https://doi.
org/10.
61578/honai.
Jurnal Pendidikan.
Administrasi.
Sains.
Ekonomi, dan Pemerintahan PERBANDINGAN PENERAPAN CLEAN GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH KOTA CIMAHI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dewi Kurniasih1.
Devina Indah Harini2 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
FISIP.
Universitas Komputer Bandung Email Korespondensi: dewi.
kurniasih@email.
Abstrak Citra buruk tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan praktik-praktik seperti Korupsi.
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah membawa kita pada suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan semangat reformasi.
Salah satu isu sentral yang muncul dari gerakan reformasi ini adalah gagasan Good dan Clean Government.
Penelitian ini menggunakan teori good and clean government dari Sedarmayanti.
Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian Pengumpulan data dilakukan melalui teknik antara lain studi literatur, observasi, wawancara, dan Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, dengan fokus pada aparat KOPERIN DISDAG Kota Cimahi serta Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum.
Perbandingan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah.
Perbandingan partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.
Kata Kunci: Perbandingan.
Clean Government.
Kualitatif.
Pemda.
Bandung.
COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF CLEAN
GOVERNMENT BETWEEN CIMAHI CITY GOVERNMENT AND
WEST BANDUNG REGIONAL GOVERNMENT
Abstract The image of bad governance characterized by corruption, collusion and nepotism (KKN) has given birth to a phase of Indonesia's political history with the spirit of reform.
One of the reform issues discussed is Good and Clean Government.
The theory used in this research is Sedarmayanti's good and clean government theory.
There are four aspects, namely: tra.
sparency, accountability, public participation, and the rule of law.
The research design used in this study is qualitative using descriptive research methods.
Data collection is carried Copyright A 2024 Dewi Kurniasih1.
Devina Indah Harini2 55 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 28/04/2024.
Accepted: 3/05/2024.
Published: 30/06/2024 Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat out through techniques including literature study, observation, interviews, and documentation.
The technique of determining informants using purposive techniques to the apparatus of the Trade Office.
Cooperatives.
Small and Medium Enterprises, and Industry and the Social Service of the West Bandung Regency Regional Government.
The results showed that the comparison of transparency aspects in the Cimahi City Government and the Regional Government of West Bandung Regency is equally transparent to the public and the general public.
Comparison of accountability aspects in the Cimahi City Government and the Regional Government of West Bandung Regency is equally giving clear accountability for all government activities carried out in both regions.
Comparison in the aspect of community participation in the Cimahi City Government and the Regional Government of West Bandung Regency is that there is a slight difference in the percentage of community participants who are aware of theimportance of democracy in both regions through elections, and comparison in the aspect of the rule of law in the Cimahi City Government and the Regional Government of West Bandung Regency both have corruption cases that occur in both regions, indicating that the rule of law is still weak in the Cimahi City Government and the Regional Government of West Bandung Regency.
Keywords : Comparison.
Clean Government.
Qualitative.
Regional Government.
Bandung.
Pendahuluan Pengelolaan pemerintahan suatu negara tidak terbatas pada badan pemerintahan pusat saja.
Pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.
Di Indonesia, pemerintahan daerah mengacu pada pelaksanaan tugas pemerintahan oleh PEMDA dan DPRD, berdasarkan prinsip tugas pembantuan dan otonomi, dengan fokus untuk menjamin otonomi yang paling menyeluruh dalam kerangka dan peraturan NKRI yang didirikan pada tahun 1945.
Konsep desentralisasi digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai daerah.
Hal ini melibatkan pendelegasian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengawasi dan mengendalikan urusan dalam Dalam NKRI maksud dari daerah otonom berarti yang bertanggung jawab mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
Lebih lanjut.
Dekonsentrasi melibatkan pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Gubernur, yang mewakili pemerintah, dan kepada lembaga- lembaga vertikal.
Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada berbagai daerah dan desa, mulai dari pemerintah provinsi, sampai ke kabupaten/kota, dan pada akhirnya sampai ke desa berupa tugas- tugas tertentu.
Konsep pemerintahan yang korup yang ditandai dengan tindakan Korupsi.
Kolusi.
Dan Nepotisme (KKN) telah mencetuskan era baru reformasi politik dalam sejarah Indonesia.
Salah satu masalah utama yang sedang dibahas adalah konsep Good dan Clean Government.
Istilah ini mendapat momentum di kalangan pejabat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas.
Dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan sebagai Aupemerintahan yang baikAy.
Meskipun demikian, sebagian fraksi yang lebih memilih menggunakan istilah asli, dengan alasan cakupan pemerintahan yang luas dan tidak dapat direduksi menjadi sekedar administrasi belaka.
Untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.
Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan birokrasi adalah reformasi birokrasi (Kurniasih, 2.
Penelitian ini menyelidiki meningkatnya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dari tahun ke tahun.
Sikap antara pemerintah pusat dan daerah terus terpecah.
Para peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dampak penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam mengatasi masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menyandingkan tingkat akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum antara Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.
Melalui analisis komparatif.
Implementasi Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan semangat belajar peneliti.
Copyright A 2024 Dewi Kurniasih1.
Devina Indah Harini2 56 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 28/04/2024.
Accepted: 3/05/2024.
Published: 30/06/2024 Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta membantu Pemerintah Kota Cimahi dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong peningkatan kinerja serta penggunaan kewenangan yang beretika.
Pada akhirnya, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kedua daerah dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai perbandingan penerapan pemerintahan yang bersih di antara kedua pemerintah daerah tersebut.
Metode penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi deskriptif.
Penelitian deskriptif fokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian deskriptif Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh penjelasan yang objektif.
Waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai Agustus 2023, berlokasikan di dua daerah yaitu lokasi penelitian pertama di daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya di Perkantoran PEMKAB Bandung Barat Jl.
Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah dengan Website https://w.
Selanjutnya lokasi penelitian kedua di daerah Kota Cimahi khususnya di Jl.
Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No.
Kel.
Cibabat.
Kec.
Cimahi Utara.
Kota Cimahi dengan Website https://cimahikota.
Target atau subjek penelitian ini adalah aparatur dinas Disdagkoperin Kota cimahi dan aparatur Dinsos Pemda Kabupaten Bandung Barat.
Untuk menentukan objek penelitian dan sumber data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.
Metode ini melibatkan pemilihan sumber informasi berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan studi kasus yang diselidiki dan selaras dengan tujuan peneliti.
(Sugiyono, 2.
Perolehan data untuk penelitian ini dicapai melalui studi lapangan dan tinjauan literatur.
Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Untuk menjaga integritas dan keandalan data yang dikumpulkan, digunakan teknik yang disebut triangulasi data.
Metode ini melibatkan pemeriksaan silang data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan keakuratannya.
Dalam hal ini, triangulasi data mengacu pada proses verifikasi informasi dari berbagai sumber melalui metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda-beda.
Peneliti menggunakan analisis Strengths.
Weaknesses.
Opportunities, and Threats (SWOT), yang merupakan analisis yang terdiri dari upaya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi atau perusahaan.
Ada banyak sumber informasi eksternal tentang peluang dan ancaman.
Hasil dan pembahasan Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan suatu daerah dapat dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas dantransparansi pemerintahan yang disampaikan kepada masyarakat.
Selanjutnya partisipasi masyarakat atas aspirasinya dapat dilihat dari jumlah angka partisipasi Pemilihan Umum (Pemil.
Serta supremasi hukum Konsep negara hukum mencakup dua prinsip dasar.
Pertama, hal ini dimaksudkan untuk mencegah individu yang mempunyai kekuasaan untuk mengeksploitasi kewenangannya.
Kedua, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa individu tidak melakukan kegiatan di luar batas hukum, yang dapat mengakibatkan kekacauan dankekacauan.
Hal ini memastikan bahwa individu dapat menggunakan haknya tanpa melanggar batasan hukum.
Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Tansparansi dan akuntabilitas dalam penerapan clean government di Pemerintah Kota Cimahi telah mengadopsi prinsip transparansi dalam menjalankan clean government.
Dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi, pejabat pemerintah lebih cenderung untuk Copyright A 2024 Dewi Kurniasih1.
Devina Indah Harini2 57 Lisencee Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Submitted: 28/04/2024.
Accepted: 3/05/2024.
Published: 30/06/2024 Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bertindak dengan etika dan kepatuhan terhadap hukum karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka akan terlihat oleh publik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan clean government di PEMDA Kabupaten Bandung Barat yaitu tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dalam pemerintahan memiliki peran krusial dalam suksesnya program dan proyek clean government.
Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat bervariasi karena faktor seperti budaya, pendidikan, kesadaran, dan kebijakan pemerintah.
Masyarakat dapat melaporkan korupsi atau praktik tidak etis, membantu mengidentifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan.
Informasi tentang kebijakan, program, dan proyek pemerintah harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, melalui situs web, publikasi, brosur, dan media lainnya.
Partsipasi masyarakat juga dapat dilihat dari adanya Pemilu.
Pada Pemilu 2019, dengan angka partisipasi pemilih mencapai 87,6%.
Cimahi telah menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap proses demokrasi.
Di tengah kompleksitas dinamika politik dan sosial, angka ini benar-benar menggambarkan semangat kewarganegaraan yang kuat dan keterlibatan yang tinggi dari seluruh warga.
Sedangkan partisipasi Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung Barat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo.
Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengapresiasi kinerja KPU KBB atas raihan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 lalu yang mencapai angka partisipasi hingga 86%.
Perbandingan Penerapan Clean Government antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Aspek Supremasi Hukum Kondisi penegakan hukum di Kota Cimahi dan KBB sudah bagus, hanya saja masih banyak oknum aparatur yang belum sadar akan tugas dan kewajibannya yang menyebabkan terjadinya beberpa penyelewengan kekuasaan.
Kerangka hukum yang jelas dan tegas terkait clean government memberikan dasar hukum bagi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Peraturan ini harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran prinsip clean Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Perbandingan aspek transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum.
Perbandingan aspek akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah.
Perbandingan dalam aspek partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu.
Perbandingan dalam aspek supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat sama-samamemiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya 103 supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan PEMDA Kabupaten Bandung Barat.
Referensi