JURNAL SAINS.
SOSIAL DAN HUMANIORA
Support By :
e-ISSN: 2777-015X.
DOI: https://doi.
org/10.
52046/jssh.
Web: https://journal.
com/index.
php/jssh E-mail: jurnaljssh.
ummu@gmail.
Analysis Implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) Policy in Indonesia (Edward i Implementation Mode.
(Analisis Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia (Model Implementasi Edward .
Rusdy Namsa 1A 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Ternate.
Indonesia.
Email: muhammadrusdynamsa@gmail.
Info Artikel : E Artikel Penelitian A Artikel Pengabdian A Riview Artikel Diterima : 21 Mei 2026.
Disetujui : 26 Mei 2026.
Publikasi On-Line : 5 Juni 2026 Abstract This study analyzes the implementation of the Free Nutritious Meal (MBG) program in Indonesia, a strategic national policy aimed at addressing stunting and malnutrition to support the "Indonesia Emas 2045" vision.
Despite being launched as a political promise, the program faces critical public administration and operational challenges during its execution.
These issues include a lack of comprehensive derivative regulations, weak local supervision, budget inefficiencies, and regional disparities in nutrition distribution, particularly in remote 3T .
utermost, frontline, and disadvantage.
Utilizing a systematic literature review (SLR) method, this study evaluates existing empirical research, policy modules, and scientific literature regarding school feeding initiatives.
The results indicate that while the MBG program significantly improves students' nutritional status, cognitive abilities, and local economic growth through multiplier effects on MSMEs, its success is heavily constrained by bureaucratic bottlenecks and infrastructure unreadiness.
Applying George C.
Edwards iAos implementation model, the analysis reveals that policy success hinges on four critical variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
Therefore, this study recommends that the Indonesian government formulate detailed, localized Standard Operating Procedures (SOP.
and technical guidelines.
Furthermore, it is essential to strengthen multi-sectoral coordination, enforce strict multi-stakeholder monitoring, and integrate local agricultural supply chains to ensure a transparent, accountable, and sustainable policy implementation across all regions.
A Keyword: Implementation.
Free Nutritious Meal (MBG).
Stunting.
Public Policy.
PENDAHULUAN
Chandler dan Plano .
dalam Suwitri .
menjelskan bahwa dalam the public administration dictionary menepis makna administrasi sebatas kegiatan ketatausahaan dengan mendefiniskannya sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.
Ada beberapa penelitian ilmiah yang memperkuat hal implementasi program makan bergizi gratis (MBG) bukan sekedar persoalan logistik melainkan ujian bagi birokrasi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik.
Salah satu fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada setiap warga negaranya termasuk dalam hal ini anak-anak Indonesia yang masih mengalami gizi buruk tanpa melakukan Tindakantindakan penyelewengan yang mengakibatkan hak warga negara tidak terpenuhi.
Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora Pada Studi Modul Analisis Kebijakan Publik yang di tulis oleh (Suwitri dkk.
menjelaskan perkembangan paradigma ilmu administrasi negara ke arah good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang di sebut sebagai paradigma Reinventing Government inti dari pemaparannya mulai terjadi pergeseran atau reformasi di dalam tubuh birokrat administrasi negara mereka mulai mengubah pola kerja birokrasi yang semula berorientasi pelayanan kepada birokrat berubah ke orientasi pelayanan kepada masyarakat setidaknya ini memberikan tanda perhatian pada publik atau masayrakat yang tinggi apalagi pada masalah-masalah yang urgent seperti penanganan gizi buruk dan stunting dalam rogram MBG pemerintah mulai di soroti sangat tajam ketika menjadikan program MBG sebagai panggung pemborosan pembiayaan publik dengan menganggarkan item-item yang tidak substansial oleh Badan Gizi Nasional.
Tata Kelola atau Governansi yang baik dapat di lihat dalam proses implementasi kebijakan yang menjadi salah satu kunci dalam tercapainya tujuan dari program MBG.
Winter .
3: .
merupakan bagian dari dua sub-disiplin yaitu public/analisis administrasi publik.
Pernyataan ini dapat di terima karena keduanya tidak terlepas dari implementasi semua rencana dan formulasi kebijakan akan bersifat abstrak sampai ada pelaksanaan atau perwujudan rencana yang masuk dalam proses implementasi agar tujuan bisa di rasakan dan berdampak pada masyarakat dari proses inilah lalu sebuah kebijakan bisa di nilai negative atau positif sehingga dapat berlanjut pada proses evaluasi.
Beberapa penelitian ilmiah menunjukan temuan yang memperlihatkan pentingnya paradigam governansi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penyelewengan kekuasaan dan efektifitas program.
Seperti yang disampaikan Lendra dan Fitriani dalam artikel ilmiahnya yang berjudul AuKebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya nilai-nilai governance : Analisis Kualitatif Dalam Administrasi PublikAy bahwa kebijakan MBG juga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari inefisiensi anggaran negara, setiap program yang di lakukan tanpa tata kelola yang baik berpotensi melakukan KKN.
Lendra dan Fitriani .
menegaskan bahwa relevansi program MBG ini dengan nilai-nlai tata kelola yang baik terletak pada partisipasi masyarakat dan pengawasan yang ketat di tingkat Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
MBG harus dapat melibatkan peran serta partisipasi warga dan komunitas lokal dalam hal pengawasan dan penyuksesan program jika tidak dilibatkan maka program ini mudah di manipulasi seperti di lapangan tantangan operasional menjadi kendala yang serius.
Persoalan atau masalah stunting di Indonesia bukan hal yang baru, masalah ini mulai ramai di bahas dan di bicarakan warga negara Indonesia ketika program MBG di luncurkan pada Padahal peran selama ini dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia menjadi domain kementerian Kesehatan namun sampai saat ini Indonesia belum mampu mengatasi masalah gizi buruk dan stunting tentu ini menjadi sebuah kondisi yang tidak memuaskan maka program MBG hadir untuk menyatukan berbagai macam aktor dalam pemerintah untuk dapat mengatasi problem gizi buruk yang dialami balita, anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui karena mereka yang mengandung dimana proses pembentukan janin yang sehat dimulai sehingga pada tahun 2045 Indonesia dapat melahirkan generasi emas yang terbebas dari gizi buruk.
Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan dan tantangan besar bagi Indonesia.
Survei dari Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, menunjukan prevalensi stunting anak balita masih sebesar 21,6 %.
Jika jumlah anak balita di Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 18,76 juta jiwa maka ada 4 juta lebih anak balita di Indonesia yang masih mengalami stunting, kondisi yang tidak memuaskan ini bisa membahayakan kesehatan anak-anak Indonesia tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang karena anak yang mengalami stunting beresiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, prestasi belajar rendah, dan produktifitas kerja yang terbatas di masa depan.
(UNICEF 2.
dalam (Basit.
Ramadani.
Kondisi ini yang tidak memuaskan ini muncul setelah adanya penelitian empiris yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta bahkan terkuak dalam program Internasional SDGs yakni program MBG masuk dalam Tujuan Nomor 2 SDGs zero hunger artinya program ini di buat untuk menghapus kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki gizi.
Semua temuan ini baik dalam negeri maupun di luar negeri lewat berbagai instrument di blow up ke berbagai media dalam dan luar negeri sehingga baik media dan sosialisasi kemudian menjadikan pemerintah untuk menetapkan MBG sebagai agenda kebijakan Artinya kemunculan kondisi ini sudah menjadi agenda internasional seperti PBB Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora kemudian pemerintah Indonesia ikut dalam menyukseskan program ini di dalam negeri dengan memblow up ke berbagai media mainstream dan sosial media.
Kemunculan memuaskan ini selain dari aspek eksternal seperti yang telah saya jelaskan di atas seperti masuknya program SDGs dari Lembaga internasional ke dalam agenda domestik pemerintah Indonesia dan aspirasi yang di suarakan oleh berbagai elemen masyarakat seperti NGO, civil society dan masyarakat pada umumnya yang ketika berobat ke rumah sakit, puskesmas dan posyandu gejala stunting terdeteksi dan terdata oleh pihak petugas kesehatan faktor ini saya bisa golongkan ke dalam faktor eksternal karena para aktor sendiri yang mengetahui penyebab dari luar masalah tersebut namun ada juga faktor internal dan ini yang paling krusial pada munculnya kondisi yang tidak memuaskan yaitu proses perumusan dan implementasi bahkan evaluasi dari kebijakan stunting di dalam birokrasi Indonesia yang tidak sesuai dengan tahapan dan proses analisis kebijakan publik.
MBG adalah program strategis nasional yang bersifat politis-administratif artinya di satu sisi merupakan janji politik Presiden Prabowo saat kampanye kepada rakyat namun di sisi yang lain program MBG ini memerlukan perencanaan dan impelementasi yang terukur dan efektif disinilah wilayah para analis kebijakan publik melihat program MBG sebagai program yang sarat politik namun harus di pecahkan dengan pendekatan administrasi, karena program MBG lahir dari agenda politik, untuk realisasi program MBG membutuhkan regulasi turunan-instrumen administratif yang rinci.
Kondisi atau situasi yang tidak memuaskan dalam hal ini gizi buruk dan stunting dapat muncul melalui survei, penelitian, aspirasi warga yang di sampaikan melalui berbagai macam kanal informasi yang setelah dirumuskan akar masalahnya oleh pemerintah karena kekurangan asupan gizi, sanitasi yang tidak bersih, faktor kemiskinan, pola asuh orang tua yang keliru semua ini yang dapat melahirkan stunting dan gizi buruk tetapi faktor internal juga menjadi penyabab kondisi yang tidak memuaskan ini bisa selalu muncul karena tata Kelola pemerintahan yang keliru dalam mengeluarkan kebijakan mengatasi stunting di Indonesia seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa masalah gizi buruk bukan baru sekarang di atasi dengan kebijakan program MBG tetapi sudah jauh sebelum itu pemerintah Indonesia telah berusaha menurunkan dan mengatasi masalah gizi buruk Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
dengan berbagai instrument kebijakan dari pusat hingga daerah yang pusatkan oleh kementerian Kesehatan.
Namun rekomendasi dan solusi kebijakan yang sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia khususnya di daerah 3T yang masih jauh dari akses sumber daya, maka pemerintah saat ini yang di pimpin oleh Presiden Prabowo mengeluarkan program MBG.
Sehingga masalah utama dalam program MBG adalah pada domain administrasi publik artinya program ini membutuhkan regulasi turunan- administrative yang rinci dan jelas, program MBG seharusnya tidak berhenti pada proses perumusan masalah yang tepat namun meliputi semua tahapan proses kebijakan publik khususnya pada tahap implementasi kebijakan yang masih menjadi hambatan dan kendala pemerintah Indonesia saat ini.
Masalah utama dalam analisis kebijakan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) adalah masalah implementasi kebijakan sehingga di butuhkan solusi atau rekomendasi kebijakan yang berbasis pada ilmu administrasi publik dimana fokus utamanya pada analisis hierarki regulasi, melakukan analisis terhadap regulasi kementerian/Lembaga .
ekanisme di lapangan- SOP yang clear, adanya juklak, juknis dan sosialisasi yang massif selain itu di topang oleh regulasi pemerintah daerah untuk dapat memetakan kondisi geografis yang berbeda antar daerah, termasuk juga implementasi di lapangan seperti SPPG dan Sekolah, setiap tahap hierarki regulasi ini yang menjadi masalah utama sehingga menimbulkan kesenjangan standar gizi antar wilayah atau definisi gizi yang di pukul rata sama setiap daerah sehingga perlu gizi yang beragam (Prof Mani.
bahkan sering kali terjadi makanan yang di sajikan tidak memiliki nilai gizi atau sampai keracunan.
II.
METODE PENELITIAN
Penelitian metode Systematic Literature Review (SLR) atau Tinjauan Literatur Sistematis untuk mengevaluasi dan menyintesis data mengenai implementasi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Penggunaan metode SLR bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan seluruh bukti ilmiah yang relevan secara objektif guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai hambatan Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora administratif dan faktor keberhasilan program Desain pada pengambilan Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan tanpa wawancara langsung atau interaksi tatap muka dengan informan di Pembatasan ruang lingkup waktu pencarian dan penerbitan sumber literatur ditetapkan secara ketat, yaitu artikel ilmiah, modul kebijakan, dan laporan resmi yang dipublikasikan dari Tahun 2025 hingga April 2026 di Indonesia.
Hal ini dilakukan agar analisis yang dihasilkan tetap aktual, mengingat kebijakan MBG merupakan program strategis nasional yang baru ramai diimplementasikan dan masif dibahas pada periode waktu tersebut.
Bahan.
Alat, dan Prosedur Pengumpulan Data Bahan dan alat yang digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini mencakup perangkat keras .
berupa komputer dan perangkat lunak .
berupa mesin pencari basis data ilmiah digital.
Peneliti memanfaatkan pangkalan data bereputasi nasional dan internasional seperti Google Scholar.
Garuda (Garba Rujukan Digita.
Crossref, serta repositori jurnal kebijakan publik Kata kunci .
yang digunakan untuk menjaring literatur yang relevan meliputi Boolean, seperti: "Implementation" AND "Free Nutritious Meal (MBG)" OR "Public Policy" AND "Stunting" AND "Indonesia".
Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahapan penyaringan yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.
Kriteria inklusi mensyaratkan artikel harus:
Diterbitkan dalam rentang waktu Januari 2025 sampai April 2026.
Berfokus pada lokus wilayah Indonesia.
Membahas dimensi administrasi publik, efisiensi anggaran, pengawasan lokal, dampak kognitif, keadilan sosial di wilayah 3T, maupun multiplier effect ekonomi terhadap UMKM dari program MBG.
Sementara itu, kriteria eksklusi menolak artikel di luar topik administrasi, artikel di bawah tahun 2025, atau studi yang tidak memiliki keselarasan dengan fokus evaluasi implementasi.
Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
Prosedur Analisis Data Prosedur analisis data dalam SLR ini mengacu pada tahapan ekstraksi data dan sintesis kualitatif yang sistematis.
Data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah dipetakan ke dalam matriks ringkasan literatur untuk mempermudah kategorisasi temuan Instrumen analisis data sekunder ini menggunakan pendekatan Model Implementasi Kebijakan George C.
Edwards i.
Peneliti mengelompokkan hambatan operasional dan capaian program MBG ke dalam empat variabel kunci model Edwards i, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Selanjutnya, dilakukan teknik analisis isi .
ontent analysi.
untuk menyilangkan temuan antar-literatur kritisAiseperti mengonfrontasi masalah inefisiensi anggaran, keracunan makanan, standar gizi yang tidak seragam, dengan dampak positif program terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan Keabsahan hasil analisis dijaga melalui triangulasi sumber data sekunder, di mana penarikan kesimpulan dilakukan secara objektif berdasarkan konsensus temuan dari berbagai peneliti terdahulu.
Tahap akhir dari prosedur ini adalah menyintesis rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hierarki regulasi administratif, penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas, serta penguatan koordinasi lintas sektoral yang transparan dan akuntabel demi keberlanjutan program MBG di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Timbulnya korban keracunan, standar gizi yang tidak beragam, pengawasan yang lemah, pemborosan anggaran seperti belanja kaos kaki miliaran, zoom meeting miliaran, sasaran penerima manfaat yang keliru artinya sekolah yang sudah elit juga diberikan MBG, petani lokal yang tak diberdayakan, urutan prioritas pada wilayah 3T yang terlupakan semua ini adalah masalah administrasi, khususnya pada tahapan implementasi kebijakan program MBG, sehingga perlu kita bedakan dimana kondisi yang tidak memuaskan dengan masih besarnya angka stunting di Indonesia dengan masalah penyelesaian gizi buruk atau stunting melalui instrument kebijakan yang masih belum efektif dan efisien.
Berikut penjelasan tentang apa itu Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora yang disebut masalah publik ? sehingga pengelolaan MBG masuk ke dalam kategori masalah publik.
Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam kategori sebagai masalah kebijakan publik.
Menurut Kartasasmita .
6 :1-.
, dalam Suwitri dkk .
dalam pengertian sehari-hari, masalah merupakan gambaran dari tiga keadaan berikut Pertama, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan/fakta.
Yang kedua, adanya hambatan dalam mencapai tujuan.
Yang ketiga, adanya penyimpangan terhadap kondisi normal.
Dalam pengertian administrasi publik masalah mempunyai pengertian yang berbeda.
Pertama masalah merupakan isu, yaitu bahan pembicaraan atau kajian, kedua, merupakan topik atau gagasan utama suatu kajian/penelitian ilmiah, ketiga persoalan, yaitu perbedaan antara harapan dan kenyataan, adanya hambatan dalam mencapai tujuan dan penyimpangan dari kondisi normal.
Dari pemaparan di atas kita bisa temukan sebuah benang merah bahwa masalah publik bukanlah masalah yang personal melainkan masalah yang menyangkut banyak orang atau mempunyai dampak yang luas pada masyarakat artinya jika rambut anda rontok misalnya, itu adalah masalah pribadi anda tidak bisa dikategorikan sebagai masalah publik, dia bisa menjadi masalah publik ketika ada banyak pihak atau korban yang mengalami gangguan kesehatan atau alergi dalam skala yang besar dan massif maka bisa masuk dalam masalah kebijakan publik yang perlu untuk di atasi oleh pemerintah.
Kartasasmita .
6 :.
dalam Suwitri dkk .
mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan masalah kebijakan publik adalah suatu isu yang dapat menjadi gagasan utama suatu kajian/penelitian dan merupakan persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Dari definisi ini jelas bahwa MBG merupakan sebuah isu yang menjadi gagasan utama dalam kebijakan pemerintah Indonesia bahkan masuk dalam program prioritas nasional hal ini karena persoalan stunting atau gizi kronis membutuhkan penyelesaian yang efektif dan efisien dengan memegang pada prinsip-prinsip dasar administrasi publik.
Aktor Yang Terlibat Dan Percaya Pada Masalah Dalam Kebijakan Aktor-aktor yang meyakini bahwa stunting dan gizi kronis merupakan kondisi yang tidak memuaskan dan menimbulkan masalah kebijakan publik pada tahapan implementasi di antaranya secara logis adalah akademisi, jurnalis atau media, sekolah sebagai penerima manfaat, pemerintah Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
Badan atau organisasi Internasional seperti PBB dalam hal ini UNICEF juga merupakan aktor internasional yang masuk dalam pusaran aktor eksternal yang meyakini bahwa stunting dan gizi kronis adalah masalah publik sehingga perlu di selaraskan dengan program SDGs.
Namun perlu di garis bawahi bahwa pemerintah pusat, mereka adalah aktor primer dalam masalah stunting dan gizi kronis yang mengalami masalah utama dalam implementasi artinya masih terdapat kekosongan regulasi yang belum mengatur secara komprehensif walaupun pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana di daerah namun pemerintah di daerah juga mempunya kepentingan yang besar agar program MBG agar dapat berjalan dengan efektif dan berhasil di daerah masing-masing, peran pemerintah daerah dalam implementasi program MBG dengan ujung tombaknya SPPG yang tersedia di setiap daerah perlu di atur sampai pada pertanggung jawaban pada publik terhadap program MBG.
Analisis Dan Rekomendasi Pada Kebijakan MBG Untuk memecahkan masalah kebijakan program MBG yang menyangkut hajat hidup banyak orang, dalam hal ini masa depan anakanak Indonesia sangat penting untuk seorang analis kebijakan melakukan dan mencari solusi yang efektif dan efisien untuk program MBG yang berkelanjutan, artinya program MBG bukan hanya dilaksanakan oleh rezim Presiden Prabowo melainkan dapat terus di lanjutkan oleh rezimrezim selanjutnya dengan efektif dan efisien sehingga penting memasukan elemen-elemen penting dalam analisis kebijakan publik di Tujuan-tujuan Tujuan adalah apa yang diusahakan oleh seorang pengambil kebijakan untuk mencapai atau memperolehnya dengan menggunakan kebijakan-kebijaknnya, program MBG tujuannya sudah sangat jelas menuju Indonesia emas pada tahun 2045 dengan sumber daya manusia yang terbebas dari gizi buruk dan stunting.
Alternatif-alternatif Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang dengannya diharapkan tujuan dapat tercapai.
Dalam konteks MBG kita melihat pemerintah menggunakan alternatif dengan melakukan tender-tender kepada para Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora vendor yang terpilih untuk melaksanakan dan menyediakan bahan makanan program MBG, selain itu sebenarnya tersedia alternatif lain seperti memberikan langsung kepada orang tua sehingga anggaran makannya dikelola oleh orang tua senidri, atau alternatif yang ketiga misalnya anggaran di berikan kepada dinas Pendidikan di setiap daerah untuk kemudian dikelola dari dinas Pendidikan dan di distribusi kepada siswa.
Dampak-dampak Perancangan sebuah alternatif sebagai cara menyelesaikan tujuan mengimplikasikan atau menimbulkan dampak dan serangkaian konskwensi tertentu sehingga dampak berkaitan dengan alternatif yang dipilih dan diambil sebagai contoh kongkrit ketika pemerintah memilih alternatif pengadaan tender untuk mendapatkan vendor yang akan menyediakan makanan MBG maka pemerintah telah membuat perhitungan atau kalkulasi dari dampak yang akan ditimbulkan baik dampak positif seperti perencanaan dan organisir supplay chain dan distribusi yang sudah tersedia atau juga dampak negative yang berusaha dihindari seperti bahan makanan yang sudah kadaluarsa atau limbah proses makanan MBG yang tidak di Kelola dengan baik sebisa mungkin dihindari dan di selesaikan.
Kriteria Kriteria adalah suatu aturan atau standar alternatif-alternatif menurut urutan yang paling diinginkan.
Kriteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif, dampak-dampak, menghubungkan atau bahkan mengganti istilah kriteria dengan skala efektifitas, yakni skala yang menunjukan tingkat pencapaian Dalam program MBG cara-cara yang di pakai, dampak yang akan diterima ketika cara tersebut dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan akan di ukur dan di nilai mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan atau menurunkan angka stunting di Indonesia.
Model Model yang tidak lebih dari serangkaian generalisasi atau asumsi tentang dunia disederhanakan yang bisa digunakan untuk menyelidiki hasil suatu Tindakan tanpa benarbenar bertindak.
Misalnya dalam Program MBG kita bisa gunakan model implementasi yang di kembangkan oleh Edward i.
Model Impelemntasi kebijakan ini memberikan 4 variabel atau 4 faktor utama dalam Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
implementasi kebijakan yakni faktor sumber daya, sturktur birokrasi, disposisi dan komunikasi jika ke empat faktor ini terpenuhi makan bagi Edward implementasi kebijakan MBG akan efektif di jalankan namun jika ada faktor yang tidak terpenuhi atau bahkan ke 4 faktor tersebut tidak terpenuhi artinya sumber daya yang lemah, struktur birokrasi yang berbelit-belit, disposisi atau sikap dan komitmen para pembuat kebijakan dan pelaksana juga lemah di tambah dengan pola komunkasi yang tidak efektif maka dapat dipastikan program MBG akan mengalami Dari kelima elemen penting di atas dalam AKP maka kita bisa rumuskan sebuah rekomendasi untuk kebijakan program MBG adalah menggunakan alternatif vendor dengan catatan pengawasan dan regulasi yang ketat baik pemerintah.
DPR,DPRD, dan masyarakat dengan Langkah-langkah strategis administrasi membuat regulasi turunan-instrumen administrativf yang rinci agar implementasi kebijakan juga berbasis pada penguatan sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan komunikasi ke-4 faktor ini menjadi kunci keberhasilan program MBG.
Pemecahan Masalah Kebijakan MBG Dari permasalahan dan tujuan MBG di atas, administrasi publik dalam membedah program MBG.
Dalam ilmu administrasi, analisis hierarki regulasi melakukan analisis terhadap regulasi implementatif mulai dari pusat sampai daerah harus memiliki SOP yang jelas dan terarah ketiga regulasi dan aturan yang lengkap sampai pada petunjuk teknis yang jelas maka panduan pelaksanaan MBG akan berjalan lancar dengan penguatan 4 faktor utama seperti yang di kemukakan oleh Edawrd i :
Gambar 1.
Model Implementasi Edward i Gambar 1, dapat kita temukan bahwa sumber daya yang tersedia seperti saat ini Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora khususnya APBN 2026 untuk MBG sudah sangat memadai sampai 335 triliun namun tidak cukup hanya sumber daya anggaran saja namun juga sumber daya manusianya dalam hal ini faktor struktur birokrasi apakah mampu memberikan regulasi yang adaptif ataukah justru membuat lambat program MBG kemudian disposisi bagaimana sikap para pelaksana apakah benarbenar mempunyai integritas yang tinggi atau mempunyai visi yang berbeda dengan tujuan MBG dan yang terakhir adalah komunikasi bagaiaman supaya sosialisasi program MBG bisa di pahami oleh setiap aktor yang terlibat agar bersama-sama bisa menggerakan mencapai tujuan dari program MBG.
Kebijakan MBG juga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari inefisiensi anggaran negara, setiap program yang di lakukan tanpa tata Kelola yang baik berpotensi melakukan KKN.
Lendra dan Fitriani .
menegaskan bahwa relevansi program MBG ini dengan nilai-nlai tata kelola yang baik terletak pada partisipasi masyarakat dan pengawasan yang ketat di tingkat lokal.
MBG harus dapat melibatkan peran serta partisipasi warga dan komunitas lokal dalam hal pengawasan dan penyuksesan program jika tidak dilibatkan maka program ini mudah di manipulasi seperti di lapangan tantangan operasional menjadi kendala yang serius.
Basuki dkk.
mengidentifikasi bahwa kesiapan infrastruktur sekolah dan standarisasi penyedia jasa catering menjadi titik kritis dalam pelaksanaan program, tanpa koordinasi lintas sectoral yang kuat, resiko tumpeng tindih regulasi dan kebocoran anggaran menjadi sangat Basuki dkk.
Selain itu aspek keadilan sosial dalam distribusi harus menjadi perhatian serius agar program MBG tidak hanya menyasar daerah yang mudah dijangkau secara geografi tetapi juga yang utama adalah daerah terpencil 3T.
( Kiftiyah dkk.
,2.
Jika dilihat dari sisi efektifitas gizi dan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia maka dari berbagai literatur memperlihatkan bahwa program pemberian makanan di sekolah secara konsisten menunjukan hasil positif terhadap perbaikan status gizi siswa, terutama dalam menekan angka malnutrisi energi protein dan kekurangan zat gizi atau mikronutrien.
(Desiani & Syafik.
Intervensi pemerintah Indonesia pada program MBG dianggap sebagai Langkah pencegahan jangka panjang pada masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia.
Agustina .
menambahkan bahwa asupan gizi yang konsisten di sekolah berkorelasi Vol.
6 No.
1 (Juni, 2.
langsung dengan peningkatan konsentrasi dan kemampuan kognitif siswa, hal ini diperkuat oleh temuan Wibisono dan Santoso .
yang menyatakan bahwa ketahanan gizi pelajar merupakan fondasi bagi ketahanan nasional dimasa depan.
Program MBG berperan sebagai instrument untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya, mendapatkan asupan kalori dan nutrisi yang memadai selama proses belajar.
(Wibisono & Santoso.
Di luar sektor Kesehatan, program MBG memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui pendekatan efek pengganda sebagai satu suntikan pengeluaran atau investasi awal yang memicu berbagai aktifitas ekonomi lanjutan.
Program MBG dapat menciptakan permintaan massif terhadap bahan pangan lokal seperti beras, sayuran, dan telur.
Basit & Ramadani .
keterlibatan UMKM catering lokal dalam rantai pasok MBG dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi ditingkat desa dan kecamatan.
Integrasi antara sektor pertanian lokal dan dapur sekolah menjadi kunci agar perputaran uang tetap berada di komunitas tersebut.
(Basit & Ramadani.
IV.
PENUTUP
Berdasarkan hasil asesmen psikologis men Program MBG yang mulia untuk membawa anakanak Indonesia terbebas stunting dan menuju Indonesia emas di tahun 2045 harus didesain dengan proses tahapan kebijakan publik yang benar dan berkualitas, mulai dari perumusan monitoring, evaluasi dan reformulasi harus benarbenar dikaji secara serius bukan dengan terburuburu karena MBG adalah agenda politik yang dicanangkan oleh Presiden lalu harus segera di implementasi agar janji politik terpenuhi sebelum tahun 2029 sebuah kebijakan yang berkualitas walaupun bersifat politis-administratif program MBG harus di implementasi secara teratur baik regulasi dan turunannya harus dapat memberikan arah dan operasional yang jelas dan terarah disamping itu juga yang tidak kalah penting adalah penguatan pada sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan komunikasi seperti yang di kemukakan oleh Edward menjadi faktor penting dalam keberhasilan program MBG.
Jurnal Sains.
Sosial dan Humaniora
DAFTAR PUSTAKA