Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol.
7 No.
3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.
58258/jisip.
5146/http://ejournal.
org/index.
php/JISIP/index Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Kamsal Hamin1.
St.
Ohoiwutun2.
Hendry Selanno3
1,2,3
Article Info Received : 11 May 2023 Publish : 04 July 2023 Keywords:
Policy Implementation.
Handling Urban Poverty Info Artikel Diterima : 11 Mei 2023 Publis : 04 Juli 2023 Universitas Pattimura Ambon Abstract This study aims to analyze .
the implementation of policies for handling urban poverty in Nusaniwe District.
Ambon City, .
the effectiveness of implementing policies for handling urban poverty in Nusaniwe District.
Ambon City, .
factors that influence the implementation of policies for handling urban poverty in Nusaniwe District.
Ambon City and .
strategies for handling urban poverty in Nusaniwe District.
Ambon City.
Data were analyzed using qualitative analysis.
The results of the study concluded that .
Poverty management policies in Ambon City have been elaborated through various work programs and are made based on the needs of target households and their implementation is in accordance with the main tasks and functions of the related regional apparatus .
Policy implementation for handling poverty has not been maximized in terms of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy.
Factors that influence the implementation of policies for handling urban poverty are policy errors, distribution of social assistance and weak data accuracy and .
Strategies for handling urban poverty in Ambon City are focused on political will and institutional dimensions, both dimensions of policy content and third dimensions of the policy environment .
Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis .
implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, .
efektivitas implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, .
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan .
strategi penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Data dianalisis dengan menggunakan analisis Hasil penelitian menyimpulkan bahwa .
Kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon telah dijabarkan melalui berbagai program kerja dan dibuat berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran dan implementasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang terkait.
Implementasi Kebijakan penanganan kemiskinan belum maksimal aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses .
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan adalah kekeliruan kebijakan, penyaluran bantuan sosial dan lemahnya akurasi data dan .
Strategi penanganan kemiskinan perkotaan di Kota Ambon dititkberatkan pada dimensi political will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons AtribusiBerbagiSerupa 4.
0 Internasional Corresponding Author:
Kamsal Hamin Universitas Pattimura Ambon Email: kamsalhamin@gmail.
PENDAHULUAN
Sebagai amanat dari Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 dan penjelasan pasal didalamnya, pemerintah juga telah melahirkan Undang Undang no.
11 tahun 2009 tetang Kesejahteraan Sosial, dimana di dalam pasalnya khususnya pasal 19,20 khusus membahas tentang pengentasan kemiskinan.
Tentu ini merupakan hukum dasar untuk implementasi program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan sudah semestinya pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten dan Kota melaksanakan secara maksimal karena sudah ada payung hukum negara Banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain.
konsep, pendekatan, strategi, rumusan, teknik, taktik, 2052 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 dan pelaksana serta keberfihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Idealnya, berbagai faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap, sehingga mampu mengatasi problem kemiskinan secara tepat dan komprehensif.
Jika salah satu faktor terbaikan, maka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka lebar, yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat.
Oleh sebab itu, berbagai faktor pendukung kebijakan dalam penangulangan kemiskinan harus tepat dan efektif.
Secara kelembagaan upaya untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini relative masih tinggi.
Kota Ambon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki penduduk miskin.
Berdasarkan data BPS Kota Ambon Tahun 2021, jumlah penduduk miskin kota Ambon 30.
jiwa, sedangkan penduduk miskin baru 23.
365 jiwa.
Sehingga total penduduk miskin 52.
258 atau 14,17 persen dari jumlah penduduk Kota Ambon.
Penduduk miskin dan miskin baru tersebar di semua desa, negeri dan kelurahan di Kota Ambon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table Tabel 1 Data Kemiskinan di Kota Ambon Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin .
Sirimau Nusaniwe Teluk Ambon Teluk Ambon Baguala Leitimur Selatan Sumber : BPS Kota Ambon, 2021 Persentase (%) 32,70 30,80 15,60 15,50 Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Nusaniwe merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Kota Ambon.
Luas wilayah Kecamatan Nusaniwe tercatat 88,35 kmA, luas ini sudah disesuaikan dengan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 yang terbagi atas 8 .
kelurahan dan 5 .
Meskipun pertumbuhan penduduk di kecamatan Nusaniwe adalah terendah dibandingkan empat kecamatan lain di Kota Ambon, namun jumlah penduduk miskinnya mencapai 30,80% dari total penduduk miskin yang ada di Kota Ambon.
Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial Kota Ambon berupaya mengimplementasikan kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Progam sembako.
Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini perlu diukur tingkat efektifitasnya agar implementasi di masa yang akan datang dapat memenuhi target dari berbagai aspek.
Kajian tentang kemiskinan di Kota Ambon telah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Soegijono .
melaporkan bahwa salah satu target keberhasilan program kerja Pemerintah Kota Ambon adalah mengurangi angka kemiskinan.
Target pengurangan angka kemiskinan masyarakat, merupakan program kerja besar, yang membutuhkan kerja keras dari pemerintah kota, yang didukung oleh masyarakat.
Termasuk pihak ketiga seperti LSM.
Swasta.
Perguruan Tinggi dan kelompok kepentingan lainnya.
Pada posisi ini sinergisitas antar institusi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini.
Karena itu, ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, maka salah satu pilihan untuk memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan.
Atas dasar itu.
Pemerintah Kota Ambon, telah berupaya melahirkan kegiatan untuk mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.
Namun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai dengan harapan, masih diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk terus terus memperbaiki mekanismenya.
2053 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Demikian pula dilaporkan oleh Tahitu & Lawalata .
bahwa banyaknya program yang didaratkan bagi warga miskin di Kota Ambon, ternyata tidak secara signifikan mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan.
Hal ini disebabkan karena target penurunan jumlah warga miskin yang dilakukan pemerintah kota bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang diartikan sebagai kondisi ekonomi semata.
Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik.
Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Akib .
, dapat dikaji berdasarkan proses implementasi .
erspektif prose.
dan hasil yang dicapai .
erspektif Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan.
Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dimulai dari memahami apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan.
Sebagai bagian dari kebijakan publik, implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah pilihan yaitu secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan publik tersebut.
Apapun pilihannya semua tergantung pada model implementasi kebijakan yang dianut oleh suatu pemerintahan Negara.
Seperti di Indonesia menganut model continentalist dimana setiap kebijakan publik yang dibuat selalu memerlukan kebijakan publik penjelas yang sering disebut sebagai peraturan Rangkaian implementasi kebijakannya berjenjang mulai dari kebijakan publik, kebijakan publik penjelas, program, proyek, sampai pada kegiatan.
Untuk itu ada berbagai model implementasi kebijakan yang dapat dipakai sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi.
Berbagai model implementasi kebijakan mulai dari yang bersifat top Ae down, bottom Ae upper, sampai pada yang kombinasi, dipilih berdasarkan kesesuaian implementasi dengan kebijakannya.
Karena setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berbeda.
Yang terpenting adalah bahwa implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Efektivitas .
berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil .
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternyaAy.
Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi baru tercapai setelah melalui proses tertentu.
Larantika .
menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Pengukuran efektivitas implementasi penanganan kemiskinan ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Larantika .
yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.
METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang 2054 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu.
Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik .
Informan penelitian ini adalah aparat Dinas Sosial Kota Ambon yang memahami tentang kebijakan penanganan kemiskinan melalui program beberapa program penanganan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Progam sembako.
Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam .
ept intervie.
dengan informan kunci yakni pendamping kecamatan Nusaniwe.
menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman .
, dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pembahasan tentang strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang hingga saat ini masih dinilai belum berjalan dengan efektif.
Strategi penanganan kemiskinan ini didesain berdasarkan perspektif teoritik dengan skala prioritas.
Berdasarkan hasil skala prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam menetapkan strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan dapat didesain menurut urutan langkah sebagai berikut : pertama dimensi political will dan kelembagaan dengan nilai prioritas pertama.
Prioritas kedua, yakni dimensi isi kebijakan.
Sedangkan dimensi yang terakhir yang harus dilakukan dan mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Ambon adalah Dimensi Lingkungan Kebijakan.
Berdasarkan hasil tersebut, maka pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon, berdasarkan dimensi implementasi kebijakan, secara komprehensif dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini :
Gambar 1 Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan Untuk mengefektifkan strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan action plan dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan, sudah selayaknya memperioritaskan langkah-langkah sebagai berikut.
pertama dimensi political will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.
2055 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Berdasarkan hal tersebut, diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon berdasarkan indikator dari dimensi political will dan kelembagaan terlihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 2.
Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Indikator Dimensi Political Will dan Kelembagaan Berdasarkan gambar di atas, maka untuk mengefektifkan implementasikan kebijakan penanganan kemiskinan berdasarkan indikator political will dan kelembagaan.
Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi implementasikan kebijakan penanganan kemiskinan sebagai berikut: pertama kemauan politik walikota Ambon.
Kedua, adanya kelembagaan khusus untuk penanganan kemiskinan, ketiga, struktur organisasi yang jelas dan efektif dan keempat, sinergitas diantara seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan hal tersbut, diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon berdasarkan indikator dari dimensi isi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :
Pemahaman isi kebijakan Ketepatan Dukungan Manfaat Implementat or dijelaskan secara rinci Dukungan sumber daya Perubahan Dukungan SDM Dukungan sumber daya Gambar 3.
Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Indikator Dimensi Isi Kebijakan Berdasarkan gambar di atas, untuk mengefektifkan strategi penanganan kemiskinan di Kota Ambon berdasarkan indikator Dimensi isi kebijakan.
Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan langkah atau upaya dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan sebagai berikut: pertama, kepentingan kelompok sasaran atau target groups dalam memahami isi kebijakan penanganan kemiskinan.
Kedua, jenis manfaat apa yang diterima oleh 2056 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 target group atau sasaran dari implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
Ketiga, perubahan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan penangulangan kemiskinan.
Keempat, ketepatan program penanganan kemiskinan.
Kelima, kebijakan penanganan kemiskinan telah menyebutkan implementatornya secara rinci.
Keenam program penanganan kemiskinan didukung oleh SDM sumber daya manusia yang memadai.
Ketujuh, program penanganan kemiskinan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.
Kedelapan, program penanganan kemiskinan didukung oleh sumber daya fasilitas yang memadai.
Kesembilan, program penanganan kemiskinan didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai.
Pola strategi implementasi kebijakan penangulangan kemiskinan di Kota Ambon yang didasarkan basis indikator dari dimensi lingkungan kebijakan.
Konstruksi pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4.
Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Dimensi Lingkungan Kebijakan Berdasarkan gambar di atas, untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Ambon dilihat dalam perspektif indikator dimensi lingkungan kebijakan.
Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan upaya yang serius dan komprehensif dengan berpedoman pada pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan sebagai berikut:
pertama, besarnya kekuatan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan Kedua, besarnya kepentingan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
Ketiga, besarnya strategi para aktor yang terlibat implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
Keempat, tingkat kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan, dan kelima, tingginya responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, maka disimpulkan bahwa .
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan adalah kekeliruan kebijakan, penyaluran bantuan sosial dan lemahnya akurasi data dan .
strategi penanganan kemiskinan perkotaan di Kota Ambon dititkberatkan pada dimensi political will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.
UCAPAN TERIMAKASIH
2057 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan usaniwe Kota Ambon (Kamsal Hami.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan pendamping kecamatan Nusaniwe atas kesediaan waktu selama pelaksanaan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA