Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Analisis Kebijakan Penanganan Kemacetan Kota Malang Dalam Perspektif Sound Governance Sulthan Rafii Assajid1.
Khoiron2.
Retno Wulan Sekarsari3
1,2,3
Ilmu Administrasi Publik.
Universitas Islam Malang.
Indonesia 22001091056@unisma.
id , 2khoiron@unisma.
id, 3sesarsari@unisma.
Abstract In dealing with traffic jams in Malang City, the government has implemented policies such as procuring school buses, traffic engineering, and arranging parking lots.
This research focuses on how the Malang City government's policies deal with traffic jams from a Sound Governance perspective by prioritizing five related dimensions, namely process, structure, organization and institution, policy, and international.
This research aims to review policies for handling traffic jams in Malang City from a Sound perspective.
Government.
This research uses a descriptive qualitative method, where primary data comes from interviews and observations, while secondary data comes from previous research and related government documents.
So the results found were that the policy for reducing congestion in Malang City had not yet fully prioritized the concept of sound governance.
Of the five dimensions, there was an international dimension that had not been fulfilled, so further collaboration was needed from various sectors to get results that met Keywords: Congestion, policy, sound governance Abstrak Dalam menghadapi kemacetan di Kota Malang pemerintah telah menerapkan kebijakankebijakan seperti pengadaan bus sekolah, rekayasa lalu lintas, dan penataan lahan parkir.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menangani kemacetan dalam sudut pandang Sound Governance dengan mengedepankan lima dimensi terkait yakni proses, struktur, organisasi dan institusi, kebijakan, dan internasional, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan penanganan kemacetan di Kota Malang dalam kacamata Sound Government.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana data primer bersumber dari wawancara dan observasi, sedang data skunder bersumber dari penelitian terdahulu serta dokumen pemerintah terkait.
Sehingga ditemuakan hasil bahwasanya kebijakan penguraian kemacetan di Kota Malang belum sepenuhnya mengedepankan konsep sound governance yang Dimana dari kelima dimensi terdapat dimensi internasional yang belum terpenuhi sehingga diperlukan kolaborasi lebih lanjut dari berbagai sektor guna mendapatkan hasil yang sesuai harapan.
Kata kunci: Kemacetan, kebijakan, sound governance Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Pendahuluan Kemacetan merupakan masalah Kemacetan pada umumnya dipengaruhi yang tidak terpecahkan di Indonesia oleh banyak faktor, seperti faktor jalan, sejak lama, sudah banyak kebijakan jumlah volume kendaraan, persepsi menangani masalah ini, namun tentu kendaraan pribadi, maupun tata kota kebijakan yang diterapkan pemerintah yang kurang baik.
Malang sebagai kota Mengingat bahwa peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi volume pariwisata tentu sangat rentan akan kendaraan yang ada di jalan (Tamara & kemacetan (Mustikarani, 2.
Kota Malang normalnya terjadi di kota-kota besar Kota Malang seperti Jakarta.
Surabaya.
Denpasar, tak memiliki banyak Universitas terkemuka luput juga Kota Malang.
Sasana, 2017.
Kemacetan di Indonesia sekolah-sekolah.
Universitas Brawijaya (UB).
Universitas Tabel 1.
Urutan kota dengan lalu lintas termacet di Indonesia 2022 Negri Malang (UM).
UIN Mailana Malik Ibrahim.
Universitas Muhammadiyah No.
Nama Data Nilai Malang (UMM) serta masih banyak Surabaya Jakarta menyebabkan banyaknya pendatang dari Denpasar luar Kota Malang yang datang untuk Malang Bogor mahasiswa ataupun siswa di Kota Mengutip pada (Mustikarani & Jumlah Mahasiswa, (Negeri Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tergantung pada kapasitas jalan, dimana Kondisi Malang pula.
Dilansir dari Badan Pusat Sumber: Databoks.
Suherdiyanto.
Perguruan Tinggi.
Tenaga Edukatif Swast.
Riset.
Bawah bergerak akan tetapi kapasitas jalan tidak Kementerian Teknologi bisa menampung, maka lalu lintas akan Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Jawa Timur, 2018/2019 terdapat 3 kendaraan ditempat-tempat yang tidak diinginkan, contohnya posisi perumahan perguruan tinggi swasta dengan jumlah yang tidak sesuai, kemudian adanya otlet pelajar berturut-turut sejumlah 123.
atau toko-toko yang tidak teratur akan di universitas negeri serta 123.
menyebabkan kendaraan berhenti dan pelajar di universitas swasta, selanjutnya parkir menggunakan bahu jalan sehingga masih menurut BPS jumlah mahasiswa menyebabkan kemacetan.
rendahnya di kampus negeri dan swasta pada tahun kedisiplinan, sudah menjadi rahasia 2022 berturut-turut sejumlah 154.
umum dimana kedisiplinan penggunaan jalan di Indonesia sangatlah buruk hal ini Jumlah dibuktikan dengan masih banyaknya banyak ini tentu berdampak juga pada pengguna kendaraan bermotor yang penggunaan kendaraan pribadi yang menggunakan fasilitas pejalan kaki atau digunakan di Kota Malang tercatat per menembus kemacetan atau alasan lain, mengingat bahwa pola pikir, masyarakat selain itu masih banyak juga pengguna penggunaan kendaraan pribadi masih kendaraannya di bahu jalan yang tentu jauh lebih menguntungkan daripada berdampak pada kemacetan pula.
penggunaan kendaraan umum, hal ini tidak adanya transportasi publik yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Jain et baik, kondisi dimana kota tidak atau .
bahwa kemacetan di dunia jarang memiliki transportasi umum yang efisien, kemudian ditambah dengan beberapa faktor yaitu .
kota tanpa stigma masyarakat yang menganggap perencanaan, tentu perencanaan tata kota penggunaan kendaraan pribadi sebagai yang baik dapat membuat mobilitas tanda kemakmuran.
kuno, ini merupakan kondisi dimana memperhitungkan segala aspek, namun sistem pengaturan di jalan belum di sebaliknya jika kota dibangun tanpa lengkapi dengan sarana dan prasarana perencanaan akan menyebabkan ketidak yang baik, sehingga rawan terjadi jelasan sehingga terjadi penumpukan pelanggaran lalu lintas, sebut saja Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
kondisi di persimpangan jalan yang Kota Malang menjadi hal yang teramat masih dijaga oleh orang-orang yang menanggapi hal ini tidak bisa di mengatur lalu lintas yang sering juga di pungkiri bahwa faktor ini menjadikan kapasistas jalan tidak sesuai dengan anggaran, alasan keterbatasan anggaran jumlah kendaraan (Nur et al.
, 2.
ini tentu tak dapat dipungkiri, pasalanya Kota Malang sendiri terdapat 33 titik untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur diperlukan anggaran yang lampiran peraturan daerah Kota Malang birokrasi yang tidak sehat.
pembangunan jangka menengah daerah.
kemacetan yang terjadi di Kota Malang Lebih lanjut, kemacetan di Kota Malang banyak terjadi di daerah persimpangan yang kurang akan sarana dan pra-sarana bertambahnya jumlah volume kendaraan sehingga di perlukan petugas yang pribadi baik sepeda motor maupun mobil menjaga dan memberhentikan lalu lintas pribadi, mengutip dari data BPS yang agar lalu lintas tetap lancar, dan kondisi merujuk pada Samsat Bersama Kota ini banyak di temukan di daerah dengan Malang pengguna kendaraan pribadi kampus-kampus seperti di Jl.
Ahmad terus meningkat setiap tahunnya.
Pada Yani.
Jl.
Sukarno hatta .
Jl.
Gajayana, tahun 2018 tercatat bahwa jumlah sepeda dan lain sebagainya.
motor di Kota Malang mencapai 477.
Dalam melihat kondisi yang begitu kompleks ini di perlukan suatu 816 pada tahun setelahnya, kendati di temukan penurunan jumlah kendaraan menyeluruh serta melibatkan banyak berbarengan dengan covid-19 dimana pihak dalam pelaksanaannya, sound pada tahun 20021 jumlah sepeda motor governance sebagai suatu teori terusan di Kota Malang tercatat sejumlah dari good governance mengedepankan 9 581, terjadi lonjakan yang sangat dimensi utama yaitu .
Process .
signivikan di tahun 2023 dengan jumlah Structure .
Cognition and Values .
960, kondisi yang demikian ini Constitution Organization menciptakan permasalahan kemacetan di Institution Management Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Performance .
Policy .
Sector .
Metode International or Globalization Forces Dalam pemecahan permasalahan (Farazmand, 2.
Dalam melihat dan penjelasan terhadap dimensi yang di bawa oleh sound governance diperlukan pendekatan yang harus diterapkan dalam Dimana penelitian ini mengambil lokus Meninjau pada penelitian di Kota Malang yang berfokus pada begaimana di lakukan oleh (Dewi et al.
Penelitian ini menggunakan metode Ekawati et al.
, 2014.
Ginting & penelitian kualitatif dengan pendekatan Ratnasari, 2022.
Tamara & Sasana, deskriptif (Moleong, 2.
Penelitian 2017a, 2017.
berfokus pada fenomena kualitatif dugunakan sebagai metode yang menjadi faktor dalam kemacetan yang paling relevan dalam meninjau yang terjadi, sedangkan penelitian ini di tujukan guna meninjau kebijakan yang di Government yang filosofi Dimana Sound sebagai metode ilmiah yang telah Kota memenuhi kaidah ilmiah secara empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis macam stackholder yang menyelesaikan (Sugioyono, 2.
Metode analisis permasalahan ini, serta juga peran yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian di lakukan guna yakni trianggulasi data , dimana proses penelitian dimulai dengan pengumpulan kemacetan yang diterapkan di Kota data, reduksi data, penyajian serta Malang penarikan kesimpulan.
Malang Sound Government sehingga dapat ditemukan sebuah solusi yang baik melalui tinjauan Penelitian ini berfokus pada 5 process, structur, organization and institution, policy, dan internasional Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
(Farazmand, 2.
dimana kelima MiAorojul Huda .
bahwa upaya dimensi ini berkaitan erat dengan fokus penelitian yang ingin di angkat penulis.
Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis yakni data primer dan juga yakni pendekatan empiris, evaluatif, dan sehingga dalam menganalisa melalui wawancara bersama pihak dinas permasalahan kemacetan purlu kiranya perhubungan, serta pengguna jalan dan observasi di sekitaran Jl.
Ahmad Yani, begitu pula yang dilakukan oleh peneliti.
Jl.
Soekarno Hatta.
Jl.
Gajayana dan Jl.
Dimana diketahui bahwa kemacetan di Sunan Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa Kalijaga.
Kemudian terdahulu, berita, dan lain sebagainya.
Banyaknya pribadi, tidak bida dipungkiri lagi digunaknan menurut Miles & Huberman bahwa pengguna kendaraan pribadi merupakan faktor yang memenuhi pengumpulan data, .
data reduction .
jalan sehingga terjadinya kemacetan.
penyajian data dan, .
pengambilan Dilansir dari UPT pendapatan daerah Kota Hasil dan Pembahasan Problematika Kemacetan di Kota Malang Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Dalam penentuan solusi yang kendaraan pribadi berjenis roda dua tepat untuk mengurai kemacetan, perlu mencapai jumlah yang begitu besar kiranya terlebuh dahulu mengetahui berdasarkan data dari BPS Kota Malang, jumlah kendaraan bermotor solusi yang didapatkan merupakan solusi di Kota Malang terus meningkat setiap tahunnya.
Moleong, faktor diantaranya:
Teknik sekunder dokumen negara, penelitian Adapun .
Malang Jumlah Kendaraan di Kota Malang (Uni.
Periode 2020-2022.
Dikutip dari Dunn .
dalam Setia & Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Tabel 2.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Malang (Uni.
Periode 2021 dan 2022 sebagai tujuan wisata maupun akses menuju tujuan wisata di kota Batu.
Sebagai kota yang kerap kali disebut Katagoti Umum Non sebagai kota pendidikan dengan Universitas yang berlokasi di malang, tak heran Speda motor 0 Bus & truk lagi bahwa akan terjadi penambahan pendudukan yang tentunya di ikuti dengan pertambahan kendaraan yang menggunakan jalan di Kota Malang.
Speda motor 0 Penumpang Bus & truk Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang .
iolah oleh penuli.
Tercatat menurut BPS Kota Malang jumlah penduduk Kota Malang per 2023 ada pada angka 847.
182 dengan luas wilayah 110,06 ycoyco2 membuat Malang menjadi kota terpadat ke dua Data di atas menunjukkan perbedaan di Jawa Timur, kepadatan penduduk besar antara pengguna kendaraan ini terbukti berpengaruh besar pada kemacetan di ruas-rusa jalan di Kota kendaraan umum di Kota Malang.
belum lagi kinerja transportasi masa Malang (Prabowo, 2.
Kurangnya yang belum baik, di tunjukkan dengan transportasi umum yang beroprasi di Malang yaitu angkutan jumlah kendaraan, tertu perlu juga di .
kinerja belum baik atau sedang infrastruktur penunjang di jalan raya (Primasworo et al.
, 2.
Hal ini itu sendiri, ruas jalan yang tidak menjadi alasan utama banyaknya berimbang dengan jumlah volume pengguna kendaraan pibadi.
kendaraan menyebabkan kemacetan Kota Malang sebagai kota tujuan bisa di hindari.
Menurut Affandi calon pelajar maupun mahasiswa dalam menempuh pendididkan, serta kendaraan Di Kota Malang ada di Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
angka 10% per tahunnya dan hal ini tentu tidak memungkinkan untuk di lewati oleh transportasi umum, hal ini tentu menjadi faktor pendorong Pembangunan memadai, meski setiap tahunnya menggunakan kendaraan pribadi.
perbaikan jalan, namun tentu hal Transportasi umum yang kurang Tidak bisa di pungkiri kemacetan, kurangnya infrastruktur bahwa kebijakan transportasi umum ini, seolah di buktikan dengan sedikit banyak dapat mengurangi hadirnya banyak pak ogah yang menjaga atau menertibkan lalu lintas terlepas dari pola pikir masyarakat di setiap persimpangan jalan.
Tata kota yang kurang baik, di Kota penggunaan kendaraan pribadi, di Malang pembangunan kota tentu Kota Malang transportasi umum merupakan hal yang pasti terjadi yang mengakomodir mobilitas masa sangat kurang efektif dan efisien.
penduduk, namun perlu difahami Dimana transportasi umum yang ada bahwa pembangunan kota perlulah di Kota Malang merupakan angkot melalui tahap perencanaan sehingga yang tidak memiliki jadwal pasti, tata ruang dalam kota dapat diatur serta sering mengambil penumpang di pinggir jalan sehingga dapat menyebabkan kemacetan.
Hal ini di masyarakat yang bertempat tinggal perparah dengan tidak adanya halte di kota tersebut.
Namun di Kota untuk penumpang yang menunggu Malang pembangunan yang terus sehingga pemberhentian kendaraan umum sembarangan.
Hal ini selaras melewati tahap-tahap perencanaan, dengan standar pelayanan angkutan dengan banyaknya perumahan yang umum dalam SK Direktur Jendral dibangun tidak mempertimbangkan Perhubungan Darat No.
687 dimana halte di pusat kota berjarak antara kompleks perumahan yang jauh ini 300 hingga 500 meter (Riawan.
Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Standart-standart yang di diteruskan dalam dinas perhubungan tetapkan tersebut tentu belum dapat di penuhi oleh transportasi umum kebijakan dalam penyelesaian masalah yang ada dimalang.
Selain itu tarif Dalam sound governance kebijakan transportasi umum juga dirasa tidak penguraian kemacetan dapat di bedah melalui lima dimensi terkait:
penggunaan kendaraan pribadi, jika Proses di bandingkan dengan kota lain yang Menurut Farazmand .
juga merupakan kota pendidikan bahwasanya proses dalam sound seperti jogja, keberadaan transportasi Kota Malang dikatakan sangat tertinggal, sebagai interaksi seluruh elemen dan juga perbandingan Bus Trans Jogja yang pemangku kepentingan.
Maka setempat sudah menerapkan sistem non-tunai.
Kota Malang dilengkapi dengan keberadaan halte membuat kebijakan yang dapat keberangkatan yang jelas pula, hal menyangkut seluruh komponen, ini memungkinkan calon penumpang dari pemerintahan, masyarakat.
Bus dapat mengatur jadwalnya guna memenuhi kebutuhan mobilitas di Kota Malang dalam hal Diskusi Kemacetan yang begitu kompleks ini musrembang yang duganakan Masyarakat pendekatan yang tepat guna mengurangi (Pradana, dampak buruk yang di timbulkan.
Kota Kemudian hasil musrembang ini Malang melalui pemerintah kota yang akan menghasilkan RKPD yang Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
selanjutnya menjadi formulasi penyusunan APBD.
Selain itu melalui pengaturan lahan parkir ada pula DPRD yang mengatur fungsi legislatif, meski dalam Peraturan Mentri Perhubungan (Pradana, 2.
tidak ditemukan nomer 96 tahun 2015 tentang adanya public hearing dilakukan antara DPRD dengan manajemen dan rekayasa lalu Masyarakat Dengar Rapat Pendapat Umum Selain (RDPU) meski sudah di atur ditemukan juga Pembangunan dalam UU No.
17 tahun 2014 Meski sudah dilakukan permusyawaratan rakyat, dewan langkah-langkah Dinas Perhubungan Kota Malang perwakilan daerah, dan dewan belum di katakan optimal yang di prwakilan raktar daerah.
sebabkan kurangnya pengawalan Struktur dalam pelayanannya (Ningrum et Struktur Keputusan, , 2.
Organization and institution Seperti keberadaan pemerintahan tidak melegitimasi proses tata kelola.
Di Kota Malang, penanganan pemerintahan itu sendiri, dengan kemacetan berfokus pada kinerja kata lain tanpa adanya institusi tidak ada juga pemerintahan.
CSR
Dalam rangka pengadaan bus kota, juga penanganan kemacetan di Kota begaimana peran dishub dalam Malang, terdapat institusi yang Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
terikat erat dalam hal ini.
Dimana Kebijakan governance di bagi menjadi dua pemerintahan Kota Malang itu jenis kebijakan yang pertama yakni kebijakan internal yang walikota, kemudian terdapat juga institusi legislative yaitu DPRD.
pelaksanaan suatu oernaisasi.
Secara lebih terperinci institusi bersumber dari badan legslatif permasalahan kemacetan yaitu atau yudikatif, kemudian yang dinas perhubungan (DISHUB).
kedua yakni kebijakan eksternal Dishub Kota Malang memiliki tugas dan fungsi yang diatur pelaksana kebijakan.
Dimana dalam peraturan walikota nomer kebijakan ini mengatur tentang 71 tahun 2019 pasal 4 ayat 1 mencapai visis misi yang baik.
Dimana Lembaga Secara terperinci dishub Dalam hal kemacetan di mempunyai tugas melaksanakan Kota Malang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diteukan perhubungan, dimana urusan ini pula kedua jenis kebijkana ini diperjelas dalam ayat dua yang berisi 15 poin.
Perlu diketahui terdapat peraturan yangmengatur perumusan kebijakan di bidang perhubungan yang meliputi lalu seperti penerapan bus wisata, bus lintas, angkutan jalan, kendaraan sekolah, rekayasa lalu lintas dan bermotor, terminal tipe c dan lain sebagainya.
Namun begitu juga kereta api.
kebijakan yang diterapkan oleh Policy .
pemerintah Kota Malang belum dirasa kurang efektif hal ini Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
ditunjukkan dengan kemacetan yang hingga kini belum kunjung turun, sebut saja di Jl Sukarno dalam Pembangunan program ini Hatta.
Ahmad Sunankalijaga Yani.
Meski Melihat kebutuhan dana yang besar besar, mengalami kemacetan terutama dukungan teknologi yang masih pada jam 16.
00 hingga 18.
mumpuni di jalan raya, menjadi yang bertepatan dengan jam alasan kuat akan pentingnya pulang kerja.
Internasional Kesimpulan penganan kemacetan di Kota Hal ini menjadi krusial karna Kota Malang yang digadang-gadang menjadi smart city memerlukan peran global pengambilan kebijakan ini.
Peran global dalam kebijakan Malang Selama penanganan kemacetan berfokus pada kolaborasi antar lebaga hanya sedikit peran suasta yang di temukan dalam bentuk CSR.
Selain dari pada itu, ditemukan juga rencana Pembangunan LRT dengan Panjang 35 km yang di rencanakan akan dimulai pada tahun 2021 dengan kebutuhan anggaran Rp.
450 miliar per Dalam penanganan kemacetan di Kota Malang perhatian yang banyak dari pemerintah pemerintah kota yang kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak mengingat Selain sistem transportasi yang lebih modern dan nyaman, di perlukan juga investor dari dalam serta luar negeri guna Pembangunan, kerjasama dengan pihak swasta dan Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 1.
Maret 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
partisipasi Masyarakat selaku objek Selain dari pada itu perlu adanya penguatan peraturan Pembangunan dan penataan Kawasan strategis guna menghindari munculnya titik kemacetan baru.
Dalam pemerintah Kota Malang dirasa sudah menerapkan system sound governance dalam beberapa dimensi meski dalam kebijakan belum ditemukan adanya kebijakan relevan dengan dimensi ini.
Hal maksimalnya dampak dari kebijakan yang telah diterapkan selama ini.
Ekawati.
Soeaidy.
, &
Ribawanto.
Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malan.
Jurnal Administrasi Publik (Ja.
, 2.
, 129Ae133.
Farazmand.
Sound Governance In The Age Of Globalization: A Conceptual Framework.
Praeger.
Ginting.
, & Ratnasari.
Study Literature Review Artikel Terindeks Scopus Perihal Kebijakan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas.
Aliansi :
Jurnal Politik.
Keamanan Dan Hubungan Internasional, 175Ae181.
Jain.
Sharma.
, & Subramanian.
Road Traffic Congestion In The Developing World.
Proceedings Of The 2nd Acm Symposium On Computing For Development, 1Ae10.
Https://Doi.
Org/10.
1145/2160601.
Referensi