Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761 ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
Rini Sri Priyani Fakultas Ilmu Sosial.
Universitas Islam Kuantan Singingi.
Jl.
Gatot Subroto KM.
7 Kebun Nenas.
Kuantan Tengah.
Kuantan Singingi.
Riau.
Indonesia E-mail: rinisripriyani@gmail.
ABSTRACT
The aim of this research is to find out and analyze the financial performance of the Kuantan Singingi district government as measured using regional financial ratio analysis, namely the degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional independence ratio.
PAD effectiveness and efficiency ratio, effectiveness and efficiency ratio regional taxes, operating expenditure ratio, capital expenditure ratio and expenditure efficiency ratio.
Based on the results of this research, it was concluded that the regional financial performance of the regional government of Kuantan Singingi district for the three fiscal years 2020-2022 was that the regional income performance of Kuantan Singingi district, seen from income growth, generally experienced a decline in regional income performance, this was shown by a decrease in income growth each year.
Judging from the growth of spending, in general there has been a decline in regional spending performance, this is shown by the decline in spending growth every year.
Judging from the ratio of the degree of decentralization in general, it can be said to be not good with very low criteria.
Judging from the regional financial dependency ratio, in general it is not good with high criteria.
Judging from the regional independence ratio, it can generally be said to be not good with very low Judging from the ratio of effectiveness and efficiency.
PAD can generally be said to be not good with the criteria being quite effective.
Judging from the ratio of effectiveness and efficiency of regional taxes, in general it can be said to be not good with the criteria of being less effective.
Judging from the operating expenditure ratio, in general it can be said to be not good with less harmonious criteria.
Judging from the operating expenditure ratio, it can generally be said to be not good with the criteria of not being compatible.
Judging from the spending efficiency ratio, it can generally be said to be not good with the criteria being quite Keywords: Financial Performance.
Financial Ratio Analysis.
Budget Realization Report.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Keuangan Negara merupakan uang yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 merupakan amanat rakyat untuk mewujudkannya, regulasi pengelolaan keuangan Negara diperlukan sebagai pedoman yang berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kesesuaian pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unitunit kerja yang ada didalamnya.
Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi,sosial maupun politik.
Namun masih banyak pihak yang belum dapat memahami atau membaca laporan keuangan tersebut dengan Hal ini merupakan hal yang wajar, sebab berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda atau bahkan tidak memahami Padahal mereka sangat membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh sebab itu diperlukan analisis laporan keuangan dengan banyak metode-metode dan salah satunya yang sering digunakan adalah analisis rasio Didalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan perusahaan pada Hal ini disebabkan karena didalam instansi pemerintahan tidak berorintasi pada laba seperti tujuan perusahan pada umumnya.
Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubung dengan hasil program yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.
Tabel 1.
Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022 Struktur APBD Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Modal Surplus/(Defisi.
Sumber : BPKAD Data Olahan Penulis .
Berdasarkan tabel 1.
1 diatas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah kabupaten Kuantan Singingi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer sebesar 1.
534 ditahun 2020, dan mengalami penurunan Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 ditahun 2021 yaitu sebesar 1.
758, dan mengalami kenaikan ditahun 2022 sebesar Dan Pendapatan Asli Daerah 73.
456 ditahun 2020, dan meningkat ditahun 2021 sebesar 95.
831 dan mengalami penurunan sebesar 160 ditahun 2022.
Ini menunjukkan bahwa kabupaten Kuantan Singingi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan menggali sumber daya asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.
Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah kabupaten Kuantan Singingi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunannya.
Dan belanja daerah kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa belanja rutin .
346 ditahun 2020, 906.
521 ditahun 2021, dan 493 ditahun 2022, meskipun dalam tiga tahun terakhir sudah mengalami penurunan hal ini masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal .
yaitu sebesar 161.
084 ditahun 2020, 118.
427 ditahun 2021, dan 104.
286 ditahun 2022.
Sama halnya belanja operasi tiap tahun menurun maka belanja modal pun menurun.
Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN.
Dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Kuantan Singingi yang lebih condong pada pengeluran-pengeluaran rutin untuk memenuhi atau pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum dapat memperhatikan pembangunan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022? Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022? Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:
Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis pendapatan selama periode tahun 2020-2022.
Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan analisis belanja selama periode tahun 2020-2022.
Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dalam berfikir, dan memperluas pengetahuan baik dalam teori maupun praktek .
dan tentunya mampu untuk mengembangkan akuntansi sektor publik terkhusus dalam menilai kinerja keuangan pada pemerintahan daerah.
Manfaat Praktis Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan, baik jangka pendek maupun jangka Bagi Universitas Islam Kuantan Singingi, sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan memperdalam mengenai masalah penelitian ini dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya masalah tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.
Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapakan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan daerah.
TINJAUAN PUSTAKA
Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.
Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Dan Undang AeUndang Nomor 1 Tahun 2004, modul pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan menyatakan bahwa jenis-jenis laporan keuangan adalah:
Laporan Realisasi Anggaran Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Pendapatan Belanja Transfer Pembiayaan Neraca .
alance shee.
Aset .
Kewajiban .
Ekuitas dana .
Laporan arus kas .
tatement of cash flo.
Catatan atas laporan keuangan .
otes to financial statement.
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang didalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah hak dan kewajian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang.
Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:
Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan atau implementasi, dan Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja Analisis Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan banyak digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah keuangan pemerintah.
Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasikan laporan yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang Kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan ini diperlukan mengingat setiap entitas pelaporan menggunakan sumber dana/anggaran yang berasal dari rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan capaian kegiatannya.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi.
Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.
Lokasi Penelitian Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Waktu Penelitian Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2023 sampai dengan Mei Kegiatan Bulan Pencarian data awal Penyusunan Proposal Pengajuan Proposal Judul diterima Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing Bimbingan Seminar Proposal Revisi Proposal Penelitian dan bimbingan Ujian Komperensif Jadwal Penellitian Pelaksanaan Kegiatan Mei Jun Jul Ags Nov Des Jan Feb Mei Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Data primer Data primer menurut Sunyoto .
adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.
Data ini seperti wawancara langsung dan observasi kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
Data sekunder Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Data sekunder menurut Sugiyono .
adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020-2022.
Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Metode Dokumentasi Dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi berupa laporan realisasi anggaran (LRA).
Metode Observasi Metode observasi menurut Sunyoto .
adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam penelitian ini obsevasi akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.
Metode Studi Pustaka Metode studi pustaka merupakan sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka didalam suatu penelitian.
Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori-teori terkait kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:
Analisis Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Th t - Pendapatan Th .
Pertumbuhan Pendapatan = X 100% Pendapatan Th .
Pertumbuhan belanja
Realisasi Belanja Th t - Realisasi Belanja Th t-1
Pertumbuhan Belanja = X 100% Realisasi Belanja Th t-1
Analisis Rasio Keuangan Rasio Derajat Desentralisasi
Pendapatan Asli Daerah
Rasio Derajat Desentralisasi = X 100% Total Pendapatan Daerah
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pendapatan Transfer
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = X 100% Total Pendapatan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761 Pendapatan Asli Daerah
X 100%
Transfer Pusat Provinsi Pinjaman Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektivitas PAD= X 100% Target Penerimaan PAD Rasio Efektivitas Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektivitas Pajak Daerah= X 100% Target Penerimaan Pajak Daerah Analisis Rasio Belanja Operasi Total Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi= X 100% Total Belanja Daerah Analisis Rasio Belanja Modal Total Belanja Modal Rasio Belanja Modal= X 100% Total Belanja Daerah Analisis Efisiensi Belanja Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja Rasio Kemandirian Daerah= HASIL PENELITIAN Analisis Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Laju analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk dapat mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode pelaporan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.
Keterangan Rasio Realisasi Tahun Pertumbuhan Kriteria Pendapatan Naik/turun Kemampuan Pendapatan Tahun Daerah 991 .
-5%
Negatif 589 .
-7%
Negatif 951 .
-2%
Negatif Rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar -5% dengan total defisif yaitu Rp -71.
dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp102.
pada tahun 2022 pertumbuhan pendapatan kembali mengalami penurunan sebesar -2% dengan selisih total pendapatan dengan tahun lalu sebesar - Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan bernilai negatif Karena setiap tahunnya mengalami penurunan.
Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.
Keterangan Rasio Tahun Realisasi Belanja Pertumbuhan Kriteria Naik/turun Tahun Belanja Kemampuan Daerah 635 .
Negatif 737 .
Negatif 539 .
Negatif Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2020 yaitu sebesar -11% dengan total defisif yaitu Rp -141.
dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar -10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 114.
pada tahun 2022 pertumbuhan belanja kembali mengalami penurunan sebesar -2% dengan selisih total pendapatan dengan tahun lalu sebesar 25.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja bernilai negatif Karena setiap tahunnya mengalami penurunan.
Analisis Rasio Keuangan Rasio Derajat Desentralisasi Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasinya.
Keterangan Total Realisasi
Tahun Rasio Derajat
Kriteria
Realisasi PAD
Pendapatan Desentralisasi Kemampuan Daerah
4=2:3
Tidak baik Tidak baik Tidak baik Rasio derajat desentralisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5%, tahun 2021 sebesar 7% , dan tahun 2022 sbesar 7%.
Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 rasio derajat desentralisasi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan rendah sekali.
Dari tahun 2020 sampai 2022 yang paling tinggi yaitu terdapat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 7% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 5%.
Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
Keterangan Rasio
Tahu Total
Kriteria
Pendapatan Ketergantunga
Pendapatan Kemampua
Transfer
n Keuangan Daerah
Daerah
4=2:3
Tinggi Tinggi Tinggi Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 92%, pada tahun 2021 sebesar 90% dan pada tahun 2021 sebesar 93%.
Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan tinggi.
Rasio ketergantungan keuangan daerah yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu sebesar 93% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar 90%.
Rasio Kemandirian Daerah Semakin tinggi angka rasio ini maka menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya.
Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mengunakan PAD sebagai sumber pendapatan.
Keterangan Realisasi Rasio Tahun Pemerintahan Kriteria Kemandirian Realisasi PAD Pusat.
Propinsi & Kemampuan Daerah Pinjaman 4=2:3 Rendah sekali Rendah sekali Rendah sekali Rasio kemandirian daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 6%, pada tahun 2021 sebesar 8% dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 7%.
Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih belum maksimal.
Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana dari pemerintah Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 pusat dan kewenangan untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintahan pusat.
Rasio Efektivitas PAD Pendapatan Asli Daerah rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dianggarkan.
Semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Keterangan Tahun Rasio Kriteria Realisasi PAD Target PAD Efektivitas Kemampuan 4=2:3 Kurang efektif Kurang efektif Tidak efektif Rasio efektivitas PAD pada tahun 2020 yaitu sebesar 81%, pada tahun 2021 sebesar 76%, dan pada tahun 2022 sebesar 73%.
Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dikatakan kurang efektif karena pencapaian persentasenya dibawah diantara 75-89%.
Dan tahun 2022 dikatakan tidak efektif karena pencapaian persentasenya dibawah Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah Rasio efektivitas pendapatan pajak daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dianggarkan.
Semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
Keterangan Tahun Realisasi pajak Target pajak Rasio Kriteria Efektivitas Kemampuan 4=2:3 Efektif Kurang efektif Kurang efektif Rasio efektivitas pajak daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 93% , pada tahun 2021 sebesar 55%, dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 64%.
Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang menunjukkan tidak efektif dikarenakan pencapaian persentasenya dibawah antara 60-80%.
Pada tahun 2021 menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu efektif Karena pencapaian persentasenya diantara 90-100% yaitu sebesar 93%.
Rasio Belanja Operasi Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah, untuk mengukur seberapa besar porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi, yang mencakup pengeluaran rutin untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.
Keterangan Rasio Tahun Realisasi Realisasi belanja Kriteria belanja operasi Kemampuan 4=2:3 Kurang serasi Kurang serasi Kurang serasi Rasio belanja operasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 83%, pada tahun 2021 sebesar 88%, dan pada tahun 2022 sebesar 90%.
Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio belanja operasi pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan kurang serasi.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya serasian dalam pengeluaran yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.
Rasio belanja modal Rasio belanja modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah, yang mencakup pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi dengan belanja operasi yang merupakan pengeluaran yang berulang dan dapat diperhitungkan sebagai persentase dari total belanja daerah.
Keterangan Rasio Kriteria Kemampuan 4=2:3 Tidak serasi Tidak serasi Tidak serasi Rasio belanja modal pada tahun 2020 yaitu sebesar 14%, pada tahun 2021 sebesar 12%, dan pada tahun 2022 sebesar 10%.
Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio belanja modal pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan tidak Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak serasian dalam pengeluaran yang disesuaikan dengan porsinya masing-masing.
Rasio efisiensi belanja Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.
Rasio ini digunakan untuk mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
rasio efisiensi belanja membantu dalam menilai kinerja keuangan pmerintah daerah, karena dapat menunjukkan seberapa Tahun Realisasi belanja modal Realisasi belanja Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 besar porsi belanja yang di alokasikan untuk investasi dan sebarap besar belanja yang berhasil diambil.
Keterangan Tahun Realisasi belanja Target belanja Rasio Kriteria Efisiensi Kemampuan 4=2:3 Cukup efisien Cukup efisien Cukup efisien Rasio efisiensi belanja daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%, pada tahun 2021 sebesar 86%, dan pada tahun 2022 sebesar 85%.
Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 rasio efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dikatakan cukup efisien.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi cukup baik dalam penghematan belanja.
KESIMPULAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan dari analisis pendapatan didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan, berdasarkan rasio derajat desentralisasi kriteria rendah sekali, dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah kriteria tinggi sekali, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah kriteria rendah sekali, dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD kriteria cukup efektif, dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah kriteria kurang Berdasarkan dari analisis belanja didapatkan hasil kesimpulan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020-2022 dilihat dari pertumbuhan belanja mengalami penurunan, berdasarkan rasio belanja operasi kriteria kurang serasi, dilihat dari rasio belanja modal kriteria tidak serasi, dilihat dari rasio efisiensi belanja kriteria cukup efisien.
Saran Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepannya, antara Sebaiknya Pemerintah kabupaten kuantan singingi lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat Juhanperak e-ISSN : 2722-984X p-ISSN :2745-7761 Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi.
Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.
Sebaiknya Pemerintah kabupaten kuantan singingi lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
Disarankan untuk peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti yang menyarankan agar peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA