersebut bekerja saling berinteraksi (Nugroho, 2.
Urgensi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik.
kebijakan merupakan hal yang sangat Komunikasi kebijakan merupakan proses pengiriman sebuah proses kebijakan karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana jika tidak implementor kebijakan maupun kepada ada proses implementasi di dalamnya.
kelompok target grup yang dapat menjadi Sebagian besar pemerintah di dunia baru penentu dalam mencapai keberhasilan mampu untuk mengesahkan kebijakan, tujuan kebijakan.
Hal ini dapat diwujudkan tetapi belum mampu menjamin bahwa jika para implementor sudah memahami kebijakan yang telah disahkan itu benar- apa yang seharusnya dikerjakan.
Oleh Edward perubahan yang berarti bagi kepentingan menjelaskan tiga indikator krusial dalam Hal rendahnya implementation capacity dari kejelasan dan konsistensi.
organisasi dan aktor atau birokrasi dalam Sumber daya merupakan segala sumber-sumber implementation gap, yakni suatu kondisi implementasi kebijakan.
Sumber daya dalam proses kebijakan yang membuka menjadi perihal krusial selanjutnya dalam kemungkinan akan perbedaan antara apa mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang diharapkan .
dan apa yang meliputi ketersediaan jumlah staf atau yang harusnya dicapai dalam sebuah kebijakan (Abdoellah & Rusfiana, 2.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 prasarana yang diperlukan.
Disposisi Edwards i yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.
sebuah kebijakan dapat diartikan sebagai METODE PENELITIAN kesepahaman para implementor untuk Metode penelitian yang digunakan Suatu pada penelitian ini adalah kualitatif.
implementasi kebijakan akan dikatakan Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, memahami kondisi suatu kemauan untuk merealisasikan kebijakan.
Adapun indikator yang berpengaruh dalam penelitian yang terjadi di lapangan.
Melalui metode ini peneliti menggambarkan apa yang terjadi dengan menjelaskan, mencatat.
Strutur birokrasi merupakan salah satu atau beberapa organisasi yang rutin Dalam mengenai potret kondisi dalam lingkup pengangkatan birokrat, dan pendeskripsian secara rinci dan mendalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap informasi-informasi dalam penelitian.
secara umum.
Lokasi Kabupaten Pesisir Selatan pada institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pengaruh yang sangat krusial dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
Unit Kerja Jika ada kekurangan dalam Layanan Kecamatan Batang Kapas.
Unit desain birokrasi, eksekusi kebijakan tidak Kerja Layanan Lengayang dan Unit Kerja akan terwujud dan berhasil.
Pada dasarnya.
Layanan Ranah Pesisir.
Pemilihan Unit struktur birokrasi melingkup berbagai Kerja Layanan sebagai tempat penelitian aspek misalnya, penyebaran kekuasaan, diambil dengan pertimbangan karakteristik hubungan antara unit dalam birokrasi yang penduduk, karakteristik wilayah, jumlah bersangkutan dan hubungan antara asosiasi penduduk dan petimbangan akses peneliti.
dan asosiasi luar, dan lainnya.
Struktur Adapun informan pada penelitian birokrasi berdampak pada pelaksanaan adalah Kepala Dinas.
Kasubag Umum dan kebijakan secara signifikan.
Bagian dari Kepegawaian.
Kepala Bidang Pelayanan struktur birokrasi ini terdiri dari dua hal Pencatatan Sipil.
Kepala Bidang Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Pengelolahan Informasi Adminstrasi interaksi dan komunikasi.
Pengumpulan Kependudukan.
Kepala UKL Lengayang, data ini dilakukan dengan mengajukan Kepala UKL Batang Kapas, dan Kepala UKL Ranah Pesisir.
Jenis dan sumber data informan penelitian dan juga pengumpulan dalam penelitian diperoleh dari sumber data data dengan cara dokumentasi, terutama primer dan sumber data sekunder.
Data primer merupakan data yang diperoleh sekunder yang diperoleh dari dokumen- secara langsung dari sumbernya, data dokumen dan berbagai sumber pendukung primer diperoleh langsung dari informan dengan menunjukkan pertanyaan tertentu di lokasi penelitian berupa informasi yang Interactive Model Miles dan Huberman relavan dengan permasalahan yang sudah .
alam Sugiyono, 2.
yakni melalui data dirumuskan dalam penelitian ini dapat juga collection, data reduction, data display dan conclusions drawing/verification.
mendapatkan informasi maupun data yang HASIL PENELITIAN menggambarkan kondisi sesuai fakta yang Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 ada di lokasi penelitian.
Adapun data Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan sekunder merupakan data yang tidak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten melainkan diperoleh dari dokumen berupa dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Teknik pengumpulan data diakukan melalui kegiatan observasi, dalam kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil yang ini peneliti melakukan pengamatan secara berkedudukan di bawah dan bertanggung langsung terhadap objek dan subjek dalam jawab kepada Dinas Kependudukan dan penelitian melalui panca indra dan perasaan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
dengan melihat fakta atau realita yang ada Pembentukan UKL diakui sebagai upaya di lapangan penelitian, kemudian dilakukan dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir kegiatan interview dengan cara wawancara UKL adalah satker ditingkat Kecamatan kinerja tahunan dinas dan UKL.
Selatan bahwa Unit Kerja Layanan yang disingkat literatur buku maupun laporan pelaksanaan Pesisir Selatan dalam menyikapi tuntutan dan Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 pelayanan administrasi kependudukan yang Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjawab ada di Pesisir Selatan.
Kepala Dinas permasalahan pelayanan yang ada di tengah Kependudukan Pencatatan Sipil Dengan Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan wilayah administrasi kabupaten, hadirnya bahwa perihal UKL disetiap Kecamatan yang ada akan masyarakat yang kemudian menjadi tujuan dibentuknya kebijakan ini adalah sebagai AuPesisir Selatan ini merupakan daerah terluas kedua di Sumbar, bentuknya memanjang dan di penuhi oleh daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau bahkan sampai ke Jumlah penduduknya juga terbilang tinggi.
Sedangkan pelayanan ini merupakan pelayanan penting, setiap hari masyarakat butuh, menjadi momok bagi masyarakat di daerah tertentu ketika sudah berurusan dengan pencatatan sipil, isu yang terbayang adalah jauh, sulit, mahal, calo dan harus meninggalkan pekerjaan mereka.
Hal ini yang kemudian membuat jadi malas untuk berurusan ke sini dan administrasi kependudukan kita.
Oleh karena itu tujuan kita adalah agar pelayanan ini lebih mudah dan dekat kepada masyarakat, yang jadi iniAy (Hasil Kadis Disdukcapil, 14 Juli 2.
Sehingga bahwa tujuan untuk memperdekat dan kependudukan dapat diwujudkan melalui UKL disetiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan kewenangan perudang-undangan Pada pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan UKL dilakukan pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupten Pesisir Seltan yakni jumlah UKL yang dibentuk sebanyak 15 .
ima bela.
UKL di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki wilayah kerja pada lingkup Kecamatan di wilayah disimpulkan bahwa dibentuknya UKL pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakin Berdasarkan penyataan di atas dapat Kabupaten Pesisir Selatan.
Kemudian dalam pasal 5 ayat .
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 satu bentuk komitmen pemerintah daerah Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137
UKL
Tabel 1.
Persentase Kepemilikan Dokumen
Administrasi Kependudukan Kabupaten
Pesisir Selatan Berdasarkan IKU Tahun Kecamatan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi dalam pelayananan Dokumen
Dalam persen (%) Kartu
95,71
96,21
97,74
99,73
Keluarga
E-KTP
87,14
94,96
97,02
97,69
Akta Kelahiran 99,05 98,84 98,14 99,49 .
-18 Tahu.
Sumber : Data Progres Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Peisir Selatan, 2017-2020 berikut: Melaksanakan penyelenggaraan pendaf-taran pendudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan.
memberikan layanan yang adil dan professional bagi seluruh penduduk kecamatan.
menerbitkan dokumen.
menjaga rahasia data dan keamanan Tabel 1 menjelaskan bahwa progres data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil yang dilakukan di Kecamatan.
Berfokus pada fungsi pertama UKL Kabupaten Pesisir Selatan Pada dokumen KK dari 2017 ke 2018 dalam menjalankan pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas terdapat kenaikan persentase kepemilikan Kependudukan Sipil sebesar 0,5%, ditahun 2019 terdapat Kabupaten Pesisir Selatan yakni indikator kenaikan persentase sebesar 4,47% dan dokumen Kartu Keluarga.
E-KTP dan Akta pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan Kelahiran umur 0-18 tahun, diketahui bahwa selama Pencatatan UKL dalam 7,99% mengalami peningkatan.
Kemudian pada dudukan memberikan hasil yang cukup dokumen KTP Elektronik dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan persentase IKU Dinas 82%, ditahun 2019 mengalami Pencatatan Sipil kenaikan persentase sebesar 2,06% dan Kependudukan pada tahun 2020 mengalami kenaikan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
persentase sebesar 0,67% artinya pada KTP Elektronik Pada Akta Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Kelahiran .
-18 tahu.
dari tahun 2017 ke AuKalau di UKL setelah melakukan rapat-rapat mengomunikasikan berbagai hal yang harus dilaksanakan di Lapangan dan dikukuhkan, kami kemudian melakukan sosialisasi, hal ini sesuai dengan permintaan Kami melakukan sosialisasi langsung bersama dengan forum Kecamatan kemudian Wali Nagari juga lalu ke masyarakatnyaAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2.
2018 mengalami penurunan persentase sebesar 0,21%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 0,70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan persentase sebesar 1,35% artinya pada dokumen Akta Kelahiran .
-18 tahu.
terjadi fluktuasi Penurunan kepemilikan terjadi pada tahun 2018 dan 2019 dan peningkatan pada tahun 2020.
Birokrasi.
AuLangsung dilakukan sosialisasi tokoh-tokoh masyarakat kita kumpulkan kita bicarakan hal ini, di kantor Wali Nagari juga sudah di informasikan.
Kita ada selebarannya itu, di facebook kita juga ada infokan sekarangsekarang ini masih sosialisasi juga contohnya di pasar pagi kami kita bawa toa ituAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Batang Kapas, 11 Juni 2.
Komunikasi Kejelasan Setiap kebijakan yang memiliki tujuan dan sasaran tidak akan pernah mencapai tujuan dan sasarannya apabila implementasi kebijakan.
Dalam mencapai tujuan tersebut ada empat variabel penting yang saling berkaitan yakni Komunikasi.
Sumber Daya.
Disposisi dan Struktur Komunikasi sebuah kebijakan diperlukan agar tidak pada organisasi dan/atau publik.
Pada memahami isi kebijakan.
Komunikasi yang komunikasi kebijakan akan dilihat melalui dilakukan tanpa kejelasan informasi bisa berdampak pada berkurangnya atau bahkan Transmisi.
Kejelasan Konsistensi yang diberikan.
Transmisi hilangnya ketepatan respon terhadap segala perubahan yang akan datang.
sebuah informasi bisa sampai secara tepat AuUntuk komunikasi satu dan lainnya kita sering memanfaatkan whatsapp jadi setiap urusan pergrupnya, jadi jika ada memaksimalkan seluruh alat komunikasi sebagai suatu saluran informasi yang utuh.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 pelaporan masalah itu sudah ada tempatnya masing-masing agar lebih jelas, disana kita juga UKL Kecamatan untuk memudahkan Kadang staf dari dinas turun ke lapangan juga ke UKL ini.
Jadi dalam hal komunikasi kita cukup intens dan Ay (Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 12 Juli 2.
Konsistensi pasti ada pemberitahuan melalui surat, himbauan dan pemberitahuan langsung ketika rapat atau melalui Whatsapp grupAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Lengayang, 17 Juni 2.
Sumber Daya Setiap implementasi kebijakan akan selalu memerlukan dukungan sumber daya Tanpa sumber daya manusia, anggaran, fasilitas implementor, target grup dan pihak-pihak dan kewenangan yang cukup sebuah yang berkepentingan.
Konsistensi dalam kebijakan tidak akan dapat terlaksana implementasi kebijakan ini dapat diamati dengan optimal.
berdasarkan konsistensi komunikasi antar Sumber daya manusia merupakan staf atau pegawai yang berperan krusial dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
Sumber daya ini AuKita komunikasi setiap harinya selain koordinasi .
setiap bulannya sebagai pelaporan dan evaluasi kinerja masing-masing UKL.
Untuk masyarakat juga kita selalu sosialisasi sampai sekarangAy (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan, 12 Juni 2.
mencakup kecukupan secara kuantitas dan AuKalau mengenai peraturan itu masih sama, perintah pelaksanaan dari dinas mengenai proses kita secara signifikan itu sudah konsisten, kalau ada info biasanya AuKalau jumlah personil kami rasa itu belum cukup, karena kami UKL juga dituntut untuk menjalankan program pelayanan.
Kami harus jemput bola ke rumah-rumah juga kualitas.
AuStaf dimasing-masing UKL sudah tersedia dengan masingmasing tupoksinya, statusnya yang tenaga register dan operator itu honorer bukan PNS.
Setiap UKL ada disediakan 5 orang hingga 6 orang stafAy (Hasil wawancara bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian, 12 Juli 2.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 penduduk, ke sekolah-sekolah jadi kami harus membagi itu untuk pelayanan di UKL dan yang turun Kalau penambahan petugas pelayanan kita tentu akan lebih optimalAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Batang Kapas, 11 Juni 2.
evaluasi kerja secara maksimalAy (Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian, 12 Juni 2.
Sumber daya anggaran merupakan salah satu komponen sumber daya yang AuDisini dengan kondisi pelayanan kita bapak rasa itu sudah cukup, dengan jumlah tenaga operator dan register yang diberikan Dinas, tidak ada masalah mengenai ituAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2.
Selain kuantitas, kualitas sumber Kependudukan pelaksanaan kebijakan terutama untuk pembayaran gaji pelaksana, penyediaan fasilitas sarana, dan pelaksanaan program.
Untuk pembiayaannya diserahkan pada Dinas Pencatatan Sipil Selatan daya manusia juga menjadi hal yang Kabupaten Dibutuhkan orang-orang yang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) berkompetensi dan ahli dalam bidangnya untuk mewujudkan kebijakan yang tepat Berikut Pesisir AuKalau ketersedian anggaran, dapat dilihat ya, kita memiliki berbagai inovasi ini juga berasal dari adanya keinginan masyarakat untuk pelayanan prima.
Banyak instrumen yang harus disediakan, terkadang memang anggaran ini terbatas terutama pada masa pandemi Covid-19 iniAy (Hasil wawancara bersama Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, 12 Juli terkait kualitas implementor kebijakan:
AuKalau mengenai ini yang harus diperhatikan tentu kapasitas dan kualitas ya mestinya tugas pelayanan kita sudah harus dari PNS menurut ketentuannya, sudah pelatihan-pelatihan, begitu juga tingkat pendidikannya akan tetapi di Lapangan kan tidak semudah itu untuk mendaptkannya.
Kita juga memperhitungkan anggar-an yang disediakan, merekrut pegawai negeri juga butuh anggaran jadi ini memang dapat dikatakan memaksimalkan apa yang ada tapi kita berusaha untuk memberi Sumber daya fasilitas dibutuhkan agar dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan sebagai pelaksanaan kebijakan.
Ketersediaan fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat dari fasilitas Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 bangunan, fasilitas peralatan dan fasilitas AuKalau untuk UKL ini sejak kewenangan untuk pengurusan kependudukan dan pencatatan diperintahkan sesuai dengan Perbub dan SK masing-masing mengenai tupoksi lebih rincinya ada dijelaskan disana.
Itu sangat membantu sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas masingmasingAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2.
perlengkapan yang disediakan pada UKL.
AuSeperti yang bisa dilihat khususnya di lengayang ini komputer kita mungkin masih terbatas untuk perekaman dan input data, kembali lagi jumlah pelayanannya juga banyak, belum lagi nanti kendala jaringan yang bermasalahAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Lengayang, 17 Juni 2.
Pada indikator ini berdasarkan pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan juga ditemukan bahwa masih adanya kekurangan fasilitas diruang tunggu pelayanan seperti kursi tunggu yang masih minim selain itu dalam melaksanakan kinerja kondisi ruangan UKL lumayan pengap dan gerah terutama di UKL Batang Kapas hal ini juga disebabkan karena ruang pelayanan pada UKL Batang Kapas cukup sempit dalam melakukan pelayanan.
Kondisi ini juga diungkapkan oleh masyarakat sebagai berikut:
Disposisi Disposisi kebijakan akan membantu berhasil atau tidaknya tujuan kebijakan.
Proses disposisi ini akan menimbulkan sikap menerima, pengaruh dalam disposisi adalah efek sikap Sumber Daya Kewenangan dalam pengangkatan birokrat penyediaan insentif.
Efek sikap pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah menentukan bagaimana respon/tanggapan kebijakan merupakan kewenangan yang terhadap kebijakan.
Hal yang memiliki pelaksana kebijakan untuk melaksanakan AuMasih ada kurangnya, kadang kursi tidak cukup untuk duduk ketika antre, ruangan di dalam juga agak panas, agak kurang nyaman juga jadinya.
(Hasil wawancara bersama masyarakat, 10 Juni 2.
AuSebagai pelaksana di Lapangan kami sangat setuju dan bangga dengan adanya kebijakan ini, melaksanakan suatu kebijakan terkait tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing.
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 kemudahan bagi masyarakat kependudukan, dokumen ini kita proses hanya dalam hitungan Selain itu ini juga menjadi pekerjaan bagi kami, tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakatAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2.
Kecamatan dan untuk petugas register dan operator itu statusnya honorer pengangkatannya kita yang melakukan dari dinas melalui seleksi berkas dan wawancara kemudian diterbitkan SK-nya, melalui KadisAy (Hasil wawancara bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian, 12 Juli AuKami selalu ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pelayanan yang kita lakukan sudah gratis.
Kami kampung dan Nagari jika misalnya ada masyarakat yang disabilitas dan lansia yang belum memiliki dokumen kependudukan mengalami bencana alam maka akan kami kunjungi, kami jemput ke UKL menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kami (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Lengayang, 17 Juni 2.
Insentif adalah salah satu solusi Pengangkatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan.
Manusia Dinas Kependudukan Sipil Pencatatan kebijakan akan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
AuUntuk jabatan fungsional ini fungsional kan kalau pejabat struktural itu ada tunjangan struktural nya, tapi sampai sekarang memang belum ada iniAy (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 14 Juni 2.
AuKalau dari segi insentif, itu keluhan kita juga hampir disetiap UKL karena kami sampai saat ini insentif yang diberikan itu belum ada, kenaikan jabatan juga belum Tapi apa yang kita lakukan di UKL ini, kalau itu mengalami peningkatan biasanya kita selalu koordinasiAy (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Lengayang, 17 Juni 2.
rekruitmen personil untuk jabatan di UKL memanipulasi insentif oleh para pembuat Kabupaten Pesisir Selatan.
Pengangkatan birokrat dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan (SK) Kepala Dinas.
AuUntuk kepala UKL itu statusnya sudah PNS, setiap kepala memang harus begitu di masing-masing Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Struktur Birokrasi Dengan struktur dalam pelaksanaan kebijakan akan memberikan klasifikasi tanggung jawab sesuai bagian dan batasannya masingmasing serta dapat mempertegas alur pelaksanaan suatu kebijakan.
Menurut Edward ada dua bagian utama dari Standard Procedures (SOP) dan Gambar 2.
SOP pelayanan UKL Operating AuUntuk SOP, sudah kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, baik itu Perda ataupun Permendagri terkait layanan adminduk ini supaya setiap UKL prosedurnya dan seragamAy (Hasil wawancara bersama Kasubag Umum dan Kepegawaian, 12 Juli Adapun struktur pelaksana disetiap UKL adalah sebagai berikut :
Gambar 1.
Stuktur Pelaksana UKL AuSOP yang diberikan itu mudah dipahami, sudah jelas.
Itu yang menjadi patokan dalam pelayanan kitay (Hasil wawancara dengan Kepala UKL Batang Kapas, 17 Juni 2.
Standard Operating Procedures (SOP) merupakan prosedur kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berulang yang kebijakan dalam menjalankan kegiatan- tidak berbelit-belit.
Adapun SOP pelayanan Melalui pengamatan peneliti ketika proses pelayanan oleh UKL berlangsung setiap pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai SOP yang ada baik alur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pada UKL dapat dilihat pada gambar Fragmentasi ada kalanya menjadi SOP Lapangan kesesuaian SOP dengan ketentuan yang ada dalam menciptakan alur yang singkat dan celah bagi para pemilik kepentingan agar Semakin kebijakan maka akan semakin memerlukan Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Walaupun Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjawab permasalahan pelayanan yang ada di tengah diperlukan ketika implementasi sebuah Sehingga tujuan dari kebijakan ini untuk memperdekat, mempermudah dan berbagai program atau pada cakupan administrasi kependudukan di Kabupaten melibatkan institusi atau unit-unit untuk Pesisir Selatan dapat diwujudkan.
mencapai tujuannya.
Komunikasi AuKeberadaan UKL memang pada dasarnya ada pemberian tanggung jawab kegiatan dari dinas dalam bentuk unit kerja, oleh karena itu selalu dilakukan koordinasi dan evaluasi seperti yang dikatakan tadi rapat koordinasi itu selalu dilakukan setiap bulannyaAy (Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependuduk-an dan Pencatatan Sipil, 12 Juli 2.
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam implementasi
kebijakan ini, transmisi atau penyaluran komunikasi yang terjadi dalam proses Downward
PEMBAHASAN
petunjuk kebijakan mengenai informasi Pembahasan tentang mengapa dan bagaimana tugas- implementasi Kebijakan Peraturan Bupati tugas dalam kebijakan tersebut dilakukan Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 yang arah komunikasinya berasal dari dengan Pembentukan Unit Kerja Layanan atasan dan upward comunication dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kebijakan sebagai suatu sistem pelaporan Kabupaten Pesisir Selatan mengakibatkan adanya bentuk pelimpahan pelaksana, arah komunikasinya berasal dari bawahan atau pelaksana kebijakan kepada administrasi kependudukan dari Dinas atasan atau pembuat kebijakan (Gortner Kependudukan Pencatatan Sipil Kasmad.
Dalam Kabupaten Pesisir Selatan kepada masing- masing Unit Kerja Layanan yang ada di downward communication terjadi ketika Kecamatan.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah Kependudukan Dinas Pencatatan Sipil Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Kabupaten Pesisir Selatan kepada bawahan UKL, termasuk dalam hal ini pemberian atau pelaksana kebijakan di Lapangan kepada pegawai UKL.
Adapun komunikasi
UKL
Kependudukan Dinas Pencatatan Sipil petunjuk kebijakan tentang mengapa dan Kabupaten Pesisir Selatan dan UKL dengan bagaimana tugas-tugas dalam kebijakan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
tersebut dilakukan dan dilaksanakan di Dalam hal ini sejalan dengan pemikiran UKL.
Kemudian, juga berupa upward Kadji .
bahwa kejelasan tujuan kebijakan tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan pelaporan oleh UKL kepada dinas berupa adanya komunikasi antar implementor pelaporan rekapitulasi layanan harian dan kebijakan dalam organisasi itu sendiri.
bulanan serta laporan ketertiban pegawai Cara sosialisasi yang dilakukan UKL yang dapat menjadi pendukung untuk implementor dalam pengimplementasian pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup baik, hal ini Adapun salah satu bentuk langkah internal pelaksana kebijakan juga didukung konkret yang telah diterapkan dalam proses dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh transmisi kebijakan ini adalah melalui masyarakat dalam sosialisasi sehingga hal Sosialisasi dilaksanakan secara ini sangat membantu dalam penyebaran informasi pada cakupan yang luas dengan penerapan kebijakan.
Dengan demikian, lebih cepat.
Selain itu, bentuk sosialisasi dalam implementasi kebijakan ini telah yang dilakukan tidak hanya penyampaian dilakukan komunikasi secara intern dan secara langsung namun juga dilakukan secara ekstern.
Komunikasi secara intern dengan pemanfaatan media-media seperti terbentuk antara Dinas Kependudukan dan pamflet atau selebaran dan penggunaan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan media sosial dinas dan masing-masing dan UKL, komunikasi ini disampaikan UKL.
dalam bentuk formal seperti rapat dan Melihat fenomena yang ada di nonformal seperti arahan/ perintah yang lapangan, peneliti mengemukakan bahwa diberikan di luar rapat dari dinas terhadap kejelasan sebuah informasi benar-benar Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 menjadi penentu terhadap pemahaman Sumber Daya kewenangan dan menyikapi Dalam kebijakan sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan masalah yang terjadi di Lapangan.
Dalam sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
implementasi kebijakan ini, setiap UKL informasi yang cukup dan relevan tentang dapat dengan mudah melaporkan masalah ataupun menanyakan ketidakjelasan suatu informasi yang diterima di grup-grup yang Lengayang Untuk mengenai ketersediaan jumlah pegawai ini, penulis meneliti lebih lanjut berdasarkan informasi yang berkaitan dengan layanan pertimbangan jumlah penduduk dan jumlah UKL.
Komunikasi antar implementor juga layanan UKL yang dilakukan dalam satu dilakukan secara intens melalui rapat tahun terakhir .
untuk melihat koordinasi, adanya pelaporan wajib harian perbandingan jumlah pegawai dan layanan dari masing-masing UKL dan konsistensi Kapas Kecamatan ini sangat membantu dalam penyebaran Batang jumlah pergawai yang tersedia dinilai sudah berkelanjutan dari pegawai pelaksana, hal Kecamatan sedangkan pada Kecamatan Ranah Pesisir komunikasi kebijakan ini dilihat dengan tempat studi penelitian, diketahui bahwa Kecamatan.
Mengenai Pada tiga Kecamatan yang menjadi mengetahui letak UKL dan mengetahui kepentingan pelayanan publik (Edward i, masyarakat secara umum masyarakat sudah berbagai fasilitas di dalamnya untuk sudah ditentukan melalui whatsapp dan dari yang diberikan.
Tabel 2.
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Layanan UKL kemudahan dalam penyampaian informasi melalui pemanfaatan aplikasi whatsapp.
Kecamatan Kemudian dalam hal perintah dan instruksi Batang Kapas Lengayang Ranah Pesisir kebijakan juga terbilang cukup konsisten.
Jumlah Jumlah Sumber : Data DKB Kabupaten Pesisir Selatan 2020 dan Rekap Laporan Layanan UKL 2020 Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 Berdasarkan pada hasil wawancara Registrasi sudah harus diutamakan yang dan pengamatan pada tabel 2 di atas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
Hal disimpulkan bahwa ketersediaan pegawai tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri untuk Kecamatan Ranah Pesisir dinilai Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor sudah cukup, sedangkan untuk Kecamatan 119 Tahun 2017 dan Undang-Undang Batang Kapas dan Lengayang dinilai belum Nomor cukup dikarenakan perbandingan jumlah mengutamakan Petugas Registrasi berasal layanan UKL Batang Kapas yang mencapai 982 layanan dan layanan UKL pengetahuan dan keterampilan pegawai Lengayang mencapai 21.
265 yang memiliki dalam pelayanan akan bermanfaat dalam jumlah layanan lebih tinggi begitu juga melihat kompetensi pegawai terhadap dengan jumlah penduduknya.
Penambahan lingkup dan bidang pekerjaannya, terlebih jumlah pegawai ini, disarankan agar jika pegawai yang tersedia memiliki latar pelayanan tidak membebani pekerjaan di belakang yang memadai karena dalam luar kemampuan dan berdampak pada memecahkan persoalan yang menjadi isu- pelaksanaan layanan yang menjadi tidak isu kebijakan publik peranan sumber daya efektif karena ketersediaan sumber daya merupakan suatu hal yang wajib dalam sangatlah menentukan efektivitas kebijakan pemberian pelayanan.
publik tersebut (Hermana et al.
, 2.
Berdasarkan Tahun Pegawai Negeri Sipil.
Tingkat Dalam hal ini.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan diketahui bahwa kualitas pegawai yang ada berusaha melakukan beberapa upaya dalam di UKL masih perlu ditingkatkan.
Pada mendorong peningkatan kualitas pegawai realita yang ada di Lapangan petugas UKL register dan petugas operator yang bertugas bimbingan teknis secara masal maupun dalam proses pelayanan di UKL masih di bimbingan dari dinas sendiri yang turun ke dominasi oleh pegawai yang memiliki masing-masing UKL tertentu dan dengan legalitas status pendidikan setara SLTA, hal adanya evaluasi kinerja terhadap seluruh ini akan turut mempengaruhi kemampuan UKL secara berkala.
respon dan analisis terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapi.
Selain itu.
Mengenai juga diakui bahwa seharusnya dalam pelaksanaan layanan khususnya Petugas dibebankan dalam APBD dan sumber131 Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 sumber lainnya yang sah.
Sedangkan dari telah dilakukan, untuk fasilitas gedung sebagai tempat pelayanan yang berada di setiap Kecamatan memang berbeda.
Dari keterbatasan terutama pada masa pandemi tiga Kecamatan yang diteliti fasilitas Covid-19 beberapa tahun belakangan.
bangunan di Kecamatan Lengayang lebih Selain itu, banyaknya unit layanan yang baik dibandingkan beberapa Kecamatan dibentuk yakni 15 unit layanan di 15 Kecamatan Lengayang memiliki Kecamatan ruang kerja yang terbilang luas yang disertai loket pelayanan khusus yang selain itu dapat dilihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disetiap UKL masyarakat pemohon dokumen dengan juga disertai dengan berbagai pelaksanaan ruang kerja pegawai, sedangkan untuk inovasi-inovasi program seperti Layanan Kecamatan Berputar (Berkeliling Kampung Jemput dilakukan secara bersamaan dalam satu Anta.
Layanan Pass Nikah (Pemberian ruang yang sama, tidak memiliki loket yang Administrasi Status Saat Nika.
Layanan dibentuk secara khusus.
Permasalahan Turud Berduka (Turun ke Rumah Duka fasilitas kerja yang berhubungan dengan Berikan Dokumen Kematia.
dan program pelayanan masih menjadi permasalahan layanan lainnya yang bersifat jemput bola.
Setiap pelaksanaan program ini juga diperhatikan karena merupakan unsur yang Terkait Batang UKL.
Hal Kapas Dalam berdasarkan hasil penelitian di atas di diberikan kepada UKL, diatur berdasarkan ketahui masih terdapat keterbatasan seperti Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017.
dalam fasilitas peralatan dan perlengakapan Tidak semua kewenangan dalam layanan terutama pada permasalahan jaringan, administrasi kependudukan dilimpahkan kelengkapan alat perekaman, ketersediaan kepada UKL.
Kemudian dalam pelaksanan dan pemanfaatan komputer sebagai alat kebijakan setiap UKL diperbolehkan untuk input data, ketersediaan ribbon dan blangko mengambil kebijakan operasional layanan serta ketersediaan kursi di ruang tunggu di lingkup kerja masing-masing hal ini juga masih minim.
Melalui observasi yang perlu untuk menjamin bahwa layanan dan Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 program yang dilakukan di Lapangan dapat Disposisi diarahkan sebagaimana yang diharapkan Melalui dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
diketahui bahwa pegawai UKL mengaku Dalam kebijakan ini, kewenangan UKL dan peran yang dimiliki pelaksana dalam hasil penelitian, dapat Pegawai merasa bangga bahwa apa yang Dengan adanya fungsi dan tupoksi yang diberikan kepada pegawai UKL dalam menjalankan kewenangan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat UKL.
Melalui kewenangan dan peran Hal yang dimilikinya, pelaksana akan dapat dengan mudah mengambil tindakan dalam melaksanakan kebijakan terutama ketika pelaksana akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya.
Dari memerlukan penanganan yang cepat maka wawancara pada hasil penelitian juga kewenangan ini menjadi hal yang sangat dilihat adanya komitmen dari pelaksana adalah sebagai jaminan agar kebijakan kepada masyarakat.
Hal tersebut, telah dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diakui masyarakat bahwasanya petugas Dalam pelaksanaan kebijakan UKL dalam memberikan pelayanan sudah ini, tujuan yang ingin dicapai yakni memiliki komitmen.
Masyarakat mengakui Kabupaten kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan kewenangan yang dilimpahkan dari Dinas untuk saat ini.
Sejalan dengan pernyataan kepada UKL disetiap Kecamatan sangat Kadji .
bahwa dalam penerapan kebijakan yang akan dilaksanakan secara menyelenggarakan pelayanan administrasi efektif, maka implementor bukan hanya kependudukan kepada masyarakat dengan tujuan tersebut.
kerjakan dan memiliki kemampuan untuk Pesisir Selatan UKL diberikan dalam pelaksanaan kebijakan Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 menerapkannya, tetapi para implementor kinerja sesuai petunjuk teknis pelaksanaan, juga harus mempunyai keinginan dan selain itu ini juga berpengaruh terhadap komitmen untuk menerapkan kebijakan sikap dan komitmen pelaksana (Edwards i, 1.
Pemberian pujian terhadap kinerja pegawai memang dapat tertuju Dalam prosesnya, pengangkatan birokrat atau rekrutmen petugas dilakukan bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja, pegawai akan merasa diapresiasi terhadap kualifikasi pegawai yang berada di UKL kinerja yang telah dilakukan.
Namun motivasi ekstrinsik berupa insentif ini, dibandingkan pada kondisi di Lapangan.
Berdasarkan insentif ataupun reward yang mencukupi, .
mekanisme insentif agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.
UKL masih belum sesuai.
petugas sebagai pelaksana kebijakan di Kemudian sejalan dengan pernyataan Taufiqurokhman Sehingga, dalam proses pelaksana akan dapat terpacu.
Hal ini dilakukan sebagai petugas administrasi dipungkiri bahwa dengan upaya pemberian kebanyakan tidak sesuai antara background dilakukan oleh pegawai.
Tidak dapat banyak yang setara SLTA, adapun pegawai terhadap keberadaan dan pengabdian yang dan petugas operator pada umumnya masih menunujukkan kepercayaan pemerintah pendidikan yang dimiliki petugas register karena hal ini dapat memberikan semangat tahap wawancara.
Namun berdasarkan motivasi kerja yang sifatnya intrinsik
dengan pembukaan lamaran dan melalui Struktur Pelaksana insentif belum pernah dilakukan baik Dari berupa gaji tambahan, kenaikan gaji
kebijakan ini secara prosudural telah Pemberian insentif perlu dilakukan untuk menjadikan Operational Procedure Standard
(SOP)
Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 terstruktur yang disesuaikan dengan Perda prosedur baik bagi pegawai pelaksana dan Permendagri yang mengatur layanan maupun masyarakat.
Oleh karena itu.
Walaupun keberadaan prosedur ini tentu harus disertai demikian, masih menjadi kendala bagi dengan pemahaman masyarakat sebagai UKL ketika adanya adopsi kebijakan baru yang harus dilakukan dengan metode kerja sehingga informasi mengenai tata laksana yang baru seperti perubahan pola pelayanan prosedur, persyaratan, penanggung jawab pada masa pandemi Covid-19 ataupun adanya penggantian personil yang harus penyelesaian dan hal lain yang berkaitan perlu diinformasikan.
Pelayanan yang Permasalahan dalam penerapan SOP juga muncul dari masyarakat karena masih dijumpainya masyarakat yang masih pemungutan biaya admninistrasi dengan semboyannya Pelayanan Gratis 5 Menit melakukan pelayanan.
Sehingga, hal ini Selesai.
kejelasan, kesederhanaan dan kemudahan dokumen kependudukan.
Dari analisis ini, alur dalam SOP adalah salah satu parameter dapat dipahami bahwa pentingnya SOP dalam mendukung lancarnya pelayanan.
Hal tersebut dikarenakan melalui SOP, sebagaimana yang dikemukakan Winarno pegawai sebagai pelaksana dan masyarakat .
bahwa SOP adalah aspek struktural sebagai pemohon dokumen dapat mengerti paling dasar dari suatu organisasi sehingga apa dan bagaimana alur prosedur yang permasalahan yang terjadi dalam realisasi harus dilalui.
SOP dapat menghambat proses pelayanan Dengan UKL.
Dibentuknya UKL menjadi sebuah secara keseluruhan.
Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dalam Pada pelaksanannya SOP yang pelaksanaannya dinas dan UKL selalu dibuat menurut informan telah berdasarkan pertimbangan pada berbagai hal seperti melalui rapat koordinasi yang dilakukan kesederhanaan dan kejelasan alur kerja, setiap bulannya.
Dalam pembagian tugas efisiensi waktu serta kemudahan dalam setiap pegawai, telah dibebankan tugas dan Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 113 Ae 137 masing-masing.
jumlah penduduk dan jumlah layanan yang Adanya tinggi masih perlu penambaham pegawai.
kecendrungan fragmentasi yang dapat Dalam menjadi penghambat dapat diatasi dengan diberikan kewenangan yang cukup dalam adanya komunikasi dan koordinasi yang menjalankan kebijakan namun ketersediaan kontinu dari masing-masing pelaksana fasilitas perlu ditingkatkan terutama pada sehingga gap yang muncul sebagai akibat fragmentasi dapat teratasi.
Sumber daya anggaran pada masa KESIMPULAN UKL Covid-19 keterbatasan, hal ini dikarenakan adanya Berdasarkan hasil penelitian dan perubahan dalam realisasi anggaran.
Dari indikator disposisi, sikap pelaksana telah kebijakan desentralisasi pelayanan publik mendukung kebijakan dengan komitmen pada urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan Dinas pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu setiap Kecamatan, maka dapat disimpulkan Implementasi realisasi insentif bagi pegawai fungsional.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Pada indikator struktur birokrasi, diketahui Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini telah didukung SOP yang terstruktur dan sama Implementasi Pelayanan Kependudukan Administrasi Kabupaten Pesisir disetiap UKL dan adanya fragmentasi Selatan sudah berjalan dengan baik dengan dalam kebijakan disikapi Dinas dan UKL dengan melakukan koordinasi secara rutin Hal tersebut, dapat dilihat dan kontinu.
pada variabel komunikasi kebijakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan REFERENSI