Journal of Management and Social Sciences Volume 3.
Nomor.
4 Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal 101-111 DOI: https://doi.
org/10.
55606/jimas.
Available online at: https://journal-stiayappimakassar.
id/index.
php/Jimas Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah (Studi pada SETDA Kota Banja.
Euis Suryamah1.
Nurdiana Mulyantini2* Universitas Galuh.
Indonesia *Korespondensi: dianamulya@ymail.
Abstract: This study was initiated because there was a problem of decreasing employee work motivation.
So the purpose of this study is to find out and describe: Management of the regional government budget in 2020 at the Banjar City Secretariat.
The performance of regional government institutions at the Banjar City Secretariat after experiencing budget refocusing in 2020.
The effect of regional budget management on the performance of regional government institutions at the Banjar City Secretariat after experiencing budget refocusing in 2020.
The method used in this study is qualitative descriptive research.
Based on the results of the research and discussion, it was concluded that Regional Budget Management based on respondents was in the very good category, with the highest average score occurring in the reporting dimension with an average of 252 or 59% .
n the very good categor.
while the lowest score occurred in the administration dimension with an average of 211.
5 or 71.
69% .
n the good categor.
To provide an interpretation of this value.
If presented as a whole, the respondents' responses to Regional Budget Management were 80.
04% when compared to table 4.
then it is in the 4th interval which means that the respondents' responses to Regional Budget Management are included in the very good category.
Respondents' responses to Regional Government Institution Performance with the highest score are in the relevant dimension with an average of 243 or 82.
37% or in the very good category, while the lowest average score is in the Better Process dimension of 226.
5 or 73.
77% with a good If presented as a whole, the respondents' responses to Regional Government Institution Performance 75% when compared to table 4.
then it is in the 4th interval which means that the respondents' responses to Regional Government Institution Performance are included in the good category.
Keywords: Regional Budget Management.
Regional Government Institution Performance.
Budget Management Effectiveness Abstrak: Penelitian ini diawali karena terjadi permasalan penurunan motivasi kerja pegawai.
seingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: Pengelolaan anggaran pemerintah daerah pada tahun 2020 di SETDA Kota Banjar.
Kinerja institusi pemerintah daerah di SETDA Kota Banjar setelah mengalami refocusing anggaran di tahun 2020.
Pengaruh pengelolaan anggaran daerah terhadap kinerja institusi pemerintah daerah pada SETDA Kota Banjar setelah mengalami refocusing anggaran di tahun 2020 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan Pengelolaan anggaran Daerah berdasarkan responden termasuk kategori sangat baik, dengan skor rata-rata tertinggi terjadi pada dimensi pelaporan dengan rata-rata sebesar 252 atau 59% .
alam kategori sangat bai.
sedangkan skor terendah terjadi pada dimensi penatausahaan dengan ratarata sebesar 211.
5 atau 71.
69% .
alam kategori bai.
Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai tersebut.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah sebesar 04% jika dibandingkan dengan tabel 4.
maka berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah termasuk ke dalam katagori sangat baik.
Tanggapan responden tentang Kinerja Institusi Pemerintah Daerah dengan skor tertinggi terdapat pada dimensi relevan dengan rata rata sebesar 243 atau 82.
37% atau dalam kategori sangat baik, sedangkan rata-rata skor terendah terdapat pada dimnsi Proses yang lebih baik sebesar 226.
5 atau 73.
77% dengan kategori baik.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah sebesar 78.
75% jika dibandingkan dengan tabel 4.
maka berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah termasuk ke dalam katagori baik.
Kata kunci: Pengelolaan Anggaran Daerah.
Kinerja Institusi Pemerintah Daerah.
Efektivitas Pengelolaan Anggaran Received September 20, 2024.
Revised Oktober 20, 2024.
Accepted: November 26, 2024.
Published: November 30, 2024
Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN
Isu mengenai kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi perhatian berbagai organisasi, apalagi yang menyangkut isu upaya untuk mendorong organisasi pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif dengan menghilangkan stereotip yang telah lama melekat di instansi pemerintah, yaitu sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi menjadi faktor utama pengadopsian sistem pengukuran kinerja pada instansi pemerintah (Mardiasmo, 2014:.
Sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisensi serta efektifitas organisasi publik.
Lembaga-lembaga publik diharapkan memiliki kinerja yang baik, yang ditunjukkan dengan stewardship dan akuntabilitas lembaga terhadap sumber daya publik yang dikelolanya.
Menurut Atkinson, et al.
mengemukakan sejak tahun 1993 pemerintah di Amerika Serikat sudah memberikan prioritas utama dalam mengembangkan strategi baru terkait sistem pengukuran kinerja.
Hal tersebut ditandai dari dikeluarkannya mandat yang tertulis pada Undang-Undang mengenai kinerja dan hasil pemerintah di Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tahun tersebut (The Government Performance and Results Act of 1.
Di Indonesia sendiri sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpre.
Nomor 7 tahun 1999.
Inpres tersebut mengisyaratkan untuk diterapkannya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia.
Lebih jelas lagi pengukuran kinerja pemerintah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.
54 tahun 2014.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu penilaian Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu point berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kinerja Pemerintah Kota Banjar dalam tiga tahun terakhir meningkat, hal ini dapat dilihat dari penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017, 2018, 2019 sebagai berikut:
Journal of Management and Social Sciences - Volume 3.
Nomor.
Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal 101-111 Tabel 1 Perolehan Hasil Penilaian Laporan Kinerja Tabun Perolehan Nilai Kinerja Keterangan 60,11 Sumber: LKIP Setda Kota Banjar Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terlihat sebagai berikut:
Series1.
Series1.
63,08
Series1.
60,11
Gambar 1 Perolehan Hasil Penilaian Laporan Kinerja Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perolehan nilai kinerja Pemerintah Kota Banjar terus mengalami peningkatan walaupun masih dalam katagori nilai B tetapi setidaknya angka yang diperoleh terus meningkat, dan pencapaian tersebut adalah atas dukungan kinerja dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daera.
atau dinas-dinas serta lembaga yang ada Pemerintahan Kota Banjar.
Salah satunya adalah Instansi Sekretariat Daerah yang mendukung dalam pencapaian tersebut.
Sekretariat Daerah disingkat Setda adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
Sekretariat Daerah (Setd.
merupakan instansi yang mengkoordinasikan dinas-dinas dan lembaga teknis daerah dalam menyusun kebijakan Pemerintah Kota, dengan kata lainSekretariat Daerah adalah sebagai koordinator SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daera.
Sekretariat Daerah Kota Banjar merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengutamakan kinerja sebagai tolak ukur semua proses pekerjaan.
Laporan Kinerja Sekretarian Daerah Kota Banjar tahun 2019 realisasi masing Ae masing sasaran strategis telah tercapai sesuai target, bahkan ada yang telah melebihi target atau rata Ae rata tercapai sebesar 106,82 %,ini berarti penilaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi .
umber LKIP Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah Setda tahun 2.
Hal ini disebabkan oleh dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Pada Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pemotongan anggaran untuk membantu penanganan Pandemi Covid-19 ini.
Refocusing anggaran tersebut dilakukan pula di Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 41,34% untuk penanganan Covid-19, berikut penulis sajikan data anggaraan di tahun 2020 sebelum dan sesudah refocusing bahwa anggaran di Sekretariat Daerah Kota Banjar semua program mengalami pemangkasan, dampaknya beberapa program kegiatan hanya sebagian yang dilaksanakan bahkan ada yang dipangkas hingga 100%,artinya kegiatan tersebut tidak direalisasikan.
Hal ini tentu saja akan menghambat terhadap pencapaian kinerja institusi.
Pengelolaan anggaran merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah.
Pengelolaan anggaran yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensipotensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.
Pencapaian kualitas pembangunan didukung oleh anggaran dan kinerja, maka hasilnya maksimal.
Oleh sebab itu maka suatu kewajaran jika di tahun 2020 kinerja Instansi SETDA Kota Banjar pemerintahan dialihkanuntuk anggaran penanganan Covid-19.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap lebih dalam lagi mengenai Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah, yang hasilnya akan dituangkanke dalam bentuk Tesis dengan judul.
AuPengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah (Studi Pada Setda Kota Banja.
Ay.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan apa yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian pada objek yang diteliti, untuk kemudian diolah menjadi suatu data dan selanjutnya akan dilakukan suatu analisis sehingga pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan.
(Sugiyono, 2012:.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 3.
Nomor.
Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal 101-111 Pendekatan kuantitatif menurut Indrawan dan Yaniawati .
menyatakan bahwa.
AuPendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan yang kuat, tentang fenomena yang ditetapkan sebagai objek penelitianAy.
Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan realita dan fakta-fakta dari permasalahan yang diteliti secaramendalam dengan cara mencari data yang faktual dari variabel-variabel yang diteliti, sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan analisis kuantitatif melalui uji statistik yang relevan dengan data yang diperoleh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pengelolaan anggaran Daerah pada Setda Kota Banjar Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan anggaran Daerah dengan skor rata-rata tertinggi terjadi pada dimensi pelaporan dengan rata-rata sebesar 252 atau 85.
59% .
alam kategori sangat bai.
sedangkan skor terendah terjadi pada dimensi penatausahaan dengan ratarata sebesar 211.
5 atau 71.
69% .
alam kategori bai.
Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai tersebut.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah sebesar 80.
04% jika dibandingkan dengan maka berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah termasuk ke dalam katagori sangat baik.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan .
adalah sebagai berikut:
AuPengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerahAy.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.
Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerahAy.
Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah Darise .
AuDi dalam undang-undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan pada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerahAy.
Kebijakan umum pengelolaan anggaran/keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi sumber-sumber keuangan yang ada pada daerahnya masing- masing dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah menurut Halim .
antara lain sebagai berikut:
Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisiensi dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritasAy.
Journal of Management and Social Sciences - Volume 3.
Nomor.
Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal 101-111 Analisis Kinerja Institusi Pemerintah Daerah pada Setda Kota Banjar Tanggapan responden tentang Kinerja Institusi Pemerintah Daerah dengan skor tertinggi terdapat pada dimensi relevan dengan rata rata sebesar 243 atau 82.
atau dalam kategori sangat baik, sedangkan rata-rata skor terendah terdapat pada dimensi Proses yang lebih baik sebesar 226.
5 atau 73.
77% dengan kategori baik.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah sebesar 78.
75% jika dibandingkan dengan tabel 4.
berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah termasuk ke dalam katagori baik.
Menurut Chabib Soleh .
AuKinerja Pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi daerah yang tertian dalam Dokumen Perencanaan Daerah.
Ay Dokemen Perencanaan Daerah dilihat dari dinensi waktu, terbagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahunan (RPJPD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah satu tahunan (RKPD).
Berdasarkan atas dimensi waktu tersebut bearti kinerja Pemerintah Daerah dalam jangka Panjang dimaksudkan untuk mencapai visi daerah.
Pencapaian visi daerah tersebut dilakukan secara bertahap melalui kinerja kepala Mengingat masa jabatan kepala daerah telah dibatasi untuk 2 periode, maka visi kepala daerah periode pertama sampai periode ke 4 yang tertuang dalam RPJMD tidak boleh keluar dari visi daerah yang tertuang dalam RPJPD.
Dengan cara demikian akan terjadi kesinambungan kebijakan, program dan kegiatan yang arah dan orientasinya terfokus kearah satu titik yakni tercapainya visi suatu daerah.
Dengan demikian akan terjaga kesinambungan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan visi daerah, sekalipun terjadi pergantian kepala daerah Analisis Pengaruh Pengelolaan anggaran Daerah terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah SETDA Kota Banjar Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa terdapat pengaruh positif Pengelolaan anggaran Daerah terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah di SETDA Kota Banjar .
Artinya jika terjadi kenaikan Pengelolaan anggaran Daerah, maka akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Institusi Pemerintah Daerah.
Dengan Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah Pengelolaan Anggaran Daerah yang terus meningkat, maka Kinerja Institusi Pemerintah Daerah akan lebih meningkat.
Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan tanggung jawab utama seorang pemimpin, dimana pimpinan membantu karyawannya agar berprestasi lebih Penilaian kinerja dilakukan dengan memberi tahu aparatur apa yang diharapkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain.
Penilaian harus mengenali prestasi, serta membuat rencana meningkatkan kinerja aparatur.
Dengan demikian, sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja institusi.
Dengan kata lain, jika kinerja aparatur baik kemungkinan besar kinerja institusi juga akan baik.
Kinerja seseorang akan lebih baik jika dia mempunyai harapan masa depan yang lebih baik.
Gaji dan harapan, merupakan aspek penting yang memotivasi aparatur sehingga bersedia melaksanakan kegiatan kerja dengan kinerja yang lebih baik.
Jika sekelompok aparatur dan atasannya mempunyai kinerja yang baik, maka akan berdampak pada kinerja aparatur yang baik pula.
Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu menigkatkan kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.
Hasil penelitian Febrina Astria Verasvera .
dalam judul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Bara.
Hasil menunjukkan bahwa Anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan positif yang kuat dan searah.
Adapun besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerinah daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar 48,39% dan sisanya sebesar 51,61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini seperti audit internal, pengawasan intern, dan sebagainya.
Penelitian lain dilakukan oleh Ruivo Barros Magno .
, dengan judul Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh langsung pengelolaan anggaran terhadap kinerja organisasi hasil.
Ikhwani Ratna.
Judul penelitian Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Journal of Management and Social Sciences - Volume 3.
Nomor.
Tahun 2024 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal 101-111 Pemerintah Provinsi Riau.
memperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau .
,746 > 3,.
Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau .
,746 > 3,.
Pengelolaan Keuangan daerah, maka akan menambah Penerapan SAKIP, dan begitu juga sebaliknya setiap terjadi penurunan pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan berdampak kepada menurunnya Penerapan SAKIP.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Pengelolaan anggaran Daerah berdasarkan responden termasuk kategori sangat baik, dengan skor rata-rata tertinggi terjadi pada dimensi pelaporan dengan rata-rata sebesar 252 atau 85.
59% .
alam kategori sangat bai.
sedangkan skor terendah terjadi pada dimensi penatausahaan dengan rata-rata sebesar 211.
5 atau 71.
alam kategori bai.
Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai tersebut.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah sebesar 80.
04% jika dibandingkan dengan tabel 4.
maka berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Pengelolaan anggaran Daerah termasuk ke dalam katagori sangat baik.
Tanggapan responden tentang Kinerja Institusi Pemerintah Daerah dengan skor tertinggi terdapat pada dimensi relevan dengan rata rata sebesar 243 atau 82.
atau dalam kategori sangat baik, sedangkan rata-rata skor terendah terdapat pada dimnsi Proses yang lebih baik sebesar 226.
5 atau 73.
77% dengan kategori baik.
Jika dipersentasikan secara keseluruhan tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah sebesar 78.
75% jika dibandingkan dengan tabel 4.
berada pada interval ke-4 yang artinya tanggapan responden terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah termasuk ke dalam katagori baik.
Pengelolaan anggaran Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah di Setda Kota Banjar Artinya jika terjadi kenaikan Pengelolaan anggaran Daerah, maka akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Institusi Pemerintah Daerah.
Dengan Pengelolaan anggaran Daerah yang terus meningkat, maka Kinerja Institusi Pemerintah Daerah akan lebih meningkat.
Pengaruh Pengelolaan Anggaran Daerah Terhadap Kinerja Institusi Pemerintah Daerah
DAFTAR PUSTAKA