JURNAL TABGHA
Volume 5 No.
2 Oktober 2024
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
POLITIK KEBIJAKAN AGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL:
MEMBANGUN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI
PANCASILA
1Steven, 2Gomgom Purba Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam 1steven@st3b.
id, 2gomgom@st3b.
Abstract This study discusses the importance of religious policy in creating harmony between religious communities in the context of plural society in Indonesia.
As a country rich in cultural, ethnic, and religious diversity.
Indonesia faces significant challenges in maintaining social harmony.
Although the 1945 Constitution guarantees freedom of religion, the implementation of policies often does not provide fair treatment, especially for minority groups.
Through a qualitative approach that relies on literature reviews, statistical data, and interviews with stakeholders, this study highlights the importance of the role of Pancasila as the foundation of the state in building harmony.
Pancasila contains universal values that encourage respect for differences and the need to create inclusive and fair policies.
This study also identifies challenges in the implementation of religious policies, including the emergence of discrimination and resistance from certain groups.
It is emphasized that interfaith dialogue and education on harmony are very important in fostering a tolerant attitude.
In order to achieve this goal, collaboration between the government, religious institutions, and civil society needs to be strengthened.
Overall, the results of the study show that through fair policies and active community participation, a harmonious environment can be created, where every individual is valued and recognized regardless of religious background.
Keywords: Politics Policy.
Harmony.
Pancasila.
Discrimination Abstrak Penelitian ini membahas mengenai pentingnya politik kebijakan agama dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama dalam konteks masyarakat plural di Indonesia.
Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama.
Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial.
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, implementasi kebijakan seringkali tidak memberikan perlakuan yang adil, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas.
Melalui pendekatan kualitatif yang mengandalkan kajian literatur, data statistik, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, studi ini menyoroti pentingnya peran Pancasila sebagai dasar negara dalam membangun kerukunan.
Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mendorong penghormatan terhadap perbedaan serta kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil.
Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan kebijakan agama, termasuk munculnya diskriminasi dan resistensi dari kelompok tertentu.
Ditekankan bahwa dialog antarumat beragama dan pendidikan mengenai kerukunan sangat penting dalam membina sikap toleran.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil perlu diperkuat.
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kebijakan yang berkeadilan dan partisipasi aktif masyarakat, dapat tercipta lingkungan yang harmonis, di mana setiap individu dihargai dan diakui tanpa memandang latar belakang agama.
Kata kunci: Politik Kebijakan.
Kerukunan.
Pancasila.
Diskriminasi
PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama yang kaya.
Keberagaman ini bukan hanya menjadi ciri khas, tetapi juga tantangan signifikan dalam menciptakan harmoni sosial.
Dalam konteks ini, pemahaman terhadap politik kebijakan agama menjadi sangat penting, terutama JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 Kerukunan antarumat beragama, peran Pancasila sebagai dasar negara, serta merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil (Sintha Wahjusaputri, 2.
Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa keberagaman kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat yang lebih baik.
Politik kebijakan agama di Indonesia merupakan bagian integral dari pengaturan kehidupan berbangsa dan Kebijakan mencerminkan pluralitas masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya.
Kebijakan yang adil dan inklusif tidak hanya berfungsi untuk mencegah ketidakpuasan, tetapi juga untuk menghindari eksklusi dan konflik antar kelompok yang berbeda (Hendri Masduki, 2.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan agama sering menjadi pemicu perpecahan sosial yang lebih dalam, sehingga evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut menjadi sangat Politik berinteraksi dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik lainnya.
Penelitian terhadap kebijakan agama dapat memicu perpecahan sosial yang mendalam.
Misalnya, ketidakpuasan ini sering muncul akibat kurangnya representasi kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Oleh karena itu, kepentingan dalam pembuatan kebijakan agama sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan keadilan di kalangan semua kelompok masyarakat.
Kerukunan antarumat beragama merupakan elemen penting untuk mempertahankan kedamaian.
Dalam masyarakat yang plural, perbedaan keyakinan bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, menumbuhkan sikap saling P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
menghormati dan memahami perbedaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda harus menjadi prioritas.
Kegiatan yang melibatkan dialog antarumat beragama dapat membantu menciptakan merupakan langkah penting dalam membangun kerukunan (Weinata Sairin .
), 2.
Dialog antaragama berfungsi sebagai platform untuk membangun pengertian dan toleransi.
Kegiatan yang komunikasi yang konstruktif.
Dalam konteks ini, pendidikan memegang Program pendidikan yang mengajarkan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman antarumat beragama harus diperkuat dalam kurikulum pendidikan.
Hal ini penting agar generasi muda memahami nilai-nilai toleransi dan kerukunan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di masa depan.
Namun, membangun kerukunan juga ada, termasuk adanya kelompok-kelompok yang mempromosikan radikalisasi dan Dalam beberapa kasus, radikalisasi ini muncul dari ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
Oleh langkah-langkah preventif harus diambil, dan semua pihak pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam mengatasi masalah ini.
Kerjasama ini harus mencakup upaya untuk memberikan pendidikan yang baik dan menciptakan lapangan kerja yang memadai, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Sebagai dasar negara.
Pancasila memberikan pedoman moral dan etika bernegara di Indonesia.
Lima sila dalam Pancasila nilai-nilai universal yang menekankan pentingnya JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 kerukunan dan toleransi antarumat Sila pertama.
Ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan pengakuan atas keberadaan Tuhan, yang menjadi landasan etika bagi semua agama.
Sila kedua.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terhadap hak dan martabat setiap belakang agama.
Sila ketiga, "Persatuan Indonesia, mendorong semua pihak untuk memberikan prioritas pada persatuan di tengah keberagaman (Anis Malik Thoha.
Praktik nilai-nilai Pancasila sering terhambat oleh konteks politik yang ada.
Tersebarnya pemahaman yang keliru tentang Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan publik menyulitkan upaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai nilainilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
Melalui program pendidikan dan kampanye sosial.
Pancasila dapat ditanamkan, sehingga masyarakat dapat lebih menghargai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Diskriminasi dalam kebijakan agama sering muncul dalam bentuk perlakuan tidak setara terhadap kelompok Hal ini berdampak serius pada keadilan sosial dan stabilitas hubungan antarumat beragama.
Diskriminasi dapat memperburuk reputasi negara di mata
Oleh karena itu, penting untuk bentuk-bentuk diskriminasi yang ada dan mengambil langkah-langkah Menolak Pemerintah harus berupaya untuk memasukkan perspektif semua kelompok P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
dalam pengambilan keputusan terkait Ini transparansi dalam proses pembuatan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mewakili minat dan kebutuhan kelompokkelompok minoritas.
Dengan menciptakan ruang bagi semua suara untuk didengar, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil masyarakat yang beragam.
Mengelola keragaman dalam Indonesia pendekatan inklusif dan adil dalam kebijakan agama.
Pendekatan ini harus mencakup upaya memperkuat pendidikan tentang kerukunan, menegakkan nilainilai Pancasila, dan secara aktif menolak diskriminasi dalam berbagai bentuk.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap individu dihargai dan diakui, tanpa memandang latar belakang agama.
Hal ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola Dengan memahami pentingnya kerukunan antarumat beragama dan peran politik kebijakan agama, kita dapat langkah-langkah masyarakat yang lebih harmonis dan adil.
Ini memerlukan komitmen dari semua berkolaborasi dalam mencapai tujuan Melalui upaya kolektif, kita dapat memastikan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia menjadi sumber kekuatan dan bukan pemecah belah.
Membangun masyarakat yang harmonis di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan inklusif.
Dengan nilai-nilai Pancasila, dan menolak diskriminasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua kelompok untuk JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 hidup berdampingan.
Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini akan sangat kerjasama semua pihak, baik pemerintah, lembaga agama, maupun masyarakat Melalui upaya bersama.
Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola keragaman dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam, kebijakan agama sering kali menjadi sumber konflik Penelitian mengidentifikasi bagaimana berbagai kelompok berinteraksi dan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka.
Dengan memahami dinamika ini, penulis dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan kebijakan agama di masyarakat plural.
METODE PENELITIAN
Penelitian pendekatan kualitatif dalam menganalisis data dan informasi terkait politik kebijakan Pendekatan kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kompleksitas isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan agama di masyarakat yang beragam.
Melalui metode ini, penulis dapat menggali nuansa dan dinamika yang ada, serta memahami bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga berupaya untuk memahami konteks dan makna di balik fenomena yang terjadi.
Analisis ini mengandalkan kajian literatur, data statistik, dan wawancara dengan pemangku kepentingan.
Kajian literatur memberikan landasan teoritis yang kuat, sedangkan data statistik memberikan gambaran kuantitatif yang penting untuk mendukung temuan.
Wawancara kepentingan, seperti tokoh agama, langsung yang kaya dan beragam.
Melalui kombinasi berbagai sumber data ini, penulis dapat menyusun gambaran yang kebijakan agama diterapkan dan diterima di lapangan.
Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam dinamika yang terjadi dalam masyarakat Dalam konteks masyarakat yang HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural Politik merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat yang plural.
Dalam konteks ini, pluralisme agama tidak hanya mencakup keberagaman keyakinan, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di dalam suatu Keberagaman ini sering kali menciptakan kebijakan yang adil dan Misalnya, dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, kebijakan yang diambil harus mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok, tanpa diskriminasi.
Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu merasa diakui dan dihargai dalam kerangka kebijakan publik.
Ketidakadilan dalam kebijakan agama dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan kelompok minoritas, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan dan Tingkat pluralisme yang tinggi sering kali berpotensi menghadapi konflik sosial yang lebih besar, terutama ketika kebijakan agama tidak mencerminkan keberagaman tersebut.
Negara yang menerapkan kebijakan eksklusif, seperti pengakuan resmi hanya terhadap satu agama, terdapat peningkatan insiden (Nurcholish JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 Madjid, 1.
Ini menunjukkan bahwa mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan satu perspektif agama, tetapi juga mengakomodasi Pendekatan yang lebih inklusif tidak hanya akan menciptakan rasa saling menghormati, tetapi juga mendorong kerjasama antar kelompok yang berbeda.
Dalam analisis lebih lanjut, dapat dilihat bahwa kebijakan yang inklusif dan adil dapat menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.
Ketika semua kelompok merasa bahwa suara mereka didengar dan diwakili, potensi konflik dapat Hal ini dapat berhasil mengelola pluralisme agama dengan baik, di mana kebijakan publik dirumuskan melalui proses dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam merumuskan kebijakan agama sangatlah diperlukan, agar semua elemen masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis (Shihab, 1.
Kebijakan yang adil tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi Dengan demikian, penting untuk melibatkan dialog antaragama dan partisipasi aktif dari semua lapisan Dialog antaragama dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka antara kelompok yang berbeda.
Hal ini tidak hanya akan memperkuat kerukunan memperkuat fondasi demokrasi yang Dalam konteks ini, kolaborasi masyarakat sipil, dan pemimpin agama sangatlah penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan muncul kebijakan yang tidak hanya P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
mengatasi tantangan yang dihadapi dalam masyarakat yang beragam.
Kebijakan publik yang baik harus mencakup elemen pencegahan konflik, di mana pemerintah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan kerjasama.
Dengan menciptakan ruang bagi interaksi positif, diharapkan akan terbentuk hubungan yang lebih baik antara kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan.
Kebijakan yang mendukung interaksi ini juga dapat memperkuat rasa keterikatan sosial di antara warga negara, yang pada gilirannya akan memperkuat kohesi Dengan melibatkan semua suara, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mencerminkan realitas masyarakat yang beragam.
Ini juga akan tersebut, karena semua kelompok merasa terwakili dan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok minoritas.
Secara kebijakan agama dalam masyarakat plural memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif.
Kebijakan yang baik harus mampu menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk berpartisipasi dan merasa diakui.
Dengan demikian, stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama dapat terjaga.
Upaya ini tidak hanya akan menguntungkan masyarakat saat ini, tetapi juga akan membentuk dasar yang kuat untuk masa depan yang lebih harmonis.
Dalam menghadapi tantangan pluralisme, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin agama akan menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
JURNAL TABGHA
Volume 5 No.
2 Oktober 2024 Penting untuk menyadari bahwa pluralisme agama bukanlah tantangan yang harus dihindari, tetapi merupakan kekayaan yang harus dirayakan.
Dengan mengembangkan kebijakan yang inklusif dan adil, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan Melalui dialog, pendidikan, dan kolaborasi, kita dapat membangun jembatan antara kelompok yang berbeda dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua.
Dengan demikian, masyarakat plural bukan hanya sekadar isu kebijakan, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka.
Dalam situasi di mana pluralisme agama menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
Pancasila mengajak setiap individu untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dirayakan, bukan sebagai (Wendy Anugrah Octavian, 2.
Dalam konteks ini, pendidikan nilai-nilai Pancasila memegang peranan yang sangat penting.
Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dapat masyarakat yang toleran dan inklusif.
Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun kerukunan umat Indonesia.
Dengan mengedepankan dialog, pendidikan, dan pemahaman antarumat beragama, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai.
Dalam konteks ini, peran pemerintah dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif.
Pemerintah, kebijakan, perlu menciptakan regulasi yang mendukung kerukunan antarumat beragama, sementara masyarakat sipil harus aktif dalam mempromosikan nilainilai Pancasila di tingkat komunitas (Paul Knitter, 2.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kerukunan umat beragama di Indonesia dapat terwujud dan diperkuat, menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, penting untuk melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat.
Mereka memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan Dengan demikian, upaya membangun kerukunan umat beragama melalui Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh Konsep Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila Konsep membangun kerukunan umat beragama melalui Pancasila merupakan pendekatan yang sangat relevan dan strategis dalam konteks keberagaman di Indonesia.
Pancasila, sebagai dasar negara, bukan hanya simbol, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmoni antarumat beragama.
Dalam Pancasila menghormati keyakinan orang lain, yang menciptakan suasana toleransi.
Banyak organisasi keagamaan di Indonesia yang bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial dan pengembangan masyarakat, mencerminkan semangat gotong royong dan saling membantu (Aidul Fitriciada, 2.
Ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengikat antar kelompok yang berbeda.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, memberikan arahan yang jelas bagi masyarakat untuk saling menghormati JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 komponen masyarakat.
Melalui sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan visi Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima, terlepas dari perbedaan agama yang ada.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
merumuskan kebijakan agama yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dialog yang konstruktif antara berbagai pihak sangatlah diperlukan.
Dengan melibatkan semua kelompok dalam proses perumusan kebijakan, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.
Dialog yang terbuka dan transparan tidak kekhawatiran masing-masing kelompok, tetapi juga akan memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
Ini juga akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi Tantangan dalam penerapan kebijakan agama memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan pemimpin agama.
Dengan pendekatan yang inklusif, dialog yang terbuka, dan komitmen untuk mendengarkan suara semua kelompok, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kerukunan umat beragama, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial di dalam masyarakat.
Dalam jangka panjang, kebijakan yang peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Wahyuni, 2.
Dalam konteks kebijakan publik, panjang dari kebijakan yang diambil.
Kebijakan yang hanya menguntungkan satu kelompok agama dapat menciptakan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas sosial.
Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa ia tidak hanya Tantangan Dalam Penerapan Kebijakan Agama Tantangan dalam penerapan kebijakan agama merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Meskipun menerapkan kebijakan agama yang inklusif, tantangan tetap ada dalam proses Salah satu tantangan terbesar adalah adanya resistensi dari kelompokkelompok tertentu yang merasa bahwa kebijakan yang ada tidak mencerminkan kepentingan mereka.
Resistensi ini sering kali muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau mengakibatkan ketegangan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika yang ada di dalam masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif.
Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan keragaman agama dan budaya, tantangan ini menjadi semakin Beberapa wilayah di Indonesia mengalami peningkatan ketegangan antaragama yang disebabkan oleh kebijakan yang dianggap tidak adil.
Misalnya, menguntungkan satu kelompok agama dapat menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan kelompok lain, yang pada gilirannya dapat memicu protes atau bahkan kekerasan.
Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan ini berakar dari kelompok-kelompok Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif dalam JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 memenuhi kepentingan jangka pendek, kesejahteraan semua kelompok dalam Evaluasi ini harus melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Lebih jauh lagi, peran media juga sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, sehingga penting bagi mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab.
Penyebaran informasi yang akurat dan berimbang dapat membantu mengurangi ketegangan antaragama dan mendorong dialog yang Di sisi lain, penyebaran berita yang menyesatkan atau provokatif dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
Oleh karena itu, penting bagi media untuk berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan informasi mengenai kebijakan agama (T.
Dalam menghadapi tantangan ini, nonpemerintah juga sangat penting.
Melalui kemitraan yang kuat, kita dapat menciptakan inisiatif yang lebih efektif dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan agama.
Organisasi nonpemerintah pemahaman yang lebih mendalam masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan melibatkan berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan dalam penerapan Indonesia
memerlukan pendekatan yang holistik
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
dan inklusif.
Dengan melibatkan semua kebijakan, menciptakan dialog yang pendidikan dan peran media, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan berkelanjutan (Adon Nasrullah Jamaludin.
Upaya ini tidak hanya akan beragama, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan keadilan di dalam masyarakat.
Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih harmonis dan berkeadilan bagi Masyarakat Plural dan Kerukunan Umat Beragam Masyarakat plural merupakan kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama Indonesia.
Keragaman menciptakan mosaik sosial yang kaya, namun juga menuntut adanya kerukunan di antara berbagai kelompok.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kerukunan tidak hanya sekadar penghargaan terhadap perbedaan dan upaya untuk membangun solidaritas di antara sesama warga negara.
(Pasaribu.
Keberagaman Indonesia, meskipun menjadi kekuatan, juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, upaya untuk beragama dan antarbudaya menjadi sangat penting.
Di daerah-daerah tertentu, ketegangan antara kelompokkelompok yang berbeda dapat muncul akibat kesalahpahaman atau stereotip yang negatif, yang menekankan perlunya dialog dan komunikasi yang konstruktif.
Dalam banyak kasus, konflik yang terjadi di masyarakat plural sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, politik, atau JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 Misalnya, persaingan untuk mendapatkan sumber daya atau akses ke layanan publik dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap suara didengar dan diakui.
Hal ini akan membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan masyarakat.
Kesadaran kerukunan dalam masyarakat plural juga dapat diperkuat melalui pendidikan.
Program-program mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya kerjasama antarumat beragama sangat diperlukan.
Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang keragaman, diharapkan harmonis dalam masyarakat yang beragam ini (Ferry Irawan Febriansyah.
Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama sangat Mereka dapat menjadi jembatan untuk membangun komunikasi antar kelompok dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog.
Melalui pendekatan yang inklusif, diharapkan menghormati dan memahami, yang pada gilirannya akan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang plural.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
menjalankan keyakinan mereka.
Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan yang tidak inklusif atau diskriminatif dapat memicu ketegangan dan konflik di masyarakat yang beragam.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga merayakan dan Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendukung kerukunan antarumat beragama.
Misalnya, kebijakan tentang kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama merupakan langkah positif dalam menciptakan suasana yang harmonis.
Kebijakan ini mencakup perlindungan terhadap tempat ibadah, hak untuk menyebarkan ajaran agama (Purwito Adi.
Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah yang memiliki Dalam beberapa kasus, mendukung, praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh kebijakan tersebut.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya kelompokkelompok yang menolak pluralisme dan mengedepankan eksklusivitas agama.
Kelompok ini seringkali menganggap bahwa keyakinan mereka adalah satusatunya kebenaran yang harus diikuti, sehingga mengabaikan keberadaan dan hak orang lain untuk beragama.
Hal ini dapat mengakibatkan munculnya sikap intoleran yang merusak kerukunan.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melakukan dialog dan sosialisasi tentang pentingnya kerukunan dan toleransi dalam masyarakat yang beragam.
Dialog antaragama perlu difasilitasi untuk membangun pemahaman yang lebih baik Dinamika Kebijakan Agama dalam Konteks Pluralisme Dalam kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk beragama, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kerukunan dan toleransi.
Pluralisme sebagai suatu kondisi di mana berbagai kelompok agama, budaya, dan etnis hidup kebijakan yang mampu menjamin hak dan JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 dan mengurangi prasangka yang mungkin Selain itu, peran lembagalembaga agama juga sangat penting dalam mendukung kebijakan agama yang Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul, serta memberikan edukasi kepada Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, lembaga agama dapat membantu membentuk sikap positif terhadap pluralisme dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan Dengan demikian, lembaga agama dapat menjadi jembatan untuk membangun kerukunan di tengah masyarakat plural, sekaligus memperkuat jaringan sosial yang ada.
Dalam menghadapi dinamika kebijakan agama, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan.
Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait kebijakan yang ada.
Melalui forum-forum pengalaman dan pandangan, yang pada gilirannya akan memperkuat kerukunan dan saling pengertian.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan agama akan tanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam pembentukan kebijakan yang inklusif.
Untuk mencapai kerukunan yang berkelanjutan dalam masyarakat plural, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk saling menghormati dan bekerja Kebijakan agama yang inklusif dan partisipatif, didukung oleh kesadaran dan tindakan nyata dari masyarakat, akan menciptakan lingkungan yang kondusif
untuk kerukunan antarumat beragama P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
dan antarbudaya.
Dalam hal ini, pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil harus bersinergi untuk menciptakan ruang dialog yang aman dan Dengan kolaborasi yang baik, tantangan yang ada dapat diatasi dan kerukunan dapat terwujud.
Dalam konteks yang lebih luas, kerukunan antarumat beragama juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan Ketika masyarakat hidup dalam suasana yang diminimalisir, dan sumber daya dapat dialokasikan untuk pembangunan yang lebih produktif.
Misalnya, dengan adanya kerjasama antarumat beragama, berbagai program sosial dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan agama yang inklusif tidak hanya bermanfaat bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai negara dengan populasi yang beragam.
Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam pengelolaan keragaman.
Dengan komitmen yang kuat terhadap pluralisme.
Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kerukunan antarumat beragama bukan hanya mungkin, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang Melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif, serta dukungan Indonesia dapat terus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keragaman dan membangun masyarakat yang harmonis.
Dengan demikian, dinamika kebijakan agama dalam konteks tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil bagi semua.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang ada juga sangat Pemerintah perlu melakukan JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 memastikan bahwa kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi semua kelompok agama.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi ini, akan ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih baik.
Hal ini juga akan kebijakan agama, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung.
Dalam masyarakat yang harmonis dan inklusif akan menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Kebijakan agama yang baik, didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat, akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masing-masing.
Dengan demikian.
Indonesia tidak hanya akan menjadi negara yang kaya akan keragaman, tetapi juga negara yang mampu mengelola keragaman tersebut sebagai aset berharga bagi kemajuan P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
Perlunya masyarakat di Indonesia mendukung adanya regulasi yang adil dan transparan dalam praktik beragama.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan pemerintah untuk bertindak sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap agama mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, dan agama.
Lebih lanjut, peran pemerintah dalam mengatur kebijakan agama juga menimbulkan konflik atau radikalisasi.
Pemerintah perlu melakukan pendekatan mengenai isu-isu keagamaan yang Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator untuk menciptakan harmoni antarumat beragama.
Keberhasilan dalam mengatur kebijakan agama sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.
Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya konflik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan.
Oleh karena itu, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Peran mengatur kebijakan agama adalah aspek yang sangat krusial untuk menciptakan Peran Pemerintah Dalam Mengatur Kebijakan Agama Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kebijakan agama di suatu negara.
Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan organisasi keagamaan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan mereka.
Dalam bertanggung jawab untuk menciptakan keberagaman agama, sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Sebagai contoh, undangundang yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan mereka.
JURNAL TABGHA
Volume 5 No.
2 Oktober 2024 Dengan masyarakat dan menjaga transparansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penindasan.
Ini adalah langkah penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberagaman dan toleransi di Indonesia.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
mengembangkan sikap antipati yang dapat memicu konflik (Kaltim Today.
AuPenghambatan Pendirian Gereja-Gereja Di Samarinda.
Ay Kaltim Today, n.
Oleh kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua agama.
Ini termasuk memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu keagamaan dan hak asasi Analisis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran publik adalah kunci untuk mengatasi diskriminasi politik dalam kebijakan agama.
Melalui programprogram pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai menghormati, masyarakat dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih baik Dengan demikian, diskriminasi dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan.
Sebagai kesimpulan, menolak diskriminasi politik dalam kebijakan agama adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama Ini adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.
Menolak Diskriminasi Politik Kebijakan Agama Diskriminasi kebijakan agama adalah masalah yang harus ditangani secara serius oleh Diskriminasi ini dapat muncul dalam bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok agama tertentu dalam hal akses terhadap sumber daya, layanan publik, dan representasi politik.
Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses Hal ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan Data menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana kelompok minoritas agama mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah.
Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya tekanan dari ketidakpahaman terhadap keberagaman.
Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas ini dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari praktik Dengan regulasi yang jelas dan adil, pemerintah dapat mencegah terjadinya diskriminasi yang merugikan (Naufal Hakim, 2.
Lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa diskriminasi politik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial secara Ketika kelompok tertentu merasa terpinggirkan, mereka cenderung Berkeadilan Dalam Politik Kebijakan Agama Keadilan dalam politik kebijakan agama merupakan prinsip yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama terhadap semua agama, tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 individu untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa adanya diskriminasi (Annisa N.
dan Arin, 2.
Keadilan dalam kebijakan agama harus mencakup minoritas dan memastikan bahwa suara pengambilan keputusan.
Hal ini akan menciptakan rasa saling menghormati dan toleransi di antara berbagai kelompok agama, yang pada gilirannya akan masyarakat yang beragam.
Ketika setiap individu merasa bahwa keyakinan mereka antaragama dapat diminimalkan.
Kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok mayoritas, sementara kelompok minoritas sering kali Misalnya, menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, suara kelompok minoritas sering kali tidak terdengar atau diabaikan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan memastikan bahwa semua kelompok agama memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan Ini adalah langkah krusial untuk menciptakan keadilan yang sejati dalam masyarakat, di mana setiap orang berpartisipasi dalam proses demokrasi (Purba.
Djaafar.
, n.
Keadilan dalam politik kebijakan agama juga berkaitan dengan pengakuan hak-hak Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk keyakinan mereka tanpa rasa takut akan Ini termasuk perlindungan terhadap tempat ibadah dan hak untuk menyebarkan ajaran agama (Mary Elizabeth Mullino Moore, 1.
Dengan lingkungan yang aman dan nyaman bagi P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
semua warga negara.
Kebebasan beragama yang dijamin oleh hukum bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak.
Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam politik kebijakan agama harus menjadi prioritas utama bagi Ketika setiap individu merasa dihargai dan diakui, mereka akan lebih cenderung untuk berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari semua kelompok agama dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan agama.
Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam dialog konstruktif akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Berkeadilan kebijakan agama adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang Dengan memastikan bahwa semua kelompok agama diperlakukan dengan adil dan setara, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberagaman dan toleransi.
Hal ini tidak hanya akan mengurangi potensi konflik, tetapi juga mendorong kerjasama antar kelompok yang berbeda.
Sebagai contoh, programprogram yang melibatkan kerja sama lintas agama dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan menghargai antar kelompok, sehingga memperkuat jalinan sosial di masyarakat.
Keadilan dalam politik kebijakan Ketika semua kelompok agama merasa dihargai dan memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya adil secara pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pentingnya keadilan dalam politik kebijakan agama juga tercermin dalam Pendidikan yang inklusif dan membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap Dengan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, generasi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hidup berdampingan secara Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil dalam bentuk masyarakat yang lebih damai dan kooperatif.
Selain itu, peran media juga sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam politik kebijakan agama.
Media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu agama.
Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang mengenai berbagai kelompok Dengan demikian, media dapat memahami antar kelompok, serta mengurangi stigma dan prasangka yang sering kali muncul.
Keadilan dalam politik kebijakan agama adalah landasan yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.
Upaya untuk mencapai keadilan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan Dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi
manusia, dapat membangun masyarakat
yang tidak hanya beragam, tetapi juga P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
saling menghormati dan mendukung satu sama lain.
Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara, di mana setiap orang dapat hidup sesuai dengan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi (Purba.
KESIMPULAN Dalam penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai peran pemerintah dalam mengatur kebijakan agama, menolak diskriminasi politik, dan kebijakan agama.
Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman agama.
Hal ini mencakup perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta pengakuan terhadap perbedaan keyakinan yang ada dalam masyarakat.
Pentingnya peran pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks mencegah terjadinya konflik yang berkaitan dengan Dengan mengimplementasikan kebijakan yang adil dan transparan, pemerintah dapat menciptakan stabilitas sosial yang masyarakat yang harmonis.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif.
Dari hasil penelitian ini, juga terlihat bahwa diskriminasi politik dalam kebijakan agama harus ditangani dengan Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.
Dengan demikian, keadilan dapat tercapai, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan.
Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya JURNAL TABGHA Volume 5 No.
2 Oktober 2024 pendekatan yang berkeadilan dalam Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Ini adalah langkah penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberagaman dan toleransi di Indonesia, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinan mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut.
P-ISSN 2722-6190
E-ISSN 2830-5299
Problematika Toleransi Keagamaan Di Indonesia.
Jurnal Gema Keadilan, 10.
, 76Ae77.
Nurcholish Madjid.
Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat.
Kolomkolom di Tabloid Tekad.
Paramadina.
Pasaribu.
Peran Pejabat Gereja Bethel Indonesia Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kota Batam.
JURNAL TABGHA,
, 71Ae82.
Paul F.
Knitter.
Is the Pluralist model a Western Imposition?: A Response in five voices.
AuIn The Myth of Religious Superiority: A Multifaith Exploration.
Orbics Books.
Purba.
Djaafar.
, & E.
Religiusitas Dan Intelektualitas Dalam Ruang Publik Untuk Menggiatkan Moderasi Beragama.
, 126Ae137.
https://doi.
org/https://doi.
org/10.
68/ji.
Purba.
Pastisipasi Sosiologis Generasi Z Kristiani Dalam Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Batam.
Jurnal Tabgha, 3.
, 56Ae66.
https://doi.
org/https://doi.
org/10.
68/jt.
Purwito Adi.
Pembudayaan NilaiNilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar PertahananNasional NKRI.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1.
, 39.
Shihab.
Islam Inklusif .
Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama.
Mizan.
Sintha Wahjusaputri.
Religion Conflicts In Indonesia Problems And Solutions.
Sociology Study, 5.
Perjalanan Spiritual Seorang Kristen Sekuler.
BPK
Gunung Mulia.
Wahyuni.
Agama dan Pembentukan Struktur Sosial:
Pertautan Agama.
Budaya, dan Tradisi Sosial.
Prenandamedia.
DAFTAR PUSTAKA
Adon Nasrullah Jamaludin.
Agama dan Konflik Sosial.
Pustaka