Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Journal Homepage:
http://pusdikra-publishing.
com/index.
php/jsr Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Kejuruan Aditya Dwi Wardana1.
Muhammad Fauzen2.
Saiful Bahri3 1,2,3 Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso.
Indonesia Corresponding Author:
: adityadwiwardana4444@gmail.
ABSTRACT
ARTICLE INFO
Article history:
Received 01 November 2025 Revised 05 December 2025 Accepted 10 January 2025 Key Word How to cite Penelitian ini meneliti penerapan pendidikan anti-korupsi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan.
Penelitian ini berfokus pada peran sekolah sebagai institusi utama dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan disiplin sebagai dasar sikap anti-korupsi.
Tujuan dari studi ini adalah untuk menggambarkan kontribusi pembelajaran PPKn dalam mengurangi perilaku koruptif, menjelaskan cara penerapan pendidikan anti-korupsi dalam proses belajar, serta mengidentifikasi tantangan dan langkah-langkah optimalisasi yang diterapkan di SMK Raudlatul Hasan Curahdami Bondowoso.
Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memberikan kontribusi pada penanaman nilai anti-korupsi melalui pengintegrasian materi, penggunaan metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif, serta teladan yang diberikan oleh pengajar.
Pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui kegiatan diskusi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pembiasaan perilaku jujur serta disiplin di lingkungan sekolah.
Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya integrasi materi dalam kurikulum, kekurangan sumber belajar khusus, dan metode pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong partisipasi siswa.
Upaya perbaikan dilakukan dengan menyusun materi yang lebih relevan, meningkatkan keterampilan pengajar, membangun budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai anti-korupsi, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar.
Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi melalui PPKn perlu dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan agar dapat membentuk karakter siswa SMK secara efektif.
Pendidikan Antikorupsi.
PPKn.
Pembentukan Karakter.
Sekolah Menengah Kejuruan.
Nilai Kejujuran https://pusdikra-publishing.
com/index.
php/jsr This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
0 International License PENDAHULUAN Penerapan pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah sangat penting, mengingat sekolah adalah lembaga utama dalam Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 proses penyaluran pengetahuan serta pengembangan karakter peserta didik yang akan berpengaruh pada perilaku mereka di masa depan.
Pendidikan antikorupsi tidak hanya terfokus pada penguasaan konsep terkait korupsi, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai moral fundamental, seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, ketulusan, ketekunan, disiplin, keadilan, dan saling menghargai, yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter antikorupsi (Marunduri et al, 2.
Dengan pendidikan yang terencana dan dilaksanakan secara sistematis, diharapkan siswa dapat memahami secara menyeluruh makna korupsi, variasi bentuknya, dampak negatif yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum bagi Pengetahuan ini sangat penting agar siswa memiliki kesadaran kritis tentang bahaya korupsi, sehingga dapat membentuk sikap menolak berbagai bentuk perilaku koruptif dari usia dini (Rijal, 2022:.
Namun, kurangnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi tetap menjadi tantangan serius, terutama dalam dunia pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai media pembentukan karakter agar peserta didik menjadi individu yang memiliki karakter baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kesadaran sekolah terhadap bahaya korupsi, sehingga pendidikan antikorupsi belum terintegrasi secara maksimal dalam kurikulum, kurangnya minat siswa untuk mempelajari nilai-nilai tersebut, serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar yang mendukung.
Perkembangan praktik korupsi dalam sektor pendidikan dapat merusak kualitas pendidikan itu sendiri.
Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi harus dilakukan sejak awal dan secara berkelanjutan.
Misalnya, implementasi pendidikan antikorupsi di SMK diharapkan dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada siswa mengenai nilai-nilai tersebut, dampak negatif korupsi, serta sanksi yang diterapkan kepada pelakunya, sehingga diharapkan dapat membangun sikap dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, baik melalui pembelajaran formal seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
, maupun lewat kegiatan nonformal seperti ekstrakurikuler dan pembiasaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah.
Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana pengetahuan dan sikap siswa terhadap penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMK.
Melalui penelitian ini, diharapkan siswa mampu memahami dengan tepat nilai-nilai antikorupsi, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, serta sanksi yang berlaku bagi pelakunya, sekaligus meningkatkan internalisasi nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar integritas.
Oleh karena itu, penanaman pengetahuan mengenai nilai-nilai antikorupsi harus dilakukan di sekolah secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
Education Achievment : Journal of Science and Research
Volume 6 Issue 3 November 2025
Page 1168-1176
METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode kualitatif.
Pilihan ini dilandasi oleh tujuan studi yang ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, arti, serta realitas sosial yang berlangsung di lapangan, khususnya yang terkait dengan penerapan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PPKn.
Pendekatan kualitatif sering kali disebut sebagai metode naturalistik karena studi dilakukan dalam kondisi alami tanpa adanya intervensi atau manipulasi pada subjek Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam konteks yang wajar .
atural settin.
untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif.
Selain itu.
Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan, baik tertulis maupun verbal, yang diperoleh dari subjek penelitian dan perilaku yang dapat diamati.
Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.
Keterlibatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks studi secara holistik dan mendapatkan data yang relevan dengan realitas di lapangan.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sebagaimana adanya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang diselidiki.
Kajian ini berfokus pada Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan, dengan lokasi penelitian di SMK Raudlatul Hasan Curahdami Bondowoso.
Fokus penelitian diarahkan pada upaya guru PPKn untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam aktivitas pembelajaran, serta proses internalisasi nilai-nilai tersebut kepada siswa.
Dengan menerapkan pendekatan kualitatif, peneliti dapat terlibat secara langsung di lapangan untuk mengamati pola interaksi antara guru dan siswa, menggali informasi melalui wawancara mendalam, serta menelaah berbagai dokumen yang relevan.
Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap sangat sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan data yang faktual, akurat, dan valid mengenai pelaksanaan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di SMK Raudlatul Hasan Curahdami Bondowoso.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pembelajaran PPKn Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan SMK Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
memainkan peranan krusial dalam usaha mencegah tindakan koruptif di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
PPKn tidak sekadar berorientasi pada penyampaian peraturan kenegaraan atau struktur pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 etis seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma.
Jika nilai-nilai ini dipahami dan diterapkan dengan baik, para siswa dapat terhindar dari praktik curang atau penyimpangan sejak awal.
Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter agar siswa dapat membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi siswa SMK, pembentukan karakter ini sangat penting karena mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dan kehidupan sosial yang lebih kompleks.
Korupsi tidak selalu terwujud dalam bentuk penyalahgunaan sumber daya Di lingkungan sekolah, berbagai tindakan kecil dapat menjadi pemicu timbulnya perilaku koruptif, seperti menyontek, bersikap tidak jujur dalam menyelesaikan tugas, memanipulasi nilai, atau mengabaikan peraturan yang ada.
Penanaman nilai PPKn sejak usia dini dapat membangun kesadaran moral siswa untuk menolak segala bentuk ketidakjujuran tersebut.
Melalui pembelajaran PPKn, nilai kejujuran dan tanggung jawab dikuatkan sehingga siswa memahami alasan mengapa perilaku tertentu dianggap salah dan harus dihindari dalam kehidupan berbangsa dan Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn untuk membentuk sikap jujur dan disiplin pada siswa sekolah menengah (Ulfah et al, 2023:.
Dengan demikian.
PPKn dapat dianggap sebagai alat pencegahan awal yang menanamkan sikap antikorupsi melalui pembiasaan nilai-nilai positif di sekolah.
Ketika sikap jujur dan bertanggung jawab dibangun sejak pendidikan formal, potensi munculnya perilaku koruptif di masa depan dapat diminimalkan.
Dalam praktiknya, guru PPKn memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan korupsi di SMK.
Guru tidak hanya menyampaikan materi secara teori, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas yang dihadapi siswa di lingkungan sekolah.
Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kasus, simulasi pengambilan keputusan yang memuat aspek etika, atau aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis tentang dampak tindakan tidak jujur seperti korupsi.
Penerapan model pembelajaran aktif, seperti pembelajaran kolaboratif atau berbasis proyek, membantu siswa memahami nilai antikorupsi secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (Nuryati, 2017:.
Pendekatan seperti ini membuat PPKn tidak sekadar berhenti pada penguasaan konsep, tetapi juga mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam konteks nyata.
Partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran juga membangun kesadaran bahwa korupsi membawa konsekuensi negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Selain berperan sebagai pengajar, guru juga menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan.
Sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab yang diperlihatkan guru dalam interaksi sehari-hari akan menjadi teladan bagi siswa.
Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 Konsistensi guru dalam menerapkan nilai PPKn menguatkan proses internalisasi nilai antikorupsi di dalam diri siswa SMK (Ramadhan et al, 2024:.
Keteladanan guru memiliki dampak signifikan karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka saksikan secara langsung di lingkungan sekolah.
Oleh karena itu, sikap dan perilaku guru yang selaras dengan nilai antikorupsi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi melalui PPKn.
Agar pengajaran PPKn benar-benar efektif dalam mencegah korupsi, diperlukan pendekatan yang kontekstual dan terencana.
Proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas sekolah seperti pembinaan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, atau proyek sosial yang memberikan pengalaman nyata dalam menegakkan nilai integritas.
Melalui pendekatan ini, siswa dapat melihat hubungan langsung antara teori yang dipelajari dan realitas kehidupan sehari-hari.
Lingkungan sekolah yang mendukung nilai kejujuran dan keteraturan akan semakin menguatkan pesan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn.
Dengan demikian.
PPKn tidak hanya berperan sebagai mata kuliah, tetapi juga sebagai sarana perwujudan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai anti korupsi.
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran PPKn di SMK Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
di SMK tidak hanya berfokus pada penyampaian hukum negara.
Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sarana penerapan pendidikan anti-penyuapan yang menanamkan prinsipprinsip moral seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan sikap kewarganegaraan yang positif.
Dalam konteks SMK, pendidikan anti-penyuapan melalui PPKn harus dirancang sedemikian rupa agar siswa tidak hanya memahami konsep penyuapan, tetapi juga mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan masyarakat.
Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi pengembangan karakter siswa yang akan memasuki dunia kerja yang memerlukan sikap etis dan bertanggung jawab.
Penerapan pendidikan anti-penyuapan dalam pembelajaran PPKn dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai dasar secara menyeluruh dan berkelanjutan di setiap sesi pembelajaran.
Guru dapat mengaitkan materi PPKn dengan contoh nyata tindakan tidak jujur yang sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti menyontek, memanipulasi nilai, atau melanggar aturan sekolah.
Melalui penghubungan tersebut, siswa menjadi lebih sensitif terhadap konsekuensi negatif dari penyuapan dan terdorong untuk menghindari tindakan tersebut.
Penanaman nilai anti-korupsi ini membentuk fondasi moral yang kokoh agar siswa memiliki sikap sesuai dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial.
Penelitian terkait penanaman nilai anti-korupsi melalui kegiatan sosialisasi di SMK menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai prinsip anti-korupsi sekaligus membiasakan sikap yang konsisten dengan nilai tersebut (Kristiningrum et al, 2023:.
Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 Dalam implementasinya, pendidikan anti-korupsi dalam proses pembelajaran PPKn dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan edukasi.
Guru PPKn dapat memanfaatkan diskusi kasus, simulasi pengambilan keputusan berbasis etika, serta pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong siswa berpikir kritis tentang isu korupsi yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk menganalisis kasus pelanggaran nilai di sekolah dan mengusulkan solusi yang mencerminkan sikap etis.
Pendekatan pembelajaran aktif seperti pembelajaran kooperatif berbasis lingkungan dipandang efektif karena melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar yang kontekstual dan memudahkan internalisasi nilai anti-korupsi.
Lebih dari sekadar pengajar, guru PPKn juga berfungsi sebagai teladan nyata perilaku anti-korupsi.
Sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab yang diperlihatkan guru dalam interaksi sehari-hari menjadi contoh yang mudah ditiru oleh siswa.
Keteladanan ini memperkuat proses penanaman nilai anti-korupsi karena siswa cenderung mencontoh perilaku yang mereka lihat secara langsung.
Ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti-korupsi tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga tercermin dalam sikap dan tindakan guru di lingkungan sekolah.
Di luar aktivitas di kelas, pendidikan anti-korupsi melalui PPKn perlu didukung oleh berbagai kegiatan tambahan.
Kegiatan seperti lomba kebersihan, aktivitas sosial dengan tema etika, atau program pendampingan mengenai tanggung jawab sosial dapat memperkaya pengalaman siswa dalam memahami nilai anti-korupsi.
Kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk menumbuhkan kejujuran dan kedisiplinan membantu siswa melihat hubungan antara materi yang dipelajari di kelas dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pelaksanaannya, pendidikan anti-korupsi menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran dan kesulitan dalam menentukan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa SMK (Murdiono, 2016:.
Namun, melalui perencanaan yang baik dan kreatifitas dalam pemilihan strategi belajar.
PPKn dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat pembentukan sikap anti-korupsi.
Berbagai penelitian juga mencatat bahwa pendidikan anti-korupsi dalam mata pelajaran kewarganegaraan perlu dikembangkan secara komprehensif dengan menyeimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa.
Kendala dan Upaya Optimalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran PPKn Dalam penyuluhan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK.
, pendidikan melawan korupsi memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter siswa yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab.
Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip antikorupsi dalam pembelajaran PPKn masih menemui berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya.
Salah satu tantangan utama adalah Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 kurangnya pengintegrasian pendidikan antikorupsi secara eksplisit dan menyeluruh dalam silabus sekolah.
Di sejumlah lembaga, diskusi mengenai antikorupsi masih disajikan secara umum tanpa penguatan konteks, sehingga siswa kesulitan dalam menghubungkan nilai yang dipelajari dengan situasi nyata di lingkungan sekolah atau masyarakat luas.
Penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai antikorupsi melalui sosialisasi di SMK dapat meningkatkan pemahaman siswa, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur agar perubahan sikap dapat terjaga dalam jangka panjang (Kristiningrum et al, 2002:.
Kendala berikutnya berhubungan dengan minimnya sumber daya pembelajaran dan materi pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
Kurangnya bahan pendukung membuat guru kesulitan dalam mengajarkan nilai antikorupsi dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa.
Berbagai penelitian menyoroti pentingnya pengembangan modul pembelajaran kewarganegaraan yang secara khusus mengandung materi antikorupsi, karena keberadaan modul tersebut dapat membantu siswa mengerti dampak dari perilaku korup serta cara menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Sutrisno, 2017:.
Tantangan lain yang sering ditemui adalah penggunaan metode pengajaran yang kurang bervariasi.
Proses belajar PPKn masih didominasi oleh metode ceramah atau penyampaian materi secara satu arah, sehingga partisipasi aktif siswa dalam memahami nilai antikorupsi menjadi terbatas.
Padahal, pendekatan pengajaran yang secara langsung melibatkan siswa, seperti diskusi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek, telah terbukti lebih efektif dalam membantu siswa menginternalisasi nilai antikorupsi serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu etika kewarganegaraan (Asyafiq, 2.
Selain itu, ketidakkonsistenan dalam menerapkan nilai antikorupsi di lingkungan sekolah juga menimbulkan tantangan tersendiri.
Siswa akan lebih mudah memahami dan menerapkan nilai antikorupsi jika sekolah dapat menciptakan budaya yang mendukung, termasuk melalui teladan dari seluruh anggota sekolah.
Ketika terdapat ketidakcocokan antara nilai yang diajarkan dengan praktik yang terjadi di sekolah, proses penanaman nilai melalui pembelajaran PPKn menjadi kurang optimal.
Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menciptakan budaya sekolah yang sejalan dengan prinsip antikorupsi secara keseluruhan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memaksimalkan pendidikan antikorupsi dalam pelajaran PPKn, diperlukan serangkaian langkah strategis sebagai Sekolah dapat menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran yang secara langsung membahas pendidikan antikorupsi dalam konteks kehidupan Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 Materi tersebut bisa berupa studi kasus di lingkungan sekitar, contoh peristiwa nyata di sekolah, atau proyek pembelajaran yang mendorong siswa untuk mencari solusi etis terhadap praktik tidak jujur dalam aktivitas seharihari, seperti kecurangan dalam ujian atau pelanggaran aturan sekolah.
Guru harus dipersiapkan dengan kemampuan untuk menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif.
Pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan simulasi dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang nilai antikorupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan antikorupsi yang kontekstual melalui kegiatan berbasis proyek memudahkan siswa memahami dan menerapkan nilai antikorupsi dalam kehidupan nyata.
Usaha untuk membangun budaya sekolah yang sejalan dengan nilai antikorupsi perlu menjadi fokus utama.
Sekolah dapat mengapresiasi perilaku jujur dan sikap bertanggung jawab, serta menerapkan peraturan secara adil agar siswa melihat bahwa nilai yang diajarkan dalam pembelajaran PPKn juga diterapkan dalam praktik seharihari di sekolah.
Di samping itu, kolaborasi dengan pihak di luar sekolah, seperti orang tua, lembaga pendidikan, dan lembaga antikorupsi, dapat memperkuat pelaksanaan pendidikan antikorupsi.
Keterlibatan berbagai pihak ini membantu memperluas pemahaman siswa bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, melainkan juga isu moral dan etika yang berpengaruh pada kehidupan sosial.
KESIMPULAN
Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kontribusi krusial dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan.
Melalui kurikulum ini, siswa tidak hanya diperkenalkan kepada gagasan kewarganegaraan dan hukum, tetapi juga diarahkan untuk memahami serta menerapkan sikap kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan disiplin sebagai dasar perilaku antikorupsi.
Penanaman nilai-nilai tersebut secara konsisten, didukung oleh contoh konkret dari guru serta metode pengajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, membantu menciptakan kesadaran sejak dini agar peserta didik dapat menolak berbagai bentuk ketidakjujuran.
Dengan demikian.
PPKn bertindak sebagai langkah awal dalam mencegah munculnya sikap dan perilaku korup di masa depan.
Namun, penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn masih menghadapi berbagai rintangan, seperti integrasi materi yang belum optimal dalam kurikulum, keterbatasan sumber belajar yang tepat, dan metode pengajaran yang kurang memfasilitasi partisipasi siswa.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya penguatan dengan merancang materi yang lebih kontekstual, meningkatkan Education Achievment : Journal of Science and Research Volume 6 Issue 3 November 2025 Page 1168-1176 kapasitas guru dalam penerapan pembelajaran partisipatif, serta menciptakan budaya sekolah yang sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi.
Selain itu, dukungan dari orang tua dan lembaga terkait sangat penting agar pendidikan antikorupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter siswa.
DAFTAR PUSTAKA