Betelgeuse Journal ISSN: 3063-900X .
, 3063-7546 .
DOI: 10.
ANALISIS PENGAMANAN PERAIRAN DI LAUT SULAWESI
TERHADAP ILLEGAL FISHING GUNA MENINGKATKAN
PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA MARITIM
ANALYSIS OF WATER SECURITY IN SULAWESI SEA AGAINST
ILLEGAL FISHING TO IMPROVE UTILIZATION OF MARITIME
RESOURCE POTENTIAL
ANDIKA YUSTIAN CHRISTIANTO 1*.
Hendriman1.
Ummi Salamah1 Akademi Angkatan Laut.
Jl.
Bumimoro Morokrembangan.
Surabaya.
Jawa Timur, 60178.
Indonesia *Penulis korespondensi.
Surel: Christianto123@gmail.
Abstract securing the waters in the Sulawesi Sea against illegal fishing in order to increase the utilization of potential maritime resources.
The main point of this study is that Indonesia has very abundant maritime resources and this is what triggers illegal fishing activities, especially in the Sulawesi Sea area, both by local citizens and foreign citizens.
In response to this, agencies such as the Indonesian Navy (TNI - AL), the Maritime Security Agency (BAKAMLA), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) and other agencies must be directly involved in these activities so that the Indonesian maritime territory and maritime resources in the Indonesian seas are not damaged and disturbed by these activities.
Keywords: Illegal Fishing.
Maritime resources.
Security.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Abstrak pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing guna meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya maritim.
Pokok dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki sumber daya maritim yang sangat melimpah dan hal ini yang memicu terjadinya kegiatan illegal fishing, khususnya di wilayah Laut Sulawesi, baik yang dilakukan warga negara lokal maupun warga negara asing.
Menyikapi hal tersebut, instansi seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI Ae AL).
Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
KKP (Kementrian Kelautan dan Perikana.
serta instansi lainnya harus terjun langsung dalam kegiatan tersebut agar wilayah kelautan Indonesia serta sumber daya maritim yang ada di lautan Indonesia tidak rusak dan terganggu akan adanya kegiatan tersebut.
Kata Kunci: Illegal Fishing.
Sumber daya maritim.
Pengamanan Pendahuluan Indonesia terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia.
Selain itu.
Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Di sebelah utara.
Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik.
Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
Di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
Luas wilayah Indonesia mencapai 5.
143 km2.
Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia berupa lautan.
Memiliki garis pantai sepanjang 108.
000 km, dan luas laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 6,4 juta km2 (Farabida.
Nadia.
Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.
Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar.
Ini artinya, kegiatan Illegal Fishing yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara .
ransnational crim.
karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas.
pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara.
Disini konteks yang dimaksud dengan aktor non-negara adalah warga di Sanghie - Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan dan kerap kali melakukan tindak kejahatan di laut (Manamuri.
Nelty.
Menyikapi hal ini.
TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah indonesia, terutama di wilayah Laut Indonesia.
Maka dari itu.
TNI AL perlu meninjau kembali mengenai masalah yang terjadi di wilayah laut Indonesia, dengan maraknya Illegal Fishing yang ada di Indonesia.
Dalam hal ini juga.
TNI Angkatan Laut perlu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan dalam menjaga wilayah laut Indonesia agar tidak terjadi lagi Illegal Fishing dan memberikan tindakan yang tegas bagi nelayan asing yang melaksanakan tindakan terlarang tersebut serta dengan bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan kerja sama regional maupun internasional.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Martono .
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian latar alamiah dengan menggunakan data deskriptif.
Data deskriptif yang diperoleh merupakan kata-kata dari orang-orang yang menjadi narasumber pada penelitian, baik dari sumber langsung, maupun dari sumber tidak langsung dari berbagai Dalam metode penelitian kualitatif lebih difokuskan pada kata-kata dalam pengumpulan data dan analisis data.
Latar belakang peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan untuk menganalisis pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dalam situasi yang alamiah sehingga dapat diperoleh informasi yang apa adanya sebagaimana tujuan penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan makna dari suatu fenomena.
Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menentukan situasi sosial yang diteliti berdasarkan pelaku .
, kegiatan .
dan tempat .
yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan pada penelitian Sugiyono .
berfokus pada pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing guna meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim.
Dalam hal ini peneliti fokus pada rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan.
Selain itu peneliti juga akan fokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan.
Hasil dan Pembahasan Lasabuda .
menjelaskan bahwa berdasarkan letak geografis Indonesia terbentang dari 600 LU sampai 1100 LS dan 9200 sampai 14200 BT.
Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kurang lebih 17.
504 pulau.
Dilihat dari luas wilayah, tiga perempat wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan luas mencapai 5,9 juta km2 dan garis pantai yaitu 161 km2 serta merupakan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara historis, berdasarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 bahwa laut Indonesia .
aut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesi.
merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan konvensi hukum laut PBB ke tiga.
United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1.
, kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.
17 Tahun 1985, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km2.
Luas tersebut terdiri dari 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif .
elum termasuk landas kontine.
yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia .
he biggest Archipelago in the Worl.
Berikut ini gambar 4.
1 daerah operasi maritim wilayah Indonesia.
Tabel 1.
Nama style dan fungsinya Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Peta Daerah Operasi Maritim Wilayah Indonesia Sumber: Renstra Bakamla RI 2020-2024 Gambar di atas memperlihatkan bahwa sebagai negara kepulauan.
Indonesia memiliki jumlah luas wilayah laut sumber daya laut yang besar.
Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan lebih besar dari pada daratan.
Indonesia memiliki hak penuh dalam pemanfaatan seluruh potensi sumber daya perairan.
Selain pemanfaatan sumber daya maritim, dengan luas wilayah perairan yang dimiliki.
Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut.
Peta Kerawanan Di Perairan Indonesia 2019 Sumber : Dokumen Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 Berdasarkan gambar di atas pada kegiatan pencurian ikan .
llegal fishin.
terus terjadi di wilayah perairan laut Indonesia termasuk laut Sulawesi.
Dalam Renstra 2020-2024 yang dirilis oleh BAKAMLA RI disebutkan bahwa beberapa wilayah yang rawan kegiatan illegal fishing antara lain perairan Natuna dan perairan Sulawesi Utara.
Dengan memperhatikan letak geografis dan berbagai bentuk potensi ancaman, negara Indonesia sebagai negara kepulauan melakukan penetapan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Secara konstitusional Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
37 Tahun 2002, wilayah Indonesia dilewati oleh tiga jalur ALKI yaitu Jalur ALKI I difungsikan dalam pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna.
Selat Karimata.
Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia, dan sebaliknya, serta untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya.
Adapun perairan indonesia yang termasuk dalam wilayah ALKI I adalah Selat Sunda.
Selat Karimata.
Laut Natuna, dan Laut Jawa.
Selanjutnya yaitu jalur ALKI II yang digunakan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar.
Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
Jalur ALKI II mencakup jalur lintas perairan Laut Sulawesi.
Selat Makassar.
Selat Lombok dan Laut Lombok.
Sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional.
ALKI II memiliki nilai strategis karena menghubungkan lalu lintas perairan dan perdagangan internasional dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang serta dari Australia ke Singapura dan Tiongkok serta Jepang, begitu pula sebaliknya.
Pada ALKI i jalur ALKI i terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu:
ALKI i-A.
Jalur ALKI i-A digunakan dalam pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku.
Laut Seram.
Laut Banda.
Selat Ombai, dan Laut Sawu.
ALKI i-A menghubungkan jalur perairan dan perdagangan internasional Australia bagian barat ke Filipina dan Jepang, dan sebaliknya.
ALKI i-B.
ALKI i-B difungsikan untuk jalur perairan dan perdagangan internasional yang meliputi pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku.
Laut Seram.
Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudra Hindia dan ALKI i-C ALKI i-C difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku.
Laut Seram.
Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya.
ALKI i-D Jalur ALKI i-D difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku.
Laut Seram.
Laut Banda.
Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudra Hindia dan sebaliknya.
ALKI i-E ALKI i-E difungsikan untuk pelayaran dari Samudra Hindia melintasi Laut Sawu.
Selat Ombai.
Laut Banda.
Laut Seram, dan Laut Maluku.
Memperhatikan luas wilayah, potensi ancaman dan landasan hukum wilayah perairan perlu menjadi perhatian seluruh pihak termasuk dengan wilayah perairan Sulawesi.
Dalam laman p2k.
dijelaskan bahwa secara historis Laut Sulawesi merupakan potongan cekungan samudera kuno yang terbentuk 42 juta tahun yang lalu dengan membuka ke barat daya melalui Selat Makassar ke Laut Jawa di lingkungan yang jauh dari massa daratan Sementara itu secara geografis Laut Sulawesi memiliki batas wilayah dengan Samudra Pasifik.
Kepulauan Sulu.
Laut Sulu, dan Pulau Mindanao.
Filipina, rantai Kepulauan Sangihe, dan Kalimantan.
Laut ini berbentuk basin besar dengan kedalaman mencapai 6.
200 m.
Laut Sulawesi memiliki panjang sepanjang 420 mil .
utara-selatan dengan 520 mil .
timurbarat dengan wilayah permukaan total yaitu 110.
000 mil2 .
000 km.
Berikut ini gambar 4.
peta wilayah Laut Sulawesi.
Dengan luas wilayah perairan yang dimiliki.
Laut Sulawesi memiliki potensi kekayaan sumber daya maritim yang sangat besar.
Dalam laman Media Indonesia .
disebutkan bahwa potensi perikanan tangkap di laut Sulawesi memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Kekayaan perairan Laut Sulawesi terdiri dari berbagai jenis ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol atau pelagis kecil berupa layang, selar, teri, tembang, dan kembung.
Berdasarkan analisis geografis, potensi sumber daya maritim dan potensi ancaman di wilayah Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 perairan Sulawesi, maka diperlukan langkah strategis oleh berbagai pihak pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap berbagai bentuk kejahatan termasuk illegal fishing di perairan Laut Sulawesi.
Dalam pelaksanaan pengamanan perairan laut di Indonesia secara umum termasuk Laut Sulawesi terdapat tiga belas instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pelaksanaan pengamanan laut.
Enam dari ketiga belas instansi tersebut didukung oleh undang-undang dan kepemilikan kapal dalam kegiatan pengamanan laut yaitu.
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI).
TNI Angkatan Laut.
Polisi Air dan Udara (Polairu.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
Direktorat Jenderal (Dirje.
Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berfokus pada pengamanan perairan Laut Sulawesi yang dilakukan oleh BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut.
Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 sebagai wujud serius pemerintah untuk mengatasi praktik penangkapan ikan secara illegal terbentuk Satgas 115 yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti, namun pada akhirnya dibubarkan karena dalam evaluasi kinerjanya tidak efisian dan boros akan anggaran.
Profil TNI Angkatan Laut Indonesia Dalam laman TNI AL .
dijelaskan bahwa TNI AL sebagai bagian dari TNI, memiliki doktrin AuJalesveva JayamaheAy berkedudukan di bawah Doktrin TNI AuTri Dharma Eka KarmaAy (Tride.
, dan berada pada strata strategis sebagai pedoman tertinggi dalam penyusunan doktrin TNI AL yang mencakup doktrin-doktrin pada strata operasional dan taktis.
Doktrin TNI AL AuJalesveva JayamaheAy diyakini dalam proses kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari.
TNI AL memiliki visi yaitu mewujudkan TNI AL yang handal dan disegani.
Terdapat tujuh misi TNI AL yaitu:
Memberikan pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara efektif dan efisien.
Memberikan penjaminan tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlaksananya diplomasi Angakatan Laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Mewujudkan personil TNI AL yang bermoral dan profesional.
Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum Minimum Essential Force (MEF) Memberikan penjaminan terlaksana tugas-tugas bantuan kemanusiaan.
Mewujudkan organisasi TNI AL yang bersih dan berwibawa.
Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera.
Secara konstitusional, berdasarkan pasal 9 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Angkatan Laut memiliki tugas yaitu:
Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan .
Melakukan penegakkan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Melakukan pelaksanaan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 .
Melakukan pelaksanaan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
Melakukan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Profil Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) Secara historis pada tahun 1972 Bakamla berdasarkan Keputusan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
Menteri Perhubungan.
Menteri Keuangan.
Menteri Kehakiman dan Jaksa Mulia NoKEP/B/45/XII/1972.
SK/901/M/1972 KEP.
779/MK/i/12/1972.
8/72/1.
KEP085/J.
A/12/1972 bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI).
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut dijelaskan bahwa BAKAMLA dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik.
Hukum dan Keamanan.
BAKAMLA memiliki tugas yaitu melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Sebagai badan yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
BAKAMLA memiliki tujuan yaitu mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan sistem informasi/sistem peringatan dini dan coast guard diplomasi yang berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional.
Selain itu BAKAMLA juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kapasitas kelembagaan melalui tersedianya sarana dan prasarana operasi keamanan dan keselamatan laut dan sumber daya manusia yang profesional, handal dan lugu.
Terdapat tujuh fungsi BAKAMLA yaitu:
Melakukan penyusunan kebijakan nasional dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Melakukan penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Melakukan pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Melakukan upaya-upaya sinergitas serta monitoring pelaksanan patroli perairan oleh instansi terkait.
Mendukung pelaksanaan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Melakukan pelaksanaan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.
BAKAMLA memiliki visi yaitu mewujudkan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional guna menuju Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Tiga misi BAKAMLA yaitu Melakukan peningkatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan Internasional.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Melakukan penguatan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan diwilayah yurisdiksi Indonesia untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Melakukan penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Struktur organisasi Bakamla menjadi sangat kompleks karena per deputi bidang dilakukan melalui pembagian tugas termasuk pada Sekretaris Utama.
Deputi Bidang Informasi.
Hukum dan Kerjasama.
Deputi Bidang Operasi dan Latihan.
Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi.
Inspektorat.
dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim.
Struktur Organisasi BAKAMLA RI Sumber : https://w.
Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP RI) Secara konstitusional berdasarkan Peraturan Presiden No.
47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada tahun 2009 Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memiliki visi yaitu:
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk AuMewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat.
Mandiri dan.
Berkepribadian, berlandaskan Gotong RoyongAy.
Dalam mewujudkan visi tersebut KKP memiliki empat misi yaitu:
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
Struktur Ekonomi yang Produktif.
Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melaluli Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih.
Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
Berdasarkan visi dan misi tersebut KKP memiliki tujuan yaitu:
Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat Inovasi dan Riset KP menguat Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
Pengawasan pengelolaan SDKP.
Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
Pengelolaan ruang laut optimal.
Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni: Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni: Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.
Dalam melaksanakan tugas.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi Perumusan.
Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan dibidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah.
Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Struktur Organisasi KKP 2023 Sumber : Dokumentasi KKP Analisis Data Pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara.
Dalam pelaksanaan operasi laut BAKAMLA RI terdiri dari dua operasi yang mencakup Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri dan Operasi Keamanan dan Keselamatan Luar Negeri Terkoordinasi.
Dalam operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri diselenggarakan dengan cakupan operasi di zona barat, tengah dan timur wilayah kerja BAKAMLA RI.
Dalam operasi ini.
BAKAMLA menggunakan kapal patroli KN BAKAMLA RI untuk melakukan pengamanan keamanan dan keselamatan laut dalam negeri.
Sementara itu pada operasi keamanan dan keselamatan luar negeri terkoordinasi dilakukan melalui kerjasama BAKAMLA RI bersama dengan beberapa Coast Guard negara lain seperti Australian Border Force (ABF) dan Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA).
Selain operasi laut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan perairan laut Sulawesi juga dilakukan melalui operasi udara.
Dalam pelaksanaan kegiatan operasi udara maritim atau yang disebut Bhuana Nusantara diselenggarakan diseluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mencakup zona maritim barat, zona maritim tengah dan zona maritim Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam periode waktu Januari 2023 sampai dengan dengan Juli 2023 BAKAMLA telah melakukan penindakan terhadap penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing sebanyak 22 kasus.
TNI-AL khususnya Koarmada II melakukan penyelenggaraan pengamanan perairan laut Sulawesi bersama BAKAMLA dan instansi lain yang terkait untuk mengatasi berbagai kejahatan di perairan laut.
Kegiatan operasi pengamanan laut ini dilakukan dengan dalam bentuk patroli keamanan laut dengan tujuan menegakkan hukum laut nasional dan internasional.
Selain itu patroli keamanan laut juga dilakukan agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut.
Berdasarkan hasil studi dokumen dalam Renstra BAKAMLA 2020-2024 Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 didapatkan hasil bahwa dalam pengamanan perairan memerlukan tiga hal yakni kesadaran maritim .
aritime awarenes.
, sebuah kebijakan maritim .
maritime polic.
, dan tata pemerintahan maritim yang terintegrasi .
ntegrated maritime governanc.
yang selanjutnya diimplementasikan oleh Sipil (Coast Guar.
dan Militer (Nav.
Pembahasan hasil penelitian Pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan sebelum analisis data.
Dalam penelitian yang dilakukan hasil pengumpulan data diolah secara manual dengan melalui penerapan proses koding dengan tujuan penyusunan data secara sistematis.
Dalam tahap koding data, data mentah dikategorikan sesuai indikator dalam penelitian.
Setelah melewati tahap pengolahan data, tahap selanjutnya yaitu proses analisis data.
Dalam penelitian yang dilakukan data yang dioleh adalah Data yang data kualitatif nonnumerik dan tidak terstruktur.
Dalam hal ini data penelitian berupa kalimat hasil wawancara, studi literatur, dan dokumentasi berupa foto-foto yang mendukung data tertulis .
Dalam tahap pengolahan terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:
Pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur.
Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap informan.
Melakukan koding data kualitatif.
Melakukan analisi data kualitatif.
Analisis data dilakukan setelah data disusun secara Hasil Penelitian Pengamanan Perairan di Laut Sulawesi Terhadap Illegal Fishing Guna Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Maritim.
Sumber : Hasil Olah Peneliti 2024 Secara konstitusional, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengamanan Kawasan Indonesia Peace And Security Center pengamanan didefinsikan sebaga semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mencari Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 dan menemukan jejak, mengusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan pihak lawan yang dapat merugikan usaha pengamanan.
Berdasarkan definisi tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan dalam pengamanan perairan di laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui program pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara.
Dalam pelaksanaan operasi laut BAKAMLA RI terdiri dari dua operasi yang mencakup Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri dan Operasi Keamanan dan Keselamatan Luar Negeri Terkoordinasi.
Dalam operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri diselenggarakan dengan cakupan operasi di zona barat, tengah dan timur wilayah kerja BAKAMLA RI.
Dalam operasi ini.
BAKAMLA menggunakan kapal patroli KN BAKAMLA.
RI untuk melakukan pengamanan keamanan dan keselamatan laut dalam negeri.
Sementara itu pada operasi keamanan dan keselamatan luar negeri terkoordinasi dilakukan melalui kerjasama BAKAMLA RI bersama dengan beberapa Coast Guard negara lain seperti Australian Border Force (ABF) dan Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA).
Selain operasi laut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan perairan laut Sulawesi juga dilakukan melalui operasi udara.
Dalam pelaksanaan kegiatan operasi udara maritim atau yang disebut Bhuana Nusantara diselenggarakan diseluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang mencakup zona maritim barat, zona maritim tengah dan zona maritim timur.
Dalam hal ini, operasi udara maritim berfungsi sebagai pemberi informasi tentang keberadaan kapal yang dicurigai kepada kapal kapal patroli KN BAKAMLA RI.
pengamanan perairan di laut Sulawesi terhadap illegal fishing pada karakteristik pertama yaitu tidak terikatnya batas-batas negara terhadap keamanan maritim di laut Sulawesi dipengaruhi oleh letak geografis ZEE Indonesia secara umum dan laut Sulawesi secara khusus.
Sebagai negara yang memiliki kawasan laut perairan yang hangat sepanjang tahun berdampak pada kualitas Sumber Daya Maritim sebagai wilayah fishing ground aneka ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi.
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi nelayan-nelayan asing melakukan kegiatan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia hampir sepanjang tahun termasuk laut Sulawesi.
Karaktersitik kedua yaitu identifikasi ancaman dipengaruhi oleh sudut pandang keamanan nontradisional karena lingkup ancaman bersifat luas, tidak hanya berasal dari kekuatan militer, dan berfokus pada aktor negara saja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ancaman keamanan perairan laut Sulawesi bersifat non - tradisional dan jenis ancaman yang beragam, seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan termasuk illegal fishing, kepabeanan, keimigrasian, narkotika, dan terorisme.
Dalam hal ini, aktor non-negara yang melakukan kegiatan illegal fishing merupakan warga di Sanghie - Filipina yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Karakteristik ketiga, konstruksi keamanan suatu negara berdasarkan persepsi akan apa yang dianggapnya berpotensi mengancam stabilitas keamanan maritim.
Dalam hal ini pada pengamanan perairan laut Sulawesi konstruksi keamanan dilakukan dengan optimalisasi faktor pendukung pengamanan perairan di laut Sulawesi.
Faktor pendukung tersebut mencakup legalitas atau kekuatan hukum yang dimiliki oleh BAKAMLA RI, kegiatan patroli bersama yang dilakukan bersama TNI Angkatan Laut.
POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan.
Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA.
Kementerian Kelautan dan Perikanan DIRJEN PSDKP.
Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Kementerian Keuangan DIRJEN BEA CUKAI.
Kementerian Pariwisata.
Kementerian Kesehatan.
Kementerian Lingkungan Hidup.
Kementerian Kehutanan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.
Dalam konsep ancaman pada dimensi keamanan maritim dalam laporan Oceans and the Law of the Sea tahun 2008, kegiatan illegal fishing di perairan laut Sulawesi dikategorikan sebagai llegal.
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dimana dimensi ancaman dalam keamanan maritim berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik, maupun Simpulan Implementasi pengamanan perairan di laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara.
Dalam implementasi pengamanan perairan di laut Sulawesi terhadap illegal fishing tidak terikatnya batas-batas negara terhadap keamanan maritim di laut Sulawesi dipengaruhi oleh letak geografis ZEE Indonesia.
Bentuk ancaman keamanan perairan laut Sulawesi bersifat non - tradisional dan jenis ancaman yang beragam, seperti ancaman terhadap sumber daya kelautan dan perikanan termasuk illegal fishing.
Pengamanan perairan laut Sulawesi dalam karkateristik, konstruksi keamanan dilakukan dengan optimalisasi faktor pendukung pengamanan perairan di laut Sulawesi.
Implementasi pengamanan perairan di laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan dengan tujuan yaitu mengatasi berbagai kejahatan di perairan laut untk mendukung optimalisasi sumber daya maritim, terciptanya kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut.
Daftar Rujukan Akhmad Solihin.
Politik Hukum Kelautan dan Perikanan.
Bandung: Penerbit Nuansa Aulia Arikunto.
Suharsimi.
Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta Barry Buzan.
Ole WaNer, and Jaap de Wilde.
Security: A New Framework for Analysis.
Boulder: Lynne Rienner Publication BAKAMLA RI.
Rencana Strategis 2020-2024 Farabida.
Sains.
Letak Geografis Indonesia dan Pengaruhnya.
Hasjim Djalal.
Mengelola Potensi Laut Indonesia.
Seminar Nasional Humphrey.
Wangke.
Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru: Transformasi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia.
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Kusumaatmadja.
Mochtar.
Bunga Rampai Hukum Laut.
Bandung:Binacipta.
Marlina,Herlina.
Upaya Peningkatan Pendidikan.
Keahlian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pelayaran Indonesia JURNAL ILMIAH M-PROGRESS VOL.
NO.
2 JUNI
2021 Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Muhamad.
Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.
Politica Vol.
No.
Mei 2012 Nanang.
Martono.
Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci.
Jakarta: RajaGrafindo Ridwan,Lasabuda.
Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.
Jurnal Ilmiah Platax Vol.
I-2.
Januari 2013 ISSN: 23023589 Simela,Vitor.
Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan.
Jurnal Politica Vol.
No.
Mei 2012 Sugiyono.
Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method.
Bandung: Alfabeta.
Till.
Geoffrey .
Seapower: A Guide for the Twenty-First Century.
London: Frank Cass Tim Penyusun.
Buku Putih Pertahanan Indonesia.
Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
United Nation.
Oceans And The Law Of The Sea Report of the Secretary-General dalam Howard.
, & Tilford.
(Eds.
Maritime Mine Warfare: A Comprehensive Guide.
Springer International Publishing.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Wahyono S.
Indonesia Negara Maritim.
Jakarta: Teraju Peta Baru Laut Indonesia.
2017 https://kumparan.
com/lampu-edison/peta-laut-baruindonesia/full Hukum Laut.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Surabaya, 21 Desember 2005 Dewan Pertimbangan Presiden.
Potensi Perikanan Indonesia dalam laman https://wantimpres.
id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/ Martiana.
PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DENGAN SISTEM SINGLE AGENCY MULTY
TASKS rechtsvinding.
Media Indonesia.
Membedah Kekayaan Laut Sulawesi Tengah https://epaper.
com/detail/membedah-kekayaan-laut-sulawesitengah Baheramsyah.
KKP Tangkap Enam Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna dan Sulawesi https://infopublik.
id/kategori/nasional-politik-hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia https://bakamla.
id/profil/tugasfungsi FAO.
IPOA - International Plan of Action to Prevent.
Deter and Eliminate Illegal.
Unreported and Unregulated Fishing https://w.
Siti Merida Hutagalung.
Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alk.
: Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamananpelayarandi Wilayah Perairan Indonesia Jurnal Asia Pacific Saintek: Jurnal Sains Teknologi dan Profesi Akademi Angkatan Laut Volume 2 N0 1.
Juni 2025 Studies http://ejournal.
id/index.
php/japs/article/view/502Volume 1 Number 1 / January -June 2017 TNI Angkatan Laut Indonesia https://w.