Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN DI PUSKESMAS WILAYAH
PERIFER KOTA SAMARINDA
Erfan Abdissalam1*.
Fikri Difa Auliyah Rahman1.
Deasy Nur Chairin Hanifa1.
Muhammad Thesa Ghozali2.
Yugo Susanto3 Fakultas Farmasi.
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
Samarinda Program Studi Farmasi.
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin.
Banjarmasin.
Indonesia *Email: ea820@umkt.
Artikel diterima:2025-06-22 .
Disetujui: 2025-10-31 DOI: https://doi.
org/10.
36387/jiis.
ABSTRAK
Pelayanan kefarmasian di Puskesmas memegang peran esensial dalam menjamin penggunaan obat yang rasional dan mutu layanan kesehatan.
Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan kefarmasian melalui Permenkes No.
74 Tahun 2016 dan Permenkes No.
26 Tahun 2020.
Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal di beberapa wilayah, terutama kawasan dengan penyulit akses.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wilayah perifer Kota Samarinda.
Kalimantan Timur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.
Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi telah mencapai tingkat implementasi 94-100% secara keseluruhan.
Sebaliknya, pelayanan farmasi klinik menunjukkan variabilitas antar puskesmas dengan tingkat implementasi rata-rata 83%.
Aspek utama seperti pengkajian dan penyerahan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling telah mencapai tingkat implementasi antara 92-100%.
Namun, evaluasi penggunaan obat dan visite pasien rawat inap hanya terlaksana masing-masing sebesar 63% dan 53%.
Sebagai kesimpulan, implementasi kebijakan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah perifer Kota Samarinda sebagian besar telah memenuhi standar yang ditetapkan, terutama dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis Hasil ini menggarisbawahi perlunya strategi untuk meningkatkan kapasitas apoteker dan dukungan kebijakan yang berfokus pada penguatan pelayanan farmasi klinik, guna memastikan fungsi pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan Kata kunci: Implementasi kebijakan.
Pelayanan kefarmasian.
Puskesmas ABSTRACT Pharmaceutical services in community health centers play an essential role in ensuring rational drug use and quality of health services.
The government has set standards for pharmaceutical services through Ministerial Regulation No.
74 of 2016 and Ministerial Regulation No.
26 of 2020.
However, implementation has not been Erfan Abdissalam, dkk | 107 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 optimal in several areas, particularly in those with difficult access.
The purpose of this study was to evaluate the implementation of pharmaceutical service standard policies in community health centers in the peripheral area of Samarinda City.
East Kalimantan.
This study employed a mixed-methods approach, utilizing data collection techniques that included observation, questionnaire instruments, in-depth interviews, and document reviews.
The findings indicate that pharmaceutical inventory management has achieved a 94-100% implementation level across the board.
contrast, clinical pharmacy services exhibit variability among community health centers, with an average implementation level of 83%.
Key areas, including prescription assessment and dispensing, drug information services, and counseling activities, have achieved implementation standards of between 92% and 100%.
However, drug use evaluations and inpatient visits have only been implemented at 63% and 53%, respectively.
In summary, the execution of pharmaceutical service policies in community health centers located in the peripheral areas of Samarinda City has largely met established standards, particularly in the management of pharmaceutical inventory and consumable medical supplies.
These results underscore the need for strategies to enhance pharmacist capacity and support policies that reinforce clinical pharmacy services, ensuring the optimal functioning of pharmaceutical services in community health centers.
Keywords: Policy implementation.
Pharmaceutical services.
Community health
PENDAHULUAN
individu untuk hidup sehat, serta Kementerian Kesehatan Republik menjamin akses terhadap pelayanan Indonesia pada tahun 2024 telah memperluas peran Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai fasilitas pelayanan (Puskesma.
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan memegang peran vital dalam menjamin mengoordinasikan pelayanan kesehatan dan memberikan layanan kesehatan rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah Penyelenggaraan (Kemenkes RI, 2.
Seiring dengan kemajuan dalam bidang pelayanan kefarmasian, terjadi Puskesmas bertujuan untuk membentuk pergeseran paradigma dari yang semula masyarakat yang berperilaku hidup sehat, yang mencakup peningkatan pendekatan yang berorientasi pada kesadaran, kemauan, dan kemampuan Erfan Abdissalam, dkk | 108 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 kefarmasian .
harmaceutical car.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Dalam konteks ini, apoteker dituntut Tahun 2020 diterbitkan sebagai bentuk Peraturan berinteraksi langsung dengan pasien.
tenaga apoteker sebagai penanggung Tujuan jawab di instalasi farmasi.
Beberapa meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pemanfaatan obat yang aman memperjelas peran apoteker dan tenaga dan efektif.
Pelayanan ini mencakup beberapa komponen penting, antara lain penelaahan resep, penyerahan obat, ketentuan inti tetap merujuk pada regulasi terdahulu (Kemenkes RI, 2016, pemantauan terhadap terapi obat yang diberikan (Adejare, 2020.
ASHP, 1996.
Cipolle dkk.
, 2.
Penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan dkk.
di 5 .
Berdasarkan Peraturan Menteri puskesmas wilayah Kota Tomohon Kesehatan Republik Indonesia Nomor melaporkan bahwa penerapan standar Tahun Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 82,12%, termasuk dalam kategori baik.
ruang lingkup pelayanan kefarmasian Hal mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta dengan persentase capaian sebesar 79% pelayanan farmasi klinik.
Penerapan (Yusransyah dkk.
, 2.
Studi oleh regulasi ini bertujuan memberikan Rochman .
di puskesmas wilayah Kota Batu mengindikasikan bahwa pelayanan tersebut belum sepenuhnya perlindungan bagi pasien terhadap memenuhi standar, terutama dalam hal praktik penggunaan obat yang tidak Beberapa tahun setelahnya, pelayanan klinik.
Selain itu, penelitian Kabupaten Pandeglang Erfan Abdissalam, dkk | 109 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 oleh Ghozali & Abdissalam .
yang berada di wilayah perifer dengan yang menilai kinerja pelayanan farmasi klinik di puskesmas wilayah perbatasan Samarinda.
Pulau Sebatik dengan acuan regulasi yang sama, menunjukkan bahwa tidak penerapan kebijakan standar pelayanan ada satupun aspek yang mencapai kefarmasian menimbulkan tantangan kriteria tinggi, dengan rata-rata kinerja Ditambah.
Kota Samarinda sebesar 52% atau tergolong rendah.
secara geografis dibelah oleh Sungai Temuan ini menggambarkan adanya Mahakam tantangan terkait akses dan mutu wilayahnya yang kerap mengalami pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks kefarmasian.
perlunya upaya yang lebih intensif guna Kota Kondisi Kecamatan Sambutan merupakan menjamin akses dan mutu layanan salah satu wilayah administratif Kota kesehatan bagi masyarakat di kedua Samarinda dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.
Oleh karena itu, 123 jiwa, luas area sebesar peningkatan infrastruktur kesehatan 100,95 km2, dan kepadatan penduduk 625,29 jiwa/km2.
Kecamatan memiliki beberapa fasilitas puskesmas, kefarmasian di daerah pinggiran kota Puskesmas Sambutan.
Puskesmas Makroman, dan Puskesmas Samarinda.
Sungai Kapih.
Sementara Kecamatan Palaran memiliki populasi Meskipun (BPS Kota Sulaiman 609 jiwa dan menjadi wilayah administratif terluas kedua di komprehensif melalui Permenkes No.
Kota Samarinda dengan luas mencapai 74 Tahun 2016 dan Permenkes No.
221,29 kmA serta tingkat kepadatan Tahun penduduk berkisar 305,52 jiwa/kmA.
kesenjangan antara ketentuan kebijakan Kecamatan ini hanya mempunyai 1 dan implementasi di lapangan, terutama .
puskesmas, yakni Puskesmas di wilayah perifer yang memiliki Palaran.
Sebagai 2 .
kecamatan keterbatasan sumber daya dan akses Erfan Abdissalam, dkk | 110 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Hingga saat ini, belum Penanggung Jawab yang terlibat dalam banyak penelitian yang secara spesifik kegiatan pelayanan kefarmasian.
meninjau sejauh mana standar tersebut Data wilayah perifer dan faktor apa saja yang Oleh karena itu, berdasarkan 16 indikator utama dari penelitian ini secara eksplisit bertujuan Permenkes RI No.
74 Tahun 2016 dan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian Permenkes RI No.
26 Tahun 2020.
Instrumen ini mencakup 2 .
kefarmasian di puskesmas wilayah komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.
Kota Samarinda aspek-aspek Standar pelayanan yang masih memerlukan puskesmas merupakan suatu kebijakan penguatan untuk meningkatkan mutu yang dirumuskan dan diverifikasi oleh layanan kefarmasian di tingkat primer.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian METODE PENELITIAN Penelitian Kesehatan, dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas.
pendekatan mixed-method .
uantitatif- Data kualitatif diperoleh melalui kualitati.
untuk memberikan gambaran wawancara mendalam menggunakan komprehensif mengenai implementasi pedoman wawancara semi-terstruktur kefarmasian di 4 .
puskesmas Wawancara wilayah perifer Kota Samarinda yang informan utama yang mewakili masing- berada di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran.
Sampel penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan thematic analysis melalui tahapan sampling untuk menjamin keterwakilan transkripsi, koding, kategorisasi, dan seluruh Puskesmas di wilayah studi.
Subjek penelitian meliputi Apoteker mengidentifikasi pola dan isu utama Analisis Erfan Abdissalam, dkk | 111 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 dalam pelaksanaan kebijakan.
Validitas Pelayanan ini tidak hanya triangulasi metode dan konfirmasi hasil mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, tetapi juga Data meningkatkan kualitas terapi serta Hasil analisis kuantitatif dan menjamin keselamatan pasien.
Melalui regulasi yang berlaku, pemerintah melibatkan aspek pelayanan farmasi untuk memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terkait capaian implementasi dan faktor penghambat di terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal, berkualitas, dan berorientasi Penelitian ini telah memperoleh pada pasien.
persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian ini dilakukan di 4 Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas .
puskesmas wilayah perifer Kedokteran Kota Samarinda, meliputi Puskesmas Universitas Muhammadiyah Surakarta Sambutan.
Puskesmas 5573/B.
1/KEPK-
Puskesmas Sungai Puskesmas Palaran.
Distribusi FKUMS/II/2025.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Kapih, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 Makroman, berikut ini.
Tabel 1.
Karakteristik Responden Penelitian Aspek Jenis Kelamin Usia Pendidikan Terakhir Lama Berpraktik Kategori Laki-laki Perempuan >50 Profesi Apoteker Strata-2 Strata-3 Ou5 tahun Jumlah Persentase Erfan Abdissalam, dkk | 112 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 .
i Puskesma.
Status Kepegawaian O5 tahun ASN Non-ASN Sebaran jenis kelamin responden Dalam mengenyam pendidikan terakhir pada jenjang profesi apoteker dengan lama keseluruhan responden berada pada masing Ou5 tahun, sehingga dapat rentang usia 30-39 tahun.
Hal ini seiring dengan fenomena bonus demografi di implementasi pelayanan kefarmasian.
Adapun dalam hal status kepegawaian, penduduk usia produktif (Sutikno, seluruh responden merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keseluruhan Tabel 2.
Implementasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Sub-Aspek Perencanaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Permintaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Penerimaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Sambutan Nama Puskesmas Sungai Makroman Kapih Palaran Keseluruhan Erfan Abdissalam, dkk | 113 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Pencatatan.
Pelaporan dan Pengarsipan 8 Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan 9 Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai Jumlah 99,7% 98,7% 96,3% 97,9% 98,1% Implementasi Pengelolaan Sediaan telah sesuai dengan standar Permenkes Farmasi dan Bahan Medis Habis No.
74 Tahun 2016.
Pakai Puskesmas Sungai Kapih dan Assiva Palaran menunjukkan skor tertinggi sub-aspek sediaan farmasi yang buruk dapat berdampak pada pasien dan kerugian Puskesmas Makroman dan Sambutan masih menghadapi tantangan dalam penggunaan formularium dan sistem ketersediaan perbekalan farmasi dapat pemantauan suhu ruang penyimpanan, tetap stabil.
Adapun pada penelitian ini, sebagaimana hasil wawancara berikut:
"Perencanaan sediaan farmasi dan bahan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan berdasarkan medis habis pakai (BMHP) telah penggunaan per-bulan ditambah dengan dilaksanakan dengan baik di seluruh kebutuhan selama waktu tunggu.
%),
Kota Samarinda.
Rata-rata capaian subaspek antar puskesmas berkisar antara 94-100%, dengan sub-aspek tertinggi Kesemuanya dihitung pada dokumen LPLPO.
Tidak ada pembahasan terkait Formularium Puskesmas secara rutin.
AuKami belum memiliki alat termohigrometer digital yang dapat merekam suhu dan kelembaban ruangan pemusnahan, dan pelaporan .
%).
secara otomatis, sehingga pencatatan Temuan ini menunjukkan bahwa proses suhu masih dilakukan secara manual dan manajerial farmasi di tingkat primer tidak selalu dilakukan setiap hari.
Jika Erfan Abdissalam, dkk | 114 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 petugas sedang sibuk atau tidak ada Puskesmas Sungai Kapih (Non BLUD) keluangan waktu, pencatatan suhu dan kelembaban dapat terlewati.
Ay Sub-aspek Puskesmas Sambutan (Non BLUD) dan Makroman (BLUD) mencapai 100%.
Puskesmas Sungai Kapih dan Palaran Perbedaan ini menunjukkan adanya menunjukkan sedikit penurunan .
%).
Salah efektivitas manajemen stok, disiplin ketidakoptimalan ini adalah kurangnya pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendukung sebagaimana yang diamati Yasin .
Dalam barang, sebagaimana penjelasan oleh wawancara yang dilakukan kepada Apoteker Puskesmas Palaran sebagai informan Puskesmas Sungai Kapih, didapatkan pernyataan sebagai berikut:
"Ketika barang dikirimkan dari Instalasi AuKami tidak memiliki kewenangan untuk Farmasi Kota (IFK) ke Puskesmas melakukan pembelian obat secara mandiri Palaran, kami lakukan pemeriksaan karena belum berstatus sebagai berdasarkan LPLPO.
Namun dalam Puskesmas BLUD.
Sehingga apabila pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, kami terjadi kekosongan obat dan di Instalasi tidak melakukan pengecekan secara teliti Farmasi Kota (IFK) Samarinda juga satu per satu item, terlebih jika jumlahnya sedang tidak tersedia, maka kami tetap sangat banyak.
Ay harus menunggu obat tersebut hingga Christanti Pratiwi .
tersedia di IFK.
Ay menjelaskan bahwa proses penerimaan Pernyataan tersebut menjelaskan yang kurang teliti, seperti pemeriksaan bahwa keterbatasan status keuangan .
elum menjadi BLUD) membatasi jumlah dengan dokumen pengiriman, fleksibilitas Unit Farmasi Puskesmas dan pengecekan tanggal kedaluwarsa.
Sungai dapat menyebabkan risiko masuknya obat tidak layak pakai ke dalam stok.
Kondisi yang berpotensi membahayakan pasien.
diperburuk dengan tidak optimalnya Kapih Capaian sub-aspek mekanisme pengambilan keputusan di internal puskesmas, di mana pembelian Erfan Abdissalam, dkk | 115 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Kepala Puskesmas tidak dilakukan secara rutin Puskesmas Sambutan Penelitian oleh Adelia & Sari non-BLUD .
mengungkapkan bahwa faktor memperoleh capaian sempurna .
%).
birokrasi kerap menjadi hambatan Demikian pula.
Puskesmas Makroman dalam efisiensi pengelolaan sediaan yang berstatus BLUD mencatatkan Prosedur administrasi yang capaian 100%, sementara Puskesmas panjang serta kurangnya sistem yang Palaran yang juga BLUD mencapai terintegrasi dapat menghambat proses Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Somba dkk.
yang Sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
bergantung pada status kelembagaan Meskipun demikian, perbedaan BLUD, tetapi juga pada kepatuhan status kelembagaan antara Puskesmas terhadap prosedur operasional standar BLUD dan non-BLUD tidak selalu dan supervisi berkala.
Tabel 3.
Implementasi Pelayanan Farmasi Klinik Sub-Aspek Pengkajian dan Penyerahan Resep Pelayanan Informasi Obat 3 Konseling Visite Pasien Rawat Inap Monitoring Efek Samping Obat Pemantauan Terapi Obat Evaluasi Penggunaan Obat Jumlah Sambutan Nama Puskesmas Sungai Makroman Kapih Palaran Keseluruhan 80,2% 94,6% 80,5% 82,6% 82,6% Erfan Abdissalam, dkk | 116 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Implementasi Pelayanan Farmasi per hari, sehingga tidak memungkinkan Klinik bagi kami untuk melakukan PIO kepada semua pasien.
Kami akhirnya memilih farmasi klinik menunjukkan capaian hanya sebagian pasien yang benar-benar Pelaksanaan membutuhkan informasi obat.
Ay yang lebih bervariasi dibandingkan dengan aspek pengelolaan sediaan.
Sub-aspek pengkajian dan penyerahan resep serta konseling mencapai skor tinggi .
-100%).
Akan tetapi, subaspek monitoring efek samping obat (MESO), visite pasien rawat inap, dan evaluasi penggunaan obat (EPO) masih Pelayanan informasi obat (PIO) menjadi tantangan utama di Puskesmas Sambutan yang hanya mencapai 71%.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Puskesmas Palaran memperoleh tingkat implementasi visite terendah .
%).
Adapun Puskesmas Sambutan dan Sungai Kapih tidak diperhitungkan dalam sub-aspek visite karena tidak memiliki fasilitas rawat inap.
Dalam Puskesmas Palaran Apoteker keterangan sebagai berikut:
AuPelayanan rawat inap sebenarnya pernah dilaksanakan dengan baik, namun pasca pandemi COVID-19 belum ada Surat Keputusan (SK) baru.
Oleh karena tenaga farmasi dan beban kerja tinggi.
itu, saat ini hanya pasien pasca Sementara itu.
Puskesmas Makroman melahirkan yang dirawat untuk setidaknya dan Sungai Kapih berhasil mencapai satu malam, itu pun tidak selalu dilakukan 100% capaian pada aspek ini.
Dalam visite kecuali ketika pasien masih dirawat Apoteker Puskesmas Sambutan diperoleh data sebagai berikut:
inap dalam jam dinas Apoteker.
Ay Kondisi bahwa kegiatan visite di puskesmas AuTenaga kerja di Puskesmas Sambutan sangat bergantung pada keberadaan masih terbatas, satu tim farmasi hanya unit rawat inap aktif.
Tanpa fasilitas terdiri dari dua Apoteker dan satu TTK.
tersebut, pelaksanaan visite menjadi Tidak setiap hari kami bertiga hadir tidak relevan atau sulit dilakukan secara secara bersamaan di Ruang Farmasi Selain itu, beban kerja karena harus mengikuti kegiatan tenaga kefarmasian yang tinggi turut pelayanan di luar gedung.
Sementara itu, pasien kronis dapat mencapai 30 orang waktu untuk melakukan kunjungan Erfan Abdissalam, dkk | 117 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 pasien secara rutin dan menyeluruh.
Beban primer (Kristiani dkk.
, 2.
Variasi menjadi hambatan signifikan dalam pelayanan farmasi klinik menunjukkan menjaga frekuensi dan kualitas visite adanya ketimpangan antara kegiatan (Fadilah dkk.
, 2.
administratif dan fungsi klinis apoteker.
Pelaksanaan sub-aspek Apoteker di puskesmas umumnya harus monitoring efek samping obat (MESO) menjalankan fungsi ganda .
engelolaan di Puskesmas Sambutan hanya sebesar logistik sekaligus pelayanan klini.
Dalam sesi wawancara diperoleh Widowati keterangan sebagai berikut:
menyatakan bahwa pelayanan farmasi Zamroni .
AuKami menyediakan formulir MESO klinik di fasilitas pelayanan primer sebagaimana prosedur pelaporan jika seringkali terkendala oleh tumpang terjadi efek samping yang merugikan.
Meskipun demikian, kegiatan pemantauan dan deteksi efek samping masih belum Pelaporan ke e-MESO atau BPOM tidak secara konsisten dilakukan.
Ay Salah keterampilan tenaga kesehatan dalam samping obat.
Kurangnya pemahaman tentang definisi, jenis, dan prosedur pelaporan monitoring efek samping obat menjadi hambatan signifikan di banyak fasilitas pelayanan kesehatan kefarmasian yang kompeten, serta belum adanya dukungan sistematis dari Meilianti .
menggarisbawahi bahwa aspek regulasi tantangan signifikan dalam pelaksanaan pelayanan primer.
Apoteker sering kali non-klinis, seperti pelaporan dan pengadaan, yang menyita waktu dari pelayanan langsung kepada pasien.
Erfan Abdissalam, dkk | 118 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Puskesmas Sambutan Implementasi Gambar 1.
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Sambutan Puskesmas Makroman Implementasi Gambar 2.
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Makroman Erfan Abdissalam, dkk | 119 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Puskesmas Sungai Kapih Implementasi Gambar 3.
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Sungai Kapih Puskesmas Palaran Implementasi Gambar 4.
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Palaran Secara keseluruhan, grafik batang masing-masing Erfan Abdissalam, dkk | 120 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Puskesmas Makroman menunjukkan implementasi paling konsisten .
%).
Hal ini memperlihatkan didukung oleh status BLUD.
Sementara itu, meskipun berstatus Non BLUD, kebijakan tidak hanya ditentukan oleh Puskesmas struktur kelembagaan, tetapi juga faktor manajerial dan motivasi kerja apoteker.
Sungai Sambutan Kapih Keseluruhan Implementasi Gambar 5.
Implementasi Pelayanan Kefarmasian Keseluruhan Puskesmas Gambar Kondisi ini menandakan bahwa regulasi .
ata-rata 82,6%).
dan pengawasan terhadap kegiatan keempat puskesmas wilayah perifer logistik telah berjalan lebih baik Kota dibandingkan penerapan peran klinis pengelolaan sediaan farmasi dan bahan Padahal, peran klinik sangat medis habis pakai (BMHP) lebih penting dalam mendukung keamanan .
ata-rata 98,1%) pasien dan penggunaan obat yang Samarinda.
Capaian Erfan Abdissalam, dkk | 121 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 Kondisi serupa ditemukan dalam kekuatan dan tantangan implementasi penelitian oleh Ghozali & Abdissalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, .
di perbatasan utara Indonesia, di serta dapat dijadikan rujukan dalam mana kegiatan visite hanya tercapai 39%, kegiatan evaluasi penggunaan sistem pengelolaan sediaan farmasi dan obat hanya tercapai 35%, dan bahkan pelayanan farmasi klinik di puskesmas kegiatan MESO hanya tercapai 19%.
oleh pemerintah.
Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap standar
KESIMPULAN
Pemerintah Penelitian perlu memperkuat dukungan kebijakan bahwa implementasi kebijakan standar dengan menyediakan pelatihan farmasi pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah perifer Kota Samarinda telah berjalan dengan baik, terutama pada sediaan farmasi dan BMHP.
Selain itu, aspek pengelolaan sediaan farmasi dan distribusi jumlah dan pembagian peran bahan medis habis pakai (BMHP) antara apoteker dan tenaga teknis dengan capaian rata-rata 94-100%.
kefarmasian perlu dioptimalkan agar Seluruh fungsi klinik dapat berjalan paralel kepatuhan tinggi terhadap regulasi dengan tugas administratif.
Penelitian ini menemukan bahwa penyimpanan, dan distribusi.
Namun, implementasi aspek pelayanan farmasi kefarmasian di puskesmas tidak hanya klinik masih menunjukkan variasi antar Kegiatan seperti pengkajian seperti status BLUD, tetapi juga pada resep dan konseling telah berjalan optimal, tetapi kegiatan seperti visite pasien, pelayanan informasi obat (PIO), komitmen tenaga kefarmasian terhadap dan monitoring efek samping obat standar pelayanan.
(MESO)
Hasil penelitian ini memberikan Dengan Erfan Abdissalam, dkk | 122 Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, 10.
Oktober 2025, 107-126 p-ISSN: 2502-647X.
e-ISSN: 2503-1902 kefarmasian telah memenuhi sebagian Pengabdian besar ketentuan kebijakan, namun Universitas Kalimantan Timur atas dukungan yang signifikan pada fungsi farmasi klinik diberikan selama proses penelitian ini.
untuk mencapai pelayanan kefarmasian Ucapan terima kasih juga disampaikan yang menyeluruh dan berorientasi pada Samarinda serta seluruh kepala dan Dalam Masyarakat Dinas (LPPM) Muhammadiyah Kesehatan Kota Puskesmas mutu pelayanan kefarmasian di tingkat Sambutan.
Makroman.
Sungai Kapih, primer, pemerintah dapat memperkuat dan Palaran atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan.
Selain pengaturan beban kerja yang lebih DAFTAR PUSTAKA proporsional antara fungsi manajerial Adejare.
Remington: The Science Practice Pharmacy.
Dalam Remington:
The Science and Practice of Pharmacy.
https://doi.
org/10.
1016/B978-012-820007-0.
dan pelayanan klinis agar apoteker memiliki waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan pasien.
Penelitian disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah puskesmas agar diperoleh gambaran implementasi yang lebih representatif.
Kajian mendalam juga dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor pelayanan kefarmasian.
UCAPAN TERIMA KASIH