D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 63
Dampak Normalisasi Hubungan Israel dan NegaraNegara Arab Terhadap Isu Israel-Palestina Tety Rachmawati.
Rahayu Lestari.
Nibras Fadhlillah Hubungan Internasional.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Lampng e-mail : tety.
rachmawati@fisip.
Abstract Normalization of relations with Israel by several Arab countries is referred to as an effort to help Palestine resolve its conflict with Israel.
By establishing diplomatic relations, these Arab countries hope to directly become mediators for Palestinian This study will attempt to examine the impact of the normalization of relations between Arab countries and Israel on the Palestinian issue.
The research method used is qualitative research through literature review.
Researcher employs Keohane and Nye's concept of economic interdependency to analyze the relations between several Arab countries and Israel.
The results of the study indicate that the normalization of relations between several Arab countries and Israel will only strengthen Israel's dominance in the Middle East due to the economic interdependency of Arab countries on Israel and the United States.
Keywords: Arabic Countries, diplomatic relations, economic interdependency.
Israel-Palestine issue, normalization Abstrak Normalisasi hubungan dengan Israel oleh beberapa negara Arab disebut sebagai upaya membantu Palestina menyelesaikan konflik dengan Israel.
Dengan adanya hubungan diplomatik, beberapa negara Arab ini berharap dapat secara langsung menjadi mediator untuk kemerdekaan Palestina.
Penelitian ini akan mencoba melihat dampak normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pada isu Palestina.
Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif melalui studi Peneliti menggunakan konsep interdependensi ekonomi milik Koehane dan Nye untuk menganalisis hubungan beberapa negara Arab dengan Israel.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hubungan beberapa negara Arab
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 64 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) dengan Israel hanya memperkuat dominasi Israel di Timur Tengah karena adanya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara Arab pada Israel dan juga Amerika Serikat.
Kata kunci: hubungan diplomatik, interdependensi ekonomi, isu Israel-Palestina, negara-negara Arab, normalisasi Pendahuluan Normalisasi hubungan terhadap Israel telah dilakukan beberapa negara Arab, seperti pada penelitian Yulia Rimapradesi dan Ahmad Sahide (Rimapradesi & Sahide, 2.
, normalisasi menyebabkan turunnya nilai bantuan yang diberikan negara-negara Arab untuk Palestina.
Menurut Mihajuddin, dkk (Minhajuddin & Umam, 2.
Israel sudah tidak lagi menjadi lawan, namun sudah menjadi kawan, ditahap yang lebih esktrim, negara Arab menganggap bahwa perjuangan bangsa Palestina sebagai tindakan Normalisasi hubungan dengan Israel pada isu Israel-Palestina menyebabkan, negara-negara Arab yang berdamai dengan Israel menganggap segala bentuk tindakan Israel sebagai penghormatan terhadap persoalan diplomatik.
Dukungan terhadap perjuangan Palestina akan semakin kabur dan tidak terdengar.
Jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan (Derajat & Kurniawan, 2.
, normalisasi hubungan Arab-Israel, tidak terlepas dari kepentingan Amerika Serikat.
Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel, menunjukkan dukungan Amerika Serikat pada negara tersebut yang memperburuk posisi Palestina.
Melalui Israel.
Amerika Serikat melakukan politik adu domba untuk memecah belah Kawasan Timur Tengah.
Normalisasi menjadi cara bagi Amerika Serikat untuk memecah belah negara Arab sekaligus memperkuat pengaruhnya di wilayah Timur Tengah.
Amerika Serikat memfasilitasi normalisasi hubungan negaraneagra Arab dengan Israel dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab.
Sejak 1948, setelah deklarasi berdirinya negara Israel, eksodus besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina hingga menguasai 78% wilayah Palestina.
Sehari setelah deklarasi tersebut.
Amerika Serikat secara de facto mengakui negara Israel.
Sejak saat itu, negara-negara Arab mulai memerangi Israel.
Konflik besar mulai terjadi, di tahun yang sama, konflik antara Irak.
Suriah.
Lebanon.
Mesir dan Yordania, melawan Israel.
Selanjutnya pada 1956, terjadi Perang Suez antara Mesir dan Israel.
Perang Enam Hari antara Mesir dan Suriah melawan Israel, dan pada tahun 1973 terjadi perang Yom Kippor antara Mesir dan Suriah melawan Israel.
Konflik Israel-Palestina telah J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 5
D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 65
berlangsung selama bertahun-tahun, sejak adanya Deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris atas berdirinya negara Yahudi .
ational home for the Jewis.
di Palestina.
Eskalasi konflik kembali terjadi pada 7 Oktober 2023, saat Hamas .
ilitant Palestin.
menyerang Israel sebagai bentuk perlawanan atas pendudukan Israel di Palestina.
Pada Konferensi OKI (Organisasi Kerja Sama Isla.
, 11 November 2023, di Riyadh, sembilan negara Arab menolak melakukan embargo minyak kepada Israel.
Embargo minyak diusulkan oleh Iran, menyusul eskalasi konflik Israel-Palestina.
Jika melihat sejarah, negara-negara Arab memiliki riwayat konflik dengan Israel dalam perebutan wilayah.
Negara-negara Arab ini saling terlibat dalam perang mewalan Israel.
Embargo minyak juga pernah dilakukan guna keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung Israel.
Namun, situasi dan kondisi sudah berubah saat ini, sehingga negara-negara Arab memilih menolak embargo minyak ke Israel.
Sembilan negara yang menolak draf resolusi Konferensi OKI yaitu Mesir.
Arab Saudi.
UEA (Uni Emirat Ara.
Sudan.
Jordan.
Maroko.
Bahrain.
Mauritania, dan Djibauti (AFP & Toi Staff, 2.
Draft resolusi tersebut berisi seruan untuk mencegah pengiriman senjata oleh Amerika Serikat ke Israel dari pangkalan negara-negara Arab, membekukan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, mengancam akan menggunakan minyak untuk menekan Israel seperti pada 1972, mencegah penerbangan dari dan menuju Israel di wilayah udara negara-negara Arab, dan membentuk misi untuk menekan negara-negara Barat melakukan gencatan sejata (AFP & Toi Staff, 2.
Sikap sembilan negara tersebut dilakukan menyusul normalisasi hubungan dengan Israel.
Jika pada tahun 1972 negara-negara Arab bersepakat melakukan embargo minyak pada Amerika Serikat sebagai sekutu Israel, setelah normalisasi hubungan, mereka tidak lagi mengambil langkah tersebut.
Pada 1973, saat perang Yom Kippur.
Suriah dan Mesir melakukan serangan terhadap Israel.
Pada perang tersebut Amerika Serikat menyuplai pasokan senjata bagi Israel.
Karena hal itu.
OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countrie.
melakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan membatasi ekspor minyak pada negara-negara Eropa Barat dan Jepang (Verrastro & Caruso, 2.
Akibat embargo tersebut harga minyak menjadi mahal dan memicu krisis minyak dunia.
Tahun 2023, saat konflik Israel-Palestina kembali memanas, negara-negara Arab tidak lagi memilih melakukan embargo minyak ke Israel seperti yang terjadi pada tahun 1972.
Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan, apakah normalisasi hubungan dengan Israel akan membantu penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Penelitian ini J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 66 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) merupakan penelitian kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk menggali suatu fenomena dengan menggunakan teori interdependensi ekonomi milik Keohane dan Nye.
Data yang digunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi Teori Interdependensi Ekonomi Teori interdependensi ekonomi merupakan salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik global yang menekankan pada keterkaitan dan saling ketergantungan antar negara dalam kegiatan ekonomi, terutama melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal.
Teori ini berangkat dari asumsi yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul AuPower and InterdependenceAy pada tahun 1977 yang menyebutkan bahwa dunia semakin terintegrasi dan menyebabkan adanya interdependensi kompleks, yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, namun juga pada peningkatan interdependensi pada dimensi sosial dan ekonomi (Keohane & Nye, 2.
Keohane dan Nye menjelaskan akan dua dimensi utama dalam melihat peranan kekuasaan dalam interdependensi antar negara, yaitu sensitivitas .
dan kerentanan .
(Keohane & Nye, 2.
Disebutkan bahwa dimensi sensitivitas melibatkan tingkat responsifitas negara pada perubahan kerangka kebijakan negara lain, sedangkan dimensi kerentanaan melihat ketergantungan struktural negara pada pihak atau negara lainnya yang tidak mudah untuk digantikan (Keohane & Nye.
Dapat dikatakan apabila perekonomian suatu negara terikat dengan kekuatan negara lainnya, maka hal tersebut akan membuat negara sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan kebijakan negara lain tersebut.
Oleh karena itu pemerintah maupun pemimpin politik negara harus dapat memperhatikan harga yang harus dibayarkan untuk merespon dampak yang akan muncul pada perekonomian negara mereka apabila hubungan ekonomi terputus (Papayoanou, 1.
Dalam praktiknya, interdependensi ekonomi menghasilkan pengaruh politik yang kompleks.
Interdependensi bisa menjadi alat kekuasaan politik, dimana negara yang lebih dominan dapat menggunakan ketergantungan ekonomi negara lain untuk menekan atau mempengaruhi keputusan politik (Papayoanou, 1.
Salah satu faktor determinan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam kekuatan suatu negara adalah perdagangan luar negeri .
oreign trad.
Menurut Albert O.
Hirschman dalam bukunya yang berjudul AuNational Power and the Structure of Foreign TradeAy, hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri memiliki dua pengaruh utama terhadap posisi kekuasaan suatu negara, yaitu supply dan influence effect (Hirschman, 1.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 5
D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 67
Hirschman beragumentasi bahwa dengan menyediakan pasokan barang yang lebih banyak atau dengan mengganti barang yang kurang dibutuhkan dengan barang yang lebih dibutuhkan .
upply effec.
, maka perdagangan luar negeri dapat meningkatkan potensi kekuatan militer negara melalui penguatan sektor militer atau persenjataan dan mesin perang, serta dapat digunakan sebagai diplomasi senjata oleh negara (Hirschman, 1.
Di saat yang bersamaan, perdagangan luar negeri juga dapat digunakan dalam metode koersif yang dilakukan suatu negara ke lainnya .
nfluence effec.
(Hirschman, 1.
Dalam hal ini, interdependensi kemudian dimanfaatkan sebagai instrumen atau senjata dalam diplomasi koersif yang dilakukan negara (Farrell & Newman, 2.
Tekanan ekonomi yang dilakukan suatu negara dapat dijadikan senjata negara dalam perang ekonomi antar negara, khususnya dalam hubungan ekonomi dua atau lebih negara yang perekonomiannya sudah saling berintegrasi dan ketergantungan (Hirschman, 1.
Kekuasaan akan muncul dalam jaringan interdependensi yang asimetris (Wagner, 1.
Struktur jaringan global yang asimetris tersebut akan membuka peluang terjadinya ketergantungan yang dimanfaatkan sebagai alat tekan.
Sehingga, negara yang mengendalikan simpul-simpul strategis dalam jaringan internasional, seperti di sektor-sektor tempat mengalirnya uang, barang, dan informasi, memiliki posisi istimewa untuk membebankan konsekuensi atau biaya kepada pihak lain dalam sistem tersebut (Wagner, 1.
Dalam menganalisa interdependensi ekonomi, terdapat beberapa pandangan yang menggunakan beberapa ukuran nilai transaski ekonomi antar dua negara atau lebih sebagai rujukan pengukuran tingkat interdependensi ekonomi suatu negara, seperti pengukuran pada total output nasional maupun pada ukuran total asset keuangan (Cooper, 1.
Untuk memahami pengukuran interdependensi ekonomi secara lebih mendalam.
Richard N.
Cooper berargumentasi akan pentingnya pemahaman atas definisi konsep dan berbagai bentuk dari interdependensi dalam dimensi ekonomi.
Dalam tulisannya.
Cooper membagi interdependensi ekonomi ke dalam empat jenis, yaitu interdependensi struktural.
interdependensi objektif kebijakan interdependensi gangguan eksogen pada dua negara atau lebih.
interdependensi kebijakan antar dua negara atau lebih (Cooper, 1.
Pada interdependensi struktural, dua negara atau lebih biasanya memiliki keterbukaan ekonomi yang cukup tinggi satu sama lainnya, sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di salah satu negara akan mempengaruhi kondisi ekonomi di negara lainnya (Cooper, 1.
Sedangkan pada interdependensi objektif kebijakan ekonomi, negara akan lebih memperhatikan tujuan atau target capaian kebijakan ekonomi negara lainnya karena hal tersebut dianggap akan mempengaruhi kepentingan nasionalnya (Cooper.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 68 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) Interdependensi gangguan eksogen dan interdependensi kebijakan biasanya akan bergantung pada tinggi rendahnya interdependensi struktural suatu negara (Cooper, 1.
Apabila suatu negara memiliki interdependensi struktural yang cukup tinggi, maka ganggaun eksogen Ae seperti bencana alam, krisis keuangan global, pandemi, gejolak politik internasional, dan lain sebagainya, akan menimbulkan dampak .
aik dampak positif maupun negati.
pada negara lainnya.
Hal yang sama terjadi pada interdependensi kebijakan yang tinggi antar negara dimana kebijakan optimal suatu negara bergantung pada kebijakan yang diambil oleh negara lainnya.
Teori interdependensi ekonomi digunakan untuk mengetahui perubahan hubungan antara negara-negara Arab dan Israel serta dampaknya pada isu Palestina.
Teori ini dapat menjelaskan adanya saling ketergantungan ekonomi negara-negara Arab dengan Israel dan sekutunya.
Amerika Serikat.
Sehingga, merubah sikap negara-negara Arab pada isu Palestina.
Normalisasi Hubungan Negara-negara Arab dengan Israel Penolakan beberapa negara-negara Arab untuk melakukan embargo minyak ke Israel sebagai upaya menjaga hubungan baik atas konsekuensi normalisasi hubungan kedua belah pihak.
Sementara upaya menjaga hubungan baik tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori interdependensi ekonomi, yaitu adanya ketergantungan negara-negara Arab terhadap Israel dan Amerika Serikat.
Sejarah hubungan negara-negara Arab dengan Israel utamanya adalah konfliktual, namun, seiring berjalannya waktu, beberapa negara Arab memilih melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Barston dalam Derajat .
, menyatakan normalisasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan atau gesekan .
, meningkatkan hubungan, dan membendung atau menyelesaikan perselisihan (Derajat & Kurniawan, 2.
Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mengakui dengan membangun perwakilan diplomatik.
Selain perjanjian damai, normalisasi juga mendorong dibukanya kantor perwakilan diplomatik serta kerja sama diberbagai bidang yang lebih erat (Billah et al.
, 2.
Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel telah dilakukan sejak 1979.
Mesir memulai normalisasi dengan melakukan perjanjian Perdamaian Mesir-Israel di Camp David yang dimediasi oleh Preseiden Amerika Serikat Jimmy Carter.
Kemudian di tahun 1994.
Yordania menyusul dengan menandatangani perjanjian damai IsraelYordania yang dikenal dengan Treaty of Peace Between the State of Israel and the J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 5
D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 69
Hashemite Kingdom of Jordan yang dimediasi oleh Presiden Amerika serikat.
Bill Clinton (Derajat & Kurniawan, 2.
Kedua perjajian tersebut menjadi awal membaiknya hubungan Israel-Mesir dan Israel-Yordania yang sebelumnya memanas akibat konflik Tahun 2020, negara Arab mulai melakukan normalisasi kembali dengan Israel, dimulai oleh Uni Emirat Arab (UEA) di bawah kesepakatan Abraham Accords pada bulan Agustus, disusul oleh Bahrain dalam kesepakatan yang sama pada bulan September, serta Sudan pada bulan Oktober, dan masih di tahun yang sama yaitu Maroko pada bulan Desember.
Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel dianggap sebagai bentuk penghianatan oleh Iran dan Turki (Derajat & Kurniawan, 2.
Palestina bahkan menarik duta besarnya dari Abu Dhabi sebagai bentuk protes atas normalisasi hubungan Israel-UEA.
Negara-negara Arab telah bersepakat mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan agresi Israel dengan menyepakati Arab Peace Initiative 2002 pada Arab Summit di Beirut.
Namun sebaliknya, beberapa negara Arab justru menjalin hubungan dan melakukan normalisasi dengan Israel.
Hal tersebut, dianggap oleh Turki sebagai bentuk pengabaian terhadap perjuangan Palestina.
Negara-negara Arab mendukung perjuangan Palestina melalui Arab Peace Initiative 2002, yaitu akan memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Israel namun.
Israel harus menarik pendudukannya dari tanah Arab dan mengakui negara Palestina terlebih dulu.
Sehingga, jika negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebelum Israel menarik pendudukannya dan mengakui negara Palestina, sama halnya mereka mengingkari kesepakatan dalam Arab Peace Initiative 2002.
Dampak dari normalisasi hubungan beberapa negara Arab ini adalah berkurangnya bantuan untuk rakyat Palestina sebesar 85 persen (Erina, 2.
Total bantuan negara-negara Arab untuk otoritas Palestina tahun 2020 sebesar 38 juta dolar AS, yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 267 juta dolar AS (Erina, 2.
Upaya membangun hubungan dengan Israel sama halnya dengan membekukan solidaritas negara-negara Arab atas kasus Palestina dan mengisolasi serta meminggirkan Palestina sehingga melenggangkan rezim apertheid Israel (Derajat & Kurniawan, 2.
Saling Ketergantungan Ekonomi Negara-Negara Arab dengan Israel dan Amerika Serikat Meskipun memiliki sejarah berkonflik, negara-negara Arab dan Israel sudah melakukan hubungan informal sebelum normalisasi.
Hubungan informal tersebut J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 70 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) dilakukan secara diam-diam terutama di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan (UII, 2.
Normalisasi melalui pembukaan hubungan diplomatik memiliki beberapa implikasi seperti pengakuan terhadap negara, saling menghormati kedaulatan negara, dan sebagai dasar bagi perjanjian kerja sama internasional.
Adanya hubungan diplomatik dapat mendorong hubungan perdagangan yang lebih luas dan intensif bagi negara-negara Arab dan Israel.
Isu Arab-Israel tidak hanya terpaku pada isu konflik militer dan perang tetapi juga sudah merambah pada isu ekonomi yang menjadi kepentingan masing-masing negara.
Jika dilihat pada pembahasan sebelumnya, normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat.
Amerika Serikat memainkan peran penting dalam normalnya hubungan beberapa negara Arab dengan Israel.
Bahkan, ketika Donal Trump mengumumkan kesepakatan hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel menyatakan harapannya agar negara Arab lain dapat mengikuti UEA.
Dalam normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel terdapat keterlibatan Amerika Serikat.
Keterlibatan Amerika Serikat dapat dimaknai sebagai upaya Amerika Serikat memainkan politik adu domba untuk memecah belah kawasan Timur Tengah melalui Israel.
Tujuannya untuk menanamkan pengaruh agar mendapat keuntungan ekonomi dari sumber daya minyak yang dihasilkan negaranegara Arab (Derajat & Kurniawan, 2.
Menurut Keohane dan Nye, saling ketergantungan antar negara dapat terjadi jika tidak ada hirarki antar isu yang menghubungkan kedua negara.
Isu kemanan tidak lagi menjadi isu utama penghubung antar negara, melainkan ada isu lain yang menghubungkan kedua negara seperti isu ekonomi dan lingkungan.
Isu keamanan menjadi salah satu alasan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.
Keinginan untuk menahan pengaruh Iran di Timur Tengah, serta upaya negara-negara Arab menjalin kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat menjadi alasan keamanan normalisasi hubungan dengan Israel.
Namun, di sisi lain, terdapat isu-isu strategis yang menjadi kepentingan negara-negara Arab melakukan normalisasi dengan Israel.
Isu-isu strategis tersebut menyangkut isu ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan Sedangkan Yordania melakukan normalisasi hubungan dengan Israel karena kedua negara ini melakukan kerja sama jual beli gas alam.
Yordania membeli gas alam dari Israel.
Jika melihat pada UEA, tujuan normalisasi hubungan UEA dan Israel adalah membuka hubungan dagang kedua negara.
Beberapa perusahaan UEA telah lama menjalin hubungan dagang dengan perusahaan Israel khususnya perusahaan AGT Internasional dan Ofer Brothers Group yang keduanya milik Israel (Wicaksono, 2.
Kedua negara ini telah memiliki perjanjian perdagangan bebas yang disepakati tahun J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 5
D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 71
2022, yakni 2 tahun setelah normalisasi hubungan kedua belah pihak.
Israel juga memiliki kepentingan untuk megakses pasar Arab Teluk, pasar terbesar dan terkuat di dunia (Derajat & Kurniawan, 2.
Sebelum normalisasi hubungan dengan UEA.
Israel juga telah melakukan ekspor ke UEA melalui jalur resmi namun tidak ada label atau tanda produk agar tidak diketahui bahwa produk-produk ini berasal dari Israel.
Beberapa komoditas yang diekspor oleh Israel ke UEA seperti telekomunikasi, produk pertahanan, jasa konsultasi, peralatan medis, bahan mentah, mesin dan teknik, serta produk pertanian dan makanan (Wicaksono, 2.
Setelah normalisasi hubungan dengan Israel.
UEA membatalkan Undang-Undang yang melarang perdagangan dengan Israel.
Selain perdagangan.
UEA dan Israel juga akan meningkatkan kerja sama investasi, hal tersebut diungkapkan oleh Tariq bin Hendi.
Direktur Jendral ADIO (Abu Dhabi Investment Offic.
UEA.
Sama halnya dengan UEA.
Sudan juga menjadikan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai tujuan ekonomi, memperbaiki ekonomi negara yang carut marut akibat embargo Amerika Serikat.
Meskipun, tidak semua masyarakat Sudan setuju normalisasi hubungan dengan Israel.
Sudan tidak lagi memiliki kekayaan minyak setelah pemisahan wilayah dengan Sudan Selatan (Derajat & Kurniawan, 2.
Normalisasi hubungan dengan Israel dapat memulihkan hubungan Sudan dengan Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman untuk membayar 1 milyar USD dari tunggakan Sudan ke Bank Dunia (Rimapradesi & Sahide, 2.
Amerika juga akan memberikan 750 juta USD bantuan dan paket bantuan dana selama 2 tahun untuk Sudan.
Berbeda dengan Sudan.
Bahrain menyepakati normalisasi dengan Israel untuk memudahkan perdagangan senjata dari Israel sebagai upaya menaklukkan kelompokkelompok pemberontak di dalam negeri (Derajat & Kurniawan, 2.
Bahrain juga mendapatkan akses persenjataan dari Amerika Serikat, hal tersebut terlihat pada data penjualan senjata Amerika Serikat ke Bahrain meningkat 42 persen (Rimapradesi & Sahide, 2.
Jon Alterman.
Wakil Presiden Center for Strategic and International Studies, juga menilai normalisasi hubungan UEA dan Bahrain dengan Israel, dapat mendatangkan wisatwan dari Israel yang ingin mengunjungi wisata gurun, pantai dan pusat perbelajaan di kedua negara Arab tersebut.
Sama halnya dengan Bahrain.
Maroko melakukan normalisasi hubungan dengan Israel salah satunya agar Amerika Serikat menyetujui proses penjualan senjata canggih senilai 1 miliar USD ke Maroko.
Maroko juga berkepentingan agar Amerika Serikat mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari kedaulatan Maroko.
Karena Sahara Barat
merupakan wilayah sengketa yang diklaim oleh Maroko dan Aljazair (Derajat & J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 72 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) Kurniawan, 2.
1 Normalisasi hubungan dengan Israel juga bertujuan agar mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke Maroko setelah dilanda pandemi Covid19.
Teknologi senjata militer dari Israel dan Amerika Serikat menjadi tujuan dari normalisasi hubungan Arab-Israel.
Konflik internal dalam negeri yang masih ada di beberapa negara Arab dan pengalaman Arab Spring, menjadi alasan negara-negara Arab membutuhkan teknologi militer, yakni untuk menekan oposisi dalam negeri (Abu Amer.
Hubungan interdependensi negara-negara Arab ini dengan Israel dan Amerika Serikat merupakan interdependensi asimetris.
Negara-negara Arab sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan persenjataan Israel dan Amerika Serikat.
Meskipun Amerika Serikat juga ketergantungan pada minyak di Timur Tengah, tetapi.
Amerika Serikat menggunakan pendekatan diplomasi lunak untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah (Firdaus et al.
, 2.
Dampak Normalisasi Terhadap Isu Israel-Palestina Perubahan hubungan beberapa negara-negara Arab dan Israel dari yang semula konfliktual menjadi normal, dapat dimaknai sebagai interdependensi karena negaranegara Arab mempertimbangkan dampak yang akan terjadi akibat konlfik di negaranya.
Perang yang terjadi di Palestina dan Israel setidaknya telah menyebabkan kondisi mental ibu dan anak-anak trauma berkepanjangan.
Ibu dan anak-anak ini merasakan kecemasan, ketakutan, depresi, dan kurang tidur selama konflik terjadi.
Selain dampak psikologis, perang juga mengakibatkan tanggungan ekonomi yang cukup besar.
Israel menghabiskan sekitar 66 milyar US dollar untuk membiayai perang selama tujuh bulan (Tempo, 2.
Biaya untuk perang, dampak ekonomi, stabilitas keamanan, bahkan psikologi masyarakat merupakan harga yang mahal yang harus dibayar ketika perang.
antara negara yang saling bergantung, negara tidak lagi menggunakan militer sebagai solusi dari penyelesaian masalah.
Sementara dampak yang ditimbulkan oleh perang sangat mahal .
dan tidak pasti .
Kekelahan Mesir.
Yordania, dan Suriah pada Perang Enam Hari tahun 1967, menjadi pengalaman buruk bagi negara-negara Arab ini.
Hampir 90 persen kekuatan militer Mesir hancur dan juga Semenanjung Sinai dikuasai Israel, meskipun pada akhirnya dikembalikan pada Mesir tahun 1982.
Selain itu.
Yerusalem Timur dan komplek Masjid Al Aqsa yang dikuasai Yordania, berhasil direbut oleh Israel, yang hingga saat ini masih diduduki Israel.
Serangan Mesir dan Suriah ke Israel pada Perang Yom Kippor tahun 1973, tidak berhasil merebut Dataran Tinggi Golan Sahara Barat merupakan daerah yang dikuasasi Spanyol, tetapi, di sisi lain penduduk Sahara Barat ingin memerdekakan diri dan menjadi negara berdaulat.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 5
D a m p a k
N o r m a l i s a s i H u b u n g a n I s r a e l
d a n N e g a r a - N e g a r a A r a b
| 73
dan berakhir dengan adanya gencatan senjata.
Dua perang terakhir ini, telah menunjukkan tidak hanya pada negara-negara Arab, tetapi juga dunia, kekuatan Israel dan besarnya dukungan Amerika pada negara ini.
Di samping itu, memberi dukungan selain moril kepada Palestina tidak memberikan keuntungan materil bagi negara-negara Arab.
Selama ini otoritas Palestina mendapatkan bantuan ekonomi melalui Oslo Accords yang ditandatangani Israel dan Palestina Liberation Organization tahun 1993.
Negara donor berasal dari berbagai negara seperti Uni Eropa.
Amerika Serikat.
Arab Saudi.
Uni Emirat Arab.
Algeria.
Qatar, dan Kuwait.
Namun, bantuan tersebut telah gagal menempatkan Palestina pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (DC, 2.
Pada tahun 2020, bantuan dana dari negara-negara Arab untuk Palestina turun dari 267 juta USD menjadi 38 juta USD atau turun sekitar 85 persen (Diwakar, 2.
Namun, kegagalan pembangunan di Palestina juga disebabkan karena negara-negara donor tidak dapat menentang kebijakan-kebijakan Israel yang merugikan Palestina, seperti membatasi suplay sumber daya dan bantuan yang masuk ke Palestina serta memperluas pemukiman warga Israel.
Saling ketergantungan ekonomi negara-negara Arab dan Israel menyebabkan beberapa negara-negara Arab menolak memberikan embargo minyak bagi Israel, bahkan ketika Iran berupaya melakukan serangan ke Israel beberapa negara Arab membocorkan misi tersebut.
Serangan Iran ditujukan untuk membuat jera Israel.
Namun, serangan rudal Iran dapat dicegat oleh Israel dengan menghancurkan rudalrudal tersebut sebelum mencapai Israel.
Wall Street Journal melaporkan bahwa 7 negara Teluk telah membagikan informasi berkaitan dengan serangan ini.
Negara Arab Saudi.
UEA, dan Yordania turut membantu Israel untuk menggagalkan serangan tersebut (Rakhmayanti, 2.
Tidak adanya sanksi baik tindakan diplomatik maupun tekanan ekonomi yang dilakukan negara-negara Arab kepada Israel, menyebabkan konflik di Palestina masih terus terjadi.
Israel masih terus melakukan pengeboman dan opreasi militer di wilayah Palestina.
Sehingga, upaya beberapa negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan berdampak buruk bagi wilayah Palestina.
Palestina semakin terisolasi dan tidak lagi memiliki dukungan yang kuat di Timur Tengah, karena beberapa negara Arab menjaga hubungan baik dengan Israel sebagai bentuk ketergantungan di antara mereka.
Simpulan Negara-negara Arab berupaya menjaga hubungan baik dengan Israel karena saling ketergantungan kedua belah pihak utamanya dalam sektor ekonomi.
Israel telah J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 5 74 | N a m a P e n u l i s ( t a n p a g e l a r ) mempengaruhi keputusan politik negara-negara Arab dalam isu Israel-Palestina karena adanya interdependensi asimetris negara-negara Arab pada Israel dan Amerika Serikat.
Amerika Serikat merupakan aktor di luar Arab yang juga terlibat dalam upaya normalisasi karena saling ketergantungan Amerika Serikat dan negara-negara Arab.
Oleh karena itu, menjaga hubungan baik tidak hanya ditujukan pada Israel, namun, juga pada Amerika Serikat.
Normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel tidak dapat membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Sebaliknya, saling ketergantungan ekonomi negara-negara ini menyebabkan Palestina terkucilkan karena berkurangnya bantuan khususnya dari negara-negara Arab.
Keputusan negara-negara Arab memicu konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina.
Ratusan ribu warga Palestina terbunuh dan terjadi kerusakan ekosistem di seluruh penjuru wilayah tersebut.
Tidak adanya sanksi yang tegas bagi Israel mendorong konflik yang berkepanjangan di wilayah Palestina.
Beberapa negara Arab yang menyatakan normalisasi dengan Israel menjadi akses bagi intervensi perdamaian di Israel-Palestina, nyatanya tidak terbukti.
Karena normalisasi mendorong interdependensi kedua belah pihak (Arab-Israe.
, justru beberapa negara Arab ini membantu Israel dalam mengamankan wilayahnya.
Daftar Pustaka