https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
DOI: https://doi.
org/10.
38035/jihhp.
https://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Analisis Kolaborasi Uni Afrika dan World Food Programme Untuk Menanggulangi Krisis Pangan di Republik Demokratik Kongo Muhammad Restu Perdana1.
Imam Mahdi2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Indonesia, restu.
isip22@mail.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Indonesia, mahdi@umy.
Corresponding Author: mahdi@umy.
Abstract: This study examines the collaboration between the African Union and the World Food Programme in addressing the food crisis in the Democratic Republic of Congo .
Using a qualitative approach through desk research, it analyzes the complex causal factors of food insecurity in the Democratic Republic of Congo, such as extreme poverty, armed conflict, land degradation and the impacts of climate change.
The study highlights humanitarian intervention initiatives run through programs such as Home-Grown School Feeding and the Comprehensive African Agricultural Development Programme , which aim to increase local food production, distribute aid appropriately and open market access for smallholder farmers.
The research findings show that synergies between international agencies, governments and local communities are key in creating a more resilient and sustainable food system.
Therefore, an integrated approach combining humanitarian assistance, agricultural development and peace efforts is considered essential to reduce food insecurity and improve the quality of life of people in the Democratic Republic of Congo.
The results of this analysis provide important recommendations for the formulation of strategic policies that can optimize the role of multilateral partnerships in addressing the food crisis and promoting inclusive economic development in the region.
Keyword: Union Africa,World Food Programme.
Democratic Republic of Congo,Food crisis,.
Abstrak: Studi ini mengkaji kolaborasi antara Uni Afrika dan World Food Programme dalam menangani krisis pangan di Republik Demokratik Kongo.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, analisis dilakukan terhadap berbagai faktor penyebab kerawanan pangan yang kompleks di RDK, seperti kemiskinan ekstrem, konflik bersenjata, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim.
Studi ini menyoroti inisiatif intervensi kemanusiaan yang dijalankan melalui program-program seperti Home-Grown School Feeding (HGSF) dan Comprehensive African Agricultural Development Programme , yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, mendistribusikan bantuan secara tepat, serta membuka akses pasar bagi petani kecil.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga internasional, pemerintah, dan masyarakat lokal merupakan kunci dalam menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi 280 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
yang menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan pertanian, dan upaya perdamaian dianggap esensial untuk mengurangi kerentanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di RDK.
Hasil analisis ini memberikan rekomendasi penting bagi perumusan kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan peran kemitraan multilateral dalam mengatasi krisis pangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di kawasan tersebut.
Kata Kunci: Uni Afrika,World Food Programme,Republik Demokratik Kongo,Krisis Pangan
PENDAHULUAN
Krisis pangan yang terjadi di Kongo sangat mengkhawatrikan.
Menurut data yang di keluarkan World Bank pada tahun 2024, menunjukkan bahwasanya 73,5% penduduk RDK hidup dengan pendapatan kurang dari $2,15 per hari.
Hal ini mengakibatkan terhambatnya siklus ekonomi dan memliki potensi inflasi yang tinggi, sehingga terjadinya krisis utama salah satunya pada sektor pangan yang dimana makanan yang bergizi tidak mudah untuk didapatkan.
Hal ini membuat lembaga internasional merespon krisis pangan ini yang di inisiasi langsung oleh PBB dengan mengutus WFP (World Food Programm.
yang sudah berdiri sejak tahun 1961 bertujuan untuk memenuhi SDGs (Sustainable Development Goal.
No Poverty dan Zero Hunger(Rahayu et al.
, 2.
WFP melaporkan bahwa fluktuasi ekonomi di Republik Demokratik Kongo telah meningkatkan jumlah orang dengan kondisi hidup miskin sebesar 60%.
Situasi ini juga berimplikasi kepada distribusi dana dari WFP yang harus menghabiskan USD 627,3 juta untuk operasinya di RDK.
WFP juga bekerja dengan Sistem Informasi Nasional untuk mengumpulkan dan menggunakan data dari tingkat lokal hingga nasional.
Program ini diterapkan pada 11 distrik di Republik Demokratik Kongo untuk meningkatkan keamanan pangan(Mufungizi, 2.
Kepala unit ketahanan pangan WFP di Republik Demokratik Kongo membahas masalah besar yang menghambat upaya pengurangan kemiskinan dan kelaparan di negara tersebut.
Menurut data, hampir 27,3 juta orang di Republik Demokratik Kongo saat ini mengalami ketidakamanan pangan ekstrem.
Angka ini menunjukkan betapa serius dan besarnya masalah ini, karena banyak orang kessulitan mendapatkan makanan sehat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Situasi saat ini memperparah masalah ini, dan kekhawatiran ini melampaui isu ketahanan pangan.
Masalah ketahanan pangan semakin parah akibat perubahan iklim, kemiskinan struktural, infrastruktur yang buruk, dan konflik Pasar yang tidak stabil dan kurangnya bantuan pemerintah mempersulit upaya pemulihan, sehingga orang miskin dan kelaparan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan Direktur Divisi Keamanan Pangan Program Pangan Dunia menekankan pentingnya melaksanakan rencana komprehensif untuk menangani masalah ini.
Program terintegrasi yang menggabungkan operasi kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian dianggap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pedek dan mebangun landasan untuk keberlanjutan jangka Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan komunitas terhadap berbagai risiko, memperbaiki pasokan dan distribusi pangan, serta mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif di Republik Demokratik Kongo.
Kepala unit ketahanan pangan WFP menyatakan bahwa terdapat masalah besar yang menghambat upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan di Republik Demokratik Kongo.
Sekitar 27,3 juta orang di Republik Demokratik Kongo saat ini mengalami ketidakamanan pangan ekstrem.
Angka ini menunjukkan betapa serius dan besarnya masalah ini, karena banyak orang kesulitan mendapatkan makanan sehat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Masalah ini melampaui kekhawatiran tentang keamanan pangan, dan kondisi saat ini memperburuk situasi.
Konflik berkepanjangan, kemiskinan yang parah, infrastruktur yang 281 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
buruk, dan perubahan iklim telah memperburuk masalah keamanan pangan.
Ekonomi yang tidak stabil dan kurangnya upaya pemerintah untuk membantu membuat upaya pemulihan sulit untuk maju.
Hal ini membuat kelompok rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan Kepala unit ketahanan pangan WFP menekankan pentingnya memiliki rencana komprehensif untuk menangani masalah ini.
Kegiatan terkoordinasi yang melibatkan pendekatan kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan membangun landasan untuk keberlanjutan jangka panjang.
Tujuan rencana ini adalah meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, memperkuat ketahanan komunitas terhadap berbagai risiko, serta mencapai keamanan pangan yang adil dan berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo.
Azzurra Chiarini sebagai Kepala unit ketahanan pangan WFP mengkaji Republik Demokratik Kongo menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan.
Hal ini memerlukan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui intervensi kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian(Akilimali et al.
, 2.
Menurut kajian Sandra S .
PBB telah mengusulkan pendanaan sebesar US$8,3 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Afrika Barat dan Tengah, termasuk DRC.
Dana tersebut diorientasikan untuk mendukung aksi kemanusiaan, termasuk penanganan krisis kelaparan(Phiri, 2.
Menurut kajian Lindberg Bromley & von Uexkull .
menyebutkan bahwasannya PBB juga berperan penting dalam mengamankan tempat penyimpanan serta pendistribusian makanan.
Setelah itu.
PBB berperan penting dalam memainkan peran sentral dalam penyaluran bantuan.
Kajian yang membahas tentang World Food Programme sudah dihabas oleh Spencer .
yang menginvestigasi potensi pemakaian model statistik formal untuk memprediksi krisis pangan, dengan mengunakan memanfaatkan data sub-nasional dari FEWS NET di 21 negara sejak 2009.
Penelitian ini memfokuskan pentingnya deteksi dini untuk pengendalian dan pencegahan.
Dalam konteks ini.
World Food Programme (WFP) berperan penting dalam distribusi data harga pangan yang diklasifikasikan dan tersedia secara tidak merata, yang selanjutnya diaplikasikan untuk mengestimasi inflasi harga pangan sub-nasional bulanan melalui imputasi stokastik yang memanfaatkan kerterkaitan silang yang tidak teramati antar deret waktu harga di tingkat pasar.
Penulis menggarisbawahi perlunya penyesuaian prediksi untuk mencerminkan trade-off eksplisit antara positif palsu dan negatif palsu, mengingat biaya yang berbeda terkait dengan setiap jenis kesalahan.
Sedangkan kajian tentang malnutrisi pada anak-anak di Republik Demokratik Kongo (DR Kong.
sudah dibahas oleh Akilimali .
dengan menyatakan bahwa masalah kesehatan masyarakat yang penting, diperparah oleh konflik bersenjata dan gejolak politik Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, yang telah mengganggu sistem kesehatan dan meperpara malnutrisi.
Penulis ini menyoroti pentingnya campur tangan dari asosiasi internasional seperti World Food Programme (WFP) dan PBB untuk menangulangi masalah ini.
WFP dan PBB berperan krusial dalam memberikan kesadaran orang tua tentang gizi seimbang dan kandungan dalam bahan pangan, bersamaan dengan mengembangkan program nutrisi anak dan ketahanan pangan.
Namun, efektivitas program ini tertunda oleh sistem kesehatan yang kurang mendukung, kurangnya personel dan peralatan yang memadai, serta konflik yang terus berkelanjutan, yang menghalangi akses ke daerah-daerah pertanian yang penting.
Sedangkan menurut Abhijith Nag .
membahas tentang kolaborasi WFP dan PBB menggunakan keahlian dan sumber daya yang komplementer untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di tingkat nasional.
Misalnya, program H2Grow, yang diinisiasi oleh WFP, disokong oleh mandat PBB untuk mengkampanyekan ketahanan pangan global.
Program ini mempunyai fokus pada pemakaian hidroponik untuk mengembangkan produksi pangan di kelompok yang rentan, seperti tempat pengungsian, dan melibatkan pembelajaran, diversifikasi 282 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
pendapatan, dan pemakaian sumber daya lokal.
Melalui kolaborasi ini.
WFP dan PBB berkontribusi pada pembentukan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memperkuat pekerjaan petani kecil dalam pemasok bahan pangan dan mengurangi keterikatan mereka teradap sistem pertanian yang konvensional dan tidak berkelanjutan.
(Chiarini, 2.
membahas strategi untuk mengatasi kerawanan pangan di Republik Demokratik Kongo dan menekankan pentingnya pendekatan secara holistik yang mencakup intervensi kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan peran Uni Afrika (UA), tulisannya ini mengimplikasikan keterlibatan UA melalui dua cara: Pertama.
RDK adalah anggota UA, yang berarti setiap inisiatif kebijakan dan perbuatan untuk meningkatkan ketahanan pangan harus selaras dengan kerangka kerja regional dan kebijakan yang diadvokasi oleh UA.
Kedua.
UA memiliki komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian di Afrika melalui Kerangka Kerja Kebijakan Pertanian Afrika (CAADP), yang sejalan dengan tujuan strategis yang disoroti dalam dokumen.
Sedangkan Bapolisi .
membahas Republik Demokratik Kongo (RDK) menghadapi tantangan sangat kompleks dalam menangani kelangkaan pangan, terutama seperti di wilayah konflik seperti Kivu Utara dan Selatan.
Dia mengkaji, dengan jelas mengungkapkan tingkat kerawanan pangan yang sangat tinggi di wilayah tersebut, melihat kebutuhan mendesak akan strategi penanggulangan yang efektif dan terstruktur.
Temuan yang menjelaskan bahwa rumah tangga yang miskin memiliki peluang lima kali lebih besar mengalami krisis pangan, dan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan risiko krisis pangan, menegaskan perlunya intervensi yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat Studi ini memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan suatu kebijakan yang lebih efisien dalam mengatasi kasus krisis pangan di RDK.
Victor Manyong .
menganalisis studi ini tentang kerawanan pangan yang parah salah satunya dikawasan Kasai Oriental.
Republik Demokratik Kongo, menjadi sala satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.
Meskipun RDK memiliki potensi pertanian yang besar, penelitian ini menggaris bawahi bagaimana aspek-aspek seperti kemiskinan, tingkat pengetahuan yang rendah, dan ukuran rumah tangga yang besar secara substantial menghambat ketahanan pangan.
Secara ekslusif, temuan bahwa rumah tangga lebih mengandalkan sayuran daripada makanan berprotein tinggi,kaya akan vitamin, dan lemak mengindikasikan kekurangan nutrisi yang sangat krusial.
Identifikasi periode kritis kekurangan pangan (September-Novembe.
dan wilayah topografi tertentu (Kabeya Kamwang.
yang paling terdampak sangat penting untuk menargetkan intervensi yang tepat.
Studi ini menegaskan perlunya pendekatan multifaset yang mengatasi produksi pangan, kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur untuk secara efektif mengurangi kerawanan pangan di RDK.
PBWB Motumbo .
menjelaskan hambatan signifikan dalam menghadirkan layanan kesehatan mental bagi pengungsi internal (IDP) di Republik Demokratik Kongo (RDK), negara yang telah lama dilanda pertikaian bersenjata.
Kekerasan dan ketidakstabilan telah menimbulkan jutaan orang mengungsi, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti PTSD, depresi, dan kecemasan.
Meskipun RDK telah memvalidasi perjanjian internasional tentang hak-hak IDP, perwujudan kebijakan dan pendistribusian sumber daya untuk layanan kesehatan mental masih kurang memadai.
analisis ini menggarisbawai perlunya sorotan yang lebih besar kepada kesehatan mental IDP di RDK, dengan fokus pada pengelolaan akses ke layanan, mengatasi stigma, dan membangun potensi tenaga kesehatan.
Tresnaning Rahayu .
menyatakan peran central World Food Programme (WFP) dalam menanggulangi krisis kelaparan di Republik Demokratik Kongo (RDK) pada periode 2016-2019, yang diperkeru oleh gesekan politik dan kemiskinan ekstrem.
Dengan menerapkan pendekatan manajerial dalam implementasi institusi internasional, penelitian yang dilakukan menyoroti seperti apa WFP mengiplementasikan berbagai inisiatif bantuan, termasuk 283 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
pendistribusian makanan umum, pemberian makanan tambahan yang difokuskan, sokongan nutrisi di sekolah, dan sokongan untuk membangun kapasitas negara melawati program seperti Food Assistance for Assets (FAA).
WFP tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang masyarakat.
Kemitraan yang dilakuka antara WFP dan Republik Demokratik Kongo adalah inti dari efektivitas intervensi ini.
Penelitian ini mengarisbawai bagaimana WFP menjalin kemitraan dengan pemerintah, badan-badan PBB, organisasi internasional, dan donor untuk mengimplementasikan program-programnya.
WFP juga bermitra dengan pemerintah lokal dalam menyalurkan bantuan, memandu akses jalan dan keamanan, prioritas bantuan, dan pengawasan wilayah.
Upaya transparansi WFP, termasuk laporan situasi bulanan dan laporan program tahunan, sangat penting untuk akuntabilitas dan memfasilitasi penyediaan bantuan yang tepat.
Artikel ini menyoroti peran penting WFP dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan membangun ketahanan pangan di RDK, meskipun tantangan kompleks tetap ada(Manyong, 2.
Rwigema .
menganalisis pendekatan keamanan pangan di daerah konflik sangat terperinci dan menuntut pendekatan melalui multidimensi.
Penduduk sering kali terpaksa mengandalkan mekanisme mengatasi darurat seperti mengurangi konsumsi, mengumpulkan makanan liar, dan mengorbankan aset produktif yang penting untuk ketahanan jangka panjang.
Gangguan terhadap produksi pangan, hilangnya akses ke pasar, dan meningkatnya kekerasan lebih lanjut memperburuk kerawanan pangan, sehingga masyarakat semakin rentan terhadap kelaparan dan gizi buruk.
Mengatasi tantangan ini membutuhkan integrasi bantuan kemanusiaan segera dengan upaya pembangunan jangka panjang untuk membangun kembali sistem pangan lokal dan mendukung mata pencaharian berkelanjutan.
Organisasi seperti Uni Afrika (UA) memainkan peran penting dalam menyediakan makanan dan bantuan kemanusiaan di daerah konflik, tetapi efektivitas mereka sering kali dibatasi oleh kompleksitas lingkungan operasional(Mattheis, 2020.
UA dapat bekerja untuk memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, memediasi antara pihakpihak yang berkonflik untuk memungkinkan pengiriman bantuan, dan mendukung inisiatif pembangunan kapasitas yang berfokus pada sistem pangan lokal dan strategi mengatasi konflik yang peka.
Selain itu.
UA dapat mendorong kebijakan yang mempromosikan tata kelola yang baik, inklusi politik, dan pembangunan ekonomi untuk mengatasi akar penyebab kerawanan pangan dan mengurangi potensi konflik dan kekerasan di masa depan.
Jurnal ini akan membahas tentang bagaimana kolaborasi Union Africa dan World Food Programme dalam menangani krisis pangan di Republik Demokratik Kongo.
Yang memiliki fokus utama antara lain kepada langkah-langkah konkret yang telah dilakukan baik untuk jangan panjang maupun jangka pendek dalam upaya mengatasi krisis tersebut.
METODE
Penulisan ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka .
ibrary researc.
Metode ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi antara Uni Afrika dan World Food Programme dalam menangani krisis pangan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2023-2024.
Studi Pustaka memungkinkan pemahaman yang mendalam dengan mengacu pada berbagai sumber akademik yang relevan,seperti jurnal ilmiah,buku,laporan dari organisasi internasional,serta artikel dari media terpercaya.
Studi ini menggunakan kerangka kerja neoliberalisme institusional Robert O.
Keohane untuk menganalisis bagaimana Uni Afrika dan World Food Programme bekerja sama dalam menangani krisis pangan di Republik Demokratik Kongo Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan bagaimana institusi-institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara dan aktor-aktor non-negara dalam sistem internasional yang anarkis.
(Keohane, 1.
menyatakan bahwa lembaga internasional membuat hal-hal menjadi jauh 284 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
lebih tidak dapat diprediksi, lebih jelas, dan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak, yang pada gilirannya membuat kerja sama menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.
Neoliberalisme institusional adalah cabang pemikiran liberal dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa negara-negara dan organisasi internasional tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri atau dengan curiga.
Hal ini bertentangan dengan gagasan realisme.
Mereka dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menghadapi masalah global seperti kekurangan pangan.
Hubungan antara AU dan WFP menunjukkan bagaimana organisasi regional dan global dapat bekerja sama untuk menetapkan standar, mengoordinasikan upaya, dan menyalurkan bantuan kepada orang yang tepat secara tepat waktu saat menghadapi masalah kemanusiaan yang sulit.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Krisis kelaparan di Republik Demokratik Kongo menjadi masalah utama yang memiliki berbagi factor yang kompleks, tidak hanya dari kegagalan di sektor pertanian hal ini juga melibatkan faktor politik, peruban iklim, konflik bersenjata,dan kemiskinan ekstrim.
A) Permasalahan kemiskinan dan Kesehatan Republik Demokratik Kongo (RDK) dihadapkan oleh suatu tantangan yang rumit untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG.
, terlebih lagi yang berhungan dengan kesehatan dan kemiskinan.
Angka kemiskinan yang besar .
engan lebih dari 73,5% penduduk hidup dengan kurang dari $2,15 per har.
menghambat akses ke layanan kesehatan dasar dan air bersih, yang akhirnya memicu penyebaran penyakit.
Krisis sanitasi, seperti keterbatasan akses ke toilet publik dan sumber air yang terkontaminasi, memperkeruh situasi ini(Mutombo, 2.
Situasi ini diperkeruh oleh fakta bahwa sistem kesehatan di RDK kerap kali gagal dalam mengatasi tantangan tersebut karena kurangnya sumber daya dan personel yang terlatih.
Di satu sisi, kemiskinan membatasi potensi masyarakat untuk mencegah dampak lingkungan yang tidak sehat dan mendapatkan perawatan yang optimal.
Bersama dengan itu, penyakit dan ketidak paaman dapat memperburuk rantai kemiskinan dengan mengurangi produktivitas dan peluang ekonomi.
Grafik 1.
Tingkat kemiskinan di Republik Demokratik Kongo .
Sumber: https://w.
org/en/country/drc/publication/democratic-republic-of-congo-drc-countryclimate-and-development-report-2023?utm,https://w.
org/en/country/drc/publication/democraticrepublic-of-congo-drc-country-climate-and-development-r Grafik yang menggambarkan tren tingkat kemiskinan ekstrem di Republik Demokratik Kongo dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang Pada tahun 2022, lebih dari 62,3 persen penduduk hidup di bawah ambang kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai pendapatan kurang dari US$2,15 per hari.
Angka ini mencerminkan dampak jangka panjang dari konflik internal, sistem 285 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
layanan publik yang tidak memadai, dan kondisi ekonomi pasca-COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih.
Pada tahun 2023, situasi memburuk dengan tingkat kemiskinan naik menjadi 64 persen, menunjukkan bahwa upaya pembangunan dan dukungan sosial belum mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan dan ketidakstabilan ekonomi.
Peningkatan signifikan diperkirakan terjadi pada tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan mencapai 73,5 persen.
Hal ini berarti sekitar 75 persen penduduk mengalami kemiskinan ekstrem dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis.
Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kenaikan harga pangan, ketidakstabilan politik, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, dan akses terbatas terhadap pekerjaan Tren ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Republik Demokratik Kongo dalam upayanya untuk memberantas kemiskinan dan menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang komprehensif serta koordinasi bantuan internasional yang Krisis pangan di region-region yang rawan seperti Kasai Oriental.
Republik Demokratik Kongo, berkaitan erat dengan kompleksitas kolaborasi berbagai penyebab yang saling memperkokoh dan menantang upaya untuk mencapai stabilitas pangan.
Kebijakan tata kelola pertanian yang tidak efisien, warisan dari pendekatan top-down yang gagal menyertakan petani lokal dalam proses pembuatan keputusan, berkontribusi pada alokasi sumber daya yang tidak efisien dan ketidakmampuan untuk mendukung petani kecil, yang merupakan tulang punggung produksi pangan lokal (Mufungizi, 2.
Kurangnya investasi dalam infrastruktur penting, seperti irigasi untuk mengamankan pasokan air dan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca panen, semakin memperburuk kerentanan terhadap guncangan iklim dan fluktuasi pasar.
Lebih lanjut, fokus yang berlebihan pada produksi tanaman komersial untuk ekspor, seringkali atas desakan entitas asing, dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian dari diversifikasi tanaman dan ketahanan pangan lokal, menciptakan ketergantungan pada dinamika pasar eksternal yang tidak dapat diprediksi (Angylique, 2.
Degradasi lahan menjadi salah satu faktor penghambat yang tidak kalah pentingnya, dengan deforestasi secara besar besaran, erosi tanah yang tidak bisa dikendalikan, dan praktik pertanian yang tidak ada kelanjutan secara progresif mengurangi kesuburan tanah dan berkurangnnya hasil panen yang berkepanjangan(Aditya Putri, 2.
Kurangnya inisiatif dan pemaparan teknik pertanian konservasi tanah, dikolaborasikan dengan perubahan iklim yang tidak menentu seperti pola curah hujan yang tidak bisa diprediksi dan peningkatan kejadian kekeringan dan banjir, membuat percepatan degradasi lahan dan berkurangnya kapasitas sistem pangan lokal untuk menanggulangi tekanan Sehingga hak tersebut berdampak pada, kurangnya akses ke pasar, yang disebabkan oleh kombinasi infrastruktur transportasi yang kurang memadai, biaya yang tinggi, dan kurangnya inormasi ke pasar, membuat petani terhambat untuk menjual surplus hasil panen mereka dan mendapatkan pendapatan yang stabil untuk menanamkan modalnya kembali ke dalam pertanian mereka dan meningkatkan mata pencaharian mereka(Ivanka et al.
, 2.
Campuran dari berbagai tantangan-tantangan ini menciptakan siklus lingkaran yang tiada ujungnya dalam kelangkaan sumberdaya pangan, kemiskinan, dan kerentanan, yang menuntut pendekatan komprehensif dan terpadu yang bisa mengatasi akar dari penyebab kerawanan pangan dan membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan berketahanan bagi masa depan.
Selain itu juga, konflik di Republik Demokratik Kongo mempunyai dampak yang sangat kuat dan kompleks pada kasus krisis kelaparan, yang secara langsung menghambat sistem pangan dan mata pekerjaan penduduk lokal(Kavulikirwa, 2.
Agresi dan ketidak stabilan yang terjadi memicu pengungsian secara besar besaran, mendesak penduduk lokal 286 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
meninggalkan ruang pertanian mereka, merusak hasil tanaman, dan merusak siklus Serta infrastruktur penting, termasuk jalan, jembatan, dan sistem pengairan, menjadi target atau hancur dalam pertempuran, menghambat mobilisasi pendistribusian makanan dan membatasi akses menuju pasar.
Dengan demikian, konflik bukan hanya membatasi produksi pangan tetapi secara langsung memutus rantai pasokan yang telah dibuat penduduk untuk mengatasi kelaparan.
Konflik membuat lingkungan keraguan, ketakutan, dan kewaspadaan yang secara tidak langsung menghalangi upaya sustainable untuk mencegah krisis pangan(Misiedjan.
Kurangnya jaminan keamanan mengurangi akses ke lahan pertanian yang aman, mendesak para petani untuk harus memilih antara mengorbankan nyawa mereka atau bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, seperti program nutrisi, memperburuk gizi buruk, teekhusus dikalangan antar anak-anak dan ibu hamil.
Kurangnya siste(Lim & Kim, 2.
m pengelolaan yang baik dan korupsi menghambat sumber daya dari sektor pertanian dan bantuan kemanusiaan yang diberikan, menghambat upaya untuk memperbaiki ketahanan pangan dan mendukung membantu mata pencaharian.
Campuran dari berbagai faktor-faktor ini menciptakan lingkaran yang tidak berujung bagi kemiskinan, kelaparan, dan ketidakstabilan yang melanda mereka.
Konflik sering memicu pembuatan pola coping .
trategi, perilaku, atau cara-cara adaptasi yang dilakukan kelompok untuk bertahan menghadapi situasi sulit akibat kekerasan, seperti mengambil jalan pintas yang berisiko atau merugika.
yang secara tidak disadari untuk mempertahankan kerawanan pangan dan siklus kekerasan.
Misalnya, individu yang tidak mempunyai harapan dapat beralih menjadi perampok tanaman atau melakukan perdagangan ilegal untuk memenui kewaiban pangan mereka, yang mengakibatkan ketegangan sosial dan bisa memperluas konflik yang sudah terjadi (Dynamics Of Violent Extremism In Africa, 2.
Kurangnya pendapatan ekonomi dan jalan alternatif juga dapat membuat individu untuk bergabung dengan kelompok kekerasan, semakin memperburuk ketidakstabilan dan lebih lanjut mengganggu produksi pangan dan akses.
Memahami dan mengatasi interkoneksi kompleks ini dibutuhkan pendekatan terpadu yang menargetka baik kebutuhan kemanusiaan segera dan Pembangunan dalam jangka panjang untuk membangun perdamaian, memulihkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah yang dilanda konflik di RDK(Malhouni & Mabrouki, 2.
Grafik 2.
Tren Kekerasan Bersenjata dan Fasilitas di Republik Demokratik Kongo .
Grafik 2https://acleddata.
com/2024/08/13/democratic-republic-of-congo-mid-year-metrics2024/,https://msf.
uk/article/drc-msf-report-reveals-explosion-sexual-violence-2023 287 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
Grafik ini menunjukkan bahwa konflik kekerasan telah memburuk secara signifikan di Republik Demokratik Kongo selama dua tahun terakhir.
Peningkatan peristiwa kekerasan dan jumlah korban tewas pada tahun 2024 menunjukkan bahwa situasi keamanan semakin memburuk, terutama di wilayah timur, di mana kelompok bersenjata seperti M23 beroperasi di daerah seperti North Kivu dan Ituri.
Peningkatan ini telah berdampak langsung pada situasi kemanusiaan, menyebabkan banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anakanak.
Studi ini menunjukkan bahwa dampak perang terhadap warga sipil semakin parah bukan hanya karena kejadiannya semakin sering, tetapi juga karena dampaknya semakin B) Dinamika Kerjasama Union Africa dan World Food Programme Pembentukan The Comprehensive African Agricultural Development Programme The Comprehensive African Agricultural Development Programme merupakan salah satu program yang diprakarsai ole Uni Afrika dan didukung secara langsung oleh WFP(Collins, 2.
CAADP merupakan inisiatif kontinental Agenda 2063 yang berorientasi untuk menyokong negara-negara Afrika menanghulangi kelaparan dan mengilangkan kemiskinan dengan cara peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang diinisiasi pertanian.
Melalui CAADP, pemerintah Afrika menyetujui untuk mendistribusikan setidaknya 10% anggaran pemerintah pusat untuk membantu sektor pertanian dan pembangunan pemberdayaan desa, dan untuk menggapai tingkat pertumbuhan sektor pertanian setidaknya 6% per tahun(Collins, 2.
Komitmen jangka panjang ini difokuskan pada target untuk menanggulangi kemiskinan dan gizi yang buruk, mengembangkan produktivitas dan pendapatan pertanian, serta mengembangkan kelangsungn produksi pertanian dan Program Pengembangan Pertanian Komprehensif Afrika (CAADP), merupakan inisiatif kontinental Agenda 2063 yang bertujuan untuk membantu negara-negara Afrika menghilangkan kelaparan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang dipimpin Melalui CAADP, pemerintah Afrika setuju untuk mendistribusikan sekurang kurangnya 10% dari anggaran nasional mereka untuk pertanian dan pembangunan pedesaan, dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan pertanian setidaknya 6% per tahun.
Komitmen investasi ini didasarkan pada target untuk mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian, serta meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian dan CAADP berperan katalitik dalam membentuk inisiatif dan komitmen mengenai sektor pertanian di tingkat benua.
Melewati proses konsultasi dan perancangan berbasis bukti.
CAADP telah membersamai negaranegara Afrika untuk mengutamakan pertanian dalam agenda pembangunan nasional mereka, yang merujuk pada peningkatan pengalokasian anggaran untuk sektor tersebut.
CAADP juga telah memberikan fasilitas koordinasi dan kemitraan yang lebih baik di antara berbagai penentu kebijakan, termasuk pemerintah, organisasi regional, sektor swasta, dan masyarakat lokal, yang menghasilkan kekuatan dan efisiensi yang lebih besar dalam upaya pembangunan pertanian(Spencer, 2.
Sejak diluncurkan pada tahun 2003.
CAADP telah andil pada pengemabngan pertanian dan ekonomi yang kuat di berbagai negara Afrika.
Program-program CAADP telah membuat peningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur pedesaan, dan memperlebar akses ke berbagai pasar bagi petani kecil.
Dampaknya, jutaan orang telah dibantu mengurangi kemiskinan, dan ketahanan pangan dan gizi telah meningkat secara substansial (Molnar & Godefroy, 2.
288 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
Patut diakui bahwa dampak CAADP sangat beragam di berbagai negara dan subkawasan di Afrika.
Keberhasilan penerapan tergantung pada faktor-faktor seperti politik, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan sumber daya keuangan.
Diluar dari tantangantantangan tersebut.
CAADP konsisten menjadi kerangka kerja central untuk membersamai pembangunan pertanian di Afrika dan memperoleh ketahanan pangan yang berkelanjutan (Collins, 2.
Realisasi CAADP, sebuah inisiatif yang berorientasi untuk memacu pembangunan pertanian di Afrika, menghadapi berbagai hambatan yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuannya.
Pendanaan yang tidak memadai secara konsisten muncul sebagai tantangan yang berat, dengan alokasi anggaran yang seringkali gagal memenuhi investasi besar yang diperlukan untuk program pertanian yang transformatif.
Kapasitas kelembagaan yang terbatas, ditandai dengan kekurangan personel yang terampil, sistem manajemen yang lemah, dan koordinasi yang buruk antar kementerian dan lembaga pemerintah, semakin merumitkan upaya perencanaan dan implementasi yang efektif.
Tata kelola yang buruk dan korupsi yang merajalela juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, yang mengalihkan sumber daya dan merusak upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan(Kemmerling, 2.
Selain kendala operasional ini, kurangnya kepemimpinan dan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin Afrika dan prioritas nasional yang bersaing mengalihkan perhatian dan sumber daya dari tujuan pembangunan pertanian jangka panjang.
Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menimbulkan ancaman serius terhadap pertanian, yang memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang integratif.
Konflik dan ketidakstabilan di berbagai wilayah benua ini mengganggu produksi pangan, membatasi akses ke pasar, dan memperumit penyediaan bantuan kemanusiaan(Baoubadi, 2.
Lebih lanjut, kesenjangan gender terus berlanjut dalam sektor pertanian, menghambat akses perempuan ke tanah, kredit, dan layanan penyuluhan.
Terakhir, kekurangan data dan informasi yang andal menghambat pemantauan dan evaluasi yang efektif, sementara keterlibatan terbatas dari sektor swasta membatasi investasi dan inovasi(Sasidharan & Dhillon, 2.
Untuk benar-benar mewujudkan potensi CAADP, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan koheren yang mengatasi kendala ini dan memajukan kemitraan yang kuat, tata kelola yang transparan, dan komitmen yang berkelanjutan untuk pembangunan pertanian(Mufungizi.
C) Pembentukan Home-Grown School Feeding Program Pemberian Makan di Sekolah yang diinisiasi oleh WFP, atau HomeGrown School Feeding (HGSF), adalah gerakan yang berupaya untuk mengaitkan program makan sekolah dengan produksi pangan lokal.
Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi di antara anak-anak sekolah tetapi juga mendukung petani kecil dan ekonomi lokal.
Dengan mengadakan makanan dari sumber-sumber lokal, program HGSF berupaya menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan, di mana program makan sekolah mendorong produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi (Barnabas, 2.
HGSF berupaya untuk menyalurkan makanan yang bersumber dari penduduk lokal yang meningkatkan kualitas makanan dan mempromosikan keanekaragaman makanan.
Program HGSF berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi.
Pentingnya mengatasi malnutrisi melalui pelibatan masyarakat telah diakui.
Dalam hal ini.
WFP mempunyai peran penting dalam memfasilitasi teknis dan keuangan untuk membantu pemerintah mengembangkan dan menerapkan program HGSF yang efektif.
Ini membantu perekonomian petani kecil, memberikan pelatihan praktik pertanian jangka panjang, dan memfasilitasi akses ke pasar.
Dukungan WFP juga 289 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
mencakup bantuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program HGSF(Fanton DAoandon, 2.
Dalam kasus RDK berperan dalam menyokong pengurangan konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan politik memperparah kerawanan pangan, dukungan Uni Afrika terhadap prakarsa HGSF yang diinisiasi langsung WFP merupakan hal yang sangat penting.
UA berkolaborsi dengan pemerintah RDK untuk menetapkan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk program HGSF, memastikan bahwa mereka selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan memanfaatkan sumber daya lokal dan Dukungan UA dapat mencakup bantuan teknis untuk mengembangkan strategi pengadaan yang efektif, memfasilitasi kemitraan dengan petani kecil lokal, dan mempromosikan koordinasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi HGSF(Beneduce, 2.
UA juga peran penting dalam memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis tambahan untuk mendukung program HGSF di RDK.
Ini dapat melibatkan advokasi dengan donor internasional dan mitra pembangunan untuk meningkatkan investasi dalam program ketahanan pangan dan gizi, serta membantu pemerintah RDK mengakses mekanisme pendanaan dan inisiatif regional yang mendukung pembangunan pertanian dan mata pencaharian berkelanjutan.
Dengan mengamankan sumber daya yang memadai.
UA dapat membantu memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan program HGSF dalam jangka panjang(Hussein, 2.
Selain itu.
UA dapat berkontribusi pada pemantauan dan evaluasi prakarsa HGSF di RDK.
Dengan membangun kerangka kerja regional untuk memantau dan melaporkan hasil program HGSF.
UA dapat mempromosikan akuntabilitas, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran di antara negara-negara anggota.
Hal ini dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik baik dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, yang mengarah pada program-program yang lebih efektif dan berdampak yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan di RDK.
Dukungan UA untuk program-program HGSF yang dipimpin oleh WFP, dengan demikian, dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup anakanak sekolah dan komunitas pertanian lokal di Republik Demokratik Kongo(AuFrom the Democratic Republic of the Congo to North Carolina: An Examination of Chronic Disease Risk,Ay 2.
D) Dampak Program Terhadap Masyrakat Kongo Peningkatan perlindungan pangan melalui harmonisasi langkah-langkah Sanitary and Phytosanitary (SPS) di tingkat loka dan kontinental berprospek menimbulkan efek substansial bagi Masyarakat Kongo.
Dengan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan, risiko penyakit bawaan makanan dapat diminimalisir, yang secara langsung berperan pada pengembangan kesehatan masyarakat dan penyusutan dampak penyakit(Phiri, 2.
Akses ketersediaan pangan yang aman dan bergizi menjadi lebih terjamin, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Selain itu, peningkatan keselamatan pangan dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk pangan lokal dan impor, mendorong stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di Republik Demokratik Kongo(Atukunda, 2.
Selain itu, program ini berdampak konflik yang berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (DRK) seringkali menyebabkan terganggunya jalur logistik dan menghambat upaya penyaluran bantuan kemanusiaan yang efektif.
Ketidakstabilan, kekerasan, dan infrastruktur yang rusak mempersulit organisasi kemanusiaan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan(Sasidharan & Dhillon, 2.
Namun, dengan fokus pada mitigasi risiko dan peningkatan efisiensi logistik, program-program yang dibahas dalam artikel ini berupaya meminimalkan dampak negatif konflik.
Strategi 290 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
seperti koordinasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan lokal, penguatan keamanan rantai pasokan, dan inovasi dalam metode distribusi dapat membantu memastikan bahwa bantuan tetap mencapai target populasi meskipun ada tantangan keamanan dan operasional.
Pada gilirannya, ini mendukung stabilitas dengan mengurangi penderitaan masyarakat, mencegah kerawanan pangan yang ekstrem, dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pemulihan jangka panjang.
Program kebun sekolah tidak hanya menyediakan sumber makanan dan penghasilan tambahan, tetapi juga berperan penting dalam membangun kapasitas Dengan melibatkan orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya dalam proses perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan kebun, program ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang kuat terhadap keberlanjutan inisiatif tersebut(Angylique, 2.
Melalui partisipasi aktif ini, anggota masyarakat memperoleh keterampilan praktis dalam teknik pertanian, pengelolaan sumber daya, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Pengetahuan dan keterampilan baru ini memberdayakan mereka untuk tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk mengembangkan inisiatif serupa di masa depan secara mandiri, sehingga menciptakan siklus peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dalam komunitas.
Dengan mematuhi standar keamanan pangan regional yang telah diselaraskan, produsen Kongo berpotensi membuka pintu menuju pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar benua Afrika.
Kepatuhan terhadap standar ini akan membangun kepercayaan di antara konsumen dan mitra dagang regional, menunjukkan bahwa produkproduk Kongo memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas yang diakui secara luas (Aurino, 2.
Peningkatan akses pasar ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ekspor, menciptakan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah (UKM), dan menarik investasi asing langsung (FDI).
Lebih lanjut, perluasan pasar ini juga dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan pengolahan makanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan mata pencaharian dan mengurangi kemiskinan di masyarakat Kongo.
KESIMPULAN
Krisis pangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, konflik bersenjata, dan perubahan iklim yang memperburuk situasi.
Lembaga internasional seperti World Food Programme (WFP) dan Uni Afrika (UA) telah berperan dalam menangani permasalahan ini dengan berbagai program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi.
Salah satu inisiatif penting adalah Home-Grown School Feeding (HGSF), yang menghubungkan program makan sekolah dengan produksi pangan lokal, sehingga tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah tetapi juga mendukung perekonomian petani kecil.
Selain itu, harmonisasi standar keamanan pangan regional juga dilakukan untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi risiko penyakit bawaan makanan.
Meskipun upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya sumber daya, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta dampak perubahan iklim yang semakin menghambat produksi pangan.
Konflik bersenjata yang masih berlangsung juga memperburuk situasi dengan merusak infrastruktur, mengganggu distribusi pangan, dan memaksa masyarakat meninggalkan lahan pertanian mereka.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, dengan mengombinasikan bantuan kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, serta upaya perdamaian untuk mengatasi akar permasalahan kerawanan pangan di RDK.
Kolaborasi antara WFP.
UA, pemerintah RDK, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan pangan yang lebih tangguh dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.
Dengan investasi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian, 291 | P a g e https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
pembangunan pedesaan, dan peningkatan kapasitas komunitas, diharapkan sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.
Meskipun tantangan masih besar, pendekatan yang terstruktur dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dapat membawa perubahan positif bagi masa depan ketahanan pangan di Republik Demokratik Kongo.
REFERENSI