An Analysis Of The Accounting For Employee Income Supplement (TPP) Budget Responsibility At Disdikbud Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Disdikbud Kabupaten Seluma Dendi Sanjaya .
Neri Susanti .
Yudi Irawan .
Study Program of Accounting.
Faculty of Economic.
Universitas Dehasen Bengkulu Department of Accounting.
Faculty of Economic.
Universitas Dehasen Bengkulu Email: .
dendibae59@gmail.
ARTICLE HISTORY
Received .
Agustus 2.
Revised .
Oktober 2.
Accepted .
November 2.
KEYWORDS Accountability Accounting.
TPP Budget .
This is an open access
article under the CCAeBY-SA
ABSTRAK
Laporan pertanggungjawaban harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma.
Pengumpulan data melalui wawancara dan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan Struktur organiasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk pelaksanaan anggaran TPP ini dikatakan sudah baik karena adanya pemisahan tanggung jawab, untuk peanggaran TPP dilaksanakan oleh bagian perencanaan anggaran sedangkan untuk pencairan TPP dilaksanakan oleh bagian Penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan berdasrakan SK Bupati kabupaten Seluma dan pencairan anggaran dilakukan dengan pengusulan nilai TPP dari masing-masing pegawai kepada bendahara selanjutnya bendahara akan membuat rekapan untuk TPP seluruh pegawai dan selanjutnya akan diperiksa oleh PPK baru diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui TPP dapat dicairkan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup memadai, dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dan biaya TPP dimasukan kepada biaya terkendali.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan TPP.
Pada pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besarnya perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta selisihnya.
Untuk tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 93,62% dan tahun 2023 realiasi anggaran sebesar 89,83%.
Sisa anggaran ini terjadi karena adanya pemotongan TPP bagi pegawai yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, tidak absen dan kinerja tidak memenuhi jam kerja.
ABSTRACT
The accountability report must be able to trace the inefficiencies of each component, so that corrective actions can be taken if a situation is found that may cause the established goals to not be achieved.
The purpose of this research is to analyze the accounting for the responsibility of the Additional Income Budget of Employees (TPP) at DISDIKBUD Seluma Regency.
Data collection was conducted through interviews, and the analysis method used in this study is descriptive method.
The results of the study show that the organizational structure at the Department of Education and Culture of Seluma regency for the implementation of the TPP budget is considered good due to the separation of responsibilities.
The TPP budgeting is carried out by the budget planning department, while the disbursement of TPP is executed by the finance The budget preparation at the department is based on the Decree of the Regent of Seluma Regency, and the budget disbursement is done by proposing the TPP amount from each employee to the treasurer.
The treasurer then compiles a summary for all employees' TPP, which is then reviewed by the PPK before being submitted to the Head of Department for approval.
Once approved, the TPP can be disbursed.
The Department of Education and Culture of Seluma regency has not adequately separated controllable and uncontrollable costs, as the TPP expenses are included in controllable costs.
The department has prepared accountability reports in the form of TPP budget realization reports.
In the accountability report, it can be seen the comparison between the budget and its realization, as well as the differences.
For the year 2022, the budget realization was 93.
62%, and for 2023, it was 89.
This budget surplus occurred due to deductions in TPP for employees who committed violations such as arriving late, not clocking in, and performance not meeting working hours.
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah adalah organisasi besar yang dapat dianggap sebagai suatu pusat Pusat pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program misalnya dinas-dinas.
Dinas Pemerintah merupakan salah satu contoh pusat pertanggungjawaban.
Pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
4 No.
2 November 2024 page: 277 Ae 284 | 277 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
SKPD adalah dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan.
Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, transparan, ekonomis, efisien, efektif dam bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Sulastri, 2020:.
Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendalian.
Melalui akuntansi pertanggungjawaban setiap pengguna anggaran di masing-masing bidang melaporkan Dengan demikian, pimpinan dapat mengontrol dan mengawasi pengeluaran Selain itu pengguna anggaran juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah di tentukan.
Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana.
Proses penganggaran mengacu pada rencana kegiatan kantor setiap kali dilakukan kegiatan dan merangkum semua di bagian keuangan dan pelaporan.
Dalam suatu instansi harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang masuk dan keluar serta harus memperhatikan biaya terkendali dan tidak terkendali guna memperlancar proses pelaporan dan pertanggungjawaban setiap unit pertanggungjawaban menyusun rencana program dan anggaran untuk membuat laporan pertanggungjawaban guna mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan telah menggunakan biaya secara effisien.
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban yang mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban dengan menetapkan pendapatan dan biaya tertentu.
Akuntansi pertanggungjawaban timbul sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis.
Dengan wewenang dan tanggungjawab tersebut akan memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi.
Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh setiap dinas atau badan usaha karena memungkinkan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien (Tumbuan, 2019:.
Laporan pertanggungjawaban harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan tidak Untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam mencapai tujuannya, disusunlah strategi-strategi sebagai petunjuk dalam mencapai tujuannya.
Untuk memastikan bahwa setiap dinas melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien, manajemen melakukan suatu proses yang disebut dengan Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan.
Anthony dan Govindarajan .
Pusat-pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat pusat pertanggungjwaban, yaitu: pusat biaya, pusat investasi, pusat laba dan pusat pendapatan.
Demikian akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sangat penting dalam pencapaian prestasi perusahaan dalam mengontrol biaya agar dapat meningkatkan laba sehingga dalam pencapaian pengendalian manajemen yang berhasil, manager pusat pertanggungjawaban harus benar-benar menjalankan fungsinya.
Dengan adanya laporan pertanggungjawaban biaya maka dapat mengetahui berapa besarnya penyimpangan yang terjadi antara realisasi biaya dan anggaran biaya.
Informasi penyimpangan tersebut dijadikan oleh pihak akuntansi dan manajemen sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya pada periode berikutnya, sehingga dapat tercapainya penekanan biaya yang efisien dan Salah satu bentuk pengendaliannya ialah dengan menggunakan penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja, karena membantu kepala dinas untuk memusatkan perhatian pada masalah operasional manajemen pada waktu yang lebih awal untuk pengendalian yang lebih efektif.
Oleh karena itu, harus disusun tugas pokok untuk tiap-tiap tingkatan bidang melalui pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban, serta laporan anggaran dan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk dapat menentukan prestasi kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut.
Manajemen yang bertanggungjawab atas perencanaan, pencapaian sasaran pelaksanaan, dan hasil pelaporan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui akuntansi pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, manajemen harus memperhatikan kinerja pusat pertanggungjawaban agar dapat berjalan dengan efektif.
Akuntansi pertanggunjawaban yang dilakukan manajemen bertujuan untuk memeriksa keefektifan penyelesaian rencana dan untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi.
Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan memadai akan membantu perusahaan dalam melaksanakan operasi perusahaan dengan efisien dan efektif, sehingga tujuan perusahaan yang optimum dapat tercapai.
Akuntansi pertanggungjawaban juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk landasan terciptanya suatu sistem 278 | Dendi Sanjaya.
Neri Susanti.
Yudi Irawan .
An Analysis of the AccountingA pengukuran prestasi kerja.
Jika akuntansi pertanggungjawaban diterapkan secara baik dan memadai, perusahaan dapat melihat sebera besar perubahan yang telah dicapai setiap manajer.
Apabila setiap manajer di perusahaan dapat mencapai jumlah sasaran atau target yang telah direncanakan sebelumnya, maka perusahaan dapat memberikan suatu penghargaan.
Penghargaan tersebut nantinyaakan memotivasi manajer untuk terus meningkatkan kinerjanya Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018, tambahan penghasilan pegawai adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
Gaji merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan serta pembayarannya.
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki khusunya oleh sektor publik yaitu dengan pengembangan sistem penggajian.
Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Desdikbu.
Kabupaten Seluma adalah organisasi yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dinas ini memiliki program kerja dengan sistem manajemen yang baik dalam menyusun akutansi pertanggumg jawaban sebagai pelaporan atas program kerja yang telah dilaksanakan.
Selain itu, pada dinas ini memiliki Kasubid yang dapat memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Fenomena yang terjadi terkait dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya penerapan yang tidak sesuai dengan standar akuntasi yang baik dan benar.
Hal ini terlihat dari pembuatan Rencana Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang terkesan menaikan harga, dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap, maka untuk mempertanggungjawabkannya sulit.
Kesulitan juga dialami oleh pimpinan seperti dalam hal pengawasan dan pengendalian anggarananggaran atau biaya yang terjadi.
Kesulitan dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran timbul karena pimpinan tidak dapat secara langsung mengikuti jalannya operasional tersebut secara LANDASAN TEORI Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Halim .
Akuntansi adalah Sistem pengukuran yang berfungsi sebagai penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuansatuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.
Menurut Mulyadi .
Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkanAy.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksitransaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan Akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan dan melaporkan teransaksi-transaksi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Samryn .
9: .
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian Pusat Pertanggungjawaban (Responsibility Cente.
Menurut Anthony dan Govindarajan .
pusat pertanggungjawaban adalah AuPertanggungjawaban dimana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama.
prestasi manajer pusat biaya diukur dengan kemampuan untuk menekan biayabiaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban Menurut Anthony dan Govindarajan .
9: .
menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan: AuOrganisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukanAy.
Menurut Hansen dan Mowen .
pusat pertanggungjawaban merupakan: AuSuatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentuAy.
Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipirnpinnya.
Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban.
Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut.
Pada Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
4 No.
2 November 2024 page: 277 Ae 284 | 279 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 tingkatan yang terendah bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya.
Pada tingkatan yang lebih tinggi pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departernen-departemen ataupun divisi-divisi.
Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu, jadi sasaran dari masing-masing individu dalam liar-liar pusat pertanggungjawaban itu harus diusahakan agar selaras, serasi dan seimbang dalam usaha mencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan.
Suatu pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja, ataupun jasa-jasa yang akan di proses dalam pusat pertanggungjawaban, hasil proses tersebut menghasilkan keluaran yang berupa produk atau jasa.
Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama.
Menurut Anthony dan Govindarajan .
prestasi manajer pusat biaya diukur dengan kemampuan untuk menekan biaya-biaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban.
Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban dikenal biaya teknis dan biaya kebijakan (Suadi, 2021:.
Biaya teknis adalah biaya pengeluaran dan manfaatnya dapat ditelusuri karena memiliki hubungan antara masukan dan keluaran yang dihasilkan sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang pengeluaran dan manfaatnya tidak dapat ditelusuri karena pengeluaran dan masukanya yang dihasilkan tidak ada hubungannya.
Biaya kebijakan adalah biaya yang merefleksikan keputusan pihak manajemen yang berkaitan dengan kebijakan tertentu yang biasanya terdapat di unit-unit administrasi dan pendukung .
eperti akuntansi, hukum,sumber daya manusi.
operasi-operasi litbang, dan aktivitas pemasaran yang outputnya tidak bias diukur dengan uang.
Supriyono .
memberikan defenisi sebagai berikut:
AuBiaya kebijakan adalah biaya yang terjadinya dan variabilitasnya ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen dan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal .
rat dan nyat.
dengan keluarannya.
Ay Input biaya kebijakan sulit dikaitkan secara fisik kepada outputnya karena output tersebut tidak dapat dinilai secara kuantitatif.
Biaya kebijakan merupakan hasil dari keputusan manajemen Sistem Penyusunan Anggaran Pusat Biaya Menurut Supriyono .
anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumberAesumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Anthony dan Govindarajan .
anggaran merupakan AuAlat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.
Anggaran dapat dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan.
Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban Ide pokok akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab terhadap elemenAeelemen yang secara langsung berada di bawah pengendaliannya.
Akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang didesain secara khusus dan diimplementasikan untuk menilai kinerja manajer pusatAepusat pertanggungjawaban.
Tanggungjawab
manajer adalah pendapatan, biaya laba dan investasi sesuai dengan jenjang manajemen pusat
METODE PENELITIAN
Untuk pembahasan dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis Pengertian metode deskriptif menurut Nazir .
adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Hansen dan Mowen .
Analisis Rasio Realisasi Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi pertaggungjawaban.
Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat diketahui analisis pengendalian biaya yang telah dilakukan Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya di mana hasil analisis tersebut disajikan berupa persentase perbandingan.
Dari analisis ini kemudian dapat ditetapkan besarnya penyimpangan yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kepala bagian pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.
280 | Dendi Sanjaya.
Neri Susanti.
Yudi Irawan .
An Analysis of the AccountingA Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya adalah sebagai berikut: Rasio realisasi biaya terhadap anggaran (Mahmudi, 2020:.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran TPP.
Adapun laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma sebagai berikut :
Tabel 2 Realisasi Anggaran TPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun Tahun Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Persentase Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, 2024 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk semua anggaran yang telah digunakan setiap tahunnya.
Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran harus dibuat pelaporannya setiap tahun.
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pelaporan pertanggungjawaban anggaran dibuat oleh bagian bendahara dan selanjutnya akan diperiksa oleh dan diperiksaoleh PPK selanjutnya kaan dilaporkan kepda Kepala Dinas.
Dalam penggunaan anggaran tentunya anggaran yang telah disetujui untuk satu anggaran akan dicairkan ke kuasa pengguna anggaran.
Namun untuk satu tahun anggaran, anggaran yang sudah disetujui yang biasa disebut dengan istilah pagu anggaran terkadang bisa berlebih dan juga terkadang bisa kurang.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dapt dilihat realisasi anggaran dari TPP masih belum terserap 100% karena masih adanya sisa anggaran pada tahun 2022 dan tahun 2023.
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah sisa anggaran TPP masih tersisa sebesar Rp.
000,-dengan tingkat realisasi sebesar 93,62% begitu juga dengan tahun 2023 nilai sisa anggaran TPP sebesar Rp.
000 dengan tingkat realisasi sebesar 89,83%.
Kekurangan realiasi anggaran TPP ini disebabkan karena adanya potongan TPP untuk setiap pegawai seperti potongan TPP keterlambatan, absen tidak masuk kerja dan juga pemotongan karena pelanggaran disiplin kerja.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma menurut struktur organisasinya sudah menggambarkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas karena dalam struktur organisasinya memperlihatkan jenjang wewenang dan kedudukan dari atasan hingga Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma terdiri dari kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh sekretaris dan kepala jabatan fungsional.
Kemudian jenjang dibawahnya terdiri dari kepala-kepala bidang yang membawahi beberapa subbidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen.
Akuntansi pertanggung jawaban memfokuskan terhadap pembagian wewenang kepada kepala kantor yang bertanggungjawab.
Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat pengendalian biaya dengan menghubungkan biaya dengan bagian dimana biaya tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh manajer yang bertanggungjawab pada bagian tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
4 No.
2 November 2024 page: 277 Ae 284 | 281 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 Tabel 3 Hasil Perbandingan Antara Akuntansi pertanggungjawaban anggaran teori Hansen dan Mowen .
dengan Disdikbud Kabupaten Seluma Unsur Hansen dan Mowen Sesuai/Tidak Disdikbud Kabupaten Seluma Pengendalian .
Sesuai Struktur Struktur organisasi yang Struktur organisasi telah memiliki Sesuai Organisasi menetapkan secara tegas tanggung jawab dan wewenang, wewenang dan tanggung untuk anggaran TPP dilakukan oleh jawab tiap tingkatan bagian perencanaan dan pencairan dilaksanaan oleh bagian keuangan.
Anggaran Biaya terkendali dan tak Laporan Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan .
tertentu dalam operasi Sistem .
esponsibility reportin.
Untuk penyusunan anggaran TPP dilakukan berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Seluma Tidak adanya pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali Sesuai Adanya pembuatan laporan anggaran dan realisasi anggaran TPP Sesuai Tidak Sesuai Sumber : Hasil Penelitian dan Diolah, 2024 Struktur Organisasi Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka dapat dikatakan bahwa struktur organisasi DISDIKBUD Kabupaten Seluma secara jelas telah menggambarkan pendelegasian wewenang, tanggung jawab, pemberian tugas dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik.
Kantor juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan tanggungjawab unit kerja.
Struktur organisasi dan pendelegasian wewenang struktur organisasi DISDIKBUD Kabupaten Seluma secara jelas telah menggambarkan wewenang dan tugas tiap tingkatan manajemen dengan baik.
Pelaksanaan organsisasi telah dilaksanakan dengan baik karena adanya pemisahan tugas, bagian penganggaran dilakukan oleh bagian perencanaan sedangkan untuk pencairan dilaksanakan oleh bagian keuangan.
Organisasi dapat mewujudkan tujuan instan dengan cara pengorganisasian sumber daya manusia didalam pemanfaatan sumber daya lain melalui struktur organisasi.
Dengan adanya struktur organisasi memungkingkan keberhasilan perencanaan dan pengendaian yang ditetapkan perusahaan.
Hasil penelitian sesuai dengan teori Siswanto .
struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.
Anggaran Berdasarkan penelitian pada DISDIKBUD Kabupaten Seluma diperoleh beberapa data organisasi telah memiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan anggaran kegiatan pusat pertanggungjawaban.
Proses penyusunan anggaran pada DISDIKBUD Kabupaten Seluma Pengajuan anggaran untuk TPP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan dengan prosedur perencanaan yang akan dilakukan oleh Kasubag perencanaan, sekretaris dan kepala Dinas.
Namun dalam penetapan besarnya anggaran yang akan dietetapkan untuk TPP ini disusun berdasarkan SK Bupati Seluma tentang jumlah TPP pegawai dan untuk pencairannya dilaksanakan oleh bagian keuangan dengan prosedur pengajuan nilai TPP yang akan diajukan oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan kepada bendahara.
Selanjutnya pengajuan dari masing-masing pegawai ini akan diuatkan rekapitulasinya oleh bendahara dan diperiksa oleh PKK setelah itu diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui maka TPP dapat dicairkan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Suharsimi .
AuAnggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.
Pemisahan Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali Biaya terkendali dikemukakan oleh Mulyadi .
9: .
yang menyatakan bahwa biaya terkendali adalah biaya yang didapat secara langsung oleh seseorang manajer dalam jangka waktu tertentu.
Pada 282 | Dendi Sanjaya.
Neri Susanti.
Yudi Irawan .
An Analysis of the AccountingA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tidak melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
Pemisahan antara biaya-biaya terkendali dan tidak terkendali sangat penting untuk mengetahui penyimpangan suatu anggaran dan agar manajemen mengetahui dimana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggungjawab atas realisasi dan penyimpangan pada anggaran biaya.
Dalam penelitian ini didapati bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tidak melakukan pemisahan biaya-biaya terkendali dan tidak terkendali pada anggaran.
Laporan Pertanggungjawaban Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, dapat dikatakan bahwa anggaran biaya TPP yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kelebihan anggaran atau adanya sisa anggaran karena tidak terserap 100%, kekurangan realisasi anggaran ini disebabkan karena adanya potongan penerimaan TPP pada masingmasing pegawai.
Dari keterangan diatas juga, dapat dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah cukup memadai.
Pada kenyataanya kecil kemungkinan biaya yang sesungguhnya terjadi sama dengan biaya yang telah dianggarkan karena adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan terdapat beberapa kemingkinan yang tidak dapat diprediksi sebelumya.
Namun pada dasarnya kinerja dari pemerintah dapat dikatakan baik, dikarenakan adanya penghematan anggaran.
Secara umum terjadinya varians karena adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran TPP dan realisasi anggaran TPP pada tahun 2022 dan 2023.
Jika dilihat dari selisih yang cukup signifikan, sangatlah mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut terjadi karena adanya pemotongan TPP karena pegawai melakukan pelanggaran dan disanksi dengan pengurangan TPP.
Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu kantor memerlukan sistem akuntansi Setiap pusat pertanggungjawaban selalu menetapkan target-target operasional dan anggaran.
Dengan membandingkan realisasi dan anggaran, seorang manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien.
Melalui akuntansi pertanggungjawaban, biaya dikelompokkan dan dilaporkan untuk tiap tingkatan manajemen yang hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada dibawah pengendaliannya atau yang berada dibawah tanggung jawabnya.
Dengan demikian, kepala kantor dapat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengeluran biaya.
Selain itu, biaya juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Struktur organiasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk pelaksanaan anggaran TPP ini dikatakan sudah baik karena adanya pemisahan tanggung jawab, untuk peanggaran TPP dilaksanakan oleh bagian perencanaan anggaran sedangkan untuk pencairan TPP dilaksanakan oleh bagian keuangan.
Penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan berdasrakan SK Bupati kabupaten Seluma dan pencairan anggaran dilakukan dengan pengusulan nilai TPP dari masing-masing pegawai kepada bendahara selanjutnya bendahara akan membuat rekapan untuk TPP seluruh pegawai dan selanjutnya akan diperiksa oleh PPK baru diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui TPP dapat dicairkan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup memadai, dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dan biaya TPP dimasukan kepada biaya terkendali.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran TPP.
Pada laporan pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besarnya perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta selisihnya.
Untuk tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 93,62% dan tahun 2023 realiasi anggaran sebesar 89,83%.
Sisa anggaran ini terjadi karena adanya pemotongan TPP bagi pegawai yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, tidak absen, dan kinerja tidak memenuhi jam kerja.
Laporan pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma telah sesuai dengan teori Hansen dan Mowen .
yaitu karena telah dilakukan berdasarkan empat unsur yaitu struktur organisasi, anggaran, biaya terkendali dan tak Jurnal Fokus Manajemen.
Vol.
4 No.
2 November 2024 page: 277 Ae 284 | 283 p-ISSN 2809-9931 e-ISSN 2809-9141 terkendali, laporan pertanggungjwaban untuk laporan anggaran TPP pada tahun 2022 dan 2023.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :
Disarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali agar memudahkan dalam penyusunan anggaran.
Disarankan kepada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk tidak melakukan pelanggaran agar bisa mencairkan TPP 100%.
DAFTAR PUSTAKA