P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN PADA TAHUN 2020-2022
Octaviana Nurmalasari1.
Tutut Dewi Astuti2 Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jl.
Raya Wates-Yogyakarta.
Karanglo.
Argomulyo.
Kec.
Sedayu.
Kabupaten Bantul.
Daerah Istimewa Yogyakarta 55752 E-mail : Malaoctaviana08@gmail.
Tutut@mercubuana-yogya.
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan tenaga kerja-Pemerintah-Kabupaten Sleman dalam penanganan devisa yang sudah mulai dan dapat disesuaikan dengan cara menekan aktualisasi pendapatan dan anggaran berdasarkan asumsi yang akurat.
Instansi yang menonjol dalam penelitian ini adalah-Badan0Keuangan0Dan-Aset Daerah-Kabupaten Sleman tahun ajaran 2020Ae2022.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan Pemerintah-Daerah Provinsi-Sleman dengan Pemerintah Pusat dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada belum optimal sehingga teknik yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan jenis data tingkat kedua tertentu, dimana data yang dimaksud meliputi data realisasi0anggaran,0neraca, dan kas, serta data efektivitas PAD.
Eisiensi0Keuangan0daerah, dan data Rasio0Keserasian.
Kata kunci : Kinerja Keuangan.
Rasio Kemandirian Daerah.
Rasio Desentralisasi Fiskal.
Rasio Eektivitas PAD.
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
Rasio Keserasian ABSTRACT This study was done to ascertain the workforceAos proficiency in managing foreign exchange, which has already started and can be modified by pushing the actualization of income and budget based on reliable assumptions.
The Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency for the 2020Ae2022 stands out in this academic year.
The method used in this research uses a specific type of second level data, where the data in question includes budget realization data, balance data, and other second level data.
Based on the findings of the data analysis performed, it is known that the relationship between the Regional Government of Sleman Province and the Central Government in identifying and resolving existing problems is not yet optimal.
Keyword : Financial Performance.
Regional Independence Ratio.
Fiscal Decentralization Ratio.
PAD Effectiveness Ratio.
Regional Financial Efficiency Ratio.
Compatibility Ratio
PENDAHULUAN
Lembaga Pemerintahan adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk mengubah hak-hak Bangsa-dan-Negara.
LembagaPemerintahan pada umumnya bertugas melaksanakan inisiatif penjangkauan kepada Sebagai-organisasi nirlaba,-Lembaga-Pemerintahan mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan dan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan tersebut pada periode berikutnya.
Tujuan yang harus dicapai biasanya berbentuk tujuan kuantitatif, seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan, retensi siswa, dan kesehatan Mengingat banyaknya perubahan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik pada masa reformasi, kemungkinan besar akan terjadi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi dalam perumusan kebijakan publik, penggunaan pelayanan yang lebih terfokus oleh keprihatinan masyarakat umum, dan penerapan hukum secara Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Pemerintah daerah diberi mandat untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah otonomi-daerah desentralisasi-keuangan.
Otonomi Daerah merupakan perwujudan kewenangan dalam proses membangun pemahaman daerah secara lebih menyeluruh agar lebih sesuai dengan potensi-yang dimiliki.
Pemerntah Daerah dan Undang-Undang: Lahirnya Undang-Undang (UU) No.
32 Tahun 2004 dan undang-undang No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan edisi pertama Peraturan Daerah.
Otonomi daerah memiliki makna otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakatHalim .
menegaskan bahwa Undang-Undang yang dimaksud merupakan alat untuk mengarahkan lebih banyak sumber Pemerintah0Pusat Pemerintah0Daerah guna mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah-secara maksimal, mulai dari potensi untuk membangun, memperbesar, dan memperluas potensi.
mengevaluasi, dan mengelola seluruh jumlah listrik sehari-hari agar dapat melayani seluruh wilayah dengan lebih baik.
Namun demikian, menurut Yuliati .
, satu-satunya strategi yang paling efektif bagi suatu daerah untuk menerapkan otonomi adalah dengan mengandalkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menetapkan tingkat target pengembalian kepada Pemerintah Pusat.
Ciri0utama0suatu0Daerah0yang mampu melakukan otonomi, yaitu .
Daerah harus mempunyai ide&keinginan dalam mengelola0keuangannya sendiri dalam rangka Ini merupakan aturan mendasar bagi setiap daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi.
Bergantung pada pemberian pusat harus diubah sesedikit Namun, sejak Otonomi Daerah mulai beroperasi dua tahun yang lalu, dukungan finansial tertentu dari Pemerintah Daerah telah sangat besar bagi Pemerintah Pusat.
Ada beberapa urusan keuangan yang ditangani oleh Gubernur Kabupaten Sleman, antara lain: .
Bergantung-nya Pemerintah Kabupaten0Sleman terhadap hibah dari Pemerintah0Pusat, khususnya hibah dari Daerah Otonom atau sudut anggaran Pemerintah Daerah.
Kurangnya kesanggupan Gubernur Kabupaten0Sleman dalam menangani jumlah uang yang tersedia.
Pendapatan Asli Daerah harus menjadi faktor kunci dalam mobilisasi sumber daya keuangan Pemerintah Daerah agar potensi daerah dapat terealisasi secara maksimal.
Untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat atau harus mengambil inisiatif untuk melakukan modifikasi rencana dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dari yang diperingatkan kepada Pemerintah Pusat.
Perbaikan pengendalian keuangan daerah menempati posisi pentingDdalam strategi pemberdayaan pemerintah0daerah untuk melaksanakan otonomiDdaerah dan mewujudkan kinerja yang luas, nyata, dan sejahtera.
Selain itu, hal ini juga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja tolak ukur periode mendatang, khususnya pada keuangan Pemerintah Daerah.
Selain mengevaluasi0akuntabilitas organisasi dan manajerial dalam konteks penjangkauan publik dalam skala yang lebih besar.
hal ini melibatkan lebih dari sekedar memastikan bahwa dana publik telah digunakan.
sebaliknya, hal ini melibatkan penentuan bahwa teknologi tersebut telah digunakan secara efisien dan efektif0 Kamsir .
menjelaskan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang telah Dapat disimpulkan kinerja keuangan menjadi contoh kondisi keuangan kesimpulan akan keberhasilan perusahaan.
Sebaliknya menurut Putri .
Kinerja yaitu hasil kerja sebuah kelompok atau individu selama kurun waktu tertentu, yang menghambat semua kecuali satu individu atau kelompok tersebut untuk mencapai tujuan Menurut Nurwahyuni .
Kinerja Keuangan0Daerah adalah jumlah maksimum yang dapat diperoleh dari setiap tugas yang dilakukan di bidang penilaian mata uang daerah, termasuk penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator tertentu mata uang daerah yang ditentukan oleh menggunakan kebijakan atau ketentuan Perundang-Undang pada era satu Berdasarkan temuan penelitian ini.
Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
kunci penggunaan Rasio Kinerja0Keuangan Daerah1dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah0DaerahhKabupaten0Sleman.
Beberapaa rasiooyang dapat digunakan antara lain Rasio KemandiriannKeuangannDaerah.
RasiooDesentralisasiiFiskal,RasiooEfektivita s PAD.
Rasio EfisiensiiKeuangan Daerah, dan Rasio Keserasian0
LANDASAN TEORI
Kinerja Kinerja0merupakan hasil kerja yang telah diselesaikan oleh sekelompok pegawai yang sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan baginya (Arifin, 2.
Selain itu, pekerjaan dapat digambarkan sebagai Autingkah lakuAy seseorang selama pelaksanaan suatu tugas atau sebagai Autingkah lakuAy sehubungan dengan tanggung jawab suatu Menurut Putri .
AukinerjaAy diartikan sebagai hasil kerja individu atau kelompok selama tenggat waktu tertentu yang mencerminkan seberapa baik individu atau kelompok tersebut melakukan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan suatu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ketika bantuan yang efektif diberikan kepada masyarakat, maka jumlah penduduk suatu daerah dapat meningkat.
Kinerja KeuangannPemerintahhDaerah merupakan hasil proyek atau program yang berhasil setelah menggunakan anggaran kehutanan yang berukuran tepat dan berkualitas tinggi.
Tanpa adanya perlawanan langsung terhadap Pemerintah Pusat dan dengan kemampuan untuk menggunakan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah Undang-undang Perundang-Undangan, tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan (Syamsi, 2.
Data mengenai efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam menggunakan dana yang tersedia untuk pembangunan Daerah, baik pembangunan nosional maupun pembangunan aktual, dapat diperoleh dari laporan Kinerja Keuangan Daerah pada bagian di atas.
Hubungan Rasio0Kemandirian Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah- https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ambang batas dimana suatu daerah dapat secara efektif melaksanakan inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah serta warga negaranya yang membayar pajak dan menerima retribusi ketika kebutuhan pokok suatu daerah terpenuhi.
Rasio Kemandirian KeuanganNDaerah ialah hasil Pemasukan Asli Daerah, bukan Pendapatan Transfer, antara lain: Bagi hasil pajak, bukan bagi hasil sumberrdaya alam.
Dana alokasi umum dan alokasi khusus.
Dana darurat dan pinjaman (Widodo.
Rasio Kemandirian Keuangan0Daerah terfokus pada kerentanan daerah terkait pembayaran transfer.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjadi perekonomian suatu negara akan menderita eksternal, dan hal sebaliknya juga terjadi.
Rasio menampilkan tingkat partisipasi warga dalam pembangunan bangsa.
Hal ini, seiring dengan semakin pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan menunjukkan bahwa tingkat keamanan warga negara semakin meningkat.
Hubungan RasioODesentralisasi Fiskal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahH Berdasarkan jumlahHPendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total PendapatanDDaerah, ditentukan Rasio Desentralisasi Fiskal.
Ketika kontribusi PAD meningkat, kapasitas Pemerintah Daerah Hubungan Rasio Efektivitas PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Rasio EfektivitasSPAD menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan PAD0yang telah ditetapkan dan ditentukan dengan tujuan yang telah ditetapkan menurut potensi daerah setempat.
Jika sebuah instansi berhasil mencapai tujuannya, maka diasumsikan bahwa instansi tersebut telah beroperasi secara efisien.
Hubungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Menurut Mahmudi .
Rasio Efiseinsi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbedaan antara jumlah uang yang dipinjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah uang yang sebenarnya diterima dalam Dalam melakukan evaluasi pendapatan.
Kinerja Keuangan0Pemerintah DaerahHdinyatakan efisien jika rasionya kurang dari 1 Untuk menggunakan teknik analisissdeskriptif, yaitu menganalisis transaksi keuangan dengan menggunakan data yang telah diolah sedemikian rupa untuk memberikan informasi yang sistematis dan akurat atas permasalahan yang akan dibahas.
Teknik analisisSdeskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara sebagai berikut:
METODOLOGI
ycIycaycycnycu yayceycoycaycuyccycnycycnycaycu = Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari website https://ppid.
id/ antara lain :
Data LaporanNRealisasi AnggaranN.
Neraca, dan LLaporan Arus Kass Teknik Pengambilan Sampel Untuk temuan utama penelitian ini yaitu menganalisis LaporanNKeuangan Pemerintah KabupatenNSleman selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022.
ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycycoycn yaycayceycyca Ea ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu ycNycycaycuycyceyceyc ycIycaycycnycu yayceycyceycuycycycaycoycnycycaycycn = ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycycoycn yaycayceycyca Ea ycNycuycycayco ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycayceycyca Ea ycIycaycycnycu yayceyceycoycycnycycnycycayc ycEyaya = ycIyceycaycoycnycycaycycn ycEyaya yaycuyciyciycaycycaycu ycEyaya ycIycaycycnycu yayceycnycycnyceycuycycn yayceycycaycuyciycaycu yaycayceycycaEa = x 100% ycIyceycaycoycnycycaycycn yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea ycIyceycaycoycnycycaycycn ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycayceycyca Ea x 100% Rasio Keserasian Teknik Pengumpulan Data Dengan melakukan studi Kepustakaan Pengumpulan data melalui studi kepustakann merupakan keuntungan penting karena memungkinkan subjek untuk menggunakan semua informasi dan data yang berkaitan dengan situasi mereka sendiri.
Selama penelitian, dokumen elektronik seperti e-book, artikel, laporan laporan, dan lain-lain digunakan untuk mengumpulkan data.
Bahan pustaka terdiri dari produk elektronik yang diperoleh dari database yang dapat diakses secara online.
tidak perlu mencari data dengan datang secara langsung ke lapangan.
Devinisi Operasional Variable dan Pengukuran Variabel operasional adalah variabel yang tercakup dalam definisi konsep yang relevan secara operasional, praktis, dan non-nyata dalam penelitian yang relevan.
Rasio KemandirianNKeuanganNDaerah.
Rasio Desentralisasi Fiskal.
RasiooEfektivitas PAD.
Rasio EfisiensiIKeuangan Daerah, dan Rasio Keserasian merupakan beberapa variabel yang dipakai dalam analisis sistem keuangan .
cIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca ycCycyyceycycaycycn = .
cIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca ycAycuyccycayco = ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca ycCycyyceycycaycycn ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea ycNycuycyca yco yaAyceycoycaycuycyca ycAycuyccycayco ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea x 100%) x 100%) HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan di BadanNKeuangan dan Aset DaerahH(BKAD)KKabupatenSSleman merupakan langkah awal dalam menentukan tingkat aktivitas keuangan di wilayah tersebut pada periode perkiraan tahun 2020Ae2022.
Rasio yang digunakan untuk menganalisis cara kerja BKAD di Sleman antara lain: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
Rasio Desentralisasi0Fiskal.
Rasio Efektivitas0PAD.
Rasio Efisiensi Keuangan0Daerah, dan Rasio Keserasian.
Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan0Realisasi AnggaranNPemerintahHKabupatenNSleman dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.
Tabel.
1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022 Teknik Analisis Data Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Dana Perimbang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Antar Daerah Lain-lain Pendapatan Transfer Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 2020 (R.
Tahun 2021 (R.
2022 (R.
Surplus/Defisit Uraian Anggaran (R.
Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Ola.
Hasil Penelitian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah0 Rasio0Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
ycIycaycycnycu yayceycoycaycuyccycnycycnycaycu = ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycycoycn yaycayceycyca Ea ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu ycNycycaycuycyceyceyc Rasio KemandirianNKeuangan Daerah mengidentifikasi tingkat kemampuan suatu daerah dimana suatu daerah dapat menerapkan kebijakannya sendiri dalam membangun dan membayar pajak dan retribusi.
Hasil RasioKKemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini:
Tabel 2.
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun PAD (R.
427,73 719,08 656,40 Pendapatan Transfer (R.
540,00 366,50 467,44 ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycycoycn yaycayceycyca Ea ycNycuycycayco ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycayceycyca Ea Pola Hubungan 48,74 40,82 54,73 Konsultatif Konsultatif Partisipatif Berdasarkan hasi perhitungan pada tabel 2 di atas, kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pola hubungannya Nilai Tertingginya Terdapat Pada Tahun 2022 Yaitu Sebesar 54,73% Nilai Terdah Berada Pada Tahun 2021.
Hal ini menandakan bahwa tingkattketergantungan daerah kepada pemerintah sudah mencapai tingkat yang rendah.
Hasil Penelitian Rasio Desentralisasi Fiskal Rasio DesentralisasifFiskal dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:
Rasio ini menunjukan derajat konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 3, di bawah ini:
Tabel Hasil Perhitungan Rasio DesentralisasiiFiskal0 Tahun PAD (R.
Total Pendapatan Daerah (R.
DDF (%) Kriteria
427,73
612,73
31,02
Sedang 719,08 634,58 28,71 Cukup 656,40 062,84 35,29 Sedang Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di ola.
Dari hasil perhitungan pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BKAD KabupatenSSleman berada pada kriteria sedang dan cukup, dimulai pada tahun 2020 rasio desentralisasiIfiskal pada BKAD KabupatenSSleman sebesar 31,02%, lalu pada tahun 2021 turun menjadi 28,71%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 35,29%.
Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, rasio desentralisasi pada BKAD Kabupaten Sleman ini sudah dapat dikatakan cukup baik karena berada dalam skala interval 28,71%-35,29%.
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:
ycIycaycycnycu yayceyceycoycycnycycnycycayc ycEyaya = RKKD (%) Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di ola.
ycIycaycycnycu yayceycyceycuycycycaycoycnycycaycycn = ycIyceycaycoycnycycaycycn ycEyaya yaycuyciyciycaycycaycu ycEyaya x 100% Rasio0Efektivitas0PADDmenunjukan pemerintahDdaerah menerapkan PAD yang telah direncanakan dan dibedakan dengan target yang sudah ditentukan berdasarkan potensi rill daerah.
Semakin tinggi rasioOefektivitas ini makan semakin baik kinerja pemerintah daerahnya.
Hasil perhitungan RasioEEfektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4, di bawah ini:
Tabel 4.
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Realisasi PAD (R.
Anggaran (R.
REPAD (%) Kriteria
427,73
021,93
116,47
Efektif
719,08
451,00
104,28
Efektif
656,40
396,00
Efektif Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di ola.
Dari perhitungan pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa0RasioEEfektivitas PAD Kabupaten Sleman di tahun 2020-2022 efektif.
Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
https://doi.
org/10.
37817/ikraith-ekonomika.
Efisiensi Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6, rata-rata0Rasio Keserasian Belanja Operasi BKAD Kabupaten Sleman adalah 68,47%.
Dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,12% , lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 63,64% dan kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 66,65% Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat Tabel 7.
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian (Belaja Moda.
karena nilai yang didapatkan lebih dari 100%.
Pada tahun 2020 yaitu sebesar 116,47%, tahun 2021 sebesar 104,28% dan pada tahun 2022 sebesar 102,90%.
Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Daerah dihitung menggunakan rumus di bawah ini:
ycIyceycaycoycnycycaycycn yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea ycIycaycycnycu yayceycnycycnyceycuycycn yayceycycaycuyciycaycu yaycayceycycaEa = ycIyceycaycoycnycycaycycn ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yaycayceycyca Ea x 100% RasioEEfiesiensiKKeuanganDDaerah menggambarkan perbedaan antara besarnya dana yangYdikeluarkan untuk memperoleh pendapatan denganRrealisasi pendapatan yang diterima.
Hasil Perhitungan RasioOEfisiensi Keuangan DaerahHdapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.
Hasil Perhitungan RasioEEfisiensi Keuangan Daerah Tahun Realisasi Belanja (R.
Realisasi PAD (R.
REKD (%) Kriteria
185,59
612,73
99,65
Kurang Efisien
539,54
634,58
97,17
Kurang Efisien
755,75
062,84
101,14
Tidak Efisien Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Ola.
Hasil Perhitungan Rasio Keserasian RasioOKeserasian memakai rumus di bawah ini:
Rasio Keserasian .
cIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca ycCycyyceycycaycycn = .
cIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca ycAycuyccycayco = ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca ycCycyyceycycaycycn ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea ycNycuycyca yco yaAyceycoycaycuycyca ycAycuyccycayco ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca yaycayceycyca Ea x 100%) x 100%) Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahDdaerah mendahulukan alokasi dananya pada belanjaOoperasi dan belanja modal secara optimal.
Hasil perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6.
Hasil Perhitungan0Rasio Keserasian (Belanja Operas.
Tahun Realisasi Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi (%) 551,78 Total Belanja (R.
358,01 75,12 726,01 378,71 63,64 020,55 394,29 66,65 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Ola.
Tahun Total Belanja (R.
Realisasi Belanja Modal Rasio BelanjaModal(%) 551,78 091,58 13,89 726,01 14,15 020,55 650,46 14,15 Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Ola.
Dari hasil perhitungan pada tabel 7 di atas, diketahui rata-rata RasioOKeserasian Belanja Modal BKAD Kabupaten Sleman yaitu 14,06%.
Dimulai pada tahun 2020 dimana rasio tersebut sebesar 13,89%, lalu pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan menjadi 14,15% KESIMPULAN Sesuai analisis data yang telah selesai, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Menurut Rasio Kemandirian Daerah.
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mencakup saluran konsultatif beroperasi pada interval 25P% dan 50%-75%.
Rasionya berurutan-turut dari tahun 2020 ke tahun 2022 masing-masing sebesar 48,74%, 40,82%, dan 54,73%.
Rasio0Desentralisasi0Fiskal.
Kinerja0Keuangan0Pemerintah 0Kabupaten0Sleman karena berada pada rentang 20,01%-30,00% dan 30,01@,00%.
Pada tahun 2020 hingga 2022, laju perubahannya masing-masing sebesar 31,02%, 28,71%, dan 35,29%.
Vol 6 No 3 .
: IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6 No 3 November 2023
P-ISSN : 2654-4946
E-ISSN : 2654-7538
Berdasarkan Rasio0Efektivitas0PAD, bahwa Kinerja0Pemerintah0Kabupaten Sleman berada pada tingkat masing-masing 116,47%, 104,28%, dan 102,9%.
Berdasarkan Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah, ratarata0efisiensi keuangan0daerah Kabupaten Sleman tahun 2020
sampai dengan tahun 2022
99,32%,
Masing-masing rasionya yaitu sebesar: 99,65%, 97,17%, dan 101,14 persen Jika informasi dari Rasio Keserasian dapat dipercaya.
Pemerintah Kabupaten Sleman tidak stabil dari tahun ke tahun karena modal belanja lebih kecil dibandingkan belanja operasi.
Besarnya belanja pegawai dan semakin banyaknya Pegawai Negeri Sipil menjadi penyebab rata-rata 68,47%.
Sebaliknya, rata-rata belanja modalnya adalah sekitar 14,05% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman pembangunan daerah.
DAFTAR PUSTAKA