Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023
PENGARUH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PENERBIT
BUKU TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SIMALUNGUN
Ramadhan Syahputra1.
Robert Tua Siregar2.
Sarintan E Damanik3.
Marto Silalahi4
Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan memberikan daftar pertanyaan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Simalungun.
Yang menjadi sampel sebanyak 100 orang masyarakat yang mewakili.
Tehnik analisa data digunakan adalah regresi berganda, serta pengujian, pengolah data dilakukan dengan bantuan program SPSS.
Dengan menggunakan uji koefisen determinasi hasil analisis menunjukkan bahwa Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun adalah sebesar 0,560 atau 56,0%.
Sisanya sebesar 44% yang tidak masuk dalam penelitian ini.
Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Simalungu bahwa Pembangunan Pendidikan membutuhkan perhatian menyeluruh dari stake holder Kabupaten Simalungun, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan saran pendapat akan meningkatkan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Kata Kunci : Kebijakan.
Partisipasi.
Penerbit Buku.
Pembangunan Pendidikan ABSTRACT This research was conducted to determine the effect of the Office of Education Policy and the Participation of Book Publishers on Education Development in Simalungun Regency.
The methodology used is quantitative by providing a list of questions to the people in Simalungun Regency.
The sample is 100 people who represent the community.
The data analysis technique used is multiple regression, as well as testing, data processing is carried out with the help of the SPSS program.
using the coefficient of determination test, the results of the analysis show that the Policy of the Office of Education and Participation of Book Publishers on Education Development in Simalungun Regency 560 or 56.
The remaining 44% were not included in this study.
This research contributed thoughts and suggestions to the Simalungu Regency Government that Education Development requires comprehensive attention from Simalungun Regency stakeholders, community participation in providing information and opinion suggestions will improve Education development in Simalungun Regency.
Keywords: Policy.
Participation.
Book Publishers.
Educational Development PENDAHULUAN Kebutuhan masyarakat memiliki berbagai kuantitas dan kualitas barang dan sektor yang harus dikelola organiasi perangkat daerah.
Menerjemahkan kebutuhan masyarakat kedalam bentuk rencana strategi daerah adalah indikator keberhasilan kebijakan pemerintah Penyelenggaraan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 yang maksimal kepada masyarakat.
Masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian serius dari kebijakan daerah.
Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan gambaran dukungan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Menerjemahkan kebutuhan ke dalam program dan kegiatan pemerintahan membutuhkan kapasitas dan kapabilitas kebijakan dan strategi berdasarkan pendekatan legalitas, pendekatan sosial kemasyarakatan dan pendekatan dunia pendidikan yang kompetensi, konsistensi, profesionalisme, akuntabilitas dan responsivitas.
Hubungan yang fungsional antara kebutuhan masyarakat dengan keberdayaan perangkat daerah adalah dua sendi utama efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebutuhan pelayanan pendidikan adalah salah satu bentuk kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan diperjuangkan secara konsisten dan komitmen yang maksimal.
Partisipasi masyarakat dan pemangku pendidikan menjadi faktor penting dalam mempercepat dan mempermudah pencapaian visi dan misi pembangunan daerah .
isalnya pembangunan pendidika.
Partisipasi pemangku pendidikan .
isalnya dunia usah.
merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan daerah.
Dunia usaha .
isalnya pengusaha penerbit buk.
dapat memberikan sumbangannya dalam mendukung kegiatan pendidikan daerah.
Misalnya kegiatan mensosialisasikan kurikulum tahun 2013, kegiatan seminar pendidikan bertemakan bagaimana melakukan penelitian ilmiah dan sebagaianya.
Dunia usaha .
isalnya dunia perbanka.
dapat memberikan bantuan bagi siswa daaerah berprestasi masuk perguruan tinggi ternama.
Kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan sektor pendidikan membutuhkan dukungan pemangku kepentingan pendidikan daerah.
Kebijakan pendidikan daerah dituangkan dalam rencana strategi daerah.
Rencana strategi pendidikan daerah merupakan hasil musyawarah pembangunan pendidikan yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan daerah (Kabupate / Kot.
dan akhirnya diputuskan dalam bentuk peraturan Perumusan kebijakan pendidikan daerah terlihat dari kegiatan musyawaraah pembangunan daerah.
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat dilihat dari berdirinya pembangunan sekolah, meningkatnya pendidikan formal tenaga pendidik, tingginya kelulusan dan sebagainya.
Kegiatan monitoring dan pengawasan berbagai kegiatan pendidikan daerah merupakan satu kesatuan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah.
Mengamati pembangunan pendidikan daerah adalah sangat menarik untuk diteliti karena memiliki hubungan keberadaan peserta pendidik, tenaga pendidik, penduduk, pendanaan dan Pencapaian kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan sumber daya aparatur, dukungan sarana prasarana, dukungan kejelasan dan ketegasan norma perundangan, reward dan punishmen dan sebagainya.
Pembangunan pendidikan daerah merupakan salah satu skala prioritas pembangunan daerah yang membutukan sinergisasi dengan pemangku pendidikan daerah.
Mengelola sumber daya pendidikan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan pendidikan daerah.
Keberadaan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan partisipasi masyarakat memperkuat keberhasilan penerapan kebijakan dan strategi pendidikan daerah yang maksimal.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Berdasarkan data dari Kabupaten Simalungun dalam angka tahun 2017, tercatat bahwa terdapat 31 kecamatan, 386 desa / nagori, 27 kelurahan, dan 413 Kelurahan .
dengan luas wilayah adalah 4.
372,50 km2, jumlah penduduk sebesar 854.
489 jiwa terdiri dari laki-laki =425.
794 jiwa dan jumlah perempuan = 428.
695 jiwa serta jumlah PNS(ASN) pada organisasi perangkat daerah sebanyak = 9.
757 pegawai, pada kecamatan sebesar 981 pegawai.
Terkhusus pada Dinas Pendidikan jumlah pegawai sebesar = 7.
950 pegawai .
olongan 1 = 21 golongan II = 617 pegawai.
golongan i=3.
040 pegawai dan golongan IV = 4272 Untuk memperkuat daya menerjemahkan berbagai kebutuhan masyarakat maka kehadiran sumber daya manusia (ASN dan Masyaraka.
menjadi sangat diperlukan dengan Keberadaan modal sosial dalam pembangunan daerah menjadi modal besar disamping modal, sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Keberadaan sumber daya aparatur daerah menjadi modal pembangunan daerah yang besar sumbangannya.
Keberadaan sumber daya manusia memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah dalam berbagai sektor pembangunan.
Berdasarkan data dari Kabupaten Simalungun dalam angka tahun 2017, tercatat bahwa angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2016 untuk tingkat sekolah dasar adalah 111,41 dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016, untuk tingkat sekolah dasar adalah = 99,10.
Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2016 untuk tingkat sekolah menengah pertama adalah 90,04 dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016, untuk tingkat sekolah menengah pertama adalah = 79,48.
Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2016 untuk tingkat SMA sederajat adalah 98,11 dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016, untuk tingkat SMA sederajat adalah = 64,28.
Angka tahun 2017, tercatat bahwa angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2016 untuk tingkat PT sederajat adalah 20,15 dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2016, untuk tingkat PT sederajat adalah = 17,44.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan modal besar untuk mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah itu dengan maksimal.
Kemampuan pembangunan daerah mengujudnyatakan kebutuhan masyarakat .
isalnya sektor pendidikan, kesehatan, dan keekonomia.
Berkait dengan angka partisipasi kasar, (Usman, 2.
mengatakan bahwa APK adalah jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu/jumlah penduduk kelompok usia tertentu x 100 %.
Semakin tinggi APK, berarti semakin banyak anak usia sekolah yang sekolah di sesuatu jenjang pendidikan tertentu.
Nilai APK dapat > 100 % karena ada siswa yang berusia diluar usia resmi sekolah.
Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dillihat dari keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sehingga kualitas dan kuantitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat baik fisik maupun sosial.
Berkait dengan angka partisipasi kasar, (Usman, 2.
mengatakan bahwa APM adalah jumlah siswa kelompok usia jenjang pendidikan tertentu/jumlah penduduk usia tertentu x 100 %.
Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekollah yang sekolah di suatu daerah tertentu.
Nilai ideal APM 100 % jika > 100 % dikarenakan ada siswa dari luar daerah diperbolelhkan mengulang di setiap tingkat.
Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dillihat dari keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada umumnya sehingga peserta didik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pesert didik dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan pendidikan daerah.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Berdasarkan data dari Kabupaten Simalungun dalam angka tahun 2017, tercatat bahwa Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Kecamatan, yaitu TPA = 2 unit dengan 1 guru.
kelompok bermain = 368 unit dengan 795 guru dan satuan PAUD = 13 unit dengan 817 guru.
Jumlah TK negeri = 2 sekolah dengan jumlah guru 10 orang dan 132 peserta didik.
Jumlah TK swasta = 114 sekolah dengan jumlah guru 328 orang dan 5.
020 peserta didik.
Jumlah SD negeri dan swasta berjumlah 823 sekolah dengan 7.
321 guru dengan jumlah murid 560 orang, jumlah SMP negeri dan swasta berjumlah 147 sekolah dengan 2.
477 guru dan 751 murid .
jumlah SMA negeri dan swasta berjumlah 51 sekolah dan jumlah SMK negeri dan swasta berjumlah 42 sekolah dengan 1.
093 guru dan 59.
118 murid.
Berdasarkan data diatas tercatat bahwa jumlah penduduk sebesar 854.
489 jiwa dan jumlah dan jumlah peserta didik (SD,SMP dan SMA) sebesar 200.
429 peserta didik.
Data tersebut mengandung makna bahwa terdapat 23,46 % jumlah penduduk adalah penduduk usia sekolah dan kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat .
rang tua peserta didi.
akan terpenuhi melalui maksimalisasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Simalungun.
Kemampuan menerjemahkan kebuthuan pelayanan pendidikan masyarakat kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah adalah faktor penting yang harus dikelola dengan maksimal.
Bagaimana menerjemahkan kebutuhan pelayanan pendidikan tersebut membutuhkan penguatan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan daerah sehingga operasionalisasi kinerja aparatur daerah menjadi nyata dan kongrit sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang AuPengaruh kebijakan dinas pendidikan dan partisipasi penerbit buku terhadap Pembangunan pendidikan di Kabupaten Simalungun.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah desain kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel dan pengaruh dua variabel atau simultan terhadap variabel terikat, dengan maksud untuk mengetahui status, gejala menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah dipilih dan atau ditentukan (Arikunto, 2.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data adalah : Daftar Observasi .
Studi dokumentasi Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi sederhana dan regresi berganda dan analisa determinasi
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Hipotesis pertama yang diuji adalah pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi menghasilkan persamaan regresi Y = 8,373 0,683 X1.
dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 1 Uji Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Std.
Error Beta Sig.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Model 1 (Constan.
Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
Kebijakan Dinas Pendidikan Sumber: Hasil uji SPSS E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian signifikansi pengaruh variabel Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan diketahui bahwa t.
hitung = 10.
sedangkan t.
tabel = 7,95.
Dengan T.
hitung > T.
tabel pada = 5%, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan.
Tabel 2 Uji r Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Model Square Sumber: Hasil uji SPSS Adjusted R Square Std.
Error of the Estimate R Square Change Change Statistics Change df1 df2 Sig.
Change Hasil uji koefisien determinasi (R Squar.
sebesar 0,545 atau 54,5 %.
Hasil tersebut memberikan pengertian bahwa persentase pengaruh variabel independen yakni Kebijakan Dinas Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan berarti sebesar 54,5 %, sedangkan sisanya sebesar 74,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian Pengaruh Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Hipotesis pertama yang diuji adalah pengaruh Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi Y = 13,404 0,522 X1.
pada tabel berikut.
Tabel 3 Uji Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Model 1 (Constan.
Partisipasi Penerbit Buku Sumber: Hasil uji SPSS Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Std.
Error Beta Sig.
Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian signifikansi pengaruh variabel Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan diketahui bahwa t.
hitung = 8.
305 sedangkan tabel = 7,95.
Dengan T.
hitung > T.
tabel pada = 5%, artinya ada pengaruh secara signifikan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan.
Tabel 4 Uji r Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Adjusted Model Square R Square Sumber : data diolah Std.
Error of R Square the Estimate Change Change Statistics Change df1 df2 This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Sig.
Change Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Hasil uji koefisien determinasi (R Squar.
sebesar 0,413 atau 41,3 %.
Hasil tersebut memberikan pengertian bahwa persentase pengaruh variabel independen yakni Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan berarti sebesar 41,3 %, sedangkan sisanya sebesar 58,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan.
Hipotesis ketiga yang diuji adalah pengaruh Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan.
persamaan regresi Y = 7,539 0,551 X1 0,151 X2.
pada tabel berikut :
Tabel 5 Uji Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Model 1 (Constan.
Kebijakan Dinas Pendidikan Partisipasi Penerbit Buku Sumber : data diolah Unstandardize Standar d Coefficients Coeffic SErro Beta Sig.
Correlations Partia Part Collinearity Statistics Tolerce VIF Uji Koefisen Determinasi Hasil koefisien determinasi (R Squar.
sebesar 0,560 atau 56,0 %.
Hasil tersebut yakni Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan sebesar 56 %, sedangkan sisanya sebesar 44 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Tabel 6 Uji Determinasi Change Statistics R Adjusted R Std.
Error of Model R Square Square the Estimate R Square Change F Change df1 df2 Sumber : data diolah Sig.
F Change Uji Parsial (Uji .
Pengujian parsial dilakukan dua arah, menggunakan tingkat signifikansi alpha 2,5% .
Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai ttabel dengan kriteria keputusan adalah :
Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1 ditolak Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1 diterima This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Tabel 7 Uji Parsial ( Uji t ) Unstandardized Standar Coefficients Coeffic Std.
Model Error Beta 1 (Constan.
Kebijakan Dinas Pendidikan Partisipasi Penerbit Buku Sumber : data diolah Sig.
Correlations ZeroPartia
Part
Collinearity Statistics Toleranc
VIF
Dari tabel di atas ini diperoleh hasil sebagai berikut:
Nilai thitung untuk variabel Kebijakan Dinas Pendidikan .
lebih besar dibandingkan dengan ttabel .
atau nilai sig .
lebih kecil dari alpha .
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho ditolak dan H1diterima untuk variabel Kebijakan Dinas Pendidikan Nilai thitung untuk variabel Partisipasi Penerbit Buku .
lebih besar dibandingkan dengan ttabel .
atau nilai sig .
lebih kecil dari alpha .
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka Ho ditolak dan H1diterima untuk variabel Partisipasi Penerbit Buku Uji F Berdasarkan analisis variansi di atas, hasil pengujian signifikan persamaan regresi ganda diperoleh bahwa F.
hitung = 61.
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 %, = 5 df 1 .
umlah variabel Ae .
atau 3 Ae 1 = 2 , dan df 2 .
Ae k Ae .
atau 100-2-1 = 97 diperoleh hitung = 61.
649, sedangkan F.
tabel = 4,79 .
Karena F.
hitung > F.
tabel , berarti terdapat pengaruh positif antara Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku Terhadap Pembangunan Pendidikan Tabel 8.
Uji F (Anov.
Model Sum of Squares 1 Regression Residual Total Sumber : Hasil uji SPSS Mean Square Sig.
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat.
Variabel bebas adalah kebijakan dinas pendidikan dan partisipasi penerbit buku.
Sedangkan variabel terikat adalah pembangunan pendidikan.
Variabel pembangunan pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel independen kebijakan dinas pendidikan (X.
dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan varibel kebijakan This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 dinas pendidikan terhadap pembangunan pendidikan.
Hasil ini membuktikan bahwa kebijakan dinas pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola pemangku kepentingan pendidikan daerah dengan maksimal untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan daerah sehingga pembangunan pendidikan daerah dapat mendorong dan memperkuat daya saing dan daya tawar pemerintah daerah mencapai visi dan misi daerah.
Untuk mengetahui pengaruh variabel partisipasi penerbit buku terhadap pembangunan pendidikan daerah dilakukan pengujian.
Variabel dependen yaitu pembangunan pendidikan daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi penerbit buku (X.
dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel partisipasi penerbit buku di wilayah kerja dinas pendidikan Kabupaten Simalungun.
Hal ini membuktikan bahwa partisipasi penerbit buku memberikan sumbangan dan peranan berarti kepada keberhasilan pembangunan pendidikan daerah melalui meningkatkan daya saing dan daya tawar program dan kegiatan dinas pendidikan kabupaten Simalungun.
Penguatan dukungan dan sumbangan dunia usaha khususnya penerbit buku merupakan dukungan dari lingkungan eksternal dalam mensukseskan program dan kegiatan dinas pendidikan daerah.
Kemampuan mensinergisasi kebijakan dan strategi pendidikan daerah akan memperkuat dan mempertajam visi dan misi pendidikan daerah.
Untuk mengetahui pengaruh bersama kebijakan dinas pendidikan daerah dan partisipasi penerbit buku dilakukan pengujian secara berganda.
Berdasarkan perhitungan koefisien regresi ganda kebijakan dinas pendidikan daerah (X.
dan partisipasi penerbit buku (X.
terhadap pembangunan pendidikan daerah (Y) menghasilkan koefisien determinasi (R Squar.
dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh bersama variabel kebijakan pendidikan daerah dan partisipasi penerbit buku memiliki sumbangan yang besar terhadap pembangunan pendidikan daerah sehingga efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan daerah menjadi faktor utama keberhasilan mencapai keberdayaan dinas pendidikan daerah menjadikan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan maksimal.
Keberhasilan program dan kegiatan pendidikan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhannya.
Sumbangan faktor pendidikan akan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keberdayaan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan kewenanganya.
Keberdayaan dinas pendidikan daerah akan tergambar dari kebijakan dan strategi pendidikan yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi daerah pada umumnya.
Kebijakan pendidikan daerah atau dikenal umum sebagai kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi program dan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan rencana kerja pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan visi dan misi daerah.
Kebijakan pendidikan daerah yang diterbitkan dinas pendidikan daerah dirumuskan melalui program dan kegiatan yang dilakukan perangkat pendidikan daerah mulai dari tingkat terendah .
ekolah, unit teknis sampai dengan perangkat dina.
Optimalisasi kerja dan fungsi This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 perangkat dinas pendidikan daerah akan mempermudah dan mempercepat tercapainya sasaran dan tujuan dari suatu kegiatan pendidikan daerah.
Keberadaan kebijakan pendidikan daerah dengan segala dinamika sangat menarik dibahas dan diskusikan baik tingkat pengambil kebijakan maupun tingkatan masyarakat.
Ketertarikan membahas fenomena kebijakan pendidikan daerah karena subjek dan objeknya adalah masyarakat dan kegiatan yang berguna untuk masyarakat.
Kemampuan dinas pendidikan daerah merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi dan monitoring konten kebijakan pendidikan daerah.
Kebijakan pendidikan yang berkualitas merupakan pertarungan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan daerah pemerintahan itu Mengambil atau tidak mengambil kebijakan maka masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan dapat merasakakan manfaat atau tidak merasakan manfaatnya.
Mengambil kebijakan atau tidak mengambil kebijakan sama sama memiliki dampak positif atau dampak negatif.
Dilematika kebijakan pendidikan daerah berada sekitar dampak yang ditimbulkan lahirnya kebijakan pendidikan itu sendiri.
Merumuskan kebijakan pendidikan daerah akan mengikuti proses dan mekanisme yang berkualitas, akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta akan memperbaiki kebijakan pendidikan yang kurang memberikan manfaat karena berbagai alasan.
Namun bila kebijakan tidak diterbitkan, akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
Sebagai contohnya, adalah penerbitan buku pelajaran, menyediakan media pembelajaran dan Kemampuan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan akan memberikan sumbangan besar dalam pembangunan pendidikan daerah.
Berkaitan dengan kebijakan publik.
Laswell (Nugroho, 2.
menyatakan bahwa AuKebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
Ay Keberadaan kebijakan pendidikan daerah merupakan kebijakan daerah kabupaten/kota dan provinsi berkaitan dengan program dan kegiatan pendidikan yang menjadi ruang lingkup tugas dan kewenangannya.
Kelahiran kebijakan pendidikan daerah merupakan kebutuhan masyarakat yang diusulkan mulai dari tingkatan rukun tetangga, rukun warga, tingkatan desa/kelurahan, tingkatan kecamatan sampai dengan tingkatan organisasi perangkat Keberadaan tingkatan pemerintahan tersebut menunjukkan derajat dan luasan cakupan kebijakan daerah itu sendiri.
Sebagai contoh, kebijakan pendidikan tingkatan unit teknis daerah .
isalnya satu atau dua kecamata.
, hanya berlaku pada satu atau dua kecamatan itu Keberadaan kebijakan pendidikan daerah merupakan kegiatan mengartikulasikan kebutuhan pendidikan masyarakat kedalam program dan kegiatan pemerintahan.
Berkaitan dengan kebijakan daerah.
Dye dalam (Widodo, 2.
yang menyatakan bahwa AuKebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan.
apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, serta apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.
Ay This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Kebijakan mendirikan sekolah vokasi .
isalnya sekolah menengah jurusan pariwisat.
merupakan contoh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memperkuat daya saing daerah dalam pembangunan daerah.
Kebijakan dan strategi penguatan sekolah vokasi akan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat apabila dirumuskan dengan benar dan dilaksanakan maksimal.
Sebagai contohnya adalah tidak dapat dibayangkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan persawitan di Kabupaten Simalungun bila dinas pendidikan tidak memiliki kebijakan mendirikan sekolah vokasi jurusan pengolahan sawit dan turunannya.
Pertambahan jumlah penduduk dan permintaan sekolah atau lembaga pendidikan mulai dari tingkatan pendidikan usia dini (PAUD), tingkan dasar (TK), tingkatan SMP,SMA/SMK bahkan sampai dengan tingkatan Pendidikan Tinggi (PT).
Disatu sisi, pertambahan penduduk dan prasarana dan sarana pendidikan akan menuntut kebijajkan dan strategi pendidikan yang komprehensif dan integralistik.
Kebijakan penambahan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepetingan daerah lainnya.
Berkenaan dengan kebijakan daerah, (Syarafuddin, 2.
mengatakan bahwa AuUntuk merumuskan kebijakan pendidikan nasional kedalam kebijakan sekolah merupakan tugas berat para kepala dinas dan kepala sekolah di era otonomi.
Selain itu, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dinas pendidikan dan kebudayaan juga perlu menjadi acuan para kepala sekolah yang menginginkan pencapaian keunggulan sekolah.
Ay Kebijakan pengelolaan guru sekolah swasta membutuhkan manajemen pengelolaan yang komprehensif dengan manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan daerah.
Keberadaan pendidikan swasta memiliki sumbangan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia .
Bagaimana mempermudah pelayanan administrasinya dalam menerima sertifikasi guru yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Kebijakan penggembangan sumbangan guru baik negeri maupun guru swasta membutuhkan komitmen dan konsisten pengelolaan organisasi perangkat daerah misalnya dinas pendidikan daerah.
Sebagai contohnya adalah mengadakan koordinasi dan komunikasi dinas pendidikan dengan yayasan pendidikan guru swasta tersebut.
Hal itu karena berkaitan kebutuhan pelayanan pendidikan daerah yang harus diberikan kepada masyarakat.
Pertambahan jumlah penduduk dan permintaan pelayanan pendidikan adalah kebutuhan kondisi dan situasi yang dijadikan masukan atau informasi bagi perumusan kebijakan pembangunan pendidikan daerah.
Fakta dan data menunjukkan bahwa sekolah miliki swasta lebih banyak jumlahnya dibandingkan miliki pemerintah.
Hal ini memberikan gambaran bahwa partisipasi pemangku pendidikan .
alam hal ini yayasan swast.
telah memberikan sumbangannya bagi mencerdaskan masyarakat.
Kalau kita analisaa mendalam bahwa kegiatan mencerdaskan masyarakat adalah lokus dan fokus kehadiran pemerinitahan sebagaimana tercatat dalam pembukaan UUD 1945.
Sebagai contoh, berdasarkan data BPS tahun 2017, bahwa Jumlah TK negeri = 2 sekolah dengan jumlah guru 10 orang dan 132 peserta didik.
Jumlah TK swasta = 114 sekolah dengan jumlah guru 328 orang dan 5.
020 peserta didik.
Penanaman nilai pendidikan kepada peserta didik TK sangat perlu diperhatikan dan dikembangan dalam program dan This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 kegiatan penambahan prasarana dan sarana bagi pendidikan Taman Kanak Kanak.
Kebijakan dan strategi penambahan gedung sekolah TK, guru TK, teman bermain, dan sebagainya membutuhkan pengarusutamaan sehingga murid Tk dengan cepat dan mudah mendapatkan masukan dan informasi pendidikan yang berguna bagi pengembangan mental kepribadian dan modul pengembangan diri dan penanaman rasa cinta dan sayang kepada sesama teman, kepada lingkungan alam dan sekitar,kepada orang tua, kepada bangsa dan Negara dan terlebih lebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sinergisasi dengan pemangku kepentingan pendidikan daerah menjadi sarana mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan kehadiran lembaga pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sumbangan dan partisipasi dunia usaha, dunia kampus dan masyarakat madani lainnya, akan memperkuat daya saing dan daya dorong peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia daerah.
Berhubungan dengan kebijakan publik, (Tjokroamidjojo & Mustopadidjaja, 1.
mengatakan bahwa Elemen Ae Elemen - Elemen Sistem Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:
Input: Masalah Kebijakan Publik, timbul karena faktor lingkungan kebijakan publik yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya Aumasalah kebijakan publik .
Process .
: Pembuatan Kebijakan Publik, bersifat politis, dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda bahkan ada yang saling bertentangan .
Output: Kebijakan Publik, serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu.
Impacts .
, yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran .
arget group.
Pendidikan merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan daerah karena sumber daya manusia memiliki peranan dan kedudukan dalam berbagai tahapan proses kebijakan pendidikan daerah.
Sebagai contohnya, perumusan kebijakan mendirikan sekolah vokasi jurusan kimia terapan di kabupaten Simalungun, akan membutuhkan tenaga ahli dan sebagainya untuk memformulasi sekolah vokasi jurusan kimia tersebut.
Apakah sudah layak dibangun, apakah kuantitas dan kualitas guru kimia sudah memadai, apakah sarana dan prasarana sudah memadai dan berbagai pertanyaan yang dibutuhkan dalam mengeksekusi pendirian sekolah jurusan kimia itu sendiri.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Simalungun tahun 2017, tercatat bahwa jumlah penduduk sebesar 489 jiwa dan jumlah dan jumlah peserta didik (SD,SMP dan SMA) sebesar 200.
peserta didik.
Data tersebut mengandung makna bahwa terdapat 23,46 % jumlah penduduk adalah penduduk usia sekolah dan kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat .
rang tua peserta didi.
akan terpenuhi melalui maksimalisasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Simalungun.
Kebijakan dan strategi pendidikan daerah akan memperhatikan data dan informasi yang mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan daerah.
Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan daerah menjadi pusat perhatian pendidikan karena pertambahan penduduk, perkembangan situasi dan kondisi lingkungan eksternal .
isalnya kehadiran komputer dan interne.
mendorong dan memaksa kehadiran sarana dan prasarana itu menjadi pengungkit dan pendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan pendidikan This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.
0 International License Jurnal Regional Planning DOI : 10.
36985/jrp.
E Ae ISSN : 2302 Ae 5980 Vol.
5 No.
1 Februari 2023 Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, (Syarafuddin, 2.
mengatakan bahwa AuTegasnnya, kesiapan pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten / kota untuk : .
Memanfaatkan hasil kunjungan dan penilaian supervisior terhadap guru untuk menentukkan pertumbuhan dan pengembangan guru supaya lebih berpengalaman.
Memberikan kepada guru satu pengalaman, yang beragam untuk dipilih dalam mengembangkan pribadi dan keahliannya.
Menjamin sumber daya .
ana dan material bagi profesional dan pengembangan guru.
Memberikan perlindungan dengan memberi garis kebijakan jelas mengenai anggaran dan pembiayaan.
Ay Kegiatan pembangunan pendidikan membutuhkan masukan, kritik dan saran dari semua warga daerah.
Keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari seluruh kegiatan pembangunan daerah itu sendiri.
Dunia usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pendidikan daerah berupa kegiatan suatu proyek fisik misalnya .
enjadi kontraktor pembangunan ruang kelas sekola.
Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan pendidikan daerah merupakan modal besar kegiatan pemerintahan Pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan lapangan kerja serta pembangunan pendidikan daerah merupakan tiga sektor pembangunan daerah yang memiliki kaitan satu sama lain dengan erat dan maksimal.
Kehadiran pembangunan pendidikan akan mendorong dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam dinamika Dengan berkualitasnya manusia, maka dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompentensi dan keahliannya.
Dan pada akhirnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia itu meningkatkan daya saing, daya tawar dan daya prestasi pemerintahan daerah dalam mengemban tugas dan kewenangan yang diberikan norma peraturan perundangan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa secara kuantitatif serta uraian dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Kebijakan Dinas Pendidikan berpengaruh terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Partisipasi Penerbit Buku berpengaruh terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Penerbit Buku berpengaruh secara bersamasama terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Simalungun.
Hasil Uji koefisen determinasi sebesar 560 atau 56, 0 %, sedangkan sisanya sebesar 44 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA