Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah https://journals.
iai-alzaytun.
id/index.
php/al-idarah E-ISSN: x-x Vol.
1 No.
: 35-52
DOI: https://doi.
org/10.
61341/idarah/v1i1.
KLASIFIKASI MASALAH EKONOMI DAN SOLUSI EFEKTIF MELALUI
PENDEKATAN MANAJEMAN DAKWAH DI INDONESIA
Fauzan Diaz1A.
Sugianto2.
Slamet Riyadi3.
Meity Suryandari4A
1, 2, 3, 4
Manajeman Dakwah.
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia *Corresponding author email: fauzandiaz.
santy@gmail.
Abstrak Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, seperti ketimpangan pembangunan wilayah, meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan yang berkelanjutan, serta lemahnya ketahanan Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi solusi terhadap permasalahan tersebut melalui pendekatan manajemen dakwah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur relevan terbitan 2019 hingga 2024.
Proses analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenisjenis masalah ekonomi, lalu menganalisisnya dalam kerangka prinsip-prinsip manajemen dakwah Islam.
Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diimplementasikan melalui manajemen dakwah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan berperan penting dalam menciptakan solusi ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.
Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah juga terbukti dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.
Integrasi prinsip dakwah dalam perencanaan ekonomi, pengelolaan produksi, dan distribusi sumber daya mampu menjawab tantangan ekonomi klasik dan modern secara lebih komprehensif.
Dengan demikian, pendekatan manajemen dakwah berkontribusi pada penguatan struktur sosial-ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Manajeman Dakwah.
Masalah Ekonomi.
Indonesia Abstract Indonesia is currently facing various economic challenges, including regional development disparities, rising unemployment rates, persistent poverty, and weak food security.
This article aims to explore potential solutions to these issues through a dakwah management approach.
This study employs a qualitative method using a library research approach, drawing data from relevant literature published between 2019 and 2024.
The analysis was conducted through descriptive qualitative techniques by identifying and classifying key economic problems, then examining them through the framework of Islamic dakwah management principles.
The findings indicate that Islamic values implemented through dakwah management such as trustworthiness .
, justice, transparency, and sustainability play a vital role in creating more inclusive and resilient economic solutions.
Islamic economic instruments such as zakat, infaq, and sadaqah are also proven to support community economic empowerment and reduce social inequality.
The integration of dakwah principles into economic planning, production management, and resource distribution is capable of addressing both classical and contemporary economic issues more comprehensively.
Thus, the dakwah management approach contributes to strengthening the national socio-economic structure in a just and sustainable manner.
Keywords: Da'wah Management.
Economic Problems.
Indonesia Copyright: A 2025 by the authors.
This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CCAeBY-SA 4.
0 license 35 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
PENDAHULUAN
Masalah ekonomi di Indonesia mencakup berbagai aspek kompleks, seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Ketimpangan ini tampak jelas antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dan daerah pedesaan yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses layanan publik, dan peluang ekonomi (Wibowo, 2.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19, yang memberikan tekanan besar pada sektor ekonomi informal dan memperluas kesenjangan sosial (Raharjo, 2.
Sebagai negara dengan mayoritas Muslim.
Indonesia memiliki potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam strategi penanganan masalah ekonomi.
Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai sarana membangun moralitas sosial yang mendukung kesejahteraan bersama (Fauzan, 2.
Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif.
Manajemen dakwah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi.
Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah berpotensi besar dalam memperbaiki distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan di daerah tertinggal (Yusuf, 2.
Dengan pengelolaan yang baik, dana yang terkumpul dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan (Siregar, 2.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pendekatan manajemen dakwah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan ekonomi di Indonesia, serta mengevaluasi potensi solusinya.
Kajian ini menggabungkan prinsipprinsip ajaran Islam dan pendekatan manajerial modern dalam upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka .
ibrary Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019 Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk memastikan keterkaitan langsung dengan tema permasalahan ekonomi di Indonesia dan penerapan prinsip-prinsip manajemen dakwah.
Proses analisis dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan permasalahan ekonomi utama di Indonesia, seperti ketimpangan pembangunan wilayah, pengangguran, kemiskinan, serta isu ketahanan Selanjutnya, masing-masing permasalahan dianalisis dalam konteks pendekatan manajemen dakwah, dengan menelusuri potensi kontribusi nilai-nilai Islam dan instrumen
36 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah dalam memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan (Yusuf, 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian dan Konteks Masalah Ekonomi di Indonesia Masalah ekonomi merupakan kondisi yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang Ketidakseimbangan ini mendorong masyarakat, baik individu, rumah tangga, maupun negara, untuk membuat pilihan-pilihan ekonomi secara rasional dan efisien (Saputra, 2.
Dalam konteks Indonesia, tantangan ekonomi yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan.
Beberapa isu utama meliputi pengangguran, kemiskinan, inflasi, fluktuasi harga, serta beban utang negara (Raharjo, 2.
Secara khusus, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan dominan yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan rendahnya kualitas hidup sebagian besar Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, mempersempit akses terhadap pasar kerja dan meningkatkan risiko sosial, seperti kriminalitas dan ketidakstabilan sosial (Wahyudi, 2.
Sementara itu, kemiskinan diperparah oleh fluktuasi harga bahan pokok yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, terutama di daerah tertinggal (Hasan, 2.
Selain itu, laju inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan nilai riil pendapatan dan memperlemah konsumsi rumah tangga.
Inflasi yang tinggi meningkatkan biaya hidup dan memperberat beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (Sudrajat, 2.
Pada saat yang sama, beban utang negara yang signifikan membatasi ruang fiskal pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial (Fauzan, 2.
Di sisi lain, sistem ekonomi yang diterapkan turut memengaruhi bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dijalankan serta bagaimana sumber daya dialokasikan.
Efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada sistem yang diterapkan, apakah berorientasi pada keadilan distribusi, efisiensi pasar, atau campur tangan negara dalam pembangunan (Riyadi, 2.
Relevansi Manajemen Dakwah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi Pendekatan manajemen dakwah dalam konteks ini memiliki potensi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi di atas.
Manajemen dakwah tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis etika dan spiritualitas.
Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan .
l-Aoad.
, keseimbangan .
l-miza.
, dan kemaslahatan .
l-maslaha.
menjadi fondasi dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Fauzan, 2.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan instrumen ekonomi Islam
37 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
seperti zakat, infak, dan sedekah dapat dijadikan alternatif solusi dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan (Yusuf, 2.
Dana sosial ini, jika dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat yang berbasis manajemen modern, dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Siregar, 2.
Dengan demikian, pendekatan manajemen dakwah berkontribusi tidak hanya pada aspek spiritual dan moral, tetapi juga pada aspek struktural dan sistemik dari pembangunan ekonomi nasional.
Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai agama sebagai kerangka etis dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan sumber daya, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.
Faktor Penyebab Masalah Ekonomi di Indonesia Faktor penyebab masalah ekonomi di Indonesia sangat beragam dan kompleks.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah ekonomi di Indonesia meliputi:
Kesenjangan Ekonomi Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu isu utama yang mendesak dan kompleks, yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian kekayaan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.
Fenomena ini tercermin dalam data statistik yang menunjukkan bahwa sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas masyarakat masih bergumul dengan pendapatan rendah dan terbatasnya akses terhadap sumber daya dasar (Raharjo, 2.
Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dan disparitas yang signifikan dalam akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Wahyudi, 2.
Meskipun Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir, hasil dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah ketidakcukupan kebijakan redistribusi pendapatan yang mampu menjangkau seluruh golongan masyarakat, serta ketidakadilan dalam distribusi akses terhadap peluang ekonomi (Kusuma, 2.
Sebagai dampaknya, kesenjangan ekonomi ini tidak hanya memperburuk kemiskinan tetapi juga menambah ketidakstabilan sosial dan ekonomi, memperlambat laju pembangunan yang inklusif, dan menghambat tercapainya keadilan Selain itu, ketidakmerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Terdapat perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan kerja yang layak di berbagai kelompok sosial dan geografis (Raharjo, 2.
Kesenjangan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, pembangunan yang berkelanjutan dan adil (Hasan, 2.
Oleh karena itu, untuk 38 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan redistributif, serta upaya sistematis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Ketergantungan Indonesia pada sektor primer, seperti pertanian, pertambangan, dan minyak sawit, menjadikan perekonomian negara sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Sektor-sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor Indonesia, sehingga setiap perubahan harga di pasar internasional dapat memiliki dampak yang substansial terhadap perekonomian nasional (Hasan, 2.
Ketergantungan yang tinggi ini membuat perekonomian Indonesia menghadapi risiko besar, terutama ketika harga komoditas mengalami penurunan atau Hal ini dapat mengganggu pendapatan negara dan memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk mata pencaharian.
Fluktuasi harga komoditas global sering kali menyebabkan volatilitas pendapatan di sektor-sektor primer, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk investasi, lapangan pekerjaan, dan stabilitas harga domestik (Kusuma, 2.
Sebagai contoh, penurunan harga minyak sawit di pasar internasional dapat mengurangi pendapatan petani dan eksportir, yang pada akhirnya berdampak pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Siregar, 2.
Krisis yang terjadi dalam sektor pertambangan dan pertanian juga dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi perekonomian daerah yang sangat bergantung pada industri-industri ini, memperburuk ketimpangan ekonomi antar wilayah (Raharjo.
Ketergantungan yang tinggi pada sektor primer juga menghambat upaya diversifikasi ekonomi, sebuah strategi yang esensial untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal.
Tanpa adanya diversifikasi yang memadai, perekonomian Indonesia tetap bergantung pada beberapa sektor utama, yang membuatnya lebih rentan terhadap perubahan struktural dalam ekonomi global (Fauzan, 2.
Diversifikasi ekonomi dapat memperkuat stabilitas perekonomian dengan mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas, serta membuka peluang baru dalam sektorsektor lain seperti teknologi, manufaktur, dan jasa (Wahyudi, 2.
Untuk itu, penting bagi pemerintah dan sektor industri untuk mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung investasi dalam riset dan pengembangan, penguatan sektor-sektor baru, dan peningkatan infrastruktur.
Langkah-langkah tersebut dapat membantu membentuk perekonomian yang lebih seimbang dan lebih tangguh terhadap guncangan Ketidaksetaraan Pendapatan Ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia, yang diukur melalui rasio Gini, menggambarkan adanya disparitas yang signifikan dalam distribusi kekayaan di negara
39 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Rasio Gini yang tinggi menunjukkan konsentrasi kekayaan yang sangat besar pada segelintir individu atau kelompok, sementara sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan (Kusuma, 2.
Data yang ada juga menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi tidak hanya menikmati tingkat keuntungan yang lebih besar, tetapi juga memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja yang lebih luas, dan layanan kesehatan yang lebih baik, yang semakin memperburuk ketidakadilan dalam kesempatan ekonomi (Raharjo.
Ketidaksetaraan pendapatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Kesenjangan yang tajam antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah menghambat upaya pemerataan pembangunan serta mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketika sebagian besar kekayaan terakumulasi pada kelompok yang lebih kecil, daya beli masyarakat secara keseluruhan menjadi terbatas, yang dapat mengurangi permintaan domestik dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ketidaksetaraan ini juga menghalangi investasi dalam sektor-sektor yang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan jangka panjang (Siregar, 2.
Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan pendapatan berpotensi memperburuk ketegangan sosial dan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik, mengingat kelompok yang kurang beruntung merasa terpinggirkan dan tidak memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan (Wahyudi, 2.
Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus pada redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta penguatan program-program sosial yang dapat mendukung kelompok berpenghasilan rendah (Fauzan, 2.
Jika ketidaksetaraan pendapatan tidak diatasi dengan langkah-langkah yang efektif, hal ini akan terus menjadi penghalang utama bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Korupsi Korupsi merupakan masalah struktural yang signifikan dan berdampak buruk terhadap efisiensi ekonomi serta pembangunan di Indonesia.
Praktik korupsi, yang melibatkan baik pejabat publik maupun sektor swasta, sering kali menyebabkan pembangunan, dan merugikan perekonomian negara secara keseluruhan (Siregar, 2.
Korupsi tidak hanya menurunkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan penyediaan layanan publik, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap stabilitas ekonomi serta integritas lembaga-lembaga negara (Hasan.
Penyalahgunaan wewenang dan praktek suap dalam sektor publik dan swasta mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk tujuan pembangunan produktif menjadi pemborosan yang tidak efektif, merugikan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan daya saing ekonomi (Fauzan, 2.
40 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Sebagai contoh, dana yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur kritis sering kali dikorupsi, mengakibatkan penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian proyek tersebut.
Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat dan memperburuk ketimpangan infrastruktur antar wilayah (Fauzan, 2.
Selain itu, korupsi menciptakan distorsi pasar dengan memfasilitasi praktek bisnis yang tidak adil, yang merugikan persaingan sehat dan menghambat perkembangan sektor swasta, serta mengurangi daya tarik investasi asing (Wahyudi, 2.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Ini mencakup penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam hal transparansi anggaran, penguatan sistem pengawasan terhadap proyek-proyek publik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi (Raharjo, 2.
Penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan peningkatan kesadaran publik mengenai dampak buruk korupsi juga penting untuk membangun budaya anti-korupsi yang lebih kuat di seluruh lapisan masyarakat.
Melalui langkah-langkah ini.
Indonesia dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih transparan dan adil, yang pada gilirannya mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan merata (Kusuma, 2.
Kemiskinan Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan dalam beberapa tahun Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan sosial lainnya (Wahyudi, 2.
Angka kemiskinan yang masih tinggi mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan dalam kualitas hidup di berbagai lapisan masyarakat.
Masalah akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai sering kali menjadi hambatan utama bagi keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pendidikan yang buruk menghambat peluang pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, sementara kurangnya akses ke layanan kesehatan menyebabkan beban biaya medis yang berat dan menurunkan produktivitas kerja (Fauzan, 2.
Selain itu, ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar juga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan mempersulit upaya untuk mencapai inklusi sosial dan ekonomi yang lebih luas (Raharjo, 2.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan secara lebih efektif, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Pendekatan yang lebih holistik harus melibatkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan keterampilan yang relevan untuk pasar kerja.
Program-program pengentasan kemiskinan harus dirancang untuk memberikan dukungan yang langsung pada kebutuhan dasar sambil menciptakan kesempatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (Kusuma, 2.
Selain itu, kebijakan redistributif yang lebih baik dan peningkatan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal juga penting untuk memperbaiki akses dan mempercepat proses pengentasan 41 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
kemiskinan (Siregar, 2.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah serta sektor swasta, diharapkan taraf hidup masyarakat miskin dapat ditingkatkan secara signifikan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif.
Ketimpangan Pembangunan Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia sangat mencolok dan merupakan masalah struktural yang mendalam.
Daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pasar, dan kesempatan ekonomi, menciptakan jurang yang lebar antara kawasan urban yang maju dan daerah rural yang terpinggirkan (Riyadi, 2.
Ketimpangan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kualitas jalan, fasilitas kesehatan, serta akses terhadap pendidikan dan teknologi.
Infrastruktur yang tidak memadai di daerah pedesaan sering kali membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas, menghambat pertumbuhan usaha lokal, dan mengurangi potensi produktivitas pertanian.
Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya transportasi meningkat, dan produk-produk dari daerah terpencil sering kali tidak dapat bersaing di pasar nasional atau internasional (Kusuma, 2.
Selain itu, kurangnya akses ke teknologi modern dan pendidikan berkualitas menghalangi pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia (Siregar, 2.
Ketimpangan pembangunan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial.
Masyarakat di daerah pedesaan sering menghadapi akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang memperburuk kualitas hidup dan menghambat mobilitas sosial (Hasan, 2.
Perbedaan yang tajam dalam akses dan kesempatan ini menyebabkan ketidakadilan dan menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif di seluruh negeri.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan akses pasar, serta penyediaan layanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah.
Program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dan investasi dalam infrastruktur pedesaan harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Raharjo, 2.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketimpangan pembangunan dapat dikurangi, dan kesejahteraan ekonomi dapat diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Infrastruktur yang Kurang Memadai Infrastruktur yang kurang memadai di banyak bagian Indonesia menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas.
Keterbatasan dalam bidang transportasi, energi, dan fasilitas umum tidak hanya mengurangi efisiensi ekonomi tetapi juga menurunkan daya saing nasional di pasar global (Sudrajat, 2.
Masalah ini terlihat jelas di daerah-daerah yang tertinggal, di mana infrastruktur yang tidak memadai membatasi mobilitas barang dan tenaga kerja, serta menghambat perkembangan sektorsektor kunci seperti industri, pertanian, dan perdagangan.
Keterbatasan transportasi, 42 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
misalnya, menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan ketidakstabilan dalam rantai pasokan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing dan memenuhi permintaan pasar secara efisien.
Kurangnya akses ke energi yang stabil dan terjangkau juga menghambat produktivitas industri dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, karena pasokan energi yang tidak konsisten dapat mengganggu operasi bisnis dan pelayanan publik (Wahyudi, 2.
Selain itu, fasilitas umum yang terbatas, seperti sistem sanitasi dan kesehatan, memperburuk kondisi hidup dan kesejahteraan sosial, menghambat kesempatan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi Pembangunan infrastruktur yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup Investasi dalam infrastruktur transportasi, energi, dan fasilitas umum dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan (Fauzan, 2.
Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan yang lebih efisien akan memperlancar arus barang dan mobilitas tenaga kerja, sedangkan penyediaan energi yang andal dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang memadai akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat (Raharjo, 2.
Selain itu, pengembangan infrastruktur harus disertai dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan bahwa proyekproyek tersebut memberikan manfaat maksimal dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif.
Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif akan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk investasi dan pertumbuhan jangka panjang (Kusuma, 2.
Krisis Global Krisis global, seperti pandemi Covid-19, telah memperburuk masalah ekonomi di Indonesia secara signifikan dengan menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, peningkatan pengangguran, dan memperbesar kerentanan sosial.
Pandemi telah melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, khususnya pariwisata dan perdagangan, yang merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia.
Penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan, dan penurunan permintaan global telah mengakibatkan kerugian besar bagi industri pariwisata dan mengurangi pendapatan dari sektor ekspor (Fauzan.
Penurunan aktivitas ekonomi ini berdampak langsung pada peningkatan pengangguran, dengan banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan atau bahkan tutup karena penurunan pendapatan yang drastis.
Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan bagi banyak keluarga dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi domestik (Wahyudi, 2.
Selain itu, krisis global memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi yang sudah ada, dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu mengalami dampak yang jauh lebih parah dibandingkan dengan kelompok yang lebih Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial menjadi semakin terbatas bagi mereka yang paling membutuhkan (Raharjo, 2.
43 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis global dan mempercepat pemulihan ekonomi, resiliensi menjadi kunci utama.
Membangun ketahanan ekonomi melibatkan penguatan sistem kesehatan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi guncangan eksternal.
Pendekatan ini mencakup pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital dan e-commerce, reformasi kebijakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, serta penyediaan dukungan sosial untuk masyarakat yang terdampak (Kusuma, 2.
Resiliensi juga melibatkan pembentukan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan memberikan stimulus yang diperlukan untuk mendukung sektor-sektor yang paling terdampak.
Dengan langkah-langkah tersebut.
Indonesia dapat memperbaiki dampak krisis global dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan (Siregar, 2.
Masalah ekonomi di Indonesia, seperti ketimpangan pembangunan, pengangguran, dan kemiskinan, sangat terkait dengan kekurangan akses terhadap pendidikan dan Dalam konteks ini, manajemen dakwah dapat menjadi alat penting untuk memfasilitasi distribusi sumber daya dan menciptakan pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.
Sebagai contoh, dakwah digital dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dalam pembelajaran (Nabila et al.
, yang dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam ekonomi yang lebih inklusif.
Pendekatan manajemen dakwahjuga menyoroti bagaimana strategi dakwah dapat membantu pembangunan pendidikan Islam melalui infrastruktur transportasi (Najibulla & Suryandari, 2.
Keterhubungan antara kualitas infrastruktur dan akses terhadap pendidikan mencerminkan bagaimana pembangunan ekonomi dan sosial dapat ditingkatkan dengan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.
Jenis-Jenis Masalah Ekonomi Masalah Pokok Ekonomi Klasik Masalah pokok ekonomi klasik dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama: produksi, distribusi, dan konsumsi.
Setiap aspek ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana suatu sistem ekonomi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Masalah Produksi Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan menambah nilai guna.
Dalam konteks ekonomi, produksi mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan nilai guna barang, baik melalui perubahan bentuk maupun tanpa mengubah bentuk.
Produksi barang dan jasa dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan cara penggunaannya:
Produksi Barang 44 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Produksi barang melibatkan perubahan bentuk atau sifat bahan dasar untuk menghasilkan barang yang berguna.
Barang dibedakan menjadi dua jenis:
Barang Konsumsi Barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti makanan, pakaian, dan perumahan.
Barang Modal Barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain, seperti mesin dan peralatan industri, yang harus melalui proses produksi sebelum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Mankiw, 2.
Produksi Jasa Produksi jasa adalah aktivitas yang menambah nilai guna tanpa mengubah bentuk fisik barang.
Jasa dapat dibedakan menjadi dua kategori:
Jasa Langsung Jasa yang langsung memenuhi kebutuhan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan layanan kecantikan.
Jasa Pendukung Jasa yang meningkatkan nilai guna barang, seperti asuransi dan jasa pergudangan (Samuelson & Nordhaus, 2.
Menurut teori ekonomi klasik, permasalahan utama dalam produksi adalah bagaimana menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Fokusnya terletak pada kuantitas barang dan jasa yang harus diproduksi, tanpa terlalu memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera individu (Smith, 2.
Masalah Distribusi Distribusi merujuk pada cara barang dan jasa disebarluaskan dari produsen ke Dalam pandangan ekonomi klasik, distribusi dapat dilakukan melalui dua cara utama:
Distribusi Langsung Distribusi langsung terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen tanpa perantara.
Hal ini memungkinkan hubungan langsung antara produsen dan konsumen, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi (Ricardo, 2.
Distribusi Melalui Pasar Pasar berfungsi sebagai sarana perantara di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi.
Pasar menyediakan platform untuk bertukar barang dan jasa, serta menentukan harga berdasarkan penawaran dan permintaan (Marshall.
Masalah Konsumsi Masalah konsumsi berkaitan dengan kesesuaian antara barang yang diproduksi dan kebutuhan masyarakat.
Untuk memastikan barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan keinginan konsumen, produsen harus memperhatikan beberapa faktor:
45 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Kebutuhan dan Keinginan Konsumen Produsen harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi.
Kesesuaian ini penting agar barang yang dihasilkan sesuai dengan preferensi dan daya beli masyarakat (Keen, 2.
Kesesuaian Barang dengan Daya Beli Suatu barang menjadi tidak berguna jika tidak sesuai dengan kebutuhan, selera, dan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, produksi dan distribusi harus mempertimbangkan ketiga aspek ini untuk memastikan barang yang diproduksi dapat diterima dan digunakan oleh konsumen (Stiglitz, 2.
Dengan pemahaman tentang masalah pokok ekonomi ini, kita dapat lebih baik memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan serta strategi ekonomi dapat dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
Masalah Ekonomi Modern Masalah ekonomi modern mencakup berbagai isu terkait dengan alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Tiga masalah pokok dalam ekonomi modern meliputi: apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut Apa dan Berapa yang Diproduksi (What and How Muc.
Masalah pertama yang harus dipecahkan adalah jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi serta berapa jumlah yang diperlukan.
Mengingat sumber daya yang terbatas, masyarakat harus membuat keputusan strategis mengenai alokasi sumber daya untuk memproduksi barang yang paling dibutuhkan.
Misalnya, apakah lebih penting memproduksi makanan, obat-obatan, mesin industri, atau barang konsumsi lainnya (Anderson, 2.
Pengambilan keputusan ini melibatkan analisis kebutuhan dan prioritas.
Jika sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk produksi makanan, maka alokasi untuk barang lainnya seperti obat-obatan atau mesin industri harus Oleh karena itu, penting untuk menetapkan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi manfaat ekonomi (Huang, 2.
Bagaimana Cara Memproduksinya (Ho.
Masalah kedua berkaitan dengan metode dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.
Ini mencakup pemilihan teknologi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis mesin, dan bahan mentah yang digunakan.
Keputusan tentang teknologi produksi akan mempengaruhi efisiensi dan hasil produksi.
Teknologi tinggi mungkin memerlukan investasi modal yang besar, sementara teknologi berbasis tenaga kerja mungkin lebih murah tetapi membatasi jumlah produksi (Lee, 2.
Efisiensi dalam penggunaan faktor produksi juga merupakan hal penting.
Metode produksi
harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa hasil produksi maksimal dan biaya
46 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Ini melibatkan analisis tentang kombinasi terbaik dari faktor produksi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Nguyen, 2.
Siapa Pelaku Produksi (Wh.
Masalah ini berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi.
Di Indonesia, elemen utama produksi meliputi pemerintah, sektor swasta, dan koperasi.
Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan produksi, sebagaimana diatur oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 32 Ayat .
(Suharto, 2.
Pemerintah menetapkan kebijakan yang mempengaruhi seluruh sektor produksi, termasuk regulasi, insentif, dan dukungan.
Selain itu, sektor swasta dan koperasi juga berperan dalam kegiatan produksi, masing-masing dengan tujuan dan mekanisme yang berbeda.
Spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan mencegah monopoli, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagai pelaku produksi (Rahayu, 2.
Untuk Siapa Diproduksi (For Who.
Masalah terakhir adalah mengenai distribusi barang dan jasa.
Pertanyaan utama adalah siapa yang akan mendapatkan barang yang diproduksi dan bagaimana distribusinya dilakukan.
Hal ini melibatkan keputusan tentang bagaimana barang didistribusikan berdasarkan ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok sosial tertentu (Zulkarnain, 2.
Distribusi yang adil dan efisien adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari produksi mencapai semua lapisan masyarakat.
Kebijakan distribusi harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan akses yang merata terhadap barang dan jasa (Wang, 2.
Dengan memahami masalah pokok ekonomi modern ini, kita dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan distribusi yang adil dan merata di masyarakat.
Solusi Masalah Ekonomi di Indonesia Melalui Pendekatan Manajemen Dakwah Pendekatan manajemen dakwah dalam menangani masalah ekonomi di Indonesia menawarkan solusi yang tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial.
Dalam konteks ini, manajemen dakwah dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Berikut adalah solusi yang efektif untuk masalah ekonomi yang telah diidentifikasi, disusun dalam kerangka manajemen dakwah.
Solusi masalah produksi melalui Manajemen Dakwah:
Penerapan Prinsip Amanah dan Transparansi Dalam produksi, penerapan prinsip amanah .
dan transparansi dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi.
Produsen diharapkan untuk bertindak jujur dalam pengelolaan sumber daya dan informasi terkait produksi (Musa, 2.
Optimalisasi Zakat dan Infak untuk Pengembangan Industri
47 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk mendukung industri kecil dan Dengan demikian, dapat diperoleh modal tambahan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk (Ibrahim, 2.
Selain itu, program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh zakat dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Syariah Mengembangkan kewirausahaan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi (Hadi, 2.
Solusi masalah distribusi melalui Manajemen Dakwah .
Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Manajemen dakwah mengajarkan pentingnya keadilan sosial, yang dapat diterapkan dalam distribusi barang dan jasa.
Program-program distribusi yang berbasis pada prinsip keadilan dapat memastikan bahwa barang-barang penting sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang (Yusuf, 2.
Penggunaan Zakat untuk Pembangunan Infrastruktur Zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk distribusi yang lebih baik, seperti pembangunan jalan dan fasilitas penyimpanan.
Ini akan membantu mengurangi ketimpangan dalam akses pasar (Fauzi, 2.
Penyuluhan dan Edukasi tentang Hak dan Kewajiban Ekonomi Menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam distribusi barang dan jasa dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses distribusi yang adil (Nasution, 2.
Solusi masalah konsumsi melalui Manajemen Dakwah .
Promosi Konsumsi yang Beretika Manajemen dakwah dapat mempromosikan konsumsi yang etis, yang berarti memilih barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindari konsumsi yang berlebihan atau pemborosan.
Edukasi tentang konsumsi yang sesuai syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial (Arifin, 2.
Pengembangan Program Sosial Berbasis Komunitas Mengembangkan program-program sosial yang berbasis pada komunitas untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.
Ini termasuk program bantuan makanan, pendidikan, dan kesehatan yang dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah (Said, 2.
Penerapan Prinsip Ekonomi Sirkular Menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
Ini termasuk daur
48 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
ulang dan pemanfaatan kembali barang untuk mengurangi pemborosan (Aziz.
Respon terhadap Krisis Global Solusi melalui Manajemen Dakwah:
Penerapan Prinsip Ketahanan Sosial Manajemen dakwah dapat mengajarkan pentingnya ketahanan sosial melalui penguatan solidaritas dan dukungan komunitas selama krisis.
Program-program dukungan untuk keluarga dan individu yang terkena dampak krisis dapat meningkatkan daya tahan masyarakat (Haris, 2.
Pemanfaatan Sumber Daya untuk Bantuan Kemanusiaan Selama krisis global, manajemen dakwah dapat memfasilitasi pengumpulan dana dan sumber daya untuk bantuan kemanusiaan.
Ini termasuk donasi zakat, infak, dan sedekah yang diarahkan untuk bantuan krisis (Jamal, 2.
Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Resilien Mengembangkan kebijakan ekonomi yang fleksibel dan resilient untuk menghadapi krisis global.
Ini termasuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan kondisi eksternal (Rizal, 2.
Manajemen dakwah memainkan peran penting dalam mendukung distribusi zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Implementasi dakwah digital yang dikelola dengan baik dapat menjadi platform untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah, distribusi kekayaan yang adil, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pendekatan manajemen dakwah menawarkan solusi yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan spiritual.
Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dakwah dalam penanganan masalah ekonomi.
Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dakwah tidak hanya difokuskan pada aspek spiritual tetapi juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
KESIMPULAN
Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di Indonesia, pendekatan manajemen dakwah menawarkan solusi holistik dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manajerial berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.
Masalah ekonomi klasik seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dapat diperbaiki melalui penerapan prinsip amanah, transparansi, keadilan sosial, serta pendekatan berbasis syariah dalam industri kecil dan menengah.
Sementara itu, masalah ekonomi modern seperti keputusan produksi, teknologi produksi, pelaku produksi, dan distribusi dapat diatasi dengan mengintegrasikan prinsip dakwah dalam perencanaan produksi, pemilihan teknologi, manajemen faktor produksi, dan distribusi yang adil.
49 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Selain itu, respons terhadap krisis global, termasuk penguatan ketahanan sosial, bantuan kemanusiaan, dan kebijakan ekonomi yang resilien, dapat ditingkatkan melalui penerapan nilai-nilai dakwah.
Integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat memperkuat struktur ekonomi negara, tetapi juga membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dakwah dalam penanganan masalah ekonomi.
Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih komprehensif, efektif, dan berdaya tahan, sambil memperkuat fondasi sosial dan ekonomi bangsa.
DAFTAR RUJUKAN
Anderson.
Resource allocation in modern economies: What and how much to Journal of Economic Policy, 47.
, 88-102.
Arifin.
Ethical consumption in Islamic perspectives.
Journal of Islamic Marketing, 18.
, 90-105.
Aziz.
Circular economy and Islamic principles: A sustainable approach.
Journal of Environmental Economics, 27.
, 120-134.
Fauzan.
Integrasi manajemen dakwah dalam kebijakan ekonomi: Potensi dan Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam, 12.
, 77-94.
Fauzi.
Utilizing zakat for infrastructure development: A case study.
International Journal of Development Studies, 28.
, 55-70.
Hadi.
Entrepreneurship in Islamic perspective: Opportunities and challenges.
International Journal of Islamic Business, 11.
, 213-227.
Haris.
Social resilience and community support in crisis situations.
Journal of Crisis Management, 12.
, 65-78.
Hasan.
Ketergantungan pada sektor primer: Tantangan bagi ekonomi Indonesia.
Economic Review, 9.
, 23-38.
Hasan.
Inflasi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat Indonesia.
Economic Studies Journal, 14.
, 33-47.
Huang.
Decision making in resource allocation: A modern perspective.
Economic Review Quarterly, 30.
, 117-130.
Ibrahim.
The role of zakat and infaq in supporting small and medium enterprises.
Economic and Social Review, 34.
, 102-115.
Jamal.
Humanitarian aid and Islamic management practices.
International Journal of Humanitarian Studies, 31.
, 93-105.
Keen.
Economics of production and consumption.
Cambridge: Cambridge University Press.
Kusuma.
Dinamika ekonomi global dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.
Jakarta: Pustaka Ekonomi.
Kusuma.
Ketidaksetaraan pendapatan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.
Journal of Economic Policy, 11.
, 57-72.
50 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Lee.
Technology and methodology in modern production.
International Journal of Production Economics, 34.
, 156-169.
Mankiw.
Principles of economics.
Boston: Cengage Learning.
Marshall.
Principles of economics.
London: Palgrave Macmillan.
Musa.
Transparency and trust in Islamic economic practices.
Journal of Islamic Economics, 29.
, 45-58.
Nabila.
AoAisy.
Aeni.
, & Suryandari.
Penerapan pendidikan manajemen dakwah dalam pembelajaran digital di Indonesia.
Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa, 1.
, 362-368.
Najibulla.
, & Suryandari.
Implementasi strategi manajemen dakwah dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2.
, 1379-1384.
Nasution.
Economic rights and responsibilities: Education and awareness.
Economic Education Review, 22.
, 134-146.
Nguyen.
Efficiency in production processes: Modern approaches and techniques.
Journal of Manufacturing Science and Engineering, 42.
, 203-215.
Raharjo.
Upaya pemberantasan korupsi dan membangun lingkungan ekonomi Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11.
, 34-50.
Raharjo.
Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi informal dan kesenjangan sosial di Indonesia.
Jurnal Sosial dan Ekonomi, 19.
, 211-230.
Rahayu.
The role of government and private sector in modern production systems.
Economic and Social Review, 29.
, 79-92.
Riyadi.
Ketimpangan pembangunan: Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15.
, 67-83.
Riyadi.
Sistem ekonomi dan politik ekonomi di Indonesia: Kajian kontemporer.
Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
Rizal.
Developing resilient economic policies in the face of global crises.
Global Economic Review, 40.
, 112-125.
Said.
Community-based social programs and Islamic management principles.
Community Development Journal, 33.
, 48-63.
Samuelson.
, & Nordhaus.
Economics.
Amerika Serikat: McGraw-Hill Education.
Saputra.
Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya: Inti dari masalah Journal of Economic Perspectives, 15.
, 15-29.
Siregar.
Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat: Studi kasus di daerah tertinggal.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 20.
, 45-61.
Smith.
The wealth of nations.
Inggris: Penguin Classics.
Stiglitz.
Economics of the public sector.
New York: W.
Norton & Company.
Sudrajat.
Infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Journal of Economic Development, 13.
, 77-92.
Sudrajat.
Peran inflasi dalam mempengaruhi perekonomian nasional.
Bandung:
Ekonomi Terapan.
51 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H
Fauzan Diaz.
Sugianto.
Slamet Riyadi.
Meity Suryandari Vol.
No.
: 35-52
Suharto.
Government regulation and private sector participation in production.
Journal of Indonesian Economic Policy, 52.
, 34-47.
Wahyudi.
Tantangan kemiskinan dan upaya pengentasan di Indonesia.
Journal of Social Economics, 12.
, 89-103.
Wang.
Distribution of goods and services: Challenges and solutions.
Global Economic Perspectives, 27.
, 57-69.
Wibowo.
Ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia: Perbedaan kawasan perkotaan dan pedesaan.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14.
, 145-162.
Yusuf.
Peran zakat, infak, dan sedekah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Jurnal Studi Islam dan Ekonomi, 15.
, 305-322.
Yusuf.
Social justice and fair distribution in Islamic economics.
Journal of Islamic Social Sciences, 36.
, 76-89.
Zulkarnain.
Distribution and equity in modern economic systems.
Journal of Social Economics, 43.
, 124-137.
52 | A L - I D A R A H : J U R N A L M A N A J E M E N D A K W A H