VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Manuscript Submitted 15/07/2025 Manuscript Reviewed 22/08/2025 Manuscript Published 30/09/2025 Page 29-44
INTEGRATION OF ESG PRINCIPLES IN INDONESIA'S POSITIVE LEGAL SYSTEM
THROUGH FINANCIAL REPORT FRAUD PREVENTION STRATEGIES WITH
REGULATORY REFORM AND THE PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE
INTEGRASI PRINSIP ESG DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA MELALUI
STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD LAPORAN KEUANGAN DENGAN REFORMASI
REGULASI DAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL
Djubaedi Yunus 1.
Siti Nur Intihani 2.
Megafury Apriandhini 3 Universitas Terbuka.
Indonesia, ydjubaedi@gmail.
Ketua PKBH FH Universitas Islam As-SyafiAoiyah.
Indonesia, sn_intihani@yahoo.
Universitas Terbuka.
Indonesia, megafury@ecampus.
ABSTRACT
This research aims to analyze legal strategies to prevent fraud in corporate financial statements, identify normative provisions in corporate law related to audit transparency in the era of Environmental.
Social, and Governance (ESG), and examine the implications of ESG implementation for strengthening corporate governance and legal accountability in Indonesia.
The study employs a normative juridical method, using statute, conceptual, and case approaches.
The findings reveal that preventing fraud in financial reporting is not solely determined by the effectiveness of internal and external audits but also by the integration of ESG principles within the corporate legal system.
Provisions under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, and Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector affirm the normative obligation of information disclosure and the legal responsibility of corporate The application of ESG principles expands the concept of good corporate governance as both a social and legal control mechanism over corporate conduct.
The Supreme Court Decision Number 1262 K/Pdt/1989 reinforces the application of the piercing the corporate veil doctrine to hold corporate executives personally liable for misuse of the corporate entity.
Therefore.
ESG implementation serves not only as an ethical framework but also as a preventive legal instrument that strengthens transparency, accountability, and justice within corporate governance.
Keywords: Fraud.
ESG.
Corporate Law.
Corporate Criminal Liability.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum dalam mencegah terjadinya kecurangan .
pada laporan keuangan korporasi, mengidentifikasi ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit di era Environmental.
Social, and Governance (ESG), serta menelaah implikasi penerapan prinsip Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 29 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) ESG terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan .
tatute approac.
, konseptual .
onceptual approac.
, dan kasus .
ase approac.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas audit internal dan eksternal, tetapi juga oleh integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum korporasi.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara normatif menegaskan kewajiban keterbukaan informasi dan tanggung jawab hukum organ perseroan.
Penerapan prinsip ESG memperluas makna good corporate governance sebagai mekanisme kontrol sosial dan hukum terhadap perilaku korporasi.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt/1989 memperkuat penerapan doktrin piercing the corporate veil untuk menembus tanggung jawab pribadi pengurus korporasi yang melakukan penyalahgunaan badan hukum.
Oleh karena itu, penerapan ESG bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.
Kata Kunci: Fraud.
ESG.
Hukum Perusahaan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
PENDAHULUAN
Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara-cara yang tidak sah, yang bertentangan dengan hukum, peraturan, atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
erbuatan melawan huku.
Tindakan fraud dapat berwujud penipuan atau pengelabuan terhadap pihak tertentu dalam rangka memperoleh manfaat secara tidak sah.
Pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, gelar palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau dengan memanfaatkan pihak lain agar menyerahkan sesuatu, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang.
Dalam sistem hukum pidana, korporasi sebagai badan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup korporasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori subjek hukum, yaitu: .
korporasi sebagai subjek hukum.
manajemen, komisaris, dan pemegang saham sebagai subjek hukum individu.
korporasi bersama dengan karyawan sebagai subjek hukum kolektif.
2 Dalam hukum pidana dikenal doktrin geen straf zonder schuld, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara Soesilo.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1.
, hlm.
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 4.
Sudarto.
Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1.
, hlm.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 30 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Kesalahan dalam hukum pidana dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sikap atau niat jahat .
ens re.
dan dilakukan secara sadar.
Terkait dengan doktrin kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, terdapat lima pendekatan utama, yaitu: .
identification test, yang menguji apakah kesalahan dilakukan oleh pejabat tinggi, manajemen, komisaris, atau pemegang saham dalam struktur korporasi.
vicarious liability, yang menguji kesalahan karyawan dalam pelaksanaan tugas.
strict liability, yakni pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan.
corporate culture model, yang menilai apakah budaya korporasi mendorong pelanggaran hukum.
aggregation test, yang menilai keseluruhan tindakan dan kesalahan korporasi sebagai ukuran tanggung jawab hukum.
Sanksi pidana terhadap korporasi dapat berupa pidana pokok seperti denda, serta pidana tambahan seperti penyitaan aset, pembubaran badan hukum, atau pelarangan kegiatan usaha.
Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PT berpotensi mengandung risiko manipulasi yang bersifat inheren, terutama apabila terdapat kepentingan pribadi atau kolektif dari pengurus, komisaris, atau pemegang saham yang sulit diidentifikasi secara eksplisit.
Risiko tersebut harus disikapi secara skeptis oleh auditor.
5 Fraud dalam laporan keuangan merupakan ancaman utama bagi sistem korporasi karena dapat merusak kepercayaan investor, pemangku kepentingan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.
Risiko fraud semakin meningkat apabila pengawasan internal perusahaan tidak memadai, ditambah tekanan eksternal seperti persaingan pasar yang ketat dan tuntutan pencapaian target keuangan jangka Dalam kondisi tersebut, auditor dituntut untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penerapan audit berbasis risiko .
isk-based audi.
guna mendeteksi potensi manipulasi dalam laporan keuangan yang tidak mudah terlihat secara langsung.
Dalam konteks modern, penerapan prinsip Environmental.
Social, and Governance (ESG) menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan fraud.
ESG merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan serta dampak etis dari aktivitas usaha atau investasi korporasi.
7 Penerapan prinsip ESG tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap perilaku tidak etis di dalam korporasi.
Oleh karena itu.
ESG membuka dimensi baru dalam tata kelola perusahaan yang menuntut sinergi antara aspek hukum dan sistem pengawasan internal guna mengoptimalkan pencegahan terhadap manipulasi laporan keuangan.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt/1989, pengadilan diberikan kewenangan untuk menembus tabir hukum perseroan terbatas .
iercing the corporate vei.
guna mencegah penyalahgunaan entitas hukum yang merugikan pihak ketiga.
9 Putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam penguatan tata kelola ESG, termasuk pelaporan integratif antara aspek keuangan dan ESG sebagai satu kesatuan tanggung jawab hukum Muladi & Barda Nawawi Arief.
Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1.
, hlm.
142Ae145.
Arens.
Elder & Beasley.
Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (Boston: Pearson, 2.
Boynton & Johnson.
Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting (New York: Wiley, 2.
, hlm.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Panduan Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Jakarta: OJK, 2.
, hlm.
Sujarto & Chariri.
AuESG.
Fraud dan Financial Distress: Analisis Empiris pada Emiten Indonesia,Ay Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
Vol.
16 No.
: 88Ae92.
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan Nomor 1262 K/Pdt/1989.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 31 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) yang melekat pada organ pengurus perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan korporasi yang sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, serta prinsip-prinsip ESG, dengan mematuhi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan memperkuat sistem pemeriksaan, audit, dan pelaporan keuangan, serta berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap fraud secara Dengan demikian, penguatan norma hukum yang mengintegrasikan prinsip ESG dalam tata kelola perusahaan menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan korporasi yang bertanggung jawab secara hukum dan sosial.
Penerapan prinsipprinsip ESG dalam hukum korporasi tidak hanya bersifat etis, tetapi juga konstitutif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi dalam sistem hukum Bagaimana strategi hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan .
dalam laporan keuangan korporasi, khususnya dalam kaitannya dengan kerangka hukum perusahaan di Indonesia? Apa saja ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang memiliki relevansi dengan prinsip transparansi dalam audit laporan keuangan korporasi di era penerapan ESG? Bagaimana perumusan rekomendasi terhadap pasal-pasal dalam hukum korporasi yang dapat dijadikan dasar normatif untuk memperkuat pencegahan fraud dalam pelaporan METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif .
uridis normati.
, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun prinsip-prinsip hukum yang Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan .
tatute approac.
, dengan menelaah berbagai ketentuan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta regulasi terkait prinsip ESG dan audit keuangan di Indonesia.
12 Selanjutnya digunakan pendekatan konseptual .
onceptual approac.
, melalui pengkajian teori-teori hukum korporasi, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk integrasi nilai-nilai ESG dalam konteks pencegahan fraud.
13 Selain itu diterapkan pula pendekatan kasus .
ase approac.
, dengan menganalisis kasus-kasus hukum terkait manipulasi laporan keuangan dan penerapan prinsip ESG di Indonesia maupun secara internasional sebagai bahan perbandingan dalam menemukan solusi hukum yang tepat.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang10 Pramudyastuti.
, & Fatimah.
Integrasi laporan keuangan dan ESG dalam tata kelola perusahaan.
Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola, 9.
, 200-211.
OECD.
Principles of Corporate Governance (Paris: OECD Publishing, 2.
, hlm.
Peter Mahmud Marzuki.
Penelitian Hukum.
Edisi Revisi.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm.
93Ae94.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji.
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm.
14Ae15.
Johnny Ibrahim.
Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.
Malang: Bayumedia, 2020, hlm.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 32 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) undangan dan putusan pengadilan yang relevan.
bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.
serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.
15 Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan norma-norma hukum dan doktrin yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan fenomena empiris yang muncul dalam praktik pelaporan keuangan korporasi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dalam merumuskan strategi pencegahan fraud dalam kerangka hukum perusahaan berbasis ESG.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Hukum dalam Pencegahan Fraud pada Laporan Keuangan Korporasi Fraud dalam konteks korporasi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, etika, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana fraud atau penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
17 Konsep ini menjadi landasan yuridis dalam menilai perbuatan manipulatif yang timbul di dalam laporan keuangan perusahaan.
Dalam sistem hukum korporasi, fraud tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga dapat terjadi secara sistemik dalam struktur organisasi perusahaan.
Oleh karena itu, hukum positif Indonesia mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memberikan ruang bagi penerapan tanggung jawab hukum terhadap organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham.
18 Dengan demikian, strategi hukum dalam pencegahan fraud harus bersifat struktural, mencakup penguatan regulasi, pengawasan internal, dan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku di tingkat manajemen.
Strategi hukum preventif berperan penting dalam menciptakan sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah fraud sebelum menimbulkan kerugian.
Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran .
19 Penerapan GCG bukan hanya norma etik, tetapi juga kewajiban hukum bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.
04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Bambang Sunggono.
Metodologi Penelitian Hukum.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.
91Ae92.
Burhan Ashofa.
Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm.
Soesilo.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.
Jakarta: Politeia, 2016, hlm.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 4.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
Jakarta: KNKG, 2019, hlm.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 33 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip transparansi sering menjadi awal terjadinya fraud dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu, strategi hukum preventif perlu menitikberatkan pada kewajiban pelaporan dan pengungkapan informasi secara akurat dan jujur.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan memuat informasi yang benar serta tidak menyesatkan.
20 Penegakan aturan ini menjadi dasar untuk menilai apakah korporasi telah menjalankan kewajiban keterbukaan secara hukum.
Selain strategi preventif, dibutuhkan pula strategi hukum represif sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah fraud terjadi.
Dalam konteks pidana korporasi.
Indonesia menganut beberapa pendekatan seperti identification theory, vicarious liability, dan corporate culture model.
Melalui identification theory, kesalahan korporasi dianggap sebagai kesalahan individu yang mewakili kehendak perusahaan, seperti direksi atau 21 Sementara itu, vicarious liability menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
Pendekatan lain yang berkembang adalah corporate culture model, yaitu tanggung jawab pidana korporasi didasarkan pada budaya dan sistem internal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum.
Apabila fraud terjadi karena lemahnya pengawasan atau bahkan dorongan dari kebijakan internal, maka korporasi dapat dianggap bersalah secara 22 Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk membangun sistem kepatuhan .
ompliance syste.
dan audit internal yang kuat sebagai bentuk pencegahan hukum.
Dalam konteks global, berbagai negara telah memperkuat dasar hukum untuk mencegah fraud korporasi melalui regulasi yang mengikat secara pidana.
Sebagai contoh.
Amerika Serikat memiliki Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 yang memperketat tanggung jawab hukum direksi dan auditor dalam memastikan keakuratan laporan keuangan.
Undang-undang ini menjadi model internasional karena menegaskan tanggung jawab pidana terhadap manipulasi data keuangan oleh pejabat korporasi.
Sementara itu.
Uni Eropa menerapkan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang menuntut transparansi tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Penerapan CSRD memperluas cakupan audit agar mencakup data non-finansial yang dapat menjadi indikator potensi fraud, seperti laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud di era modern tidak hanya melalui mekanisme hukum pidana, tetapi juga melalui instrumen hukum administratif yang menuntut keterbukaan berkelanjutan.
Di Indonesia, upaya serupa mulai terlihat dengan adanya kewajiban bagi perusahaan publik untuk melaporkan aspek keberlanjutan .
ustainability repor.
berdasarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.
03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Pasal 86Ae88.
Muladi & Dwidja Priyatno.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Bandung: Alumni, 2018, hlm.
54Ae55.
Lilik Mulyadi.
Tindak Pidana Korporasi: Teori dan Praktik.
Jakarta: Kencana, 2019, hlm.
Jeffrey R.
Cohen & Lucile M.
Faurel.
AuThe SarbanesAeOxley Act of 2002: Implications for Auditing and Corporate Governance,Ay Accounting Horizons.
Vol.
20 No.
4, 2006, hlm.
351Ae356.
European Parliament.
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Brussels: EU Publications Office.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 34 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Regulasi ini menjadi pintu masuk penerapan prinsip ESG dalam sistem pelaporan keuangan, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk mencegah Dengan demikian, penerapan ESG bukan hanya tren manajemen modern, tetapi juga memiliki dasar hukum yang memperkuat pengawasan terhadap potensi manipulasi Strategi hukum yang efektif dalam mencegah fraud juga menuntut kolaborasi antara lembaga pengawas eksternal dan internal.
Di Indonesia, fungsi audit eksternal dijalankan oleh akuntan publik yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh komite audit Kedua lembaga ini memiliki peran hukum yang saling melengkapi untuk menjamin keandalan laporan keuangan.
Dari perspektif hukum pidana korporasi, tanggung jawab tidak hanya melekat pada individu pelaku, tetapi juga pada korporasi sebagai entitas hukum.
Prinsip ini sejalan dengan asas geen straf zonder schuld, yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
26 Oleh karena itu, dalam kasus fraud korporasi, pembuktian unsur kesalahan .
ens re.
dapat diarahkan pada kebijakan internal yang mendorong atau membiarkan terjadinya manipulasi laporan.
Strategi pencegahan fraud juga perlu mencakup penguatan mekanisme whistleblowing system, yaitu sistem pelaporan pelanggaran oleh pihak internal perusahaan.
Secara normatif, penerapan sistem ini telah didorong oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai bagian dari prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance.
Mekanisme ini terbukti efektif di berbagai yurisdiksi internasional dalam mengungkap praktik kecurangan yang tidak terdeteksi melalui audit konvensional.
Selanjutnya, peran negara melalui lembaga pengawas seperti OJK dan Kementerian Hukum dan HAM sangat penting dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku fraud.
Ketegasan penegakan hukum memiliki efek jera dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar audit dan pelaporan keuangan.
Penegakan hukum yang lemah justru menjadi pemicu meningkatnya moral hazard di kalangan manajemen.
28 Pencegahan fraud juga berkaitan erat dengan literasi hukum dan etika bisnis di lingkungan korporasi.
Pendidikan hukum korporasi bagi pengurus dan auditor internal menjadi bagian integral dalam membangun budaya kepatuhan .
ompliance cultur.
Tanpa pemahaman yang memadai mengenai sanksi hukum dan prinsip tanggung jawab korporasi, upaya pencegahan fraud akan sulit terwujud.
Dengan demikian, strategi hukum dalam pencegahan fraud tidak hanya berorientasi pada sanksi setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus berakar pada upaya normatif yang berkelanjutan melalui penerapan GCG dan ESG.
Prinsip-prinsip tersebut menciptakan kerangka hukum yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
Pasal 6.
Andi Hamzah.
Asas-Asas Hukum Pidana.
Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm.
Komite Nasional Kebijakan Governance.
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Syste.
Jakarta: KNKG, 2017, hlm.
5Ae6.
Barda Nawawi Arief.
Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi.
Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm.
Philipus M.
Hadjon.
Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.
Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hlm.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 35 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) transparan dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum korporasi di Indonesia.
Ketentuan Normatif dan Prinsip Transparansi Audit di Era ESG Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governanc.
, yang menuntut agar seluruh aktivitas korporasi, khususnya dalam pelaporan keuangan, dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat Prinsip ini ditegaskan dalam OECD Principles of Corporate Governance .
, yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan aktual dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
31 Dalam konteks hukum nasional, prinsip transparansi diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 66 ayat .
yang mewajibkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan dewan komisaris.
Laporan tahunan tersebut wajib memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, serta penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Selanjutnya.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memperkuat prinsip keterbukaan melalui Pasal 86 yang mengatur kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
33 Ketentuan ini menjadi instrumen hukum penting dalam mencegah manipulasi data keuangan dan memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi perusahaan.
Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaporan keuangan diatur lebih lanjut melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.
04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan pengungkapan aspek keberlanjutan usaha, termasuk penerapan prinsip ESG (Environmental.
Social, and Governanc.
34 Dengan demikian, norma hukum ini menjadi dasar integrasi ESG ke dalam sistem audit korporasi.
Dalam konteks internasional.
European Union Corporate Sustainability Reporting Directive (EU CSRD) 2022 memperluas kewajiban pelaporan keberlanjutan dengan standar audit independen yang mencakup data non-keuangan.
35 Regulasi ini mendorong peningkatan kualitas laporan ESG dan menjamin bahwa informasi yang disajikan dapat diaudit dan diverifikasi, bukan sekadar deklarasi etis tanpa pengawasan hukum.
Jika dibandingkan.
Indonesia masih berada dalam tahap awal harmonisasi ESG dengan kerangka hukum perusahaan.
Meskipun Peraturan OJK Nomor 51/POJK.
03/2017 telah mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan, namun pengaturannya belum memiliki sanksi yang kuat untuk ketidakpatuhan.
Akibatnya.
Sujarto & Chariri.
AuFraud Risk.
ESG Disclosure, and Corporate Accountability,Ay Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
Vol.
22 No.
2, 2025, hlm.
87Ae89.
OECD.
Principles of Corporate Governance.
OECD Publishing.
Paris, 2015, hlm.
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Pasal 66 ayat .
Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Nomor 29/POJK.
04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
Jakarta, 2016.
European Union.
Corporate Sustainability Reporting Directive (EU CSRD).
Official Journal of the European Union, 2022.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 36 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) efektivitas regulasi dalam menekan potensi fraud melalui prinsip transparansi masih Prinsip akuntabilitas yang merupakan pasangan dari transparansi, menuntut agar setiap tindakan manajemen dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Dalam kerangka ESG, akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.
37 Prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem audit yang berorientasi pada integritas.
Audit keuangan dalam kerangka ESG tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menilai sejauh mana korporasi menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan etika bisnis.
38 Dengan demikian, fungsi audit bergeser dari sekadar alat verifikasi keuangan menjadi instrumen hukum dan etika yang memastikan perusahaan tidak melakukan praktik manipulatif.
Dari perspektif hukum, transparansi dalam audit keuangan memiliki fungsi preventif terhadap fraud.
Hal ini sejalan dengan teori deterrence yang dikemukakan oleh Gary Becker, yang menegaskan bahwa probabilitas deteksi dan hukuman yang tegas dapat menurunkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan ekonomi.
Selain itu.
UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkenalkan mekanisme pelaporan keberlanjutan keuangan yang mewajibkan entitas jasa keuangan untuk mengungkapkan risiko lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan.
Ketentuan ini menunjukkan arah kebijakan nasional menuju integrasi ESG sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar inisiatif moral.
Dalam praktik audit, prinsip transparansi harus disertai dengan independensi auditor.
Menurut International Federation of Accountants (IFAC), independensi mencakup kebebasan dari intervensi manajemen serta objektivitas dalam menilai bukti audit.
Tanpa independensi, laporan audit berisiko menjadi alat legitimasi fraud yang dilakukan oleh pihak internal.
Ketentuan normatif yang mengatur independensi auditor di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.
01/2017 tentang Jasa Akuntan Publik, yang melarang auditor memberikan jasa non-audit kepada klien auditnya.
Larangan ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat mengaburkan hasil audit.
Penerapan ESG memperluas lingkup tanggung jawab hukum perusahaan, karena pelaporan keberlanjutan mencakup dimensi non-keuangan yang sebelumnya tidak diaudit secara formal.
Misalnya, pengungkapan emisi karbon, kebijakan tenaga kerja, dan struktur tata kelola menjadi bagian integral dari akuntabilitas korporasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bila dimanipulasi.
Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, pengawasan terhadap laporan ESG dilakukan melalui prinsip fiduciary duty, di mana direksi berkewajiban bertindak dengan itikad baik demi kepentingan jangka panjang pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Prinsip ini dapat menjadi model bagi hukum korporasi Indonesia dalam memperluas tanggung jawab direksi di luar OJK.
Peraturan Nomor 51/POJK.
03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Jakarta, 2017.
KNKG.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, hlm.
Chariri.
Anis & Ghozali.
Imam.
Teori Akuntansi: Laporan Keuangan.
Etika, dan ESG.
Badan Penerbit Undip.
Semarang, 2023, hlm.
Becker.
Gary S.
AuCrime and Punishment: An Economic ApproachAy.
Journal of Political Economy.
Vol.
No.
, hlm.
176Ae177.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 37 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) dimensi finansial.
Di Indonesia, prinsip tanggung jawab direksi telah diatur dalam Pasal 97 UUPT, yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Namun, norma ini belum secara eksplisit mencakup aspek ESG sebagai bagian dari tanggung jawab hukum direksi.
Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulatif berupa perluasan tafsir yuridis Pasal 97 UUPT agar mencakup kewajiban direksi menjaga transparansi dan integritas laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meniru pendekatan UK Companies Act 2006 Section 172, yang mengharuskan direksi mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap karyawan, konsumen, komunitas, dan lingkungan.
Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip ESG yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.
Di tingkat global.
IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 & S.
yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) tahun 2023 menetapkan standar pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan yang wajib diaudit.
Implementasi standar ini dapat menjadi acuan bagi OJK untuk memperkuat peraturan terkait laporan ESG.
Transparansi laporan keuangan berbasis ESG tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mencegah greenwashing, yaitu praktik mengklaim keberlanjutan palsu untuk menarik investor.
Oleh karena itu, integrasi ESG ke dalam sistem audit di Indonesia memiliki nilai strategis dalam membangun tata kelola korporasi yang berintegritas.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan normatif mengenai transparansi audit di era ESG harus diarahkan pada tiga aspek utama: .
penguatan sanksi atas pelanggaran prinsip .
perluasan tanggung jawab direksi mencakup pelaporan keberlanjutan.
adopsi standar pelaporan internasional yang menjamin kredibilitas dan verifikasi laporan keuangan.
Ketentuan Normatif dan Prinsip Transparansi Audit dalam Laporan Keuangan Korporasi di Era ESG Era Environmental.
Social, and Governance (ESG) telah membawa perubahan paradigma dalam tata kelola perusahaan modern, di mana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan menjadi tolok ukur utama kepercayaan publik terhadap korporasi.
Dalam konteks hukum Indonesia, transparansi keuangan korporasi bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 66 ayat .
yang mengatur kewajiban direksi untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang telah diaudit oleh akuntan publik independen sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perseroan.
Rahardjo.
Satjipto.
Ilmu Hukum dalam Era Globalisasi.
Citra Aditya Bakti.
Bandung, 2010, hlm.
Sujarto & Chariri.
AuFraud dan Pelaporan ESG: Tantangan Audit KeberlanjutanAy.
Jurnal Akuntansi dan Hukum Korporasi.
Vol.
No.
, hlm.
Marzuki.
Peter Mahmud.
Penelitian Hukum.
Kencana.
Jakarta, 2017, hlm.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 38 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Norma hukum mengenai transparansi keuangan tersebut diperkuat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan publik dan emiten.
Pasal 86 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib mengungkapkan informasi secara lengkap dan benar, serta melarang adanya pernyataan yang menyesatkan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi publik.
44 Kewajiban ini merupakan bagian integral dari sistem hukum korporasi yang menuntut kejujuran dan integritas dalam pelaporan keuangan.
Lebih lanjut.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas cakupan prinsip transparansi dengan memasukkan dimensi keberlanjutan .
Melalui UU ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan mandat untuk mengatur pelaporan keberlanjutan dan pengungkapan risiko ESG bagi lembaga keuangan dan korporasi publik.
Artinya, prinsip transparansi tidak lagi terbatas pada dimensi keuangan, tetapi juga meliputi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas korporasi.
Dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip transparansi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.
03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Emiten, dan Perusahaan Publik.
Peraturan ini mewajibkan penyusunan Sustainability Report setiap tahun, yang mencakup kebijakan ESG dan implementasi prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usaha.
Transparansi dalam konteks ini bukan hanya berkaitan dengan financial disclosure, melainkan juga nonfinancial disclosure terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan korporasi.
Prinsip hukum yang mendasari kewajiban keterbukaan tersebut berasal dari doktrin Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan lima pilar utama, yaitu:
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran .
Dalam konteks ESG, transparansi menjadi aspek paling fundamental karena merupakan prasyarat bagi akuntabilitas hukum.
Tanpa transparansi laporan keuangan dan keberlanjutan, sistem pengawasan hukum terhadap korporasi akan kehilangan basis 47 Prinsip-prinsip GCG tersebut memiliki keselarasan dengan OECD Principles of Corporate Governance .
, khususnya pada bab AuDisclosure and TransparencyAy yang menekankan bahwa perusahaan harus menyajikan informasi material secara tepat waktu, akurat, dan dapat diandalkan, termasuk informasi terkait keberlanjutan .
ustainability-related informatio.
48 OECD juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan .
dalam mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan.
Dalam praktik global, kewajiban transparansi laporan keberlanjutan kini diatur secara ketat melalui EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) yang mulai berlaku tahun 2024.
Regulasi ini mewajibkan sekitar 50.
000 perusahaan besar di Uni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan OJK Nomor 51/POJK.
03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Jakarta: OJK, 2017.
Mardjono Reksodiputro.
Good Corporate Governance dan Etika Bisnis.
Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan, 2018, hlm.
OECD.
Principles of Corporate Governance 2023.
Paris: OECD Publishing, 2023, hlm.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 39 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Eropa untuk melaporkan kinerja ESG mereka menggunakan European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
49 Dengan demikian, prinsip transparansi kini telah berkembang dari sekadar kewajiban moral menjadi kewajiban hukum yang bersifat Di tingkat internasional.
International Financial Reporting Standards (IFRS) melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) juga menerbitkan standar pelaporan keberlanjutan global, yaitu IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2: Climate-related Disclosures pada tahun 2023.
50 Kedua standar ini mempertegas integrasi antara laporan keuangan tradisional dan laporan keberlanjutan, yang menjadi acuan global dalam audit dan transparansi ESG.
Implikasi hukum dari berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif dan adaptif terhadap perkembangan nilai sosial, lingkungan, dan tata kelola.
Korporasi wajib membangun sistem audit internal yang mampu mendeteksi potensi kecurangan sejak dini, serta melakukan pengungkapan .
secara jujur dan tepat waktu kepada publik.
Prinsip ini sejalan dengan teori stakeholder accountability yang menempatkan perusahaan sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan.
51 Dengan demikian, secara normatif, hukum perusahaan Indonesia telah menempatkan prinsip transparansi sebagai jantung dari sistem audit keuangan dan keberlanjutan.
Namun, efektivitasnya masih sangat tergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang independen.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perangkat hukum nasional dan standar internasional untuk menciptakan ekosistem tata kelola perusahaan yang benar-benar transparan dan akuntabel di era ESG.
Transformasi Kebijakan Esg Dan Penguatan Mekanisme Pengawasan Reformasi regulasi dalam penerapan prinsip Environmental.
Social, and Governance (ESG) merupakan elemen fundamental dalam mencegah terjadinya fraud dalam laporan keuangan serta dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.
Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memulai langkah awal melalui POJK No.
51/POJK.
03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, integrasi ESG ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) beserta peraturan pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar tercipta kerangka hukum yang lebih tegas dan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran fraud.
Pengaturan yang lebih rinci dan eksplisit mengenai kewajiban pelaporan ESG dan laporan keuangan oleh perusahaan terbuka dan perusahaan publik menjadi suatu Regulasi tersebut harus mencakup standar pelaporan yang terukur, kewajiban audit atas data ESG, serta mekanisme sanksi administratif maupun pidana European Union.
Directive (EU) 2022/2464 on Corporate Sustainability Reporting (CSRD).
Official Journal of the European Union, 2022.
IFRS Foundation.
IFRS S1 and IFRS S2 Standards for Sustainability Disclosure.
London: IFRS Foundation.
Freeman.
Edward.
Strategic Management: A Stakeholder Approach.
Boston: Pitman, 1984, hlm.
Chariri.
Anis.
AuTransparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Era ESG,Ay Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
Vol.
27 No.
: hlm.
15Ae30.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 40 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) terhadap penyimpangan yang terjadi.
Dengan demikian.
ESG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman manajerial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum korporasi.
Penguatan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas pelaksanaan pelaporan ESG harus disertai dengan dukungan sarana dan sumber daya yang memadai.
Dukungan tersebut mencakup kemampuan OJK dalam melakukan audit kepatuhan dan penegakan hukum terhadap entitas yang melanggar, serta penguatan kerja sama lintas lembaga, seperti dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan aparat penegak hukum, guna mendukung penindakan terhadap fraud yang berbasis ESG.
Ketiga, diperlukan pembenahan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara auditor internal, auditor eksternal, dan otoritas pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan ESG serta pelaporan keuangan.
Standarisasi metodologi audit keberlanjutan .
ustainability audi.
harus menjadi prioritas kebijakan agar kualitas audit dapat dijamin dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara independen.
Keempat, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan ESG dan keuangan harus terus dioptimalkan.
Pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi dan berbasis teknologi blockchain dapat memperkuat keandalan data .
serta mempermudah proses pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Reformasi kebijakan ini akan memperkuat tata kelola korporasi yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sekaligus mempersempit ruang terjadinya fraud yang berpotensi merusak integritas pasar keuangan nasional.
KESIMPULAN
Strategi hukum untuk mencegah fraud dalam laporan keuangan korporasi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem hukum perusahaan yang berbasis pada good corporate governance (GCG) dan prinsip transparency.
Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme audit internal semata, tetapi harus diperkuat dengan regulasi yang mengikat secara yuridis, termasuk kewajiban pelaporan ESG dan pengawasan eksternal oleh otoritas publik seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum dan HAM.
Dalam perspektif hukum korporasi, strategi hukum pencegahan fraud meliputi penerapan audit berbasis risiko .
isk-based audi.
, kewajiban penerapan kode etik dan kepatuhan hukum .
egal compliance syste.
, serta penegakan doktrin piercing the corporate veil terhadap korporasi yang menyalahgunakan status badan hukum untuk tujuan manipulatif.
Dengan demikian, sistem hukum nasional harus mampu memastikan bahwa setiap tindakan korporasi dapat ditelusuri hingga individu yang memiliki kendali efektif terhadap keputusan perusahaan.
Otoritas Jasa Keuangan.
Reformasi Regulasi ESG dalam Tata Kelola Perusahaan.
Laporan Tahunan OJK.
Kementerian Hukum dan HAM.
Penguatan Penegakan Hukum Fraud Berbasis ESG.
Jakarta:
Kemenkumham.
Global Reporting Initiative.
Sustainability Reporting Standards.
GRI Handbook.
Tapscott.
, & Tapscott.
Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money.
Business and the World.
Portfolio.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 41 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Ketentuan normatif dalam hukum perusahaan yang berkaitan dengan prinsip transparansi audit laporan keuangan di era ESG terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ketiga undang-undang ini meletakkan dasar bagi kewajiban keterbukaan informasi .
isclosure obligatio.
dan tanggung jawab hukum direksi serta komisaris dalam menjaga integritas laporan keuangan.
Selain itu, regulasi turunan seperti POJK Nomor 51/POJK.
03/2017 dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.
04/2021
mempertegas kewajiban penyampaian laporan berkelanjutan .
ustainability repor.
yang terintegrasi dengan laporan keuangan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa transparansi merupakan norma hukum yang wajib dipenuhi, bukan sekadar praktik tata kelola sukarela.
Oleh karena itu, pelaksanaan audit di era ESG tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika korporasi.
Penerapan prinsip ESG memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan akuntabilitas hukum korporasi di Indonesia.
ESG tidak hanya menjadi kerangka etis, tetapi juga telah berevolusi menjadi instrumen normatif yang membentuk standar hukum baru bagi korporasi modern.
Prinsip governance dalam ESG memperluas cakupan tanggung jawab korporasi terhadap pemangku kepentingan .
, termasuk masyarakat dan lingkungan, sekaligus menjadi dasar bagi auditor dan regulator untuk menilai integritas korporasi secara menyeluruh.
Dalam konteks hukum positif, prinsip ESG mendorong lahirnya praktik audit yang lebih integratif dan berbasis risiko sosial serta Implementasi ESG juga memperkuat asas pertanggungjawaban pidana korporasi .
orporate criminal liabilit.
, karena kegagalan dalam menerapkan tata kelola yang baik dapat ditafsirkan sebagai bentuk kelalaian sistemik .
ystemic negligenc.
Penerapan ESG secara konsisten dapat berfungsi sebagai mekanisme hukum preventif dalam mencegah fraud dan penyalahgunaan kekuasaan korporasi.
Integrasi ESG ke dalam kerangka hukum perusahaan memungkinkan sinergi antara aspek regulasi dan moralitas bisnis, yang pada akhirnya membentuk sistem pengawasan yang komprehensif terhadap potensi manipulasi laporan keuangan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt/1989 mempertegas legitimasi doktrin piercing the corporate veil sebagai dasar hukum untuk menembus tanggung jawab personal pengurus yang menggunakan badan hukum sebagai kedok untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam konteks ini.
ESG menjadi jembatan antara regulasi hukum dan etika bisnis untuk memastikan keadilan dan kepatuhan dalam setiap aktivitas korporasi.
Tantangan era ESG, paradigma hukum korporasi di Indonesia harus bergeser dari pendekatan rule-based menuju principle-based governance, di mana norma hukum tidak hanya memaksa kepatuhan formal, tetapi juga menumbuhkan budaya integritas di lingkungan korporasi.
Hal ini membutuhkan sinergi lintas sektor antara lembaga pembuat kebijakan, regulator, profesi akuntan publik, dan pelaku usaha.
Penegakan hukum yang efektif terhadap fraud tidak dapat dilepaskan dari penguatan sistem hukum preventif dan represif, di mana ESG berperan sebagai kerangka moral dan normatif yang menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Integration Of Esg Principles In A Positive Legal System | 42 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) REFERENSI