Volume 2 Nomor 3 .
Pages 423 Ae 431 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics Email: finotec.
pen@gmail.
Journal Web: https://onlinejournal.
com/index.
Manajemen Fiskal dan Kajiannya dalam Upaya Mewujudkan Stabilitas Ekonomi: Tinjauan atas Kebijakan.
Strategi, dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional Rohmah Kholilah1.
Azza Emila2 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon.
Cirebon.
Indonesia Email : rohmahkampus@gmail.
com1, azzaemila9@gmail.
Received: 2025-06-17.
Accepted: 2025-06-20.
Published: 2025-08-01 Abstract Fiscal management is an important instrument in economic policy that functions to maintain macroeconomic stability and encourage growth and equal distribution of public welfare.
This article aims to examine in depth how fiscal policy in Indonesia is managed, the strategies implemented, and its impact on the national economy.
This study uses a qualitative approach with a literature study method, referring to various literature and the latest research results related to the role of fiscal policy in Indonesia.
The results of the study show that effective fiscal management can reduce the impact of recession, encourage GDP growth, stabilize inflation, and increase people's purchasing power.
Strategies such as tax reform and efficiency of state spending are key to creating a healthy and adaptive fiscal space.
Keywords: Fiscal Management.
Economic Stability.
Budget Policy.
Tax Reform Copyright A 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics PENDAHULUAN Stabilitas ekonomi merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam konteks makroekonomi, stabilitas ekonomi tidak hanya dinilai dari satu indikator tunggal seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari sejumlah indikator lain yang saling berkaitan, seperti terkendalinya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kestabilan nilai tukar, keseimbangan neraca pembayaran, serta keberlanjutan fiskal.
Semua indikator tersebut mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menjaga daya tahan ekonominya terhadap gejolak internal maupun eksternal.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola arah dan dinamika perekonomian nasional, salah satunya melalui instrumen kebijakan fiskal.
Manajemen fiskal yang baik memungkinkan negara untuk menyusun prioritas anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengelola pembiayaan secara efisien, serta mengatur penerimaan negara agar adil dan merata.
Oleh - 423 - https://onlinejournal.
com/index.
karena itu, manajemen fiskal tidak hanya sekadar pengaturan anggaran belanja dan pendapatan negara secara administratif, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan kebijakan secara akuntabel, hingga pengawasan menyeluruh terhadap keseluruhan aktivitas fiskal negara.
Seluruh proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar mampu menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta menciptakan struktur ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.
Dalam literatur ekonomi, kebijakan fiskal sering kali dipandang sebagai salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam mengintervensi pasar dan menstabilkan siklus ekonomi.
Menurut Zulaikah .
, peran kebijakan fiskal sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, serta mendukung tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan yang inklusif dan distribusi pendapatan yang adil.
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif ketika perekonomian mengalami kontraksi, dan bersifat kontraktif ketika terjadi tekanan inflasi atau overheating ekonomi.
Manajemen fiskal yang efektif harus dirancang secara komprehensif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis.
Ini mencakup strategi pengelolaan defisit anggaran, optimalisasi penerimaan pajak, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
Ketika menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19, fleksibilitas kebijakan fiskal menjadi sangat penting.
Seperti yang dijelaskan oleh Parulian.
Mintarja, & Alexander .
, pandemi telah mengubah struktur permintaan dan penawaran global secara drastis, yang berdampak langsung terhadap kestabilan harga komoditas pangan, daya beli masyarakat, dan Di Indonesia, implementasi kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif selama masa pandemi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi bukti nyata bagaimana manajemen fiskal berfungsi sebagai alat stabilisasi.
Pemerintah tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan, tetapi juga memberikan stimulus fiskal kepada dunia usaha, bantuan sosial, dan subsidi sektor energi.
Langkah ini selaras dengan pandangan Saragih .
bahwa kebijakan fiskal yang dikombinasikan dengan kebijakan moneter secara tepat dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan laju inflasi.
Namun demikian, efektivitas manajemen fiskal tidak terlepas dari tantangan struktural seperti rendahnya rasio pajak, ketimpangan alokasi anggaran, serta tingginya beban pembayaran utang.
Untuk itu, perlu adanya reformasi fiskal yang mencakup perbaikan sistem perpajakan, pengendalian pemborosan belanja negara, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Pratiwi & Ismal .
menyoroti pentingnya arah kebijakan fiskal yang inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
Dalam negara-negara dengan struktur ekonomi yang beragam seperti Indonesia.
Malaysia.
Qatar, dan Arab Saudi, peran fiskal dalam mendukung pertumbuhan inklusif menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, manajemen fiskal juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keseimbangan - 424 - https://onlinejournal.
com/index.
antara aspek duniawi dan ukhrawi.
Solikin .
menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan fiskal yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
Dengan demikian, manajemen fiskal tidak boleh hanya bersifat jangka pendek dan reaktif terhadap gejolak, melainkan juga proaktif dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi fiskal ke depan juga harus diarahkan pada penguatan daya saing nasional, penciptaan nilai tambah di sektor produktif, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi.
Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan digitalisasi ekonomi, peran manajemen fiskal harus semakin responsif dan antisipatif.
Penguatan kapasitas fiskal, peningkatan efektivitas belanja publik, serta pengelolaan utang yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
Melalui kajian ini, penulis ingin menguraikan bagaimana manajemen fiskal berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah.
Dengan menggunakan metode kajian literatur dari berbagai sumber akademik, artikel ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas manajemen fiskal serta implikasinya terhadap berbagai indikator ekonomi Harapannya, tulisan ini dapat menjadi rujukan ilmiah dan praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik di masa mendatang.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka .
ibrary Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam berbagai literatur yang relevan dengan topik manajemen fiskal serta kontribusinya dalam upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
Melalui pendekatan ini, penulis tidak melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi, melainkan berfokus pada data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Studi pustaka memungkinkan penulis untuk melakukan eksplorasi terhadap teori-teori, konsep-konsep dasar, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan-kebijakan aktual yang berkaitan dengan tema penelitian.
Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan kebijakan, artikel ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah seperti laporan APBN, nota keuangan, dan laporan dari Kementerian Keuangan RI.
Selain itu, laporan dari lembaga internasional seperti IMF.
OECD, dan World Bank juga turut dijadikan referensi untuk memperkuat kajian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen fiskal secara konseptual merujuk pada upaya sistematis pemerintah dalam mengelola keuangan negara melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai - 425 - https://onlinejournal.
com/index.
tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan yang stabil, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi pendapatan yang adil.
Secara etimologis, istilah "fiskal" berasal dari bahasa Latin fiscus yang berarti keranjang uang atau kas negara, yang dalam konteks modern diartikan sebagai kebijakan anggaran negara.
Isnaini .
menegaskan bahwa manajemen fiskal merupakan alat utama kebijakan ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan agregat dan kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.
Dalam praktiknya, manajemen fiskal mencakup proses penyusunan anggaran, optimalisasi penerimaan negara .
eperti pajak dan retribus.
, efisiensi belanja pemerintah, serta pengelolaan defisit dan pembiayaan utang.
Manajemen fiskal yang baik tidak hanya menekankan pada keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara, tetapi juga pada Dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi.
Dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan struktural seperti ketimpangan ekonomi, kapasitas fiskal yang terbatas, serta kompleksitas birokrasi, manajemen fiskal menjadi tulang punggung dalam menjamin arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Oleh karena itu, manajemen fiskal tidak sekadar merupakan instrumen teknis dalam mengatur keuangan negara, melainkan menjadi strategi fundamental yang menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam implementasinya, kebijakan fiskal di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik secara struktural maupun teknis.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya rasio pajak .
ax rati.
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor informal dan ekonomi digital yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional.
Di sisi lain, kualitas belanja negara juga masih menjadi sorotan, sebab realisasi anggaran yang tidak optimal serta pelaksanaan program yang kurang tepat sasaran sering kali menghambat efektivitas pembangunan.
Keterlambatan penyerapan anggaran, lemahnya perencanaan proyek, dan birokrasi yang kaku juga turut memperumit pelaksanaan kebijakan fiskal secara keseluruhan.
Tantangan lainnya muncul dari koordinasi yang belum sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang bersifat lintas kewenangan, sehingga sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah.
Selain itu, meningkatnya pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran juga harus diwaspadai agar tidak membebani fiskal negara di masa Kurangnya literasi fiskal di kalangan masyarakat pun menjadi hambatan tersendiri, - 426 - https://onlinejournal.
com/index.
karena berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan dan advokasi Peran manajemen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia tercermin jelas saat negara menghadapi tekanan berat, khususnya ketika pandemi COVID-19 melanda.
Dalam situasi darurat seperti itu, sektor swasta mengalami kontraksi hebat, aktivitas produksi menurun drastis, dan daya beli masyarakat melemah.
Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya menjadi pihak yang paling diandalkan untuk menahan laju perlambatan ekonomi.
Heliany .
menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja negara melalui bantuan sosial, stimulus untuk UMKM, hingga dukungan terhadap sektor kesehatan berhasil memberikan bantalan ekonomi yang cukup kuat bagi masyarakat.
Artinya, saat siklus ekonomi berada di titik nadir, kebijakan fiskal hadir sebagai penopang utama yang mencegah terjadinya krisis yang lebih dalam.
Tidak hanya sebatas menambah alokasi anggaran, pemerintah juga merancang berbagai skema bantuan tunai dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dirancang agar tepat sasaran.
Dalam konteks ini, fiskal bekerja sebagai Austabilisator otomatis,Ay yakni beroperasi secara kontraktif saat ekonomi tumbuh terlalu cepat, dan sebaliknya menjadi ekspansif ketika ekonomi sedang melemah.
Inilah bukti bahwa manajemen fiskal bukan hanya tentang hitungan kas negara, tetapi tentang keberpihakan pada keberlanjutan hidup masyarakat secara nyata dan terukur.
Strategi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya transformasi arah kebijakan yang lebih adaptif dan terukur.
Salah satu fokus utamanya terletak pada reformasi perpajakan, di mana pemerintah berupaya memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat kecil.
Menurut Mutiara et al.
langkah-langkah seperti digitalisasi sistem perpajakan, intensifikasi pajak sektor informal, hingga peningkatan transparansi dan kepatuhan pajak menjadi bukti bahwa sistem fiskal Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih modern dan efisien.
Di sisi lain, strategi efisiensi belanja juga terus diupayakan agar alokasi anggaran negara benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas nasional.
Pemerintah kini lebih selektif dalam menyalurkan belanja, dengan mengutamakan sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Belanja negara tidak lagi sekadar menjalankan kewajiban administratif, tetapi diarahkan sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks inilah, manajemen fiskal harus dilihat sebagai proses strategis yang tidak hanya mengejar efektivitas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan menopang ketahanan ekonomi nasional.
- 427 - https://onlinejournal.
com/index.
Dampak kebijakan fiskal terhadap indikator ekonomi makro di Indonesia dapat diamati melalui berbagai variabel penting seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan tingkat konsumsi rumah tangga.
Berdasarkan temuan Ramadhan .
, peningkatan belanja pemerintah terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB, khususnya ketika alokasi anggaran diarahkan ke sektor produktif dan padat karya.
Selain itu, belanja fiskal yang tepat sasaran juga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga kebutuhan pokok, sehingga berperan dalam menekan laju inflasi.
Sevianti et al.
menambahkan bahwa berbagai program perlindungan sosial dan subsidi yang bersumber dari belanja negara berfungsi sebagai pengaman ekonomi bagi kelompok rentan, sekaligus menjaga kestabilan konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung pertumbuhan Dengan demikian, manajemen fiskal tidak hanya bekerja dalam ruang kebijakan abstrak, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peranannya dalam mengatur ritme ekonomi.
Ketika fiskal dikelola secara tepat, dampaknya akan terlihat dalam bentuk stabilitas harga, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kondisi ekonomi yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, di balik berbagai capaian positif tersebut, manajemen fiskal di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang cukup kompleks.
Salah satu hambatan utama adalah rendahnya rasio pajak .
ax rati.
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan belum tergarap secara Mujasmara et al.
mencatat bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dalam hal rasio pajak, yang berimplikasi langsung terhadap terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi ekonomi secara maksimal.
Selain itu, tantangan dalam pengelolaan fiskal juga muncul dari sisi efektivitas penyerapan anggaran, di mana sering kali terjadi keterlambatan realisasi belanja, terutama pada sektorsektor vital seperti infrastruktur dan pendidikan.
Tidak jarang, belanja negara justru mengalami penumpukan pada akhir tahun anggaran, yang tentu mengurangi kualitas pelaksanaan program secara substantif.
Ketidaksinkronan antarinstansi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta tumpang tindih regulasi juga menjadi masalah laten yang memperlemah daya dorong kebijakan fiskal.
Oleh karena itu, selain diperlukan reformasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran, manajemen fiskal Indonesia juga menuntut perbaikan menyeluruh dalam aspek tata kelola dan integrasi sistem anggaran agar lebih responsif terhadap dinamika perekonomian.
- 428 - https://onlinejournal.
com/index.
Prospek manajemen fiskal Indonesia ke depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, hingga digitalisasi tata kelola keuangan negara.
Irawan .
Menekankan bahwa untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks, pemerintah harus memperkuat integritas sistem penganggaran, mendorong transparansi, serta memperluas partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pengawasan fiskal.
Penerapan teknologi digital dalam sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran merupakan langkah krusial yang harus terus dikembangkan agar sistem fiskal menjadi lebih akurat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, arah kebijakan fiskal juga perlu memperhatikan aspek pemerataan dan inklusivitas pembangunan, dengan memberikan afirmasi lebih besar kepada wilayah tertinggal, 3T, serta kelompok rentan yang selama ini kerap tertinggal secara akses maupun manfaat dari pembangunan ekonomi.
Prospek fiskal juga harus diarahkan pada pembiayaan yang berkelanjutan, dengan menjaga rasio utang dalam batas wajar dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang ramah lingkungan dan sosial.
Dengan begitu, manajemen fiskal tidak hanya mampu menjaga kestabilan ekonomi nasional dalam jangka pendek, tetapi juga menopang agenda pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Manajemen fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam mengarahkan dan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang terus berubah.
Kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik mampu menjadi jembatan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pemerataan sosial.
Melalui reformasi perpajakan yang progresif, efisiensi belanja yang terarah, serta tata kelola fiskal yang transparan, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tax ratio, koordinasi kelembagaan yang belum optimal, serta risiko fiskal akibat ketergantungan pada utang, tetap harus menjadi perhatian utama ke depan.
Karena itu, keberhasilan manajemen fiskal tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran negara, tetapi lebih pada seberapa efektif, adil, dan visioner kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan rakyat dan mendorong transformasi ekonomi jangka panjang.
Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan, manajemen fiskal akan terus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih stabil, tangguh, dan sejahtera di masa mendatang.
- 429 - https://onlinejournal.
com/index.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen fiskal merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, baik dalam situasi normal maupun saat menghadapi krisis.
Melalui kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara yang terukur, pemerintah memiliki instrumen yang kuat untuk mengatur ritme pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerataan kesejahteraan.
Strategi reformasi perpajakan dan efisiensi belanja publik menjadi kunci dalam menciptakan ruang fiskal yang sehat, sehingga negara memiliki kapasitas untuk merespons dinamika ekonomi secara adaptif dan tanggap.
Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya tax ratio, ketimpangan distribusi anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam penguatan manajemen fiskal ke depan.
Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah pembaruan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan.
Apabila manajemen fiskal dapat dikelola secara bijak, integratif, dan pro-rakyat, maka bukan hanya stabilitas jangka pendek yang akan dicapai, tetapi juga pondasi kokoh bagi pembangunan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, manajemen fiskal tidak hanya menjadi alat pengatur ekonomi, melainkan juga wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
REFERENSI