INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024
https://ejournal.unu.ac.id/index.php/ijls

GREEN INVESTMENT ACCELERATION CONCEPT:
MODEL SKENARIO SISTEM ASESMEN INVESTASI HIJAU
SEBAGAI MANIFESTASI EKONOMI HIJAU
Muhammad Daffa Alfandy
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
*Surel Penulis Koresponden:
daffa1379@gmail.com
Riwayat Artikel:
Dikirim: 27 Mei 2024

Diperbaiki: 20 Juli 2024

Diterima: 21 Juli 2024

Abstrak

Arah perkembangan penyelenggaraan investasi yang condong ke arah investasi cokelat (brown
investment) harus ditekan oleh adanya penyelenggaraan investasi berwawasan lingkungan yang
kemudian disebut sebagai investasi hijau (green investment). Investasi hijau merupakan konsep
investasi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya saja, namun
juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian dari lingkungan hidup agar aspek
keberlanjutannya dapat terpenuhi. Secara normatif, amanat pelaksanaan investasi hijau telah
disebutkan dalam beberapa produk hukum, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun, permasalahan terjadi
ketika amanat perihal investasi hijau tersebut tidak ditindaklanjuti oleh suatu peraturan
pelaksana (secondary legislation) sehingga terjadinya kekosongan hukum. Ketiadaan peraturan
pelaksana tersebut menjadikan amanat investasi hijau yang tertuang dalam UU Penanaman
Modal tidak memiliki daya guna (efficacy) di lapangan. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut
melanggengkan beberapa permasalahan, seperti ketidakmerataan pelaksanaan investasi hijau
dan masih dominannya pelaksanaan investasi cokelat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sebagai novelti,
Penulis menggagas Green Investment Acceleration Concept (GIAC) dalam rangka menciptakan
iklim investasi berwawasan lingkungan yang terdiri atas dua aspek, yaitu pembentukan Sistem
Asesmen Investasi Hijau dan pembentukan Komisi Penilai Investasi Hijau.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Investasi Hijau, Perlindungan Lingkungan Hidup, Sistem
Asesmen Investasi Hijau.

Published by Univetas Nahdlatul Ulama Surakarta.
This is an open-access article under the CC-BY-SA license. © 2024 author(s)

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

Abstract
The direction of development of investment that is inclined towards brown investment
must be suppressed by the implementation of environmentally sound investment which is
then referred to as green investment. Green investment is an investment concept that not
only focuses on achieving the maximum profit, but is also committed to maintaining the
sustainability of the environment so that its sustainability aspects can be fulfilled.
Normatively, the mandate of implementing green investment has been mentioned in several
legal products, such as Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and
Presidential Regulation Number 16 of 2012 concerning the General Plan of Investment.
However, problems occur when the mandate regarding green investment is not followed up
by a secondary legislation resulting in a legal vacuum. The absence of these implementing
regulations makes the green investment mandate contained in the Investment Law has no
efficacy in the field. The absence of implementing regulations perpetuates several problems,
such as the uneven implementation of green investment and the still dominant
implementation of chocolate investment in Indonesia. This research uses normative or
doctrinal juridical methods using statutory approaches and conceptual approaches. As a
novelty, the author initiated the Green Investment Acceleration Concept (GIAC) in order
to create an environmentally sound investment climate consisting of two aspects, namely
the establishment of a Green Investment Assessment System and the establishment of a
Green Investment Appraisal Commission.
Keywords: Environmental Protection, Green Economy, Green Investment, Green Investment
Assessment System.

A. PENDAHULUAN
“Penyelenggaraan kebijakan ekonomi disertai dengan upaya pelestarian
lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang integral dalam demokrasi ekonomi.”Jimly Asshiddiqie Konfigurasi pembangunan ekonomi saat ini lebih condong
ke arah pembangunan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan karena
banyak investor berusaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya
dengan meminimalisir biaya pengeluaran. Pengabaian terhadap beberapa
aspek vital acapkali dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran, seperti
biaya berkaitan dengan pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
merupakan aspek penting dalam upaya pelestariannya. Hal tersebut
dikarenakan lingkungan hidup tidak dapat menuntut para pihak terkait,
sehingga dibutuhkan peran Pemerintah untuk mewujudkan pelestarian
lingkungan hidup melalui instrumen hukumnya dalam rangka menciptakan
pembangunan ekonomi yang ramah akan lingkungan hidup dan
74

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

berkelanjutan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Masyarakat
internasional saat ini telah melakukan berbagai langkah untuk menciptakan
lingkungan hidup yang baik, salah satunya adalah dengan
mengimplementasikan konsep ekonomi hijau (green economy). Konsep
ekonomi hijau menekankan pada aspek efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam, peminimalisiran risiko ekologis yang diakibatkan oleh pemanfaatan
sumber daya alam, penekanan ekonomi yang rendah karbon, dan
pengurangan angka kemiskinan.1
Salah satu bagian yang tak terpisahkan dari konsep ekonomi hijau
adalah investasi hijau (green investment). Investasi hijau adalah bentuk
penanaman modal yang menekankan pembiayaannya terhadap perusahaan
atau prospek investasi yang memiliki komitmen besar terhadap pelestarian
lingkungan hidup yang mencakup penggunaan sumber daya alam secara
bijak, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), dan kegiatan ramah
lingkungan lainnya disamping meningkatkan nilai investasinya di pasar
modal. Pentingnya investasi hijau di Indonesia tentunya akan semakin
menarik apabila dikaji baik dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.
Secara filosofis, investasi hijau merupakan pengamalan terhadap pasal 33
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945) yang pada intinya menekankan bahwa perekonomian
nasional harus diselenggarakan berdasar pada demokrasi ekonomi yang
dilandasi oleh prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam
tataran yuridis, investasi hijau bukan merupakan konsep yang baru dalam
peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) 2 dan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal3 telah mengenal adanya investasi hijau. Namun,
investasi hijau hanya disebutkan saja dalam kedua aturan tersebut tanpa
1 Zahari dan Sudirman. 2017. Green Ekonomi. Yogyakarta: Tangga Ilmu.

2 Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal

17, Pasal 18 ayat (3) huruf g, Pasal 24 huruf b dan Pasal 30 ayat (7) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3
Lihat Pasal 2 huruf d poin 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana
Umum Penanaman Modal.
75

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

ditindaklanjuti dengan dibentuknya suatu aturan pelaksana (secondary
legislation). Dalam tataran sosiologis, penerapan investasi hijau di Indonesia
masih belum merata dan pelaksanaan dari investasi cokelat (brown investment)
masih lebih dominan daripada investasi hijau.
Ketidakmerataan pelaksanaan investasi hijau di Indonesia dijelaskan
dalam grafik di bawah ini yang menggambarkan persebaran nilai investasi
hijau di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022.

Gambar 1. Persebaran Nilai Investasi Hijau di Indonesia
(Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2024)

Melihat grafik tersebut, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur
merupakan daerah dengan tingkat realisasi nilai investasi hijau tertinggi di
Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp 58.422.222,00 dengan jumlah
proyek investasi hijau sebesar 2.300 proyek sepanjang tahun 2020 sampai
dengan 2022. Sedangkan, beberapa provinsi lain, seperti Sumatera Utara
hanya memiliki nilai investasi sebesar Rp 12.168.967 dengan jumlah proyek
investasi hijau sebesar 1.844 proyek. Adanya disparitas signifikan dari nilainilai investasi hijau pada wilayah-wilayah di Indonesia tersebut menandakan
bahwa pelaksanaan investasi hijau masih belum merata. Selain itu, menurut
data yang dipublikasikan oleh National Single Window for Investment
(NSWI), dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan 2022, jumlah
proyek dan nilai investasi cokelat (brown investment) di Indonesia jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan jumlah proyek dan nilai investasi hijau.
Penulis mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah, antara lain: (1)
Bagaimana pengaturan investasi hijau dalam rezim hukum investasi
Indonesia? dan (2) Bagaimana konseptualisasi Green Investment Acceleration
76

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

Concept dalam rangka menciptakan iklim investasi berwawasan lingkungan?
Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis mengkonstruksikan karya tulis
ilmiah yang diberi judul “Green Investment Acceleration Concept:
Model Skenario Sistem Asesmen Investasi Hijau sebagai Manifestasi
Ekonomi Hijau”. Model skenario tersebut meliputi pembentukan Green
Investment Assessment System atau Sistem Asesmen Investasi Hijau sebagai
optimalisasi perizinan berusaha perusahaan atau proyek investasi hijau dan
penguatan peran kelembagaan melalui pembentukan Komisi Penilai Investasi
Hijau.
B. METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal,4 yaitu
peneliti melakukan pengkajian terhadap bahan hukum primer 5 yang
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan hukum sekunder
dan data faktual di lapangan untuk menjawab permasalahan hukum yang
menjadi obyek penelitian. Pada penelitian ini, Penulis mengidentifikasi
adanya kekosongan hukum berkaitan dengan aturan pelaksana dari amanat
investasi hijau dalam UU Penanaman Modal. Adapun pendekatan penelitian
yang digunakan, antara lain: (a) Pendekatan perundang-undangan (statute
approach), 6 yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan investasi atau
penanaman modal dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis isu hukum yang menjadi permasalahan terkait dengan
investasi hijau sehingga Penulis dapat memformulasikan solusi konstruktif
dalam menjawab isu hukum tersebut; dan (b) Pendekatan konseptual

4

Sukismo. 2015. Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis. Yogyakarta:
PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
5
Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
6
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
77

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

(conceptual approach), 7 yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah
berbagai konsep yang relevan dengan pelaksanaan investasi hijau beserta
dimensi-dimensi yang diperlukan dalam menciptakan konsep investasi hijau
yang berwawasan lingkungan disertai dengan penguatan peran
kelembagaannya. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yang
digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum
yang digunakan adalah analisis deskriptif berbasis interpretasi gramatikal dan
sistematis.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Investasi Hijau dalam Rezim Hukum Penanaman
Modal Indonesia
Investasi hijau merupakan kontra narasi dari jenis investasi yang
dikenal pada umumnya, yaitu investasi cokelat. Perbedaan antara investasi
cokelat dan investasi hijau terletak pada orientasinya terhadap lingkungan
hidup. Pada investasi cokelat, cenderung memperhatikan dari nilai
keuntungannya saja, tanpa mengindahkan dampak negatif yang
dihasilkannya terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pada investasi hijau,
selain berfokus pada pencapaian keuntungan, investasi hijau juga
menekankan pada value perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai instrumen kelestariannya.8 Pelaksanaan Investasi hijau merupakan
tanggung jawab Pemerintah dalam mengimplementasikan amanat
konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD 19459. Ketentuan Pasal 33 ayat (4)
mengamanatkan Pemerintah untuk menjalankan perekonomian nasional
dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi dengan berorientasi pada
prinsip keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dalam
melaksanakan perekonomian nasional harus memperhatikan prinsip ini
1.

7

Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia
Publishing.
8
Bintan Rahayu Anisah. 2020. Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan
Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup. Padjadjaran Law
Review 8: 1.
9
Lihat pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.

78

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

termasuk dalam hal pelaksanaan investasi di Indonesia.
Tanggung jawab Indonesia terhadap kelestarian lingkungan juga
ditandai dengan turut sertanya Indonesia dalam penandatanganan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change 2015.
Keseriusan Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
diimplementasikan dengan peratifikasian perjanjian ini melalui UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the
United Nations Framework Convention on Climate Change. Inti dari perjanjian
ini adalah komitmen untuk menekan laju pemanasan global serta emisi
gas rumah kaca yang saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan hal
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan investasi
hijau sejalan dengan isi dari Paris Agreement tersebut.
Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sejatinya juga terdapat
beberapa ketentuan yang mengamanatkan pelaksanaan investasi hijau,
meskipun secara implisit. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keinginan
untuk memadukan adanya berbagai aspek antara lingkungan hidup
dengan ekonomi ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan.10 Lebih
lanjut, UU PPLH mendorong adanya instrumen ekonomi lingkungan
hidup yang berisi seperangkat kebijakan ekonomi dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang mengarah pada pelestarian
fungsi lingkungan hidup.11
Apabila mengacu pada rezim hukum investasi nasional, yaitu UU
Penanaman Modal, sejatinya terdapat 8 (delapan) yang mengamanatkan
adanya pelaksanaan investasi hijau. Salah dua dari kedelapan Pasal itu,
antara lain adalah Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 24 huruf b. Pasal 3 ayat (1)
menegaskan bahwa pelaksanaan investasi harus memiliki komitmen
terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.12 Sedangkan,
10

Lihat Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11
Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12
Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
79

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

Pasal 24 huruf b menegaskan bahwa Pemerintah akan memberikan
kemudahan pelayanan dan/atau perizinan impor apabila tidak berdampak
negatif pada lingkungan hidup. 13 Kedua Pasal ini merupakan bukti
keseriusan Pemerintah dalam mendorong minat masyarakat agar
melakukan investasi yang lebih memperhatikan kelestarian dari
lingkungan hidup, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan tujuan dari
investasi hijau.
Pengaturan lebih lanjut terkait penanaman modal diatur dalam
Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal. Pasal 2 Perpres tersebut juga mengamanatkan pelaksanaan
investasi hijau sebagai bagian dari arah kebijakan penanaman modal. 14
Namun, permasalahan terjadi dimana amanat mengenai investasi hijau
dalam UU Penanaman Modal hanya disebutkan saja tanpa ditindaklanjuti
oleh dibentuknya peraturan pelaksana yang mengatur secara
komprehensif mengenai investasi hijau. Hal tersebut menjadikan amanat
investasi hijau yang tertuang dalam UU Penanaman Modal tidak memiliki
daya guna (efficacy). Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Maria
Farida bahwa ketentuan yang terdapat di dalam suatu undang-undang
tidak akan memiliki daya guna dan efektifitas di lapangan apabila tidak
disertai dengan peraturan pelaksananya mengingat daya laku suatu
undang-undang harus berjalan beriringan dengan daya gunanya.15
Ketiadaan dari peraturan pelaksana yang mengatur terkait investasi
hijau semakin melanggengkan beberapa permasalahan di lapangan. Selain
melanggengkan adanya pelaksanaan yang belum bercorak uniformatitas
(seragam) dan merata, ketiadaan peraturan pelaksana tersebut juga
melanggengkan adanya pelaksanaan dari investasi cokelat yang masih jauh
lebih dominan dibandingkan dengan pelaksanaan dari investasi hijau.

13

Lihat Pasal 24 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.
14
Lihat Pasal 2 huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum
Penanaman Modal.
15
Maria Farida. 2020. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: PT.
Kanisius.

80

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

I n vestasi H ijau dan Investasi C oklat di Indonesia

Nilai

100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

2019

2020

2021

2022

Inv est asi Hijau (Pr imer )

78884955

47579974

62766643

57838324

Inv est asi Cokel at
(Sekunder )

72673420,7

82817731,1

94698503,9

65150909

Gambar 2. Pelaksanaan Investasi di Indonesia
(Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2024)

Melihat data yang dipublikasikan oleh National Single Window for Investment
(NSWI) di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2022, jumlah
proyek dan nilai investasi dari investasi cokelat jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan jumlah proyek dan nilai investasi dari investasi
hijau. Investasi cokelat sendiri terlihat dari sektor sekunder, sedangkan
investasi hijau sendiri terlihat dari sektor primer. Total jumlah proyek dan
nilai investasi dari investasi cokelat pada tahun 2019 hingga 2022
mencapai 51.075 proyek dan Rp 315.340.563, sedangkan jumlah proyek
dan nilai investasi dari investasi hijau mencapai 19.743 proyek dan Rp
247.069.896. Dampak akselerasi investasi cokelat yang lebih masif
dibandingkan dengan akselerasi dari investasi hijau tentunya berbahaya
bagi kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya
alamnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh data yang dipublikasikan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana dalam periode
2015-2020, luas lahan produktif dari hutan telah mengalami degradasi
dari 95,7 hektare di tahun 2014 menjadi 94,1 hektare di tahun 2020.
Konseptulisasi Green Investment Acceleration Concept dalam
Rangka Menciptakan Iklim Investasi Berwawasan Lingkungan
Green Investment Acceleration Concept (GIAC) merupakan model
skenario sistematis dalam rangka melakukan akselerasi pelaksanaan
investasi hijau yang mengintegrasikan standardisasi sektor hijau dan
2.

81

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

penguatan peran kelembagaan dalam investasi hijau ke dalam suatu sistem
GIAC diperuntukkan untuk mengoptimalisasikan fungsi dari Online Single
Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik agar dalam pelaksanaannya mampu untuk menghadirkan iklim
investasi yang berwawasan lingkungan. Adapun tujuan dibentuknya GIAC
ini, antara lain:
a. Menciptakan iklim investasi yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan;
b. Menciptakan pelaksanaan investasi hijau yang bercorak uniformitas
(seragam) dan merata; dan
c. Meningkatkan akselerasi proses produksi produk hijau sebagai salah
satu penerimaan negara.

Bagan 2. Kerangka Umum GIAC
(Sumber: Kreasi Penulis)

Seperti yang tertera pada bagan di atas, Model skenario dari GIAC sendiri
diimplementasikan dari diselenggarakannya dua aspek fundamental, yaitu
pembentukan Green Investment Assessment System atau Sistem Asesmen
Investasi Hijau dan penguatan peran kelembagaan melalui pembentukan
Komisi Penilai Investasi Hijau.
Green Investment Assessment System atau Sistem Asesmen Investasi
Hijau merupakan komponen penting dalam pengimplementasian GIAC.
Sistem Asesmen Investasi Hijau merupakan sistem penilai program dan

82

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

implementasi investasi hijau berdasarkan implikasi atau dampak
pelaksanaan investasi hijau terhadap keberlanjutan lingkungan. Hasil
penilaian atau asesmen investasi hijau melalui Sistem Asesmen Investasi
Hijau dapat berfungsi sebagai rujukan pertimbangan bagi lembaga
pembiayaan, swasta maupun organisasi publik untuk menilai kinerja
program investasi dari dampaknya terhadap lingkungan. Melalui Sistem
Asesmen Investasi Hijau, para investor dapat memilih proyek atau
program pembangunan hijau untuk dibiayai berdasarkan pertimbangan
lingkungan. Hal ini diharapkan dapat mendorong mobilisasi modal yang
lebih besar menuju inisiatif yang mendukung dekarbonisasi ekonomi dan
transisi ekologi.

Bagan 3. Tahapan Sistem Asesmen Investasi Hijau
(Sumber: Kreasi Penulis)

Pelaksanaan dari Sistem Asesmen Investasi Hijau sendiri terdiri atas
beberapa tahapan sistematis, diantaranya adalah:
1. Tahap Adjustment atau Penyesuaian
Tahap ini merupakan langkah awal dalam Sistem Asesmen Investasi
Hijau. Tahap ini bertujuan untuk melakukan validasi (kesesuaian)
proyek atau program yang berkaitan dengan investasi hijau dengan
standardisasi sektor hijau yang didasarkan atas tiga komponen, yaitu
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), risiko, dan
besaran skala kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan rekomendasi
pada OSS. Proyek atau program investasi hijau yang telah memenuhi
tiga komponen tersebut dapat melaju ke tahap penilaian. Namun,
sebelum dilaksanakannya tahap Adjustment, perlu adanya standardisasi
sektor hijau terlebih dahulu. Standardisasi dari sektor hijau dapat
83

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

ditentukan melalui KBLI yang merupakan instrumen penting pada
OSS sebagai identifikator usaha. Penentuan standardisasi sektor hijau
sendiri dibagi atas 3 (tiga) kriteria, yaitu: (a) Sektor berwarna hijau,
yaitu kegiatan usaha yang tidak memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup dan sejalan dengan prinsip kelestarian
lingkungan; (b) sektor berwarna kuning, yaitu kegiatan usaha yang
tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, namun
terdapat potensi dengan skala kecil terkait kemungkinannya untuk
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup; dan (c)
sektor berwarna merah, yaitu kegiatan usaha yang membawa dampak
negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Tahap Assesment atau Penilaian
Tahap ini merupakan tahap yang bertujuan untuk memberikan
penilaian secara obyektif terhadap program atau proyek investasi
hijau berdasarkan matriks dan prinsip investasi hijau. Matriks dan
prinsip investasi hijau, meliputi mitigasi perubahan iklim,
pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
adaptasi perubahan iklim, transisi sistem ekonomi sirkular, serta
perlindungan dan pemulihan ekosistem lingkungan hidup. Apabila
ditemukan bahwa suatu proyek atau program investasi hijau
melakukan penyelewengan terhadap prinsip investasi hijau maupun
pembiayaan hijau, komisi tersebut berhak meminta keterangan
kepada lembaga-lembaga terkait mengenai aktivitas dari proyek atau
program. Dalam tahap ini juga akan dilaksanakan sebuah manajemen
risiko investasi hijau yang mencakup risiko sosial dan lingkungan
hidup melalui proses identifikasi, pengukuran, maupun mitigasi.
3. Tahap Monitoring and Evaluation atau Pengawasan dan
Evaluasi
Tahap pengawasan dan evaluasi merupakan tahap pasca penilaian
berupa proses pemantauan secara berkala dalam penyaluran kredit,
pembiayaan, investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi
pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat atau biasa dikenal dengan
greenwashing. Tahap ini berfungsi sebagai tahap check and balances untuk
memastikan bahwa setiap pelaksanaan program investasi hijau
84

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

maupun terkait pembiayaan-pembiayaan program investasi hijau
akan dimonitoring secara berkala melalui laporan rutin yang
diberikan oleh perusahaan dan lembaga keuangan yang memberikan
pembiayaan hijau pada sektor tersebut. Melalui tahap ini, segala
implementasi program investasi hijau memiliki transparansi berupa
laporan rutin yang merupakan bentuk akuntabilitas dalam
menjalankan prinsip investasi hijau.
4. Rekomendasi dan Pengenaan Sanksi Administratif
Bagi perusahaan investasi yang dinyatakan lolos pada ketiga tahapan
tersebut, maka dapat direkomendasikan untuk melakukan submisi
pada OSS dalam rangka memperoleh perizinan berusaha. Sistem
Asesmen Investasi Hijau ini mengoptimalisasikan prosedur berbasis
risiko yang melekat pada OSS sehingga dapat mencegah terjadinya
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan.
Namun, apabila dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut
melakukan pelanggaran hukum, maka perlu adanya pengenaan sanksi
administratif dalam rangka mencegah adanya disobedience of law.
Sanksi administratif tersebut disesuaikan dengan Pasal 34 UU
Penanaman Modal, yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal.
Sistem Asesmen Investasi Hijau tersebut nantinya diselenggarakan
oleh Komisi Penilai Investasi Hijau. Komisi Penilai Investasi Hijau adalah
otoritas yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada
Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM). Otoritas ini berbentuk komisi karena berisi sekelompok
stakeholders yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi tertentu yang
sifatnya khusus. Selain berwenang untuk menyelenggarakan Sistem
Asesmen Investasi Hijau, Komisi Penilai Investasi Hijau juga berwenang
untuk melakukan pengawasan menggunakan metode berbasis risiko.
Pengawasan berbasis risiko yang dimaksud, meliputi: (a) pendekatan yang
seimbang antara aspek kehati-hatian dengan dukungan terhadap akselerasi
nilai investasi hijau; (b) sinergitas kolaboratif dengan otoritas lain dalam
85

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

pelaksanaan pengawasan dan penentuan standardisasi sektor hijau; (c) tata
kelola dan manajemen risiko yang handal dalam mengendalikan iklim
investasi hijau; dan (d) manajemen pengawasan operasional yang
melibatkan pihak ketiga. Adapun stakeholders yang tergabung dalam
Komisi Penilai Investasi Hijau sebagai berikut.
Tabel 1. Struktur Keanggotaan Komisi Penilai Investasi Hijau
No.
Stakeholders
Keterangan
1.
Kementerian
Komisi Penilai Investasi Hijau diketuai
Investasi atau Badan oleh Deputi Bidang Perencanaan
Koordinasi
Penanaman Modal selaku pihak yang
Penanaman
Modal berwenang membuat planning atau
(BKPM)
grand design pelaksanaan investasi di
Indonesia. Perencanaan yang harus
dirumuskan terkait Sistem Asesmen
Investasi Hijau, OSS, beserta prosedur
pengawasan berbasis risikonya.
2.
Kementerian
Posisi wakil ketua dari Komisi Penilai
Lingkungan Hidup Investasi Hijau ditempati oleh
dan
Kehutanan Direktorat
Jenderal
Konservasi
(KLHK)
Sumber Daya Alam dan Ekosistem
sebagai pihak yang berwenang
melakukan upaya-upaya pemeliharaan
sumber daya alam agar berkelanjutan.
Pelibatan KLHK dalam strukturisasi
Komisi Penilai Investasi Hijau dirasa
penting
mengingat
kelestarian
lingkungan hidup merupakan agenda
utama dari investasi hijau.
3.
Lembaga Pengelola LPI berkedudukan sebagai anggota di
Investasi (LPI)
dalam Komisi Penilai Investasi Hijau
karena berwenang untuk melakukan
penempatan dana dalam instrumen
keuangan. Kedudukan LPI ini penting
86

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

4.

mengingat perlu adanya pihak yang
dapat memetakan postur pembiayaan
yang nantinya ditujukan untuk
kegiatan investasi ramah lingkungan
hidup. Pihak dari LPI diwakili oleh
Direktur Keuangan.
Otoritas
Jasa OJK berkedudukan sebagai anggota di
Keuangan (OJK)
dalam Komisi Penilai Investasi Hijau
karena kegiatan investasi masuk ke
dalam layanan jasa keuangan yang
menjadi salah satu aspek yang diawasi
oleh OJK. Pihak dari OJK diwakili
oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal.
(Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2024)

Materi muatan terkait Sistem Asesmen Investasi Hijau dan Komisi
Penilai Investasi Hijau sebagai penyelenggaranya nantinya akan diatur
dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai produk hukum yang berfungsi
untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang. Adanya PP yang
mengatur terkait investasi hijau ini diharapkan mampu untuk
menciptakan iklim investasi berwawasan lingkungan dan meningkatkan
produksi produk hijau dalam rangka pembangunan ekonomi
berkelanjutan.
D. KESIMPULAN
Akselerasi pelaksanaan investasi hijau sebagai bentuk investasi
berwawasan lingkungan harus disertai pula oleh progresifitas produk
hukumnya. Amanat pelaksanaan investasi hijau memang sudah tertuang
dalam beberapa produk hukum terkait, seperti UU Penanaman Modal dan
Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
Namun, permasalahan hukum terjadi ketika tidak adanya aturan pelaksana
yang mengatur secara komprehensif mengenai investasi hijau di Indonesia.
Amanat investasi hijau yang tertuang dalam UU Penanaman Modal sendiri
87

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

pun pada akhirnya tidak memiliki daya guna (efficacy) karena tidak diatur
secara rinci dan teknis dalam aturan pelaksana. Ketiadaan aturan pelaksana
tersebut melanggengkan beberapa persoalan, seperti pelaksanaan investasi
hijau yang belum bercorak uniformitas (seragam) yang berimplikasi pada
timpangnya nilai investasi hijau pada wilayah-wilayah di Indonesia. Selain itu,
data menunjukkan pula bahwa jumlah proyek dan nilai investasi cokelat pada
2019 hingga 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah proyek dan
nilai investasi hijau. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi kelestarian
lingkungan hidup di Indonesia.
Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, Penulis
mengkonseptualisasikan Green Investment Acceleration Concept (GIAC) dalam
rangka menciptakan iklim investasi berwawasan lingkungan. GIAC sendiri
diimplementasikan dalam dua aspek, yaitu pembentukan Sistem Asesmen
Investasi Hijau sebagai optimalisasi perizinan berusaha untuk perusahaan
atau proyek investasi hijau dan penguatan peran kelembagaan melalui
pembentukan Komisi Penilai Investasi Hijau. Sistem Asesmen Investasi
Hijau terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap adjustment (penyesuaian),
tahap assessment (penilaian), tahap monitoring and evaluation (pengawasan dan
evaluasi), serta tahap perekomendasian dan pengenaan sanksi administratif.
Sistem Asesmen Investasi Hijau sendiri diselenggarakan oleh Komisi Penilai
Investasi Hijau yang strukturisasi keanggotaannya terdiri dari Kementerian
Investasi atau BKPM, KLHK, LPI, dan OJK. Selain berwenang untuk
menyelenggarakan Sistem Asesmen Investasi Hijau, Komisi Penilai Investasi
Hijau juga berwenang untuk melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap
pelaksanaan investasi hijau di lapangan. Pembentukan Sistem Asesmen
Investasi Hijau maupun pembentukan Komisi Penilai Investasi Hijau
nantinya akan diakomodasi dalam PP sebagai produk hukum yang berfungsi
untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang.
E. REFERENSI
Cooper, P. (2004). Implementing Sustainable Development from Global Policy to Local
Action. UK: Rowman & Littlefield Publisher Inc.
Farida, M. (2020). Ilmi Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan.
Yogyakarta: PT. Kanisius.

88

INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND SHARIAH
E-ISSN: 3032-5714 | P-ISSN: 3031-3694 | Volume 1 No. 2 Juli 2024

Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.
Iskandar, A. (2019). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.
Al-Mashrafiyah.
Makmun. (2018). Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian
Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal, 6.
Makower, J. (2009). Strategies for the Green Economy: Opportunities and Challenges
in the New World of Business. US: Mc Graw Hill.
Marzuki., P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muhammad Pravest Hamidi, M. A. (2022). Tinjauan Green Economy dalam
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 7.
Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate
Change 2015.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal.
Rahayu, B. (2020). Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan
Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan
Hidup. Padjadjaran Law Review, 1,127.
Santosa, P. (2008). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance.
Bandung: PT. Refrika Adifama.
Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Sukismo. (2015). Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis.
Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate
Change.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Youtang Zhang, H. M. (Sustainability Journal). The Impact of Green
Investment and Green Marketing on Business Performance. 2022, 1415.
Zahari, S. (2017). Green Ekonomi. Yogyakarta: Tanggal Ilmu.

89