IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER
PADA PRODUK TELUR AYAM RAS
DI KABUPATEN MOJOKERTO
Imania Hadianti1.
Teguh Soedarto2.
Indra Tjahaja Amir3 Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur e-mail: teguhsoedarto@gmail.
ABSTRAK
Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha produk pangan dan non pangan asal hewan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi usaha dan produksi telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto serta menganalisis implementasi dan persepsi peternak ayam petelur terhadap kebijakan sertifikasi nomor kontrol veteriner.
Analisis yang digunakan yaitu analisis biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan analisis deskriptif kualitatif dengan skala likert.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh peternak ayam petelur di Kabupaten Mojokerto belum sempurna dikarenakan hanya satu peternakan yang memiliki sertifikat NKV.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya syarat yang harus dipenuhi sehingga peternak lebih memilih untuk tidak mengurus sertifikasi NKV.
Namun, seiring berjalannya waktu jika konsumen sudah sadar akan dampak positif sertifikat NKV pada produk yang dikonsumsinya tentunya akan mendorong para peternak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal mengurus sertifikasi NKV.
Adanya sertifikat NKV menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan peternak, peningkatan akses pasar dan peningkatan produksi telur berkualitas.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan.
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner dan Produksi Telur Berkualitas PENDAHULUAN Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani.
Kebutuhan masyarakat akan hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin meningkat, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan peranan zatAezat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta meningkatkan memanfaatkan hasil ternak, sehingga masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya kesejahteraan.
Pembangunan peternakan merupakan pembangunan pertanian, terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
Pentingnya peranan ternak dalam mencapai tujuan pembangunan sudah banyak dibahas dan tidak diragukan lagi DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 diberbagai negara.
Sebagai komoditi penghasil protein hewani, ternak memiliki andil penting dalam perbaikan gizi, yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia pada suatu Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat konsumsi protein hewani suatu bangsa mempunyai korelasi yang positif dengan kualitas sumberdaya manusia bangsa Telur sebagai bahan pagan merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki citarasa yang lezat dan bergizi Selain itu telur merupakan bahan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat, karena harga yang relatih murah dan mudah diperoleh.
Telur juga berfungsi dalam aneka ragam pengolahan.
Umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis unggas, seperti ayam, bebek, burung puyuh dan angsa (Astawan, 2004.
Hasyim, 2.
Telur menjadi kebutuhan pokok bagi para konsumen karena dapat digunakan untuk bahan dasar makanan dan mudah diperoleh serta harga yang bisa dijangkau masyarakat.
Saat ini telur ayam ras mampu memenuhi 65% kebutuhan telur nasional sementara sisanya dipasok dari telur ayam kampung, itik dan puyuh.
Telur merupakan salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini telur ayam ras mampu memenuhi 65% kebutuhan telur nasional, sisanya dipasok dari telur ayam kampung, itik dan puyuh.
Produksi telur ayam ras pada 2016 mencapai 1,48 juta ton sementara konsumsi nasional 1,4 juta ton, sehingga neraca telur ayam nasional terjadi surplus 86 ribu ton.
Pada tahun 2018 produksi diprediksi bakal mencapai 1,58 juta ton sementara konsumsi 1,52 juta ton, yang berarti terjadi surplus 55 ribu ton.
Sebagai informasi, konsumsi telur ayam ras sepanjang periode 1987-2017 rata-rata naik 3,57%/tahun.
Pada 1987, konsumsi telur ayam ras hanya 2,55 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 6,53 kg/kapita/tahun (Kementrian Pertanian, 2.
Tabel 1.
Produksi, konsumsi dan neraca telur ayam ras di Indonesia Tahun Prediksi 2020 Prediksi 2021 Produksi 5 juta ton 5 juta ton 6 juta ton 7 juta ton 8 juta ton 8 juta ton Konsumsi Neraca 4 juta ton 86.
1 ribu ton 5 juta ton 65.
7 ribu ton 5 juta ton 54.
8 ribu ton 6 juta ton 76.
1 ribu ton 7 juta ton 98.
9 ribu ton 7 juta ton 124.
2 ribu ton Populasi ayam ras selama periode rata-rata 3,28%/tahun dan dalam lima tahun kedepannya diprediksi naik rata-rata 5,54%.
Sementara produksi telur ayam ras selama lima tahun .
diprediksi akan meningkat rata-rata sebesar 4,87%/tahun sedangkan konsumsi rata-rata akan naik 4,18%/tahun (Kementrian Pertanian, 2.
Dari prediksi diatas dapat dijelaskan bahwa konsumsi telur ayam naik setiap tahunnya.
Sehingga para pelaku usaha peternakan telur ayam ras sangat berperan penting dalam persediaan telur ayam tersebut kepada Sebagai negara agraris.
Indonesia memiliki potensi menjadi produsen pangan Salah satu komoditi yang saat ini terus ditingkatkan eksportasinya adalah komoditi peternakan.
Beberapa komoditi peternakan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa negara melalui Dalam rangka meningkatkan perekonomian negara, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor berbagai komoditi Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementa.
terus meningkatkan standar keamanan pangan Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto pada unit usaha/perusahaan produsen pangan dan non pangan asal hewan ekspor.
Hal ini mengingat dalam eksportasi produk pangan dan non pangan asal hewan, aspek keamanan pangan menjadi persyaratan utama, serta menjadi salah satu daya saing utama dalam perdagangan internasional.
Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan keamanan pangan terhadap ekspor produk pangan dan non pangan asal hewan.
Sertifikasi NKV merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha produk pangan dan non pangan asal hewan.
Keberadaan sertifikat NKV bagi unit usaha produk pangan dan non pangan asal hewan menjadi sangat penting dalam melakukan eksportasi.
Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen.
Hal ini membawa dampak terhadap perubahan pengelolaan bisnis pangan, sejak tanpa pengawasan hingga adanya pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan proses produksi bagi jaminan mutu secara total.
Dalam penyediaan produk pangan asal hewan yang Halal.
Aman.
Utuh, dan Sehat ( HAUS) maka sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner harus memenuhi menerapkan hygine dan sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar jaminan keamanan dan mutu pangan.
Untuk memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi minimal adalah melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner ( NKV ).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.
140/10/2005.
Nomor Kontrol Veteriner ( NKV ) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal Semua usaha terkait pangan asal hewan wajib memiliki NKV diantaranya yaitu Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan (PAH) yang dilakukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Rumah Pemotongan Hewan.
Rumah Pemotongan unggas.
Rumah Pemotongan Babi.
Usaha budidaya unggas petelur.
Pelaku usaha yang megelola unit pendingin susu, .
laku usaha yang mengemas dan melabel telur Pemberian sertifikasi NKV ini mewujudkan jaminan produk ternak yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang diperyaratkan.
Tujuan berikutnya yakni memberikan perlindungan kesehatan dan ketenteraman batin bagi konsumen produk ternak.
Dari sisi pelaku usaha, adanya sertifikat NKV akan meningkatkan daya saing produk ternak domestik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha produk ternak Berdasarkan data Dinas Peternakan Mojokerto di Kabupaten Mojokerto terdapat memproduksi telur ayam ras.
Daerah peternakan ayam tersebut tersebar di Trawas.
Dlanggu.
Kemlagi.
Mojosari.
Gondang.
Kutorejo.
Jatirejo.
Jetis dan Ngoro.
Di dalam data hanya 1 peternakan yang memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner yaitu di PT.
Peternakan Sawo Jaya yang memiliki ayam ras sebanyak 300.
000 ekor ayam dan terbesar di kabupaten Mojokerto.
Peternakan Sawo Jaya memiliki luas lahan 39.
Sehingga digunakan sebagai tempat penelitian yang juga akan menjadi acuan bagi peternakan di Mojokerto yang belum bersertifikasi.
DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 Sedangkan untuk yang belum bersertifikasi tetapi memiliki produksi ayam ras terbesar kedua adalah pada Winfarm di Payungrejo.
Kutorejo.
Pada peternakan tersebut sangat disayangkan karena belum bersertifikasi jika dilihat dari potensi produksi yang besar tentunya untuk memperluas pemasaran produk harus disertai dengan sertifikasi NKV.
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang.
Telur ayam ras merupakan salah satu jenis makanan pokok yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
masyarakat banyak yang mengkonsumsi telur sehingga tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen.
Hal ini membawa dampak terhadap perubahan pengelolaan bisnis pangan, sejak tanpa pengawasan hingga adanya pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan proses produksi bagi jaminan mutu secara total.
Dalam penyediaan produk pangan asal hewan yang Halal.
Aman.
Utuh, dan Sehat ( HAUS) maka sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner harus memenuhi menerapkan hygine dan sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar jaminan keamanan dan mutu pangan.
Penelitian ini persyaratan kelayakan dasar jaminan keamanan dan mutu pangan konsumen pada pangan asal ternak yaitu telur ayam ras.
yang menjadi makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, permintaan terhadap produk telur ayam ras tersertifikasi pun meningkat.
Agar produk telur dari peternakan dapat diterima, maka sertifikasi menjadi salah satu syarat menuju pasar global yang semakin ketat.
Telur ayam ras dari PT.
Peternakan Sawo Jaya dan Winfarm mampu memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku telur bagi industri pangan di dalam negeri maupun tujuan ekspor.
Keberhasilan sertifikasi dapat ditentukan jika tujuannya tercapai yaitu terwujudnya mekanisme kebijakan sertifikasi secara lancar dan implementasi secara baik sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta pihak Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan evaluasi kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau perlu pengambilan keputusan terhadap perubahan kebijakan yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
Seperti yang dipaparkan di dalam latar belakang, bahwa masyarakat banyak yang mengkonsumsi telur sehingga tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan Hal ini membawa dampak terhadap perubahan pengelolaan bisnis pangan, sejak tanpa pengawasan hingga adanya pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan proses produksi bagi jaminan mutu secara total.
KAJIAN PUSTAKA
Konsep Analisis Kebijakan Publik Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik.
Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.
Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras.
Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto penyusunan dan paket kebijakan.
Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut.
Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah.
Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasilhasil penelitian.
Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam kebijakan publik.
Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian.
Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik.
Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien.
Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama.
Keempat, klien analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik .
emerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan .
nterest group.
atas kebijakan pemerintah tersebut.
Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik.
Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik.
Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien .
lient oriente.
Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna.
Hal ini berarti analisis kebijakan haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien".
Pelaksanaan penerapan suatu kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu.
Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilkukan secara sungguhsungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi & Warjio, 2015.
Haerul.
Akib, & Hamdan, 2.
Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak.
Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijalan tersebut (Rohman, 2.
Analisa kebijakan perlu dilakukan, tertutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya.
Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.
Implementasi Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Menurut Kamus Webster dalam Wahab .
AuKonsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.
Dalam kamus besar webster, to implement .
berati to provide the means for carrying out .
enyediakan sarana untuk melaksanakan sesuat.
dan to give practical effect to .
ntuk menimbulkan DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 dampak/akibat terhadap sesuat.
Ay.
Menurut Howlett.
Michael and M.
Ramesh.
Auimplementasi kebijakan .
olicy implementatio.
, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasilAy.
Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undangundang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Edwards.
George C.
adalah dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : .
komunikasi, .
sumber daya,.
disposisi, .
dan struktur birokrasi.
Edwards juga mengatakan bahwa keempat variabel tersebut dapat menunjang suatu keberhasilan dari implemnentasi kebijakan.
Komunikasi.
Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.
Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran .
arget grou.
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Sumberdaya.
Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.
Disposisi.
Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.
Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
Struktur Organisasi, menunjukkan secara umum kegiatankegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.
Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang Kerangka Pemikiran Kebijakan sertifikasi NKV dibuat oleh pemerintah dikarenakan beberapa penyebab yaitu semakin meningkatnya konsumsi dan produksi produk asal hewan setiap tahunnya.
Dalam beberapa kasus masih ditemukan cemaran mikroba, residu antibiotik dan zat pengawet berbahaya didalam produk hewan sehingga orang yang mengkonsumsi produk tersebut dikhawatirkan dapat terjangkit Produk asal hewan bersifat mudah rusak dan berkadar protein tinggi sehingga berpotensi berbahaya.
Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto Keberhasilan ditentukan jika tujuannya tercapai yaitu sertifikasi secara lancar dan implementasi secara baik sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta pihak terkait.
Sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan evaluasi kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau perlu pengambilan keputusan terhadap perubahan kebijakan yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
METODE PENELITIAN
Metode Pengambilan Sampel Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kombinasi.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono.
Sampel penelitian ini ditentukan dengan sengaja atau purposive sampling yaitu responden yang menjadi pemangku kepentingan yang memahami sertifikasi nomor kontrol veteriner dan operasional usaha ternak ayam ras di lokasi penelitian.
Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling dengan adalah informan kunci .
ey informa.
yang mempunyai wewenang dan tugas dalam pelaksanaan sertifikasi nomor kontrol Responden tersebut yaitu:
Peternak Ayam Petelur bersertifikasi NKV Peternakan ayam petelur yang memiliki sertifikat NKV yaitu PT.
Peternakan Sawo Jaya.
PT.
Peternakan Sawo Jaya adalah satu satunya peternakan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki sertifikat NKV sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi pada penelitian ini.
Peternak Ayam Petelur yang tidak bersertifikasi NKV Peternakan ayam petelur yang tidak memiliki sertifikat NKV yaitu peternakan Winfarm.
Peternakan Winfarm memliki 000 ekor ayam sehingga Winfarm adalah peternakan dengan skala produksi terbesar kedua setelah PT.
Peternakan Sawo jaya.
Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto Informan kunci yang dituju yaitu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto pengimplementasian kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto.
Metode Analisis Data Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif Data yang diperoleh dari responden melalui wawancara dengan ditabulasikan untuk memudahkan dalam Sesuai dengan tujuan penelitian maka masing - masing analisis data sebagai Untuk mencapai tujuan pertama digunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis usahatani.
Untuk mengidentifikasi usaha ternak ayam ras petelur maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan berdasarkan SWOT (Strength.
Weakness.
Opportunities.
Threat.
kelemahan, peluang dan ancaman bisnis telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto.
Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis telur ayam dilakukan dengan cara melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan kunci.
Setelah dihasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis telur ayam maka akan diberikan saran agar usaha tersebut akan berkembang dan maju.
Untuk mencapai tujuan kedua dan DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 kualitatif dengan pembobotan skala likert.
Skala mengidentifikasi persepsi, sikap atau pendapat seseorang terhadap kejadian atau gejala sosial.
Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi indikator yang dapat (Riduwan.
Analisis pembobotan atau skoring digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi atau pandangan peternak ayam ras petelur di kabupaten mojokerto dalam implementasi sertifikasi NKV produk telur ayam ras.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Sertifikasi NKV Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan persyaratan konsumen.
Hal ini membawa dampak terhadap perubahan pengelolaan bisnis pangan, sejak tanpa pengawasan hingga adanya pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan produk akhir, bahkan pengawasan proses produksi bagi jaminan mutu secara total.
Dalam penyediaan produk pangan asal hewan yang Halal.
Aman.
Utuh, dan Sehat ( HAUS) maka sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner harus memenuhi menerapkan hygine dan sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar jaminan keamanan dan mutu pangan.
Untuk memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi minimaladalah melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veterier ( NKV ).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.
140/10/2005.
Nomor Kontrol Veteriner ( NKV ) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal Persyaratan Sertifikat NKV Untuk memperoleh NKV, setiap pelaku administrasi dan persyaratan teknis.
Persyaratan administrasi Memiliki KTP / Akte Pendirian C Memiliki surat keterangan domisili Memiliki SIUP Memiliki surat Izin HO .
zin ganggua.
C Dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas Peternakan Kab / kota ybs.
Persyaratan teknis Memiliki dokumen UKL / UPL, yang C khusus doipersyaratkan bagi unit usaha RPH.
RPU.
RPB.
Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan.
Memiliki sarana dan prasarana usaha yang memenuhi persyaratan hygine C Memiliki tenaga kerja teknis atau penanggung jawab tennis yang mempunyai keahlihan / ketrampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veterier ( Kesmave.
Menerapkan proses penanganan dan C atau pengolahan yang higenis.
Menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik ( Good Farming Practices ) Kendala implementasi sertifikasi NKV Upaya Pemerintah dalam rangka penjaminan keamanan pangan asal hewan yang beredar, sudah seharusnya mendapat sambutan dari semua pihak akan tujuan menciptakan ketentraman batin masyarakat dapat terwujud.
Provokasi dan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna jasa, sangat penting artinya untuk mendorong pelaku usaha memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi kelayakan dasar unit Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto usahanya agar dapat menyediakan bproduk dengan kualitas yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat.
Kebijakan sertifikasi NKV seharusnya menjadi sarana bagi pengusaha ayam petelur untuk mengembangkan usahanya.
Akan tetapi dapat dilihat dari data Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto hanya 1 peternakan yang sudah bersertifikasi.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya syarat yang harus dipenuhi sehingga peternak lebih memilih untuk tidak mengurus sertifikasi NKV.
Namun, seiring berjalannya waktu jika konsumen sudah sadar akan dampak positif sertifikat NKV pada produk yang dikonsumsinya tentunya akan mendorong sertifikasi NKV.
Manfaat sertifikasi NKV
Manfaat dari kebijakan sertifikasi
NKV
meningkatkan kualitas produk telur melalui pelaksanaan produksi telur ayam tersebut.
Pelaksanaan tersebut meliputi lingkungan, bahan baku, obat obatan, sumberdaya manusia dan peralatan lainnya yang harus Jika bibit,kandang, pakan, vitamin, vaksin, obat obatan dan kesehatan ayam terjaga maka produk telur yang dihasilkan akan terjamin mutu dan Sehingga konsumen dapat terjamin kesehatan tubuhnya apabila mempunyai label NKV.
Adapun manfaat sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi pelaku usaha pangan asal hewan adalah sebagai berikut :
Meningkatkan masyarakat kepada pelaku usaha, karena ada jaminan Pemerintah bahwa unit tersebut telah layak dan dapat Memberikan Nilai Tambah dan meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas karena memperoleh produk dengan kualitas yang baik dan mendapatkan Strategi menghadapi persaingan di era pasar bebas Terbina hubungan yang baik dengan Instansi Meningkatkan peluang pengembangan Meningkatkan profit yang menjadi salah satu tujuan penting pelaku usaha dalam mendirikan unit usaha.
Implementasi Kebijakan menurut Edwards.
George C.
adalah dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : .
komunikasi, .
sumber daya, .
disposisi, .
dan struktur birokrasi.
Edwards juga mengatakan bahwa keempat variabel tersebut dapat menunjang suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan.
Dalam kuisioner implementasi sertifikasi NKV pada telur ayam ras diberikan kepada 3 informan kunci yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto.
PT.
Peternakan Sawo Jaya dan Winfarm.
Komunikasi Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.
Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran .
arget grou.
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan (Edwards.
George C.
i, 1.
Data primer mengenai komunikasi dibagi dalam 3 kriteria yaitu kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2.
Variabel Komunikasi Nilai Kriteria Hasil Jawaban Sosialisasi yang Sangat Setuju baik akan yang baik Adanya kejelasan informasi yang Sangat Setuju diterima oleh sehingga tidak Adanya sosialisasi yang Sangat Setuju diberikan dalam kebijakan secara Sumber :
(April,2.
Hasil Pengolahan Data Berdasarkan disimpulkan bahwa komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto mendapatkan hasil sangat setuju dengan presentase 100%.
Hal tersebut dikarenakan proses sosialisasi sudah informasi yang didapat peternak sudah jelas.
Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Heru dari Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto.
Au.
komunikasi dijalankan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan mengadakan seminar mengenai kebijakan nomor kontrol veteriner setiap tahunnya dan mengundang para peternak.
Lalu setiap bulannya sosialisasi dilakukan lagi secara intensif oleh Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto ke peternakan dan perusahaan yang diharuskan memiliki sertifikat NKV.
Sosialisasi pemahaman tata cara mendapatkan sertifikasi NKV yang diatur pada Permentan No.
381/Kpts/OT.
140/10/2005
sertifikasi NKV.
Ay (Wawancara, 11 April Untuk mengetahui kewajiban setiap pelaku usaha yang harus memiliki sertifikasi NKV beserta sanksi dan keamanan pangan bagi konsumen dapat dilihat pada Undangundang No.
18/2009 tentang peternakan dan No.
28/2004
keamanan, mutu dan gizi pangan serta PP No.
95/2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
PT.
Peternakan Sawo Jaya selaku peternakan yang memiliki sertifikat NKV beranggapan bahwa komunikasi sudah berjalan baik.
Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Anang dari PT.
Peternakan Sawo Jaya.
Au.
Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto selalu kesini setiap bulannya untuk memberi informasi tentang NKV dan memantau Ay (Wawancara,15 April 2.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmadi dari Winfarm tentang komunikasi dalam implementasi sertiikasi NKV.
Au.
iya betul Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto kesini setiap bulannya untuk memberi informasi tentang NKV.
Ay (Wawancara,16 April 2.
Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto Dengan kedua pernyataan dari peternak tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dari Dinas Peternakan sudah dilaksanakan dalam hal komunikasi sehingga komunikasi berjalan dengan baik.
Sumberdaya Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda.
Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan implementasi tidak akan berjalan efektif dan Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat (Edwards.
George C.
i, 1.
Data primer mengenai sumberdaya dibagi dalam 2 kriteria yaitu kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam Tabel 3.
Variabel Sumberdaya Nilai Kriteria 1 Kompetensi pemateri baik 2 Adanya bantuan financial dari Hasil Jawaban Sangat Setuju Tidak Setuju Sumber :
(April,2.
Pengolahan Data Hasil Berdasarkan disimpulkan bahwa sumberdaya dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto mendapatkan hasil pada kriteria 1 sangat setuju dengan presentase 80%.
Hal implementor atau pemateri sudah baik.
Menurut Dinas Kabupaten Mojokerto, pemateri yang melakukan sosialisasi sudah menyampaikan seluruh informasi sesuai dengan standard operasional procedure yang ada di buku panduan audit penerapan sanitasi pada unit usaha produk hewan.
Didalam buku tersebut terdapat informasi secara jelas mengenari sertiikasi nomor kontrol veteriner produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto.
Buku tersebut digunakan oleh para auditor untuk acuan penilaian dan tata pelaksanaan sertifikasi.
Buku tersebut berisikan SOP audit sanitasi pada produk hewan seperti daftar penilaian dan beberapa hal yang harus dilengkapi untuk mendapat tingkatan level sertifikasi NKV.
Selain buku panduan juga terdapat brosur sebagai bantuan informasi singkat.
Pada kriteria 2 terdapat hasil jawaban 40 % tidak setuju dikarenakan tidak adanya bantuan secara finansial dari pembuat kebijakan terhadap implementor kebijakan.
Berikut adalah pernyataan dari Bapak Anang dari PT.
Peternakan Sawo Jaya sebagai pihak yang memiliki sertifikat NKV.
Au.
ada biaya pengeluaran setiap 6 bulan sekali untuk tes kesehatan hewan dan tes lainnya untuk pemenuhan kebutuhan penilaian sertifikasi NKV.
Ay (Wawancara, 15 April 2.
Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi dari Winfarm.
Au.
setahu saya tidak ada bantuan finansial jika dapat sertifikasi NKV.
Ay (Wawancara, 16 April 2.
Dengan kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya peternak ayam petelur tidak akan mendapatkan bantuan finansial dari pihak pembuat kebijakan.
Disposisi Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien (Edwards.
George C.
i, 1.
Wahab .
, menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Data primer mengenai komunikasi dibagi dalam 3 kriteria yaitu kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam tabel 4.
Tabel 4.
Variabel Disposisi Nilai Kriteria Hasil Jawaban Berkomitmen Sangat Setuju menjaga keamanan Sangat Setuju Keterbukaan terhadap proses produksi telur Sangat Setuju Bersikap demokratis dalam Sumber : Hasil Pengolahan Data (April,2.
Berdasarkan pengimplementasian kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto mendapatkan hasil sangat setuju dengan presentase 100%.
Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Anang dari PT.
Peternakan Sawo Jaya Au.
sebagai perusahaan penghasil telur ayam ras yang memiliki sertifikasi, perusahaan sudah berkomitmen menjaga higiene sanitasi produk telur yang dijual bagi konsumen.
Ay(Wawancara, 22 April Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen, keterbukaan dan demokratis adalah sikap yang penting yang harus Struktur Birokrasi Organisasi, sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.
Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting.
Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi .
tandard procedures/SOP).
Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks.
Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Edwards.
George C.
i, 1.
Data primer mengenai komunikasi dibagi dalam 5 kriteria yaitu kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam tabel 5.
Tabel 5.
Variabel Struktur Birokrasi Nilai Kriteria Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang Pelembagaan Hasil Jawaban Sangat Setuju Sangat Setuju Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi jelas Sangat Setuju Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto Jaringan informasi Setuju yang dapat digunakan untuk Hubungan antara satu satuan kerja Sangat Setuju dengan berbagai satuan kerja yang lain baik Sumber :
(April,2.
Hasil Pengolahan 73,33 Data Berdasarkan disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto mendapatkan hasil 4 kriteria sangat setuju dan 1 kriteria setuju.
Berikut adalah pernyataan Bapak Anang dari PT.
Peternakan Sawo Jaya Au.
dalam struktur organisasi di perusahaan kami, semua sudah berdasaekan tugas yang Ay(Wawancara, 22 April 2.
Pernyataan serupa diberikan oleh Bapak Ahmadi dari Winfarm Au.
struktur birokrasi yang ada di peternakan sudah terstruktur dan sesuai Ay(Wawancara,25 April 2.
Sehingga informan berpendapat bahwa struktur birokrasi yang baik akan membantu implementasi yang baik pula.
Persepsi Peternak Terhadap Sertifikasi NKV Produk Telur Ayam Ras Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Diukur dengan melihat aspek ekonomi dan Sedangkan kelembagaan meliputi keberadaan efisiensi sertifikasi, dukungan pemerintah daerah (Pemd.
dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan NKV, peningkatan pemahaman tentang NKV dan koordinasi antar stakeholder.
Dalam kuisioner persepsi peternak telur ayam ras terhadap sertifikasi NKV diberikan kepada 2 informan kunci yaitu PT.
Peternakan Sawo Jaya dan Winfarm.
Persepsi Peternak Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Aspek ekonomi meliputi ada jaminan peningkatan harga output, pengurangan sertifikasi, dan peningkatan akses pasar.
Biaya penilikan yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak jika melengkapi persyaratan sertifikasi NKV.
Sedangkan biaya sertifikasi adalah biaya yang diterima oleh pihak yang memiliki sertifikasi tersebut.
Peningkatan akses pasar yang dimaksud adalah perluasan saluran Data primer mengenai persepsi peternak dalam aspek ekonomi kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam table 6.
Tabel 6.
Persepsi Peternak Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Nilai Kriteria 1 Adanya jaminan peningkatan harga 2 Adanya pengurangan biaya 3 Adanya pengurangan biaya 4 Adanya peningkatan akses Hasil Jawaban Sangat Setuju Sangat setuju Netral Setuju Sumber :
(April,2.
Pengolahan Data Hasil Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 bahwa aspek ekonomi dalam persepsi peternak terhadap sertifikasi nkv produk telur ayam ras mendapatkan hasil sebagai Pada peningkatan harga output, 2 informan sangat setuju dengan presentase 100%.
Dengan adanya sertifikasi NKV tentunya harga telur ayam yang bersertifikat memiliki harga yang lebih tinggi dari telur ayam yang tidak Hal tersebut berdampak pada naik turunnya harga standar di penjual telur Pada kriteria adanya pengurangan biaya penilikan, para peternak sangat setuju dengan presentase 100%.
Kedua informan sangat setuju jika diadakan pengurangan biaya untuk melengkapi yang menjadi kriteria penilaian sertifikasi.
Pada kriteria adanya pengurangan biaya sertifikasi, para peternak tidak berkomentar sehingga jawaban netral dengan presentase 60%.
Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tambahan finansial di kebijakan sertifikasi NKV.
Pada kriteria peningkatan akses pasar, para peternak memiliki 2 pilihan jawaban dengan rata rata setuju dengan presentase 70%.
Berikut adalah pernyataan dari Bapak Anang dari PT.
Peternakan Sawo Jaya.
Au.
setelah mendapat sertifikat NKV produk telur dapat dijual diberbagai wilayah sesuai dengan level sertifikasinya.
Bahkan bisa ekspor juga.
Ay Pernyataan dari Bapak Ahmadi dari peternakan Winfarm adalah sebagai berikut.
Au.
saya setuju dengan pernyataan adanya peningkatan akses pasar tetapi sertifikasi NKV hanya berlaku untuk pengusaha ayam petelur yang memiliki skala usaha besar Jadi peternakan Winfarm tidak perlu sertifikasi NKV karena skala usaha kami belum besar jadi tidak perlu peningkatan akses pasar.
Ay Sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi mengenai peningkatan akses pasar dalam sertfikasi NKV.
Hal tersebut tentunya harus diperbaiki agar manfaat dari sertifikasi NKV lebih terlihat.
Persepsi Peternak Ditinjau Dari Aspek Kelembagaan Aspek keberadaan efisiensi sertifikasi, dukungan pemerintah daerah (Pemd.
dalam proses kelengkapan NKV, peningkatan pemahaman tentang NKV dan koordinasi antar Data primer mengenai persepsi kemudian diolah dan disajikan agar mudah dipahami dapat dilihat dalam table 7.
Tabel 7.
Persepsi Peternak Ditinjau Dari Aspek Kelembagaan Nilai Kriteria Hasil Jawaban Keberadaan Tidak Setuju efisiensi sertifikasi Dukungan pemerintah daerah Sangat Setuju (Pemd.
untuk mendukung kelengkapan NKV Peningkatan Sangat Setuju tentang NKV kepada peternak Koordinasi Sangat Setuju Sumber : Hasil Pengolahan Data (April,2.
Berdasarkan disimpulkan bahwa aspek kelembagaan dalam persepsi peternak terhadap sertifikasi nkv produk telur ayam ras mendapatkan hasil sebagai berikut :
Pada efisiensi sertifikasi hasil dari jawaban kedua peternak yaitu tidak setuju.
Berikut adalah Imania Hadianti.
Teguh Soedarto.
Indra Tjahaja Amir: Implementasi Kebijakan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Telur Ayam Ras di Kabupaten Mojokerto pernyataan Bapak Ahmadi dari peternakan Winfarm.
Au.
sertifikasi NKV tersebut tidak efisien karena hanya menguntungkan peternak dengan skala besar.
Ay Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi peternak ayam petelur keberadaan sertifikasi NKV di Kabupaten Mojokerto kurang efisien dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat dan masih banyak peternak yang belum melaksanakan Dalam kriteria dukungan pemda dalam proses perizinan untuk kelengkapan NKV, para peternak setuju pemda sangat membantu dengan mengdakan sosialisasi setiap bulannya, mengadakan pengarahan dan pengecekan terhadap syarat NKV.
Pada pemahaman tentang NKV kepada peternak mendapat hasil sangat setuju.
Kedua NKV ditingkatkan agar semakin banyak peternak Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras tersebut.
Pada kriteria koordinasi antara stakeholder .
eternak Ae pemerinta.
mendapatkan hasil sangat setuju.
Kedua informan setuju bahwa koordinasi yang komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi sertifikasi NKV tersebut.
PENUTUP
Kesimpulan Hasil analisa deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa kekuatan usaha ayam ras petelur yaitu tersedianya sarana produksi, teknologi yang mudah dikuasai, akses pasar luas dan sumberdaya lahan yang mendukung.
Kelemahan usaha yam ras petelur yaitu adanya risiko ketidakpastian dari aspek teknis dan finansial, sifat, adanya permintaan konsumen fluktuatif, dan sifat produk telur perishable sehingga harus cepat Peluang usaha ayam ras petelur yaitu dukungan pemerintah memiliki andil besar, selera konsumen penyuka telur ayam ras semakin meningkat bahkan diwaktu tertentu permintaannya sangat tinggi dan kebutuhan telur sebagai bahan baku meningkat.
Ancaman usaha ayam ras petelur yaitu kondisi keamanan dalam negeri yang masih rawan dan ancaman perdagangan bebas.
Perbandingan menunjukkan bahwa biaya produksi, penerimaan dan pendapatan peternakan bersertifikasi NKV lebih tinggi dari yang tidak bersertifikasi.
Implementasi kebijakan sertifikasi NKV terhadap produk telur ayam ras sudah dilaksanakan dengan baik tetapi perlu dilakukan beberapa perbaikan.
Komunikasi dilaksanakan dengan baik.
Sumberdaya manusia dan metode sudah tercukupi sedangkan sumberdaya finansial tidak Disposisi implementor sudah baik yaitu memiliki komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
Struktur birokrasi sudah tertata dengan baik.
Persepsi peternak yang memiliki sertifikasi dan yang tidak bersertifikasi terhadap kebijakan sertifikasi NKV produk telur ayam ras yaitu dalam aspek ekonomi tidak terdapat pengurangan biaya sertifikasi NKV, terdapat jaminan peningkatan harga output, pengurangan biaya penilikan dan peningkatan akses pasar.
Sedangkan pada aspek kelembagaan terdapat dukungan dari Pemda sertifikasi NKV, terdapat peningkatan DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA Volume 10 .
April 2020 pemahaman sertifikasi NKV, terdapat keberadaan sertifikasi NKV kurang efisien karena hanya menguntungkan peternak yang mempunyai produksi telur skala besar.
Saran Bagi meningkatkan pemahaman akan sertifikasi NKV untuk mengetahui kewajiban dan sanksi yang diberikan apabila tidak mengimplementasikan kebijakan sertifikasi NKV.
Sedangkan bagi peternak yang sudah bersertifikasi disarankan untuk terus meningkatkan level sertifikasinya agar dapat menambah keuntungan produksi telur ayam ras dengan menembus pasar bebas dan menjadikan contoh bagi peternak lain untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi NKv produk telur ayam ras di Kabupaten Mojokerto Bagi Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto peternakan ayam yang belum bersertifikasi di Kabupaten Mojokerto dengan tujuan menciptakan produk berkualitas yang ASUH (Aman.
Sehat.
Utuh dan Hala.
untuk menembus pasar bebas.
Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Mojokerto peningkatan kesadaran peternak ayam petelur di Kabupaten Mojokerto dengan mengsosialisasikan manfaat secara ekonomi apabila mempunyai sertifikat NKV.
Manfaat secara ekonomi dapat didasarkan pada posisi nilai jual produk telur ayam ras yang akan lebih meningkat apabila memiliki sertifikat NKV.
Kondisi persebaran pemasaran produk juga akan lebih luas bahkan dapat menembus pasar internasional sehingga dapat menguntungkan bagi pelaku usaha juga negara.
DAFTAR PUSTAKA