·'""' • '

UNDANG-UNDANG MELAKA
SUATU TINJAUAN RESEPSI DAN INTERTEKS
(Undang-Undang Melaka
A Reception and lntertextual Approach)

.

oleh: Drs. Taufiq Ahmad Dardiri sui)

Abstract
This research takes object of the text ofUndang-Undang Melaka, issued
in critical edition by Liaw Yock Fang (1976). This text is wellknown as Undang-Undang Negeri Me/aka, Risalah Hukum Kanun, Hukum Kanun, and

Undang-Undang Melayu.
The text is known as one of the oldest and the most important Indonesian literature which contain laws. because of thewide application and the
great amount of its manuscripts and also of the variant form.
We analyse that text using a reception and intertextual approach. Thereceptive approach takes over the reseacher role as the explicit reader and the
role of the text as the real matter of the implicit reader role. The intertextual
approach here means while takes over the role of other text as the understanding background of UUM.
From the analitical receptivity we know that a receptive on structur language .and contect has existed in the UUM text. The aspect receptivity signed
by verse addition absorbed from Islamic laws, the pattern and the method of
writing. The receptivity of the language as used in Islamic law as asual. The
content receptivity signed by the influence and absorbtion from the Islamic
law text existed in the syncritism laws.
·
We know from the intertextual analysis, UUM text

has intertext relation

with Quran. 'Hadis/Prophet's tradition, arid Ijm<lk/Consencus. In the oth~r .
h~md, lrOiil the two approachs We hope to know the Islarnic law' contents
which were ba8orbed into UUM, and the Islamiciaws'practiced by communi~
ty of Malaka at that time.
·.
··
,
.·
1IAIN S~!Wl Kalijaga

.

".

Finally we shall know that the receptivity and the intertextual process in
the UUM is the concequence and also the results of the diffusion. This diffusion took place the local culture was influenced by Hinduism-Budhism and Islam. In this case involved some kinds of culture, one of them was language,
system of religion and laws, etc.
Key words: explicit reader-implicit reader intertext relation.

1 . Latar Belakang
Kawasan Indonesia dilihat dari aspek budayanya merupakan suatu kawasan yang memiliki Jatar belakang kebudayaan yang kompleks. Kompleksitas
ini dapat dilihat melalui gejala budaya, wujud budaya dan unsur-unsur budaya
yang ada. Dalam hal ini, ada suatu teori yang mengatakan bahwa ideas, activities, dan artefacts merupakan suatu gejala budaya yang masing-masing dapat
terwujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, normanorma, peraturan dan sebagainya, sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari man usia dalam masyarakat. Selain itu dapat pula terwujud
sebagai benda-benda hasil karya manusia yang kemudian akan terproyeksikan
ke dalam unsur bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pencaharian, sistem religi dan sistem kesenian (Koentjaraningrat, 1985).
Dilihat dari konteks sejarahnya, kebudayaan Indonesia mempunyai Jatar
belakang pola kebudayaan yang dinamis, yang bergerak dari budaya animisme
sebagai kebudayaan asli Indonesia ke kebudayaan yang bercorak Hindu-Budha
dan selanjutnya kebudayaan Islam. Dalam dinamisasi itulah terjadi apa yang
disebut proses akulturasi. Dengan demikian, wujud kebudayaan yang dihasilkan oleh kondisi budaya yang mempunyai Jatar belakang seperti itu bukanlah
bentuk budaya puritan yang dapat dipisah-pisahkan dengan tegas. Fakta ini dapat dilihat pada wujud kebudayaan, yang diantaranya adalah hasil karya sastra
lama (Robson, 1978).
Salah satu genre sastra lama yang dimaksull. adalah undang-undang. Sebagaimana genre sastra lama lainnya, genre ini diasumsikan menyimpan berbagai informasi yang bemilai bagi penyusunan sejarah dan pengembangan
berbagai disiplin ilmu di Indonesia, misalnya sosiologi, antropologi, filsafat,
hukum, dan kesusastraan. Oleh karena itu, penelitian terhadap teks-teks sastra
lama genre undang-undang dirasa penting dan akan banyak memberi manfaat.
Di antara genre undang-undang dalam sastra Indonesia lama adalah Undang-Undang Melaka (UUM). Menurut Yock Fang (1976), UUM merupakan
teks undang-undang tertua dan terpenting di antara teks undang-undang aalam
khazanah sastra Indonesia lama lainnya. Teks ini biasanya dikenal dengan
nama Undang-Undang Negeri Melaka, Risalah Hukum Kanun, Hukum Kanun
dan Undang-Undang Melayu.
·
UUM ini dikatakan sebagai undang-undang terpenting karena: 1) Walaupun disusun di Malaka, tetapi berlaku juga di Kedah, Pahang, Riau, Pontia-

10

nak dan Brunai. Wilayah pemakaiannya paling luas dibanding dengan undang-

undang yang lain; 2) Adanya kesamaan antara Undang-Undang Melayu, Undang-Undang Negeri, Undang-Undang Kedah dengan UUM, bahkan UndangUndang Johor dan Undang-Undang Kedah merupakan versi dari UUM; 3)
Jumlah naskah UUM merupakan yang terbanyak di antara naskah undangundang lainnya (Yock Fang, 1976).
UUM merupakan naskah undang-undang yang telah mendapat kajian filologis secara mendalam dan edisi kritiknya telah diterbitkan, yaitu antara lain
dilakukan oleh Liaw Yock Fang (1976). Namun demikian, masih ada kemungkinan dilakukan pengkajian lebih lanjut pada unsur lainnya. Naskah
UUM menarik jika dikaji lebih jauh, mengingat dalam proses penyusunannya
telah terjadi resepsi dan penyesuaian dengan adat yang tengah berlaku di masyarakatnya. Dari sinilah tampak adanya penyerapan unsur-unsur hukum Islam
di dalamnya, sehingga dimungkinkan adanya hubungan interteks dengan teksteks sumber hukum Islam.
·
Berdasarkan pengamatan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa resepsi
yang terjadi pada penyusunan naskah tersebut, resepsi pembaca, dan dimungkinkan adanya hubungan interteks, maka naskah UUM patut dikaji lebih Ian- .
jut.

2 • Tujuan Penelitian
Secara garis besar penelitian inidilakukan untuk dua tujuan pokok, yaitu tujuan teoretis dan tujuan pokok, yaitu tujuan teoretis dan tujuan praktis.
Tujuan teoretisnya dalah mencoba menerapkan teori resepsi sastra dan intertekstual pada salah satu karya sastra Indonesia lama jenis undang-undang. Hal
ini untuk menguji dan mengetahui seberapa jauh kedua teori tersebut mampu
mengangkat berbagai gejala yang ada dalam UUM yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa
jauh kedua teori tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama.
Tujuan praktis adalah untuk meneliti khazanah sastra Indonesia, lama
khususnya genre undang-undang sebagai salah satu aspek yang bisa diharapkan dapat memberi masukan bagi kelengkapan perundang-undangan nasional
dari aspek materi maupun aspek sejarah. Selain itu, untuk mengetahui seberapajauh hukum Islam diterima dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
3 . Landasan Teori
Penelitian ini didasarkan pada teori resepsi dan teori intertekstual. Pendekatan (teori) resepsi, jika diterapkan dalam orientasi pendekatan sastra menurut Abrams (Teeuw, 1984) merupakan sebuah pendekatan pragmatik karena
pendekatan ini pada hakikatnya adalah sebuah pendekatan yang menekankan
pada peranan pembaca, yaitu mengkaji bagaimana "pembaca" memberikan

11

makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya (Junus, 1985; Segers, 1978).
Teori resepsi yang dijadikan landasan dalam penelitian tesis ini adalah resepsi yang menekankan aspek pembaca sekaligus bertindak sebagai peneliti,
dan resepsi teks yang menganggap bahwa teks itu sendiri telah meresapi unsur-unsur yang bersifat penyesauaian atau penyerapan dari teks lain di luar
teks semula.
Dasar-dasar teoretis konsep ini, antara lain dikemukakan oleh Jausz, bahwa sebuah karya sastra (teks) harus dimengerti sebagai pencipta dialog (Djoko
Pradopo, 1985). Pendapat yang senada dikemukakan oleh Abrams (1981),
bahwa pendekatan resepsi menekankan pada dialog antara teks dan pembaca.
Michael Riffater juga berpendapat: "Bilamana sebuah karya sastra dianalisis,
terdapat dua faktor penting, yakni teks dan pembaca" (Segers, 1978).
Kehadiran sebuah karya (artefak, teks) tidak dapat dilepaskan kaitannya
dengan pembaca, karena tugas pembaca justru menemukan dan menafsirkan
bahkan mengkongkretkan atau menghidupkan realitas yang tersirat, tempattempat kosong atau situasi pada karya sastra. Di sini jelaslah, bahwa pembaca
dan teks (karya sastra, artefak) merupakan unsur utama bagi berlangsungnya
suatu dialog.
Pengertian tempat-tempat kosong dan konkretisasi menurut Ingarden,
bahwa dalam setiap lcarya sastra terdapat tempat-tempat kosong yang pengisiannya terserah kepada pembaca. Pengisian tempat kosong inilah yang disebut konkretisasi, di sini pembaca sebenarnya mempunyai kebebasan, tetapi
dibatasi oleh struktur karya sastra yang bersangkutan (Teeuw, 1984).
Menurut Foulkes (Teeuw, 1984), pembaca itu penting dalam kajian sastra karena dua segi, ia sebagai objek dan sebagai subjek. Sebagai subjek, dialah yang membaca, menafsirkan dan menilai karya sastra, sedangkan sebagai
objek dia dipengaruhi oleh kekuatan sosial, politik dan budaya.
Kalau proses dialog diterapkan dalam kerangka dialektis, maka teks didudukkan sebagai tesa dan pembaca sebagai antitesa. Pertemuan an tara tesa dan
antitesa akan menghasilkan suatu sintesa atau yang disebut tanggapan sebagai
penerimaan atau kesan. Sedangkan hasil sintesanya sendiri dipengaruhi oleh
"horison harapan" pembaca, yang dalam hal ini bertindak sebagai antitesa atau
sebagai subjek dan objek.
Pengertian "horison harapan" menurut Jausz yang bertolak dari Gadamer
(Teeuw, 1984) adalah "Jarak pandangan yang meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dari sudut khusus yang menguntungkan" (Gadamer dalam Holub,
1984). Sebagaimana dikatakan Wolfgang Gast bahwa horison harapan bukan
hanya hasil dari dan terdiri dari elemen-elemen estetik dan sastra, tetapi lebih
banyak dari itu, misalnya statistik personal, sikap dan nilai pembaca, kompetensi bahasa, pengalaman analitis dan situasi penerimaan pembaca (Gast dalam Segers, 1978).

12

Faktor-faktor yang menentukan horisonharapan dalam penelitian ini:
Pertama, pengetahuan norma-norma generik pada teks-teks keagamaan Islam;
kedua, pengetahuan dan pengalaman tentang teks-teks keagamaan Islam; dan
ketiga pengetahuan tentang konvensi teks perundang-undangan Islam dan konsepsi hidup menurut Islam sebagai horison sempit dan horison luas yang
mengantar kepada pemahaman an tara fiksi dan realitas.
Berkaitan dengan masalah "pembaca", Rien Segers mengemukakan adanya duajenis pembaca, yaitu pembaca riil dan pembaca ideal. Pembaca ideal
dibagi lagi menjadi pembaca implisit dan pembaca eksplisit. Menurutnya,
pembaca ideal adalah pembaca yang dikonstruksikan pengarang atas dasar
pembaca eksplisit. Sementara itu, pembaca implisit adalah peran pembaca eksplisit. Sementara itu, pembaca implisit adalah peran pembaca yang tertulis
dalam teks dan secara keseluruhan mengarah kepada teks yang ditujukan kepada pembaca sebenarnya atau pembaca eksplisit (Segers, 1980).
Adapun model resepsi yang menekankan pacta teks, teks itu sendiri dianggap telah meresapi unsur-unsur baru diluar dirinya semula. Teeuw (1984)
berpendapat bahwa bentuk resepsi yang khas ada tiga macam, yaitu penyalinan, penyaduran dan penterjemahan. Dikatakannya bahwa, sejarah sast..ra sebagianbesar berkembang atas dasar interaksi yang terns menerus antara kreasi
dan resepsi, yang pada gilirannya menjelma kembali dalam bentuk kreasi
baru.
Pendekatan intertekstual dipergunakan juga dalam penelitian ini, karena
dirasa memberi kemungkinan dapat mempertajam penggunaan pendekatan resepsi, dan secara hipotetik, kondisi teks UUM memberi gambaran adanya intertekstualitas. Kedua pendekatan itu temyata memang mempunyai hubungan
yang rapat.
Untuk melihat hubungan antara resepsi dan intertekstual, di sini dapat
dikutipkan pendapat Junus sebagai berikut:
Dapat diduga kemungkinan hubungan yang rapat antara resepsi sastra dan
hakikat intertekstualitas yang ada antara dua teks atau lebih, meskipun tidak
ditolak adanya perbedaan hakikat antara keduanya. Resepsi sastra lebih berhubungan sesuatu yang aktif, dinamik, yaitu bagaimana orang menerima sesuatu
kesan, atau memberi makna kepada sesuatu teks. Intertekstualitas lebih memperhatikan sesuatu yang statik, pasif, terutama kalau pengertiannya dibatasi
kepada pengertian yang diberikan Julia Kristiva (1970; 1980). Tetapi dalam
perkembangannya memang muncul pengertian Jain, kalau tidak akan tertindih
dengan resepsi sastra (Junus, 1985).

Pengertian intertekstualitas yang diberikan Kristeva adalah sebagai hakikat suatu teks yang di dalamnya ada teks lain, atau dengan kata lain, intertekstualitas adalah kehadiran suatu teks pada teks (lain). Berarti bahwa teks sastra
harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, tidak ada sebuah teks pun
yang sungguh-sungguh mandiri, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan,

13

kerangka. Dalam penyimpangan dan transformasi model, teks yang sudah ada
memainkan peranan penting. Pemberontak:an atau penyimpangan mengandaikan adanya sesuatu yang diberontak:i dan disimpangi. Pemahaman teks baru,
memerlukan latar belakang .pengetahuan ten tang teks-teks yang mendahuluinya (Teeuw, 1984).
Untuk mengidentifikasi adanya intertekstualitas dalam satu teks dapat dipergunakan konsep intertekstualitas Kristeva yang dirumuskan Junus sebagai
berikut:
a.

Kehadi.ran secara fisikal suatu teks dalam teks lain.

b. Pengerlian leks bukan hanya terbatas kepada cerita tetapi juga mungkin berupa leks bahasa.
c.

Adanya petunjuk yang menunjukkan hubungan persambungan dan pemisahan aillara sebuah teks dengan teks yang telah terbit lebih dahulu. Dengan
begilu bukan tidak mungkin penulisnya (telah) membaca suatu teks yang
lerbil lebih dulu dan kemudian "memasukkan"-nya ke dalam leks yang dilulisnya.

d.

Dalam membaca suatu teks, kila tidak hanya membaca teks itu saja, tetapi
kita membacanya "berdampingan" dengan teks (teks) lainnya, sehingga
inlerpretasi kita terhadapnya tak dapat dilepaskan dari teks-teks lain itu
(Juims, 1985).

4. Analisis
4.1 Analisis Reseptif
Teori resepsi yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah resepsi
yang menekankan aspek pembaca sekaligus l?ertindak sebagai peneliti, dan resepsi teks yang mempunyai anggapan dasar bahwa teks itu sendiri telah meresepsi unsur-unsur yang bersifat penyesuaian dari teks lain di luar teks semula.
Dalam kaitannya dengan resepsi pertama, karena pencliti sendiri pun merupakan bagian dari proses pemberian makna dan nilai yang berlangsung terus-menerus, dan dalam penelitian itu diusahakannya mencapai siritesa an tara
penilaian historis dan penilaian aktual (Jausz dalam Teeuw, 1980).
Semen tara itu, tentang resepsi kedua, teks merupakan wujud konkret dari
peran pembaca implisit, yakni peran pembaca yang tertulis dalam teks yang
secara keseluruhan mengarah kepada teks yang ditujukan kepada pembaca sebenamya atau pembaca eksplisit (peneliti) Iser dalam Segers, 1978).
Demikianlah halnya yang terjadi dalam teks UUM, dengan bekal horison
harapan yang diacu oleh tiga faktor penentu di muka, pada pembaca eksplisit
dapat ditelusuri peran konkret dari pembaca implisit yang terwujud resepsi
teks. Pada struktur teksnya, dalam proses penyusunan dan penyalinannya dapat diketahui adanya bukti telah terjadi penyerapan beberapa ayat dan pasal
dari kitab hukum Islam. Sebehim agama Islam masuk ke Nusantara teks
UUM hanya terdiri dari 27 pasal. Setelah agama Islam masuk dan berkem14

bang di Nusantara dan ajarannya banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat
Malaka, UUM mendapat pengaruh dari hukum Islam, sehingga dalam perkembangan selanjutnya struktur teks UUM menjadi 44 pasal.
Pola struktur teks UUM juga menunjukkan adanya penyerapan pola
struktur teks-teks keagamaan Islam. Penyerapan pola struktur teksnya berupa:
a.

Teks dibuka dengan kalimat basmallah, tahmid, dan salawat kepada Nabi
Muhammad s.a.w., keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

b. Teks ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarganya
dan sahabat-sahabatnya.
c.

Ketentuan hukum (ayat dan pasal) diikuti dalil penguat sebagai sumber
landasan materi hukum berupa Quran dan Hadis.

Pada unsur bahasa, dalam teks UUM juga dapat ditemukan adanya gejala
resepsi. Teks UUM merupakan karya sastra yang dilahirkan oleh masyarakat
bahasa Melayu, sehingga bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu.
Akan tetapi di dalamnya banyak ditemukan unsur kebahasaan lain. Dalam
teks UUM selain bahasa Melayu banyak juga ditemukan unsur bahasa Arab.
· Kondisi teks semacam ini merupakan konsekuensi dari kondisi bahwa
sistem sastra tertentu tidak tumbuh dan berkembang dalam isolasi mutlak.
Temyata bahwa sistem sastra dalam suatu bahasa tertentu adalah sistem terbuka, yang antara lain dipengaruhi pula oleh sastra dalam bahsa lain (Teeuw,
1984).
Aspek kebahasaan Arab yang terdapat dalam UUM dapat dikategorikan
ke dalam tiga golongan. Kategori pertama berupa kutipan ayat-ayat Quran,
kategori kedua, berupa kutipan Hadis dan kategori ketiga berupa kalimat, frasa
dan kata-kata Arab baik yang asli maupun yang berupa serapan (bentukan).
Aspek kebahasaan Arab kategori pertama terdapat pada pasal 14.1 dan
43.2. Pada pasal 14.1 dikutip dari Quran Surat as-Saffat ayat 96. Pada pasal
43.2 dikutip dari Quran Surat an-Nisa ayat 59. Sedangkan untuk kategori kedua, yaito berupa kutipan Hadis terdapat pada pasal38.1. dan 43.2.

..

Untuk kategori ketiga yang berupa kalimat bahasa Arab terdapat pada pasal: 01, 5.3, 14.1, 25.2, 28.3, 38.1, 44.4, 44.8 dan 44.11. Kategori ketiga
yang berupa frasa bahasa Arab terdapat pada pasal: 01, 8.4, 12.2, 16.1, 25.1,
26, 28.2, 32.2, 38.4, 43.2, 44.3 dan 44.4. Kategori y~g ketiga yang berupa
kata-kata Arab terdapat pada pasal: 1.2, 10, 12.2, 16.2, 16.3, 17.1, 18.2,
18.5, 24.2, 25.1, 27, 28.2, 32.1, 32.2, 32.4, 37.2, 38. 4, 40.1, 40.1, 43.2
dan 44.8. Adapun yang berupa unsur serapan atau bentukan dari bahasa Arab
terdapat pada pasal: 01, 1.2, 13.1, 14.2, 15.5, 15.6, 15.7, 17.2, 18.5, 22.2,
23.4, 24.1, 24.2, 28.1, 32.5, 33.1, 34, 37.1, 38.3, 38.4 dan 41.
Pada aspek isinya dapat ditemukan dua unsur budaya yang sama-sama
mengisi UUM yang pada gilirannya akan membawa konsekuensi pada aspek
materi hukumnya. Kalau dikembalikan pada konsep kebudayaan dasar, bahwa
kebudayaan merupakan suatu jumlah anasir kebudayaan yang diantaranya me-

15

liputi sistem adat-istiadat, kesenian, hukum, religi, dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang organis (Fischer, 1953). Kemudian
dikaitkan dengan faktor-faktor pembentuk kebudayaan yaitu kitaran geografis
(geografisch milieu), induk bangsa, kontak antarbangsa dan antarkebudayaan
(Ibid). Dalam konteks ini UUM merupakan salah satu bentuk konkret dari
anasir-anasir kebudayaan Malaka. Ia lahir dari organisme kebudayaan Malaka.
Di samping itu, data-data yang ada dalam UUM ment:mjukkan bahwa
materi hukumnya terdiri dari hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian, UUM merupakan perwujudan efek kondisi kebudayaan yang terbentuk dari
faktor terjadinya pertemuan atau kontak antara kebudayaan Malaka dan Islam.
Gejala semacam ini dinamakan akulturasi (Locher, 1978). Jadi, dapat dikatakan bahwa materi dan struktur UUM merupakan bentuk konkret dari akulturasi.
Terjadinya akulturasi pada suatu kebudayaan tertentu akan membawa
konsekuensi pacta kebudayaan tersebut, yaitu adanya perubahan kebudayaan
yang membentuk pola kebudayaan baru, yang mempunyai cir.i perpaduan antara dua kebudayaan tersebut (R. Firth, et.al., 1964). Demikian juga halnya
dengan UUM sebagai salah satu perwujudan dari akulturasi, isi atau materi
hukumnya berciri adat Malaka dan Islam.
Di sini unsur keislaman khususnya unsur materi hukum Islam didudukkan sebagai unsur serapan atau unsur pengaruh. Wujud baru teks UUM yang
di dalamnya sudah memuat materi hukum Islam, dalam konteks konsep resepsi dinamakan sebagai tanggapan aktif dari pembaca implisit. Pola-pola resepsi
materi htLlcum Islam dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, pola sinkretisme. Menurut Jos Schrijnen (dalam Fischer,
1953) sinkretisme adalah "religi kerakyatan". Pengertian sinkretisme di sini
adalah bercampumya sistem kepercayaan Islam dengan sistem kepercayaan
yang sudah ada terlebih dahulu yang telah mapan. Pola percampuran dua sistern kepercayaan itu dapat bervariasi, misalnya unsur formal merupakan konsep kepercayaan Islam tapi unsur materinya berupa konsep kepercayaan rakyat
yang telah terlebih dulu ada, atau sebaliknya.
Pola resepsi sinkretisme semacam ini dapat ditemukan contohnya pada
pasal 14.1 berikut:
Adapun seorang itu menuduh dan seorang itu bersangkal, maka ditanyai
oleh Hakim. Jikalau ia mau berlawan, diperlawankan; itupun jikalau tiada syaksi berdiri. Jikalau ada syaksi dua orang atau seorang, dihukumkan oleh hakim
atas barang adat kanun. Adapun pada hukum Allah, sekedar disuruh bersumpah
menjabat mimbar juga pun padalah.
Adapun pada hukum kanun, disuruh ia berlawan berselam air atau bercelur
minyak atau timah. Maka di surat ayat Qur'an pada tembikar kuali itu. Inilah
taC maluna. Ililii bibarakat Jab(a'il
yang .Qis~but: "W 1!.Ijiliu khaJ.akakum wa
wa Mika'il wa Israfil wa Izra'il, Kau tunjukkan kiranya benar salah si anu dengan si anu itu". Maka dibubuhkan padakawah atau kuali. Maka disuruhk:an an-

rna

16

tara keduanya itu mengambil tembikar itu dengan sekali celup tangannya juga.
Barangsiapa salah, maka dihukumkan atas hukum negeri atau dusun, .... (Yock
Fang, 1976).

Pada kutipan di atas yang memberi ketentuan hukum bagi orang yang
saling menuduh atau menyangkal terdapat delik pembuktian atau cara pembuktian dalam bentuk sinkretisme. Secara eksplisit disebutkan, bahwa cara
pembuktian semacam itu dipergunakan dalam hukum kanun bukan hukum Is- .
lam. Hal itu diperkuat oleh ketentuan modus operandi pembuktiannya, yang
jelas cara atau ketentuan semacam itu dalam ajaran Islam tidak ada. Akan tetapi, materi cara pembuktian tersebut dari unsur Islam, yaitu kutipan ayat Qu-

ran.
Kedua, pola dualisme hukum. Bentuk lain dari pola penerimaan UUM
terhadap hukum Islam adalah dualisme hukum, yaitu materi hukum Islam diserap dalam suatu pasal UUM akan tetapi materi hukum asal UUM (adat) tetap masih dipergunakan. Dengan demikian, hukum adat Melayu dan Islam dipergunakan secara bersama-sama dalam satu pasal dan dalam satu ketentuan
kasus hukum.
Kasus pola resepsi semacam itu dapat ditemukan misalnya pada pasal
7.2 berikut:
Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah
denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah
akan tuanya, karena taksirnya tiada dengan setahu materi. Adapun pada hukum
Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya (Yock Fang, 1976).

Dualisme yang ditunjukkan pada pasal tersebut adalah dalam ketentuan
hukum bagi orang yang mencuri. Kalau menurut ketentuan hukum adat,
orang yang mencuri dapat dimungkinkan untuk dibunuh, dan apabila pencuri
itu terbunuh maka akan dikenai hukuman denda setengah harga (dari barang
curiannya). Disamping itu, pada pasal itu juga disebutkan tentang hukurr\an
bagi orang yang mencuri menurut hukum Islam (hukum Allah), yaitu hukuman potong tangan. Dengan demikian, materi hukum adat dan hukum Islam
mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama. Namun demikian
keduanya tidak mungkin diterapkan secara berdampingan atau bersama-sama,
karena masing-masing mempunyai persyaratan dan konsekuensi yang berbeda.
Sehingga penerapannya hams dipilih salah satu.
Pasal-pasal dualisme yang lain, di antaranya: pasa15.3, tentang hukum
pembunuhan; pasal 8.2, 8.3, 8.4, juga tentang hukum pembunuhan. Pasal10.
tentang hukum orang yang membawa pergi pembantu orang lain; pasal 11.4,
tentang hukuman orang yang mencuri temak; pasal 12.2, tentang hukuman
orang yang memperkosa; pasal 12.3, tentang hukuman orang yang berzina;
pasal 14.1, cara mengadili orang yang saling menuduh dan berbantah; pasal
15.7, tentang hukuman pinjam meminjam. Pasal atau ayat yang menunjukkan dualisme biasanya ditandai dengan kata-kata "Tetapi pada hukum Allah
17

... ". Di sini yang dimaksud dengan 'hukum Allah' adalah hukum Islam (Syara' atau Fiqh).
Ketiga, pola resepsi utuh. Pola resepsi utuh yang dimaksud adalah suatu
penyerapan materi hukum Islam pada suatu pasal atau ayat yang berdiri sendiri, operasional dan mempunyai konsekuensi hukum penuh. Dengan demikian
materi hukum Islam tersebut tidak dicampur atau disejajarkan dengan materi
hukum adat. Pola resepsi semacam itu misalnya terdapat pada pasal 5.1 berikut;
Fasal yang kelima pada menyatakan orang membunuh dengan tiada setahu
raja-raja atau orang besar-besar. Jikalau dibunuhnya dengan tiada dengan dosanya sekalipun, dibunuh pula ia pada hukum Allah, maka adil namanya (Yock
Fang, 1976).
Materi hukum Islam yang diresepsi pada pasal tersebut adalah bagian alJinrqat wa '1-Uq-;;_bat dari Kitab 'il-Qisas. Hukuman kisas pada pasal tersebut
adalah orang yang membunuh harus dibunuh pula.
Resepsi materi hukum kisas pada pasal tersebut, masih bersifat apriori.
Karena tidak setiap kasus pembunuhan harus dihukum bunuh pula dalam hukum kisas. Dalam hukum kisas, hukuman bunuh baru dapat dilaksanakan
apabila pembunuhan itu disengaja dan keadaan yang dibunuh dengan pembunuh sederajat, yaitu Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka dan budak
dengan budak dan pembunuh sendiri ksudah dewasa dan berakal (tidak berpenyakit jiwa).
Sifat apriori pada bunyi pasal dan ayat-ayat UUM yang materinya merupakan resepsi dari hukum Islam, adalah pola umum dari penerapan materi hukum Islam dalam UUM. Hampir semua ketentuan hukum yang materinya
merupakan resepsi dari materi hukum Islam tidak pemah merinci persyaratan
kasusnya. Adanya pola-pola resepsi seperti itu serta adanya sifat apriori dalam
penerapan hukum Islam yang diresepsi, menunjukkan bahwa ajaran Islam
khususnya hukum Islam belum diterapkan secara penuh oleh masyarakat Malaka pada saat itu.
Keempat, pola resepsi terpadu. Maksudnya, materi hukum Islam diserap
dan dipadukan dengan materi hukum adat tanpa ada pemisahan. Pola resepsi
seperti itu, misalnya pada pasal 11.1 berikut :
Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hukumnya.
Adapun jikalau yang mencuri itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke rumah itu, maka seorang itu juga dipotong tangannya dan yang banyak kena
ta'zir, artinya dinaikkan di atas kerbau balar, dibubuh bunga raya dan berpayung
tudung saji, dicoreng mukanya dengan kapur dan barang dan kunyit, maka direncanakan berkeliling negeri .... (Yock Fang, 1976).
Penyerapan materi hukum Islam pada pasal tersebut, dapat terlihat dari
materi hukumnya yakni pada ketentuan hukum yang berbunyi, "Dan jikalau
ia mencuri di dalam rumah dipotong tangannya hukumannya". Penyerapan itu
tidak ada lagi pemisahan dengan materi hukum adat dan dipergunakan secara

18

bersama.
Ketentuan hukum mencuri ctipotong tangannya cti ctalam sistem hukum
Islam, cti antaranya dictasarkan pacta ayat Quran surat al-Maictah ayat 38 berikut:
Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangannya (seba. ga) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI., 1982).

4.2. Analisis Intertekstual
Dari hasil analisis resepsi ctirasa masih belum tuntas, karena hasil analisis tersebut belum mampu memberi kepastian ctari teks mana resepsi itu ctilakukan. Oleh karena itu, ctalam kajian ini ctirasa perlu dibantu ctengan penctekatan intertekstual. Penctekatan ini terutama diarahkan untuk mengungkapkan
teks mana yang menjadi Jatar belakang atau dasar resepsinya.
Bertolak dari pengertian interteks yang diberikan oleh Kristeva (J unus,
1985) akan membawa konsekuensi bahwa pemahaman teks baru memerlukan
Jatar belakang tentang teks-teks yang mendahuluinya (Teeuw, 1984). Disamping itu, juga berarti bahwa teks sastra harus ctibaca ctengan Jatar belakang
teks-teks lain. Dalam hal ini jelas bahwa ctalam teks UUM telah terjadi resepsi dari teks-teks Islam khususnya yang berkaitan ctengan hukum Islam.
Pola kerja kajian interteks cti sini adalah: Pertama, pasal-pasal UUM
yang terindikasi meresepsi hukum Islam dikategorisasikan ke dalam kelompok hukum Islam. Kedua, menelusuri landasan atau sumber interteks yang diarahkan pada teks-teks sumber pokok dari hukum Islam. Dari pola kerja seperti ini dapat ctiketahui bahwa :
Pertama, teks UUM telah mengalami interteks ctengan teks Quran. Hal
ini ditunjukkan oleh adanya kutipan ayat Quran misalnya pada pasa114.1 cti
atas. Tetapi ada juga materi hukum yang hanya mengacu pada ayat Quran,
misalnya pada pasal 8.2 berikut:
Adapun jikalau merdehika menarnpar cabdi, maka ditikarnnya oleh abdi itu,
mati merdehika itu, suatu pun tiada salahnya. Tetapi pada hukum Allah, yang
membunuh itu dibunuh pula hukumnya, maka adil namanya (Yock Fang 1984).

Indikasi actanya unsur hukum Islam pada pasal tersebut ditandai oleh
kata-kata "hukum Allah". Materi hukum Islam yang diresepsi pada pasal
tersebut adalah hukum tentang pembunuhan, yang berctasarkan Quran surat
Ali 'Imran, ayat 178.
Hubungan interteks ini, walaupun kemungkinannya tidak terjadi interteks langsung akan tetapi melalui perantara buku-buku fiqh. Namun demikian, karena sulitnya melacak buku-buku fiqh mana yang menjacti perantara interteks Quran atau yang mula-mula mempunyai hubungan interteks, maka di
sini langsung melacak pacta sumber hukum Islam, cti antaranya adalah teks
Quran. Kesulitan ini rupanya karena begitu banyaknya buku-buku fiqh yang
19

·. / '
:

--->-.

· beredar di Nusantara ini yang pada masa itu sudah terbit dan beredar;
Kedua, teks UUM m~mpunyai hubungan inter.teks dengan teks Hadis. · ·
Hal ini ditunjukkan oleh adanya kutipan-kutipan Hadis di dalamnya. Misalnya
kutipan berikut:
A1-Bayyinatu Ca1a '1-muddaci wa '1-yaminu Ca1a manankar (pasa1: 38.1)
Bagi orang yang menuduh harus menghadirkan saksi/bukti, dan bagi orang
·
yang mengingkari tuduhan harus disumpah.

Melalui pelacakan pada indeks Hadis dapat diketahui bahwa kutipan
tersebut memang benar Hadis, serta diketahui bahwa Hadis tersebut diriwayatkan oleh Baihaqi. Disamping adanya kutipan-kutipan langsung, ada juga rna- .
teri hukum yang mengacu pada Hadis, seperti pasall5.7, tentang·h~um pin-.
jam meminjam ('Ariyah).
·
·
Ketiga, teks UUM mempunyai hubungan interteks dengan teks Ijmak.
Misalnya pada pasal 8.2 berikut:
Adapun jikalau cabdi menampar sama,nya cabdi, maka kenalah dendanya setengah harganya. Demikianlah hukumnya, mau laki-1aki mau peretnpuan dengan tiada bersa1ahan pada hukum kanun. Adapun pada hukum Allah menampar
juga ba1asannya, maka adil namanya (Yock Fang, i976).

Ketentuan hukum ini dapat ditemukan dasarnya dalam ljmak yang berbunyi:
Kaum muslimin sepakat bahwa qishash berlaku juga dalam perkara yang ni1ainya dibawah nyawa ka1au memang qishash dapat di1aksanakan (Sa'di Abu Habieb, 1987).

Selanjutnya dengan mengambil secara acak buku hukum Islam (fiqh)
yang dipandang lengkap dan pada saat itu buku tersebut sudah terbit, dan di
dalamnya dapat ditelusuri materi hukum Islam apa saja yang diresepsi teks
UUM. Buku fiqh itu dibayangkan sebagai perantara interteks dengan teks Quran, Hadis dan Ijmak. Buku itu adalah Bidayatu 'il-Mujtahid (Ibn Rusyd,
1960).
Materi hukum Islam yang diresepsi oleh teks UUM adalah meliputi hukum qisas (hukum balas) yang terdapat pada pasal 5.1, 5.3, 8.2, 8.3, 8.4,
18.4; 39,44.3 dan 44.6. Hukum sariqah (hukum pencurian) terdapat pada pasal 7.2, 11.1, dan 11.4. Hukum zina yang terdapat pada pasal 12.2, 12.3,
16.1, 37.2, 40.1, 40.2 dan 41.2. Hukum nikah terdapat pada pasal 25.1,
25.2, 27, 28.2, dan 28.3. Hukum Hirabah yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah perampokan, pembajakan, peinberontakan dan murtad,
terdapat pada pasal 36.1 dan 36.2. Hukum Aqdiyah (kehakiman) terdapat pada
pasal 37.1 dan 38.1.
Disamping. itu, tetdapat juga resepsi materi hukum syahadah (persaksian), 'ariyah (peminjaman tanaman), talaq (pencetaian), buyuC Gual beli);
khiyar (hak pilih dalam jual beli), sulhi (perdamaian danpersengketaan), qirad
(pembagian laba); hajru(taranganjual beli)dan sebagainya:·

20

-~

;"'-

5. Penutup
Interaksi suatu budaya telah membawa konsekuensi terjadinya akulturasi. Pada gilirannya akulturasi itu akan membawa dampak keterpengaruhan
atau bahkan transformasi pada aspek-aspek budaya yang ada, seperti terjadinya
kepet:tgaruhan pada sistem hukum yang telah ada oleh sistem hukum yang datang bersama sistem budaya yang baru. Peristiwa semacam ini telah dicatat
oleh teks UUM.
Pola identiftkasi dua kutub budaya yang berbeda, dalam-kerangka akulturasi telah menempatkan masing-masing unsur budayanya sebagai altematif
dalam konteks pemilihan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam teks UUMsebagai wujud konkret akulturasi terdapat beberapa pola penyerapan materi hukum
Islam.
Adanya penyerapan materi hukum Islam yang bersumber pada Quran,
Hadis dan Ijmak, dapat diketahui bahwa di dalam teks UUM terdapat hubungan intertekstual dengan teks Quran, Hadis, dan Ijmak.

21

DAFTAR PUSTAKA

Abrams. M.H., 1981. A Glossary of Literary Terms, New York: Holt Renehart and Winston, Inc.
Abu Habieb, Sa'dy, 1987. Ensiklopedia Ijmak, diterjemahkan oleh K.H.A.
Sahal Machfudz dan H. Mustafa Bisri. Jakarta; Pustaka Firdaus.
Al-Quran dan Terjemahnya, 1982. Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quraan, Departemen Agama.
Fischer, H. Th., 1953. Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, diterjemahkan oleh Anas Makruf. Jakarta: Pembangqnan.
Fitth, R. dkk., 1964. Tjiri dan Alam Hidup Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Budaya. Bandung: Sumur Bandung.
Halub, C. Robert, 1984. Reception Theory, A Critical Introduction. London:
Methuen Inc.
Koentjaraningrat, 1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Barn.
Liaw Yoek Fang, 1976. Undang-Undang Melaka, The Laws Of Malaka. The
Hague: Martinus Nijhoff.
- - , 1985 & 1978. Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik. Singapura: Pustaka Nasional.
Locher, F.W., 1978. Transformaiion and Tradition. The Hague: Martinus
Nijhoff.
Pradopo, Djoko, 1985. "Estetika Resepsi dan Teori Penerapannya", dalam
Sulastin Sutrisno dkk., ed. Bahasa.Sastra Budaya. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Robson, S.O., 1976. "Pengkajian Sastra-sastra Tradisional", Bahasa dan Sastra, Th. IV, No. 6. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Rusyd Al-Qurtiy, Ibnu, 1970. Bidayatu 'l-Mujtahid wa Nihayatu 'l-Muqtasid.
Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy.
Segers, Rein T., 1978. The Evaluation of Literary text. Leisten: The Peter de
Ridder Press.
· Sulaiman Rasjid, H., 1976. Fiqh Islam, edisi XVII. Jakarta: Attahiriyah.
Teeuw, A., 1984. Sastra dan llmu Sastra, Pengantar Teori Sastra. Jakarta:
Pustaka Jaya.
- - , 1980. Tergantung Pada Kata. Jakarta: Pustaka Jaya.
Umar Junus, 1985. Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia.

22

\ . .4...

,.,