YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
NAMA SAMARAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tomy Michael Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Naskah diterima: 12 Agustus 2018, disetujui: 12 Oktober 2.
Abstract In the consideration of the philosophical foundation of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, it is stated that developing national civilization through the development and utilization of science, information and / or entertainment through books containing Indonesian national values and identity is an effort to promote prosperity.
general and intellectual life of the nation as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
But in Article 3 letter g of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, justice is only interpreted as carrying out a bookkeeping system to realize equal opportunities for all levels of society in accessing quality and inexpensive books.
Of course justice will be biased when the phrase "pseudonym" is declared by the government.
This is contrary to the application for the International Standard Book Number and copyright request with the type of book created by the Ministry of Law and Human Rights.
When a pseudonym has been declared, a solution must be taken, namely to conduct a judicial review to the Constitutional Court to cancel the phrase "pseudonym".
This is very important so that conflicts of norms do not emerge with other laws and regulations.
Keywords: pseudonym, legal justice.
ASBI.
Abstrak Dalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tetapi di dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, keadilan hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang bermutu dan murah.
Tentu saja keadilan akan menjadi bias pada saat frasa Aunama samaranAy dinormakan oleh pemerintah.
Hal ini bertentangan dengan permohonan Angka Standar Buku Internasional dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan frasa Aunama samaranAy.
Hal ini sangat penting agar tidak muncul konflik norma dengan peraturan perundang-undangan Kata kunci: nama samaran, keadilan hukum.
ASBI.
guna mendorong masyarakat berperan dalam PENDAHULUAN alam Konsiderans landasan filo- tingkat global.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Kesempurnaan bertentangan dengan Pasal 14 UU No.
tentang Sistem Perbukuan (UU No.
yang termaktub bahwa penulis berkewajiban:
peradaban a.
Mencantumkan (Penulis pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, sedikit akibat hukum dari penggunaan nama dan/atau hiburan melalui buku yang memuat samaran dalam UU No.
3-2017 karena nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia dalam tulisan ini lebih berfokus terhadap merupakan upaya memajukan kesejahteraan korelasi penggunaan frasa Aunama samaranAy umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Nomor Undang-Undang Pembentukan Dasar Negara Republik Tahun Peraturan Perundang- Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun Undangan (UU No.
) pada naskah Ketika pondasi suatu bangsa maka UU No.
3-2017 ini b.
Mempertanggungjawabkan sebetulnya dapat menjadi cerminan pelaksana- an bagaimana buku dapat menjadikan bangsa Nama Indonesia menuju ke arah yang lebih tinggi intelektual diartikan sebagai:
lagi dari bangsa Sementara di A flexible approach may also help the landasan sosiologisnya termaktub bahwa buku resolution of disputes among co-owners.
The sebagai salah satu sarana membangun dan partiesAo presumed common intention at the time they started collaborating is usually a Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus sound guide, at least where their intent is not YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
against any public policy.
For example, one coauthors.
If, however, the group credo runs would usually expect joint authors of academic closer to the Three MusketeersAo Ai Auone for all research to intend early publication of their and all for oneAy Ai the result would be data and conclusions.
If one co-author different.
Conceivably, all, or at least a might majority, of the group would have to concur in reasonably expect that her name be removed the exploitation of the plan.
(World Intellectual and an appropriate disclaimer be entered on Property Organization, 2.
the paper.
Neither co-author would intend that Didalam ilmu hukum, nama samaran the other could prevent publication altogether, dapat nor would such a ban be consistent with the menegakkan UU No.
Mengacu pada public interest in having early access to the pemikiran John Rawls dalam Chapter IV Equal fruits of academic research.
A court could Liberty bukunya berjudul A Theory Of Justice therefore allow publication of the work by one bahwa prinsip kebebasan yang sama, ketika co-author with appropriate disclaimers, even diterapkan pada prosedur politik didefinisikan over the later objection of another co-author.
oleh konstitusi.
Prinsip kebebasan sama ini By contrast, a jointly authored confidential mengharuskan semua warga negara memiliki document that was meant to be used for one hak yang sama untuk mengambil bagian dalam purpose should not usually be published or suatu konstitusi.
Keadilan sebagai keadilan exploited for a different one.
All the co-authors dimulai dengan gagasan bahwa di mana may agree to remove the ban from themselves prinsip-prinsip umum diperlukan dan untuk or from other confidants, but unanimity may keuntungan not always be necessary.
Suppose management Situasi kesetaraan yang sesuai dimana setiap orang employees co-author a 118 corporate buy-out cukup terwakili.
Penggunaan pemikiran John Despite the initial collaboration, the Rawls lebih mengarah pada keadilan apakah group credo may be Auevery man for himself yang dikehendaki dalam UU No.
3-2017?
and Devil take the hindmost.
Ay Consistently II.
KAJIAN TEORI
with that ethos, any co-author may exploit the 1.
plan to her own advantage without the consent Keadilan Hukum Dalam UU No.
Seperti sebelumnya.
UU No.
of any other, let alone a majority, of her menimbulkan permasalahan dalam hal hukum
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
terutama keadilan hukum.
Di banyak negara, ekspresi, serta kebebasan beragama .
ntitas keadilan hukum adalah hal yang tidak bisa agama adalah hal yang dipisahkan dengan dideskripsikan dengan baik.
Keadilan hukum negara dapat ditelaah dalam berbagai sudut keilmuan.
Sedangkan prinsip kedua disebut dengan Adil menurut ilmu hukum maka belum tentu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan adil menurut ilmu matematika atau ilmu Prinsip perbedaan berangkat dari John Rawls mengatakan bahwa prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan keadilan itu adalah keadilan itu sendiri.
John melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang Rawls menjelaskan bahwa keadilan utama menguntungkan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi asali sehingga menimbul- Ketika kan dua prinsip keadilan utama.
Kesatu, setiap memperoleh suatu keuntungan maka dikatakan atas adil.
Sementara kebebasan yang paling hakiki dan kebebasan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya yang hakiki memiliki kecocokan dengan prinsip kualitas kemampuan semata, namun kebebasan milik orang lain yang sejenis.
Hal juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kedua yaitu dinamisnya status sosial dan kualitas tersebut.
Sehingga dengan kata lain.
Dinamisnya ini yaitu ada ketidaksamaan pengaturan atau pengontrolan sehingga setiap perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan subjek hukum dalam hal ii orang, dapat kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai Jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang adil berdasarkan perspektif John Rawls.
harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan Selain dimana adanya persamaan kesempatan yang persamaan atas hak dan kewajiban dasar.
Prinsip pertama tersebut dikenal dengan sementara pada prinsip kedua berpijak dari prinsip kebebasan yang sama.
Prinsip ini dapat hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan dikatgeorikan sebagai kemerdekaan berpolitik ekonomi yang kemudian dalam mencapai .
etiap orang bebas menggunakan dirinya nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika .
etiap orang bebas memberikan pendapatnya khususnya terhadap kelompok masyarakat dalam berbagai medi.
dan mengemukakan yang kurang beruntung.
Dalam kaitannya YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
dengan prinsip-prinsip tersebut, meneguhkan Padahal konstitusi dapat berupa peraturan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip perundang-undangan lainnya seperti peraturan satu dengan lainnya saling berhadapan.
Jika daerah, peraturan gubenur, peraturan walikota prinsip-prinsip tersebut menimbulkan konflik hingga peraturan yang sifatnya dalam ruang maka prinsip yang dahulu harus diletakkan di lingkup terbatas seperti peraturan suatu kosatas prinsip lainnya.
Secara lugas, kebebasan kosan atau peraturan dalam suatu perusahaan.
akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi Menjadi dan kemudian harus diikuti dengan adanya keadilan hukum milik John Rawls dikaitkan jaminan kesempatan yang sama bagi setiap dengan Pasal 14 UU No.
Ketika orang untuk menduduki jabatan atau posisi seorang penulis berkewajiban mencantumkan Di akhri argumennya.
John Rawls nama asli atau nama samaran pada naskah mengatakan bahwa adanya dikotomi dalam buku maka hakikat kewajiban merupakan hak dan kewajiban subjek hukum dapat Pemahaman terbesar bagi subjek hukum yang tidak memiliki keberutnungan.
perbedaan terhadap hak.
Kewajiban dalam suatu undang-undang Pemikiran John Rawls sebetulnya lebih dalah keharusan yang harus dipatuhi dan mengarah pada utilitarianisme.
Ketika ada memiliki akibat hukum, sedangkan hak adalah utilitarianisme maka penulis mengkaitkannya suatu pilihan hukum yang memiliki akibat dengan pemikirannya dalam tulisan ini karena hukum secara ganda.
Berikut pasal-pasal buku adalah ajang kebahagiaan bagi para dalam UU No.
3-2017 yang mengatur hak dan Didalam pemahaman demikian, bahwa kewajiban pihak-pihak menentukan keadilan adalah hak setiap warga perbukuan.
Pasal 15.
Penerjemah berhak:
negara sesuai konstitusi.
Penulis lebih memilih menggunakan nomenklatur UUD NRI Tahun Terjemahannya.
nomenklatur b.
mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada Hal ini sangat penting karena pembisan konstitusi terjadi dimana selalu diidentikkan dengan UUD NRI Tahun 1945.
pihak lain.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
memperoleh data dan informasi tiras Buku b.
mencantumkan nama asli pada Buku.
dan penjualan Buku secara periodik dari c.
mempertanggungjawabkan hasil Penerbit.
Sadurannya.
dan Pasal 19 naskah Editor berhak:
Terjemahannya.
membentuk organisasi profesi.
Pasal 16 mendapatkan imbalan atas naskah Penerjemah berkewajiban:
memiliki izin dari pemegang hak cipta atau Pasal 20 ahli waris pemegang hak cipta naskah asli.
mencantumkan nama asli pada Buku.
Editor berkewajiban:
mencantumkan nama asli pada Buku.
naskah b.
mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.
Pasal 17 Pasal 21 Penyadur berhak:
Desainer berhak:
memiliki hak cipta atas naskah hasil a.
membentuk organisasi profesi.
Sadurannya.
mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.
mengalihkan hak cipta Saduran kepada Pasal 22 pihak lain.
memperoleh data dan informasi tiras Buku Desainer berkewajiban:
mencantumkan nama asli pada Buku.
dan penjualan Buku secara periodik dari b.
mempertanggungiawabkan desain Bukunya.
Penerbit.
membentuk organisasi profesi.
Pasal 23 Ilustrator berhak:
mendapatkan imbalan atas naskah hasil a.
membentuk organisasi profesi.
Sadurannya.
mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.
Pasal 18 Pasal 24 Penyadur berkewajiban:
Ilustrator berkewajiban:
memiliki izin dari pemegang hak cipta atau a.
mencantumkan nama asli pada Buku.
ahli waris pemegang hak cipta naskah asli.
mempertanggungjawabkan Ilustrasinya YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Pasal 25 dengan Peraturan Pemerintah.
Pencetak berhak:
Pasal 28 mendapatkan akses dan pembinaan dalam Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:
memiliki izin usaha.
membentuk himpunan organisasi usaha.
menjaga kerahasiaan dan melindungi mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Naskah Buku yang didigitalkan.
Pencetakan.
menerapkan manajemen hak digital.
Ketentuan mengenai akses dan pembinaan Pasal 29 sebagaimana dimaksud pada ayat .
huruf a .
Penerbit berhak:
mendapatkan akses dan pembinaan dalam dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 26 membentuk himpunan organisasi usaha.
Pencetak berkewajiban:
Ketentuan mengenai akses dan pernbinaan memiliki izin usaha percetakan.
sebagaimana dimaksud pada ayat .
huruf a melindungi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Naskah Buku yang dicetak.
Pasal 30 mencetak Buku dengan tiras berdasarkan Penerbit berkewajiban:
kesepakatan dengan Penerbit.
Pasal 27 memiliki izin usaha penerbitan.
memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku .
Pengembang Buku Elektronik berhak:
yang diterbitkan kepada pemegang hak mendapatkan akses dan pembinaan dalam membentuk himpunan organisasi usaha dan/ atau organisasi profesi.
memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta.
mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan d.
mencantumkan harga pada belakang kover pengembangan buku elektronik.
Buku.
Ketentuan mengenai akses dan pembinaan e.
mencantumkan peruntukan Buku sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat .
huruf a dengan jenjang usia pembaca.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
mencantumkan angka standar buku alphabetically, may draw attention to authors with lower average surnames Third, the Social Pasal 32 Science Citation Index in book form lists Pemilik Toko Buku berhak:
works according to first authors only, creating mendapatkan kemudahan akses dan potential biases in citation counts favoring pembinaan dalam berusaha.
authors with lower initials.
While the online membentuk himpunan organisasi usaha.
version of the citation index corrects for this by Pasal 33 accounting for all authors of the referenced Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan work, this is so only for published work in data dan informasi penjualan Buku yang journals covered by the citation index.
For akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.
other types of research, such as working papers Didalam hal ini, hanya penulis yang or books, only first authors are accounted for memiliki hak eksekutif untuk menggunakan .
ccording to the online guidelines for Aucited dua nama yaitu nama asli atau nama samaran.
refAy search in ISIAos Web of Scienc.
, so some Hal demikian apabila mengacu karya Liran bias may still exist.
Ay (Liran Einav dan Leeat Einav dan Leeat Yariv bahwa:
Yariv, 2.
AuThere are several possible channels by which Liran Einav dan Leeat Yariv lebih the alphabetical ordering norm can produce menekankan pada unsur ekonomi dimana First, when dalam karya utuhnya mengacu penggunaan referring to a paper with more than two nama dan korelasi peningkatan penjualan suatu authors, it is common to mention only the first karya, namun mereka menyimpulkan alasan author, and then to use Auet al.
Ay for the rest.
konkret terkait penggunaan nama samaran Thus, the work of first authors, with surname initials earlier in the alphabet, may be easier to Second, the fact that first authors memudahkan jika suatu karya dihasilkan appear first on every mention of their oleh banyak penulis.
collaborative work .
ven when all the co- b.
Nama authors are liste.
, as well as the fact that YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Lebih populer disini diartikan hukum karena tidak memiliki fokus namun mengacu sitasi suatu karyanya.
hanya berkonsetrasi pada tujuan akhir.
Mesin pensitasi hanya mampu mendeteksi 2.
Nama Samaran Dan Akibat Hukum penulis yang namanya sering muncul dalam mesin peramban.
Dalam Proses Penerbitan Mengacu Tentu saja argumen yang diberikan national oleh Liran Einav dan Leeat Yariv tidak dapat Standar
Inter-
Number
(ISBN)
Book (Mengacu pada Pasal 30 huruf f UU No.
dijadikan sumber rujukan hukum utama namun 2017.
Angka Standar Buku Internasional dapat dijadikan sumber rujukan pendamping.
adalah penanda internasional yang unik untuk Adanya nama samaran tentu saja tidak terbitan memberikan keadilan hukum bagi subjek Buk.
http://isbn.
ASBI
(Penulis hukum diluar penulis karena subjek hukum menggunakan nomenklatur ASBI sesuai UU harus mencantumkan nama asli.
Adanya nama No.
Argumen penulis memasukkan samaran ini, menjadikan subjek hukum yang proses penerbitan dalam karya ini untuk seharusnya penulis bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya menjadi bergeser pada samaran subjek hukum lainnya.
Hal pendukung lainnya, penulis memiliki pener- Di dalam Pasal 3 huruf g UU No.
3- bitan buku yang bernama CV.
De.
Rozarie sebagai .
me- Gambar 1.
wujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh Surat Pencatatan Ciptaan Buku Pemahaman lapisan masyarakat dalam mengakses buku Hak Asasi Manusia Untuk Mencapai Tujuan yang bermutu dan murah.
Pasal tersebut dapat Hukum ditafsirkan bahwa akses buku lebih diutamakan daripada subjek hukum yang membuat buku Keadilan demikian bukanlah keadilan YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Pertama kali yaitu mendaftarkan akun kolom pengajuan ASBI tidak terdapat kolom pada lama Perpustakaan Nasional Republik nama samaran hanya ada kolom nama pada Indonesua (Perpusna.
, dimana pendaftaran umumnya.
Tetapi pengajuan surat permohonan tersebut harus berupa badan hukum yang dapat ASBI harus mencantumkan rincian lainnya berbentuk PT atau CV.
Setelah melalui seperti harga buku, jumlah halaman, ukuran akan buku dan daftar isi.
Pencantuman nama mengajukan surat permohonan yang mana samaran dimungkinkan dalam pengajuan ASBI haruslah karena menggunakan nama asli.
Sebetulnya dalam mewajibkan bahwa nama asli harus menjadi YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
syarat utama.
Namun apabila mengacu pada Ketiga unsur ini kemudian permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan disebut dengan cover price.
buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi d.
Dalam dunia perpustakaan.
ASBI sangat Manusia harus mencantumkan nama sesuai membantu sebagai sarana temu kembali identitas dan adanya hasil pindai dari kartu informasi, memudahkan sirkulasi bahan Apabila hal ini dikaitkan dengan pustaka serta emmudahkan kerjasama antar nama samaran maka nama samaran tidak akan bisa untuk memperoleh hak cipta.
Fungsi lain dari ASBI adalah menjadi Manfaat ASBI pada dasarnya memberi- persyaratan penilaian suatu tulisan bagi para kan identitas terhadap suatu terbitan buku, memperlancar arus distribusi buku dan sebagai pangkat/golongan atau pengukuhan guru saran promosi bagi penerbit.
Sementara ASBI besar, juga menjadi syarat untuk pengayaan berfungsi sebagai:
buku-buku pelajaran berdasarkan kurikulum Mengidentifikasi berbasis kompetensi.
Kontribusi ASBI juga membantu dalam manajemen royalty atau universitas, dimana database ASBI yang honorarium, memonitoring penjualan serta SINTA .
cience & technology inde.
milik Kemenristek Membantu toko buku dalam distribusi buku Dikti banyak/tidaknya karya tulis ilmiah sebuah konsumen, membantu administrasi gudang.
ASBI juga menjadi alat untuk penilaian Pada Pasal 30 Undang-Undang Republik buku teks dan nonteks dalam pengadaan Indonesia No.
3 Tahun 2017 tentang Sistem buku pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan disebutkan bahwa penerbit wajib Perbukuan (Puskurbu.
mencantumkan harga pada cover belakang mencantumkan peruntukan buku Sementara itu, tujuan pengurusan ASBI satu pintu dari sebuah lembaga adalah untuk harus memudahkan lembaga tersebut mendokumen- buku tasikan semua terbitan di lingkungannya YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
sehingga tidak menjadi kendala ketika lembaga diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Nomenklatur bukti Hal baru lainnya adanya identitas diri adalah dokumen resmi yang International Standard Music Number (ISMN).
diterbitkan oleh instansi pelaksana.
Dalam ISMN diartikan sebagai sistem penomoran Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik internasional yang digunakan untuk mengiden- Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tifikasi karya musik.
ISMN dapat dicantukan Administrasi pada lembaran partitur, nyanyian atau lirik bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya lagu yang diterbitkan dengan notasi musik disingkat KTP.
adalah identitas resmi .
ngka atau balo.
, buku nyanyian atau Penduduk kumpulan lagu-lagu yang dibukukan, terbitan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang musik dalam bentuk mikro dan braile, dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen resmi ini Kependudukan ISMN bermanfaat untuk:
KTP.
Melestarikan, menyimpan dan melindungi keaslian partitur musik.
Pencantuman Ketika Melindungi hak cipta pencipta lagu digunakan sebagai nama yang dianggap asli Menjadi alat temu kembali informasi dalam perolehan ASBI atau ISMN maka Menjadi identitas unik dari sebuah aprtitur nomor yang diperoleh juga merupakan lagu/buku.
Akibat hukum yang terjadi adalah Prosedur pengajuan ISMN yaitu:
wujud pertanggungjawaban apakah mutlak Mengisi formulir surat pernyataan yang milik penerbit atau penulis.
Didalam hal ini sudah disediakanPerpustakaan Nasional RI.
ketika penulis akan menerbitkan naskahnya Melampirkan bukti legalitas penerbit untuk maka akan ada surat perjanjian dimana pengajuan yang datang dari penerbit.
naskah yang akan diterbitkan betul-betul Memberikan bukti identitas diri untuk bebas plagiasi dan tidak diterbitkan di pengajuan dari pencipta/komposer lagu.
tempat lain serta dalam bentuk lainnya Penulis memberi penjelasan terkait prosedur keempat ini bahwa dalam brosur yang penyebarluasan lainnya.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Membuat surat permohonan resmi yang melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan frasa Aunama diajukan oleh penerbit/pencipta lagu.
Melampirkan lembar partitur yang akan samaranAy.
Hal ini sangat penting agar tidak didaftarkan atau untuk yang berbentuk buku muncul konflik norma dengan peraturan nyanyian, dilampirkan halaman judul, balik perundang-undangan lainnya.
halaman judul, daftar isi dan kata pengantar Daftar Pustaka serta salah satu partitur dari isi buku John Rawls.
A Theory Of Justice.
United States Of America: Harvard College.
Lagu asli yang diaransemen ulang dan akan Liran Einav dan Leeat Yariv, 2006.
What's in a didaftarkan ISMN nya, harus menunjukkan Surname? The Effects of Surname surat izin dari pencipta lagu tersebut atau Initials on Academic Success.
Journal .
engan of Economic PerspectivesAiVolume 20, menunjukkan dokumen resmi seperti Kartu Number 1AiWinter 2006AiPages 175Ae Keluarga dan surat pernyataan sebagai ahli waris dari notaris yang terakreditasi.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Lembar partitur yang diserahkan harus Pedoman Penyelenggaraan bernotasi balok atau angka dan sudah Layanan ISBN.
ISMN.
KDT.
Dan dicetak rapi.
Barcode Perpustakaan Nasional RI.
Jakarta:
KESIMPULAN
Frasa Aunama samaranAy dalam UU No.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan World Intellectual Property Organization, kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Principles Of Copyright Cases dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
And Materials Professor David Vaver.
No.
Geneva: United Nations Development permohonan ASBI dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Dengan Ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu Programme.