24 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i Moderasi Beragama: Relasi antara Agenda Majelis Hukama Al Muslimin dengan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Muhammad Abdul Basit Zam-Zami Interdisciplinary Islamic Studies.
Program Pascasarjana.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: abdulbasitzamzami@gmail.
Abstract Religious moderation is a central agenda of the Muslim Council of Elders (Majelis Hukama Al Muslimin/MHM) in building a peaceful, tolerant social order that upholds humanitarian values.
This agenda has received strong support from the United Arab Emirates (UAE), which utilizes the discourse of moderation as a tool to advance its national interests, including projecting itself as a moderate Islamic state on the global stage.
This article employs a qualitative descriptive approach and post-structuralist theory to analyze how MHM and the UAE construct a Auregime of truthAy around moderate Islam through discourse production, linguistic narratives, and both institutional and symbolic support.
The study finds that religious moderation functions not only as a moral value but also as a means of political and diplomatic legitimation.
The moderation discourse backed by the UAE has successfully elevated MHMAos global position while simultaneously diminishing the influence of other Islamic groups in international arenas.
The article further reflects that the relationship between religious institutions and political interests can be constructive when directed toward promoting universal values such as tolerance and peace.
Keywords: diplomatic strategy, moderate Islam.
Muslim Council of Elders, religious moderation, post-structuralism Abstrak Moderasi beragama merupakan agenda utama Majelis Hukama Al Muslimin (MHM) dalam membangun tatanan sosial yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Agenda ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), yang memanfaatkan wacana moderasi sebagai J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 25
instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional, termasuk membangun citra sebagai negara Islam moderat di kancah global.
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori post-strukturalisme untuk menganalisis bagaimana MHM dan UEA membentuk Aurezim kebenaranAy Islam moderat melalui konstruksi wacana, narasi kebahasaan, serta dukungan institusional dan simbolik.
Penelitian ini menemukan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga alat legitimasi politik dan diplomatik.
Wacana moderasi yang didukung UEA berhasil menguatkan posisi MHM secara global, namun secara bersamaan melemahkan dominasi kelompok Islam lain dalam diskursus Artikel ini juga merefleksikan bahwa relasi antara institusi keagamaan dan kepentingan politik dapat bersifat positif jika diarahkan untuk menyebarkan nilai-nilai universal seperti toleransi dan perdamaian.
Kata kunci: diplomasi UEA.
Islam moderat.
Majelis Hukama Al Muslimin, moderasi beragama, post-strukturalisme Pendahuluan Moderasi beragama menjadi salah satu nilai yang semakin dibutuhkan di tengah masyarakat modern saat ini.
Cara beragama yang moderat dinilai mampu memadukan cara pandang internal dan eksternal pemeluk agama, sehingga pemeluk agama tertentu bisa menjalankan kepercayaannya secara seimbang dan sesuai dengan konteks sosial yang ada.
Lebih lanjutnya, pemeluk agama yang menerapkan prinsip moderasi cenderung bisa beragama lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman (Muttaqin, 2013: .
Prinsip moderasi ini kemudian menjadi salah satu nilai moral yang dibenarkan oleh dunia internasional, menjadi sebuah konsep beragama yang ideal serta solusi atas kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagai dalih pembenaran.
Islam menjadi salah satu agama yang dituntut untuk moderat, terutama setelah munculnya Islamofobia akibat dari aksi kelompok ekstremisme dan terorisme yang membenarkan berbagai tindakan kekerasan sebagai doktrin agama Islam.
Pentingnya moderasi bagi agama Islam juga kembali terangkat setelah muncul tesis Huntington dalam buku AuThe Clash of CivilizationAy serta serangan teroris pada 11 September 2001.
Selain itu, maraknya penyebaran ekstremisme dan kekerasan oleh individu maupun negara tertentu di berbagai belahan dunia menjadi alasan mengapa konsep washatiyah atau moderasi dalam beragama menjadi penting saat ini (Kamali, 2015: .
Membangun citra Islam yang moderat dan toleran di dunia internasional menjadi pekerjaan penting bagi umat Islam, baik bagi setiap individu Muslim sendiri, organisasi dan institusi
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 26 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i keagamaan, maupun negara-negara muslim di seluruh dunia.
Akan tetapi, untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya moderasi ini diperlukan konsep, ide, atau gagasan yang matang, serta didukung oleh aktor yang memiliki pengaruh cukup kuat, seperti ulama, institusi dan organisasi keagamaan, atau bahkan dari kalangan influencer media massa.
Salah satu institusi kegamaan Islam yang berfokus menyebarkan nilai moderasi ini adalah Majelis Hukama Al Muslimin.
Majelis Hukama Al Muslimin atau Muslim Council of Elders .
ntuk selanjutnya digunakan singkatan MHM) merupakan organisasi Islam internasional yang memiliki tujuan utama menyuarakan perdamaian di tengah komunitas masyarakat muslim dunia.
Organisasi internasional ini dibentuk pada 21 Ramadhan 1435 H / 18 Juli 2014, beranggotakan sejumlah tokoh agama Islam dari berbagai negara dan diketuai oleh Grand Syaikh Al-Azhar.
Ahmad al-Thayyib.
MHM banyak menyuarakan dialog antaragama, mengangkat hak asasi manusia dan hak-hak perempuan, serta menyebarkan nilai perdamaian dan persaudaraan antar-sesama umat manusia (Muslim Council of Elders, 2.
Sebagai sebuah organisasi yang masih baru.
MHM telah mengambil berbagai peran keagamaan dan kemanusiaan di dunia internasional.
Di antaranya melalui program Qawafil as-Salam, organisasi tersebut mengirimkan para ulama dan pemuda yang kompeten di bidangnya ke berbagai negara untuk menyebarkan ajaran Islam, melawan Islamofobia, dan meredakan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat Muslim.
Organisasi ini juga aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada kelompok muslim yang tengah dilanda krisis ataupun konflik, seperti umat Muslim di Gaza.
Sudan, dan Rohingya di Myanmar.
Salah satu peran besar MHM yang cukup menarik perhatian dunia internasional adalah momentum penandatanganan piagam Persaudaraan Manusia pada 4 Februari 2019 yang berisi kesepakatan untuk hidup berdampingan, toleransi, persaudaraan, serta penolakan terhadap kefanatikan, kebencian, ekstremisme, dan terorisme (Muslim Elders Indonesia, 2.
MHM sebagai lembaga internasional yang berbasis di Abu Dhabi.
Uni Emirat Arab (UEA), dengan keanggotaannya yang diisi oleh jajaran ulama dari berbagai negara tentu memiliki soft power tersendiri dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama.
Sebagai sebuah institusi independen yang menyuarakan nilai toleransi dan moderasi beragama, adanya hubungan institusi ini dengan pemerintah UEA merupakan suatu fakta yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Hal itu dikarenakan moderasi beragama, selain sebagai nilai moral yang memang perlu ditegakkan juga menjadi kepentingan politik UEA, baik di dalam maupun luar negeri.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 27
Salah satu nilai moral yang erat dengan moderasi adalah toleransi.
Bersikap toleran terhadap pihak lain menjadi salah satu indikator terpenting dalam sikap moderasi (Kamali, 2015: .
Nilai toleransi menjadi kebutuhan nyata bagi UEA.
Hal ini dikarenakan negara tersebut memiliki kondisi demografis multikultural, dengan komposisi warga asing mencapai hampir 90%.
Selain itu kepentingan nasional UEA di bidang pertumbuhan ekonomi, investasi, industri pariwisata, dan keamanan regional yang banyak melibatkan interaksi dengan masyarakat global menjadi alasan mengapa toleransi menjadi salah satu nilai yang dibutuhkan oleh UEA (Alim, 2023: .
Sebagai sebuah institusi yang berkantor pusat di Abu Dhabi.
MHM tentu memiliki relasi cukup kuat dengan pemerintah UEA.
Dibentuknya institusi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi kepentingan politik global UEA, yakni dengan memanfaatkan nama besar Al-Azhar yang merupakan institusi keagamaan ternama di dunia sebagai legitimasi politik untuk mengklaim diri sebagai negara yang moderat dan toleran (Mohamed, 2024: .
Nama besar Al-Azhar dan para ulamanya sebagai pemegang otoritas kegamaan yang moderat sudah dikenal lama oleh dunia internasional sehingga menjadi pilihan yang rasional jika UEA menggunakan nama tersebut melalui penguatan relasi dengan Al-Azhar untuk membangun citra diri sebagai negara Islam yang moderat di panggung internasional.
Berdasarkan terdahulu di atas dapat ditemukan bahwa moderasi beragama yang tercermin melalui toleransi dalam politik luar dan dalam negeri UEA mengindikasikan bahwa kebutuhan negara tersebut akan nilai moderasi dan toleransi memang benarbenar nyata.
Adapun dari studi kedua, ditunjukkan bagaimana UEA berupaya membangun legitimasi sebagai negara yang intens menyuarakan moderasi beragama di dunia internasional melalui kerja sama dengan Al-Azhar sebagai sebuah institusi Islam moderat yang ternama dan sudah cukup lama dikenal oleh dunia internasional.
Dilandasi oleh kedua studi terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam mengenai dinamika nilai moderasi beragama yang disuarakan oleh MHM dan UEA di dunia Internasional.
Moderasi beragama sebagai salah satu nilai moral yang hendak diserukan oleh MHM dan sebagai politik legitimasi UEA ini menjadi hal menarik jika dilihat melalui Teori Post-Strukturalisme.
Konsep moderasi beragama yang dibawakan oleh MHM sebagai aktor bukan negara .
on-state acto.
memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian umat manusia serta membangun citra Islam yang diterima oleh dunia internasional.
Sedangkan konsep yang sama digunakan UEA sebagai sebuah agenda untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
Oleh karena itu, melalui Teori PostStrukturalisme, penelitian ini menganalisis dinamika nilai moderasi beragama yang J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 28 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i dikembangkan oleh MHM serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional UEA dan MHM sendiri di dunia internasional.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku, artikel, dan media massa seperti berita dan situs-situs resmi organisasi.
Berbagai data tersebut diperoleh dengan teknik Collecting and Examinating, yakni menyusun atau mengumpulkan objek yang berhubungan dengan penelitian, dilanjutkan dengan menguji kebenaran dan kelayakan objek tersebut (Yin, 2011: .
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan atau menafsirkan data-data yang diperoleh secara naratif deskriptif, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.
Post-Srukturalisme dalam Hubungan Internasional Post-strukturalisme merupakan teori kritis yang berargumen bahwa ilmu pengetahuan tidak akan bisa bersifat netral, melainkan akan lebih cenderung kepada nilai moral, politik, atau ideologi tertentu.
Berbagai kepentingan seperti sosial, politik, ekonomi, atau ideologi dapat memberi pengaruh terhadap bagaimana suatu konsep pengetahuan dibentuk.
Dalam teori hubungan internasional, post-strukturalisme juga dikenal sebagai teori kritis atas teori konvensional lainnya.
Pasalnya post-strukturalisme menganggap bahwa pengetahuan akan selalu bias karena ditentukan dari perspektif sosial analis.
Sedangkan semua teori hubungan internasional konvensional menurut Robert Cox memiliki kebiasan tersebut (Jackson & Syrensen, 2013: .
Teori poststruktutalisme berfokus pada analisis bahasa dan teks.
Bagi post-strukturalis, bahasa dipandang lebih dari sekedar alat komunikasi, tetapi suatu proses dalam tindakan sosial manusia yang melibatkan tindak tutur .
peech ac.
untuk memberikan makna yang dapat membangun realitas sosial (Jackson & Syrensen, 2013: .
Untuk memahami suatu realitas secara komprehensif.
Post-Strukturalisme memiliki beberapa konsep berikut yang perlu diperhatikan.
Pertama, post-strukturalisme mengenalkan istilah AueliteAy untuk menyebut aktor tertentu dalam hubungan internasional.
Suatu konsep pengetahuan bisa diterima atau tidak tergantung kekuatan dan kelebihan elite dalam memberikan pengaruh kepada pihak lain.
Elite ini bisa jadi pejabat pemerintah yang membuat kebijakan tertentu untuk satu negara, pemimpin bisnis yang berupaya meningkatkan keuntungan dengan memperkuat target pasar, atau jaringan media yang menentukan bagaimana agar seseorang atau kelompok masyarakat tertentu memahami satu informasi (Morrow, 2017: .
Elite inilah aktor yang menentukan bagaimana agar masyarakat internasional membenarkan dan memercayai suatu pengetahuan.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 29
Kedua, wacana atau diskursus .
Meskipun berfokus pada bagaimana otoritas elite menentukan konsep yang disebut sebagai pengetahuan dan anggapan yang dibenarkan masyarakat.
Post-Strukturalisme menekankan bahwa cara agar pengetahuan itu bisa dibenarkan adalah melalui manipulasi diskursus.
Diskursus atau wacana membantu proses elite dengan merangkai informasi tertentu yang akan diterima sebagai kebenaran dan tidak diragukan lagi oleh masyarakat.
Diskursus yang dominan atau utama adalah diskursus yang mampu meningkatkan power elite tertentu serta membuat pandangan lain yang tidak sesuai dengan konsep milik elite menjadi tidak masuk akal dan tidak dibenarkan (Morrow, 2017: .
Ketiga, bahasa yang tersusun dalam bentuk teks atau narasi.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahasa dan teks merupakan fokus dalam kajian poststrukturalisme.
Para post-strukturalis menganggap teks sebagai instrumen kekuatan.
Bagi mereka, bahasa adalah salah satu elemen terpenting dalam membentuk dan menguatkan diskursus yang dominan.
Melalui bahasa, suatu aktor, konsep, serta peristiwa tertentu ditempatkan dalam pasangan hierarki yang disebut pasangan oposisi .
inary oppositio.
Dalam hierarki tersebut salah satu unsur diunggulkan untuk menciptakan dan menguatkan makna (Morrow, 2017: .
Menurut Michel Foucault, elite, wacana, dan kekuatan bahasa beserta konsep pasangan oposisi tersebut kemudian akan membentuk konsep baru yang ia sebut sebagai rezim kebenaran atau regime of truth (Morrow, 2017: .
Rezim kebenaran ini merupakan elite beserta wacananya yang telah berhasil mendapat klaim kebenaran dari masyarakat global.
Sehingga keberadaan rezim ini akan memengaruhi kepentingan dan tindakan para aktor global.
Para aktor yang memilih mendukung rezim kebenaran ini cenderung akan mendapat keuntungan.
Begitu juga sebaliknya, para aktor yang menolak atau menentang rezim tersebut akan mendapat konsekuensi dan resiko MHM dan Agenda Moderasi Beragama Pada 21 Ramadhan 1435 H, bertepatan dengan 19 Juli 2014.
Abu Dhabi mencatatat sejarah didirikannya MHM sebagai organisasi independen internasional pertama di UEA dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian di dunia Islam.
Dalam konferensi tersebut, para ulama yang hadir bersepakat akan tiga hal.
Pertama, umat Islam tidak mungkin untuk terus merasakan dampak peperangan dan permusuhan antar-kelompok masyarakat Muslim.
Kedua, mencegah terjadinya pertumpahan darah tidak lain juga merupakan bagian dari maqashid as-syariAoah yang termasuk dalam hifdz ad-diin .
enjaga agam.
dan hifdz an-nafs .
enjaga jiw.
Ketiga, apapun yang menjadi buah dari perdamaian tentu akan berbeda dengan apa yang menjadi dampak dan dari J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 30 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i peperangan (Wakalah AnbaAo al-Imarat, 2.
Ketiga hal inilah yang menjadi alasan dibentuknya organisasi tersebut, serta menjadi fondasi dasar atas agenda dan program kerja yang akan dijalankan kedepannya.
MHM diketuai oleh Grand Syaikh al-Azhar.
Ahmad Al Thayyib, dan beranggotakan para ulama dari berbagai negara.
Di antaranya Syaikh Abdullah bin Bayyah yang berasal dari Mauritania.
Prof.
Musthafa bin Hamzah dari Maroko.
Syaikh Hasan SyafiAoi dari Al-Azhar.
Mesir.
Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Aalu Khalifah dari UEA.
Syaikh Sayyid Ali Amin dari Lebanon.
Prof.
Quraish Shihab dari Indonesia.
Dr.
Zulkifli Mohamad Al-Bakri dari Malaysia.
Adapun jabatan sekertaris jenderal organisasi ini dipegang oleh Dr.
Mohamed Abdelsalam yang merupakan mantan asisten Grand Syaikh Al-Azhar sendiri (Muslim Council of Elders, 2.
Organisasi ini tercatat memiliki banyak program di bidang keagamaan dan Beberapa poin utama yang menjadi agenda MHM adalah memberikan solusi atas ketegangan dalam beragama, menyuarakan toleransi dan hidup berdampingan, melindungi generasi muda umat Islam, serta memperjelas ajaran Islam.
Organisasi ini juga banyak menyelenggarakan serta mengikuti konferensi internasional di bidang toleransi kegamaan dan dialog antar-iman.
Salah satunya adalah Konferensi Internasional untuk Persaudaraan Umat Manusia atau Global Conference of Human Fraternity (Muslim Council of Elders, 2.
Selain itu, organisasi ini juga intens mempublikasikan berbagai literasi tentang moderasi beragama dengan menentang berbagai konsep yang melegalkan kekerasan atas nama Islam.
Moderasi menjadi nilai fundamental yang disuarakan Majelis Hukama alMuslimin.
Organisasi ini memiliki tiga prinsip dasar sebagai berikut: Pertama, berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam yang benar, sesuai dengan pendekatan moderat yang telah lama dianut oleh umat Muslim dalam sejarah.
Kedua, memiliki kepedulian dan tanggung jawab tanpa pengaruh konflik intelektual maupun politik.
Ketiga, mendukung individu, kelompok, serta masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan melalui cara damai seperti negoisasi dan mediasi.
Selain itu, indikasi moderasi beragama juga dapat dilihat dalam berbagai agenda Majelis Hukama al-Muslimin.
Seperti antusias dalam menyuarakan dialog antariman yang menjadi indikasi utama moderasi beragama (Kamali, 2015: .
MHM tercatat memiliki antusias ini melalui agenda penandatanganan Piagam Persaudaraan Kemanusiaan dan Dialog antara Timur dan Barat (Hiwar As-Syarq wa al-Ghar.
Moderasi juga dapat diindikasikan dengan hadirnya rasionalitas dan terbuka atas pendapat seseorang.
Kedua hal ini merupakan kunci dalam segala ilmu pengetahuan, termasuk Syariat Islam (Kamali, 2015: .
MHM melalui agenda Qawafil as-Salam yang banyak diisi dengan orasi ilmiah merepresentasikan J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 31
hadirnya aspek rasionalitas dan argumentasi ini sebagai indikasi praktik moderasi Islam Moderat dalam Politik Luar Negeri UEA Masyarakat Emirat telah menerapkan praktik moderasi jauh sebelum negara UEA sendiri dibentuk dan dideklarasikan pada tahun 1971.
Praktik toleransi yang merupakan salah satu indikator utama moderasi beragama menjadi tuntutan warga Emirat dikarenakan struktur sosial-masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama.
Multikulturalisme ini dimulai terutama sejak kawasan Emirat menjadi kawasan industri minyak yang membuat banyak warga asing bermigrasi untuk bekerja di sana.
Warga asing atau ekspatriat di UEA lebih mendominasi dari warga aslinya, dengan presentase warga lokal yang hanya mencapai 12.
5% (Boubtane, 2021:
Islam menjadi agama mayoritas masyarakat UEA dengan presentase 74%.
Dari jumlah ini, 63.
3% merupakan Muslim Sunni, 6.
7% SyiAoah, dan lainnya sebesar 4.
Agama Kristen menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar kedua, yakni sebesar 9%.
Hindu 6.
Budha 3.
Agnostic 1.
3%, serta 1.
9% lainnya (Central Intelligence Agency, 2.
Negara yang telah menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa tersebut tentu sangat mudah dikenal dunia internasional sebagai basis toleransi budaya dan Oleh karena itu, toleransi dan moderasi yang sudah mengakar dalam sosial masyarakat UEA bisa dengan mudah dijadikan legitimasi pemerintah setempat untuk dikampanyekan ke dunia internasional.
Selain latar belakang masyarakatnya yang multikultural, perhatian pemerintah UEA akan pentingnya nilai moderasi beragama semakin terangkat setelah diketahui bahwa dua dari 19 tersangka dalam tragedi 11 September 2001 adalah warga berkebangsaan UEA.
Karena hal itu mengindikasikan adanya ideologi radikal dan ekstremisme di dalam masyarakat Emirat, pemerintah bertekat untuk memberantas ekstremisme dan ideologi radikal serta menggantinya dengan model Islam moderat yang inklusif dan multikultural (Mazzucco & Alexander: 2.
Upaya pemberantasan ideologi ekstremis melalui penguatan moderasi beragama ini diwujudkan UEA melalui pembentukan kementerian toleransi dan koeksistensi serta kampanye-kampanye simbolik seperti pembuatan Abrahamic Family House, sebuah kawasan yang berisi beberapa bangunan tempat ibadah berbagai agama, termasuk masjid, gereja, dan kuil sebagai simbol toleransi dan hidup berdampingan (Boubtane, 2021: .
Pentingnya membangun citra diri yang moderat di dunia internasional ini dilakukan UEA juga dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
Ekonomi liberal yang dianut negara tersebut identik dengan keterbukaan, sehingga adanya nilai-nilai Islam moderat
sebagai paham yang menentang kelompok Islam radikal dalam berbagai kebijakan J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 32 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i mengindikasikan bahwa negara tersebut cenderung netral, tidak berafiliasi dengan ideologi kelompok apapun, serta memiliki pandangan yang sama dengan negara-negara Barat dalam melawan terorisme.
Melalui pandangan yang sama inilah UEA bisa mendapatkan legitimasi di mata negara-negara Barat (Boubtane, 2021: .
Hingga pada akhirnya, status tersebut menjadi pembenaran bagi para pimpinan negara untuk menjaga relasinya dengan negara-negara Barat guna mewujudkan berbagai kepentingan nasional seperti perdagangan dan investasi.
Upaya penguatan ekonomi melalui seruan moderasi beragama juga dilakukan pemerintah UEA dengan menjadikan wacana moderasi sebagai dukungan untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan negara.
Harga minyak bumi dan gas yang tidak stabil menjadi salah satu alasan UEA melakukan diversivikasi pendapatan negara.
Di antaranya adalah membuat kebijakan yang ramah investor asing, dan melonggarkan aturan kepemilikan perusahaan bagi ekspatriat.
Selain itu, salah satu upaya UEA di bidang ekonomi adalah memperbesar peluang industri pariwisata bertaraf internasional yang mampu menarik wisatawan asing (Alim, 2023: .
Membangun nama baik sebagai negara moderat yang sarat akan nilai toleransi, multikulturalisme, dan keterbukaan menjadikan UEA sebagai negara yang dirasa tepat bagi para investor asing untuk berinvestasi.
Begitu juga para wisatawan asing akan merasa lebih aman untuk berkunjung dan berlibur ke UEA.
Terlebih wisatawan dari Eropa dan Amerika yang karena dampak Islamofobia, mereka menganggap negara-negara Islam, khususnya negara di kawasan Timur Tengah sebagai negara yang berafiliasi dengan gerakan Relasi UEA dengan MHM sebagai Elite Wacana Moderasi Beragama Berdasarkan perspektif Post-Strukturalisme, relasi antara MHM dan UEA dalam menyuarakan moderasi beragama membentuk konsep yang dikenal dengan elite.
UEA
sebagai negara Islam yang memiliki latar belakang multikulturalisme akan lebih mudah dikenal dunia internasional sebagai negara yang mampu mewujudkan toleransi dan moderasi beragama.
Sementara itu.
MHM sebagai organisasi keagamaan internasional tentu memiliki soft power dalam mengangkat isu moderasi beragama.
Meskipun sebagai organisasi baru, para aktor di dalam organisasi tersebut merupakan orang-orang yang berpengaruh di berbagai negara, bahkan di dunia internasional.
Kapabilitas para cendekiawan muslim inilah yang membuat kampanye moderasi beragama MHM menjadi mudah dan cepat diterima oleh dunia internasional.
Selain itu, dukungan finansial dari UEA kepada organisasi tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap jalannya berbagai agenda moderasi beragama.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 33
Tidak hanya sebatas berkantor pusat di Abu Dhabi, relasi MHM dengan pemerintah UEA terjalin baik melalui dukungan finansial.
Hal ini sebagaimana wawancara M.
Mohamed dengan kantor pimpinan Al-Azhar (Al-Azhar Sheikhdo.
pada Juli 2021 yang menyatakan bahwa alasan MHM berkantor pusat di Abu Dhabi adalah untuk keperluan dukungan finansial yang lebih tidak terbatas (Mohamed, 2024: .
Dukungan finansial ini tentu tidak diberikan UEA begitu saja tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan kedepannya.
UEA telah memperhitungkan dengan baik, bahwa menggunakan nama besar Al-Azhar dan Grand Syaikhnya, serta diperkuat dengan menggandeng para cendekiawan muslim dunia untuk mengangkat wacana moderasi, tentu lebih efektif dari pada negara tersebut membentuk lembaga independen sendiri dari kalangan para cendekiawan dalam negeri yang belum tentu dikenal dunia internasional.
Wacana Islam Moderat dan Narasi Kebahasaan yang Digunakan Keberhasilan MHM sebagai elite dalam menyebarkan nilai moderasi ini juga ditentukan dari bagaimana wacana moderasi beragama itu sendiri dibentuk.
Moderasi beragama sebagai agenda MHM memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian, toleransi, dan koeksistensi di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.
Praktik beragama yang ekstrem dinilai bertentangan dengan ajaran pokok agama, sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan MHM.
Ahmad al-Thayyib berikut:
Au.
Berbagai kelompok agama bersenjata yang berbicara atas nama agama pada kenyataannya mereka mengkhianati agama mereka, bahkan diri mereka sendiri.
Mereka menggunakan pesan-pesan agama untuk melakukan tindak kejahatan, pembantaian, dan perusakan, yang semua itu dilarang dalam agamaAy (Al-Noaimi, 2018: .
Dalam pernyataan tersebut terdapat pesan bahwa setiap bentuk kekerasan atas nama agama merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
Sehingga berbagai tindakan yang membawa dalih agama untuk menciptakan kebencian, kekerasan, serta kekacauan dalam tatanan masyarakat merupakan tindakan yang salah dan harus dihentikan.
Salah satu bentuk kampanye moderasi beragama yang dilakukan MHM adalah menyuarakan perdamaian di dunia internasional melalui program Qawafil as-Salam (Konvoi Perdamaia.
Program ini merupakan misi Al-Azhar yang dijalankan selama bulan Ramadhan, terhitung mulai tahun 1436 H / 2015 M dan berisi berbagai kegiatan keilmuan seperti seminar keagamaan, diskusi pemikiran, dan orasi ilmiah di berbagai institusi akademik maupun keagamaan berbagai negara.
Tujuan dari program ini adalah untuk meluruskan pemahaman agama dan mengurangi ketegangan keagamaan di berbagai kelompok masyarakat muslim (Muslim Council of Elders, 2.
Melalui J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 34 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i program Qawafil as-Salam ini, berbagai konsep dalam moderasi beragama beserta implementasinya bisa disampaikan secara langsung dan lebih efektif kepada kelompok masyarakat serta otoritas politik maupun keagamaan di berbagai negara.
Sehingga paham moderasi akan semakin diamini sebagai praktik beragama yang ideal dan dibenarkan dalam dunia internasional.
Seruan moderasi beragama juga dijalankan MHM melalui penerbitan buku dan Dalam pameran buku internasional Abu Dhabi yang diselenggarakan pada bulan April 2024.
MHM tercatat menghadirkan lebih dari 220 judul buku dengan lima macam bahasa seputar hal-hal penting berkaitan dengan peradaban, budaya, dan pemikiran.
judul di antaranya merupakan karya Ahmad al-Thayyib seperti al-Qaul al-Thayyib.
Ahlu al-Sunnah wa al-JamaAoah, dan Hadits fi as-Salam.
Adapun beberapa judul lainnya juga karangan para ulama yang tergabung dalam keanggotaan Majelis Hukama Al Muslimin, seperti Al Hub fi Al QurAoan karya Al Amir Ghazi Al Hasyimi.
Al Imam wa Al Baba wa Al Thariq Al ShaAob karya Muhammad Abdus Salam.
serta Qawaid Al Fahm wa Al Tafahum min Al Fikr wa Al Lughah karya Dr.
Musthafa bin Hamzah (Wakalah AnbaAo al-Imarat.
Berbagai karya tersebut berorientasi pada agenda MHM, yakni untuk menyebarkan perdamaian, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, serta mengurangi paham maupun praktik ekstremisme dalam beragama di tengah masyarakat muslim dan dunia internasional.
Hidup damai dan tanpa kekerasan di tengah multikulturalisme tentu menjadi impian semua umat manusia.
Melalui term seperti inilah MHM menyuarakan moderasi beragama ke dunia internasional, sehingga moderasi dan lebih spesifiknya Islam moderat akan mudah diterima masyarakat global sebagai kebenaran.
Gerakan ini juga selaras dengan salah satu agenda PBB yang ingin mewujudkan perdamaian dunia.
Sehingga melalui respon baik dan dukungan dari PBB, wacana moderasi beragama bisa semakin efektif untuk dikampanyekan.
Salah satu dukungan PBB terhadap agenda moderasi beragama ini ditunjukkan melalui penetapan tanggal 4 Februari sebagai International Day of Human Fraternity atau hari persaudaraan umat manusia internasional terhitung mulai tahun 2021.
Penetapan ini didasarkan pada penandatanganan dokumen AuHuman Fraternity for World Peace and Living TogetherAy oleh Grand Syaikh Ahmad al-Thayyib dan Pope Francis di Abu Dhabi pada 4 Februari Penetapan hari persaudaraan umat manusia oleh PBB ini tentu mengindikasikan bahwa agenda tersebut merupakan momen bersejarah yang perlu diingat dan diamini oleh seluruh bangsa, terlebih bagi para pemeluk agama.
Dalam dokumen penetapannya, secara ekspilisit juga terdapat seruan bagi seluruh negara yang tergabung dalam PBB untuk menyuarakan budaya damai demi mewujudkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Developmen.
, baik melalui perayaan hari J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 35
tersebut maupun melalui dukungan terhadap upaya berbagai organisasi internasional dalam menyuarakan perdamaian, toleransi, inklusi .
elibatan seluruh elemen masyaraka.
, saling memahami, serta solidaritas (United Nation, 2020: .
Dokumen yang juga ditandatangani oleh Putra Mahkota UEA saat itu.
Mohammed bin Zayed al-Nahyan dan Perdana Menteri Mohammed bin Rashid alMaktoum merupakan suatu upaya membangun wacana bahwa UEA juga ikut berpartisipasi dalam momen bersejarah tersebut.
Meskipun wacana utama yang dibangun adalah pertemuan Grand Syaikh Al-Azhar dan Paus Vatikan sebagai dua tokoh agama dunia, namun keterlibatan dua pimpinan UEA dalam momen tersebut membuat UEA juga ikut dikenal dunia sebagai negara inisiator toleransi dan moderasi beragama.
Keberhasilan UEA dalam membangun wacana dan citra diri sebagai negara inisiator moderasi dan toleransi ini merupakan salah satu bentuk pengalihan fungsi kekuasaan .
ransubstantiation of capita.
, yang berupa pengalihan kekuasaan dari nama besar AlAzhar sebagai kekuasaan agama menjadi kepentingan nasional UEA sebagai kekuasaan politik (Mohamed, 2024: .
Keberhasilan MHM dan UEA dalam membangun wacana moderasi dan toleransi beragama melalui term persaudaraan umat manusia ini dapat dilihat dari respons berbagai negara dan organisasi internasional terhadap dokumen yang ditandatangani di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 tersebut.
Salah satunya adalah negara Timor-Leste yang mengadopsi dokumen tersebut ke dalam sistem pendidikan.
Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Timor-Leste sendiri.
Jose Ramos-Horta di depan dewan parlemen saat terpilih pada 12 Mei 2022.
Ia mengatakan bahwa Timor-Leste akan menjadi negara pertama yang mengadopsi dokumen tersebut ke dalam kurikulum sekolah dengan mengajarkan para pelajar tentang agama, etnis, kelas sosial, dan toleransi dalam kehidupan sosial (Jose Ramos-Horta, 2.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wacana atau diskursus moderasi beragama dibentuk oleh MHM dengan menguatkan klaim kebenaran bahwa tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama apapun tidak bisa dibenarkan.
Hal ini Aesebagaimana dalam konsep Post-StrukturalismeAe membentuk makna bahwa seluruh agama harus bersama-sama mengajarkan dan mewujudkan perdamaian.
Diskursus seperti ini dibentuk dan dikenalkan dengan menggunakan istilah-istilah seperti Qawafil as-Salam (Konvoi Perdamaia.
dan al-Ukhuwah al-Insaniyah (Persaudaraan kemanusiaa.
serta pernyataan-pernyataan pribadi para tokoh agama Islam yang tergabung di dalamnya.
Melalui propaganda seperti ini serta dukungan kuat dari UEA, diskursus moderasi beragama khususnya Islam moderat menjadi mudah diterima oleh masyarakat global sebagai suatu konsep kebenaran.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 36 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i Terbentuknya Rezim Kebenaran Islam Moderat dan Melemahnya Pengaruh Kelompok Islam Lain di Dunia Internasional Salah satu implikasi wacana moderasi beragama ini adalah dikenalnya MHM dan UEA sebagai representasi kelompok Islam moderat yang dibenarkan dunia internasional.
MHM sebagai elite berhasil menyebarkan wacana moderasi beragama salah satunya melalui dukungan dari UEA yang juga memiliki kepentingan yang sama.
Dalam perspektif Post-Strukturalisme, entitas MHM.
UEA, serta wacana moderasi beragama telah membentuk rezim kebenaran .
egime of trut.
yang diyakini masyarakat global serta didukung berbagai aktor dunia internasional.
Meskipun wacana moderasi beragama merupakan agenda positif yang memiliki orientasi mewujudkan perdamaian sesama umat manusia, anti kekerasan, serta mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan yang tersematkan di balik kampanye tersebut secara tidak langsung telah melemahkan pengaruh kelompok muslim lain yang tidak cukup intens menyuarakan moderasi beragama.
Salah satu contohnya adalah kelompok Syiah Iran, yang telah lebih dulu menyuarakan konsep moderasi beragama dalam panggung dunia internasional, seperti yang disampaikan mantan Presiden Iran.
Sayyid Muhammad Khatami pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1997 sebagai bentuk pertentangan atas tesis AuThe Clash of CivilizationAy (Kamali, 2015: .
Akan tetapi, moderasi beragama saat ini lebih dikenal sebagai agenda kelompok Sunni daripada Syiah, yang salah satu faktornya adalah intensitas kelompok Sunni seperti MHM ini dalam menyuarakan moderasi beragama di dunia internasional.
Bentuk melemahnya pengaruh kelompok Islam lain sebagai dampak penguatan rezim kebenaran ini dapat dilihat pada wacana persaudaraan umat manusia (Human Fraternit.
Dalam wacana tersebut, salah satu entitas yang diunggulkan adalah nama besar Grand Imam Ahmad al-Thayyib sebagai ulama agama Islam dan Paus Fransiskus sebagai uskup agung agama Kristen.
Pembangunan wacana ini memberikan kesan bahwa Grand Imam Ahmad al-Thayyib merupakan Aootoritas tertinggiAo dalam agama Islam yang menjembatani dialog dengan agama Kristen.
Berbeda dengan Paus Fransiskus yang memang dalam Agama Kristen menempati otoritas tertinggi, posisi Grand Imam al-Thayyib tidak bisa dikatakan tertinggi dalam Agama Islam, mengingat otoritas Grand Imam al-Thayyib hanya ada pada lembaga al-Azhar dan MHM, serta dalam struktur yang berkaitan dengan keduanya seperti posisi khusus di mata pemerintahan Mesir.
Adapun di luar itu, masih terdapat kelompok masyarakat dan organisasi Islam lain yang tidak berada di bawah otiritasnya.
Faktanya, selain MHM masih terdapat berbagai organisasi lain yang juga mengangkat moderasi beragama dan nilai-nilai kemanusiaan, namun tidak memiliki J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 37
agenda spesifik moderasi dan toleransi.
Salah satu contohnya adalah Rabithah al-AoAlam al-Islamiy atau Muslim World League yang merupakan organisasi Islam internasional dan telah terbentuk sejak tahun 1962.
Organiasi non-pemerintahan ini juga memiliki tujuan mengenalkan Islam moderat, beberapa di antaranya seperti menjelaskan hakikat agama Islam beserta nilai-nilai toleransi sesuai dengan apa yang ada dalam Al-QurAoan dan As-Sunnah.
mengangkat nilai moderasi dan keadilan di tengah masyarakat muslim.
serta membantu memfasilitasi dialog peradaban dan menyebarkan budaya diskusi dan komunikasi (Muslim World League, 2.
Organisasi yang berpusat di kota Makkah ini meskipun sudah didirikan sejak tahun 1962, dan mempunyai jaringan internasional yang cukup luas, namun cara membangun wacana toleransi dan moderasi beragama di dunia internasional masih kurang dominan jika dibandingkan dengan MHM.
Hal itu salah satunya dapat dilihat dari wacana Human Fraternity atau al-Ukhuwah al-Insaniyah dari MHM yang banyak diadopsi oleh berbagai negara dan organisasi non-pemerintah.
Sehingga membuat organisasi tersebut lebih mudah dikenal sebagai inisiator moderasi dan toleransi beragama.
Organisasi Islam lain yang dominasi wacana moderasinya menurun adalah International Union of Muslim Scholars (IUMS).
IUMS merupakan organisasi Islam internasional yang didirikan pada tahun 2004 dan memiliki dua kantor pusat di Qatar dan Dublin.
Salah satu tokoh kunci yang juga menjadi ketua pertama organisasi ini adalah Dr.
Yusuf al-Qardhawi (Reuters, 2.
Persatuan ini memiliki tujuan utama menyampaikan pesan Islam dan membimbing umat Muslim agar memahami ketentuan agama mereka dengan benar.
memelihara identitas umat Muslim.
menyebarkan filosofi moderasi yang jauh dari ekstremisme.
serta menjaga prinsip-prinsip agama Islam.
Organisasi ini juga berjuang untuk mewujudkan persatuan umat, mengembangkan bumi sesuai perintah Allah, menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menolak kekerasan, serta menyebarkan budaya toleransi dan mempromosikan nilainilai kemanusiaan dan peradaban bersama (International Union of Muslim Scholars.
Akan tetapi, dugaan keterlibatan IUMS dengan Ikhwanul Muslimin membuat organisasi ini mendapatkan stigma negatif dari dunia internasional (Reuters, 2.
IUMS juga diduga kuat berafiliasi dengan Hamas dikarenakan pada awal tahun 2025 mengeluarkan fatwa yang berisi seruan kepada seluruh umat Islam untuk berjihad melawan Israel (Middle East Eye, 2.
Munculnya stigma negatif tentang IUMS ini membuat nilai moderasi yang menjadi salah satu falsafah organiasi tersebut juga Intensitas MHM dalam menyuarakan moderasi, toleransi, dan dialog antar-iman membuat organisasi ini mendominasi diskursus moderasi beragama, khususnya moderasi Islam di dunia internasional.
Organisasi Muslim lain seperti kelompok Syiah.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 38 | M u h a m m a d A b d u l B a s i t Z a m - Z a m i Rabithah al-AoAlam al-Islamiy, dan International Union of Muslim Scholars (IUMS) meskipun juga menyuarakan nilai-nilai Islam moderat, namun dikarenakan beberapa faktor membuat organisasi tersebut tidak memiliki dominasi dalam diskurus moderasi beragama di dunia internasional.
Keberhasilan MHM dalam membangun diskursus moderasi beragama juga didukung oleh UEA yang memiliki catatan sejarah multikulturalisme yang dikenal cukup luas.
Simpulan Moderasi beragama yang menjadi agenda Majelis Hukama Al Muslimin (MHM) merupakan suatu upaya dalam mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang damai, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan, terlebih tatanan sosial di kalangan masyarakat muslim.
Upaya ini dilatarbelakangi oleh maraknya ekstremisme dan terorisme yang menggunakan agama sebagai dalih pembenaran atas tindakan kekerasan.
Keberhasilan kampanye moderasi beragama ini salah satunya karena mendapat dukungan dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), terutama dalam hal Dukungan UEA terhadap agenda moderasi beragama MHM ini dikarenakan UEA sendiri memerlukan wacana moderasi sebagai salah satu media untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
Dalam sudut pandang post-strukturalisme.
MHM dan UEA merupakan entitas yang disebut sebagai elite.
Hal ini dikarenakan MHM memiliki soft power tersendiri dalam menyuarakan Islam moderat di dunia internasional, yaitu melalui para anggotanya yang merupakan para ulama berpengaruh dari berbagai negara.
Sementara itu.
UEA sebagai negara yang dikenal multikultural, juga lebih mudah dikenal dunia internasional sebagai negara yang mampu mewujudkan toleransi dan moderasi.
Adapun moderasi beragama merupakan wacana atau diskursus yang diangkat oleh elite tersebut sebagai legitimasi ajaran Islam, menjadi antitesis atas berbagai ajaran Islam ekstrem yang bertentangan dengan falsafah agama dan kemanusiaan.
Wacana tersebut disusun dan dikampanyekan di dunia internasional melalui berbagai istilah perdamaian, seperti Qawafil as-Salam (Konvoi Perdamaia.
dan Human Fraternity (Persaudaraan Manusi.
MHM.
UEA, dan wacana moderasi beragama ini kemudian menjadi rezim kebenaran .
egime of trut.
, membuat konsep Islam moderat menjadi kebenaran yang diamini oleh masyarakat global dan menurunkan pengaruh kelompok-kelompok lain yang juga menyuarakan hal serupa.
Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah adanya temuan potensi kebijakan politik yang bisa mendukung kelompok keagamaan dalam menyebarkan norma-norma agama seperti moderasi dan toleransi.
Meskipun adanya gagasan atau simbol
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 M o d e r a s i B e r a g a m a :
R e l a s i a n t a r a A g e n d a M H M
d e n g a n U n i E m i r a t A r a b
| 39
keagamaan yang berafiliasi dengan kepentingan politik sering kali dimaknai sebagai eksploitasi yang tidak dibenarkan oleh para pemeluk agama, akan tetapi jika afiliasi keduanya tidak merugikan pihak manapun semestinya bisa dimaknai sebagai relasi positif antara kepentingan politik dan organisasi keagamaan.
Seperti dalam penelitian ini, nilai moderasi yang menjadi kepentingan politik luar negeri UEA dituangkan dalam bentuk dukungan kepada MHM untuk mengampanyekan moderasi beragama.
Dukungan finansial dan kesempatan kerja sama yang diberikan UEA ini tentu akan mempermudah kampanye moderasi beragama yang menjadi agenda MHM tanpa mengurangi esensi nilai moderasi itu sendiri.
Di satu sisi, dalam menyuarakan nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal seperti moderasi yang dibahas dalam penelitian ini, satu organisasi Muslim semestinya menjalin relasi integratif dengan organisasi Muslim lainnya.
Nilai keagamaan universal seperti moderasi ini semestinya tidak dijadikan konsep eksklusif yang melekat pada kelompok atau organisasi terertentu sebagai upaya memeroleh dominasi ataupun Salah satu inisiatif integratif antar-kelompok keagamaan Islam dapat dilihat pada konferensi Al Hiwar Al Islamiy yang juga diikuti MHM pada 19-20 Februari 2025.
Konferensi semacam ini merupakan upaya yang semestinya dilakukan oleh berbagai organiasi Muslim dalam menyebarkan nilai-nilai agama Islam yang bersifat universal seperti moderasi, toleransi, dan koeksistensi.
Daftar Pustaka