AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index NILAI DAN PRAKTIK ETIKA EKONOMI ISLAM DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Nor Alia.
Maulidayati Universitas Islam Negeri Palangka Raya noralia489@gmail.
com, lida2310150170@pasca.
iain-palangkaraya.
Abstract Over the past two decades.
Islamic Financial Institutions (IFI.
in Indonesia have undergone significant growth, beginning with the establishment of Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) in 1984.
These institutions emerged in response to the publicAos demand for Sharia-compliant financial services free from riba .
Unlike conventional financial institutions.
IFIs operate in accordance with Islamic principles derived from the QurAoan and Hadith, strictly avoiding prohibited elements such as maysir .
, gharar .
, riba .
, and other unlawful practices.
This study adopts a literature review approach, drawing data from relevant books and scholarly journals.
IFIs serve as intermediaries between those requiring funds and those with surplus capital through profit-sharing mechanisms.
Moreover, they play a vital role in managing social fundsAisuch as zakat, infaq, and sadaqahAito promote community economic welfare.
The article further explores the ethical values embedded in IFI business practices and products, while emphasizing their crucial contribution to fostering economic growth and social justice in Indonesia.
Keywords: Islamic Finance.
Sharia.
Financial Institutions.
Ethics.
Indonesia.
Abstrak Dalam dua dekade terakhir, lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia mengalami perkembangan pesat, dimulai dari pembentukan Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) pada tahun 1984.
LKS hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah yang bebas dari riba.
Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
LKS beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti maysir .
, gharar .
, riba .
, dan praktik haram lainnya.
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data dari buku dan jurnal terkait.
LKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang membutuhkan dan memiliki kelebihan dana dengan mekanisme bagi hasil.
Selain itu.
LKS berperan dalam pengelolaan dana sosial melalui zakat, infaq, dan sadaqah untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Artikel ini mengkaji nilai-nilai etika dalam praktik bisnis dan produk yang ditawarkan LKS, serta menyoroti peran penting LKS dalam AL-UJRAH Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.
Kata Kunci: Lembaga.
Keuangan.
Syariah.
LKS.
Pendahuluan Lebih dari dua puluh tahun terakhir, lembaga keuangan syariah secara nasional terus berkembang.
Berawal dari kelahiran Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) tahun 1984, yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan syariAoah, yang diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesi.
BMT
membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam.
BMT terus berkembang dan berproses untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu.
Kelahiran BMT merupakan cikal bakal kelahiran perbankan syariah di Indonesia.
Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) dewasa ini sangat Hal ini dikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalah khususnya aktifitas ekonomi.
Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulai sadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba.
Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembaga keuangan yang berbasis syariah.
Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembaga keuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untuk membuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syariah.
Pengoperasian lembaga keuangan syariah tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yaitu yang berlandaskan kepada Al-quran dan hadist.
Lahirya peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah sebenarnya berakar pada fiqh muamalah.
Fiqh mualah sendiri adalah sebuah aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang terkait dengan harta kekayaan, hak-hak yang melekat padanya serta penyelesaian sengketa diantara para pihak.
Metode Penulisan artikel ini menggunakan metode literatur kajian pustaka .
ibrary researc.
menggunakan buku-buku dari e-book sebagai bahan Mul Irawan.
AuPolitik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,Ay Jurnal Media Hukum 25, no.
https://doi.
org/10.
18196/jmh.
Dudang Gojali.
AuImplementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,Ay Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume I/ Nomor 02 .
Sisi Ade Linda et al.
AuKarakteristik dan Hakekat Peraturan Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah,Ay Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law 6, no.
64Ae75, https://doi.
org/10.
24256/alw.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index referensi, yang berhubungan dengan tema artikel yang dibuat, dan juga bersumber dari artikel/jurnal untuk melengkapi data-data yang sudah ada agar data mudah didapatkan secara efisien.
Lembaga Ekonomi Syariah Lembaga keuangan .
inansial institutio.
adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan.
Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.
Berdasarkan UU No.
14 Tahun 1967 tentang pokokpokok Perbankan, pasal b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.
Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :4 Menurut SK.
Menkeu RI No.
792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan.
Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.
Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan .
inancial institutio.
adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan .
inancial asset.
Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaanAy.
Menurut Dahlan Siamat.
Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan .
dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dana nya dalam surat-surat berharga.
Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.
Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.
Dengan demikian dapat simpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik Nonie Afrianty et al.
AuLembaga Keuangan Syariah,Ay CV.
Zigie Utama, 2020, 137.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.
Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah.
Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.
Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.
Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.
Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah.
Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.
Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian.
Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak Ae pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.
Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang No.
3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undan No.
21 Tahun 2008.
Adapun Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Nonbank Financial Institutio.
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
Lembaga Keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya: 8 UU No.
2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasurasian Mardani.
Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Kencana.
Yazid Muhammad and Aji Prasetyo.
Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syaria.
(IMTIYAZ, 2.
Abdul Ghofur.
Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar.
Paradigma.
Pengembangan Ekonomi Syariah (PT Raja Grafindo Persada, 2.
Mardani.
Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index UU No.
11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun UU No.
8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal UU No.
40 TAhun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UU No.
19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank.
Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank:
Bank Umum Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang termasuk lembaga keuangan syariah nonbank yaitu :
Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi Pegadaian Syariah Asuransi Syariah Pasar Modal Syariah Dana Pensiun Syariah Lembaga Zakat Lembaga Wakaf Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keungan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan .
ahmatan lil alami.
Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang di sepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.
Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :
Bebas MAGHRIB Maysir .
secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untunguntungan .
Kata maysir dan serivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-QurAoan.
10 Sedangkan kata maysir sendiri ditemukan dalam Al-QurAoan, diantaranya dalam Qs.
AlBaqarah .
: 128.
Al-QurAoan mengakui bahwa terdapat manfaat material dari masyir berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar.
Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang Afrianty et al.
AuLembaga Keuangan Syariah.
Andri Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua (Kencana.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.
Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian trophy atau bonus para juara.
Untuk menhidari terjadinya maysir, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding.
Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain.
Pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam sitilah fikih disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya.
Gharar, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak Gharar adalah suatu yang memperdayakan manusia di salam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat .
dan Al-QurAoan menyebut gharar ini sebagai perbuatan tercela.
Gharar berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup.
12 Dalam Al-QurAoan kata gharar dan deverasinya disebut 27 kali diantaranya dalam Qs.
Ali Imran .
:183.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
Gharar dapat terjadi dalam 4 .
hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
Bila salah satu .
tau lebi.
dari faktor-faktor tersebut diubah dari ertain menjadi uncertain, terjadilah gharar.
Haram, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.
Dalam aktivitasi ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain 14 Kata haram dengan segala pecahnya disebut sebanyak 83 kali dalam AlQurAoan antara lain Qs.
Al-Baqarah .
:173.
Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjammeminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah .
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan .
atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah Ahmad Ifham Sholihin.
Buku Pintar Ekonomi Syariah (PT.
Gramedia, 2.
Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.
Sholihin.
Buku Pintar Ekonomi Syariah.
Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu .
asiAoa.
Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua.
Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.
Kelompok pertama adalah riba qardh dan riba jahiliyah sedangkan kelompok kedua riba fadhl dan riba nasiAoah.
Bathil, secara bahasa berarti batal, tidak sah.
Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia di larang mengambil harta dengan cara bathil.
Sebagaimana yang tersebut dalam al-qurAoan surat AlBaqarah .
:188.
Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh di lakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.
Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuagan syariah akan menjadi bathil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam.
Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab .
dan qabul .
antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.
Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihakpihak yang berakad, dan objek akad.
Akad menjadi tidak sah apabila taolluq dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.
Jenis akad ada dua, yaitu akad tabarruAo dan akad tijari.
Akad tabrruAo merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti qard al-hasan, infaq, wakaf dan infaq.
Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad murabahah, salam, istisna.
yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah , musyarakah : akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik : dan akad yang mengacu pada konsep titipan, yaitu wadiah yad-addhamanat dan wadiAoah yad Menyalurkan Zakat.
Infaq san Sadaqah Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial.
Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manager investasi.
Afrianty et al.
AuLembaga Keuangan Syariah.
Ay Ibid.
Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index investor, dan jasa pelayanan.
Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah.
Dalam persepktif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Analisis praktik etika dalam produk dan kegiatan bisnis Lembaga Ekonomi Syariah (LKS) Analisis praktik etika dalam produk dan kegiatan bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mencakup beberapa prinsip utama yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional.
Etika bisnis dalam LKS didasarkan pada nilai-nilai dan aturan Islam, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat 19.
Berikut adalah beberapa praktik etika yang diterapkan dalam produk dan kegiatan bisnis LKS:
Prinsip Bebas dari Unsur "MAGHRIB" LKS wajib menghindari unsur-unsur yang dianggap merugikan dan tidak etis dalam Islam, sering disebut sebagai MAGHRIB, yaitu:
Maysir (Spekulas.
: LKS menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung spekulasi atau perjudian.
Produk dan akad yang diterapkan dalam transaksi keuangan syariah harus bebas dari unsur untung-untungan atau spekulasi yang tidak dapat diprediksi.
Gharar (Ketidakpastia.
: Transaksi yang objeknya tidak jelas atau hasilnya tidak pasti dilarang dalam LKS.
Misalnya, jual beli produk atau layanan yang tidak memiliki kepastian harga, kualitas, atau waktu penyerahan tidak diperbolehkan.
Riba (Bung.
: Salah satu prinsip utama dalam LKS adalah larangan riba, yaitu pengambilan tambahan secara tidak sah pada pinjaman atau pertukaran.
LKS menggantikan praktik bunga dengan sistem bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah.
Haram (Larangan atas Objek atau Aktivitas Tertent.
: LKS menghindari transaksi yang melibatkan produk atau aktivitas yang diharamkan, seperti investasi dalam bisnis yang terkait alkohol, judi, atau barang haram lainnya.
Bathil (Pengambilan Keuntungan yang Tidak Sa.
: LKS juga menghindari keuntungan yang diperoleh dengan cara yang Ghofur.
Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar.
Paradigma.
Pengembangan Ekonomi Syariah.
Ahmad Abbas et al.
AuSharia Banks and Their Business Earnings: An Empirical Exploratory of The Case of Indonesia,Ay Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance 3, no.
: 31, https://doi.
org/10.
20473/aijief.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index bathil atau tidak sah, misalnya melalui penipuan, pengurangan timbangan, atau praktik bisnis yang tidak etis.
Akad yang Sah dan Transparan Semua transaksi di LKS didasarkan pada akad .
yang diakui syariah, yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah.
Akad yang digunakan dalam LKS dibagi menjadi dua jenis:
Akad TabarruAo: Akad ini digunakan untuk aktivitas non-profit, misalnya akad qardh .
injaman tanpa bung.
atau wakaf.
Akad Tijari: Akad ini digunakan untuk mencari keuntungan dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah .
ual beli dengan margin keuntungan yang disepakat.
, ijarah .
, dan mudharabah .
agi hasi.
Akad harus disusun dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tidak boleh ada ambiguitas atau unsur Hal ini memastikan transparansi dalam seluruh transaksi keuangan syariah.
Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan Nilai keadilan tercermin dalam penerapan sistem bagi hasil dan penetapan margin keuntungan yang adil.
LKS berupaya menghindari ketidakadilan dengan memastikan kesepakatan bersama antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang membutuhkan dana.
Selain itu.
LKS memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam bentuk pembiayaan usaha kecil maupun partisipasi dalam proyek sosial.
Pengelolaan Zakat.
Infaq, dan Sadaqah LKS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.
LKS sering berperan sebagai pengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah, yang kemudian didistribusikan untuk membantu masyarakat yang Dengan demikian.
LKS mendukung pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Kepatuhan Syariah dan Pengawasan Untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah.
LKS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan setiap produk dan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan agama.
DPS
berperan penting dalam mengawasi operasional LKS agar selalu sejalan dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam.
Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.
Dede Abdurohman et al.
AuSumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah,Ay Ecobankers : Journal of Economy and Banking 3, no.
: 22,
https://doi.
org/10.
47453/ecobankers.
Abdurohman et al.
AuSumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah.
Ay Soemitra.
Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua.
Abdurohman et al.
AuSumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah.
AL-UJRAH
Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index Secara keseluruhan, etika dalam praktik bisnis LKS tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menitikberatkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dan religius.
Hal ini menjadikan LKS sebagai lembaga yang mendukung keberlanjutan ekonomi sekaligus memberi dampak positif bagi kesejahteraan Hasil dan Pembahasan Artikel ini mengkaji perkembangan dan prinsip etika dalam praktik lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia.
Dalam kurun waktu dua dekade.
LKS menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak pendirian Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) pada tahun 1984.
BMT menjadi cikal bakal perbankan syariah yang bertujuan memberikan layanan keuangan tanpa riba bagi masyarakat Indonesia.
LKS dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti menghindari maysir .
, gharar .
, riba .
, dan hal-hal yang dilarang Islam lainnya.
Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi pustaka, mengumpulkan data dari buku dan jurnal yang relevan.
Dengan metode ini, data yang diperoleh bersifat teoritis untuk menjelaskan prinsip dan etika syariah dalam LKS.
Prinsip dan Operasi LKS LKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dengan yang membutuhkan melalui skema bagi hasil, seperti akad mudharabah .
agi hasi.
dan musyarakah .
Prinsip utama dalam LKS adalah bebas dari unsur "MAGHRIB.
Akad dan Transaksi LKS Dalam LKS, setiap transaksi harus melalui akad yang sah dan sesuai syariah.
Terdapat dua jenis akad yakni Akad TabarruAo dan Tijari.
Semua akad ini diatur untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
Peran Sosial LKS Selain sebagai lembaga keuangan.
LKS juga bertindak sebagai lembaga sosial yang menyalurkan zakat, infaq, dan sadaqah.
LKS
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendistribusikan dana sosial tersebut untuk berbagai proyek pembangunan sosial dan usaha kecil.
Pembahasan LKS memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkeadilan di Indonesia.
Dengan menjalankan prinsip syariah.
LKS tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis etika.
Melalui akad-akad syariah yang sah dan transparan.
LKS membedakan dirinya dari lembaga keuangan konvensional dengan menitikberatkan pada keadilan, kebermanfaatan, dan keseimbangan sosial.
Artikel ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan prinsip yang menghindari unsur "MAGHRIB" dan penerapan akad yang sah serta transparan.
LKS berkontribusi pada AL-UJRAH Volume 3.
Nomor 1.
Juni 2025, 22-33
ISSN 3021-8756
https://jurnal.
id/index.
php/alujrah/index perekonomian yang lebih etis dan inklusif, serta mendukung masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara ekonomi dan spiritual.
Simpulan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak awal pendiriannya, yang dimulai dengan pembentukan Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) pada tahun 1984.
LKS lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.
LKS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba .
, gharar .
, maysir .
, dan praktik haram lainnya.
Peran utama LKS adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan, melalui mekanisme bagi hasil.
Selain itu.
LKS juga memiliki peran sosial, yakni mengelola zakat, infaq, dan sadaqah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
LKS juga menerapkan nilai-nilai etika bisnis dalam operasionalnya, di mana semua transaksi dijalankan dengan akad yang sah, transparan, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang.
Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah.
LKS memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan demikian.
LKS bukan hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi yang adil dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Daftar Pustaka