Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Kontribusi Program Sister City yang Dilakukan Oleh Indonesia dan Korea Selatan Terhadap Hubungan Bilateral Antara Kedua Negara Rakhmayanti Dewi Departemen Hubungan Internasional.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Universitas Indonesia dewi@ui.
Abstrak Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer yang semakin kompleks, aktor subnasional seperti pemerintah daerah memainkan peran yang semakin signifikan dalam mendukung diplomasi negara melalui jalur non-formal.
Program sister city merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi dalam kerja sama internasional sekaligus mendukung hubungan bilateral antarnegara.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kerja sama sister city berfungsi sebagai instrumen politik subnasional dalam mendukung hubungan bilateral IndonesiaAeKorea Selatan, serta dalam kondisi apa paradiplomasi tersebut efektif dan menghadapi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berbasis analisis data sekunder yang diperoleh dari dokumen kerja sama antar daerah, laporan resmi pemerintah, publikasi akademik, serta sumber media yang kredibel.
Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola kerja sama, peran aktor subnasional, dan implikasi politik dari program sister city.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama sister city tidak hanya berfungsi sebagai kerja sama teknis di bidang budaya, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai instrumen soft power dan diplomasi publik yang memperkuat jejaring komunikasi non-formal, membangun kepercayaan antar aktor, serta mendukung pencitraan positif Indonesia di Korea Selatan.
Namun, efektivitas paradiplomasi ini masih dibatasi oleh perbedaan model kelembagaan, dominasi pendekatan top-down, dan keterbatasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian paradiplomasi dengan menunjukkan bahwa sister city dapat dipahami sebagai instrumen politik subnasional yang berfungsi secara kondisional, bergantung pada konteks kelembagaan dan tata kelola multi-level.
Temuan ini memperluas pemahaman tentang hubungan antara aktor subnasional dan diplomasi bilateral dalam studi hubungan internasional.
Kata kunci: paradiplomasi, sister city, hubungan bilateral, soft power Abstract In the increasingly complex dynamics of contemporary international relations, subnational actors such as local governments play a growing role in supporting state diplomacy through non-formal channels.
Sister city cooperation represents a form of paradiplomacy that enables local governments to engage in cross-border collaboration while contributing to bilateral relations between states.
This study addresses the research question of how sister city cooperation functions as a subnational political instrument in supporting IndonesiaAeSouth Korea bilateral relations, and under what conditions such paradiplomacy becomes effective or constrained.
This study employs a qualitative descriptive approach, using secondary data collected from interlocal cooperation documents, official government reports, academic publications, and credible media sources.
Data were analyzed through content analysis to identify patterns of cooperation, the roles of subnational actors, and the political implications of sister city programs.
The findings indicate that sister city cooperation operates not merely as technical collaboration in culture, education, and local governance, but also as an instrument of soft power and public diplomacy.
Through non-formal communication networks and trust-building mechanisms, these initiatives contribute to positive international perceptions and support formal Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
diplomatic relations.
However, the effectiveness of paradiplomacy remains constrained by institutional differences, the dominance of top-down governance approaches, and limited coordination between central and local governments.
Theoretically, this study contributes to the paradiplomacy literature by conceptualizing sister city cooperation as a conditional political instrument, whose effectiveness depends on multi-level governance alignment and institutional capacity.
This finding enriches existing debates on the role of subnational actors in bilateral diplomacy and international relations.
Keywords .
paradiplomacy, sister city, bilateral relations, soft power
PENDAHULUAN
Perkembangan hubungan internasional di era globalisasi telah menimbulkan dinamika baru dalam praktik diplomasi.
Jika sebelumnya negara dipandang sebagai aktor tunggal yang dominan dalam mengelola hubungan internasional, kini muncul aktor-aktor subnasional seperti kota, provinsi, dan pemerintah daerah yang semakin aktif membangun jejaring global.
Fenomena ini dikenal sebagai paradiplomasi, yaitu keterlibatan entitas subnasional dalam diplomasi internasional dengan tujuan memperjuangkan kepentingan lokal, mempercepat pembangunan, dan sekaligus mendukung agenda diplomasi nasional (Erika & Nurika, 2020.
Rochman, 2.
Paradiplomasi berkembang pesat seiring meningkatnya interdependensi global dan kebutuhan daerah untuk mencari solusi inovatif atas persoalan lokal melalui kerja sama internasional (Aulia, 2024.
Luthfiani, 2.
Dalam konteks tersebut, program sister city menjadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan kota di berbagai negara menjalin kolaborasi lintas batas dalam bidang budaya, pendidikan, teknologi, tata kelola pemerintahan, maupun ekonomi kreatif (Adinda et al.
, 2020.
Sitinjak et al.
, 2.
Indonesia termasuk negara yang aktif memanfaatkan mekanisme sister city sebagai bentuk paradiplomasi.
Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama luar negeri sepanjang mendukung kepentingan nasional.
Salah satu mitra strategis Indonesia dalam program ini adalah Korea Selatan, negara yang tidak hanya memiliki hubungan diplomatik erat dengan Indonesia sejak 1973, tetapi juga menjadi mitra penting dalam perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertukaran budaya.
Kerja sama sister city antara kota-kota Indonesia dan Korea Selatan seperti JakartaAeSeoul.
SurabayaAeBusan, dan BandungAeSuwon menjadi instrumen paradiplomasi yang mampu menjembatani kepentingan lokal dengan agenda politik luar negeri kedua negara.
Program-program yang dihasilkan, mulai dari pertukaran pelajar, penerapan teknologi smart city, festival budaya, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah, memperlihatkan bahwa kerja sama ini tidak hanya berkontribusi pada pembangunan lokal, tetapi juga membuka saluran komunikasi diplomatik non-formal Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
yang dapat mendukung hubungan politik bilateral (Intentilia & Surya Putra, 2021.
Nuralam.
Meski demikian, efektivitas sister city sebagai instrumen politik belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik.
Sejumlah penelitian terdahulu lebih menekankan aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
Misalnya.
Alam dan Sudirman .
menyoroti kerja sama BandungAeSuwon yang berfungsi sebagai perpanjangan diplomasi negara sekaligus sarana pembangunan kota.
Septiarika .
menekankan peran kerja sama BandungAeSeoul dalam memperkuat people-to-people diplomacy dan pembangunan berkelanjutan.
Puspitarini et al.
melihat kerja sama ini sebagai transisi menuju diplomasi subnasional berbasis smart city dan teknologi.
Rachmat et al.
menekankan kontribusinya pada diplomasi budaya, sedangkan Parihah dan Nugroho .
menyoroti city branding dan reputasi internasional Bandung melalui hubungan dengan Seoul.
Semua penelitian ini memang menunjukkan manfaat nyata dari paradiplomasi, tetapi mayoritas cenderung menitikberatkan pada dimensi non-politik, sehingga kontribusinya terhadap penguatan hubungan politik bilateral IndonesiaAeKorea Selatan masih menjadi area yang kurang diteliti.
Kekosongan kajian ini penting untuk diisi karena meskipun paradiplomasi melalui skema sister city semakin banyak dipraktikkan, peran konkretnya dalam memperkuat hubungan politik bilateral masih belum dipahami secara jelas dalam literatur.
Sebagian studi cenderung memandang kerja sama sister city sebagai instrumen pembangunan lokal atau pertukaran budaya semata, sementara dimensi politiknya sering kali dianggap sekunder atau Padahal, dalam praktiknya, kerja sama antar kota berpotensi membangun trust di tingkat lokal yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan politik antarnegara.
Namun demikian, belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai bagaimana dan dalam kondisi apa mekanisme trust building lokal tersebut dapat terhubung dengan dinamika politik bilateral di tingkat negara.
Selain itu, saluran komunikasi non-formal yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sering disebut sebagai bentuk diplomasi alternatif, tetapi kontribusinya terhadap penguatan diplomasi nasional masih jarang diuji secara empiris.
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah secara lebih mendalam bagaimana paradiplomasi melalui sister city berfungsi tidak hanya sebagai forum kerja sama lokal, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berkontribusi pada penguatan hubungan bilateral.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kerja sama paradiplomasi melalui program sister city dalam memperkuat Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
hubungan politik antara Indonesia dan Korea Selatan.
Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme kerja sama antar pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan politik, membuka saluran komunikasi non-formal, serta mendukung agenda diplomasi nasional dalam membangun hubungan bilateral yang lebih erat dan berkelanjutan.
Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris pada studi hubungan internasional, tetapi juga menawarkan perspektif kritis mengenai peran paradiplomasi sebagai instrumen politik dalam konteks diplomasi kontemporer.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena paradiplomasi melalui program sister city antara Indonesia dan Korea Selatan (Creswell, 2.
Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, dinamika, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi interaksi antar pemerintah daerah dan keterkaitannya dengan hubungan bilateral kedua negara (Saputra et al.
, 2.
Penelitian ini tidak berorientasi pada generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman kontekstual dan interpretatif mengenai peran sister city dalam mendukung diplomasi politik.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik paradiplomasi pemerintah daerah yang diwujudkan melalui program sister city antara kota/kabupaten di Indonesia dan Korea Selatan.
Secara lebih spesifik, unit analisis mencakup: .
bentuk dan karakter kerja sama sister city yang dijalankan, .
aktor-aktor yang terlibat dalam kerja sama tersebut, baik dari unsur pemerintah daerah maupun non-negara, serta .
narasi dan muatan politik yang tercermin dalam dokumen dan kebijakan kerja sama.
Penetapan unit analisis ini bertujuan untuk memfokuskan kajian pada level subnasional, tanpa melepaskan keterkaitannya dengan dinamika hubungan bilateral IndonesiaAeKorea Selatan.
Sumber data penelitian bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Aprila et al.
, 2.
Data meliputi publikasi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, dokumen kerja sama antar daerah, berita dari media nasional dan internasional yang kredibel, serta laporan lembaga internasional yang membahas isu paradiplomasi.
Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Rahmadhani et al.
, 2.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis (Yentifa et , 2.
Tahapan pengumpulan data meliputi: .
identifikasi literatur dan dokumen yang relevan dengan topik paradiplomasi dan sister city, .
seleksi sumber berdasarkan kriteria kredibilitas dan relevansi, serta .
pengelompokan awal dokumen sesuai dengan fokus kajian, seperti bentuk kerja sama, aktor yang terlibat, serta implikasinya terhadap hubungan bilateral (Suminar et al.
, 2.
Prosedur analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi .
ontent analysi.
yang dilaksanakan secara bertahap.
Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring dokumen dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
Tahap kedua adalah kategorisasi data, dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama seperti mekanisme kerja sama sister city, pola interaksi aktor subnasional, dan dimensi politik yang muncul dalam kerja sama tersebut.
Tahap ketiga adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan makna dan implikasi temuan berdasarkan konteks paradiplomasi dan hubungan bilateral IndonesiaAeKorea Selatan.
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan mengaitkan hasil interpretasi dengan tujuan dan pertanyaan penelitian (Christawan et , 2.
Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari literatur akademik, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi media yang kredibel.
Reliabilitas penelitian dijaga melalui penerapan prosedur analisis yang konsisten dan transparan, di mana seluruh sumber data dan tahapan analisis didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri kembali (Sugiyono, 2.
Melalui metode kualitatif yang terstruktur ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik paradiplomasi melalui sister city serta kontribusinya terhadap penguatan hubungan politik bilateral Indonesia dan Korea Selatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Paradiplomacy dan Peran Sister City dalam Politik Bilateral Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama sister city antara Kota Bandung dan Seoul tidak hanya berfungsi sebagai kerja sama teknis antar pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai instrumen politik subnasional yang mendukung hubungan bilateral IndonesiaAeKorea Selatan.
Temuan empiris memperlihatkan bahwa interaksi yang dibangun melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan pengembangan kapasitas institusional telah Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
menciptakan jejaring komunikasi non-formal, meningkatkan kepercayaan antar aktor, serta memperluas ruang diplomasi di luar jalur negara-ke-negara yang bersifat formal.
Dengan demikian, sister city beroperasi sebagai mekanisme paradiplomasi yang memiliki implikasi politik, meskipun dikemas dalam bentuk kerja sama teknis dan sosial.
Dalam kerangka paradiplomasi, kerja sama BandungAeSeoul mencerminkan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan ruang diplomasi subnasional untuk memperjuangkan kepentingan lokal sekaligus mendukung agenda diplomasi nasional (Intentilia & Surya Putra.
Paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah bertindak lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika global, tanpa secara langsung menegasikan peran pemerintah pusat.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai program sister city yang dijalankan Bandung dan Seoul tidak bersifat simbolik semata, melainkan mencakup dimensi strategis seperti pertukaran budaya, pendidikan, pengembangan smart city, serta peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.
Kompleksitas ini menegaskan adanya interaksi berlapis antara kepentingan lokal, nasional, dan internasional dalam praktik kerja sama tersebut.
Secara empiris, pertukaran budaya seperti partisipasi Bandung dalam Seoul Friendship Fair dan pendirian Little Bandung Wall berfungsi sebagai instrumen soft power subnasional (Parihah & Nugroho, 2.
Inisiatif ini tidak hanya mempromosikan identitas budaya dan produk lokal, tetapi juga membangun persepsi positif terhadap Indonesia di tingkat masyarakat Korea Selatan.
Temuan ini menunjukkan bahwa paradiplomasi melalui sister city bekerja dengan membentuk pemahaman lintas budaya dan kedekatan sosial, yang pada gilirannya memperkuat fondasi hubungan politik bilateral secara tidak langsung.
Di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas, program pertukaran pelatihan tata kelola, pengelolaan lingkungan, dan implementasi smart city memperlihatkan mekanisme transfer pengetahuan yang berkelanjutan (Puspitarini et al.
, 2.
Temuan ini mengindikasikan bahwa sister city berperan dalam membangun kredibilitas institusional pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan legitimasi politiknya di mata mitra internasional.
Dengan kata lain, kerja sama teknis tersebut memiliki implikasi politik karena memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai aktor yang kompeten dan dapat dipercaya dalam hubungan internasional (Alam & Sudirman, 2.
Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa paradiplomasi melalui sister city juga berfungsi sebagai jalur diplomasi alternatif yang melengkapi diplomasi formal negara.
Jejaring komunikasi non-formal yang terbangun antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan institusi pendidikan memungkinkan terjadinya trust building yang relatif lebih Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
stabil dan berjangka panjang.
Namun demikian, efektivitas peran politik sister city masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi pendekatan top-down, keterbatasan kapasitas sumber daya lokal, serta ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa agar sister city benar-benar berfungsi sebagai instrumen politik yang substantif, diperlukan pengelolaan yang lebih strategis, partisipatif, dan selaras dengan kepentingan nasional.
Analisis Kritis Dampak Politik Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas paradiplomacy melalui kerja sama sister city antara Indonesia dan Korea Selatan sangat bergantung pada konteks kelembagaan, politik, dan tata kelola yang melingkupinya.
Paradiplomacy cenderung efektif ketika terdapat keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan inisiatif pemerintah daerah, kapasitas institusional yang memadai, serta ruang partisipasi bagi aktor non-negara.
Sebaliknya, paradiplomacy menjadi kurang efektif ketika dibatasi oleh kontrol administratif yang berlebihan, koordinasi lintas level pemerintahan yang lemah, dan minimnya keterlibatan publik dalam implementasi program (Puspitarini et al.
, 2.
Salah satu kondisi struktural yang memengaruhi efektivitas paradiplomacy adalah perbedaan model yang dianut kedua negara.
Indonesia menerapkan model conservative paradiplomacy, di mana seluruh kerja sama luar negeri pemerintah daerah harus melalui mekanisme one-gate policy di bawah kendali pemerintah pusat.
Model ini relatif efektif dalam menjaga konsistensi kebijakan luar negeri dan mencegah fragmentasi kepentingan nasional, namun pada saat yang sama membatasi fleksibilitas dan kecepatan respons pemerintah daerah dalam membangun kerja sama internasional.
Sebaliknya.
Korea Selatan mengadopsi model progressive paradiplomacy yang memberikan otonomi lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menjalin hubungan internasional.
Paradiplomacy dalam konteks ini menjadi lebih efektif ketika pemerintah daerah memiliki kapasitas sumber daya, pengalaman, dan dukungan politik yang kuat, tetapi berpotensi menimbulkan kesenjangan kapasitas dan koordinasi ketika mitra kerja samanya berasal dari negara dengan model yang lebih sentralistik seperti Indonesia (Fadhilah, 2.
Selain faktor kelembagaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa paradiplomacy melalui sister city lebih efektif ketika dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
Kerja sama subnasional mampu menghasilkan dampak politik yang lebih nyata ketika melibatkan masyarakat, sektor swasta, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor pendukung diplomasi publik.
Dalam kondisi ini, sister city tidak hanya menjadi Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
forum kerja sama teknis, tetapi juga wahana trust building dan pembentukan persepsi positif yang berkontribusi pada penguatan hubungan bilateral (Rachmat et al.
, 2.
Sebaliknya, paradiplomacy cenderung kurang efektif ketika dikelola secara dominan melalui pendekatan top-down, dengan minim sosialisasi, keterbatasan partisipasi publik, dan absennya mekanisme evaluasi berkelanjutan (Alam & Sudirman, 2.
Hambatan lain yang memengaruhi efektivitas paradiplomacy adalah keterbatasan anggaran, kesenjangan komunikasi lintas budaya, serta lemahnya integrasi antara program sister city dan agenda pembangunan daerah.
Dalam kondisi tersebut, kerja sama subnasional berisiko berhenti pada level simbolik dan administratif, tanpa menghasilkan dampak politik yang substansial.
Oleh karena itu, paradiplomacy melalui sister city akan lebih efektif apabila dikelola melalui strategi integratif yang memadukan pendekatan top-down dan bottom-up, memperkuat kapasitas institusional pemerintah daerah, serta memastikan keselarasan antara kepentingan lokal dan nasional.
Perbandingan Paradiplomacy Indonesia dan Korea Selatan Tabel 1.
Perbedaan Utama yang mempengaruhi efektivitas politik paradiplomacy Aspek Indonesia Korea Selatan Implikasi Politik Tingkat Rendah.
Tinggi, daerah dapat Indonesia cenderung Otonomi bertindak lebih lambat merespons peluang Daerah persetujuan pusat politik baru Fokus Kegiatan Kultur, edukasi.
Kultur, edukasi.
Korea Selatan lebih agresif pertukaran teknis investasi, perdagangan dalam memproyeksikan soft power Mekanisme Top-down Kolaboratif.
Perlu strategi sinkronisasi Implementasi progressive, dapat pusat-daerah di Indonesia one-gate policy menunjuk penasihat Keterlibatan Publik Terbatas Lebih luas, melibatkan Indonesia harus sektor swasta mendorong partisipasi bottom-up agar lebih Tabel 1 menunjukkan perbedaan utama yang mempengaruhi efektivitas politik Model progresif Korea Selatan memungkinkan pemerintah daerah membentuk Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
jaringan global dan memproyeksikan soft power lebih agresif.
Sementara itu, model konservatif Indonesia membatasi ruang manuver politik subnasional, sehingga membutuhkan strategi koordinasi yang lebih efektif agar dampak politik dapat maksimal.
Dampak Politik terhadap Hubungan Bilateral Kerja sama sister city telah memperkuat politik bilateral melalui:
Jaringan komunikasi non-formal: Hubungan antar-pemerintah subnasional memperluas saluran diplomasi dan memungkinkan respons cepat terhadap isu-isu bilateral.
Kepercayaan dan persepsi positif: Pertukaran budaya dan edukasi membangun citra Indonesia yang progresif dan kolaboratif di mata publik Korea Selatan, mendukung soft .
Kolaborasi multitrack: Menggabungkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat agenda nasional, menciptakan efek politik yang berkelanjutan.
Peningkatan kapasitas institusi: Transfer teknologi dan praktik tata kelola meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, sekaligus mendukung stabilitas politik bilateral melalui mekanisme non-konfrontatif.
Meskipun demikian, hambatan struktural tetap ada, seperti kurangnya integrasi pusatdaerah, dominasi pendekatan top-down, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kapasitas kelembagaan antar kota.
Hal ini menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penguatan sinergi agar paradiplomacy melalui sister city dapat menjadi instrumen politik bilateral yang Implikasi Kebijakan Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas paradiplomacy melalui program sister city.
Pertama, pemerintah pusat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel untuk mendukung inisiatif subnasional tanpa menimbulkan risiko politik.
Kedua, program sister city sebaiknya melibatkan secara aktif sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah agar legitimasi sosial meningkat dan dampak politik yang dihasilkan menjadi lebih nyata.
Ketiga, dibutuhkan mekanisme evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas diplomasi subnasional dalam memperkuat hubungan politik bilateral.
Keempat, pendekatan bottom-up perlu diintegrasikan dengan perspektif lokal dan aspirasi masyarakat agar diplomasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan penguatan hubungan bilateral.
Dengan penerapan strategi-strategi ini, paradiplomacy melalui Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
program sister city dapat berfungsi sebagai instrumen politik bilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global serta mendukung pembangunan lokal melalui pemanfaatan soft power yang terukur.
KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program sister city merupakan instrumen paradiplomacy yang strategis dalam memperkuat hubungan politik bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.
Melalui pertukaran budaya, pendidikan, teknologi, dan kolaborasi antar pemerintah daerah, program ini tidak hanya melengkapi diplomasi negara, tetapi juga membangun jalur komunikasi non-formal yang memperkuat kepercayaan politik dan citra Indonesia di mata publik Korea Selatan.
Studi kasus BandungAeSeoul menegaskan bahwa keberhasilan program paradiplomacy dipengaruhi oleh tingkat otonomi daerah, koordinasi pusat-daerah, keterlibatan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan lokal.
Meski telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, promosi budaya, dan pengembangan smart city, efektivitas program masih menghadapi kendala seperti dominasi pendekatan top-down, keterbatasan anggaran, dan hambatan komunikasi lintas budaya.
Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran strategis dapat diajukan.
Pertama, pemerintah pusat perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih fleksibel untuk mendukung inisiatif subnasional tanpa menimbulkan risiko politik, sementara pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menjalin kerja sama yang seimbang dan berkelanjutan.
Kedua, pelibatan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu diperluas untuk meningkatkan legitimasi sosial dan dampak diplomasi publik.
Ketiga, mekanisme evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan harus diterapkan untuk menilai efektivitas program secara komprehensif.
Terakhir, integrasi pendekatan bottom-up dengan kebijakan topdown sangat disarankan agar kerja sama sister city tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal dan penguatan politik bilateral IndonesiaAeKorea Selatan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof.
Dr.
Fredy B.
Tobing atas bantuan, bimbingan, serta dukungan yang diberikan selama proses penulisan artikel jurnal ini.
Bantuan beliau sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan selama proses penulisan.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
DAFTAR PUSTAKA