RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314
E-ISSN: 2775-2267
Email: ristansi@asia.
https://jurnal.
id/index.
php/ristansi STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Erika Yuliana Putri.
Siti Sundari Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur ak@upnjatim.
DOI: 10.
32815/ristansi.
Informasi Artikel Tanggal Masuk Tanggal Revisi Tanggal diterima Keywords:
The Utilization of Regional.
Financial Information System.
Good Governance The Quality of Financial Statements Kata Kunci:
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Good Governance.
Kualitas Laporan Keuangan 2 Juli, 21 Juli.
Agustus.
Abstract:
This study aims to examine the impact of the utilization of the Regional Financial Information System (SIKD) and the implementation of good governance principles on the quality of local government financial statements The population of this study consists of 123 employees working at the Regional Secretariat, specifically within the Office of the Regent of Gresik Regency.
The sampling technique employed is purposive sampling based on specific criteria, resulting in a total sample of 32 respondents.
Data analysis was conducted using the SmartPLS software.
The findings indicate that both the use of SIKD and the application of good governance have a significant relationship with the quality of local government financial statements.
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terhadap mutu laporan keuangan pemerintah Populasi dalam studi ini mencakup 123 pegawai yang bekerja di Sekretariat Daerah, khususnya di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Gresik.
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yang menghasilkan 32 responden sebagai sampel.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan software SmartPLS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIKD dan penerapan good governance memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 299
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314
PENDAHULUAN
Baik masyarakat maupun pemerintah pusat memiliki hak dalam melihat bagaimana pemerintah daerah mereka membelanjakan uang mereka, sehingga entitas-entitas ini diharuskan untuk memberikan laporan yang merinci kebiasaan belanja mereka.
Laporan keuangan adalah salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang harus disediakan oleh pemerintah, sebagai organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk mengelola kepentingan publik seperti pelayanan umum, pengelolaan aset negara, dan penggunaan dana publik.
salah satunya melalui laporan keuangan.
Laporan ini fungsinya untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya khususnya mengenai posisi keuangan ataupun arus kas pemerintah dalam suatu periode.
Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan untuk memantau kinerja keuangan di setiap periode anggaran, pembuatan laporan keuangan sangat penting (Aprisyah & Yuliati, 2.
Satu satunya cara agar dapat mengukur prestasi pemerintah bias dilihat dari seberapa baik pemerintah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan target.
Agar sebuah program dapat berjalan dengan baik dan efisien secara keseluruhan, alangkah baiknya semua pihak turut ikut serta sama-sama bekerja dalam membangun koordinasi yang jelas dan terorganisir.
Good governance merujuk pada praktik pengelolaan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan organisasi atau Negara dengan cara yang adil dan berkelanjutan (Nasution & Nurwani.
Semua bagian dari administrasi negara harus berkomitmen penuh agar konsep tata kelola yang baik dapat diimplementasikan.
Untuk mencapai pemerintahan yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, tidak cukup hanya dengan adanya peraturan dan regulasi, yang paling penting adalah setiap orang yang terlibat jujur dan setia dalam pekerjaan mereka akan mewujudkan pemerintahan yang mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat (Segah, 2.
Komponen yang baik dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang mempunyai kualitas tinggi adalah melihat dan menerapkan manfaat SIKD.
Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki arti STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 300
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 infrastruktur dari sebuah perpaduan proses, data, dan teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan pemerintah daerah, sehingga memungkinkan pelaporan yang transparan, analisis yang efektif, dan pengembilan keputusan yang berbasis data.
Seluruh transaksi keuangan daerah melalui penerapan SIKD secara sistematis dan progresif mulai dari kategorisasi, pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan (Rohmah et al.
, 2.
Beberapa temuan terkait masalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah BPK mempunyai temuan dari beberapa masalah dalam memanfaatkan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gresik seperti terdapatnya kekurangan di volume pekerjaan pada saat melaksanakan paket yang terdiri atas beberapa pembelanjaan Selain itu, telah diungkapkan didalam pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023 yang baru saja dirilis, yang mengacu pada data dari website yang paten dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Menurut temuan BPK dalam penelitian tersebut, beberapa kota belum mengalokasikan ruas jalan dengan benar, berdasarkan fungsi dan klasifikasi yang relevan.
Hal ini tercermin dari tidak adanya aturan dan standar teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan (BPK, 2.
Studi yang dilakukan oleh (Amiria et al.
, 2.
dan (Wahyuni, 2.
menyarankan agar peningkatan laporan keuangan ditingkatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.
Hal yang sebaliknya terjadi ketika hasil lain yang dihasilkan oleh (Yanti et al.
, 2.
(Yanti et al.
, 2.
menekankan bahwasannya pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah tidak dapat dipengaruhi oleh implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah.
Studi yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anik, 2.
serta (Winarni et al.
, 2.
mengindikasikan bahwasannya adanya kaitan yang kecil namun positif diantara variabel tata kelola pemerintahan yang baik dan ketepatan anggaran daerah.
Sebaliknya, studi yang dilaksanakan oleh (Rohmah et al.
, 2.
serta (Sari, 2.
memiliki temuan sedikit bukti bahwasannya penerapan tata kelola yang efektif menyebabkan peningkatan signifikan dalam keakuratan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 301
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwasannya laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah masih tidak bias memenuhin standard yang dimana menjadi dasar dari investigasi ini.
Para peneliti termotivasi untuk mendalami masalah ini lebih jauh dan mencari jawaban alternatif atas isu-isu yang ada karena keadaan yang berlalu.
Penelitian ini tujuannya yaitu untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan satu satunya caranya yaitu dengan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel di masa depan dalam menyusun laporan keuangan.
Selain itu kepercayaan public dapat dibangun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi yang pengukurannya dilakukan melalui parameter seperti indeks kepuasan masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan citra organisasi, serta pencapaiannya melalui pelaksanaan tata kelola yang baik serta strategi komunikasi secara proaktif.
Dasar pemikiran yang disajikan, variasi penelitian sebelumnya, dan informasi kontekstual mendukung penelitian dengan judul "Studi Kuantitatif Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
" Di antara sekian banyak dari penujuan investigasi ini adalah meneliti apa benar laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk menjamin bahwa laporan pertanggungjawaban itu bisa dimasukkan didalam sistem informasi keuangan daerah, dan jika ya, bagaimana caranya.
dan yang ketiga, apa pengaruhnya, jika ada, alur-alur penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini.
TINJAUAN PUSTAKA
Teori Keagenan Teori keagenan dapat menjelaskan tentang kaitan kontraktual diantara kedua belah pihak, seperti agen dan prinsipal (Jensen, 1.
Teori ini muncul sebagai akibat dari adanya kesepakatan kerja antara kedua belah pihak tersebut (Zaki et al.
, 2.
Merupakan tugas pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai agen, untuk menyediakan info mengenai keuangan yang relevan pada orang-orang yang berkepentingan melalui laporan pertanggungjawaban.
Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai cabang utama pemerintahan, bertanggung jawab untuk menilai akuntabilitas, membuat keputusan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan ekonomi, dan mengawasi proses politik.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 302
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Implementasi good governance dan sistem informasi keuangan yang transparan di pemerintah daerah dapat mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent penyalahgunaan wewenang seperti yang terlihat dalam kasus penerapan system informasi keuangan terintegrasi di pemerintah daerah kota bandung yang memiliki peningkatan didalam pengakurasian dan ketepatan waktunya dalam pelaporan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Di dalam membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aturan tentang pemanfaatan asset keuangan daerah dimana memiliki dasaran di prinsipprinsip efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta dapat diaudit.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memiliki artian seperti sebuah aplikasi dimana memiliki fungsi seperti alat bantu.
Kementerian Dalam Negeri membantu pemerintah daerah didalam mengelola asset keuangan melalui aplikasi ini.
Hal ini merupakan upaya untuk lebih memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan pastinya digunakan untuk menjamin kepastian mengenai kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan yang hingga saat ini masih dipakai.
Ketika diimplementasikan secara penuh.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) akan berfungsi sebagai tulang punggung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan menjadi pusat dari berbagai layanan yang ditawarkan di tingkat nasional.
Untuk mencapai tujuan utama Sistem Informasi Keuangan Daerah, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi antar pemerintah, antara pemerintah dengan pelaku ekonomi, dan antara masyarakat dengan pemerintah (Cahyadi, 2.
Good Governance Ketika sekelompok orang bekerja sama untuk membuat keputusan dan kemudian mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, mereka terlibat dalam tata kelola yang baik (Radytia, 2.
Pengenalan terhadap konsep dasar tata kelola pemerintahan yang baik merupakan langkah pertama menuju pemahaman dasar terhadap konsep tersebut.
Dengan mengikuti standar-standar ini, seseorang dapat mengukur kinerja pemerintah.
Sejauh mana pemerintah mengikuti atau mengabaikan baiknya prinsip-prinsip penata kelolaan pemerintahan merupakan ukuran bagus atau buruknya pemerintahan STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 303
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Penata kelolaan pemerintahan yang bagus didasarkan pada sejumlah gagasan panduan, termasuk: kesetaraan, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, visi strategis, pelibatan publik, supremasi hukum, keterbukaan, transparansi, fokus pada pemangku kepentingan, orientasi pada konsensus, serta efisiensi dan efektivitas.
Prinsip-prinsip penetapan yang dipatenkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developmen.
mencakup beberapa aspek good governance yaitu contohnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan.
Sektor swasta di Indonesia mendapatkan manfaat dari praktik tata kelola perusahaan yang efektif seperti halnya sektor publik yang mendapatkan manfaat dari sistem pemerintahan yang dikelola dengan baik.
Diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pemerintahan yang dapat dipercaya, hal ini memiliki dasar yang kuat (Dlh.
Kualitas Laporan Keuangan Informasi akuntansi paling berharga jika relevan dan dapat dipercaya.
Karena informasi yang berharga harus memiliki kedua kualitas ini, maka keduanya dianggap sebagai yang paling penting.
Tingkat akuntabilitas dalam mempersiapkan laporan keuangan merupakan faktor utama dalam kualitas laporan.
Salah satu komponen kualitatif akuntansi yang menghubungkan keterbukaan dan akuntabilitas adalah Pelaporan pemerintahan sebaiknya diharuskan mempunyai standar cukup tinggi untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan.
Pengaruh antara Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Teknologi informatika memiliki artian sebagai salah satu aspek untuk mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.
Penyajian data akuntansi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tepat pada waktunya, akurat, komprehensif, dan relevan merupakan syarat pengelolaan keuangan daerah.
Data ini digunakan oleh manajer publik untuk melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian.
Oleh karena itu, dukungan sistem TI seperti contohnya komponen fisik dan program komputer menjadi sangat penting (Binawati & Nindyaningsih, 2.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 304
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Pengaruh antara Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Untuk memenuhi tanggung jawabnya, setiap organisasi dan institusi mengikuti alur-alur dalam penata kelolaan yang bagus.
Di lain hal, alur-alur tata penata kelolaan yang bagus harus menjadi pedoman untuk mengelola bentuk keuangan publik.
Pengelolaan keuangan yang teliti, akurat, dan tepat penting sekali sebagai pencapaian kualitasnya pelaporan keuangan agar menjadi yang terbaik (Aminy et al.
, 2.
Hipotesis untuk penyusunan penelitian ini yaitu terdiri atas:
H1: Adanya kepengaruhan diantara Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan H2: Adanya kepengaruhan diantara Good Governance terhadap kualitas laporan METODE PENELITIAN Investigasi dilakukan dengan penggunaan metodologi kuantitatif.
Pendataan primer, yang berasal dari persepsi responden, digunakan.
Kuesioner digunakan atas dasar peralatan yang difungsikan sebagai pendekatan pengumpulan pendataan, dimana dilakukannya survei langsung.
Pejabat pemerintah yang bekerja di Kantor Bupati Kabupaten Gresik adalah subjek dari objek penelitian ini.
Penggunaan penginvestigasian ini.
Kuesioner berbentuk checklist adalah alat yang digunakan.
Sekitar 123 orang yang bekerja di Kantor Bupati Kabupaten Gresik .
ebuah cabang dari Sekretariat Daerah, atau Sekd.
merupakan populasi penelitian.
Sebanyak 32 partisipan disurvei dengan menggunakan teknik purposive sampling.
32 orang tersebut disapatkan dari kriteria yang digunakan yaitu Pegawai sekda yang masa kerjanya terlebih dari kurun waktu 5 tahunan, mempunyai keterlibatan langsung dalam penyusunan laporan keuangan, serta ikut serta dalam menyusun rencana penganggaran Dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS (Partial Least Squar.
, pendekatan analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan.
Dalam SmartPLS, terdapat dua model yang membentuk proses analisis data.
Model luar disebut pendekatan pengukuran .
easurement mode.
, serta pengukuran dalam disebut kerangka struktural .
tructural mode.
Memeriksa validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit dari model merupakan cara untuk STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 305
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 melakukan pengujian outer model.
Indikator seperti relevansi prediktif (QA) dan koefisien determinasi (RA) digunakan untuk evaluasi inner model.
Analisis jalur adalah alat untuk menguji hubungan antara faktor independen dan variabel dependen.
Selama tahap pengujian hipotesis, peneliti mengevaluasi hasil penelitian untuk memastikan apakah tujuan penelitian telah terpenuhi.
Evaluasi ini berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan.
HASIL PENELITIAN
Sebagai bagian dari penelitian ini, anggota Sekretariat Daerah dan Kantor Bupati Kabupaten Gresik turut berpartisipasi.
Pengelolaan laporan keuangan merupakan fungsi penting dari Sekretariat Daerah, dan para pegawainya bertanggung jawab untuk mengawasi pengumpulan, pencatatan, dan kompilasi data keuangan dimana memiliki keterkaitan khususnya bagi operasi sekretariat.
Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X.
serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (X.
merupakan variabel independen (X) didalam penginvestigasian ini.
Kualitas Laporan Keuangan (Y) merupakan variabel dependen.
Didalam rangka mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, kuesioner dikirimkan kepada pegawai yang berkaitan.
Gambar 1 Outer Loading Tahap Satu Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Menurut (Adam & Irwan, 2.
indikator individu dapat dikatakan besar/tinggi jika nilai dari korelasinya >0,70.
Beberapa nomor masih belum sah .
eperti yang ditunjukkan pada Gambar .
karena faktor loadingnya kurang dari 0.
7, yang berarti belum memenuhi batas kriteria pengukuran yang ditetapkan.
Setelah itu, indikatorSTUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 306
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 indikator yang tidak valid tersebut diolah kembali untuk menghilangkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan persyaratan.
Hanyalah indikator yang mempunyai penilaian factor loading lebih besar dari 0,7 harus dipertahankan.
Gambar 2 Outer Loading Tahap Dua Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Gambar 2 menampilkan hasil pengujian tahap kedua, yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel telah memenuhi kriteria validitas.
Nilai validitas konvergen yang dihitung telah sesuai dengan aturan karena telah melewati kriteria 0,7.
Tabel 1 Discriminant Validity Good Governance Kualitas Lapkeu Good Governance Kualitas Lapkeu Pemanfaatan SIKD Pemanfaatan SIKD Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Penilaian cross loading didalam semua konstruk model berlebih tinggi dibandingkan penilaian cross loading utuk variabel lain-lainnya, seperti dapat dilihat Ini membuktikan bahwasannya seluruh indikator telah memenuhi kriteria Discriminant Validity.
Tabel 2 Hasil Pengujian Nilai AVE Good Governance Kualitas Lapkeu Pemanfaatan SIKD Average Variance Extraced (AVE) Sumber: Data diolah peneliti, 2025 STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 307
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Menurut Tabel 2, semua konstruksi memenuhi persyaratan yang diperlukan dengan nilai AVE berlebih tinggi daripada 0,50.
Kita harus menyimpulkan bahwasannya seluruh variabel yang difungsikan valid berdasarkan kesimpulan ini.
Gambar 3 Composite Reliability Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Menurut Gambar 3, semua variabel penelitian telah menunjukkan tingkat ketergantungan yang memuaskan, sehingga sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut.
Fakta bahwasannya penilaian Composite Reliability untuk seluruh variabel terlebih tinggi daripada batas 0,7 adalah buktinya.
Tabel 3 Hasil Pengujian R-Square Kualitas Lapkeu R-Square R-Square Adjusted Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Dengan nilai R-Square sebesar 0,60, model ini masuk ke dalam kelompok pengaruh sedang dalam hal akurasi prediksi.
Tabel 4 Hasil Pengujian Q-Square Q2 predict Kualitas Lapkeu Sumber: Data diolah peneliti, 2025 STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 308
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Variabel endogen yang memiliki nilai Q-Square di atas 0,02 dianggap memenuhi tingkat validitas yang memadai.
Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis Original sample (O) Sample mean (M) Good
Governance -> Kualitas Lapkeu
Pemanfaatan SIKD -> Kualitas Lapkeu
T statistics (O/STDEV) P values Standard
(STDEV)
Sumber: Data diolah peneliti, 2025 Berdasarkan kepengaruhan untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.
Nilai 0,000 dimana terlebih sedikit dari 0,05 yang ditunjukkan pada tabel hasil uji hipotesis membuktikan hal tersebut.
Kualitas Laporan Keuangan memiliki kepengaruhan untuk variabel Good Governance, sesuai dengan hipotesis kedua penelitian ini.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis dimana terlebih sedikit dari 0,05, dengan nilai 0,011.
PEMBAHASAN
Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Penggunaan sistem informasi keuangan daerah memang berdampak pada kualitas laporan keuangan, sesuai dengan data.
Hasilnya, pelaporan keuangan yang diaplikasikan Pegawai Sekretariat Daerah (SEKDA) di Kantor Bupati Kabupaten Gresik mampu menawarkan ketepatan penyajian, ketepatan pelaporan, serta efisiensi dan efektifitas kualitas informasi.
Di dalam peningkatan kelayakan dari laporan pertanggungjawaban dalam bentuk keuangan, sangat penting dimanfaatkan dengan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, seperti yang diuraikan dalam teori keagenan.
Menurut pemikiran ini, asimetri STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 309
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 informasi sering mewarnai interaksi antara masyarakat atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen.
Masyarakat mungkin mulai meragukan kemampuan agen karena adanya perbedaan pengetahuan.
Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan pelaporan keuangan.
Peningkatan kualitas, ketepatan waktu, dan akurasi laporan merupakan hasil langsung dari penggunaan sistem informasi keuangan daerah, yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan dana secara sistematis dan terintegrasi.
Dengan adanya struktur ini, maka akan ada lebih sedikit ruang untuk miskomunikasi antara prinsipal dan agen, lebih sedikit peluang untuk bias, dan lebih banyak tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk menangani dana publik.
Sebuah aplikasi yang dirancang sebagai penggunaan pemerintah daerah didalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di berbagai aturan undang-undangan yang dimana berkaitan dengan pengelolaan menganai pertanggungjawaban dalam bentuk keuangan didaerah adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Konsep-konsep yang diperhatikan didalam pengelolaan perbendaharaan publik sangat baik mendasari desain sistem ini, yaitu ekonomi, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, dan audibilitas.
Dedikasi Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang lebih kontemporer dan terintegrasi diwujudkan dalam SIKD.
Salah satu manfaat strategis dari penerapan SIKD adalah tersedianya pendataan mengenai keuangan yang terlebih lebihnya akurat dan real time, dimana digunakan dan dimanfaatkan dari pihak-pihak untuk pengambilan putusan.
Aplikasi ini juga berperan sebagai instrumen untuk menyelaraskan persepsi dan implementasi kebijakan dikelolanya laporan pertanggungjawaban dalam bentuk keuangan diantara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah daerah dapat mengambil manfaat dari metode ini karena memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan penilaian keuangan.
Pemerintah pusat dapat mengawasi lebih dekat dan bahkan mempengaruhi kinerja keuangan masing-masing daerah dengan menggunakan pengaturan ini.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 310
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tata kelola yang baik secara signifikan memiliki kepengaruhan untuk kualitas laporan keuangan, menurut temuan penelitian ini.
Peningkatan kualitas laporan keuangan telah dicapai dengan penggunaan konsep-konsep tata kelola yang baik seperti profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, akseptabilitas publik, demokrasi, efisiensi, efektifitas, dan supremasi hukum.
Menurut teori keagenan, penata kelolaan yang bagus menjadi ikon penting didalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.
Hal ini dicapai melalui beberapa cara, termasuk langkah-langkah untuk menyamakan kedudukan antara entitas publik dan swasta dimana entitas swasta yang dimaksud merupakan pemerintah daerah, serta masyarakat dan pemerintah pusat, yang dipandang sebagai prinsipal.
Ada beberapa maksud dari hal ini, tapi satu-satunya yang penting adalah bahwasannya agen lebih cenderung berperilaku demi kepentingan prinsipal ketika ada tata kelola yang kuat.
Untuk memastikan bahwa agen bersikap jujur, bertanggung jawab, dan patuh pada aturan saat mereka memproduksi dan melaporkan keuangan, konsep-konsep seperti profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas diterapkan.
Fakta bahwa agen sering bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, daripada sesuai dengan tujuan utama prinsipal, adalah sumber utama ketegangan dalam hubungan keagenan.
Bahaya moral, di mana para pelaku terlibat dalam perilaku tidak bermoral atau menyimpang karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas hasilnya, adalah risiko lain yang dimitigasi oleh tata kelola yang Dengan mematuhi aturan hukum dan mendorong keterbukaan, para pelaku tunduk pada pengawasan publik dan hukum atas semua tindakan dan keputusan mereka, yang menghasilkan kontrol sosial dan hukum yang kuat.
Pengelolaan dana publik secara pengefektifan dan pengefisienan merupakan prinsip lain dari penata kelolaan yang bagus, yang menjamin pelaporan keuangan yang akurat sesuai dengan persyaratan peraturan.
Sistem dan proses pengendalian internal yang kuat harus dibangun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mencegah agen menyalahgunakan kekuasaan mereka atau memalsukan catatan keuangan, ini adalah komponen penting dari mekanisme kontrol struktural teori agensi.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 311
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314 Laporan keuangan dan proses pelaporan secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari sistem pengendalian internal yang efektif yang memastikan data yang digunakan di dalamnya konsisten, akurat, dan dapat diandalkan.
Meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah adalah efek lain dari kepatuhan terhadap standar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Kepercayaan publik ini secara strategis sangat berharga dalam kemitraan lembaga karena hal ini menempatkan lembaga di bawah tekanan sosial dan politik untuk terus bekerja dengan baik dalam hal pelaporan dan keberhasilan keuangan.
KESIMPULAN
Temuan dari pengkajian dan penelitian mengenai pengaruh penata kelolaan pemerintahan yang bagus, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah didaerah Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa: praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik memberikan kontribusi positif untuk kualitas laporan keuangan yang lebih baik, serta penggunaan sistem informasi keuangan daerah memberikan pengaruh cukup besar untuk peningkatan kualitas laporan keuangan.
Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang memiliki hasil, disarankan agar para pegawai sekretariat daerah di kantor bupati Kabupaten Gresik memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah dengan lebih baik dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Untuk didapatkannya hasil penginvestigasian yang lebih komprehensif serta mendalam, peneliti selanjutnya juga sebisanya memperluas sumber referensi dengan memasukkan kajian dari publikasi dan makalah yang relevan.
Terdapat sinopsis temuan dan analisis studi ini di bagian akhir.
Meleliti variable lain juga sangat disarankan seperti standard akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern Dalam rangka mengumpulkan data untuk studi ini, kuesioner dikirimkan kepada para staf Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik di Kantor Bupati Gresik.
Pengumpulan data juga harus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting lainnya, seperti Badan Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) di dalam Kantor Bupati Kabupaten Gresik, untuk hasil yang lebih baik.
STUDI KUANTITATIF PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE.
| 312
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 299 - 314
REFERENSI