ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Model Evaluasi William N Dunn Pada Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar Argendo Siahaan1.
Wido Cepaka Warih2 Teknik Pemasyarakatan.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail: argendosiahaan98@gmail.
Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, serta memberikan saran dan rekomendasi terhadap kendala yang ada agar program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar semakin lebih baik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori evaluasi oleh William N.
Dunn.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar telah berjalan dengan baik.
Antusiasme peserta dan kualitas dan tingkat produksi dari kegiatan menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan potensi narapidana.
Namun, pelaksanaan program menghadapi kendala dalam aspek pemasaran dan ketersediaan fasilitas.
Kolaborasi terhadap pihak luar dalam bidang pemasaran hasil karya warga binaan masih kurang maksimal sehingga daya serap produk hasil kemandirian oleh warga binaan kurang maksimal.
Ketersediaan ruang dan fasilitas dalam melakukan kegiatan kemandirian masih memerlukan dukungan yang lebih besar agar kegiatan dapat menyerap partisipasi warga binaan dalam jumlah yang lebih banyak dan memaksimalkan hasil produksi.
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar fasilitas dan variasi pelatihan dapat ditingkatkan, serta melakukan upaya peningkatan dalam bidang pemasaran hasil karya warga binaan seperti melakukan kegiatan pameran produk karya warga binaan di lingkungan masyarakat agar produk kegiatan kemandirian dapat tersalurkan dan dikenali oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya serap terhadap produk karya warga binaan, meningkatkan semangat dan motivasi bagi warga binaan serta tercapainya tujuan dari program pembinaan kemandirian itu sendiri.
Kata kunci: Evaluasi.
Pembinaan.
Narapidana.
Lembaga Pemasyarakatan Abstract This study discusses how the independence development program is implemented for inmates at the Class IIA Pematangsiantar Penitentiary.
The main objective of this study is to determine the obstacles and barriers faced in implementing the independence development program for inmates, as well as to provide suggestions and recommendations regarding the existing obstacles so that the independence development program at the Class IIA Pematangsiantar Penitentiary will be even better.
This study uses a qualitative method with evaluation theory by William N.
Dunn.
The results of the study indicate that the independence development program at the Class IIA Pematangsiantar Penitentiary has been running well.
The enthusiasm of the participants and the quality and level of production from the activities indicate that this program has a positive impact on the development of inmates' potential.
However, the implementation of the program faces obstacles in the aspects of marketing and the availability of facilities.
Collaboration with external parties in the field of marketing the work of inmates is still less than optimal, so that the absorption of independent products by inmates is less than optimal.
The availability of space and facilities for carrying out independence activities still requires greater support so that activities can absorb the participation of more inmates and maximize production results.
Based on these findings, this study suggests that training facilities and variations can be improved, as well as making efforts to improve the marketing of the inmates' work, such as holding exhibitions of inmates' work products Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 in the community so that the products of independence activities can be distributed and recognized by the community so that they can increase the absorption of inmates' work products, increase enthusiasm and motivation for inmates and achieve the goals of the independence development program itself.
Keywords : Evaluation.
Guidance.
Prisoners.
Correctional Institutions PENDAHULUAN Pembinaan kemandirian bagi narapidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Program ini tidak hanya bertujuan agar narapidana menjalani hukuman, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan setelah bebas, sehingga mereka mampu hidup mandiri, tidak mengulangi kesalahan, dan dapat berkontribusi positif di masyarakat.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas, dan tenaga pendamping yang kompeten, serta strategi pemasaran yang kurang memadai.
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Maret 2025 terdapat 42 dari 855 narapidana atau sekitar 4,91% yang aktif mengikuti pelatihan keterampilan seperti pertanian, hidroponik, meubel, miniatur, pangkas, bakery, dan jahit dan lainnya.
Dalam pelaksanaannya tidak seluruhnya warga binaan dapat mengikuti kegiatan kemandirian, terdapat kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana agar dapat mengikuti program pembinaan kemandirian, seperti berkelakuan baik, tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin selama menjalani pembinaan di lapas, telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan sesuai dengan syarat perhitungan masa pembinaan yang telah ditentukan, telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam siding TPP (Tim Pengamat Pemasyarakata.
Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga binaan yang mengikuti pelatihan benar-benar siap secara mental dan disiplin dalam mengikuti proses pembinaan (Sutrisno, 2.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan sangat penting untuk mengetahui efektivitas program dan menemukan solusi atas berbagai hambatan yang ada.
Salah satu model evaluasi yang digunakan adalah model William N Dunn, yang dapat membantu menganalisis berbagai aspek program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat menemukan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembinaan kemandirian, sehingga narapidana lebih siap kembali ke masyarakat dan mampu menjalani hidup secara mandiri.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.
Pembinaan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan, hingga pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan dan pembekalan kerja.
Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, masih kurangnya perkembangan terhadap pemasaran hasil karya warga binaan, serta ketersediaan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan secara khusus kepada warga binaan masih terbatas.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara mendalam berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, serta memberikan saran dan rekomendasi agar program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar semakin lebih baik, berkembang dan semakin Dengan pelaksanaan evaluasi yang tepat, diharapkan program pembinaan kemandirian dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan narapidana dan pasar kerja, sehingga mereka siap kembali menjadi masyarakat yang lebih baik dan mandiri.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141
Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar.
Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi William N.
Dunn, yang membantu menelaah dan menganalisis berbagai aspek program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana, observasi langsung, serta studi dokumentasi terkait pelaksanaan program pembinaan.
Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi tentang hambatan, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.
Hasil analisis digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program serta saran dan rekomendasi terhadap kendala yang ditemukan untuk melakukan perbaikan HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar seperti kegiatan pelatihan menjahit, pertanian, meubel, kerajinan tangan .
, hidroponik, bakery, bengkel las dan lainnya sudah berjalan dengan baik.
Antusias warga binaan, kualitas dan tingkat produksi dari hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan potensi warga binaan.
Namun, kendala yang ditemui pada kegitan ini terletak pada bidang pemasaran dan ketersediaan fasilitas.
Produk hasil karya warga binaan belum memiliki akses pasar yang luas karena keterbatasan promosi, jaringan distribusi, dan belum adanya merek atau identitas produk yang kuat.
Selain itu, sarana pendukung seperti peralatan dan ruang pelatihan masih terbatas.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas serta strategi pemasaran yang lebih optimal agar program pembinaan ini dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berkelanjutan, dan berdampak baik bagi masyarakat.
Berikut ini Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dengan menggunakan model evaluasi William N Dunn yang dilakukan melalui enam dimensi utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan yang masing-masing dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap program kegiatan kemandirian yaitu sebagi Efektivitas (Effectivenes.
Dimensi Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jika tujuan program tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditentukan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif selain itu efektivitas dapat mengukur sejauh mana program pembinaan kemandirian mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pada dimensi ini aspek yang diamati terletak pada ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar telah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.
Implementasi kegiatan di lapangan selaras dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Efisiensi (Efficienc.
Pada dimensi efisiensi, suatu kegiatan dikatakan efisiensi apabila dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya seminimal mungkin dan dengan hasil yang maksimal.
Hal ini mengukur perbandingan antara hasil .
yang didapat dengan sumber daya .
yang digunakan pada setiap kegiatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi, baik dalam bidang kepribadian maupun kemandirian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan petugas dan sarana prasarana yang tersedia.
Artinya perlunya keterampilan teknis yang memadai bagi petugas untuk menunjang keberhasilan program pembinaan kemandirian.
Akan tetapi di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar pada Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 pelaksanaannya petugas pembinaan kemandirian tidak sepenuhnya memiliki keterampilan teknis dalam pelatihan kemandirian yang ada, tidak semua petugas memiliki latar belakang yang didasari pada pelatihan kegiatan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan.
Kecukupan (Adequac.
Pada dimensi kecukupan sebuah kegiatan dikatakan tercukupi apabila dapat memanfaatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau warga binaan di lembaga Kecukupan berkaitan dengan sejauhmana kebijakan atau kegiatan mampu menyelesaikan permasalahan yang ingin diatasi.
Aspek kecukupan pada kegiatan kemandirian di lapas kelas IIA Pematangsiantar dapat dilihat pada kondisi kurangnya jumlah SDM petugas dan pelatihan kompetensi kepada petugas pembinaan kemandirian.
Kemampuan para petugas tergolong minim untuk memberikan bimbingan materi dan pelatihan di bidang kegiatan tertentu.
Kondisi di lapangan menunjukkan kurangnya kemampuan petugas disebabkan sebagian besar petugas belum mendapatkan pelatihan khusus atau peningkatan kapasitas yang memadai dalam bidang teknis pengembangan pelatihan keterampilan .
oft skil.
sebagai bekal para petugas untuk memberikan pelatihan, bimbingan, serta motivasi kepada warga binaan agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.
Walaupun dalam hal ini pihak lapas telah melakukan kebijakan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak instansi lain dan lembaga pelatihan terkait untuk mendukung dan memperkokoh kegiatan keterampilan akan tetapi penting bagi petugas menerima penguatan kemampuan melalui pelatihan kompetensi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan yang berkelanjutan.
Hal ini menjadi kunci agar tujuan reintegrasi sosial dan pemberdayaan narapidana dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan (Sugiyono, 2.
Perataan (Equit.
Dimensi pemerataan dalam program pembinaan kemandirian narapidana berkaitan dengan sejauh mana seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh pihak lapas menyoroti keadilan dan pemerataan akses terhadap program kegiatan yang diselenggarakan.
Aspek pemerataan ini penting dan perlu diperhatikan dengan serius dan harus dilaksanakan dengan asas keadilan karena akan berpengaruh terhadap ketimpangan pada sebuah program kegaitan (Siregar, 2.
Berdasarkan hasil penelitian dimensi perataan pada pelaksanaan kegiatan kemandirian di Lapas Kelas II A Pematang siantar masih tergolong kurang efektif dan efisien dilihat dari ketersediaan dan jumlah kuota pada masiang- masing kegiatan kemandirian yang tersedia.
Kegiatan kemandirian seperti pelatihan menjahit, pertanian, bengkel kerja, dan lainnya seringkali hanya dapat diikuti oleh sebagian kecil warga binaan karena keterbatasan fasilitas, peralatan, serta SDM Akibatnya, tidak semua narapidana mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pelatihan.
Untuk mengatasi keadaan tersebut lapas kelas IIA Pematangsiantar melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat memberikan pelatihan kegiatan kemandirian dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar seperti pelatihan cofee shop dan sebagainya untuk menyerap warga binaan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan namun dengan tanpa adanya unsur paksaan terhadap warga binaan, sehingga dapat menyerap partisipasi dari warga binaan.
Akan tetapi kondisi ini berpengaruh terhadap penggunaan anggaran terhadap jasa yang diberikan kepada lembaga pelatihan terkait untuk memberikan pelatihan kemandirian bagi warga binaan, oleh karena itu perlunya inovasi atau upaya untuk menambah jumlah kegiatan kemandirian yang dapat dikelola secara mandiri oleh pihak lapas agar dapat menyerap partisipasi atau keikutsertaan warga binaan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian serta memangkas penggunaan anaggaran jasa pelatihan yang diberikan kepada lembaga terkait.
Responsivitas (Responsivenes.
Responsi Dimensi responsivitas pada program pembinaan kemandirian narapidana merujuk pada kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan dinamika warga binaan secara cepat dan tepat.
Responsivitas menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lingkungan pemasyarakatan, karena berkaitan langsung dengan kepuasan dan keberhasilan program (Dwiyanto, 2.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana terkait respon petugas dalam menaggapi masukan maupun Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 aspirasi dari warga binaan pada kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar bahwa para petugas merespon baik tentang apa yang menjadi masukan atau aspirasi dari warga binaan dalam melaksanakan dan memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan kemandirian dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
Petugas juga aktif melakukan komunikasi dua arah kepada warga binaan, baik saat melakukan pengawasan maupun kontrol serta saat kegiatan pelatihan sedang berlangsung, mereka diberi kesempatan menyampaikan kritik atau saran atau sesuatu yang diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan pelatihan kemandirian.
Akan tetapi respon terhadap pemasaran hasil produksi kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar masih belum optimal.
Produk yang dihasilkan oleh warga binaan seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, meubel, dan keterampilan lainnya masih terbatas peredarannya dalam lingkup internal lapas atau dipamerkan dalam kegiatan tertentu tanpa dukungan sistem distribusi dan promosi yang berkelanjutan.
Minimnya kolaborasi dengan pihak eksternal seperti koperasi.
UMKM lokal, maupun platform digital menyebabkan produk tersebut kurang dikenal masyarakat luas (Rahmawati & Wibowo, 2.
keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan media promosi digital.
Produk warga binaan umumnya belum dilengkapi label usaha, dan belum dipasarkan secara maksimal dengan memanfaatkan media sosial dan lainnya.
Sehingga kegiatan pemasaran produk hasil kegiatan kemandirian belum berjalan secara maksimal.
Ketepatan (Appropriatenes.
Sebuah kegiatan dikatakan tepat apabila dapat memanfaatkan atau memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi masyarakat yakni kepada warga binaan atau keluarga warga binaan (Rachmadi, 2.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pelatihan kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini pelatihan kegiatan pembinaan kemandirian yang diberikan cukup memperhatikan keselarasan dengan tren permintaan tenaga kerja atau peluang usaha yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti pelatihan coffee shop, pelatihan tanaman hidroponik dan lain sebagainya.
Pelatihan kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Pematangsiantar yang diberikan juga memperhatikan minat dan bakat warga binaan guna meningkatkan efisien dan proses adaptasi oleh warga binaan dalam mengikuti kegiatan pelatihan.
Hal ini selaras dengan pendapat Wahyuni .
bahwa pelatihan kegiatan kemandirian harus memperhatikan minat dan bakat warga binaan guna meningkatkan proses adaptasi warga binaan sehingga potensi individu dapat meningkat secara optimal.
Berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn pada dimensi ketepatan dari aspek kesesuaian pelatihan kegiatan dengan kebutuhan pasar kerja di Lapas Kelas II A Pematangsiantar sudah berjalan dengan baik, pelatihan kegiatan kemandirian cukup relevan dengan memperhatikan kebutuhan pasar yang berkembang saat ini dan dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masyarakat.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan.
Evaluasi menggunakan model William N.
Dunn melalui enam dimensi .
fektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepata.
menunjukkan bahwa program kegiatan kemandirian di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar sudah berjalan dengan baik, produk hasil karya warga binaan dapat dihasilkan dalam jumlah yang tinggi, serta pelatihan kegiatan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia di Hambatan yang ditemukan terletak pada sistem pemasaran yang belum maksimal, sehingga daya serap terhadap hasil karya warga binaan menjadi kurang maksimal.
Kondisi fasilitas yang masih perlu ditingkatkan serta jumlah SDM petugas yang tergolong minim yang masih membutuhkan pelatihan secara khusus untuk menghasilkan tenaga ahli yang dapat memberikan pelatihan dengan maksimal kepada warga binaan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan, mulai dari peningkatan fasilitas dan variasi pelatihan, hingga memperluas kerja sama dengan pihak luar.
Evaluasi secara rutin dan inovasi dalam pelaksanaan program sangat penting agar program pembinaan kemandirian dapat membantu warga binaan menjadi lebih siap untuk kembali menjadi masyarakat yang lebih baik yang dapat berkontribusi baik terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29136-29141
Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025
DAFTAR PUSTAKA