Media Hukum Indonesia (MHI) Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Pembatasan Penerapan Local Content Requirements oleh Negara Berkembang Sebagai Konsekuensi Ketentuan Trims dalam Kerangka Perdagangan Internasional Novia Rahmadani Fakultas Hukum.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: 2210611031@mahasiswa.
Abstract: Pembatasan Local Content Requirements (LCR) dalam rezim perdagangan internasional muncul sebagai tantangan bagi negara berkembang yang membutuhkan instrumen kebijakan untuk memperkuat industri domestik.
Melalui Perjanjian TRIMs di bawah WTO.
LCR dinyatakan bertentangan dengan prinsip National Treatment dan larangan quantitative restrictions, sehingga ruang negara berkembang untuk mendorong industrialisasi semakin terbatas.
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana TRIMs membatasi penerapan LCR serta implikasi hukum dan ekonominya terhadap kemampuan negara berkembang menjalankan kebijakan industri.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis literatur dan teori pembangunan.
Hasil utama menunjukkan bahwa pembatasan LCR mengurangi policy space, memperlambat transfer teknologi, melemahkan rantai pasok domestik, dan meningkatkan ketergantungan impor.
Kesimpulannya, pembatasan ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga berdampak struktural sehingga diperlukan alternatif kebijakan yang tetap sesuai dengan ketentuan WTO.
Abstract: The restriction of Local Content Requirements (LCR) within the international trade regime presents a significant challenge for developing countries that rely on such policy instruments to strengthen their domestic Under the WTOAos Trade-Related Investment Measures (TRIM.
Agreement.
LCR is deemed inconsistent with the principles of National Treatment and the prohibition of quantitative restrictions, thereby limiting the ability of developing countries to pursue industrialization.
This study aims to examine how TRIMs restrict the implementation of LCR and to analyze the legal and economic implications of these restrictions on industrial policy.
Using a normative juridical method with a conceptual approach through literature and development theory analysis, the study finds that LCR restrictions reduce policy space, slow technology transfer, weaken domestic supply chains, and increase import dependence.
concludes that these restrictions are not merely legalistic but structurally impactful, necessitating alternative policies that remain compliant with WTO https://doi.
org/10.
5281/zenodo.
Article History Received: November 25, 2025 Revised: November 30, 2025 Published: December 1, 20252017 Keywords :
Local Content Requirements.
Trade-Related Investment Measures (TRIM.
Negara Berkembang.
Keywords:
Local Content Requirements.
Trade-Related Investment Measures (TRIM.
Developing Countries.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.
PENDAHULUAN
Dalam perkembangan sistem perdagangan internasional modern, negara berkembang menghadapi tantangan signifikan dalam merancang kebijakan industrialisasi yang efektif di tengah tuntutan liberalisasi pasar global.
Instrumen kebijakan seperti Local Content Requirements (LCR) pada mulanya digunakan secara luas oleh banyak negara berkembang untuk memperkuat struktur industri domestik melalui kewajiban penggunaan input lokal oleh investor asing.
Kebijakan tersebut terbukti mampu menciptakan keterkaitan industri, mendorong perkembangan teknologi, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional dalam berbagai sektor strategis.
Namun, penerapan LCR semakin terbatasi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO) dan diberlakukannya berbagai aturan multilateral yang membatasi distorsi perdagangan, termasuk Perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIM.
Kondisi ini memunculkan dilema antara kebutuhan pembangunan nasional dan komitmen internasional yang harus dipenuhi oleh negara berkembang.
Giovannus.
Pengaturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content requirements di Indonesia.
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 5.
, 81Ae107.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 Perjanjian TRIMs menegaskan larangan atas berbagai bentuk performance requirements termasuk LCR yang dinilai bertentangan dengan prinsip National Treatment (GATT Pasal .
dan larangan pembatasan kuantitatif (GATT Pasal XI).
Dalam perspektif WTO.
LCR dianggap memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi produk domestik, sehingga menciptakan diskriminasi terhadap produk impor dan mengganggu persaingan yang sehat.
Putusan-putusan WTO seperti kasus Canada Ae Autos .
dan Indonesia Ae Autos .
memperkuat posisi hukum ini dengan menilai bahwa wajibnya penggunaan komponen lokal atau pemberian insentif terkait LCR merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan kewajiban multilateral.
2 Penguatan doktrin tersebut menyebabkan ruang negara berkembang semakin terbatas dalam membentuk kebijakan industrialisasi yang memerlukan proteksi selektif terhadap industri lokal.
Perkembangan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara sistem perdagangan global yang mendorong liberalisasi dengan kebutuhan domestik negara berkembang yang memerlukan instrumen kebijakan industri untuk memajukan kapasitas produksi Dari sudut pandang teori policy space, pembatasan terhadap LCR mencerminkan reduksi signifikan terhadap kemampuan negara berkembang untuk mengendalikan agenda pembangunan ekonominya sendiri.
Policy space merujuk pada ruang yang dimiliki negara untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi sesuai konteks nasional tanpa intervensi atau pembatasan berlebihan dari rezim internasional.
Banyak negara berkembang berpendapat bahwa ketentuan TRIMs secara substantif mengikis fleksibilitas kebijakan mereka, terutama ketika instrumen seperti LCR telah terbukti efektif dalam meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat sektor manufaktur.
Ketika negara berkembang dituntut untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan standar liberalisasi WTO, kemampuan mereka untuk melakukan intervensi strategis menjadi semakin terbatas.
Keterbatasan ini memperkuat argumen bahwa rezim perdagangan internasional belum sepenuhnya memberikan ruang kebijakan yang memadai bagi negara berkembang untuk mengejar pembangunan berkelanjutan secara Perspektif developmental state memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya intervensi negara dalam mendorong industrialisasi.
Dalam teori ini, negara berperan aktif menciptakan arah pembangunan ekonomi melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri strategis, mendorong transfer teknologi, serta memperkuat kapasitas nasional dalam penguasaan teknologi dan inovasi.
Negara industri maju seperti Korea Selatan.
Jepang, dan Taiwan memanfaatkan instrumen seperti proteksi selektif, insentif investasi domestik, serta kewajiban penggunaan input lokal untuk mempercepat proses industrialisasi pada masa awal pembangunan Namun, instrumen kebijakan yang pernah berhasil diterapkan oleh negara-negara tersebut kini tidak lagi dapat digunakan secara leluasa oleh negara berkembang karena adanya pembatasan dari TRIMs.
Paradoks ini memperkuat argumen bahwa rezim perdagangan internasional hari ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan struktural negara berkembang, terutama dalam membangun industri yang kompetitif secara global.
Dalam konteks ekonomi, pembatasan LCR membawa dampak signifikan terhadap struktur produksi negara berkembang.
Kebijakan LCR selama ini berfungsi untuk memperluas basis industri domestik melalui peningkatan permintaan terhadap komponen lokal, sehingga menciptakan efek pengganda ekonomi yang lebih luas.
Selain itu.
LCR memainkan peran penting dalam menarik investasi Hasyim.
, & Nasrullah.
The implications of TRIMs agreement on domestic economy in the 21st century: A study of legal SIGn Jurnal Hukum, 4.
, 332Ae350.
Soeparna.
Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization.
Airlangga University Press.
Fithriah.
Penerapan prinsip non-diskriminatif dan national treatment oleh Indonesia dalam rangka MEA berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
University of Bengkulu Law Journal, 2.
, 80Ae90.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 yang menghasilkan transfer teknologi dan pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal.
Namun, saat pembatasan tersebut diberlakukan, negara berkembang menjadi lebih bergantung pada impor komponen asing, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan domestik untuk meningkatkan kapasitas produksinya.
Ketergantungan semacam ini dapat menyebabkan negara berkembang tetap terjebak pada pola produksi berorientasi rendah nilai tambah, yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang untuk membangun industri yang berdaya saing.
Ketidakseimbangan struktural ini juga memiliki implikasi hukum yang penting dalam konteks hubungan antara kewajiban internasional dan kepentingan domestik.
Negara berkembang yang berupaya mempertahankan kebijakan industrinya berpotensi menghadapi gugatan internasional atau tekanan politik dari negara maju yang lebih dominan dalam tatanan WTO.
6 Ketiadaan mekanisme yang secara eksplisit memberikan fleksibilitas kebijakan bagi negara berkembang dalam penerapan LCR menunjukkan lemahnya ketentuan special and differential treatment (SDT) dalam WTO.
Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali apakah kerangka hukum WTO saat ini mampu memberikan keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kesetaraan peluang bagi negara berkembang untuk membangun struktur industrinya.
Penelitian mengenai isu ini menjadi sangat relevan karena menyangkut masa depan strategi pembangunan negara berkembang dalam kerangka hukum ekonomi internasional yang terus berevolusi.
Dengan melihat berbagai ketegangan antara kebutuhan pembangunan domestik dan kewajiban internasional tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menelaah secara komprehensif bagaimana TRIMs membatasi penerapan LCR dan apa implikasi hukum serta ekonominya bagi negara Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap wacana reformasi WTO melalui penguatan konsep policy space dan revitalisasi pendekatan developmental state yang adaptif terhadap konteks global saat ini.
Pada akhirnya, penelitian ini akan membantu memahami sejauh mana negara berkembang dapat mempertahankan kontrol terhadap agenda pembangunan industrinya di tengah rezim perdagangan internasional yang semakin mengedepankan liberalisasi.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai Bagaimana ketentuan TRIMS membatasi penerapan local content requirements oleh negara berkembang dalam kerangka perdagangan internasional? Apa implikasi hukum dan ekonomi dari pembatasan local content requirements oleh TRIMS terhadap kemampuan negara berkembang dalam menjalankan kebijakan industrinya? METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual .
onceptual approac.
sebagai dasar analisis utama.
7 Pendekatan konseptual dipilih untuk menelaah konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan pembatasan penerapan Local Content Requirements (LCR) dalam rezim perdagangan internasional, termasuk teori policy space, teori developmental state, dan prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan industri negara berkembang.
Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengembangan pemahaman teoretis mengenai interaksi antara kebutuhan pembangunan domestik negara berkembang dan kewajiban internasional dalam kerangka TRIMs.
RK.
Persyaratan kandungan lokal .
ocal content requirement.
di Indonesia dan kaitannya dengan perjanjian internasional di bidang investasi (Doctoral dissertation.
Universitas Airlangg.
Husin.
Hukum Ekonomi Internasional: Interpretasi dan Implementasinya dalam Beberapa KasusAeRajawali Pers.
PT RajaGrafindo Persada.
Marzuki.
Penelitian Hukum.
Kencana Prenada Media Group.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang terdiri dari literatur akademik, buku teks, jurnal hukum internasional, dan analisis ilmiah terkait kebijakan industri serta hukum perdagangan global.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah pemikiran para ahli dan teori-teori relevan yang menjadi fondasi argumentasi mengenai ruang kebijakan negara berkembang dalam sistem WTO.
Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan konseptual antara prinsip liberalisasi perdagangan, kebutuhan industrialisasi negara berkembang, serta batasan normatif yang lahir dari TRIMs.
Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyusun argumentasi yang bersifat reflektif, teoritis, dan kritis tanpa bergantung pada analisis kasus atau ketentuan perjanjian secara teknis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembatasan Normatif TRIMs terhadap Local Content Requirements dalam Rezim Perdagangan Internasional Pembatasan Local Content Requirements (LCR) oleh Perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIM.
menempati posisi strategis dalam diskursus hukum perdagangan internasional, karena menyangkut hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kebutuhan pembangunan negara TRIMs secara tegas melarang penerapan berbagai bentuk persyaratan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi dengan merujuk pada dua prinsip utama GATT 1994, yaitu National Treatment dalam Pasal i dan larangan quantitative restrictions dalam Pasal XI.
Dalam kerangka WTO, kewajiban penggunaan input lokal dipandang sebagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap barang impor dan berpotensi menciptakan distorsi pasar.
Penegasan ini tercermin dalam beberapa putusan penting, seperti Canada Ae Autos dan Indonesia Ae Autos, yang menempatkan kebijakan konten lokal sebagai tindakan yang bertentangan dengan komitmen multilateral negara anggota WTO.
Secara substantif, pembatasan terhadap LCR berdampak langsung pada strategi industrialisasi negara berkembang.
Dalam pengalaman historis banyak negara.
LCR digunakan sebagai alat untuk mendorong transfer teknologi, memperkuat keterkaitan industri domestik, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Ketika instrumen ini dilarang melalui TRIMs, negara berkembang kehilangan salah satu kebijakan yang sebelumnya berperan penting dalam membangun daya saing manufaktur domestik.
Kondisi ini semakin menantang mengingat struktur industri negara berkembang pada umumnya masih berada pada tahap awal, kurang terintegrasi, dan sangat bergantung pada input impor bernilai tinggi.
Dengan demikian, larangan LCR secara tidak langsung memperkuat ketergantungan struktural tersebut dan mengurangi insentif bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi dalam pemasok lokal.
Dalam perspektif policy space, pembatasan oleh TRIMs memperlihatkan bagaimana rezim perdagangan internasional modern membatasi ruang kebijakan negara untuk menjalankan agenda pembangunan nasionalnya.
Konsep policy space menekankan pentingnya fleksibilitas negara dalam menentukan instrumen ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan domestik.
Namun.
TRIMs mengurangi fleksibilitas itu melalui standar yang bersifat seragam bagi semua negara, tanpa mempertimbangkan ketimpangan kapasitas antara negara maju dan berkembang.
Padahal, negara maju pada masa awal industrialisasinya sebagian besar menggunakan instrumen kebijakan yang kini dikategorikan sebagai trade distorting, termasuk kewajiban penggunaan komponen lokal dan proteksi selektif.
Kondisi ini FuAoulathul.
Implementasi non discriminatory principle dari Trade Related Investment Measures (TRIM.
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Doctoral dissertation.
Universitas Airlangg.
Kurnianingrum.
Cahyaningrum.
Nola.
, & Novianti.
Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan Publica Indonesia Utama.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 menciptakan ketidakseimbangan historis yang sulit diabaikan: instrumen yang dulu membantu negara maju mencapai kemajuan kini tidak tersedia bagi negara berkembang.
Pandangan developmental state menguatkan argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi negara-negara Asia Timur tidak dapat dilepaskan dari intervensi negara yang intensif dan terarah.
Negara memainkan peran kunci dalam mengoordinasikan investasi, memastikan adanya transfer teknologi, dan memberikan dukungan kebijakan bagi industri strategis.
Dalam konteks ini.
LCR menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan keterlibatan perusahaan domestik dalam proses produksi bernilai tambah.
Pembatasan TRIMs terhadap LCR membuat negara berkembang sulit mengadopsi strategi pembangunan yang sejalan dengan model developmental state, sehingga ruang negara untuk mengarahkan industrialisasi menjadi lebih terbatas dibandingkan negaranegara yang berhasil menempuh jalur serupa pada dekade sebelumnya.
Keterbatasan tersebut semakin kompleks ketika dianalisis dalam kerangka ekonomi-politik WTO dan struktur Global Value Chains (GVC.
Rezim WTO dibangun dalam konteks politik internasional di mana negara maju dan perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam merumuskan arah kebijakan perdagangan global.
Dalam struktur GVCs, negara berkembang sering kali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungka sebagai lokasi produksi berbiaya rendah dengan tingkat nilai tambah yang minim.
LCR selama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong integrasi pemasok lokal ke dalam rantai nilai global.
Namun, ketika LCR dilarang, negara berkembang tidak lagi memiliki alat untuk menuntut keterlibatan teknologi, investasi, atau pendalaman struktur industri dari aktor global yang menguasai rantai pasok tersebut.
Akibatnya, pembatasan oleh TRIMs bukan hanya membatasi pilihan kebijakan negara, tetapi juga mempertahankan struktur hierarkis GVCs yang sulit diubah tanpa intervensi kebijakan yang kuat.
Secara keseluruhan.
TRIMs menciptakan batasan normatif yang signifikan terhadap kemampuan negara berkembang untuk menggunakan LCR sebagai instrumen pembangunan Pembatasan tersebut tidak hanya berimplikasi pada aspek legal, tetapi juga mengandung konsekuensi ekonomi dan politik yang luas.
Dalam menghadapi rezim perdagangan internasional yang semakin terstandarisasi, negara berkembang dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan strategi industrinya tanpa instrumen-instrumen kebijakan yang pernah terbukti efektif dalam sejarah pembangunan negara lain.
13 Dengan demikian, dinamika pembatasan LCR oleh TRIMs mencerminkan persoalan struktural yang lebih besar mengenai posisi negara berkembang dalam sistem perdagangan global dan kemampuan mereka untuk mengejar pembangunan ekonomi yang mandiri dan Implikasi Hukum dan Ekonomi Pembatasan Local Content Requirements oleh TRIMS terhadap Kemampuan Negara Berkembang Menjalankan Kebijakan Industrinya Negara-negara berkembang kerap memanfaatkan persyaratan Local Content Requirements sebagai salah satu instrumen kunci dalam strategi industrialisasi untuk memperkuat basis industri domestik, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, dan memperdalam keterkaitan antar-sektor LCR memungkinkan negara memaksimalkan nilai tambah domestik dengan memaksa penggunaan input lokal dalam produksi barang, mendorong hilirisasi industri, serta menciptakan Batra.
, & Bafna.
Renewable energy: the WTOAos position on local content requirements.
Energy Law Journal, 39, 401.
Hadiarianti.
Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi.
Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
Suhendra.
, & Amalia.
Local content regulations in infrastructure development and the national treatment principle.
Transnational Business Law Journal, 5.
Belderbos.
, & Sleuwaegen.
Local content requirements and vertical market structure.
European Journal of Political Economy, 13.
, 101Ae119.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 backward dan forward linkages yang memperkuat rantai pasok domestik.
Selain itu.
LCR sering dipandang sebagai instrumen strategis untuk transfer teknologi, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas manufaktur nasional, sehingga berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor teknologi dan bahan baku.
Dari perspektif pembangunan, kebijakan ini memberikan negara berkembang alat proaktif untuk membentuk struktur industri mereka sendiri, membangun kompetensi teknis domestik, dan memperluas basis ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, dalam konteks hukum perdagangan internasional di bawah WTO, khususnya melalui Perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIM.
LCR dikategorikan sebagai kebijakan diskriminatif terhadap produk impor dan secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip National Treatment Pasal i GATT serta larangan Quantitative Restrictions Pasal XI GATT, sehingga negara anggota WTO diharuskan menyesuaikan atau menghapus instrumen ini.
Secara yuridis.
TRIMs bersifat mengikat seluruh anggota WTO dan mempersempit ruang kebijakan domestik negara berkembang dalam merumuskan strategi industrialisasi.
Banyak negara berkembang diberikan masa transisi yang lebih panjang untuk menyesuaikan kebijakan LCR mereka, sementara negara kurang berkembang (LDC) memperoleh periode tambahan, dan dapat mengajukan perpanjangan terbatas berdasarkan Pasal XVi GATT 1994 yang memberikan pengecualian sementara demi pembangunan ekonomi.
Namun, ruang ini bersifat terbatas dan harus dikoordinasikan dengan mekanisme WTO, sehingga penerapan LCR hanya dapat dilakukan dalam periode sangat singkat.
Praktik penyelesaian sengketa WTO menunjukkan konsekuensi nyata dari pelanggaran ini.
Misalnya, dalam kasus IndiaAeSolar Cells .
, panel WTO menyimpulkan bahwa persyaratan kandungan lokal pada sel surya impor melanggar Pasal 2.
1 TRIMs, menegaskan bahwa instrumen yang dianggap strategis untuk pembangunan domestik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Hal ini menegaskan bahwa ketentuan TRIMs tidak bersifat normatif semata, tetapi memiliki implikasi hukum yang mengikat, memaksa negara berkembang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan domestik dan kepatuhan terhadap rezim multilateral.
Dari perspektif ekonomi-politik, pembatasan LCR berdampak signifikan terhadap kapasitas negara berkembang dalam membangun rantai nilai domestik dan mendorong diversifikasi industri.
Tanpa LCR, negara berkembang cenderung tetap berperan sebagai pemasok bahan mentah atau lokasi produksi dengan nilai tambah rendah, mempertahankan pola spesialisasi primer, memperlebar kesenjangan teknologi, dan menunda pengembangan kapasitas industri yang kompleks.
LCR
seharusnya memungkinkan integrasi hulu-hilir yang lebih baik, peningkatan keterkaitan antar-sektor, dan pengembangan sektor manufaktur yang kompetitif secara global.
17 Dengan penghapusan LCR akibat TRIMs, negara berkembang terpaksa mengandalkan instrumen alternatif seperti subsidi fiskal, insentif R&D, zona ekonomi khusus, atau pengadaan pemerintah, yang sering kali kurang efektif dalam memperdalam keterkaitan ekonomi lokal dan membangun kapasitas industri jangka panjang.
Secara kritis, pembatasan ini menciptakan paradoks: negara terdorong untuk industrialisasi tetapi instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut secara hukum dibatasi, sehingga efektivitas strategi pembangunan mereka menurun.
Deringer.
Erixon.
Lamprecht.
, & Van der Marel.
The economic impact of local content requirements: A case study of heavy vehicles (No.
1/2.
ECIPE Occasional Paper.
Erawaty.
Implementasi kedaulatan Indonesia atas hasil tambang dalam perspektif perdagangan bebas: hambatan dan peluang menurut WTO agreements serta ancaman retaliasi.
Khotimah.
Prinsip larangan restriksi kuantitatif pada sengketa DS-592 Ae Measures Relating to Raw Materials ditinjau dari GATT WTO (Doctoral dissertation.
Universitas Sultan Ageng Tirtayas.
Kolstad.
, & Kinyondo.
Alternatives to local content requirements in resource-rich countries.
Oxford Development Studies, 45.
, 409Ae423.
Kuntze.
, & Moerenhout.
Local content requirements and the renewable energy industry Ae A good match? SSRN.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 Studi kasus memperlihatkan bagaimana negara berkembang merespons ketentuan TRIMs dengan strategi berbeda.
Di Indonesia, kebijakan LCR diterapkan sejak 1996 pada proyek Mobil Nasional untuk memperkuat industri otomotif domestik dan mendorong hilirisasi produksi, tetapi setelah TRIMs berlaku, kebijakan ini harus diturunkan dan diganti dengan insentif fiskal, subsidi R&D, dan pengembangan zona industri.
Dampak nyata terlihat pada sektor otomotif, di mana integrasi huluhilir menjadi lebih lambat dibandingkan tujuan awal, meskipun industri tetap mengalami peningkatan kapasitas produksi berkat kebijakan alternatif.
Brasil juga menggunakan LCR dalam sektor energi terbarukan dan manufaktur, termasuk dalam proyek pembangunan turbin angin dan sel surya.
Ketika panel WTO menilai sebagian kebijakan LCR Brasil bertentangan dengan TRIMs, pemerintah harus beralih ke subsidi fiskal dan program kredit investasi sebagai mekanisme untuk tetap mendorong industri domestik.
India, selain kasus sel surya, juga menerapkan LCR dalam sektor elektronik dan kendaraan listrik, namun kebijakan ini banyak dihapus setelah pengawasan WTO, memaksa pemerintah mencari instrumen non-diskriminatif untuk mempertahankan pertumbuhan industri.
Dalam konteks teori pembangunan, pembatasan LCR menyoroti keterbatasan policy space bagi negara berkembang untuk merancang kebijakan domestik yang agresif dan adaptif terhadap konteks Pendekatan developmental state menekankan pentingnya LCR sebagai alat untuk mendorong hilirisasi produksi, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas industri, khususnya bagi negara dengan keterbatasan modal, keterampilan teknis, dan infrastruktur.
Dengan dibatasinya LCR oleh TRIMs, negara berkembang dihadapkan pada dilemma yaitu kepatuhan terhadap hukum internasional atau penggunaan instrumen yang lebih efektif untuk industrialisasi.
Data UNCTAD menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini resmi dibatasi, sekitar 30% negara anggota WTO tetap mempertahankan bentuk LCR, menandakan ketegangan struktural antara agenda pembangunan nasional dan batasan hukum multilateral.
Hal ini menegaskan bahwa pembatasan LCR bukan hanya isu hukum formal, tetapi juga mencerminkan ketimpangan kekuatan dalam sistem perdagangan global, di mana kepentingan negara maju sering mengurangi fleksibilitas negara berkembang dalam merumuskan strategi Dampak struktural dari pembatasan LCR juga signifikan terhadap pola pertumbuhan ekonomi dan struktur industri negara berkembang.
Tanpa LCR, kemampuan negara untuk membangun diversifikasi industri, memperkuat rantai nilai domestik, dan meningkatkan kapasitas teknologi menjadi 21 Reliance pada kebijakan alternatif yang sah menurut WTO, seperti subsidi fiskal, insentif R&D, atau pengadaan pemerintah, cenderung lebih pasif dan kurang mampu menstimulasi inovasi secara sistemik.
Konsekuensinya, negara berkembang tetap rentan terhadap fluktuasi global, keterbatasan teknologi, dan tekanan kompetitif dari industri negara maju.
Analisis kritis menunjukkan bahwa pembatasan ini membatasi kapasitas negara berkembang untuk membentuk struktur industri mandiri, menunda industrialisasi hilir, dan mengurangi efektivitas strategi pembangunan jangka Selain itu, pembatasan LCR memiliki implikasi sosial-ekonomi yang penting.
LCR tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri domestik, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja Modal.
, & Tarigan.
Tinjauan yuridis terhadap persyaratan penanaman modal yang terkait dengan perdagangan (Trade Related Investment Measures/TRIM.
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Lestari.
Damayanti.
, & Haqqi.
Prinsip national treatment WTO (Studi kasus sengketa dagang WTO DS477/DS478 Indonesia Ae Importation of horticultural products, animals and animal product.
Solidaritas, 2.
Nurhakim.
The evolution of state sovereignty in international law: Theoretical and practical analysis.
International Studies, 1.
, 35Ae42.
Trojbicz.
, & Franyoso.
The political economy of local content policy: The Brazilian oil industry in the 21st century.
Resources Policy, 100, 105430.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 berkualitas, transfer keterampilan, dan pembangunan kapasitas manusia di sektor manufaktur.
23 Dengan dibatasinya instrumen ini, negara berkembang menghadapi kesulitan dalam membangun tenaga kerja terampil dan memperkuat keterkaitan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri.
Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan keterbatasan mobilitas ekonomi bagi tenaga kerja lokal.
Studi komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan Brasil mengalami perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja industri menengah, sementara India harus menyesuaikan strategi pasar tenaga kerja untuk mengimbangi penghapusan LCR, menunjukkan bahwa konsekuensi sosial dari pembatasan ini tidak kalah penting dibandingkan efek ekonomi.
Secara keseluruhan, pembatasan LCR oleh TRIMs menegaskan bahwa meskipun kebijakan ini secara ekonomi dan pembangunan strategis bermanfaat, kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional menuntut negara berkembang menyesuaikan strategi industrialisasi mereka.
Negara berkembang harus mengembangkan alternatif yang sah secara WTO, seperti tarif protektif sementara, pengadaan pemerintah yang mendukung produk lokal, subsidi fiskal, atau insentif non-diskriminatif, sambil tetap menjaga tujuan pembangunan jangka panjang.
Transformasi ini menyoroti ketegangan struktural antara kebutuhan pembangunan domestik dan aturan hukum multilateral, sekaligus menunjukkan bahwa negara berkembang harus bersikap inovatif dan adaptif dalam merancang kebijakan industrialisasi yang mampu menyeimbangkan kepatuhan hukum internasional dengan pembangunan kapasitas industri nasional.
Dengan demikian, pembatasan LCR bukan sekadar isu legal, tetapi merupakan faktor kritis yang memengaruhi arah industrialisasi, diversifikasi ekonomi, pembangunan kapasitas teknologi, tenaga kerja, dan daya saing negara berkembang dalam sistem perdagangan global yang semakin terintegrasi dan berbasis aturan.
SIMPULAN
Pembatasan Local Content Requirements (LCR) melalui Perjanjian TRIMs dalam kerangka WTO secara nyata mengurangi ruang kebijakan .
olicy spac.
negara berkembang untuk menjalankan strategi industrialisasi yang sebelumnya terbukti efektif dalam membangun kapasitas industri domestik.
Larangan terhadap LCR didasarkan pada prinsip National Treatment dan larangan quantitative restrictions dalam GATT, sehingga menempatkan instrumen ini sebagai kebijakan diskriminatif terhadap produk impor dan tidak konsisten dengan komitmen perdagangan multilateral.
Secara hukum, ketentuan TRIMs bersifat mengikat dan menimbulkan konsekuensi langsung bagi negara berkembang.
Pelanggaran terhadap larangan LCR berpotensi memicu sengketa internasional dan memaksa negara untuk menghapus atau menyesuaikan kebijakan industrinya.
Fleksibilitas yang diberikan melalui masa transisi atau pengecualian bersifat terbatas, sehingga tidak memberikan ruang yang memadai untuk mempertahankan instrumen LCR dalam jangka panjang.
Dari perspektif ekonomi, pembatasan LCR berdampak pada hilangnya salah satu alat strategis untuk mendorong transfer teknologi, penguatan rantai pasok domestik, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja industri.
Akibatnya, negara berkembang berisiko tetap berada pada posisi produksi bernilai tambah rendah dan semakin bergantung pada impor, yang pada akhirnya memperlambat proses industrialisasi dan pembangunan kapasitas teknologi nasional.
Secara keseluruhan, pembatasan LCR oleh TRIMs mencerminkan ketegangan struktural antara kebutuhan pembangunan domestik dan rezim perdagangan internasional yang berorientasi liberalisasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan global belum sepenuhnya memberikan kesetaraan Pebruwenti.
Tinjauan yuridis pemenuhan TRIMs dalam UU No.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi terhadap penanaman modal asin.
(Doctoral dissertation.
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria.
Pratama.
Dampak dari TRIMs Agreement terhadap perekonomian domestik pasca reformasi: Kajian pengembangan hukum.
Jurnal Hukum.
Politik dan Ilmu Sosial, 2.
, 257Ae269.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 335-344 peluang bagi negara berkembang untuk membangun daya saing industrinya.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan melalui instrumen alternatif yang tetap sesuai dengan aturan WTO, sekaligus mendorong upaya reformasi normatif agar negara berkembang memperoleh ruang kebijakan yang lebih adil dalam mengejar pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
REFERENSI