Moderasi : Journal of Islamic Studies | Page : 747-764 Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | e-ISSN/p-ISSN : 2809-2872/2809-2880 Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Fathmah Hanum1.
Muhammad Yazid2.
Siti Musfiqoh3 dan Saiful Bakhri4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Indonesia.
3@gmail.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Indonesia.
muhammadyazid@uinsa.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Indonesia.
situmusfiqoh@uinsa.
Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan.
Indonesia.
saifulb223@gmail.
Submit : 23/10/2025 | Review : 02/12/2025 s.
d 11/12/2025 | Publish : 18/12/2025 Abstract This study analyzes the relevance of Abu Yusuf's fiscal thought in the context of contemporary Indonesian fiscal policy, particularly during Purbaya Yudhi Sadewa's tenure as Minister of Finance.
Indonesia faces a budgetary dilemma between spending efficiency and equitable distribution of fiscal Through Kitab al-Kharaj.
Abu Yusuf offers a conceptual framework that balances economic efficiency with social justice in public financial management.
This research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing primary sources including Kitab al-Kharaj and secondary sources comprising policy documents and academic literature.
Analysis is conducted comparatively-descriptively through three stages: concept identification, principle comparison, and relevance evaluation.
Findings reveal fundamental alignment between Abu Yusuf's principles and Purbaya's policies regarding budget allocation efficiency, subsidy control, and welfare orientation.
Both approaches emphasize transparency, accountability, and proportionality in state financial However, implementing Abu Yusuf's principles in Indonesia still faces structural challenges including inter-regional fiscal distribution inequality, weak accountability enforcement, and minimal ethical dimensions in fiscal policy.
This study recommends integrating classical Islamic economic values into Indonesian fiscal policy formulation to strengthen moral foundations and social Keywords : Abu Yusuf.
fiscal efficiency.
distributive justice.
fiscal policy.
Purbaya Yudhi Sadewa.
Islamic economics.
(Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Pendahuluan Pengelolaan fiskal merupakan instrumen strategis bagi negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.
Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar menghadapi dilema kompleks dalam mengelola anggaran negara: di satu sisi dituntut efisiensi belanja untuk menjaga stabilitas makroekonomi, di sisi lain harus memastikan distribusi beban dan manfaat fiskal yang berkeadilan.
Kondisi ini semakin mendesak di tengah tantangan fiskal kontemporer berupa penurunan pendapatan negara, beban subsidi yang masih tinggi, dan kesenjangan ekonomi antarwilayah yang melebar (Prakoso et al.
, 2.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Agustus 2025, defisit anggaran Indonesia tercatat 1,35% dari PDB (Sulaiman et al.
Kondisi ini mendorong pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan serangkaian kebijakan efisiensi fiskal, termasuk pengendalian subsidi energi, optimalisasi belanja daerah, dan penguatan penerimaan pajak.
Kebijakankebijakan tersebut berorientasi pada prinsip efisiensi alokasi anggaran (Ilham.
Pendekatan Purbaya menekankan bahwa efisiensi fiskal bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan optimalisasi dampak ekonomi dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.
Berbagai penelitian telah menganalisis efektivitas kebijakan fiskal Indonesia dari perspektif ekonomi makro.
Basri dan Hill .
mengidentifikasi bahwa meskipun Indonesia telah mencapai konsolidasi fiskal pasca-krisis 1998, tantangan efisiensi belanja publik masih Studi Prakoso et al.
, .
menemukan bahwa alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, namun masih terdapat ruang besar untuk memperbaiki efisiensi belanja tersebut.
Astika et al.
, .
mengevaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran di APBD, menemukan bahwa meskipun kebijakan ini menandai Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 748 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa langkah progresif, kendala implementasi di tingkat daerah masih Meskipun literatur tentang kebijakan fiskal Indonesia relatif kaya, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang menghubungkan kebijakan fiskal kontemporer dengan nilai-nilai ekonomi Islam klasik.
Padahal, dalam khazanah pemikiran Islam, terdapat konsep-konsep fiskal yang telah dirumuskan sejak abad ke-8 Masehi oleh Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari melalui karyanya *Kitab al-Kharaj*.
Karya ini tidak hanya membahas aspek teknis perpajakan, tetapi juga menawarkan kerangka filosofis tentang keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan negara (Hayati et al.
, 2.
Pemikiran Abu Yusuf ('ad.
kemaslahatan publik .
aslahah 'amma.
sebagai tujuan utama kebijakan Dalam pandangannya, pemungutan pajak harus proporsional dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sementara belanja negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan kelompok rentan (Siti Endang Sariniah et al.
, 2.
Konsep ini relevan dengan tantangan fiskal Indonesia yang membutuhkan keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan perlindungan sosial.
Penelitian terkini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Abu Yusuf yang berbasis proporsionalitas .
lebih adaptif terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan sistem pajak tetap .
, sehingga berpotensi meminimalkan distorsi ekonomi (Gita Puji Lestari et al.
, 2.
Beberapa studi telah mengkaji pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam konteks teoritis.
Islahi .
menempatkan Abu Yusuf sebagai salah satu tokoh pionir dalam pengembangan teori fiskal Islam yang sistematis.
Isro .
menganalisis transformasi prinsip fiskal Abu Yusuf dalam formulasi kebijakan syariah inklusif untuk pertumbuhan ekonomi.
Siti Endang Sariniah et al.
, .
menekankan kontribusi Abu Yusuf dalam pengembangan konsep transparansi fiskal dan akuntabilitas negara.
Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengaitkan prinsip- Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 748 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa prinsip Abu Yusuf dengan kebijakan fiskal Indonesia kontemporer, khususnya dalam era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.
Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat tiga gap penelitian yang diidentifikasi: pertama, minimnya kajian yang menghubungkan pemikiran ekonomi Islam klasik dengan praktik kebijakan fiskal Indonesia kedua, belum adanya analisis komparatif yang sistematis antara prinsip efisiensi-distribusi Abu Yusuf dengan kebijakan fiskal era Purbaya.
ketiga, kurangnya eksplorasi tentang relevansi dan aplikabilitas konsep fiskal Islam klasik dalam konteks sistem ekonomi campuran Indonesia yang menganut prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: .
Bagaimana konsep efisiensi dan distribusi fiskal menurut Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj? .
Bagaimana implementasi prinsip efisiensi dan distribusi dalam kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa? .
Bagaimana relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap kebijakan fiskal Indonesia kontemporer? Penelitian .
menganalisis konsep efisiensi dan distribusi fiskal menurut Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj.
mendeskripsikan implementasi prinsip efisiensi dan distribusi dalam kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa.
mengevaluasi relevansi pemikiran Abu Yusuf terhadap kebijakan fiskal Indonesia kontemporer.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur ekonomi Islam melalui analisis komparatif antara pemikiran klasik dan praktik kontemporer.
Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan etika Islam ke dalam formulasi kebijakan fiskal Indonesia, serta memberikan perspektif alternatif dalam mengatasi dilema antara efisiensi fiskal dan keadilan distributif.
Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 749 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan .
ibrary researc.
untuk mengkaji pemikiran fiskal Abu Yusuf dan kebijakan fiskal Indonesia era Purbaya Yudhi Sadewa.
Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah eksplorasi konseptual dan analisis komparatif terhadap sumber-sumber tertulis, bukan pengumpulan data empiris di lapangan.
Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna mendalam dari konsep-konsep fiskal yang dikaji serta relevansinya dalam konteks historis dan kontemporer (Creswell & Creswell.
Data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder.
Sumber primer Adalah Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf .
, khususnya bab-bab yang membahas prinsip pemungutan pajak .
, zakat, jizyah, dan alokasi belanja negara.
Versi terjemahan yang digunakan adalah edisi Ben Shemesh .
dan terjemahan bahasa Indonesia oleh Anis Maftukhin .
Sumber sekunder meliputi: .
dokumen kebijakan fiskal Indonesia periode 2024-2025, termasuk Nota Keuangan dan RAPBN, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.
artikel jurnal ilmiah yang membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan kebijakan fiskal Indonesia.
buku teks tentang ekonomi Islam klasik dan ekonomi .
publikasi resmi Kementerian Keuangan.
Lembaga Penjamin Simpanan, dan lembaga internasional seperti World Bank dan IMF.
berita dan wawancara resmi terkait kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Efisiensi dan Distribusi dalam Pemikiran Abu Yusuf Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari .
-798 M), murid utama Imam Abu Hanifah, menempati posisi penting dalam khazanah pemikiran Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 750 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa ekonomi Islam klasik.
Karyanya.
Kitab al-Kharaj, ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk memberikan pedoman pengelolaan sumber daya ekonomi dan perpajakan negara secara adil dan efisien (Hayati et al.
Karya ini bukan sekadar buku hukum, melainkan refleksi sistematis tentang teori fiskal Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.
Konsep efisiensi dalam pandangan Abu Yusuf berakar pada prinsip tauhid dan amanah dalam pengelolaan harta publik.
Ia menegaskan bahwa harta negara merupakan amanah yang harus digunakan secara bijak demi kemaslahatan umat .
aslahah 'amma.
Efisiensi tidak diukur sematamata dari peningkatan penerimaan negara, tetapi dari kemampuan kebijakan fiskal menyeimbangkan antara pemasukan dan kebutuhan masyarakat secara proporsional (Islahi, 2.
Abu Yusuf mengkritik keras kebijakan pemungutan pajak yang berlebihan karena dapat menghambat produktivitas ekonomi.
Dalam Kitab al-Kharaj, ia mengingatkan: "Janganlah memungut pajak melebihi kemampuan rakyat, karena hal itu akan melemahkan mereka dan pada akhirnya menghancurkan sumber pendapatan negara itu sendiri".
Pernyataan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang konsep fiscal efficiency: pemungutan pajak yang eksploitatif justru menurunkan produktivitas ekonomi dan pada gilirannya menurunkan pendapatan negara dalam jangka panjang.
Efisiensi fiskal menurut Abu Yusuf berorientasi pada tiga aspek.
Pertama, keseimbangan antara beban pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak .
l-mukalla.
Ia menganjurkan sistem perpajakan proporsional .
yang menyesuaikan beban pajak dengan hasil produksi, .
mempertimbangkan kondisi ekonomi riil (Gita Puji Lestari et al.
, 2.
Kedua, optimalisasi sumber pendapatan tanpa merusak insentif ekonomi Abu Yusuf menolak praktik pemungutan yang memberatkan petani atau pedagang karena akan mengurangi motivasi mereka untuk Ketiga, penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 751 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa bebas dari pemborosan .
Ia menekankan bahwa setiap dirham dari kas negara harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk Abu Yusuf profesionalisme dalam administrasi fiskal dengan mengawasi ketat para petugas pemungut pajak ('ummA.
untuk mencegah praktik korupsi dan Menurutnya, negara yang efisien adalah negara yang mampu menjaga keberlanjutan pendapatan melalui keadilan dan pengawasan yang ketat terhadap aparatur fiskal (Chapra, 2.
Konsep distribusi dalam pemikiran Abu Yusuf berpijak pada prinsip keadilan ('ad.
dan kesejahteraan sosial .
l-rafahiyyah al-'amma.
memandang bahwa tanggung jawab utama negara adalah memastikan sebagaimana ditegaskan dalam QS.
Al-Hasyr .
:7: ".
agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".
Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, bukan sekadar alat untuk menambah penerimaan negara.
Abu Yusuf mengusulkan agar pendapatan negara dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan: fakir, miskin, anak yatim, dan masyarakat yang tidak mampu bekerja.
Ia menekankan pentingnya public spending dalam pembangunan infrastruktur seperti sistem irigasi, jalan, jembatan, dan fasilitas umum, karena semua itu berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial (Siti Endang Sariniah et al.
Dengan demikian, distribusi menurut Abu Yusuf bersifat produktif dan berkeadilan, bukan sekadar transfer pasif dalam bentuk bantuan Distribusi fiskal menurut Abu Yusuf juga menekankan asas prioritas kebutuhan .
l-awlawiyya.
Dana publik harus dialokasikan berdasarkan urgensi sosial, bukan kepentingan politik atau prestisius.
Ia menolak penggunaan dana negara untuk pembangunan yang mewah atau konsumtif jika rakyat masih menghadapi kelaparan atau ketiadaan akses pada kebutuhan dasar.
Prinsip ini relevan dengan teori ekonomi publik modern Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 752 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan public expenditure prioritization sebagai indikator utama efektivitas fiskal (Putra E & Wahyudi, 2.
Lebih jauh, distribusi juga mencakup dimensi moral dan spiritual.
Abu Yusuf percaya bahwa ketimpangan sosial yang ekstrem dapat merusak stabilitas moral dan kohesi sosial masyarakat.
Negara memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah akumulasi kekayaan yang tidak proporsional dan memastikan bahwa sistem ekonomi berfungsi untuk kepentingan seluruh warga, bukan hanya segelintir elite (Islahi, 2.
Abu Yusuf tidak memandang efisiensi dan distribusi sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua sisi dari satu sistem keuangan yang sehat.
Efisiensi fiskal yang tidak disertai distribusi yang adil akan melahirkan ketimpangan dan ketidakstabilan sosial.
sebaliknya, distribusi yang berlebihan tanpa efisiensi akan menimbulkan defisit dan menurunkan kinerja ekonomi (Chapra, 2.
Dalam pandangannya, keseimbangan antara efisiensi dan distribusi harus dijaga melalui kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan proporsional.
Ia mencontohkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menunda penarikan pajak pada masa paceklik sebagai bentuk efisiensi sosialAimenghindari kerugian jangka panjang akibat penurunan daya beli dan produktivitas rakyat.
Abu Yusuf mengadopsi semangat serupa dengan menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus adaptif terhadap kondisi ekonomi riil masyarakat .
Prinsip fleksibilitas ini menjadikan pemikiran Abu Yusuf relevan bahkan dalam konteks ekonomi modern yang Kebijakan Fiskal Purbaya Yudhi Sadewa: Efisiensi dan Distribusi dalam Konteks Indonesia Modern Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak Oktober 2024, dikenal dengan pendekatan kebijakan fiskal yang rasional, progresif, dan berorientasi pada efisiensi serta keadilan distribusi.
Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia adalah Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 753 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (LPS, 2.
Pendekatan Purbaya dalam kebijakan fiskal mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan antara tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ekonomi Indonesia yang kompleks.
Konsep efisiensi dalam kebijakan Purbaya berakar pada prinsip alokasi sumber daya publik yang optimal untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong produktivitas ekonomi.
Purbaya menegaskan bahwa efisiensi fiskal bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi optimalisasi dampak ekonomi dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara (Ilham.
Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan pemotongan anggaran .
udget across-the-board mempertimbangkan prioritas strategis.
Purbaya mendorong reorientasi belanja negara dari pengeluaran konsumtif ke arah pengeluaran produktif, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Langkah ini sejalan dengan prinsip value for money, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal memiliki nilai tambah ekonomi dan sosial yang terukur (Keuangan, 2.
Dalam periode krisis global dan pasca-pandemi COVID19.
Purbaya menekankan pentingnya disiplin fiskal adaptif, di mana pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan pengeluaran dan penerimaan dengan kondisi ekonomi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal jangka panjang.
Efisiensi yang digagas Purbaya tampak dalam beberapa kebijakan Pertama, reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran dengan mengalihkan subsidi dari kelompok mampu ke kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga subsidi tidak lagi menjadi beban fiskal yang tidak Kedua, pengendalian defisit anggaran melalui konsolidasi fiskal yang bertahap dan terukur, tanpa mengorbankan program-program perlindungan sosial.
Ketiga, digitalisasi sistem fiskal untuk menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi (Worldbank, 2.
Melalui Purbaya Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 754 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa menciptakan sistem fiskal yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam mengelola dana publik.
Prinsip ini memiliki kesesuaian nilai dengan pandangan Abu Yusuf tentang pentingnya tata kelola keuangan negara yang amanah dan bebas dari pemborosan.
Dalam aspek distribusi.
Purbaya memandang bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan sosial.
Ia mengusulkan agar kebijakan belanja meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Keuangan, 2.
Melalui perannya di pemerintahan.
Purbaya aktif mendorong kebijakan yang memperkuat distribusi manfaat ekonomi, misalnya program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang memberikan dukungan langsung kepada UMKM dan sektor produktif.
Program ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif dan resilient terhadap guncangan eksternal (Worldbank, 2.
Distribusi menurut Purbaya bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan karitatif atau bersifat jangka pendek.
Ia berpendapat bahwa subsidi atau bantuan sosial harus diimbangi dengan kebijakan yang meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan usaha kecil, pelatihan Pandangan menunjukkan kesamaan prinsip dengan Abu Yusuf yang menekankan distribusi produktif, di mana bantuan fiskal diarahkan untuk membangkitkan kemandirian ekonomi rakyat, bukan sekadar konsumsi pasif.
Selain itu.
Purbaya menekankan pentingnya konsolidasi fiskal antardaerah untuk memastikan pemerataan pembangunan.
Ia mengidentifikasi adanya ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal di Indonesia, di mana daerah kaya sumber daya memiliki kemampuan fiskal jauh lebih besar dibanding daerah miskin.
Oleh karena itu, ia mendukung kebijakan transfer to region .
ana perimbanga.
yang berbasis kebutuhan dan kinerja, bukan sematamata formula administratif yang kaku (Keuangan, 2.
Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 755 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Kebijakan fiskal Purbaya mencerminkan upaya harmonisasi antara efisiensi dan distribusi.
Ia menolak dikotomi antara keduanya dan menegaskan bahwa efisiensi fiskal yang sejati justru memperkuat distribusi ekonomi yang adil.
Misalnya, pengalihan subsidi energi dari kelompok mampu ke sektor pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai kebijakan yang efisien sekaligus berkeadilanAimengurangi beban fiskal sambil meningkatkan investasi pada modal manusia.
Konsep ini memiliki kesesuaian ideologis dengan prinsip Abu Yusuf tentang keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.
Dalam pandangan Purbaya, efisiensi fiskal harus menciptakan ruang fiskal yang cukup bagi negara untuk membiayai program-program pemerataan.
Oleh karena itu, ia mendukung reformasi perpajakan yang memperluas basis pajak dan meningkatkan tax compliance tanpa menambah beban kelompok miskin (Akadiati et al.
, 2.
Pendekatan Purbaya dalam mengutamakan transparansi fiskal, akuntabilitas anggaran, serta keberlanjutan ekonomi mencerminkan praktik modern dari prinsip maslahah 'ammah yang diusung Abu Yusuf.
Dengan kata lain, gagasan klasik dan kebijakan kontemporer ini bertemu dalam orientasi yang sama: menjadikan fiskal sebagai instrumen moral dan sosial, bukan sekadar alat teknis ekonomi.
Analisis Komparatif dan Relevansi Pemikiran Abu Yusuf dalam Kebijakan Fiskal Indonesia Kontemporer Kajian terhadap pemikiran Abu Yusuf dan kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang reflektif tentang bagaimana nilai-nilai klasik ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern Indonesia.
Meskipun keduanya hidup dalam konteks sejarah dan sistem pemerintahan yang berbedaAiAbu Yusuf dalam sistem khalifah Abbasiyah abad ke-8 dan Purbaya dalam demokrasi Indonesia modernAiterdapat kesamaan fundamental dalam orientasi moral, prinsip efisiensi fiskal, dan tujuan pemerataan kesejahteraan yang menunjukkan relevansi konsep klasik terhadap praktik kontemporer.
Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 756 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Baik Abu Yusuf maupun Purbaya sama-sama menempatkan keadilan dan efisiensi fiskal sebagai inti kebijakan ekonomi publik.
Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan dan pendistribusian pajak agar tidak memberatkan rakyat dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Purbaya memandang efisiensi fiskal sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi, dengan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Keduanya berpandangan bahwa pajak bukan sekadar instrumen pendapatan negara, tetapi sarana untuk menjaga keseimbangan sosial.
Abu Yusuf memperingatkan agar pajak tidak mematikan produktivitas rakyat (Abu Yusuf, 1.
, prinsip yang tampak relevan dengan kebijakan fiskal Purbaya yang mendorong tax reform berbasis keadilan dan kepatuhan sukarela .
oluntary complianc.
, agar beban pajak tidak menjadi distorsi ekonomi yang kontraproduktif.
Kedua tokoh juga menolak praktik pemborosan dan korupsi fiskal.
Abu Yusuf menekankan akuntabilitas penguasa dan petugas pemungut pajak terhadap dana publik.
sementara Purbaya memperjuangkan transparansi fiskal melalui digitalisasi dan efisiensi birokrasi.
Dalam konteks modern, pandangan Abu Yusuf seolah terwujud dalam konsep good fiscal governance yang kini menjadi tolok ukur pengelolaan keuangan negara (Worldbank, 2.
Keduanya juga memiliki kesamaan dalam memandang peran negara sebagai fasilitator kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pemungut pajak.
Abu Yusuf menulis bahwa harta negara harus perlindungan, dan jaminan sosial (Abu Yusuf, 1979, hal.
, pandangan yang sejalan dengan visi Purbaya tentang state-driven inclusive growth, pertumbuhan ekonomi yang dikawal negara agar manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia yang berasaskan Pancasila dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi fiskal yang Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 757 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, amanah dalam pengelolaan harta publik, dan efisiensi sosial dapat diterapkan dalam tiga aspek utama kebijakan fiskal Indonesia.
Pertama, reformasi perpajakan berbasis keadilan.
Abu Yusuf menolak sistem pajak yang memberatkan kelompok miskin dan menimbulkan distorsi ekonomi, yang dapat diterjemahkan dalam konteks modern melalui sistem pajak progresif yang lebih kuat dan penerapan insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah (UMKM).
Prinsip "kemampuan membayar" .
bility to pa.
yang ditekankan Abu Yusuf sejalan dengan konsep equitable taxation dalam ekonomi kontemporer (Islahi, 2.
Kedua, pengelolaan belanja publik yang berorientasi pada kemaslahatan.
Abu Yusuf menegaskan bahwa pengeluaran negara harus diarahkan untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan elite penguasa.
Hal ini bisa diterapkan dalam kebijakan fiskal Indonesia dengan memperkuat alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, serta mengurangi anggaran yang bersifat konsumtif atau seremonial.
Konsep maslahah 'ammah dapat dijadikan acuan normatif untuk mengukur efektivitas anggaran negara (Chapra, 2.
Ketiga, penerapan efisiensi berbasis akuntabilitas moral.
Dalam sistem Abu Yusuf, pengawasan terhadap pengelola keuangan publik memiliki dimensi etik dan spiritual, bukan hanya administratif.
Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi reformasi birokrasi fiskal Indonesia yang masih Penerapan teknologi digital seperti e-budgeting, tax digitalization, dan fiscal transparency portal adalah bentuk nyata modernisasi prinsip efisiensi yang sejalan dengan ajaran Abu Yusuf (Worldbank, 2.
Meskipun prinsip-prinsip Abu Yusuf sangat relevan dengan idealisme keadilan fiskal Indonesia, terdapat sejumlah tantangan struktural dan institusional dalam penerapannya.
Pertama, perbedaan konteks historis dan sistem ekonomi.
Abu Yusuf hidup dalam sistem pemerintahan khalifah yang bersifat sentralistik dan berbasis hukum Islam secara menyeluruh, sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem ekonomi Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 758 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa campuran dan pluralitas ideologi.
Integrasi prinsip-prinsip Islam klasik dalam kebijakan fiskal modern membutuhkan adaptasi agar tidak bertentangan dengan sistem hukum positif dan regulasi internasional yang berlaku (Putra E & Wahyudi, 2.
Kedua, kelemahan dalam tata kelola Meskipun digitalisasi telah meningkatkan transparansi, masalah kebocoran anggaran, inefisiensi birokrasi, dan ketimpangan distribusi fiskal antardaerah masih menjadi kendala serius.
Astika et al.
, .
menemukan bahwa implementasi kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah masih menghadapi hambatan koordinasi dan resistensi politik lokal.
Prinsip efisiensi Abu Yusuf akan sulit diterapkan jika tidak disertai dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan moralitas aparatur negara.
Ketiga, ketimpangan ekonomi struktural.
Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip distribusi Abu Yusuf di Indonesia adalah kesenjangan yang tinggi antara pusat dan daerah, serta antara kelompok kaya dan Kebijakan fiskal yang adil membutuhkan data yang akurat, sistem pengawasan yang efektif, dan kemauan politik untuk menekan dominasi ekonomi elite.
Tanpa reformasi struktural yang mendasar, kebijakan distributif hanya akan menjadi instrumen kosong tanpa dampak nyata (Worldbank, 2.
Keempat, minimnya kesadaran etis dan spiritual dalam fiskal modern.
Abu Yusuf membangun teorinya atas dasar iman dan tanggung jawab moral terhadap Allah SWT.
Dalam sistem fiskal modern yang cenderung sekuler dan teknokratis, dimensi moral ini sering Padahal, tanpa kesadaran etik yang kuat, efisiensi dan keadilan fiskal hanya menjadi slogan administratif tanpa substansi moral yang mendalam (Chapra, 2.
Namun, di balik tantangan tersebut, penerapan prinsip Abu Yusuf tetap memiliki urgensi karena menawarkan paradigma fiskal yang tidak hanya berbasis angka dan teknis, tetapi juga nilai dan moralitas.
Dengan menyeimbangkan aspek moral dan teknis.
Indonesia dapat membangun sistem fiskal yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan kesejahteraan seluruh rakyat.
Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam klasik Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 759 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa dalam kebijakan fiskal kontemporer bukan berarti penerapan sistem khalifah secara literal, melainkan adopsi prinsip-prinsip universal seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kesejahteraan publik yang dapat diselaraskan dengan konteks demokrasi ekonomi Pancasila.
Kesimpulan Penelitian ini menganalisis relevansi pemikiran fiskal Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj terhadap kebijakan fiskal Indonesia era Purbaya Yudhi Sadewa.
Berdasarkan analisis komparatif-deskriptif, dapat disimpulkan beberapa hal:
Pertama, konsep efisiensi dan distribusi Abu Yusuf menekankan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan negara dan keadilan sosial.
Dalam pandangannya, kebijakan fiskal harus menjamin kemaslahatan publik dengan meminimalkan beban masyarakat miskin serta memastikan pengelolaan harta publik yang transparan, efisien, dan bebas dari Abu Yusuf menolak praktik pemungutan pajak yang berlebihan, serta mengedepankan asas keadilan ('ad.
dan kemaslahatan .
dalam setiap kebijakan fiskal.
Kedua, kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa berorientasi pada stabilitas ekonomi makro dan efisiensi anggaran melalui pendekatan berbasis data, disiplin fiskal, dan strategi distribusi subsidi yang lebih tepat Pendekatannya sejalan dengan prinsip efisiensi Abu Yusuf, yaitu memaksimalkan manfaat fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Purbaya menekankan bahwa efisiensi fiskal bukan sekadar penghematan, melainkan optimalisasi dampak ekonomi dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.
Ketiga, terdapat keselarasan fundamental antara pemikiran Abu Yusuf dan kebijakan Purbaya pada aspek: .
efisiensi alokasi anggaran yang berorientasi pada produktivitas.
prinsip keadilan distributif dalam pemungutan dan alokasi fiskal.
penekanan pada transparansi dan Vol.
05 No.
02 Desember 2025 | 760 (Fathmah Hanum.
Muhammad Yazid.
Siti Musfiqoh dan Saiful Bakhr.
Relevansi Prinsip Efisiensi Dan Distribusi Fiskal Abu Yusuf Dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Analisis Komparatif Terhadap Era Purbaya Yudhi Sadewa .
kesejahteraan publik sebagai tujuan akhir kebijakan fiskal.
Keduanya menegaskan bahwa efisiensi dan distribusi bukan dikotomi, melainkan dua aspek yang harus diharmonisasikan dalam kebijakan fiskal yang sehat.
Keempat, penerapan prinsip Abu Yusuf dalam konteks Indonesia modern menghadapi tantangan struktural berupa: .
perbedaan konteks historis dan sistem ekonomi antara khalifah Islam klasik dan demokrasi .
kelemahan tata kelola fiskal, termasuk kebocoran anggaran dan inefisiensi birokrasi.
ketimpangan distribusi fiskal antardaerah yang masih tinggi.
minimnya dimensi etika dan spiritual dalam formulasi kebijakan fiskal kontemporer.
Meskipun demikian, nilai-nilai normatif Abu Yusuf tetap relevan dan dapat menjadi fondasi moral bagi reformasi kebijakan fiskal Indonesia.
Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara prinsip klasik Abu Yusuf dan praktik ekonomi modern yang dijalankan oleh Purbaya Yudhi Sadewa memberikan dasar konseptual bagi penguatan kebijakan fiskal Indonesia yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
Nilai-nilai ekonomi Islam klasik bukan sekadar warisan historis, tetapi memiliki relevansi nyata sebagai acuan normatif dalam mengatasi dilema fiskal kontemporer.
Referensi