Volume 2 No 2 Oktober 2023 Pages 63-74 Emerald: Journal of Economics and Social Sciences ISSN: 2985-8631 (Prin.
, 2986-0210 (Onlin.
DOI: xx.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI VIETNAM TERHADAP
PERDAGANGAN ANAK VIETNAM DI INGGRIS PERIODE
Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Indonesia1,2 Abstract This article analyzes Vietnam's foreign policy towards Vietnamese child trafficking in the UK for the 2017-2021 period.
There are two aspects studied.
The first aspect of the issue of child trafficking that occurs in the UK, the process starts from Vietnam until it crosses the UK border.
The second aspect analyzes the loss of life incident which shocked the international mass media.
The analysis begins with Vietnam's foreign policy response to its population who are illegal workers and Britain's attitude in trying to anticipate the exploitation of human trafficking.
The conceptual framework refers to the concepts of national interests and human security.
The findings show that Vietnamese children are often targeted by perpetrators who cheat them out of work opportunities, but in reality they are exploited and sold to brothels to become sex workers in various countries, including the UK.
To prevent this.
Vietnam ratified the policy of the National Program for the Prevention and Eradication of Human Trafficking, established a Steering Committee for the Prevention and Eradication of Crime, implemented international cooperation in preventing and controlling human trafficking, and established an interdisciplinary working body.
group and Steering Committee 138 coordinate with UN-ACT and related bodies in the UK.
On the other hand, the UK is trying to collaborate with ECPAT.
Keywords: Foreign Policy.
Trafficking in Children.
Vietnam.
Abstrak Artikel ini menganalisis kebijakan luar negeri Vietnam terhadap perdagangan anak Vietnam di Inggris periode 2017-2021.
Ada dua aspek yang dikaji.
Aspek pertama pada isu perdagangan anak yang terjadi di Inggris, prosesnya dimulai dari Vietnam hingga dapat melintasi perbatasan Inggris.
Aspek kedua menganalisis peristiwa korban jiwa yang menghebohkan media massa internasional.
Analisis dimulai dari respon kebijakan luar negeri Vietnam terhadap penduduknya yang merupakan pekerja ilegal dan sikap Inggris yang berupaya mengantisipasi eksploitasi perdagangan manusia.
Kerangka konseptual mengacu pada konsep kepentingan nasional dan keamanan manusia.
Temuan menunjukkan anak-anak Vietnam seringkali menjadi sasaran para pelaku yang menipu melalui kesempatan kerja, kenyataannya mereka dieksploitasi dan dijual ke rumah bordil menjadi pekerja seks di berbagai negara, termasuk Inggris.
Upaya pencegahannya.
Vietnam meratifikasi kebijakan Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, membentuk Komite Pengarah Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan, melaksanakan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia, dan membentuk badan kerja lintas disiplin.
kelompok dan Steering Committee 138 berkoordinasi dengan UN-ACT dan badan terkait di Inggris.
Di sisi lain.
Inggris berupaya menjalin kerja sama dengan ECPAT.
Kata Kunci: Politik Luar Negeri.
Perdagangan Anak.
Vietnam.
Inggris Copyright .
2023 Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2.
A Corresponding author : Rahmi Fitriyanti Email Address : pipitfitriyanti77@gmail.
Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 63 Kebijakan Luar Negeri Vietnam Terhadap Perdagangan Anak A PENDAHULUAN Artikel ini merujuk pada isu terkait tewasnya 39 pekerja ilegal Vietnam yang berada di dalam kontainer yang terdiri dari perempuan, anak-anak, dan laki-laki dewasa.
Tewasnya pekerja ilegal Vietnam tersebut akibat kehabisan oksigen dan kelelahan (Ariyanti, 2019.
Firmansyah, 2022.
Muhaimin, 2.
Pada proses pemecahan kasus ini, banyak pihak yang terlibat di dalamnya.
Setidaknya terdapat 23 orang yang diduga menjadi pelaku perdagangan manusia tersebut.
Salah satu pelakunya sudah tertangkap dan diadili di Belgia, yaitu pria bernama Vo Van Hong.
Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda sebesar EUR920 ribu.
Selain itu, terdapat pula 17 pelaku yang akan dijatuhi hukuman bervariasi, yakni mulai dari 18 bulan hingga 10 tahun penjara (Firmansyah, 2022.
Maharani, 2.
Selanjutnya, juga terdapat terduga pelaku dari Irlandia Utara yang sedang diproses di Pengadilan Tinggi Irlandia untuk diekstradisi ke Inggris (Ariyanti, 2.
Berdasarkan peristiwa tersebut, pemerintah Vietnam kemudian meresponnya dengan membuat kebijakan terkait perdagangan manusia yang dinamakan Personal Security.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan dan menangani peristiwa perdagangan manusia.
Dalam proses perjalanannya, keseriusan sikap Vietnam dalam menangani isu tersebut dibuktikan dengan meratifikasi konvensi terkait keamanan manusia, maupun meratifikasi konvensi terkait perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional.
Selain itu, pemerintah Vietnam juga menjalin kerja sama dengan beberapa institusi internasional dan beberapa negara ASEAN sebagai upaya penanganan kasus perdagangan manusia tersebut.
Dalam implementasinya.
Vietnam menghadapi berbagai kendala.
Salah satunya adalah dengan tidak adanya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia di negara tersebut.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan lambatnya pemerintah Vietnam dalam menangani lonjakan kasus perdagangan manusia yang terjadi di negara tersebut.
Untuk itu, pemerintah Vietnam kemudian berupaya menetapkan Hari Nasional Menentang Perdagangan Orang (Malha.
Pada 2011, pemerintah Vietnam mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur pembentukan sejumlah lembaga pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia agar upaya penanganannya dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terstruktur.
Namun, hal tersebut tetap gagal untuk memutus mata rantai jaringan perdagangan manusia di Vietnam.
Pada periode 2017-2018.
Amerika Serikat bahkan mengklasifikasikan Vietnam sebagai negara Tier 2 dalam perdagangan manusia.
Begitu pula dengan pemerintah Vietnam yang dinilai tidak memenuhi standar dalam upaya memutus mata rantai kasus perdagangan manusia.
Negara Tier 2 ini merupakan kategori negara yang tidak memperhatikan dan memenuhi unsur Trafficking Victims Protection Act (TVPA).
Meskipun demikian, pemerintah Vietnam tetap berupaya menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang termasuk ke dalam kategori TVPA (Malha, 2.
Kegagalan ini terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah Vietnam dalam mensosialisasikan bahaya dan dampak dari perdagangan manusia setiap Selain itu, menurut Kedutaan Besar AS di Vietnam, kegagalan ini juga terjadi akibat keterlibatan oknum aparat pemerintah Vietnam sendiri yang turut 64 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2 memfasilitasi proses penyelundupan dan perdagangan manusia tersebut, terutama di pemerintah tingkat desa yang menerima suap dari para sindikat perdagangan manusia tersebut.
Kejahatan pemerintah Vietnam yang menerima suap dari para sindikat perdagangan manusia ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa paket yang ditujukan sebagai bagian dari upaya penyelundupan manusia yang akan diperdagangkan untuk memasuki Eropa dan Inggris.
Di antaranya, untuk memenuhi keperluan paspor dan dokumen palsu yang diperlukan, maka para sindikat hanya cukup membayar USD50 ribu kepada pemerintah Vietnam.
Harga untuk fasilitas dokumen palsu tersebut dapat dibayarkan lebih tinggi, sehingga fasilitas penyelundupan yang diperoleh korbannya akan lebih baik (Hofman, 2014.
Nursalikah, 2.
Dalam analisis isu ini merujuk pada dua kerangka konseptual yang digunakan, yaitu, konsep Kepentingan Nasional dan konsep Keamanan Manusia (Human Securit.
untuk menjelaskan kebijakan Vietnam terhadap perdagangan anak Vietnam di Inggris.
Terkait dengan konteks ini, setiap negara pasti memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai untuk keberlangsungan negaranya.
Kepentingan nasional Aiatau dalam ungkapan Prancis yaitu raison d'yOtatAiadalah tujuan dan ambisi negara, baik itu di bidang ekonomi, militer, atau budaya.
Kepentingan nasional terkait erat dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif .
ard powe.
(Dermawan, 2.
Menurut Hans J.
Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.
Konsep kepentingan nasional menurut Hans J.
Morgenthau adalah negara memberikan perlindungan identitas fisik dalam arti integritas wilayah seseorang dapat dipertahankan, perlindungan integritas identitas, rezim ekonomi dan politik, serta perlindungan budaya dalam rasa melestarikan linguistik dan sejarah.
Isu human trafficking yang terjadi pada warga negara Vietnam ini mengharuskan pemerintahnya melindungi integritas identitas dan politik Vietnam.
Sementara itu, konsep Keamanan Manusia atau Human Security adalah suatu pendekatan terhadap keamanan nasional dan internasional yang mengutamakan manusia berikut interaksi sosial dan ekonominya yang Setelah Perang Dunia II, perlindungan keamanan manusia diperkuat oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report 1994 maupun perjanjian internasional, yakni.
The Universal Declaration of Human Rights.
The Geneva Convention, serta The Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Human Security Course, n.
Terkait isu perdagangan manusia.
UNDP kemudian memberikan definisi lain mengenai keamanan manusia sebagai keamanan dari ancaman kronis, yaitu, keamanan dari kelaparan, penyakit, penindasan, serta perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, pekerjaan, atau komunitas.
Untuk itu, ruang lingkup keamanan manusia dibagi ke dalam tujuh ancaman sebagaimana dirumuskan ke dalam United Nation Trust Fund for Human Security, yakni, food security, economic security, health security, environmental security, community security, personal security, dan political security (Human Security Course, n.
Dalam konteks isu ini, konsep keamanan manusia difokuskan pada Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 65 Kebijakan Luar Negeri Vietnam Terhadap Perdagangan Anak A keamanan nasional yang berarti melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara mempromosikan kebebasan manusia dan pengayaan Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan mendasar dari kebebasan, yang justru merupakan esensi kehidupan, yaitu melindungi manusia dari ancaman dan situasi yang serius dan meluas.
Keamanan manusia mencakup tiga kebebasan, yaitu, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kebutuhan, dan kebebasan dari penghinaan.
Keamanan negara ditentukan oleh keamanan individu di negara tersebut.
Oleh karena itu, negara diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembentukan keamanan individunya karena negara dapat terkena dampak dari ketidakamanan warga negaranya tersebut (United Nations Trust Fund for Human Security, 2.
Keamanan manusia menekankan hubungan antara ancaman dan respon dalam menghadapi ketidakpastian ini.
Singkatnya, ancaman terhadap keamanan manusia saling memperkuat dan saling terkait dalam dua cara.
Pertama, ancaman tersebut terjalin dalam efek domino, yaitu dalam arti bahwa setiap ancaman memakan yang lain.
Kedua, ancaman dalam suatu negara atau wilayah tertentu dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas dan memiliki eksternalitas negatif bagi keamanan regional dan internasional (United Nations Trust Fund for Human Security, 2.
Artikel ini menganalisis upaya pemerintah Vietnam dalam menanggapi isu human trafficking yang mengancam kebebasan dan keamanan warga negaranya.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di bidang kebijakan.
Penelitian kebijakan merupakan penelitian yang menjelaskan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta lingkungan kebijakan (Nugroho, 2.
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif karena bertujuan menggambarkan secara detail hasil penelitian (Babie, 2013.
Neuman, 2.
Data kualitatif digunakan untuk mengetahui kebijakan luar negeri Vietnam terhadap perdagangan anak Vietnam di Inggris periode 2017-2021.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka.
Sumber yang akan dipakai adalah literatur ilmiah seperti buku dan jurnal.
Pengolahan atau analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami makna individu atau kelompok yang saling berhubungan dengan suatu permasalahan sosial (Creswell, 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perdagangan Anak di Vietnam Persoalan human security telah menjadi bagian dari isu nonkonvensional dalam kajian Hubungan Internasional.
Isu human security mencakup berbagai dimensi keamanan, seperti, keamanan individu atau masyarakat yang antara lain meliputi perdagangan manusia atau human trafficking.
Dalam hal ini.
Protokol untuk Mencegah.
Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang.
Terutama Perempuan dan Anak-anak (Protocol to Prevent.
Suppress and Punish Trafficking in Person, especially Women and Children/PPSSPP) telah melengkapi 66 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional dengan menetapkan definisi internasional umum pertama tentang perdagangan manusia.
Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau peneriman seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain, seperti, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi (Obokata, 2.
Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di banyak negara di dunia.
Biasanya, kasus ini terjadi pada negaranegara berkembang seperti negara di kawasan Asia Tenggara.
Terdapat sejumlah faktor penyebab tingginya kasus perdagangan di Asia Tenggara dengan sumber daya manusia yang berpotensi untuk diperjualbelikan, seperti, perekonomian tidak merata yang mengakibatkan tingginya angka kemiskinan serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini kemudian memicu besarnya keinginan masyarakat untuk mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidup dengan melakukan perdagangan manusia (Sitinjak et al.
, 2.
Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak lepas dari kasus human trafficking adalah Vietnam.
Vietnam menjadi negara sumber human trafficking yang mengeksploitasi manusia secara tenaga dan seksual.
Perdagangan manusia di Vietnam tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan kasus perdagangan anak atau child trafficking juga sering terjadi di Sebagian besar anak-anak di Vietnam sering dijadikan sasaran oleh para pelaku yang telah memperdaya mereka dengan menawarkan peluang pekerjaan yang faktanya mereka justru dieksploitasi dan dijual ke rumah-rumah bordil untuk menjadi pekerja seks di perbatasan Kamboja serta di sejumlah negara lainnya, seperti.
Jepang.
Korea Selatan.
Cina.
Taiwan.
Inggris.
Australia.
Amerika Serikat, dan Laos.
Beberapa korban juga dikirim ke beberapa negara Thailand.
Malaysia.
Arab Saudi.
Libya.
Inggris.
Republik Ceko.
Siprus.
Swedia.
Trinidad dan Tobago.
Kosta Rika.
Rusia, dan sejumlah wilayah lain di Timur Tengah.
Selain menjadi negara asal.
Vietnam juga merupakan negara transit untuk anak-anak yang berasal dari Cina dan Kamboja untuk dijual ke negara lain (Fitrianty & Fauzi, 2.
Kasus child trafficking atau perdagangan anak-anak di Vietnam terus meningkat karena faktor pendidikan yang rendah, kurangnya kepedulian terhadap isu perdagangan manusia, konflik keluarga, bahkan permintaan orang tua dari sang anak, serta persoalan perbatasan (Fauziah, 2.
Terdapat sekitar 3.
000 anak di bawah umur yang diperjualbelikan ke Inggris.
Mereka dikirim oleh sindikat perdagangan manusia internasional yang kemudian mempekerjakannya sebagai pelaku prostitusi, kurir narkoba, kurir penjualan organ manusia, ataupun tindak kriminal lainnya.
Para sindikat ini meyakinkan para orang tua dan korban bahwa mereka akan mendapatkan upah yang tinggi dan perlakuan yang baik selama mereka bekerja di sana.
Padahal, kenyataannya para korban hidup dalam tekanan dan perlakuan yang sangat tidak pantas.
Mereka bahkan tidak mendapatkan upah sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya.
Terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 67 Kebijakan Luar Negeri Vietnam Terhadap Perdagangan Anak A dalam perdagangan anak-anak dari Vietnam ke Inggris.
Pada 2012 terdapat 135 anak yang diperdagangkan ke Inggris dan jumlah korbannya terus meningkat.
Bahkan, pada 2018 korban perdagangan manusia dari Vietnam mencapai 739 Maka, tak heran jika Vietnam kemudian termasuk ke dalam top three countries dunia dalam masalah perdagangan manusia (Malha, 2.
Prioritas Kebijakan Pemerintah Vietnam Periode 2017-2021 Kongres Partai Nasional merupakan kongres yang rutin diselenggarakan sebagai kegiatan pembuatan kebijakan kolektif terbesar di Vietnam.
Kongres tersebut dilakukan rutin setiap lima tahun sekali sejak 1976 oleh Partai Komunis Vietnam sebagai partai tunggal yang memegang pemerintahan.
Kongres ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintahan, termasuk presiden dan perdana menteri Vietnam.
Selama kongres berjalan, para delegasi membahas dan menyetujui berbagai kebijakan strategis untuk lima tahun ke depan.
Mulai dari prioritas kebijakan dalam negeri, strategi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, hingga strategi pembangunan dan pertahanan nasional untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Diselenggarakannya kongres ini menegaskan otoritas partai dalam menentukan arah bagi kebijakan-kebijakan Vietnam (Communist Party of Vietnam, 2.
Prioritas kebijakan Vietnam pada periode 2017-2021 ditentukan pada Kongres Partai Nasional ke-12 yang diselenggarakan pada 2016.
Kongres Partai Nasional juga dijadikan sebagai agenda penilaian terhadap kepemimpinan dan pembangunan nasional yang telah terjadi selama 35 tahun pasca reformasi Doi Moi yang mengubah orientasi ekonomi Vietnam ke arah yang semakin terbuka.
Hasil Kongres ke-12 menegaskan bahwa kepentingan partai dan pemerintah harus semakin bersatu dalam memerangi korupsi serta mempromosikan perbaikan ekonomi politik.
Perbaikan ekonomi politik ditujukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pembasmian unsur-unsur yang dianggap menyimpang secara ideologis atau terlalu korup .
org, 2.
Enam prioritas kebijakan yang ditentukan pada Kongres Partai Nasional ke-12 adalah sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan pembangunan dan perbaikan partai dengan berfokus pada pemupukan kader yang berdaya guna, berkualitas, kredibel, dan sesuai, khususnya kader-kader yang berada pada level Kedua, membentuk aparatur organisasi di seluruh sistem politik yang beroperasi secara aktif dan efisien untuk meningkatkan perjuangan melawan korupsi, pemborosan, dan perbaikan birokrasi.
Ketiga, difokuskan pada peningkatan kualitas pertumbuhan, tenaga kerja, dan daya saing ekonomi melalui tiga terobosan, yaitu, restrukturisasi ekonomi secara holistik, memajukan industrialisasi dan moderinisasi nasional, serta memberikan perhatian pada pembangunan pedesaan dan perbatasan.
Keempat, mempertahankan perjuangan kedaulatan dan kesatuan wilayah dengan memelihara lingkungan yang damai dan stabil bagi pembangunan nasional serta memperluas dan memperdalam hubungan eksternal untuk meningkatkan status dan prestise negara di kancah internasional.
Kelima, mempromosikan pembangunan sumber daya manusia dan memaksimalkan kreativitas masyarakat dengan mengintensifkan manajemen pembangunan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.
Keenam, mengedepankan faktor manusia dalam segala aspek kehidupan social yang 68 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2 difokuskan untuk membangun pribadi manusia terkait dengan etika, kepribadian, gaya hidup, kebijaksanaan dan kapasitas kerja guna menumbuhkan lingkungan budaya yang sehat .
org, 2.
Pada periode ini, pemerintah Vietnam sedang berupaya keras membenahi birokrasi internalnya sebagai wujud pemberantasan praktik korupsi dan nepotisme yang selama ini telah membudaya sehingga menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN yang paling tertinggal di bidang penanganan Praktik korupsi dan nepotisme disadari pemerintah Vietnam membawa dampak buruk ke berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan politik, yang kemudian memberikan efek domino pada kondisi sosial masyarakatnya (Bathoro, 2.
Kebijakan Vietnam terhadap Perdagangan Anak Prioritas kebijakan pemerintah Vietnam yang diumumkan pada Kongres Partai Nasional ke-12, serta banyaknya kasus perdagangan anak yang terjadi di Vietnam tidak serta merta menjadikan isu ini sebagai prioritas.
Isu prioritas pemerintahan Vietnam secara garis besarnya terkait perbaikan ekonomi politik, birokrasi, dan pemberantasan korupsi.
Namun, pemerintah Vietnam tetap memiliki kebijakan-kebijakan yang disusun untuk merespons berbagai kasus perdagangan anak atau perdagangan manusia secara umum.
Kemudian, dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan terhadap perdagangan manusia khususnya anak, pemerintah Vietnam mengesahkan Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dengan Visi Menuju 2030.
Program tersebut merupakan rencana aksi nasional sebagai dasar bagi para kementerian dan lembaga terkait agar semakin aktif dan lebih serius dalam melaksanakan tugas serta memberikan solusi untuk memerangi kasus-kasus perdagangan manusia di Vietnam (Vietnam Ministry of Public Security, 2.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia ini mendorong lahirnya berbagai dokumen kebijakan di level kementerian dan lembaga, di antaranya.
Peraturan Pemerintah 20/2021/ND-CP dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Pemberian Tunjangan bagi Korban Perdagangan Manusia agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain itu, terdapat Surat Edaran Kementerian Keamanan Publik yang menetapkan tanggung jawab Pasukan Keamanan Rakyat untuk melakukan Auproses pidana yang bersahabatAy ketika menangani laporan tentang kejahatan pelecehan terhadap orang di bawah 18 tahun .
nak-ana.
Proses pidana yang bersahabat ini maksudnya adalah pemberian hukuman setimpal kepada para pelaku kejahatan pelecehan dan pemberian perlindungan yang sesuai dan layak untuk para korban.
Selain itu, pemerintah menyusun Strategi Kesetaraan Gender melalui Peraturan Pemerintah No.
402/QD-TTg yang dibuat oleh Kementerian Keamanan Publik.
Strategi ini memuat Program Deteksi dan Pencegahan Tindakan Pelecehan terhadap Anak di Lingkungan Online.
Tujuannya adalah untuk menangani perbuatan yang memanfaatkan lingkungan online .
unia may.
melakukan perbuatan terlarang terhadap anak.
Lebih lanjut, pemerintah mempererat koordinasi dan kemampuan Pasukan Keamanan di daerah terpencil dan wilayah perbatasan melalui Panitia Pengarah Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan.
Panitia Pengarah ini Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 69 Kebijakan Luar Negeri Vietnam Terhadap Perdagangan Anak A membina gerakan di level masyarakat secara rutin agar informasi dan trik perdagangan manusia dapat tersebar secara luas untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap isu perdagangan manusia.
Sinergi partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat merupakan kebijakan pemerintah Vietnam untuk mempercepat pemberantasan kejahatan perdagangan manusia dari dalam negeri.
Selain mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri, pemerintah Vietnam melakukan kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia.
Melalui Kementerian Luar Negerinya.
Vietnam senantiasa berkoordinasi dengan lembaga dan forum-forum internasional, salah satunya dengan United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT) yang bertujuan menyesuaikan implementasi pencegahan perdagangan manusia guna menentukan kebijakan yang tepat.
Kementerian Luar Negeri Vietnam juga mengarahkan perwakilan luar negerinya untuk memantau situasi warga Vietnam di negara tuan rumah demi mendeteksi masalah yang berkaitan dengan warga negara secara cepat.
Termasuk dalam hal penyelamatan dan perlindungan korban perdagangan manusia untuk mendukung upaya penuntutan di persidangan (Malha, 2.
Dalam hal ini.
Vietnam juga membentuk Kelompok Kerja Interdisipliner dan Komite Pengarah 138 (Steering Committee .
terkait pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia.
Kedua badan ini berada di bawah Kementerian Keamanan Publik yang berkoordinasi dengan badan-badan dan pemerintah-pemerintah terkait, termasuk pemerintah Inggris (Vietnam Ministry of Public Security, 2.
Kerjasama ini merupakan peluang positif bagi kedua negara untuk mempromosikan pertukaran informasi dan pengalaman, serta menjalin koordinasi dalam mencegah dan memerangi perdagangan manusia.
Selain itu.
Vietnam juga membangun kerjasama dengan lembaga Every Child Protected Agains Trafficking in UK (ECPAT) dan Pacific Links Foundation.
Kerjasama ini membuka berbagai lokakarya untuk meningkatkan kapabilitas berbagai lembaga terkait agar lebih serius dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia.
Di samping upaya tersebut, juga terdapat pelatihan vokasi yang menargetkan kaum muda di Vietnam agar memperoleh pekerjaan yang baik dalam rangka mencegah dan memerangi perdagangan manusia (Anti-Slavery International, 2.
Upaya Inggris Menangani Perdagangan Anak Di pihak lain.
Inggris sebagai salah satu negara tujuan perdagangan anak asal Vietnam juga berupaya menangani persoalan tersebut.
Proses penanganan yang dilakukan Inggris merupakan langkah mandiri yang ditopang oleh keinginan pihak swasta yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu Langkah mandiri yang didominasi oleh pihak swasta di Inggris ini terkait dengan beberapa temuan yang menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah Inggris dalam menangani kasus perdagangan anak.
Apalagi, pemerintah Inggris hanya melakukan kerjasama dengan Every Child Protected Against Trafficking in UK (ECPAT) (Anti-Slavery International, 2.
70 | Emerald: Journal of Economics and Social Sciences Rahmi Fitriyanti1.
Ridzky Farah Salsabila2 Upaya Inggris yang dibantu oleh mitranya, yaitu.
ECPAT dan Pacific Links Foundation untuk menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di dalam negerinya mencerminkan keseriusan pemerintah Inggris dalam membantu dan melindungi korban perdagangan manusia.
Selain itu, terdapat pula Mitra AntiPerbudakan, yaitu Pacific Links Foundation yang melakukan kampanye ke seluruh Vietnam untuk menyoroti dan memperlihatkan risiko yang akan diperoleh jika menerima tawaran pekerjaan di Inggris yang mungkin merupakan jebakan eksploitasi.
Pacific Links Foundation juga menyediakan pelatihan kejuruan dan penempatan kerja bagi kaum muda Vietnam serta menawarkan alternatif untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Selain itu, mereka juga melatih petugas polisi Vietnam untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan cara membantu para korban.
Upaya lain juga dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana metode perdagangan tersebut dilakukan agar Vietnam lebih siap menghadapinya serta dapat melihat arah rute transit melalui kerjasama dengan negara transit lainnya (Anti-Slavery International, 2.
Dalam hal ini, kelemahan badan penanganan korban yang mengakibatkan gerakan penanganan perdagangan anak menjadi kurang efektif.
Fakta ini menunjukkan faktor penyebab Inggris tidak dapat mengatasi angka perdagangan anak yang ada meskipun Inggris merupakan negara maju.
Penyebabnya adalah karena kebijakan pemerintah Inggris yang selalu difokuskan pada upaya penangkapan dan mengkriminalisasi pelaku yang berkaitan dengan segala bentuk perdagangan dan eksploitasi anak serta pemberian perlindungan kepada para korban (Hofman, 2.
Dari semua kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Inggris terkait isu perdagangan manusia ternyata hanya difokuskan kepada dua hal tersebut.
Untuk itu, agar pemerintah Inggris harus lebih fokus dalam mengatasi perdagangan anak, yakni dengan menjadikan upaya pencegahan sebagai fokus utama dari kebijakan yang akan dibuat oleh Inggris.
Peran yang dimainkan oleh ECPAT dan Pacific Links Foundation agar lebih serius dalam menangani isu ini juga kurang berdampak karena adanya sejumlah kelemahan lain yang menjadi permasalahan utama.
Pada saat yang sama, upaya ECPAT yang sudah berperan serius dalam membantu menjadi instrumen, arena, dan aktor bagi para korban perdagangan manusia juga tidak dapat dimaksimalkan (Fitrianty & Fauzi, 2.
Faktanya, dampak atas kebijakan yang dilakukan oleh Inggris sebagai negara maju ternyata tidak menurunkan jumlah perdagangan anak dan manusia di Inggris.
Kegagalan ini merupakan akibat dari ketidakseriusan aparatur penegak hukum yang berwenang menangani isu tersebut di Inggris.
Begitu juga dengan kurangnya berbagai fasilitas kebijakan maupun fasilitas penanganan fisik, mental, dan sosial yang telah menyebabkan para korban cenderung ingin melarikan diri sehingga mereka berpotensi akan ditangkap dan dipekerjakan KESIMPULAN Isu perdagangan anak ini difokuskan pada kebijakan Vietnam terhadap isu perdagangan anak Vietnam di Inggris periode 2017-2021.
Berdasarkan sudut pandang human security, banyak anak Vietnam yang dijadikan sasaran oleh para Emerald: Journal of Economics and Social Sciences | 71 Kebijakan Luar Negeri Vietnam Terhadap Perdagangan Anak A pelaku dengan memperdaya mereka melalui penawaran peluang kerja di Inggris.
Padahal, pada kenyataannya mereka dieksploitasi dan dijual ke rumahrumah bordil untuk menjadi pekerja seks di berbagai negara.
Oleh karena itu, pemerintah Vietnam berupaya melakukan pencegahan terhadap perdagangan Salah satunya adalah dengan mengesahkan Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dengan Visi Menuju 2030, mempererat koordinasi dan kemampuan Pasukan Keamanan di daerah terpencil dan perbatasan melalui Panitia Pengarah Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan.
Terkait Vietnam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri untuk melakukan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pengendalian perdagangan manusia dengan membentuk Kelompok Kerja Interdisipliner dan Komite Pengarah 138 (Steering Committee .
terkait pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia.
Kelompok Kerja dan Komite tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keamanan Publik, yang kemudian berkoordinasi dengan United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT), serta badan-badan terkait lainnya di Inggris.
Pada saat yang sama.
Inggris melakukan kerja sama dengan Every Child Protected Against Trafficking in UK (ECPAT).
Kendati demikian, kebijakan Inggris sebagai negara maju tidak secara signifikan berdampak positif pada jumlah penurunan perdagangan anak dan manusia di Inggris.
Kegagalan Inggris ini merupakan dampak dari ketidakseriusan aparatur penegak hukum serta kurangnya perhatian pemerintah Inggris terhadap fasilitas kebijakan maupun fasilitas penanganan fisik, mental, dan social.
Akibatnya, para korban cenderung ingin melarikan diri sehingga mereka berpotensi akan ditangkap dan dipekerjakan kembali oleh pelaku.
DAFTAR PUSTAKA