Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

PELAKSANAAN STANDARISASI PEMBERIAN PATEN DALAM INVENSI BIDANG OBATOBATAN DI INDONESIA
Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Surakarta, Central Java, Indonesia
E-mail: alanzaelani50@gmail.com
Abstract
This research is motivated by a patent given to Sanofi Pasteur, a French citizen who
acts as a patent holder for Japanese encephalitis vaccine, measles, mumps, rubella
using a pig enzyme in the form of trypsin as a catalyst in the process of making
vaccines, whereas Article 9 letter a of Law Number 13 Year 2016 regarding Patents
states that inventions that cannot be granted a Patent include processes or products
that are announced, used or implemented in contravention of statutory regulations,
religion, public order or decency. The purpose of this study is to analyze the
standardization of the provision of patents in the field of medicine. This type of
research is normative law. The data of this study are secondary data. Analysis of the
data used is descriptive analytic. The research concludes that first, the background
of the formation of the provisions of an invention that is considered to be contrary to
religion in Indonesia as regulated in Article 9 letter a of the Law of the Republic of
Indonesia Number 13 of 2016 is based on several justifications namely justification
based on Article 27.2 and Article. 27.3 TRIPs Agreement and justification based on
the translation of the Pancasila as the ideology of the Indonesian people, especially
the Precepts of Godhead. Secondly, the provisions of an invention that is considered
to be contrary to the religion of Islam in the field of medicines that contain illicit
elements cannot be implemented because the provisions of Article 9 letter a of Law
Number 13 Year 2016 are universal.
Keywords: Standardization; Invention; Medicines; Patents
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Paten yang diberikan kepada Sanofi Pasteur
Warga Negara Prancis yang bertindak sebagai pemegang paten vaksin ensefalitis
jepang, campak, gondongan, rubela menggunakan enzim babi berupa Tripsin
sebagai katalisator dalam proses pembuatan vaksin, padahal Pasal 9 huruf a
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa invensi
yang tidak dapat diberi Paten meliputi proses atau produk yang pengumuman,
penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisa standarisasi pemberian paten dalam bidang obat-obatan. Jenis
penelitian ini adalah hukum normatif. Data penelitian ini adalah data sekunder.
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasi Penelitian
menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang dibentuknya ketentuan suatu invensi
yang dianggap bertentangan dengan agama di Indonesia sebagaimana diatur dalam

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

259

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 adalah
didasarkan atas beberapa justifikasi yaitu justifikasi berdasarkan Article 27.2 dan
Article. 27.3 Perjanjian TRIPs dan justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila
sebagai ideologi bangsa Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kedua, ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan Agama Islam
di bidang obat-obatan yang mengandung unsur yang haram tidak dapat
diimplementasikan dikarenakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2016 bersifat universal.
Kata Kunci: Standarisasi; Invensi; Obat-obatan; Paten

A. PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan
bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi
tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sebagai
bentuk perlindungan di bidang teknologi baik berupa produk maupun proses, Paten dibedakan
menjadi 2 (dua) macam yaitu Paten dan Paten Sederhana. Paten diberikan untuk Invensi yang
baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan Paten
Sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang
telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
Peraturan tersebut juga mengatur mengenai invensi, invensi harus memenuhi beberapa
persyaratan yaitu kebaharuan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam
industri. Walaupun demikian, terhadap invensi yang telah memenuhi ketiga syarat tersebut juga
tidak semuanya dapat diberikan suatu hak paten karena harus mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Pasal 9 UU Paten mengenai invensi yang tidak dapat diberikan paten. Salah satunya
adalah invensi yang bertentangan dengan agama, yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9
huruf a yang menyebutkan bahwa Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi proses atau
produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.1
Ketentuan tersebut juga menjadi poin utama dalam hal suatu invensi tidak dapat diberi
Paten karena bertentangan dengan agama adalah pada kata “pengumuman”, “penggunaan”, dan
“pelaksanaan”. Ketentuan tersebut sebagai langkah negara yang berkewajiban memberikan
pelindungan dan jaminan kepada setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan
ajaran agamanya terkait tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Menurut data Portal Informasi Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia
memeluk agama Islam, dengan penganut sebanyak 207 juta jiwa sama dengan 87,2%,

1

Astri Safitri Nurdin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, “Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara
Daring (Online)”, Pactum Law Journal, 2 No. 2 (2019): 701-712.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

260

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

sedangkan sisanya Kristen Protestan sebanyak 6,9%, Kristen Katolik sebanyak 2,9%, Hindu
1,7%, Buddha 0,7% dan Khonghucu 0,05%.2
Data tersebut menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk
oleh penduduk Indonesia, sehingga agama Islam dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap
kehidupan bermasyarakat di Indonesia.3 Dalam kaitannya dengan invensi yang dilindungi Paten,
seyogyanya invensi yang dihasilkan juga tidak bertentangan dengan agama Islam sebagai agama
mayoritas di Indonesia, dan tentu penduduk beragama Islam menginginkan suatu invensi yang
sesuai dengan tuntutan syariat Islam.4
Secara umum, tuntutan syariat Islam mewajibkan segala sesuatu yang halal, baik produk
maupun prosesnya. Bahkan jauh sebelum ketentuan tersebut, secara konstitusional negara
mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai
manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas
jaminan hidup yang sehat dan terlindungi dalam beribadah sesuai dengan ajaran agamanya
sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945.
Salah satu invensi yang rentan berkaitan dengan halal haram-nya suatu produk adalah
invensi di bidang obat-obatan. Obat disebut sebagai invensi karena obat merupakan suatu
produk yang dihasilkan menggunakan suatu teknologi di bidang farmasi yang dalam proses
pembuatannya bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat
khususnya terkait dengan bidang kesehatan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat merupakan bahan atau paduan bahan,
termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi
atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
Berdasarkan ketentuan di atas maka obat dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi bagi manusia. Salah satu bentuk obat yang digunakan sebagai pencegahan yang ada
di pasaran khususnya di Indonesia adalah Vaksin. Imunisasi vaksin Measles Rubella (MR)
adalah pemberian vaksin atau toksoid (suatu toksin bakteri yang diubah dan dilemahkan) yang
bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dari penyakit Campak dan Rubella.
Gejala penyakit campak dapat berupa demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai
batuk atau pilek dan konjungtifitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia,
diare, meningitis bahkan menyebabkan kematian. Mengenai imunisasi vaksin MR terdapat pro
dan kontra dalam penggunaannya, karena dalam proses pembuatan vaksin tersebut terdapat
bahan yang tidak halal, terdapat unsur yang berasal dari babi.
2

Abdul Kadir Jaelani, Haeratun and Soeleman Djaiz B, "Pengaturan Kepariwisataan Halal di Nusa
Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015", Jurnal Hukum Jatiswara, 33,
No. 3 (2018): 344-358.
3
Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Pemberi
Fatwa Halal di Beberapa Negara, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 25, No. 1 (2019); 69
4
Yusuf Shofie, “Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal
Syari’ah, 3, No. 2 (2015): 20-30.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

261

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Vaksin MR yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella.
Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa
menyebabkan cacat permanen dan kematian. Jumlah kasus campak dan rubella dalam 5 tahun
terakhir di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis yaitu tahun 2014 jumlah kasus
suspek 12.943, tahun 2015 jumlah kasus suspek 13.890, tahun 2016 jumlah kasus suspek
12.730, tahun 2017 jumlah kasus suspek 15.014, tahun 2018 sampai bulan Juli jumlah kasus
2.398, total kasus yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus, 8.964 positif
campak dan 5.737 positif rubella.5
Oleh karena itu MUI merespon dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari Serum Intitute of India (SII) untuk Imunisasi.
Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan
turunannya hukumnya haram, namun dalam kondisi keterpaksaan, belum ditemukan vaksin MR
yang halal dan suci serta ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya
yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal, maka
penggunaan vaksi MR hukumnya dibolehkan (mubah).
Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
vaksin MR produk SII belum didaftarkan Paten. Fatwa tersebut khusus menyebut SII, padahal
jumlah vaksin yang dipatenkan di Indonesia berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 500 buah invensi. Walaupun vaksin MR belum
didaftarkan Paten, namun terdapat produk vaksin yang serupa didaftarkan dan diberikan
Patennya kepada Sanofi Pasteur Warga Negara Prancis dengan nomor paten IDP000061348
yang bertindak sebagai pemegang paten vaksin ensefalitis jepang, campak, gondongan, rubela
yang menggunakan enzim babi berupa Tripsin sebagai katalisator dalam proses pembuatan
vaksin.
Sebagaimana diketahui bahwa babi merupakan salah satu binatang yang diharamkan
dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya
mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian jika ayat tersebut
dikaitkan dengan Pasal 9 huruf a UU Paten, bisa jadi invensi yang dalam prosesnya
menggunakan bahan yang tidak halal membuat invensi tersebut tidak dapat diberi perlindungan
Paten dan melanggar Pasal 9 huruf a UU Paten karena bertentangan dengan agama.6
Namun di sisi lain, penggunaan kandungan babi sebagai salah satu katalisator dalam
proses pembuatan suatu produk obat-obatan telah lama dilakukan. Sejak tahun 1940-an, para
peneliti menemukan bahwa tripsin bisa mengkatalis proses pertumbuhan mikroba dalam media
biakan, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat.
5

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari Serum Intitute of India
(SII) untuk Imunisasi.
6
Khoirul Hidayah, “Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam dalam
Bidang IPTEK”, De Jure, 4 No.1 (2012): 85-95.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

262

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Setelah melalui banyak penelitian, ditemukan bahwa tripsin dari babi bisa digunakan sebagai
katalisator dalam pembuatan vaksin. Salah satu faktor yang menyebabkan penggunaan tripsin
babi sebagai katalisator dalam proses pembuatan obat atau vaksin polio adalah terbatasnya
sumber lain yang dapat digunakan sebagai katalisator pengganti dari tripsin babi tersebut. 7
Mengacu pada uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Pasal 9 huruf a UU Paten tentang
invensi yang tidak dapat diberi paten karena melanggar agama belum sepenuhnya diatur dengan
jelas terkait dengan pengertian, maksud, maupun implementasinya. Dalam terminologi hukum
normatif, fenomena seperti ini dapat disebut dengan kekaburan hukum (vague of norms), yakni
norma yang ada belum dapat mengatur secara langsung dan tegas, sehingga memunculkan
kebingungan dalam menginterpretasikan pasal tersebut. Selain itu, kurangnya sumber literatur
seperti buku, penelitian, maupun jurnal ilmiah yang membahas terkait Pasal 9 huruf a UU Paten
tersebut juga menjadikan pemahaman terhadap pasal tersebut menjadi berkurang sehingga
memerlukan penelitian lebih lanjut.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam
terkait pengaturan invensi yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya bertentangan
dengan agama, sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 huruf a UU Paten. Fokus penelitian ini
pada dua masalah yakni bagaimanakah penentuan dan implementasi suatu invensi yang
dianggap bertentangan dengan agama dalam bidang obat di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan lebih mengutamakan studi pustaka
(library research). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan
penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum
dan perbandingan hukum.8
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan,
pendekatan historis, dan pendekatan konseptuan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan Paten. Pendekatan historis
dilakukan dengan meneliti latar belakang dan argumentasi hukum dan sosiologis terkait
standarisasi pemberian Paten. Kemudian, pendekatan konseptual dilakukan dengan mendalami
konsep invensi yang tidak bertentangan dengan nilai agama, sebagai representasi sila pertama
yaitu ketuhanan yang maha Esa. Data penelitian atau bahan hukum menggunakan sumber data
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.

B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan tentang Invensi yang Dianggap Bertentangan dengan Agama di Indonesia

7

Basundari Sri Utami, Sekar Tuti, Anggita Bunga Anggraini, Mukhlissul Faatih, Siswanto, Trihono,
“Situasi Paten Obat Anti Diabetes, Anti Hipertensi, Anti Malaria dan Anti Tuberkulosis di Indonesia”, Media
Litbangkes 24, No. 2 (2014): 103-110.
8
Abdul Kadir Jaelani, “Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di Provinsi
Nusa Tenggara Barat”, Jurnal Pariwisata, 5, No.1 (2018): 56-67.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

263

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Awal mula pembentukan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2001 tentang Paten, sebagaimana diganti dengan Pasal 9 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan penyesuaian hukum antara
hukum internasional terutama melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization/WTO) yang didalamnya mengandung instrumen yang mengatur perlindungan
HKI bagi negara-negara anggota WTO yakni persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang
terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights selanjutnya disingkat TRIPs) dengan identitas bangsa Indonesia sebagai negara
Pancasila.9
Paten sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup HKI yang mendapatkan perlindungan
hukum melalui TRIPs harus menjadi salah satu instrumen yang diatur dalam peraturan nasional
masing-masing negara anggota WTO, tidak terkecuali bagi Indonesia. Penerimaan dan
keikutsertaan TRIPs yang merupakan bagian dan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).10 Salah satu fungsi dari TRIPs adalah mengatur
perlindungan Paten sesuai dengan kebutuhan negara anggota masing-masing dengan catatan
tidak mengesampingkan atau melupakan prinsip-prinsip dasar yang ada adalah perjanjian TRIPs
tersebut. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, sebagai berikut:11
a. Negara anggota saat dalam merumuskan atau mengubah hukum nasional dan peraturan
nasional mereka, maupun mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi
dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor yang penting untuk melakukan
pembangunan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi negara anggota, diharapkan
tindakan tersebut dapat berlangsung konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang
dibuat ini. Yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi perlindungan dan
penegakan hukum HKI di negara-negara peserta.
b. Mereka harus terus konsisten dengan ketentuan Perjanjian ini, diperlukan untuk dapat
menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor
untuk praktik yang tidak wajar dalam menghambat perdagangan atau proses alih teknologi
secara internasional.
c. Masing-masing negara peserta harus memberikan perlindungan kepada warga negara dari
negara peserta lainnya. Negara anggota diharuskan memberikan perlindungan hak
kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya.

9

Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, “Application of Natural Law Theory (Natural
Right) to Protect the Intellectual Property Rights”, Yustisia, 6 No. 1 (2017): 40-55.
10
Siti Munawaroh, “Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) terhadap Hak
Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia”, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK,
XI, No. 1 (2006): 23-29.
11
Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 11,
No.1 (2016): 1-17.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

264

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

d. Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan
sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan
secara silang.

Secara historis, dimasukkan pengecualian terhadap invensi yang tidak dapat diberikan
paten telah dimuat sejak peraturan perundang-undangan paten yang pertama dikeluarkan yaitu
pada tahun 1989 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 yang
kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang
Paten (UU Paten 1997). UU Paten 1997 merupakan Undang-Undang yang dikeluarkan sebagai
konsekuensi bagi Indonesia selaku negara anggota WTO yang memiliki kewajiban untuk
melakukan penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan TRIPs. Walaupun
demikian, pada tahun 2001 UU Paten tersebut diganti dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Melalui UU Paten tersebut ditegaskan bahwa
pengecualian terhadap invensi yang dapat diberikan berkaitan dengan Invensi yang bertentangan
dengan agama pertama kali dikeluarkan dan tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2016 tentang Paten yang berlaku saat ini. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Paten mengatur mengenai invensi yang tidak dapat diberikan paten dapat dilihat
pada Pasal 9 yakni sebagai berikut: Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:12
a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;
b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan
terhadap manusia dan/ atau hewan;
c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses
nonbiologis atau proses mikrobiologis.
Sebagai undang-undang Paten yang berlaku saat ini, ketentuan dalam Pasal 9 tersebut
diatas tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari ketentuan dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Perubahan yang membedakan antara kedua
ketentuan tersebut hanya pada penambahan penjelasan Pasal 9 huruf b terkait maksud dari
metode pemeriksaan yang merupakan metode diagnosa dan metode perawatan yang merupakan
metode perawatan untuk medis yang sebelumnya tidak ada pada penjelasan Pasal 7 huruf b UU
Paten 2001. Bagi Indonesia yang memiliki culture yang berbeda dengan negara lainnya, perlu
suatu peraturan yang sesuai dengan apa yang ada dimasyarakatnya. Karena secara sosiologis
mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat yang taat beragama. Terlihat dalam stastik
12

Yayuk Whindari, “Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia”,
eL-Mashlahah, 8 No.2 (2018): 107-121.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

265

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

pemeluk agama Islam sebanyak 207 juta jiwa atau sama dengan 87,2%, sedangkan sisanya
Kristen Protestan sebanyak 6,9%, Kristen Katolik sebanyak 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%
dan Khonghucu 0,05%. Sebagai negara berideologi Pancasila maka dianggap perlu untuk
merumuskan peraturan perundang-undangan dibidang HKI khususnya Paten sesuai dengan
ideologi bangsa.13 Pancasila sebagai dasar negara14 dan sumber hukum negara15 merupakan
amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea
keempat.16
Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara ekplisit
menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika
proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada
bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu
menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila.
Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran
atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum
Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesian
untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di
Indonesia.17
Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara konstitusional, berlaku,
dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa
kecuali. Rumusan pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang
integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam
kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang
mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.18
Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma
hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis
(berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena
merupakan norma dasar (staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungnorm atau
UUD 1945, grundgezetznorm atau ketetapan MPR, serta gezetznorm atau Undang-Undang.
Pancasila merupakan esensi dari staatsfundamentalnorm, Konsekuensinya Pancasila merupakan
sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber

13

Yoyon M Darusman, “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam
Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”, Yustisia 5, No. 1 (2016): 203-215.
14
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,
(Yogyakarta: Paradigma, 2013), xi.
15
Siti Fatimah, Legal Drafting, (Yogyakarta: Daras, 2013), 5.
16
Hendarmin Ranadireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 2013), 10.
17
Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (yogyakarta: Gatra
Pustaka, 2010), 41.
18
Kaelan, Negara Kebangsaan ..., hlm. 544.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

266

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya.19 Selama ini, sebagai negara anggota
WTO, Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan TRIPs ke
dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam bidang perlindungan paten
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini terlihat dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .
2. Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Invensi Bidang Obat-Obatan di
Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Vaksin ramai diperbincangkan karena dianggap memiliki kandungan babi didalamnya
sehingga menjadi perdebatan terkait halal atau haramnya. Pro kontra mengenai penggunaan
vaksin berawal pada vaksin polio. Menurut Iskandar selaku Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PT. Bio Farma tahun 2008 menyebutkan bahwa produksi vaksin polio di
Indonesia menggunakan enzim babi yang dikenal dengan istilah tripsin (Porcine-derived
trypsin) sebagai katalisator dalam proses pembuatannya.20 Pembuatan vaksin yang mengandung
babi tersebut sudah dimulai sejak merebaknya kasus polio pada tahun 2002 sehingga dibutuhkan
suatu penanganan dalam upaya untuk mencegah agar tidak meluas. Penanganan tersebut
mendapatkan penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa vaksin
polio hukumnya haram, karena standarisasi pembuatannya mengandung benda najis yaitu babi.
Selain permasalahan tersebut, tahun 2009 vaksin miningitis sangat meresahkan calon jemaah
haji dan umrah. Karena vaksin miningitis produk Belgia yang diimpor oleh Kementerian
Kesehatan RI dalam proses produksinya bersentuhan dengan bahan berupa enzim dari pankreas
babi dan gliserol dari lemak babi.21 Karenanya MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun
2009 yang menegaskan bahwa vaksin meningitis hukumnya haram, karena standarisasi
pembuatannya bersentuhan dengan benda najis berupa enzim dari pankreas babi dan gliserol
dari lemak babi. Namun, pada tahun 2010 masyarakat dapat merasa tenang karena terdapat
alternatif lain pengganti vaksin buatan Belgia yaitu vaksin yang diproduksi oleh perusahaan dari
Zheijiang China dan melalui Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Bagi
Jemaah Haji atau Umrah vaksin meningitis buatan Zheijian China dianggap halal karena dalam
proses produksinya tidak tercemar najis babi.
Pada tahun 2018 muncul kembali permasalahan penggunaan Vaksin MR (Measles
Rubella) terhadap penyakit campak yang diproduksi oleh SII (Serum Intitute of India) yang
menggunakan bahan gelatin yang berasal dari kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas
babi dan bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.22 Oleh karena itu
MUI merespon dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan
19

Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009),

66.
20

“Tripsin Babi Masih Digunakan Dalam Pembuatan Vaksin” https://www.hidayatullah.com
/berita/nasional/ read/2008/08/28/41703/ tripsin-babi-masih-digunakan-dalam-pembuatan-vaksin.html. Diakses
pada tanggal 3 Agustus 2019.
21
Faidah, Mutimmatul, “Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara
Negara dan Agama”, Jurnal Studi Keislaman, 11, No. 2 (2017): 77-90.
22
Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM
MUI/VIII/18.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

267

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Vaksin MR Produk dari Serum Intitute of India (SII) untuk Imunisasi. Fatwa ini menegaskan
bahwa penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram,
namun dalam kondisi keterpaksaan, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci serta ada
keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat
tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal, maka penggunaan vaksi MR hukumnya
dibolehkan (mubah).23
Berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
vaksin MR produk SII belum didaftarkan Paten. Fatwa tersebut khusus menyebut SII, padahal
jumlah vaksin yang dipatenkan di Indonesia berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI sebanyak 500 buah invensi. Walaupun vaksin MR belum
didaftarkan Paten, namun terdapat produk vaksin yang serupa didaftarkan dan diberikan
Patennya, diantaranya:
Tabel 1. Daftar Vaksin yang Mirip Vaksin MR
No Paten

Pemohon

IDP000046231
IDP000058077
IDP000052619
IDP000052312
IDP000046752
IDP000061348

Tim HIRST, dkk
Radosevic, dkk
Saville, dkk
Hamid, dkk
Ohsawa
Bouckenooghe, dkk

Perlindungan
Tanggal
Berakhir
Pemberian
2017
2032
2019
2034
2018
2033
2018
2032
2017
2030
2019
2033

Nomor paten IDP000046231 merupakan invensi yang berhubungan dengan bidang vaksin.
Secara lebih spesifik invensi ini berhubungan dengan komposisi dan metode untuk
meningkatkan respons-respons imun yang diinduksi oleh vaksin-vaksin, yang meliputi vaksinvaksin yang ditargetkan pada infeksi dan kondisi sekunder yang berkaitan dengan infeksi
influenza. Sedangkan nomor Paten IDP000058077 menunjukkan bahwa invensi yang
menyediakan polipeptida-polipeptida domain batang hemaglutinin influenza. Adapun nomor
paten IDP000052619 menunjukkan bahwa sebuah invensi yang berhubungan dengan komposisi
vaksin yang berguna dalam metode perlindungan subjek manusia melawan penyakit dengue.
Nomor paten IDP000052312 menunjukkan bahwa invensi yang komposisinya adalah
imunogenik yang terdiri atas antigen-antigen Enterovirus A manusia, Enterovirus B manusia,
Enterovirus C manusia, Enterovirus D manusia. Nomor paten IDP000046752 menunjukkan
bahwa sebuah invensi yang menyediakan peptida-peptida terisolasi yang mempunyai urutan
asam amino SEQ ID NO: 34 atau fragmen-fragmen dari itu, yang mengikat ke antigen HLA dan
23

Tomi Suryo Utomo, “Implikasi Pasal-Pasal Pelindung (The Trips Safeguards) Dalam UU Paten
Indonesia: Kritik, Evaluasi Dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan Terjangkau”, Jurnal
Hukum 14, NO. 2 (2007): 271 – 295

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

268

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

menginduksi limposit T sitotoksik (cytotoxic T lymphocyt-CTL) dan nomor paten
IDP000061348 menunjukkan sebuah invensi yang berhubungan dengan suatu metode vaksinasi
terhadap ensefalitis Jepang (JE), campak, gondongan dan rubela yang terdiri atas menggunakan
penggunaan vaksin MMR dan penggunaan vaksin JE hidup yang dilemahkan atau yang
diperoleh dari kultur sel yang dinonaktifkan secara bersamaan kepada pasien yang
membutuhkan.
Jika dikaitkan dengan Pasal 9 huruf a UU Paten, bisa jadi invensi yang dalam prosesnya
menggunakan bahan yang tidak halal membuat invensi tersebut tidak dapat diberi perlindungan
Paten dan melanggar Pasal 9 huruf a UU Paten karena bertentangan dengan agama. Standarisasi
yang digunakan sebagai tolak ukur produk obat-obatan khusus berupa vaksin adalah haram dan
halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak melanggar ketentuan syariat Islam,
sedangkan haram adalah sesautu yang oleh Allah larang untuk dilakukan dengan larangan tegas,
di mana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Secara umum pengertian
halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat
Islam, sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang harus atau tidak dibolehkan oleh
syariat Islam.24 Secara terperinci sesuatu yang diharamkan berasal dari: 25
1. Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya;
2. Bangkai kecuali ikan dan belalang;
3. Binatang yang menjijikan seperti caing, kutu, lintah dan sebagainya;
4. Binatang yang mepunyai taring;
5. Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan
menyambar;
6. Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud,
kodok, dan semut;
7. Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup;
8. Binatang yang beracun dan membahayakan bila dimakan;
9. Binatang yang hidup di dua alam seperti kura-kura, buaya, biawak dan sebagainya;
10. Darah, urine, feses, dan plasenta;
11. Minyak, lemak, dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas;
12. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah;
13. Khamr (minuman keras).
Kaidah yang berlaku untuk obat-obatan pada dasarnya tidak ada yang bersifat khusus.
Sebab, dibuat dari bahan-bahan yang dikonsumsi manusia seperti ekstrak tumbuh-tumbuhan,
ekstrak hewan, sintesi dan semi sintesis, bahan tambang (mineral), biologi, mikroba, dan virus,
dan bisa juga campuran bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, kaidah Halal dan Haram yang

24

Mega Hijriawati, Norisca Aliza Putriana, Patihul Husni, “Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No.
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, Farmaka 16 No. 1 (2017): 127-132.
25
Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 29.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

269

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

berlaku dalam bahan pangan baik makanan maupun minuman juga berlaku untuk obat-obatan.26
Dalam pembuatan obat-obatan hendaklah terhindar dari bahan-bahan yang haram baik yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan (nabati), dari hewan (hewani), maupun campuran keduanya. Di
samping itu, bahan tersebut juga harus suci, bersih dari najis. Apabila, bahannya berasal dari
unsur kimia (sintetik) maka bahannya harus aman, tidak membahayakan manusia. Sementara
itu, dalam proses produksinya juga harus terhindar dari bahan yang haram atau najis. Dengan
demikian, pabrik sebagai tempat memproduksinya hanya memproduksi obat-obatan yang halal
sehingga produknya tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang haram atau najis. Bila pabrik
itu juga menghasilkan produk yang haram, maka harus ada proses pencucian peralatan yang
digunakan sesuai ketentuan hukum Islam.27
Obat adalah semua zat baik zat kimia sintetik maupun bahan alami yang dalam dosis layak
mampu mempengaruhi organ-organ tubuh agar berfungsi normal. Komponen yang digunakan
untuk pembuatan obat terdiri atas bahan aktif obat atau zat berkhasiat dan bahan farmaseutik.
Bahan aktif obat adalah zat utama yang mempunyai efek mengobati atau mencegah suatu
penyakit antipretik atau obat turun panas, anti infeksi, anti histamin, dan lain-lain, sedangkan
bahan farmaseutik adalah bahan tambahan yang buka obat yang bersama obat dibuat menjadi
produk farmasi.28 Bahan aktif obat bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroba, bahan
kimia sintetik dan bagian tubuh manusia. Bahan aktif yang berasal dari tumbuhan dapat berasal
dari sebagian atau keseluruhan bagian tumbuhan dengan cara esktraksi pelarut atau diproses
dengan cara fermentasi. Kehalalannya dilihat dari bahan tambahan dari bahan aktif obat
tersebut.29
Bahan aktif yang berasal dari hewan pada umumnya tergolong senyawa seperti protein,
asam amino, vitamin, mineral, asam lemak dan turunannya, enzim, dan lain-lain. Bila berasal
dari hewan yang haram, maka menjadi haram pula hukum mengkonsumsinya, sedangkan bila
berasal dari hewan yang halal maka perlu kajian lebih lanjut tentang tatacara
penyelembihannya.30 Bahan aktif yang berasal dari mikroba seperti statin, asam amino, hormon
dan lain-lain maka kehalalannya sangat ditentukan oleh media yang dipergunakan baik media
penyegaran, media perbanyakan, maupun media produksi. Di samping, kehalalannya juga
ditentukan oleh bahan penolong yang digunakan dan juga keadaan bahan pasca fermentasi
seperti pengggunaan karbon aktif untuk proses rafinasi, dan sebagainya.31 Berdasarkan kriteria
tersebut apabila melihat dari penggunaan katalis didalam dunia farmasi yang memiliki
kandungan babi walaupun kandungan katalis tersebut pada akhir proses pembuatan obat-obatan
tidak akan meninggalkan sisa atau dengan kata lain tidak akan ada unsur babi maka tetap bisa
26

Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk
Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika, (Jakarta: GPPress, 2013), 97.
27
Winner Sitorus, “Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten”, Yuridika, 29 No. 1 (2014): 39-60.
28
Andi Budiansyah, Pradhini Digdoyo, Reza Ramdan Rivai, “Pemetaan Paten Terdaftar Berdasarkan
Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)”, PROS SEM NAS MASY
BIODIV INDON 1, No.7 (2015): 1715-1718.
29
Rian Saputra, Adi Sulistiyono dan Emmy Latifah, “Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya
Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2018)”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, VII, No.2 (2019): 75-85.
30
Mega Hijriawati, Norisca Aliza Putriana, Patihul Husni, “Upaya Farmasis Dalam Implementasi UU No.
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, Farmaka 16 No. 1 (2017): 127-132.
31
Ibid.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

270

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

diisebut sebagai produk obat yang haram. Melihat dari kacamata hukum Paten yang berlaku di
Indonesia saat ini, apabila suatu produk tersebut dianggap haram maka menjadi pertanyaan
apakah invensi yang menghasilkan suatu produk berupa obat-obatan khususnya Vaksin tetap
dapat diberikan Paten sebagaimana telah diatur dalam UU Paten 2016.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila invensi dibidang obat-obatan mengandung
unsur babi, maka Pemohon harus menjelaskan didalam dokumen permohonan Paten seperti apa
saja kandungan yang ada dalam obat-obatan atau vaksin termasuk kandungan apa saja yang
digunakan pada saat proses produksi atau pembuatanya. Invensi yang dimohonkan untuk
diberikan Paten yang telah terbukti dalam proses pemeriksaan subtantifnya terdapat kandungan
zat atau unsur yang dianggap haram berdasarkan kaidah hukum Islam baik dalam proses
pembuatan maupun hasil akhir berupa produk obat-obatan atau dalam hal ini berupa vaksin
tidak dapat begitu saja ditolak oleh DJKI untuk diberikan Paten. 32
Rumusan ketentuan invensi yang bertentangan dengan agama dalam Pasal 9 huruf a UU
Paten 2016 bersifat universal yang artinya walaupun invensi yang menghasilkan produk berupa
obat-obatan atau vaksin tidak sesuai dengan agama Islam tetapi menurut agama lain yang dianut
dan diakui di Indonesia tidak menganggap bahwa invensi yang dimohonkan bertentanggan
dengan isi ajaran agamanya masing-masing maka invensi tersebut tidak dapat ditolak atau
dengan kata lain ketentuan invensi yang bertentangan dengan agama harus bertentangan dengan
semua agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu maupun aliran
kepercayaan lain yang diakui di Indonesia.33
Dengan demikian suatu invensi yang dimohonkan kepada DJKI memiliki peluang untuk
diberikan perlindungan Paten walaupun invensi yang bersangkutan telah terbukti memiliki unsur
atau kandungan pada proses pembuatan dan produk akhirnya yang bertentangan dengan salah
satu agama di Indonesia atau dalam hal ini agama Islam. Prakteknya selama ini tidak ada
satupun invensi yang diajukan kepada DJKI yang ditolak akibat invensi yang diajukan
bertentangan dengan agama di Indonesia yang terpenting adalah invensi tersebut harus
memenuhi syarat-syarat pemberian Paten berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam
UU Paten 2016.34
C. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, latar belakang
pengaturan mengenai ketentuan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan Agama di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 adalah didasarkan atas beberapa justifikasi Article 27.2 dan Article. 27.3
Perjanjian TRIPs, justifikasi berdasarkan penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa
Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan justifikasi berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten tahun 2001. Kedua,
32

Peter K.Yu, “Intellectual Property, Asian Philosophy and the Yin-Yang School”, The WIPO Journal, 7, No. 1
(2015): 25-40.
33
Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, ObatObatan dan Kosmetika, (Jakarta: GPPress, 2013), 97.
34
Ibid.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

271

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

ketentuan Suatu Invensi yang Dianggap Bertentangan dengan Agama Islam di bidang obatobatan yang mengandung unsur yang haram tidak dapat diimplementasikan dikarenakan
ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 bersifat
universal artinya Invensi yang bertentangan dengan agama tidak dapat dilaksanakan apabila
hanya ada 1 (satu) agama saja yang menganggap suatu Invensi bertentangan dengan kaidahkaidah agama yang bersangkutan.
Dalam menentukan suatu invensi yang dianggap bertentangan dengan Agama di Indonesia
perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2016 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Karena negara
berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi
dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai
dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas
dan efisiensi, serta profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Jaelani, Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jurnal Pariwisata, Vol. 5, No.1 (2018).
Abdul Kadir Jaelani, Haeratun dan Soeleman Djaiz B, Pengaturan Kepariwisataan Halal di
Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015,
Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 33, No. 3 (2018).
Andi Budiansyah, Pradhini Digdoyo, Reza Ramdan Rivai, Pemetaan Paten Terdaftar
Berdasarkan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Prosiding Semnas Masyarakat Biodiv Indonesia, Vol. 1, No.7 (2015).
Astri Safitri Nurdin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan
Cara Daring (Online), Pactum Law Journal, Vol. 2 No. 2 (2019).
Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, Jurnal
Kepariwisataan Indonesia, 11, No.1 (2016).
Basundari Sri Utami, Sekar Tuti, Anggita Bunga Anggraini, Mukhlissul Faatih, Siswanto,
Trihono, Situasi Paten Obat Anti Diabetes, Anti Hipertensi, Anti Malaria dan Anti
Tuberkulosis di Indonesia, Media Litbangkes, Vol. 24, No. 2 (2014).
Faidah, Mutimmatul, Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa
Antara Negara dan Agama, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11, No. 2 (2017).
Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari Serum Intitute
of India (SII) untuk Imunisasi.
Hendarmin Ranadireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, Fokusmedia, Bandung: 2013.

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

272

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan
Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta: 2013.
Khoirul Hidayah, Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam
dalam Bidang IPTEK, De Jure, Vol. 4 No.1 (2012).
Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM
MUI/VIII/18.
Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2018.
Mega Hijriawati, Norisca Aliza Putriana, Patihul Husni, Upaya Farmasis Dalam Implementasi
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Farmaka, Vol. 16 No. 1 (2017).
Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, Gramedia, Jakarta,
Jakarta: 2009.
Peter K.Yu, Intellectual Property, Asian Philosophy and the Yin-Yang School, The WIPO
Journal, Vol. 7, No. 1 (2015).
Prasetyo Hadi Purwandoko dan M. Najib Imanullah, Application of Natural Law Theory
(Natural Right) to Protect the Intellectual Property Rights, Yustisia, Vol. 6 No. 1 (2017).
Rian Saputra, Adi Sulistiyono dan Emmy Latifah, Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya
Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global (Study Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. VII,
No.2 (2019).
Siti Fatimah, Legal Drafting, Daras, Yogyakarta: 2013.
Siti Munawaroh, Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) terhadap
Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, Jurnal
Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XI, No. 1 (2006).
Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Gatra
Pustaka, Yogyakarta: 2010.
Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk
Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika, GPPress, Jakarta: 2013.
Tomi Suryo Utomo, Implikasi Pasal-Pasal Pelindung (The Trips Safeguards) Dalam UU Paten
Indonesia: Kritik, Evaluasi Dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah
Dan Terjangkau, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 2 (2007).
Winner Sitorus, Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten, Yuridika, Vol. 29 No. 1
(2014).
Yayuk Whindari, Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten
Indonesia, eL-Mashlahah, Vol. 8 No.2 (2018).

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

273

Abdul Kadir Jaelani, Alexander A. Kurniawan, Lusia Indrastuti
Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten dalam Invensi Bidang Obat-obatan di Indonesia

Yoyon M Darusman, Kedudukan Serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam
Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional, Yustisia, Vol. 5, No. 1
(2016).
Yusuf Shofie, Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan
Konsumen, Jurnal Syari’ah, Vol. 3, No. 2 (2015).
Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga
Pemberi Fatwa Halal di Beberapa Negara, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 25, No. 1 (2019)

Legality, ISSN : 2549-4600, Vol. 27, No. 2, September 2019-Februari 2020, hlm. 259-274

274