Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4
Kompetensi
Universitas Balikpapan REPRESENTASI KETIDAKPUASAN PUBLIK TERHADAP DPR
DALAM WACANA DEMONSTRASI
Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 Universitas Balikpapan1,2,3,4, pos-el: ary.
musdolifah@uniba-bpn.
id1, rika@uniba-bpn.
id2, nurliani.
maulida@unibabpn.
id3 , elokylia05@gmail.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana masyarakat umum merasa tidak puas terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam wacana demonstrasi yang menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR tahun 2025.
Ketidakpuasan ini muncul karena kebijakan yang dianggap tidak adil, kurang transparan, dan minimnya perhatian DPR terhadap kondisi rakyat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough.
Pendekatan ini mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya.
Data yang digunakan berasal dari slogan, poster, gambar, serta teks visual dari demonstrasi yang diperoleh melalui media sosial Instagram dan TikTok, dan lima data di antaranya dianalisis secara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana demonstrasi menampilkan DPR sebagai kelompok elite politik yang tidak responsif dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Bahasa yang digunakan dalam wacana cenderung konfrontatif dan penuh emosi, diperkuat oleh simbol-simbol visual serta penyebaran melalui media massa dan media sosial.
Demonstrasi ini bukan hanya bentuk penolakan terhadap kebijakan ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis kepercayaan publik dan tuntutan terhadap keadilan, transparansi, serta tanggung jawab moral DPR dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kata kunci : ketidakpuasan publik.
DPR, demonstrasi, analisis wacana kritis ABSTRACT This study aims to analyze how the general public feels dissatisfied with the House of Representatives (DPR) in the discourse of demonstrations rejecting the increase in allowances for DPR members in 2025.
This dissatisfaction arises from policies perceived as unfair, lacking transparency, and the DPR's minimal attention to the people's well-being.
This study uses a descriptive qualitative method with a Critical Discourse Analysis (CDA) approach developed by Norman Fairclough.
This approach encompasses text analysis, discursive practices, and sociocultural practices.
The data used come from slogans, posters, images, and visual texts from the demonstrations obtained through social media platforms like Instagram and TikTok, with five of these items being analyzed in depth.
The results show that the discourse of the demonstrations portrays the DPR as an unresponsive political elite group that has lost public trust.
The language used in the discourse tends to be confrontational and emotional, reinforced by visual symbols and dissemination through mass and social media.
These demonstrations are not only a form of rejection of economic policies but also reflect a crisis of public trust and demands for justice, transparency, and the DPR's moral responsibility within Indonesia's democratic system.
Keywords: public dissatisfaction.
DPR, demonstrations, critical discourse analysis PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan yang memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi Indonesia melalui tiga fungsi Secara ideal.
DPR menjadi saluran aspirasi masyarakat dan Vol.
No.
Desember 2025 pengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Namun, sejumlah kebijakan strategis, seperti kenaikan tunjangan DPR, kerap dikritik karena minimnya transparansi dan partisipasi publik.
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, tercermin melalui demonstrasi, kritik di media Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR.
Kondisi ini menegaskan adanya jarak antara DPR sebagai wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya (Wijaya, 2.
Sejalan dengan itu, dalam konteks hubungan masyarakat dan negara, konsep AupublikAy menjadi penting.
Publik sebagai unit sosial aktif yang sadar terhadap suatu isu dan terlibat dalam upaya mencari solusi kolektif.
Publik mencakup kelompok yang berinteraksi dalam proses komunikasi, baik internal maupun eksternal.
Dengan demikian, publik tidak hanya merujuk pada masyarakat umum, tetapi juga kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan negara (Kapahang et , 2.
Dalam demokrasi modern, publik menjadi penentu apakah responsif, dan mencerminkan kebutuhan Masyarakat (Saputra, 2.
Selain itu, konsep AuwacanaAy juga menjadi landasan penting untuk memahami representasi ketidakpuasan publik.
Wacana berasal dari bahasa Sanske rta wac/wak/vak, yang berarti berkata atau berucap, dan dalam linguistik modern diterjemahkan sebagai discourse yang memiliki arti lari atau bergerak (Setiawan, 2.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa wacana bersifat terus berkembang dan tidak dapat dipisahkan dari konteks serta dinamika sosial yang menyertainya.
Wacana juga menggambarkan keterkaitan umpan balik antara bahasa dan masyarakat.
Pada pidato kenegaraan, misalnya, bahasa yang digunakan tidak hanya sarana komunikasi melainkan juga alat dalam membentuk citra dan menyampai kan ideologi politik (Harun et al.
, 2.
Pemilihan diksi, penggunaan gaya baha sa, dan susunan tuturan menunjukkan re lasi kekuasaan serta kepentingan yang Dalam konteks sosial dan politik, wacana bisa terwujud dalam berbagai bentuk komunikasi umum, salah satunya adalah demonstrasi (Arum.
Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan Melalui aksi demontrasi, masyar akat mengekspresikan kritik, menyuarak an tuntutan, serta menilai kebijakan yang kepentingan publik.
Wacana mencakup struktur, makna, simbol, dan tindakan sosial, sehingga demonstrasi sebagai bentuk komunikasi publik juga dapat dipahami sebagai wacana memuat pesan, simbol, aksi, dan representasi kolektif terhadap kebijakan pemerintah.
Analisis penelitian ini adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough.
Analisis Wacana Kritis (AWK) menurut Norman Fairclough yang memandang bahasa sebagai bagian dari praktik sosial, bukan hanya sebagai sarana penyampaian pesan.
Bahasa membentuk, mempertahankan, maupun mengkritisi relasi kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial dalam masyarakat (Mudiawati et al.
, 2.
Oleh sebab itu, kajian wacana kritis tidak terbatas pada aspek kebahasaan semata, tetapi juga mencangkup konteks sosial, politik, dan penggunaan bahasa tersebut.
Fairclouh mengembangkan analisis menjadi 3 dimenasi, yaitu dimensi teks yang berfokus pada analisis unsur kebahasaan dalam teks, baik lisan maupun tertulis untuk mengetahui bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan.
Dalam dimensi teks ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu representasi, relasi, dan identitas.
Selanjutnya terdapat dimensi diskursif yang menelaah proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dengan memahami bagaimana teks ini terbentuk berdasarkan kondisi sosial dan membangun cara pandang tertentu dikalangan masyarakat.
Serta dimensi praktik sosial yang memusatkan perhatian pada dampak sosial dari penggunaan bahasa, wacana ini dapat memperkuat atau menantang kebijakan, ideologi, dan struktur kekuasaan yang Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 berlaku (Musdolifah & Retnowaty.
Indonesia demokrasi Pancasila yang menekankan prinsip kerakyatan, permusyawaratan, hikmat kebijaksanaan, dan perwakilan (Sucipto.
Ningsih mengungkapkan bahwa saat ini praktik Indonesia mempresentasikan keadaan yang ideal (Gusti & Setiawati, 2.
Minimnya partisipasi publik, ketidaktransparanan pemberitaan negatif tentang perilaku anggota DPR memperkuat citra kurang responsif lembaga ini terhadap aspirasi Demonstrasi pun menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tuntutan, khususnya oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, sebagai indikator meningkatnya kesadaran representasi politik.
Pada tahun 2025, rencana kenaikan tunjangan DPR memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh (Detikedu, 2.
Kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi kesenjangan sosial, dan menunjukkan rendahnya kepekaan sosial anggota DPR.
Aksi demonstrasi menandai kegagalan kebijakan dalam penerimaan publik, buruknya komunikasi publik, dan minimnya kapasitas DPR dalam berkeadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Nurhadi, dosen Fisipol UGM, dalam laporan Detikedu .
Meskipun media telah melaporkan demonstrasi tersebut, belum ada penelitian akademik yang secara sistematis menganalisis bagaimana wacana demonstrasi merepresentasikan ketidakpuasan publik terhadap DPR, khususnya terkait kenaikan tunjangan Hal ini menunjukkan kekosongan akademik dalam memahami Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan interaksi antara wacana politik, persepsi publik, dan legitimasi lembaga legislatif.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana persepsi publik dan menilai sejauh mana DPR merepresentasikan kepentingan masyarakat dalam praktik demokrasi Penelitian serupa telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai ketidakpercayaan publik terhadap kenaikan tunjangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Junita et al.
, yang berjudul Delegitimasi Legislatif: Kontroversi UU MD3 2018 sebagai Pemicu Gerakan AoPecat DPRAo Dinamika Ketidakpuasan Publik Lembaga Perwakilan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU MD3 Tahun memburuknya relasi antara DPR dan Pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 dipersepsikan publik sebagai upaya DPR melindungi diri dari kritik dan penegakan hukum, sehingga Ketiadaan mekanisme recall memperparah kondisi ini karena rakyat tidak memiliki sarana efektif untuk mengoreksi wakilnya.
Akumulasi faktor tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan publik .
pecific support dan diffuse suppor.
terhadap DPR, yang kemudian memicu munculnya gerakan sosial seperti AuPecat DPRAy sebagai ekspresi krisis legitimasi lembaga Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Luri et al.
, yang berjudul Kritik Publik Terhadap Kebijakan DPR Studi Kasus Demonstrasi Nasional 25-29 Agustus Penelitian ini menunjukkan bahwa demonstrasi nasional 25Ae29 Agustus 2025 merupakan ekspresi krisis kepercayaan publik terhadap DPR akibat kebijakan yang dinilai elitis, tertutup, dan tidak aspiratif.
Aksi kolektif lintas kelompok berfungsi sebagai mekanisme koreksi demokratis atas lemahnya Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 transparansi, komunikasi politik, dan partisipasi publik dalam legislasi, serta menegaskan perlunya reformasi menuju proses yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif untuk memulihkan legitimasi DPR.
Selain itu dalam Musyrifah & Edtiyarsih .
yang berjudul Kenaikan Pajak Dan Krisis Kepercayaan Publik: Analisis Faktor Pemicu Gelombang Demontrasi Di Indonesia Tahun 2025.
Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan pajak pada tahun 2025 memicu krisis kepercayaan publik akibat kebijakan fiskal yang dinilai tidak adil, minim Masyarakat tidak hanya terbebani oleh pajak yang meningkat, tetapi juga merasa adanya ketimpangan karena bantuan negara lebih berpihak pada kelompok elit.
Kurangnya keterbukaan informasi, respons aparat yang represif, serta pernyataan elit yang tidak empatik mempercepat hilangnya kepercayaan publik dan mendorong terjadinya demonstrasi nasional yang dimobilisasi melalui media digital.
Serta terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Musdolifah & Retnowaty .
, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga calon presiden dalam debat Pemilu 2024 merepresentasikan ideologi kepentingan rakyat, persatuan bangsa, keadilan sosial, dan upaya mewujudkan kesejahteraan nasional.
Pada tataran teks, ideologi nasionalisme tercermin dari pemilihan kata kerja transitif yang menandakan sikap aktif dan solutif, penggunaan modalitas intensional dan komitmen serta keyakinan politik, serta pemakaian pronomina AukitaAy dan AukamiAy sebagai strategi membangun kedekatan dengan masyarakat.
Pada level praktik wacana, visi, misi, dan program kerja para calon presiden diproduksi sebagai bagian dari strategi kampanye politik Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan kepemimpinan dan dukungan publik.
Sementara sosiokultural, wacana debat dipengaruhi oleh situasi politik Pemilu 2024, peran institusional partai pengusung, serta dinamika sosial yang berkembang setelah debat dan memengaruhi persepsi Dengan penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam debat calon presiden tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan dan media pembentukan ideologi nasionalisme dalam arena politik Keempat penelitian tersebut samasama kepercayaan publik terhadap lembaga dipersepsikan elitis, tertutup, dan kurang komunikasi dan wacana politik dalam membangun maupun meruntuhkan legitimasi kekuasaan.
Perbedaannya terletak pada titik tekan kajian, di mana Junita et al.
Luri et al.
serta Musyrifah & Edtiyarsih .
lebih memusatkan perhatian pada kebijakan dan reaksi masyarakat dalam Musdolifah & Retnowaty .
mengkaji penggunaan bahasa elit politik Dari kondisi tersebut tampak adanya celah penelitian, yakni belum banyak studi yang mengaitkan krisis kepercayaan publik dan gerakan demonstrasi dengan analisis bahasa secara kritis untuk mengungkap bagaimana wacana protes memuat ideologi, berfungsi sebagai alat delegitimasi kekuasaan, dan menjadi bentuk koreksi demokratis dalam dinamika sosial-politik Indonesia.
Penelitian ini penting dilakukan karena demonstrasi penolakan kenaikan DPR ketidakpuasan publik yang signifikan terhadap kinerja dan moralitas lembaga Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang publik dan media sosial untuk menyuarakan kritiknya.
Kajian wacana terhadap fenomena tersebut diperlukan untuk menelaah pembentukan makna, ideologi, dan relasi kekuasaan yang termanifestasi dalam bahasa, visual, dan simbol-simbol protes, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika komunikasi politik dan praktik partisipasi demokratis di Indonesia.
Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji wacana
DPR
pendekatan analisis wacana kritis representasi, relasi, dan identitas yang dibangun melalui teks, visual, dan simbol protes serta dampaknya terhadap relasi kekuasaan antara masyarakat dan DPR masih terbatas.
Oleh sebab itu, penolakan kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 melalui tiga dimensi analisis wacana kritis Norman Fairclough, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan teks visual yang terdapat dalam slogan atau poster terkait wacana tunjangan DPR tahun 2025.
Data diperoleh dari unggahan media sosial Instagram yang dipilih berdasarkan kemunculan slogan, poster, dan teks visual dalam demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan DPR tahun 2025.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengamati, dan mencatat unsur verbal maupun visual dari slogan atau poster tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode (AWK) Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan berdasarkan model tiga dimensi dari Norman Fairclough, yang meliputi analisis teks, discourse practice, dan sociocultural practice.
Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat.
Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks.
Sociocultural practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar Sociocultural practice merujuk pada dimensi yang berkaitan dengan konteks eksternal teks, mencakup kondisi sosial, politik, dan budaya yang membentuk produksi wacana.
Oleh sebab itu, data penelitian ini diseleksi berdasarkan munculnya isu penolakan kenaikan tunjangan DPR tahun 2025, keberadaan unsur verbal dan visual yang keterhubungannya dengan konteks sosial dan praktik komunikasi publik di media sosial.
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik social.
Melalui tahapan ini, menujukkan bagaimana ketidakpuasan DPR, direpresentasikan melalui wacana visual dan tekstual dalam demonstrasi tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui gambar, katakata, serta teks visual mengenai kenaikan tunjangan DPR didapatkan data sebanyak 10 data mengenai Dari keseluruhan sepuluh data yang diperoleh, terdapat 3 data utama yang dipilih untuk dianalisis secara mendalam karena mewakili unsur visual, teks media, dan simbol protes publik, serta menggambarkan variasi Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 wacana demonstrasi yang dominan sesuai dengan tujuan penelitian.
Data 1 Pada data pertama, analisis memperlihatkan bahwa aksi demonstrasi di Balikpapan mencerminkan sikap penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR sebagai bentuk kritik atas kebijakan elit politik.
Pada dimensi teks, aspek representasi tampak melalui spanduk AuBalikpapan Bergerak #Evaluasi TotalAy yang memaknai kebijakan DPR sebagai kebijakan yang layak dikaji ulang, aspek relasi terlihat dari penempatan masyarakat sebagai pihak pengontrol yang berhadapan dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan, sementara aspek identitas ditunjukkan melalui frasa AuBalikpapan BergerakAy yang membangun identitas kolektif warga daerah sebagai kelompok yang aktif dan memiliki kesadaran Pada dimensi praktik diskursif, wacana ini dibentuk lewat aksi massa yang terorganisasi dan diperkuat oleh dokumentasi visual serta penyebarannya penolakan tidak hanya bersifat lokal tetapi menjangkau ruang publik yang lebih luas.
Adapun pada dimensi praktik sosial-budaya, demonstrasi tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik masyarakat daerah terhadap isu nasional dan menegaskan peran warga sebagai bagian dari kontrol demokratis terhadap kebijakan negara.
Data 2 Pada menunjukkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR kenaikan tunjangan DPR sekaligus menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawas kepentingan publik.
Pada dimensi teks, indikator representasi terlihat melalui slogan AuTagih 17 8 Tuntutan RakyatAy yang menempatkan kebijakan DPR sebagai janji yang belum Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan dipenuhi, indikator relasi tercermin dari posisi mahasiswa sebagai pihak yang menuntut pertanggungjawaban DPR, dan indikator identitas muncul dari atribut seperti jaket almamater dan simbol mahasiswa yang membentuk citra mereka intelektual, kritis, dan bermoral.
Pada dimensi praktik diskursif, wacana ini dihasilkan melalui orasi, aksi massa, serta diperkuat oleh liputan media dan penyebaran di media sosial, sehingga pesan protes mendapat perhatian luas.
Sedangkan pada dimensi praktik sosialbudaya, demonstrasi ini mencerminkan tradisi panjang gerakan mahasiswa di Indonesia sebagai agen perubahan yang menggunakan protes sebagai sarana untuk mengawasi kekuasaan dan menegakkan keadilan dalam kehidupan Data 3 Pada data ketiga, temuan analisis terhadap kenaikan tunjangan DPR disampaikan melalui bahasa yang bersifat konfrontatif dan simbol protes yang mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Pada dimensi teks, unsur representasi tampak dari penggunaan kata perintah AuBUBARKANAy serta metafora AuTIKUS-TIKUS KANTORAy yang menggambarkan DPR sebagai institusi yang dipersepsikan korup dan mengalami kemerosotan moral.
Dalam konteks budaya populer Indonesia, tikus sering dikaitkan dengan perilaku mencuri dan rakus, sehingga metafora tersebut memosisikan anggota DPR sebagai pihak yang dianggap menguras sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, sementara istilah kantor menegaskan bahwa tindakan tersebut dipahami berlangsung dalam ruang kekuasaan institusional.
Unsur relasi menunjukkan rakyat sebagai subjek bermoral yang berhadapan dengan DPR sedangkan unsur identitas membentuk Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 citra kolektif demonstran sebagai pengawas sosial yang memiliki legitimasi untuk mengkritik dan mengoreksi kekuasaan.
Pada dimensi praktik diskursif, wacana protes diproduksi secara nonformal melalui spanduk dan slogan, direkam dalam bentuk visual, serta disebarluaskan melalui media sosial hingga memperoleh perhatian luas, sehingga memperbesar jangkauan dan intensitas kritik terhadap DPR.
Sementara itu, pada dimensi praktik sosial-budaya, penggunaan merefleksikan ideologi populis anti-elit yang menempatkan rakyat sebagai pemilik nilai moral.
DPR sebagai medium kolektif untuk menantang dan mendelegitimasi hegemoni politik elit.
PEMBAHASAN
Data 1 Kompetensi Universitas Balikpapan tercermin melalui istilah AuBalikpapan BergerakAy yang menandakan warga sebagai subjek aktif dan sadar politik.
Pada praktik diskursif, wacana ini muncul melalui aksi massa yang terstruktur, didukung visual seperti kerumunan peserta dan mobil komando, serta dokumentasi yang disebarkan lewat Proses ini memperluas jangkauan kritik dari lokasi demonstrasi ke ruang publik digital, sehingga pesan penolakan DPR dapat diterima oleh khalayak yang lebih luas.
Pada dimensi sosial- budaya.
Balikpapan mencerminkan peningkatan kesadaran politik masyarakat daerah terhadap isu Aksi ini menunjukkan peran warga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokratis, menandakan bahwa ketidakpuasan terhadap DPR tidak hanya terjadi di ibu kota, dan sekaligus menegaskan budaya kritik publik yang masih hidup di masyarakat.
Data 2 Gambar 1.
Demo Terkait Kenaikan Tunjangan Dpr Di Balikpapan Pada Tanggal 1 September 2.
Pada dimensi teks, spanduk AuBalikpapan Bergerak #Evaluasi TotalAy menunjukkan cara bahasa digunakan untuk menggambarkan DPR sebagai pihak yang harus diawasi dan dikritik.
Representasi
DPR
digambarkan sebagai hal yang perlu ditinjau ulang, relasi kekuasaan terlihat dari posisi masyarakat sebagai pengawas yang menantang keputusan elit politik, dan identitas kolektif masyarakat daerah Vol.
No.
Desember 2025 Gambar 2.
Demo Mahasiswa Ui Di Depan Gedung Dpr Pada dimensi teks, slogan AuTagih 17 8 Tuntutan RakyatAy menegaskan posisi mahasiswa sebagai perwakilan aspirasi masyarakat yang belum direspons DPR.
Representasi kebijakan yang dianggap tidak responsif tercermin dari teks, relasi kekuasaan terlihat melalui tindakan mahasiswa menagih janji pemerintah, dan identitas kelompok diperkuat lewat atribut seperti jaket almamater dan simbol organisasi yang Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 menandai peran mereka sebagai aktor moral dan intelektual.
Praktik diskursif, wacana ini muncul melalui orasi lapangan, simbol identitas mahasiswa, serta liputan media dan unggahan di media sosial.
Penyebaran ini membuat pesan protes tidak hanya terbatas di lokasi demonstrasi, tetapi menyebar ke ranah publik yang lebih luas, memperkuat peran media sebagai penguat kritik dan pembentuk persepsi terhadap kebijakan DPR.
Pada dimensi sosial-budaya, aksi ini berakar dari tradisi panjang gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan di Indonesia.
Demonstrasi mencerminkan budaya kritik yang melekat, di mana mahasiswa bertindak sebagai pengawas moral terhadap kebijakan publik, menjaga nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus menegaskan identitas mereka sebagai kelompok yang aktif mempertahankan demokrasi.
Data 3 Gambar 4.
Unjuk Rasa tolak kenaikan Pada dimensi teks, kata-kata imperatif seperti AuBUBARKANAy dan metafora AuTIKUS-TIKUS KANTORAy menunjukkan penolakan total terhadap DPR.
Dari sisi representasi.
DPR digambarkan sebagai lembaga yang relasi kekuasaan tercermin dari posisi konfrontatif antara rakyat dan elit.
sedangkan identitas kolektif masyarakat emosional dan tegas, menegaskan rakyat Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan sebagai pihak moral yang menuntut Praktik diskursif, wacana ini dibuat secara informal dan disebarkan melalui dokumentasi visual serta media sosial.
Penyebaran digital membuat pesan protes lebih luas dan viral, sehingga tekanan publik terhadap DPR semakin Keterkaitan dengan wacana antikorupsi yang sudah ada membuat pesan Pada sosial-budaya, spanduk ini mencerminkan tingginya krisis kepercayaan publik terhadap DPR.
Ideologi yang dominan bersifat populis anti-elit, menempatkan rakyat sebagai pihak bermoral dan DPR sebagai simbol Demonstrasi tidak hanya berfungsi menolak kebijakan, tetapi juga masyarakat dalam menentang dominasi elit politik.
Hasil analisis dari tiga data utama menolak kenaikan tunjangan DPR mencerminkan kekecewaan publik yang kuat terhadap kebijakan dan kinerja Pada dimensi teks, wacana protes terlihat melalui spanduk dan slogan yang menyoroti kritik terhadap DPR, kekuasaan antara rakyat dan elit politik, serta membentuk identitas kolektif masyarakat dan mahasiswa sebagai aktor yang sadar politik.
Pada dimensi praktik diskursif, pesan penolakan disampaikan melalui aksi massa, dokumentasi visual, orasi, dan media sosial sehingga pesan protes menjangkau publik lebih luas.
Sedangkan pada dimensi praktik sosialbudaya, demonstrasi menunjukkan budaya kritik yang aktif, menegaskan peran masyarakat sebagai pengawas demokrasi, dan menonjolkan ideologi populis anti-elit, di mana rakyat diposisikan sebagai pihak bermoral, sementara DPR dianggap simbol ketidakadilan dan penyalahgunaan Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 Berdasarkan menolak kenaikan tunjangan DPR berfungsi bukan hanya sebagai protes, tetapi juga sebagai wacana yang membentuk opini publik, menyoroti hubungan kekuasaan, dan memperkuat identitas kolektif masyarakat.
Dari sisi teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk memahami makna, ideologi, dan dinamika sosialpolitik di balik aksi protes.
Secara praktis, temuan ini mengungkap bahwa bahasa, simbol, dan visual dalam demonstrasi memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
Secara sosial, penelitian ini menekankan pentingnya ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan publik, sekaligus mengingatkan DPR agar lebih peka terhadap kepentingan dan kondisi publik dalam pengambilan keputusan.
Penelitian yang dilakukan oleh Junita .
Luri .
, serta Musyrifah dan Edtiyarsih .
memiliki kesamaan dengan penelitian ini sama-sama ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR yang berujung pada munculnya demonstrasi sebagai wujud melemahnya kepercayaan dan legitimasi lembaga Perbedaannya, penelitianpenelitian tersebut lebih menyoroti aspek kebijakan, faktor struktural, serta sosial-politik melatarbelakangi aksi protes, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana ketidakpuasan publik terhadap DPR direpresentasikan melalui bahasa dan wacana demonstrasi.
Adapun penelitian Musdolifah dan Retnowaty .
, sejalan dari sisi pendekatan analisis wacana kritis, tetapi berbeda pada objek kajian, karena menelaah wacana debat nasionalisme, sementara penelitian ini Vol.
No.
Desember 2025 Kompetensi Universitas Balikpapan masyarakat sebagai bentuk kritik, perlawanan simbolik, dan delegitimasi terhadap DPR.
Penelitian ini memiliki keunggulan dalam fokus kajiannya yang spesifik, yakni menganalisis wacana demonstrasi penolakan kenaikan tunjangan DPR mengungkap makna, ideologi, dan relasi kekuasaan yang tersirat melalui teks, visual, dan simbol protes dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.
Penggunaan data visual dan media sosial juga menjadikan penelitian ini relevan dengan dinamika komunikasi politik di era digital serta memperlihatkan bagaimana aksi protes dapat membentuk opini publik dan berperan sebagai mekanisme kontrol Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah data yang terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi, bersifat kualitatif yang sangat bergantung pada interpretasi peneliti sehingga potensi subjektivitas muncul, serta belum melibatkan perspektif pihak pembuat kebijakan atau data kuantitatif sehingga gambaran mengenai respons institusional terhadap kritik publik masih kurang lengkap.
KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian.
DPR kepercayaan publik terhadap lembaga Dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, bahasa, visual, dan simbol protes dipahami sebagai bentuk praktik wacana yang membangun relasi kekuasaan antara masyarakat dan DPR, penyebaran kritik melalui ruang publik dan media sosial.
Oleh karena itu, demonstrasi tidak semata-mata berfungsi Ari Musdolifah1.
Rika Istianingrum2.
Nurliani Maulida3.
Elok Yulia Widayanti4 sebagai penolakan terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol demokratis dan pembentukan persepsi publik terhadap kekuasaan.
Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi sejumlah pihak.
Bagi DPR, hasil kajian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi, terhadap aspirasi masyarakat.
Bagi masyarakat, penelitian ini menegaskan peran publik sebagai pengawas sosial yang aktif dalam mengontrol kekuasaan pemanfaatan media sosial.
Sementara menggarisbawahi peran strategis media membingkai wacana kritik politik yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik.
Adapun penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, baik dari segi jumlah, variasi platform media sosial, maupun konteks kebijakan yang berbeda.
Selain itu, mengombinasikan Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan lain, seperti analisis multimodal, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika wacana politik di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA