JOURNAL OF PUBLIC SERVICE - VOL.
3 NO.
OCTOBER
Available online at : http://jurnal.
id/JPS Journal of Public Service | ISSN (Prin.
| ISSN (Onlin.
| Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Vaksinasi Covid 19 di Kabupaten Bengkalis Ade Idra Suhara.
Reski Lestari Hukum Tata Negara (Siyasah SyarAoiyya.
STAIN Bengkalis.
Jl Lembaga.
Senggoro Kec Bengkalis.
Kab Bengkalis.
Riau, 28714.
Indonesia
ARTICLE INFORMATION
Revised: August 16, 2023
Accepted: September 27, 2023
Available online: October 30, 2023
KEYWORDS
Policy Communication.
Local Government.
Covid 19
CORRESPONDENCE
E-mail: reskilestari93@gmail.
A B S T R A C T
This research is motivated by the Covid 19 condition which is still hitting Indonesia, including Bengkalis district.
Riau province.
In the context of dealing with Covid-19, the government has made a mandatory vaccine program for the community.
Likewise in Bengkalis district, the Bengkalis district government recommends that all people be vaccinated with the aim of breaking the chain of spread of Covid-19 and also encouraging the community to continue to comply with health protocols.
The method used for this research is to use a qualitative approach to the normative research type to obtain descriptive data.
The aim of this research is to determine the communication of the Covid-19 vaccination policy in Bengkalis The data collection technique used is literature study.
The results of this research are that communication of government policy regarding Covid-19 vaccination in Bengkalis district is influenced by 3 factors, namely transmission of the legal basis for vaccination, clarity, namely the clarity of the vaccination program, and consistency, namely the implementation of the vaccine in Bengkalis district.
PENDAHULUAN
COVID-.
di Indonesia yang terhitung dari maret 2020 sampai sekarang Oktober 2021 begitu meningkat.
Lajunya persebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 yang dikutuip dari id dari maret 2020 sampai Oktober 2021 dapat dilihat pada data berikut:
01 Maret 2020 = 0 Kasus 01 April 2020 = 1.
01 Mei 2020 = 10.
01 Juni 2020 = 26.
01 Juli 2020 = 57.
01 Agustus 2020 = 109.
01 September 2020 = 177.
01 Oktober 2020 = 291.
01 November 2020 = 412.
01 Desember 2020 = 543.
01 Januari 2021 = 751.
01 Februari 2021 = 1.
01 Maret 2021 = 1.
01 April 2021 = 1.
01 Mei 2021 = 1.
01 Juni 2021 = 1.
01 Juli 2021 = 2.
01 Agustus 2021 = 3.
01 September 2021 = 4.
01 Oktober 2021 = 4.
Dari data di atas yang rangkum dari Covid19.
id terlihat kasus corona terkonfirmasi per 1 maret belum terdeteksi di Indonesia.
Kasus pertama COVID-19 di In donesia terdeteksi pada tanggal 02 maret 2020 terdapat 2 orang.
Dua orang yang terdekti COVID-19 merupakan pasien pertama tertular dari seorang warga negara Jepang.
Kemudian dengan cepat COVID19 menyebar ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia, khususnya DKI https://doi.
org/10.
35308/jps.
Jakarta.
Jawa Barat, dan Jawa Timur adalah termasuk provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia (Hidayat, 2.
Dari kasus pertama pasien di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 02 Maret 2020, barulah beberapa strategi dan kebijakan diambil.
Beberapa kebijakan yang diambil dalam merespon pasien pertama COVID-19 di Indonesia meliputi melarang semua penerbangan dari dan ke China.
menghentikan pemberian visa bagi warga negara China untuk ke Indonesia.
perjalanan dari dan ke beberapa negara seperti Korea Selatan.
Italia, dan Iran.
meliburkan sekolah, kampus, kantor, penutupan tempat hiburan (Agustino Leo, 2.
Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yaitu pada tanggal 13 April 2020, dengan ditanda tanganinya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai bencana Nasional oleh presiden.
(Seputra, 2.
Lajunya penyebaran covid 19 di Indonesia, program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid 19 salah satunya yaitu vaksinasi.
Program vaksinasi covid 19 ini mulai diberlakukan pemerintah sejak 13 Januari 202, dengan target tahap awal yaitu petugas kesehatan dan pelayanan publik.
Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Syarat fasilitas pelayanan kesehatan .
ini diatur melalui keputusan direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit Nomor HK.
02/4/1/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19.
Adapun empat tempat pelayanan vaksinasi covid-19 adalah:
Puskesmas dan puskemas pembantu.
Klinik pemerintah atau swasta.
Rumah sakit pemerintah atau swasta dan Unit pelayanan kesehatan dikantor kesehatan pelabuhan (KKP).
Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau.
Indonesia.
Wilayahnya mencakup daratan bagian Attribution-ShareAlike 4.
0 International.
Some rights reserved JOURNAL OF PUBLIC SERVICE - VOL.
3 NO.
OCTOBER
timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan,dengan luas 00 kmA.
Sesuai intruksi bupati Bengkalis Kasmarni,hingga saat ini vaksinasi covid-19 dikabupaten berjuluk negeri junjungan ini tetap dilakukan.
Kepala dinas kesehatan kabupaten Bengkalis Ersan Saputra Th menerangkan, vaksinasi covid-19 dimaksud dilaksanakan di 25 fasilitas kesehatan didaerah ini.
Yakni, 18 unit pelaksana teknis (UPT).
, 2 rumah sakit(RS), 4 RS swasta serta klinik polres Bengkalis.
Sehingga pada penelitian ini difokuskan pada komunikasi kebijakan pemerintah daerah dalam vaksinasi covid 19 di kabupaten Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 dan tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial ataupun bantuan sosial.
Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan .
Denda
METODE
Kejelasan Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif.
Penelitian normatif yaitu mengkaji berbagai literatur-literatur tentang konsep/konsep atau pandangan para ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan ketentuan peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Teknik pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Researc.
melalui penelusuran dari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.
Studi kepustakaan yang dimaksud merupakan upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online dan konvensional dan website lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.
Melalui metode ini peneliti menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.
Dalam hal kejelasan program pemerintah dalam vaksinasi harus memiliki kejelasan tentang maanfaat vaksin tersebut.
Manfaat vaksinasi bagi kesehatan vaksin dapat mencegah covid19 menginfeksi tubuh, vaksin sebagai upaya pencegahan penularan covid-19.
Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas stamina imun tubuh.
Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus / bakteri Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu Tujuan daripada vaksin ini adalah untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Persyaratan administrasi yang membutuhkan vaksin di Bengkalis yaitu seperti proses tatap muka yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi contohnya STAIN Bengkalis, demi menormalkan proses pembelajaran tatap muka mahasiswa diwajibkan harus minimal vaksin dosis pertama.
Jika yang sudah selesai vaksin tahap pertama dan kedua diharuskan melampirkan sertifikat vaksin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi kebijakan pemerintah dalam vaksinasi covid 19 dikabupaten bengkalis dipengaruhi oleh 3 faktor berikut:
Transmisi Dalam mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah.
Dalam hal ini keputusan pemerintah dalam vaksinasi dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu.
Kendala dilapangan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima vaksin menolak untuk disuntik vaksin.
Hal ini karena banyak nya hoax yang beredar di masyarakat tentang bahaya vaksin bagi kesehatan.
Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus memberikan titik terang kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya vaksin bagi masyarakat.
Vaksin adalah suatu hal utama dalam melindungi warga Presiden jokowi telah menyatakan bahwa vaksin ini gratis dan tidak diperjual belikan untuk semua orang yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 10 tahun (PPID Kabuaten Bengkalis, n.
) Dalam Perpres 14/2021 pasal 13 A disebutkan bahwa:
Kementerian kesehatan menetapkan sasaran penerimaan vaksin covid 19 Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid 19 wajib mengikuti vaksinasi covid Dikecualikan bagi sasaran penerimaan vaksin covid 19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid 19 Ade Idra Suhara dan Reski Lestari Di Kabupaten Bengkalis peraturan tentang vaksin berpedoman pada peraturan di atasnya yaitu pada peraturan Kosistensi Di kabupaten bengkalis vaksinasi telah dilakukan vaksinasi pada dosis 1 dan sosis 2, yang telah dilakukan dalam dua tahapan yaitu pada september 2021 dan oktober 2021.
Data vaksin dosis 1 per tanggal 14 september 2021.
Dengan target 334,092 .
% nasiona.
, dan realisasi keseluruhan 76,151.
,79%).
(Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2.
Tabel 1.
Jumlah Data yang Sudah Divaksin Dosis 1
Kelompok
Realisasi % Lansia
17,92%
Pra Lansia
10,64%
SDM Kes
90,68%
Per publik
100,06%
Masyarakat Umum 9,15% 12-17 Thn
5,96%
Data pada tabel 1 merupakan data vaksin dosis 1 per tanggal 14 september 2021 di kabupaten bengkalis.
https://doi.
org/10.
35308/jps.
JOURNAL OF PUBLIC SERVICE - VOL.
3 NO.
OCTOBER
Tabel 2.
Jumlah Data yang Sudah Divaksin Dosis 2
Kelompok
Realisasi % Lansia
11,67%
Pra Lansia
4,74%
SDM Kes
87,82%
Per publik
70,75%
Masyarakat Umum 4,28% 12-17 Thn
1,08%
Data pada tabel 2 merupakan data vaksin dosis 2 per tanggal 14 september 2021 di kabupaten bengkalis.
Dengan target 334,092 .
% nasiona.
, dan realisasi keseluruhan 47,643 .
,26%).
Selanjutnya data vaksin dosis 1 per tanggal 13 oktober 2021 dapat dilihat pada tabel 3 Tabel 3.
Jumlah Data yang Sudah Divaksin Dosis 1
Kelompok
Realisasi % Lansia
14,28%
SDM Kes
113,46%
Per publik
177,66%
Masyarakat Umum 16,89% 12-17 Thn
1,24%
Data pada tabel 3 merupakan data vaksin dosis 1 per tanggal 13 oktober 2021 di kabupaten bengkalis Tabel 4.
Jumlah Data yang Sudah Divaksin Dosis 2
Kelompok
Realisasi % Lansia
9,18%
SDM Kes
106,54%
Per publik
144,00%
Masyarakat Umum 4,70% 12-17 Thn
0,77%
Data pada tabel 4 merupakan data vaksin dosis 2 per tanggal 13 oktober 2021 di kabupaten bengkalis.
Tabel 1 sampai 4 merupakan data dari yang sudah divaksin dalam 2 bulan terakhir yang ada di kabupaten bengkalis.
Tujuan dari pembuatan data ini adalah untuk mengetahui yang sudah divaksin dan yang belum divaksin.
Konsistensi program vaksinasi dikabupaten bengkalis dapat dilihat dari perintah bupati bengkalis kepada kepala dinas kesehatan untuk melakukan penjembutan vaksian ke kementerian kesehatan di Jakarta, hal ini tujuan nya untuk memenuhi capaian angka vaksinasi di kabupaten bengkalis.
(DISKOMINFOTIK Kabupaten Bengkalis, 2.
KESIMPULAN Pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi covid19 sejak 13 Januari 2021 lalu.
Di kabupaten bengkalis program vaksinasi dilakukan mulai bulan september 2021.
Vaksinasi yang dilakukan dosis 1 dan dosis 2 yang dilakuakn dalam dua tahapan yaitu pada bulan september 2021 dan oktober 2021.
Dalam komunikasi kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam vaksinasi ini dipengaruahi oleh 3 faktor yaitu transmisi tentang landasan hukum dari vaksinasi, kejelasan yaitu tentang kejelasan nya dari program vaksinasi dan konsistensi yaitu pelaksanaan vaksin yang dilakuakn di kabupaten bengkalis.
https://doi.
org/10.
35308/jps.
REFERENSI