http://journal.
id/index.
php/restorica Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga di Kota Baubau Implementation of Household Waste Management Policies in Baubau City Yudi Darmadi Arif Ali1* Asmiddin Abstrak Syahril Ramadhan *1,2,3 Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Indonesia *email:
10dielova@gmail.
Kata Kunci:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Sampah Rumah Tangga di Kota Baubau.
Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder sumber data meliputi hasil wawancara dan data sekunder.
Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi.
Teknis awal yang dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau telah di implementasikan namun belum tertata baik karena pengorganisasian meliputi penataan unit, sumber daya, dan metode sudah dilakukan namun pelaksanakan tugas kurang sesuai SOP, dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu dimaksimalkan.
Interprestasi menyangkut pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaah rumah tangga di Kota Baubau.
Penerapan sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti pemilahan sampah rumah tangga anorganik dan organik, waktu pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat .
Abstract Implementasi kebijakan, pengelolaan persampahan rumah tangga This study aimed to determine and elaborate on the Implementation of Household Waste Management Policy in Baubau City.
The method used is a qualitative descriptive method.
Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.
The data collected were primary and secondary data, data sources included interview results and secondary data.
Data collection was obtained from interviews, observations, document studies, and triangulation.
The initial techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The results of the study indicated that the waste management policy in Baubau City has been implemented but has not been well organized because the implementation of tasks including the arrangement of units, resources, and methods is not in accordance with the SOP, and the work targets based on the RPJMD to realize environmental waste management still need to be maximized.
Interpretation regarding the implementation of tasks is not suitable with the provisions of the operational guidelines and technical guidelines based on the waste management guidelines from the Central Government and the Mayor of Baubau Regulation Number 43 of 2019 concerning Procedures for the Implementation of Household Waste Management and Household-like Waste in Baubau City.
The implementation carried out are still obstacles in its implementation such as the lack of community participation in waste management, sorting inorganic and organic household waste, the time for waste to the TPS is always late.
Keywords:
Policy implementation, household waste management.
berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa
PENDAHULUAN
Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu Aupolicy Ay yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk tujuan-tujuan Banyak disamakan dengan istilah kebijaksanaan.
Apabila dicermati kembali berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata AuwisdomAy yang berarti kemampuan seseorang untuk mengelola dua sisi kehidupan secara berimbang dengan demikian maka Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Vol 11 No 2.
October 2025.
Page 93 Ae 103 e-ISSN: 2655-8432 Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda diakhiri dengan beberapa dampak yang dirasakan dalam dengan istilah kebijaksanaan.
Hal ini didasari atas dunia yang nyata.
Pada Lowi memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, menyatakan akan berpuncak kepada Auarena of powerAy sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan dan ia melihat kebijakan sebagai dampak yang dapat yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.
diprediksi dari subsistem para aktor.
Jika seseorang Riant Nugroho .
mendefinisikan kebijakan mengenali tipe kebijakan yang dihasilkan, maka publik sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh dimungkinkan untuk meramalkan model interaksi negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk politik yang terjadi di antara aktor dalam subsistem merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
Woll tersebut, secara singkat proposisi yang disampaikannya Tangkilisan terdiri dari:
Taufiqurokhman .
Tipe hubungan yang terjadi diantara anggota kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah parapihak ditentukan oleh ekspektasi masing-masing.
untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang kebijakan sebagai sebuah output pemerintahan.
mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan kebijakan, karena itu setiap kebijakan cenderung dapat publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh menjadi tipe-tipe hubungan politik yang spesifik Dalam politik, ekspektasi ditentukan oleh Karena itu, hubungan politik ditentukan oleh tipe pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk Dari perkembangan karya dan pemikiran tentang tahap- mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari tahap kebijakan publik .
iasanya disebut sebagai model beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorintasi tangga/stages mode.
, kesamaan atau benang merah pada tujuan Negara.
Kebijakan publik biasanya yang dapat diambil adalah betapa permasalahan merupakan tindakan untuk memecahkan masalah haruslah datang dari perhatian yang diberikan oleh kebersihan dalam melaksanakan Program, sehingga tercapainya kesejahteraan.
Kebijakan yang dibuat pada kemudian mencoba mencari solusi untuk mengatasi umunyaberupa peraturan perundang-undangan yang permasalahan dan akhirnya mengimplementasikan berbentuk implementasi program kebijakan untuk sesuatu yang mereka anggap sebagai solusi yang paling mengatur ssesuatu yang dianggap mendorong proses tepat dan kemudian mengevaluasi apakah solusi tersebut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu dapat menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan Kebijakan publik merupakan produk dari berbagai memberikan penekanan yang sangat kuat kepada dimulai dari penilaian terhadap proses kebijakan publik.
Dengan diletakkannya persoalan atau masalah publik dalam demikian memiliki kesamaan dengan Lasswell.
Baginya agenda kebijakan, terjadinya debat atau deliberasi fokus tidak hanya kepada output dari sebuah sistem tentang solusi-solusi yang akan diambil, badan legislatif politik namun pada keseluruhan proses, mulai dari mengadopsi alternatif berdasarkan pertimbangan praktis bagaimana permasalahan itu dirumuskan sampai kepada atau bahkan afiliasi atau ideologi politik yang dianut, birokrasi atau pihak eksekutif menerapkannya dan memberikan respon kepada permasalahan sehingga Hal Berdasarkan Charles aktor-aktor Jones menjadi sebuah kebijakan publik yang efektif.
Yudi Darmadi Arif Ali.
Asmiddin.
Syahril Ramadhan.
Implementation of Household Waste Management Policies in Baubau City Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses dapat tercapai dilapangan atau tidak.
Beberapa ahli yang kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, dapat digolongkan sebagai penganut top-down adalah:
permintaan atau dukungan dari masyarakat.
Sedangkan Nakamura dan Smallwood .
Edward i .
implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya dan Grindle .
Mereka diklasifikasikan sebagai memiliki logika top-down, dalam arti penurunan pengguna pendekatan top-down karena cara kerja alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi mereka sesuai dengan langkah-langkah yang telah tindakan konkrit atau mikro.
dijelaskan didepan yaitu dimulai dengan memahami Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila kebijakan dan melihat efektifitas pencapaian tujuan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat kebijakan tersebut dilapangan (P.
deLeon and L.
deLeon, umum sudah dirinci, program-program aksi telah 2002 dalam Kasmad.
dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran implementasi adalah penerapan dapat dipandang tersebut (Taufiqurokhman, 2.
sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.
Ada kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang Penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, aplikasi/peberapan.
meskipun pengaruhnya dapat bersifat positif atau Jika lingkungan merespon positif terhadap George Edward i dalam Riant Nugroho .
suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap adalah: Lack of attention to implementation.
Edward kesuksesan implementasi kebijakan.
Sebaliknya, jika menyarankan untuk memperhatikan isu pokok agar lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam communication, resource, disposition or attitude, dan akan gagal.
Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu bureaucratic structures.
pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi Grindle dalam Ismail Nawawi .
1: .
mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Charles O.
Jones Internprestasi George Edward i Marille S.
Grindle masyarakat (Jurnal Administrasi Publik.
Thn.
dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental yakni Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat isi kebijakan .
ontent of polic.
dan lingkungan dikelompokkan menjadi tiga generasi.
yaitu generasi implementasi .
ontext of implementatio.
pertama, generasi kedua dan generasi ketiga.
Masing- masing generasi memiliki tantangan dan kontribusinya Van Meter Van Horn merupakan peneliti generarasi ke- sendiri-sendiri terhadap upaya memahami fenomena 2 studi implementasi kebijakan publik.
Menurut Van implementasi ini (Kasmad.
Meter dan Van Horn (Subarsono, 2.
terdapat enam Dengan langkah-langkah variabel yang memepngaruhi implementasi kebijakan digambarkan, maka penelitian yang bersifat top-down yaitu : .
standar dan sasaran kebijakan, .
sumber Van Meter Van Horn implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan .
komunikasi antar organisasi, .
disposisi atau sikap Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Vol 11 No 2.
October 2025.
Page 93 Ae 103 e-ISSN: 2655-8432 para pelaksana dan .
lingkungan sosial, ekonomi dan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah.
Handoko .
, pengelolaan adalah proses yang Guna mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan membantu merumuskan suatu kebiakan dan tujuan sampah.
Pemerintah Daerah Kota Baubau melalui Dinas organisasi, pengelolaan juga merupakan proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam permasalahan pengelolaan sampah diharapkan mampu pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
Pengelolaan ini tidak akan pernah terlepas dari kegiatan sumber daya mengatasi masalah persampahan berdasarkan Peraturan manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi.
walikota Baubau No.
43 Tahun 2019 di Kota Baubau.
Tujuan dari pengelolaan ini bisa tercapai jika dalam Merujuk pada teori Implementasi kebijakan pendapat pelaksanaannya menggunakan metode atau cara yang Charles O.
Jones (Sri Maryuni, 2016:.
yang meliputi Pengorganisasian.
Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan persampahan rumah tangga bahwa dalam mengukur sampai dengan pembuangan akhir.
Secara garis besar, kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, pelaksana kebijakan, dalam hal ini Oleh Dinas transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan lingkungan hidup Kota Baubau, kinerja kebijakan pada Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar program masalah persampahan tersebut, maka Interprestasi pengumpulan, pengangkatan dan pembuangan akhir.
menjadi penting untuk menganalisis terkait kebijakan Dalam apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Baubau dalam kelancaran dalam pengelolaan sampah.
Hal ini yang penanganan masalah sampah di yang di tinjau dalam menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia variabel implementasi yang menurut Charles O.
Jones adalah sebagaimana di bawa ini:
(Sri Maryuni, 2016:.
terdapat tiga variabel yang memepengaruhi implementasi kebijakan yaitu : .
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pengorganisasian, .
Internprestasi, .
Penerapan atau Aplikasi dimana implementasi merupakan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara Peraturan Walikota Baubau Nomor 43 Tahun suatu perangkat dan tindakan kemampuan untuk 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban membentuk-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sebat akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan.
sampah rumah tangga di Kota Baubau.
METODOLOGI
Desain penelitian yang digunakan adalah desain Kebijakan Desain kualitatif pada prinsipnya mempunyai dilaksanakan sesuai SOP.
Sampah merupakan salah satu tujuan yang sama dengan titik pandang yang permasalahan lingkungan di kota-kota besar akibat menggambarkan bahwa desain kualitatif tersebut adalah pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat.
berbentuk deskriptif.
Penelitian kualitatif dilakukan Masalah yang terjadi di Daerahnya maka pemerintah untuk mendeskripsikan data yang merupakan hasil dari Yudi Darmadi Arif Ali.
Asmiddin.
Syahril Ramadhan.
Implementation of Household Waste Management Policies in Baubau City pengumpulan data yang sahih melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan Rencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan dengan melakukan triangulasi tentang implementasi Hidup (RPPLH).
Kajian Lingkungan Hidup Strategis kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau.
(KLHS), untuk kajian rencana program (KRP).
Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat Pelaksanaan perumusan kebijakan terhadap mengumpulkan dan menganalisis data.
Pendekatan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian.
menurut Charles O Jones.
adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai Penataan peningkatan kapasitas lingkungan Hidup.
Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin
Limbah
B3,
penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah melibatkan sumber informasi yang kaya akan konteks.
yang menjadi tanggung jawabnya.
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian adalah data primer dan sekunder.
Walikota sesuai tugas dan fungsinya Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi.
Data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, menyediakan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota data dan penarikan kesimpulan.
Baubau
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan- Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dibentuk tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum berdasarkan Peraturan daerah Kota Baubau nomor 5 sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk perangkat daerah Kota Baubau sebagaimana telah di mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut.
ubah dengan Peratutran Daerah Nomor 2 Tahun Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan 2021, serta peraturan Walikota Baubau Nomor 33 kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan Tahun 2023 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi.
Ini sesuai dengan pandangan Charles O.
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Jones .
, bahwa implementasi adalah membangun Hidup Kota Baubau yang merupakan yang Sasaran jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik target kinerja yang harus dicapai DLH Kota Baubau direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis yang akan dio anaslisi berdasarkan:
(Renstr.
tahun 2019-2024.
sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021.
Dinas LH Kota Perumusan perencanaan lingkungan hidup.
Pengorganisasian.
Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari Baubau mempunyai fungsi:
kemampuan memanfaatkan sumber daya organisasi yang tersedia.
Sumber daya dalam DLH menjadi kunci utama dalam pengimplementasian dari kebijakan Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Vol 11 No 2.
October 2025.
Page 93 Ae 103 e-ISSN: 2655-8432 pengolahan persampahan Kota Baubau.
Hal ini staf, yang artinya saat ini DLH masih butuh 27 orang Jika dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas, namun apabila imelementator kurang sumber daya untuk melakukan pelaksanaan kebijakan makan implementasi tidak akan berjalan secara efektif.
Sumber daya ini dapat terwujud sebagai sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator, sumber daya finansial atau peralatan sarana/prasana.
Tanpa dukungan dari sumber daya, maka suatu kebijakan hanya menjadi data-data yang terpapar di atas kertas saja.
Pada saat pelaksaan suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya dalam organisasi yang bisa berkontribusi memberikan dukungan positif dan berguna dalam pelaksanaan kebijakan.
Sumber daya organisasi yang memadai pastinya akan membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik kerakteristik profesionalisme.
Pemimpin harus tahu menyelesaikan suatu pekerjaan.
sebagai seorang pemimpin/manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), tanggung jawabnya tidak berhenti dengan tercapainya target pemimpin/manajer tidak diukur apa yang dapat dihasilkannya semata, melainkan juga dengan cara ia Oleh karna itu.
Manajemen Sumber Daya Manusia harus terarah sesuai dengan target yang Agar manusia mampu bergerak dalam lingkup manajemen yang sesuai dengan ketentuan dan Sumber Daya Manusia memberikan kemaslahatan bagi manusia baik itu di Secara kuantitas.
Sumber Daya manusia dalam suatu organisasi merupakan unsur penting di dalam suatu implementasi sebagai pelaksana dari suatu kebijakan.
Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.
Begitu juga dengan DLH Kota Baubau Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan Dalah hal kualitas.
Menempatkan seseorang sesuai masyarakat, kelompok dan individu.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam DLH Kota Baubau.
Peran strategis SDM dalam DLH dapat dielaborasi dari segi sumber daya, di mana fungsi organisasi DLH adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan tugas pokok sebagai faktor eksternal SDM organisasi/perusahaan.
Tuntutan kantor DLH untuk efektivitas kantor DLH Kota Baubau.
Pelaksanaan memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan secara efektif akan meningkatkan kinerja sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak karyawan DLH yang pada akhirnya akan meningkatkan sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu kinerja organisasi DLH secara keseluruhan.
Oleh Data pegawai Dinas Lingkungan Hidup karena itu DLH selalu melakukan upaya peningkatan terdiri dari 544 Orang include dengan petugas kualitas SDM nya dengan cara berbagai pelatihan dan jalur akademis.
Peningkatan kualitas SDM dalam DLH Dari hasil penelitian di ketahui bahwa jumlah ASN saat ini masih kurang karena banyaknya pekerjaan di DLH.
Dari data juga terlihat jumlah Staff yang hanya ASN masih terbatas dimana ini masih sangat kurang, idealnya setiap seksi di fasilitasi minimal oleh 3 orang diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada DLH, dimana pekerjaan yang dapat dilakukan dengan efektif akan meningkatkan kinerja Sumber Daya Anggaran.
Yudi Darmadi Arif Ali.
Asmiddin.
Syahril Ramadhan.
Implementation of Household Waste Management Policies in Baubau City Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat dan prasarana yang diperlukan untuk membantu membantu pimpinan organisasi dalam merencanakan kelancaran proses kegiatan.
sarana dan prasarana dan mengendalikan operasi perusahaan.
Anggaran sebagai alat penunjang penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.
Anggaran juga digunakan untuk pemeliharaan, persediaan dan pemusnahan serta mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat penataan, bangunan, peralatan dan perabot serta perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan sesuai dan tepat sasaran, ini dipahami sebagai proses kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali.
kerjasama pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana Anggaran dalam organisasi DLH merupakan pedoman kerja secara efektif dan efisien.
tindakan yang akan dilaksanakan organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut Berdasarkan penelitian juga di ketahui saat ini sarana klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu dan prasarana di kantor DLH masih terbilang cukup dan bisa di gunakan untuk menunjang kerja kantor.
Anggaran dalam DLH memiliki beberapa fungsi perencanaan.
Anggaran dibuat untuk merencanakan program kedepan oleh DLH.
Anggaran sebagai pengendalian digunakan untuk penggunaan dana kegiatan berskala prioritas.
Anggaran digunakan untuk namun ini tidak sejalan dengan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobil angkut sampah dan bak penampung sampah serta alat penunjang kebersihan persampahan lainnya.
Mengingat luasnya kota Baubau dan jumlah sampah yang di hasilkan tiap harinya.
menstabilkan program lingkungan.
Melalui anggaran DLH diketahui arah kebijakan penanganan lingkungan Pengamatan dilapangan juga menunjukan bahwa yang oleh pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah jumlah langkah program kedepan.
Ini merupakan wujud personil dan sarana prasarana meskipun sudah ada komitmen dari eksekutif kepada legislatif, kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target pengangkutan yang belum optimal, pendapatan dari anggaran dan efesiensi pelaksanaan anggaran.
Sehingga retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk menjadi alat motivasi, manajer dan stafnya secara biaya operasional ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan DLH yang telah ditetapkan.
pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan Sarana dan Prasarana.
Sarana dan prasarana Peralatan kantor mencakup semua alat dan bahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan para petugas DLH.
Dengan harapan, hasil pekerjaan bisa selesai secara lebih cepat Melihat keadaan ini pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.
Berdasarkan kondisi di atas, dalam proses pengadaan merupakan kegiatan yang mengatur penyiapan dan sarana dan prasarana, harus tepat sasaran.
Perlu dipahami bahwa tersedianya perlengkapan kantor Pengelolaan peralatan/bahan pelaksanaan proses kerja DLH.
Pengelolaan sarana Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Vol 11 No 2.
October 2025.
Page 93 Ae 103 e-ISSN: 2655-8432 yang baik dan berkualitas akan semakin menjamin Kiberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat kelancaran aktivitas kerja para petugas.
diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan yang ada di level pelaksana kebijakan.
Ketika ukuran dan dan Internprestasi sasaran kebijakan terlalu ideal .
, maka akan sulit Dari penelitian diketahui bahwa bahwa kinerja Charles O.
Jones mengemukakan untuk pengelolaan sampah saat ini masih kurang baik.
mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya Masyarakat masih belum sadar pentingnya penanganan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana sampah sejak awal.
Ini akan berdampak pada kebijakan berdasarkan petunjuk Pelaksanaan dan penurunan kualitas lingkungan dapat dirasakan oleh petunjuk teknis kebijakan pada dasarnya merupakan masyarakat, yaitu dengan terjadinya gejala penurunan penilaian atas tingkat ketercapaian kebijakan.
kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh peningkatan Dari penelitian diketahui bahwa sesuai SOP dalam sampah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tanah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan kualitas lingkungan abiotik yang menumbuhkembangkan kesadaran dan cara kreatif pengurangan sampah rumah tangga, dengan cara:
Hal mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah kurang baik.
Ketarangan Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang pemahaman bahwa perlu adanya pengelolaan sampah sejak awal secara baik dan benar sesuai SOP untuk mengantisipasi berbagai persoalan lain yang muncul akibat pencemaran sampah.
Harapannya, pengelolaan sampah di Kota Baubau menjadi lebih baik dan dapat berdampak positif terhadap kualitas lingkungan yang ada di Kota Baubau.
Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menekankan pengelolaan sampah sesuai SOP tentang pengelolaan sampah yang meliputi :
mudah diurai oleh proses alam.
Mengumpulkan dan meyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/ atau kemasan yang sudah digunakan ke LPS RT.
Membatasi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja.
Menghindari penggunaan barang dan/ atau kemasan sekali pakai.
Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan Pemrosesan akhir sampah Dari penelitian terlihat Sangat jelas terlihat bahwa Pemahaman tentang tujuan kebijakan adalah penting.
Karena, ketika para pelaksana ASN DLH sebagai implemntor tidak sepenuhnya paham terhadap standar dan tujuan kebijakan dan Arah disposisi kebijakan pimpinan terhadap standar dan tujuan kebijakan, para ASN DLH mungkin bisa jadi gagal Aplikasi Penerapan dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dengan alassan kebijakan ini belum atau tidak sesuai di Yudi Darmadi Arif Ali.
Asmiddin.
Syahril Ramadhan.
Implementation of Household Waste Management Policies in Baubau City terapkan di wilayah kerjanya.
Sebaliknya, penerimaan dilakukan di rumah masing-masing yang dapat yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan membantu kelestarian lingkungan.
Diantaranya yaitu tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung menyediakan tempat sampah .
apat berupa karung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah atau wadah lainny.
yang terpilih menjadi tiga 3 bagian merupakan suatu potensi yang besar terhadap di rumah.
Tempat sampah ini diberi label pembeda keberhasilan implementasi kebijakan/aturan.
Pada yaitu organik, anorganik.
B3.
Kertas dan residu.
Cara yang kedua yaitu memilah sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu.
Cara Salah penanganan sampah adalah pemilahan.
lainnya yakni melakukan dengan mengkonsumsi Sistem pengelolaan sampah juga menerapkan model pemilahan antara sampah organik dan sampah Setiap Satu untuk sampah kering .
n-organi.
, satu untuk bekas makanan, dan satu lagi untuk sisa-sisa tanaman/rumput.
Ketiga jenis sampah itu akan diangkut oleh tiga truk berbeda yang memiliki jadwal berbeda pula.
Setiap truk hanya akan mengambil jenis sampah yang menjadi tugasnya.
Sehingga pemilahan sampah tidak berhenti pada level rumah tangga saja, tapi terus berlanjut pada rantai berikutnya, bahkan sampai pada TPA.
Nah, sampah-sampah yang telah dipilah inilah yang kemudian dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna.
Jika pada setiap pengangkutan sampah menjadi lebih teratur.
Dinas tinggal mengangkutnya setiap hari dan tidak lagi kesulitan untuk memilahnya.
Pemerintah memproses sampah-sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
keranjang sampah untuk tiga jenis sampah yang makanan secukupnya untuk meminimalisir sampah.
Dengan cara ini, maka volume sampah yang sampai ke TPA dapat dikurangi sebanyak mungkin.
Tujuannya agar dampak yang ditimbulakn oleh sampah ini baik kepada diri kita maupun kepada lingkungan dapat di minimalkan semaksimal mungkin.
Oleh karenanya kita harus melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya, yaitu bermula dari rumah.
Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa dalam Pembangunan disejumlah wilayah di Kota Baubau memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta memberikan tanggung jawab secara kolektif yang berlaku bagi semua komponen yang terlibat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah SDM pemerintahan dan masyarakat yang mesti memiliki komitmen yang kuat baik dalam perilaku dan budaya dalam hal penanganan sampah karena aspek ini menjadi pendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah.
respon yang baik, efektif, dan efesien dari SDM yang terlibat dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan yang bermuara pada tercapainya sasaran pengelolaan Dalam penelitian di temukan pengangkutan sampah diilakukan oleh pemerintah melalui DLH sebagai OPD teknis.
Karena memilah sampah dari rumah ternyata dapat Betrdasarkan penelitian juga sama halnya dengan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian juga pengelolaan sampah seperti Perwali 43 tahun 2019 ditemukan bahwa beberapa cara sederhana yang dapat tentang pengolahan sampah semuanya itu tergantung SOP Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi.
Vol 11 No 2.
October 2025.
Page 93 Ae 103 e-ISSN: 2655-8432 dari tingkat kesadaran masyarakatitu sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar responden telah mengetahui yang apa yang harus dilakukan terhadap sampah yang terkumpul, agar sampah tidak menjadi masalah yang besar baik dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang namun Metode lahan urug terkendali .
ontrolled Metode lahan urug saniter .
anitary landfilij .
dan / atau Teknologi ramah lingkungan.
terkadang disikapi dengan cara yang masih belum KESIMPULAN Dari penelitian juga di ketahui bahwa sampah atau Kemungkinan besar akan mengganggu kehidupan dan Berdasarkan penelitian secara umum pengolahan Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan sampah rumah tangga di Kota Baubau sudah di implementasikan namun belum tertata baik karena:
Pengorganisasian, meliputi penataan unit, penataan sumber daya dan penataan metode sudah sampah di Kota Baubau terdiri dari dilakukan namun pelaksanakan tugas kurang sesuai Memisahkan Sampah Sesuai Jenisnya.
SOP dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Melakukan Zero Waste.
Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu Membuat Pupuk dari Sampah Organik.
Membersihkan Tempat Sampah Setiap Hari.
Melakukan Daur Ulang Pada Sampah Interprestasi pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan Anorganik.
persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan pengolahan sampah dengan cara mandiri pengolahan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata sampah rumah tangga dengan beberapa langkah cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaah rumah tangga di mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk.
Kota Baubau.
Menerapkan Prinsip 3R.
Aplikasi/Penerapan dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam Mendirikan Bank Sampah.
masyarakat pengelolaan persampahan seperti pemilahan Mengurangi Sampah Sesuai Kemampuan.
sampah rumah tangga an organik dan organik, waktu Menggunakan Kembali Plastik untuk Sekali pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat.
Pakai.
REFERENSI