Kebijakan Australia terhadap Indonesia Komparasi Kebijakan Australia terhadap Indonesia Masa Partai Buruh dan Liberal Afif Alfain Thufail Department of International Relations.
State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah.
Jakarta Email: afifthufail1@gmail.
Abstract Australia and Indonesia are neighboring countries which have different historical, ethnic and community factors that cause frequent upheavals.
Even so.
Australia and Indonesia, like other neighboring countries, often have good relations that benefit each country.
Australia has two parties that are very dominant in the political contestation.
The Liberal Party and the Labor Party.
This article discusses the question of whether there were sufficient differences when the government in Australia was led by the Liberal Party and the Labor Party which influenced the foreign policy taken by the Australian Government towards Indonesia.
Australia dan Indonesia merupakan Negara yang bertetanggaan yang memiliki faktor sejarah, suku, masyarakat yang berbeda yang menyebabkan sering terjadinya Meskipun demikian.
Australia dan Indonesia sama seperti negara bertetangga lainnya, seringkali memiliki jalinan hubungan yang baik dan saling menguntungkan masing-masing negara.
Australia memiliki dua partai yang sangat dominan dalam kontestasi politik, yakni Partai Liberal dan Partai Buruh.
Artikel ini membahas pertanyaan seputar adakah perbedaan yang cukup membedakan pada saat pemerintahan di Australia dipimpin oleh Partai Liberal dan Partai Buruh yang mempengaruhi terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh Pemerintah Australia terhadap Indonesia.
Keywords: kebijakan luar negeri, kepentingan nasional.
Partai Buruh.
Partai Liberal Pendahuluan Negara Australia dan Negara Indonesia merupakan dua negara yang dari segi wilayah cukup dekat, meskipun dari segi geografisnya cukup dekat Australia dan Indonesia punya beberapa perbedaan, baik dalam segi sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Karena begitu banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh Negara Australia dan Indonesia sehingga sulit untuk mendapatkan dua negara bertetangga lain seperti Australia dan Indonesia.
Bahwa tidak ada dua negara tetangga di belahan dunia mana pun yang berbeda sejarah, budaya, penduduk, bahasa serta tradisi sosial dan politiknya seperti Australia dan Indonesia.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail Indonesia berada di wilayah dua benua, yakni Asia dan Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan di mata internasional termasuk Australia.
Indonesia memiliki tiga selat yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan internasional yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, yaitu Selat Malaka.
Selat Sunda dan Selat Lombok.
Oleh karena hal inilah.
Indonesia memiliki nilai yang strategis secara politik.
Lebih jauh lagi, sebagai tetangga dekat.
Indonesia menempati posisi penting bagi Australia.
Oleh sebab itu secara geopolitik Indonesia menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Australia.
Dengan demikian membangun hubungan yang baik antara Australia-Indonesia merupakan suatu tuntutan yang harus diciptakan oleh kedua negara.
Hubungan Australia dengan Indonesia berawal saat Indonesia ingin mencapai kemerdekaan pada tahun 1945.
Pada masa itu.
Australia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.
Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley dari Partai Buruh, menjadi salah satu negara yang sangat mendukung terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia.
3 Pada saat itu Australia mendukung Indonesia untuk meraih kemerdekaannya dan sangat menentang kolonialisme Belanda.
Dukungan Australia terhadap Indonesia terlihat ketika pada tahun 1947.
Australia resmi menjadi wakil dari Indonesia dalam Komisi Jasa-Jasa Baik (United Good Offices Committ.
serta mendukung Indonesia bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950.
Walaupun hubungan yang terjadi antara Australia-Indonesia awalnya berlangsung baik dan harmonis, bukan berarti hubungan Australia dan Indonesia bersifat statis.
Sejarah mencatat hubungan kedua negara ini sering mengalami pasang surut.
Ada saatnya hubungan diplomatik Australia-Indonesia berjalan baik tanpa kendala yang berarti, namun tidak jarang hubungan keduanya memanas.
Hubungan Australia dan Indonesia dapat diibaratkan sebagai Auroller coaster", yang suatu ketika mengalami peningkatan hubungan, namun juga selalu diikuti dengan penurunan.
Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada Partai koalisi Liberal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Menzies untuk periode 19491966, mempengaruhi hubungan antara Australia dengan Indonesia pada kurun waktu tersebut.
Di samping itu, situasi Perang Dingin juga membuat kebijakan luar negeri Australia di bawah pemerintahan koalisi Liberal harus mendukung politik global Amerika Serikat pada masa tersebut, yakni membendung penyebaran komunis .
ontainment polic.
Hal ini menyebabkan Australia di bawah Pemerintahan koalisi Liberal lebih menginginkan kekuatan-kekuatan Barat ada di Asia Pasifik.
Akibatnya, pemerintah Australia saat itu mendukung Irian Barat (Papu.
dikuasai oleh Belanda.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Hubungan Australia-Indonesia antara tahun 1972-1988 sangat fluktuatif, tahun itu hubungan Australia dan Indonesia dihadapkan dengan masalah yang cukup besar.
Seperti masalah integrasi Timor Timur ke Indonesia dan masalah pemberitaan kekayaan Presiden Soeharto oleh salah satu media cetak Australia The Sydney Morning Herald pada 10 April 1986.
Namun yang menjadi masalah utama yang membuat hubungan kedua negara jadi tidak baik adalah masalah integrasi Timor Timur ke Indonesia yang bukan dengan jalan damai hingga mengakibatkan terbunuhnya lima wartawan Australia pada tahun 1975 .
asus Balib.
Kebijakan luar negeri Australia mengenai permasalahan Timor Timur lebih diwarnai oleh kebijakan dari Perdana Menteri Whitlam dari Partai Buruh .
yang mendukung integrasi Timor Timur ke Indonesia.
Keinginan Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia pada masa itu membuat Australia tetap mendukung Indonesia.
Walaupun setelah peristiwa Balibo media massa dan publik Australia menjadi kritis terhadap Indonesia, namun Australia tidak menginginkan adanya isu-isu yang mengganggu hubungan kedua negara.
Hal ini disebabkan pada masa itu.
Indonesia memiliki pengaruh kuat serta peran penting di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia saat itu dapat menjadi pintu pembuka bagi hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bahkan negara-negara Asia lainnya.
Oleh sebab itu, kebijakan Whitlam ini dipertahankan selama masa pemerintahan koalisi Liberal Malcolm Fraser .
dan juga oleh pemerintahan Bob Hawke dari Partai Buruh .
Landasan Teori Kebijakan Luar Negeri Menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah segala sesuatu sikap dan aktivitas sebuah negara dalam yang berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dan mendapatkan keuntungan tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah negara.
Tujuan yang dimaksud tersebut meliputi berbagai macam cakupan, politik, keamanan dan ekonomi, sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang telah ditentukan oleh penentu kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik.
Pernyataan yang disampaikan oleh Rosenau sama dengan pendapat yang dikemukakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki beberapa unsur yang saling mendukung satu sama lainnya yakni, pertahanan, diplomasi dan ekonomi.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang dibuat oleh sebuah Negara itu adalah hasil dari perundingan yang dilakukan oleh pemerintahnya dengan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan satu masalah dan menghasilkan sebuah keputusan yang akan berdampak baik Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail terhadap Negara tersebut.
Kebijakan luar negeri yang memiliki beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan dirumuskan oleh pemerintahan suatu negara ini tidak pernah diselenggarakan dalam kevakuman, tetapi selalu dikondisikan dengan lingkungannya baik domestik dan eksternal.
Lingkungan domestik tersebut terdiri dari partai politik, kelompok penekan, organisasi birokrasi yang saling bersaing, media massa, opini publik, budaya politik dan lain-lain.
Sedangkan, lingkungan eksternalnya adalah aktor-aktor sub sistemik dari negara-negara tetangga dan juga kawasan, negara super power, organisasi internasional dan organisasi regional.
Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia tersebut antara lain ialah faktor sejarah dan demografis, geografis, kepentingan nasional, cara pandang aktor politik .
emberi pengaruh, pembuat dan penentu kebijaka.
terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara tersebut di dalam sistem Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut adalah perubahan konstelasi politik, ekonomi dan keamanan internasional.
Kepentingan Nasional Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang paling sering digunakan untuk menjelaskan tindakan suatu negara dalam hubungan Kepentingan nasional akan melegitimasi tindakan sebuah negara Konsep kepentingan nasional dapat menggambarkan ambisi negara dimana dalam pengaplikasiannya dapat dilihat melalui kebijakan luar negerinya.
Dalam konsep kepentingan nasional negara merupakan aktor utama.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan suatu negara akan mengandung unsur kepentingan demi memajukan kepentingan nasionalnya yang dilandasi dengan rasionalitas dan moralitas.
Konsep kepentingan nasional melihat bahwa kesejahteraan negara menjadi tujuan yang dicapai dalam sistem internasional.
Menurut Rosenau, kepentingan nasional suatu negara meliputi politik, identitas kebudayaan, ekonomi, dan pertahanan atas ancaman eksternal.
Hal ini harus dicapai negara karena semua negara memiliki kepentingan yang sama.
Sementara itu kepentingan nasional memiliki dua aspek prioritas yaitu, vital interest dan secondary interest.
Vital interest atau kepentingan pokok merupakan kepentingan utama yang memiliki nilai tinggi sehingga negara akan melakukan berbagai cara untuk mencapainya.
Secondary interest atau kepentingan sekunder biasanya tidak berhubungan langsung dengan eksistensi negara yang tidak menjadi prioritas utama namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negerinya dengan cara diplomasi atau proses bargaining antar aktor internasional.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Literature Review Pada jurnal ini penulis mencoba meninjau literatur atau tulisan yang menjadi bahan perbandingan baik dalam segi kepenulisan ataupun sebagai landasan dalam penulisan jurnal ini.
Penulis meninjau jurnal yang di tulis oleh Febe Maryona Tahitu yang berjudul AuPerbedaan Kebijakan Pemerintahan Partai Buruh Australia Era Pemerintahan Hawke-Keating dan Kevin Rudd.
Ay Ada persamaan dalam jurnal karya Febe yaitu tentang masalah kebijakan Pemerintahan Australia pada kepemimpinan Partai Buruh, namun perbedaannya jurnal karya Febe dengan jurnal ini adalah pada segi fokus penelitian, jika jurnal karya Febe fokus pada studi komparasi dua pemimpin partai buruh tentang kebijakan pemerintahan Partai Buruh Australia pada era Hawke-Keating dan Kevin Rudd dalam aspek keamanan, sedangkan jurnal ini fokus pada studi komparasi kebijakan pemerintah pada masa partai buruhliberal yang mana lebih spesifik lagi kebijakannya terhadap Indonesia secara Walaupun demikian penulis mengambil banyak inspirasi dari Jurnal karya Febe tentang penjelasan bagaimana kebijakan pemerintah di era partai buruh yang kemudian menjadi salah satu referensi dalam penyusunan jurnal ini.
Pada jurnal karya Febe dijelaskan perbedaan kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan partai buruh di Australia.
Pada masa Kevin Rudd.
Australia menyatakan bahwa kebijakan pertahanan yang baru salah satunya adalah SelfReliance yaitu kebijakan yang mengarah pada pertahanan dengan pertahanan kedaulatan dengan prinsip kemandirian atau pertahanan independen karena dianggap Australia sudah terlalu lama menjalin aliansi untuk pertahanan yang dianggap merupakan ketidak-mandirian dan sudah saatnya terlepas dari aliansi Pertahanan dianggap sebagai hal yang fundamental bagi negara karena menyangkut khalayak banyak dan keamanan dengan ruang lingkup negara, meski di pimpin oleh partai yang sama yaitu partai buruh namun dalam segi keamanan tetap saja memiliki perbedaan.
Pada masa Hawke-Keating justru memprioritaskan beraliansi dengan Amerika Serikat.
Konsep yang dianut oleh Hawke adalah Forward Defence yang artinya pertahanan di garis depan Australia masih terdapat aliansi yaitu Amerika Serikat.
Literature review yang kedua adalah dari makalah ilmiah yang ditulis oleh Kamelia Hafid yang berjudul Hubungan Indonesia-Australia dan Dukungan Politik Australia Terhadap Gerakan Papua Merdeka.
Dalam makalah ini lebih banyak lagi kesamaan yaitu tentang kebijakan luar negeri antara IndonesiaAustralia yang disatukan menjadi sebuah hubungan dari kedua negara dalam berbagai aspek dan dari zaman orde baru hingga zaman kepemimpinan Jokowi.
Hal tersebut nyatanya juga menjelaskan bagaimana hubungan Australia telah dibangun sudah sejak lama dari berbagai kepemimpinan hingga masa partai liberal-buruh dalam konstelasi politik di Australia.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail Ada beberapa kekurangan juga yaitu penjelasan pada makalah itu terlalu singkat karena terlalu banyaknya masa kepemimpinan yang dijadikan sebagai hubungan politik mulai dari orde lama hingga presiden Jokowi, sehingga penjelasan tiap era menjadi sangat singkat dan memerlukan bacaan yang lebih lengkap dari referensi lain.
Namun hal yang menarik di sini adalah bagaimana secara terstruktur makalah karya Kamelia ini menjelaskan awal hubungan Australia-Indonesia, hal itu memiliki kaitan dengan jurnal ini yaitu tentang kebijakan Australia-Indonesia pada masa partai buruh yang sebagian tercermin pada makalah.
Selain itu makalah tersebut juga menjelaskan bagaimana dukungan politik Australia terhadap gerakan Separatis Papua dari waktu ke waktu yang sekaligus juga berkaitan ketika masa kepemimpinan Australia oleh partai buruh.
Jurnal ini tiada lain mengambil celah dan mencari referensi salah satunya dari literatur di atas, yang mana memiliki kaitan yang erat dalam pembahasan dan penelitian pada jurnal ini.
Sehingga jurnal ini bisa dikatakan sebagai studi komparatif alternatif yang fokus pada kepemimpinan Australia oleh partai buruh dan kebijakannya kepada negara Indonesia Pembahasan Australia mulai tahun 1901 menjadi salah satu Negara yang menerapkan Negara federal, dengan menerapkan sistem pemerintahan parlementer dan sejarah demokrasi yang sangat panjang.
System politik yang diterapkan Australia ini bisa dibilang menerapkan sistem politik barat, parlementer dan Ada tujuh pemerintah di Australia, satu Negara federal dan enam Negara bagian, mempunyai parlemen yang terdiri dari dua badan legislatif yang dipilih oleh masyarakat secara langsung yang didasari oleh hak pilih universal.
Pada bentuk Negara federal ini memungkinkan setiap negara bagian mempunyai hak untuk mengatur dan menerapkan politik di negaranya.
Konstitusi persemakmuran Australia memiliki perbedaan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian.
Konstitusi tersebut menjelaskan ada tiga jenis kekuasaan:
Kekuasaan eksklusif yang hanya bisa dijalankan oleh pemerintah federal.
Kekuasaan bersama yang dapat dijalankan oleh pemerintah federal maupun oleh pemerintah negara bagian.
Kekuasaan sisa adalah semua kekuasaan yang tidak tercantum dalam konstitusi dan dijalankan oleh pemerintah negara bagian.
Australia sendiri menerapkan parlemen yang terdiri dari dua badan yaitu Senate dan House of Representative.
Kehidupan politik yang terjadi di parlemen Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Australia sangat di kuasai oleh dua partai yang sangat besar.
Partai Buruh dan Partai Liberal-Country.
Partai-partai ini memiliki kesamaan yang cukup fundamental, dua partai ini memiliki struktur organisasi yang federal.
Partai Buruh Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia.
ALP telah berkuasa sejak akhir 2007.
ALP
merupakan partai politik tertua di Australia, yang didirikan pada tahun 1890.
Partai ini merupakan partai politik satu-satunya yang terus menerus meraih suara di House of Representatives .
ajelis renda.
sejak tahun 1901.
Sepanjang abad 20.
ALP mengalami tiga kali perpecahan yang melemahkan posisinya dalam kancah politik Australia.
Partai ini memegang kekuasaan Pemerintahan Federal selama sepertiga masa sejak terbentuknya Federasi Australia seratus tahun yang lalu.
Pada dasarnya, ideologi Partai Buruh Australia adalah sosialisme yang berpangkal pada ajaran Marxisme yang pada akhirnya menjadi ideology perjuangan buruh industri pada akhir abad lalu.
Meski partai buruh pada umumnya digambarkan sebagai partai demokrasi sosial, konstitusi menetapkan bahwa Partai Buruh Australia beraliran sosialis demokratis.
AuThe light on the hillAy adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskantujuan dari Partai Buruh Australia.
Ungkapan itu pertama kali diciptakan dalam pidato konferensi 1949 oleh Perdana Menteri Ben Chifley.
Salah satu kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemimpin Australia di saat pemerintahan Kevin Michael Rudd pada tahun 2007.
Kemenangan Kevin Rudd dalam kontestasi politik di Australia sekalian memutus masa kekuasaan dari partai Liberal yang telah berkuasa di Australia semenjak tahun 1996-2007.
Dia merupakan mantan diplomat dan politisi senior Australia.
Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Kevin Rudd bisa dilihat dari komitmennya untuk mempererat hubungan antara Australia dan Negaranegara Asia yang berfokus kepada tiga pilar utama, yaitu : pertama, aliansi dengan Amerika Serikat.
Kedua, engagement .
empererat hubunga.
dengan PBB.
Ketiga, engagement .
empererat hubunga.
dengan Asia.
Namun, ada beberapa kasus yang terjadi di masa pemerintahan Howard yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Rudd yakni, masalah pemberian suaka 42 warga kasus Papua dan juga kasus terpidana mati enam.
Pada saat 7 Februari 2008 terdapat langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan Kevin Rudd dengan melakukan Pertukaran nota Lombok Treaty.
Hal tersebut didasarkan oleh keinginan Australia yang ingin mempererat kerja sama dengan Indonesia terutama di bidang keamanan dan juga Australia menjadikan Indonesia sebagai Negara yang dijadikan prioritas utama dalam hubungan luar negeri Australia, hal tersebut diungkapkan Kevin Rudd dalam United Nations Conventions on Climate Change (UN.
di Bali tahun 2007.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail Pada tingkat kementerian, antara tanggal 11-13 Agustus 2008 Menlu Smith melakukan kunjungan bilateral resmi pertamanya ke Indonesia.
Hasil kunjungan tersebut, antara lain, adanya kerja sama pembangunan untuk Indonesia sebesar A$ 2,5 milyar, bantuan pemerintah Australia pada perbaikan gedung sekolah dasar di Sulawesi Selatan dan komitmen people to people contact tujuannya adalah untuk memperkukuh hubungan kedua negara Saat Australia dipimpin oleh Julia Gillard dan menjadikan Dia menjadi pertama kalinya Australia dipimpin oleh Wanita.
Julia Gillard berasal dari Partai Buruh, pada tahun sebelumnya yang memimpin juga berasal dari Partai Buruh.
Kebijakan luar negeri Australia dan Indonesia bisa dibilang cukup kondusif dibanding saat pemerintahan dipimpin oleh Partai Liberal.
Hal ini bisa dilihat dari isu imigran-imigran yang berasal dari Indonesia, pada saat kepemimpinan Gillard Australia dan Indonesia terus menjalin hubungan semakin erat dengan bekerja sama untuk pencegahan dan informasi terkait dan kapal-kapal ilegal yang masuk ke Australia.
Gillard dan Pemerintah Indonesia terus menjalin hubungan untuk mencari Solusi untuk meminimalisir keadaan ini dengan cukup Partai Liberal Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah.
Awalnya partai ini dibentuk dari penggabungan kalangan Proteksionis dan partai-partai Perdagangan Bebas pada tahun 1910.
Partai yang didirikan olah mantan Perdana Menteri Robert Menzies -Perdana Menteri terlama dalam sejarah Australia-- ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang klimaksnya terjadi dewasa ini.
Menzies menjabat Ketua Umum partai ini sejak 1944 hingga 1966 dan menjabat Perdana Menteri Australia selama tiga periode.
Partai Liberal berkuasa dan menjalankan pemerintahan dengan koalisinya.
Partai Nasional selama 35 tahun sejak 51 tahun terakhir.
John Washington Howard menjadi Perdana menteri Australia yang kedua puluh lima.
John Howard berasal dari Partai Liberal.
Dia memimpin Australia cukup lama dari tahun 1996 sampai 2007.
Pada awal pemerintahannya John Howard diragukan untuk menentukan arah kebijakan luar negeri dan keamanan Nasional Australia, karena sebelumnya Dia dikenal orang sangat fokus terhadap isu-isu Domestik yang terjadi di Australia, hal tersebut didasari oleh kritikan salah satu surat kabar di Australia yang menyatakan AuAustralian needs the federal Government to Determine a clear set of priorities in foreign, defence and trade policyAy.
John Howard juga di awal memiliki hubungan dengan Negara lain yang sangat sedikit dan terlalu fokus dengan isu-isu domestik yang menyebabkan Australia mengalami sebuah kemunduran hubungan kerja samanya terutama dengan Negara-negara Asia.
Hubungan Australia dan Indonesia tidak berjalan baik dikarenakan saat itu John Howard mengirimkan Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Surat kepada Presiden Habibie yang isinya meminta Habibie untuk melakukan pembicaraan langsung kepada rakyat timur secepatnya dan menyamakan kondisi Indonesia saat itu dengan zaman Kaledonia Baru untuk Kolonisasi Prancis, hal tersebutlah yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia.
Isu imigran yang menuju Australia juga membuat hubungan Australia dan Indonesia tidak baik.
Karena John Howard menganggap Indonesia tidak serius untuk kasus ini dan menyalahkan Indonesia sedangkan dari pihak Indonesia menganggap kasus imigran ini harusnya diselesaikan secara bersama.
10 Hal tersebut membuat hubungan Australia dan Indonesia makin buruk.
Tony Abbott , sepenuhnya Anthony John Abbott, .
ahir pada 4 November 1957 di Londo.
Abbott kuliah di University of Sydney, dimana ia memperoleh gelar BA dalam bidang ekonomi dan gelar hukum.
Sementara di sana ia menjabat sebagai presiden pemerintahan siswa dan sering menulis tentang penyebab politik konservatif untuk publikasi lokal dan nasional.
Dia kemudian belajar di Oxford sebagai sarjana Rhodes , mendapatkan gelar MA dalam bidang politik dan filsafat.
Dia bekerja sebagai jurnalis di The Australian dan juga menjadi sebagai sekretaris pers untuk pemimpin Partai Liberal John Hewson pada tahun 1990.
Dia pernah menjadi Menteri Kesehatan pada tahun 2003 saat masa pemerintahan John Howard.
Dalam kampanye menjelang pemilihan umum pada September 2013.
Abbott menjanjikan reformasi.
Koalisi Liberal-Nasional memenangkan pemilihan dengan selisih yang lebar, dan Abbott menjadi perdana menteri.
Abbott memulai pemerintahannya dengan mengambil sejumlah tindakan tegas.
Dia melembagakan kebijakan untuk mengalihkan kapal yang membawa pencari suaka ke Australia.
Pada masa pemerintahan Tony Abbot terdapat kebijakan yang sangat membuat Indonesia mencekam kebijakan tersebut.
Dia mempersulit pencari suaka yang datang ke Australia dan dia menganggap bahwa pencari suaka tersebut hanya akan membebani keuangan dari Negara Australia itu sendiri.
Melalui Menteri Imigrasi dan Perlindungan Daerah perbatasan.
Scott Morrison.
Pada masa awal pemerintahannya dia ingin membangun sebuah kerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait perdagangan manusia adalah sebuah pelanggaran hukum.
Pemerintah Australia menganggap Indonesia telah melakukan penyelundupan manusia ke Australia.
Pada saat itu pemerintah Australia juga berpendapat untuk pembelian perahu rusak, karena dianggap akan menjadi alat transportasi untuk melakukan perdagangan manusia ke Australia.
Program itu tidak dapat berjalan karena pemerintahan Indonesia saat itu tidak menyetujui kebijakan tersebut.
Dia memulai operasi usir balik, yang Dikabarkan Morrison membeli 11 perahu dari Singapura untuk mengangkut pengungsi, yang dicegat di tengah laut di dekat perairan Indonesia.
Dua di antara perahu itu sampai ke Indonesia di Cikepuh dan Pangandaran pada 2014 dengan mengangkut 94 pencari suaka.
Kejadian itu langsung ditanggapi dengan protes keras dari pemerintah dan sejumlah politikus Indonesia karena Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail sejumlah alasan.
Terdapat beberapa alasan yang membuat pemerintah Indonesia geram, pertama dengan pengusiran tersebut akan menambah beban kepengurusan terkait pencari suaka beralih ke Indonesia.
Kedua, pemerintah Indonesia menganggap Australia telah melakukan pelanggaran hukum dengan masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.
Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengecam kebijakan tersebut.
Partai Buruh merupakan partai yang berideologi sosialis demokratis dalam pengertian menghendaki beberapa prinsip sosialisme yang dicapai melalui proses-proses parlementer yang demokratis.
Secara formal, pemerintahan Partai Buruh ialah ApelayanA dari kaukus.
Hal ini dapat dilihat dari pusat kekuasaan kaukus dalam menentukan menteri-menteri kabinet.
Hal ini merupakan bagian dari nilai-nilai egaliter dan demokratis yang merupakan bagian intrinsik dari ideologi sosialisme demokratis, di mana pemimpin adalah Athe first amongst equalsA .
ertama di antara yang sam.
, dan keputusan kebijakan ditentukan oleh mayoritas kaukus.
11 Oleh sebab itu, anggota-anggota parlemen Partai Buruh harus mengikuti aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan partai yang telah ditetapkan dalam Konferensi Nasional.
12 Selain itu menurut.
Bhakti dalam wawancara dengan penulis pada 28 Maret 2011, bahwa pemerintahan Buruh memiliki platfrom yang jelas yang menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan domestik dan luar negeri.
Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Partai Buruh memiliki ikatan batin yang kuat dengan Indonesia, hal ini disebabkan oleh dukungan yang diberikan kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik oleh Serikat Buruh Australia maupun pemerintahan Buruh saat itu yang dipimpin oleh J.
B Chifley dan Menteri Luar Negerinya Herbert Evart.
Berbeda dengan Partai Buruh yang memiliki ideologi partai yang lebih sosialis demokratis.
Partai koalisi Liberal mengklaim berideologi liberal, namun pada kenyataannya Partai koalisi Liberal memiliki ideologi konservatif.
Partai ini juga dikenal sebagai Partai Konservatif yang memilih pendekatan historis daripada geografis dan memandang dunia ini anarkis.
Hal ini membuat Partai koalisi Liberal memiliki ikatan yang kuat dengan AS dan Inggris untuk menjadi pelindung bagi Australia dalam menghadapi lingkungan luarnya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu menjadi pengaruh bagi sikap pemimpin partainya dalam memainkan kebijakan luar negeri Australia termasuk Howard.
Akan tetapi, berbeda dengan Partai Buruh, anggota-anggota Partai Liberal tidak terlalu terikat pada prinsip-prinsip ideologi partai.
Hal ini berdampak pada penerapan kebijakan partai, seorang anggota partai misalnya, dalam posisi apa pun termasuk perdana menteri dapat bebas menafsirkan sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang berkembang, seperti dalam Pemerintahan Partai Liberal seorang perdana menteri dapat memutuskan sendiri siapa yang akan menempati kursi kabinetnya.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Kebijakan Australia terhadap Indonesia Perbedaan ideologi yang dimiliki partai Liberal dan Buruh menjadi penyebab utama dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri Australia.
Australia tidak akan terlepas dari bayang-bayang perlindungan Amerika Serikat dan Inggris, tapi tergantung kembali kepada gaya partai yang memerintah.
Apakah menganggap Amerika Serikat dan Inggris sebagai mitra yang penting dan melupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia? atau menganggap AS dan Inggris penting tanpa melupakan letak geografis yang berada di kawasan Asia yang dituntut harus memiliki hubungan baik dengan tetangganya? Hal tersebut dibuktikan oleh kebijakan Partai Buruh yang selalu menganggap Negara tetangga merupakan hal yang penting sebagaimana memperlakukan AS dan Inggris sebagai mitra.
Hal tersebut berbalik dengan gaya kepemimpinan Partai Liberal yang kebijakan luar negerinya tidak terlepas dari bayang-bayang AS dan inggris dan mengesampingkan negara-negara Asia.
Kesimpulan Kebijakan luar negeri yang dilakukan Australia terhadap Indonesia itu dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dan keamanan nasional dari Australia itu sendiri.
Australia dan Indonesia merupakan tetangga terdekat dan akhirnya Australia menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama dalam melakukan hubungan luar negeri Australia.
Hubungan Australia dan Indonesia cukup baik, meskipun tidak terlepas adanya konflik antara dua Negara tersebut.
Australia saat dipimpin pemerintahan yang berasal dari partai buruh biasanya berjalan sangat baik.
Australia dan Indonesia terus menjalin hubungan semakin erat dengan bekerja sama untuk pencegahan dan informasi terkait dan kapalkapal ilegal yang masuk ke Australia dan perjanjian Lombok Treaty.
Sedangkan saat Australia dipimpin oleh Partai Liberal biasanya hubungannya kurang baik dengan Indonesia seperti kasus Timor-Timur.
Papua New Guinea, pengusiran balik pencari suaka yang ingin datang ke Australia.
Hal tersebut juga tidak terlalu memutus kerja sama yang sudah terjalin antara Australia dan Indonesia.
Oleh karena itu saya menganggap saat Australia dipimpin oleh Partai buruh akan lebih bersahabat dengan pemerintah Indonesia dan sedangkan sebaliknya ketika pemerintahan Partai Liberal seringkali terdapat kebijakan yang membuat Pemerintah Indonesia geram.
Sebagai Negara yang saling berdekatan pergolakan yang terjadi antara pemerintah Australia-Indonesia itu merupakan hal yang wajar dalam hubungan yang terjadi antara dua negara tersebut.
Catatan Akhir 1 Ibnudin.
Pikiran Rakyat, 22 Maret 2010.
2 Sulistiyanto, 2010.
3 Bhakti 1992: 143.
Volume 5.
Nomor 1.
Mei 2020 Afif Alfain Thufail 4 Bhakti.
Wuryandari dan Muna 1997.
5 Coldrey 1986 dalam Hamid 1999: 423.
Chega, 2005.
6 Malhotra 2004: 185-186.
7 Malhotra 2004: 186.
8 Felix 1987:371-373.
9 Rosenau & Studies, 1969.
10 Pudjiastuti:2006.
11 Woodward 1987: 155 dalam Hamid 1999: 213.
12 Hamid 1999: 211-213.
13 Hamid 1999: 232.
Daftar Pustaka