Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 Journal homepage: w.
edu/jeb ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147 Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek Teguh Erawatia.
Danang Kurniawanb Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, eradimensiarch@gmail.
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, danang96kurniawan@gmail.
INFO ARTIKEL
ABSTRACT
Riwayat Artikel:
Artikel dikirim 29-06-2018 Revisi 04-08-2018 Artikel diterima 31-08-2018 This study aims to determine the effects of organizational commitment, human resources, and the utilization of information technology on the implementation of accrual-based governmental accounting standards.
Using the purposive sampling method, this study has 45 department heads, sub-department heads, and staff of the finance department in each local government agency (SKPD Ae Satuan Kerja Perangkat Daera.
of Magelang Regency as the The study modifies the questionnaire from previous literature to generate the primary data.
The results show that organizational commitment affects the implementation of accrualbased governmental accounting standards.
However, two other independent variables .
uman resources and the use of information technolog.
have no effect on the application of accrual-based governmental accounting standards.
Keywords:
organizational commitment, human resources, utilization of information technology, application of accrual based government accounting standards Kata Kunci:
komitmen organisasi, sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari aspek keperilakuan yaitu komitmen organisasi, sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif dan pengambilan data dengan teknik survei.
Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Megelang dengan responden adalah kepala bagian keuangan, sub bagian keuangan serta staf - staf pada bagian keuangan.
Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual dipengaruhi oleh komitmen Sedangkan, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dalam satu dekade terakhir.
Sejak otonomi daerah dan disentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia pasca diterbitkannya .
ndang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daera.
ndang - undang nomor 25 Tahun 1999 tentang keuangan pemerintah pusat dan daera.
dan beberapa peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah, terutama dilakukan oleh pemerintah daerah.
Setelah kedua undang- undang otonomi daerah tersebut diganti dengan .
ndang-undang No.
32 tentang pemerintah daerah 2.
ndang - undang nomor 33 tahun 2.
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, regulasi mengenai akuntansi semakin banyak diterbitkan, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga lain, seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang menyusun standar akuntansi pemerintah.
Dalam ruang lingkup pemerintah pusat, pelaporan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Neraca.
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Menteri Keuangan menerima Laporan Realisasi Anggaran.
Neraca.
Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan layanan umum pada kementrian/lembaga negara, yang kemudian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah pusat.
Menteri Keuangan yang memiliki wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara bertanggungjawab penuh menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahan negara dan badan lainnya.
Khusus untuk pemerintah daerah, .
ndang - undang nomor 17 Tahun 2.
tentang keuangan negara, .
ndang - undang nomor 1 Tahun 2.
tentang perbendaharaan negara, .
eraturan pemerintah nomor 24 tahun 2.
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan .
eraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2.
tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Neraca.
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dalam sektor korporasi telah berkembang penggunan akuntansi berbasis akrual menggantikan akuntansi kas.
Demikian pula, pada sektor publik juga telah terjadi pergeseran penggunaan akuntansi akrual untuk menggantikan akuntansi kas, namun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.
Basis akrual untuk pemerintahan disebut sebagai akrual modifikasian .
odified accrua.
Perbedaan dengan akrual penuh yang diterapkan pada korporasi .
roprietary fun.
dengan pemerintahan yaitu dalam hal biaya.
Pada sektor korporasi biaya .
adalah jumlah sumber daya Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 yang dikonsumsi selama periode akuntansi.
Pada sektor pemerintahan, pengeluaran kas karena mengkonsumsi suatu sumber daya disebut sebagai expenditure serta difokuskan pada general fund.
Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi.
Oleh karena govermental fund tidak memiliki catatan modal dan utang .
icatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjan.
pengukuran konsumsi sumber daya dikelompokkan sebagai expenditure bukan expense (Mardiasmo, 2.
Dengan menggunakan sistem berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Di Indonesia, gerakan akuntansi menuju berbasis akrual dimulai sejak gerakan reformasi tahun 1998 dan ditetapkannya .
ndang - undang nomor 17 Tahun 2.
tentang Keuangan Negara.
Proses implementasi tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala, terutama berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia akuntansi yang terampil dan peraturan tingkat pusat yang tidak selaras dengan peraturan di daerah (McLeod & Harun, 2.
Oleh karena itu, langkah awal untuk mengantisipasi munculnya masalah tersebut adalah dengan menyiapkan strategi implementasi yang komprehensif dan perlu mencermati dari aspek perilaku berbagai pihak yang berkaitan dengan sistem akuntansi akrual di daerah.
Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang- undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.
Kabupaten Magelang.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Penerapan sistem akuntansi akrual di Kabupaten Magelang mengalami tantangan.
Proses penerapan sistem akuntansi akrual akan optimal jika ada dukungan dari sumberdaya manusia yang meliputi pembuatan dan penggunaan informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan standar akuntansi pemerintah pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada.
Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi pada pengembangan sumber daya manusia dalam strategi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali baik.
Selain itu, dengan mencermati pengalaman yang lalu, salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Magelang adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja (Irawan, 2.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sistem akuntansi berbasis akrual dari aspek keperilakuan yaitu komitmen organisasi, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.
Hasil penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan riset akuntansi sektor publik atas berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi di pemerintah daerah yang berbasis akrual dari aspek Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan pembinaan dan pelatihan pada aspek yang belum optimal dalam mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Komitmen Organisasi Komitmen organisasi ialah suatu keadaan seseorang karyawan yang memihak pada suatu organisasi dan tujuan- tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan.
Robbins .
berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi karyawan suatu keadaan individu yang mempunyai sifat organisasi dan tujuan dan ingin untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.
Zeyn .
mendefinisikan bahwa komitmen organisasi merupakan sebagai suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi.
Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut memiliki .
ense of belongin.
bagi pekerja terhadap organisasi.
Inznillah .
menyatakan bahwa komitmen oranisasi berarti kemauan dari Seorang individu mau bekerja keras untuk objek, sasaran Ae sasaran dan nilai nilai tertentu, atau dia menjadi anggota dalam sebuah system.
Konsep komitmen organisasi telah didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku.
Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan rasa kesetiaan kepada Sumber Daya Manusia Azman .
menjelaskan bahwa kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk fungsi akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.
Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan.
Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik.
Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan- pelatihan yang pernah diikuti, dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 Wardani dan Andriyani .
menyatakan kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan.
Sumber daya manusia tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.
Ariesta .
menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Rahman, 2.
Ariesta .
menyatakan bahwa pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Nadir & Hasyim, 2.
Dengan demikian pengguna teknologi informasi diharapkan mampu melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat.
Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penerapan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.
Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.
Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.
eraturan pemerintah nomor 24 tahun 2.
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP diterapkan di lingkungan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ADB (Asian Development Ban.
secara khusus menyoroti masalah penerapan basis akrual bagi negara berkembang.
ADB memberikan tujuh rekomendasi penerapan akrual basis bagi negara berkembang.
Pertama, kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual.
Terdapat dua model utama dalam menerapkan basis akrual yakni model big bang dan model bertahap.
Keuntungan pendekatan big bang adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari resiko kepentingan.
Kelemahan pendekatan tersebut misalnya beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah.
Sedangkan, keuntungan pendekatan bertahap adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan.
Kedua, komitmen politik merupakan salah satu kunci penting.
Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.
Ketiga, tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan.
Hasil dan manfaat yang ingin dicapai dengan penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Keempat, perlunya tenaga akuntan yang andal.
Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup.
Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah.
Kelima, sistem informasi akuntansi harus memadai.
Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke basis akuntansi akrual.
Keenam, badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat.
Badan audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual.
Penerapan audit memerlukan beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit.
Ketujuh, penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Komitmen Organisasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sulaiman dan Abdullah .
menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu.
Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih Kejelasan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan.
Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.
Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja.
Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja serta dapat mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Beberapa penelitian telah memberi temuan empiris atas pengaruh komitmen organisasi dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Inznillah, 2.
Demikian pula.
Supriyono .
memberi temuan empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan .
eraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2.
Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.
H1: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Sumberdaya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual Sumberdaya manusia merupakan human capital di dalam organisasi.
Inznillah .
menyatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan fungsi utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuan dari organisasi tersebut.
Oleh karena pentingnya sumber daya manusia dalam Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
mempengaruhi berbasis akrual tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah untuk mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Sumber daya manusia memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual (Permana & Wiratmaja, 2.
Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan Widyastuti .
bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas sumberdaya manusia belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan sistem informasi manajeman daerah masih perlu dilakukan pelatihan- pelatihan cara pengaplikasiannya.
Dengan mencermati hasil riset terdahulu dan argumentasi yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.
H2: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Inznillah .
mengemukakan bahwa teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah.
Penerapan standar akuntansi pada pemerintah daerah yang berbasis akrual akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisis dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi.
Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintah pada sektor publik yang yang berbasis Penelitian Aldiani .
menjelaskan bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan .
eraturan pemerintah nomor 24 tahun 2.
Rahman .
memberi temuan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Riau.
Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
Secara skematis model penelitian disajikan pada Gambar 1 yang menyajikan terdapat variabel komitmen organisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.
KOMITMEN
ORGANISASI
SUMBERDAYA
MANUSIA
PEMANFAATAN TI
PENERAPAN SAP
BERASIS
AKRUAL
Gambar 1 Model Penelitian METODA PENELITIAN Desain Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.
Populasi penelitian ini adalah pengelola keuangan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang.
Metoda yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, sub bagian keuangan serta staf - staf pada bagian keuangan di masing-masing Dinas / Instansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Sulaiman dan Abdullah .
mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
nilai dan tujuan orgaisasi.
Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat.
Variabel ini diukur dengan indikator yaitu penerimaan atas tujuan nilai-nilai organisasi, rasa memiliki terhadap organisasi, keterlibatan organisasi secara utuh, profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dan tanggung jawabnya, adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi.
Sumber daya manusia di pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari segi kesiapan sumber daya manusia terdapat beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal.
Variabel ini diukur dengan indikator yaitu integritas, kompetensi, loyalitas, reward, motivasi, budaya organisasi.
Rahman .
menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.
Variabel ini diukur dengan indikator yaitu pengolahan data keuangan menggunakan piranti lunak, jaringan internet terpasang dan digunakan untuk komunikasi data keuangan, proses akuntansi selalu mengunakan komputer atau terkomputerisasi, laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, dukungan perangkat teknologi informasi.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual persepsian.
Hal-hal yang dipertanyakan adalah persepsi atas penerapan .
eraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2.
meliputi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual.
Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapat, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
Variabel dependen ini diukur dengan indikator kesiapan sumber daya manusia, peran standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, faktor pendukung berbasis akrual.
Berdasarkan definisi operasional variabel, maka pengukuran dan ukuran skala yang digunakan untuk pembuatan item kuesioner adalah menggunakan skala likert dengan menggunakan lima pilihan dari sangat tidak setuju sampai sangat tidak setuju.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 Teknik Analisis Data Penelitian ini menyajikan statistis deskriptif atas data penelitian yang meliputi rerata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi jawaban responden.
Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan piranti lunak SPSS.
Hipotesis diterima jika nilai probabilitas di bawah 0,05.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif Statistik dalam penelitian memberi informasi mengenai karakteristik variabelvariabel penelitian antara rerata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.
Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1
Hasil Tabel Statistik Deskriptif
Pemanfaatan teknologi informasi
Penerapan SAP Berbasis Akrual
Sumberdaya Manusia
Komitmen Organisasi
Sumber: data primer diolah 2018
Minimum Maximum Mean
28,27
31,22
35,82
36,89
Std.
Deviation 3,473 3,417 3,157 3,284 Nilai minimum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual persepsian adalah sebesar 24 dan nilai maksimal sebesar 39.
Rata Ae rata penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual persepsian sebesar 31,22 dengan standar deviasi sebesar 3,417.
Hal ini menunjukkan sebagian responden menjawab setuju untuk pernyataan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Komitmen organisasi memiliki nilai minimum sebesar 31, nilai maksimal sebesar 44 dan memiliki nilai rata Ae rata komitmen organisasi sebesar 36,89 dengan standar deviasi sebesar 3,284.
Artinya sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab setuju dalam hal komitmen organisasi.
Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 18 dan memiliki nilai maksimal sebesar 35 serta memiliki nilai rata Ae rata pada pemanfaatan tenologi informasi sebeasr 28,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,473.
Jadi dalam hal ini sebagian responden dalam penelitian ini menjawab setuju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
Tabel 2 Hasil Pengujian Statistis Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Std.
Error Beta (Constan.
7,728 5,508 1,403 Komitmen_Organisasi 0,514 0,137 0,494 3,752 Sumberdaya_Manusia -0,160 0,158 -0,148 -1,013 Pemnafaatan_Teknologi_Informasi 0,363 0,143 0,369 2,532 Dependent Variable: Penerapan_Standar_Akuntansi_Pemerintah_Berbasis_Akrual Sig.
0,168
0,001
0,317
0,015
Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,001 .
<0,.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi dalam tempat kerja mereka dapat mencapai target yang diharapkan.
Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, teliti dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya dan tingkat kepedulian terhadap organisasi tempat Jika pegawai memiliki keyakinan bahwa visi dan misi pemerintah akan tercapai dan menyebabkan peningkatan kinerja.
Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Inznillah .
yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap SAP berbasis akrual.
Artinya pemerintah akan siap menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual apabila masingmasing pegawai keuangan berkomitmen dalam menghadapi perubahan.
Hasil pengujian statistis pada pengujian hipotesis kedua yaitu sumber daya manusia terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,317 .
>0,.
Dengan demikian hipotesis kedua tidak Hasil ini menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Magelang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam melakukan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Hal ini merupakan tugas pemerintah Kabupaten Magelang untuk melakukan pelatihanAepelatihan yang berkualitas agar dalam melakukan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual lebih berkompeten dan Hasil penelitian ini mendukung temuan Widyastuti dan Adiputra .
di Kabupaten Gianyar yang berpendapat bahwa kesiapan pemerintah daerah dilihat dari kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Volume 21 No.
2 Oktober 2018, 313-332 menggunakan sistem informasi manajeman daerah masih perlu dilakukan pelatihanpelatihan cara pengaplikasiannya.
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,015 .
<0,.
Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.
Dengan kata lain variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sudah dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mendorong keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual agar lebih efektif dan efisien.
Hasil tersebut sama dengan penlitian yang dilakukan oleh Saprudin .
, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi untuk mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sudah dilakukan dengan cukup baik.
SIMPULAN.
KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan penelitian ini meliputi tiga hal.
Pertama, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Kedisiplinan dalam tanggung jawab di SKPD Kabupaten Magelang mendorong kesadaran melaksanakan tugas pelayanan publik dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Kedua, faktor sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Dengan demikian, perlu pelatihan untuk sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang.
Perhatian pemerintah dan penghargaan kepada SDM perlu ditingkatkan agar dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual lebih berkompeten dan efektif.
Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
SKPD Kabupaten Magelang dalam pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer dan jaringan internet sudah dilakukan dengan baik, sehingga mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data responden.
Penggunaan kuesioner memiliki keterbatasan dalam hal akses langsung untuk mengidentifikasi persepsi responden yang sesungguhnya.
Responden dari sektor pemerintahan (SKPD) tidak dapat menyediakan waktu untuk bertatap muka untuk diwawancarai secara langsung.
Persepsi responden dapat dipengaruhi oleh faktor pengalaman maupun kompetensi masing-masing individu.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajianA.
(Erawati.
Kurniawa.
Saran Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus pada karakteristik sumber daya manusia, misalnya kriteria pendidikan terakhir maupun berbagai pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Pengembangan juga dapat dilakukan dengan desain kualitatif melalui wawancara mendalam maupun Focus Group Discussion dengan responden.
Penelitian juga dapat dikembangkan dengan desain eksperimen yang memiliki keunggulan dalam validitas internal.
DAFTAR PUSTAKA