Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RANTAI PASOK DALAM RANGKA EFISIENSI AGRIBISNIS PADI DAN JAGUNG DI KABUPATEN SUMBAWA Abdul Rafiq1, Nila Wijayanti2*, Syafruddin3, Sudirman4, Syaifuddin Iskandar5 1,2,4 Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Universitas Samawa, Sumbawa Besar 3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa, SumbawaBesar 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, SumbawaBesar Corresponding Author: ayasyafila@gmail.com Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang rantai pasok dalam rangka efisiensi agribisnis padi dan jagung di Kabupaten Sumbawa. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan berbagai teknik yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, langkah-langkah analisis data yaitu; reduksi data, penyajian/ display data dan mengambil kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mengatasi permasalahan rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa, khususnya pada komoditas strategis seperti padi dan jagung. Rantai pasok agribisnis di wilayah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama, mulai dari keterbatasan infrastruktur logistik, lemahnya posisi tawar petani, inefisiensi distribusi, hingga ketimpangan data produksi. Pada aspek infrastruktur dan logistik, pemerintah daerah dan provinsi telah mendorong percepatan pembangunan gudang ketahanan pangan, perbaikan dermaga, serta penyediaan alat bongkar muat modern. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk menekan kerusakan produk pascapanen, mempercepat distribusi, dan menurunkan biaya logistik. Namun dalam praktiknya, banyak petani di Sumbawa masih menghadapi keterbatasan gudang penyimpanan yang layak serta akses jalan yang tidak memadai menuju pelabuhan atau pasar induk. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah menunjukkan upaya yang progresif, namun masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif, konsisten, dan berbasis pada realitas lapangan. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Rantai Pasok; Efisiensi; Padi; Jagung; PENDAHULUAN Kebijakan rantai pasok di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan dan distribusi produk agribisnis secara efisien. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat rantai pasok, termasuk penguatan sistem 1 logistik nasional, pengembangan Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram infrastruktur pertanian, serta pemberdayaan kelompok tani. Rantai pasok produk agribisnis dalam konteks nasional sering kali menghadapi tantangan seperti panjangnya mata rantai distribusi, fluktuasi harga, serta kurangnya integrasi antara petani, distributor dan pelaku industri (Hadi et al., 2023). Kabupaten Sumbawa yang dikenal dengan potensi agribisnisnya, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal maupun regional. Komoditas unggulan seperti jagung, padi, dan hasil peternakan seperti sapi potong menjadi tulang punggung perekonomian daerah Sumbawa. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan inefisiensi. Inefisiensi ini seringkali menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk agribisnis di pasar yang lebih luas. Komoditas unggulan seperti jagung, padi, dan hasil peternakan seperti sapi potong menjadi tulang punggung perekonomian daerah Sumbawa. Komoditas jagung menjadi salah satu produk unggulan daerah Sumbawa, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (2023) menunjukkan bahwa produksi jagung mencapai lebih dari 400.000 ton per tahun, menjadikan Sumbawa sebagai salah satu daerah penyumbang utama jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar hasil panen jagung digunakan sebagai bahan baku pakan ternak, baik untuk kebutuhan lokal maupun pengiriman ke wilayah lain di Indonesia. Meskipun produksi jagung cukup besar, tantangan yang dihadapi meliputi fluktuasi harga di tingkat petani, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta infrastruktur penyimpanan yang terbatas. Hal ini sering kali membuat petani harus menjual hasil panen mereka dengan harga rendah kepada tengkulak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah berupaya menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta mendorong program kemitraan antara petani dan pelaku industri pakan ternak (Putri et al., 2023). Selain jagung, padi juga menjadi komoditas strategis di Kabupaten Sumbawa. Sebagai salah satu sumber utama beras di wilayah ini, produksi padi mencapai lebih dari 200.000 ton per tahun (Kurniawan & Hidayat, 2022). Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan, seperti alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman dan masalah irigasi yang belum optimal. Pemerintah setempat telah menginisiasi 2 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram pembangunan jaringan irigasi baru dan rehabilitasi yang ada untuk mendukung produktivitas padi. Selain itu, kebijakan penggunaan benih unggul dan penerapan teknologi pertanian modern juga terus dikembangkan untuk meningkatkan hasil panen. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Masalah infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas transportasi yang belum memadai, menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya biaya logistik. Selain itu, kurangnya fasilitas penyimpanan modern dan teknologi pascapanen menyebabkan produk agribisnis rentan terhadap kerusakan, sehingga mengurangi kualitas dan nilai jualnya. Petani juga seringkali menghadapi masalah akses ke pasar yang efisien, sehingga mereka bergantung pada tengkulak yang menawarkan harga jauh di bawah nilai pasar. Tantangan-tantangan ini menyebabkan rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani dan daya saing produk agribisnis di pasar nasional maupun internasional (Putri et al, 2023; Rahman, 2023). Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi inefisiensi rantai pasok ini. Pemerintah daerah, melalui berbagai program dan regulasi, telah berupaya memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendukung agribisnis, serta mendorong kolaborasi antara petani, koperasi, dan pelaku usaha. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi yang kurang efektif antar pemangku kepentingan, dan rendahnya adopsi teknologi oleh petani, (Kurniawan & Hidayat, 2022; Sutrisno et al., 2023). METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki sektor agribisnis yang cukup berkembang, seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan Maret-April 2025. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penentuan sampel responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Purposive sampling. Wawancara yang mendalam di penelitian ini dilakukan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perdagangan dan 3 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram Perindustrian Kabupaten Sumbawa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu metode Miles & Huberman, yaitu kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Manajemen rantai pasok memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing sektor agribisnis, (Nasution dan Ningsih, 2025). Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok agribisnis melalui pembangunan jalan usaha tani (JUT) dan akses jalan produksi yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, baik dari APBD, Dana Desa, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian. Kecamatan seperti Labangka, Moyo Hulu, dan Plampang menjadi prioritas pembangunan karena merupakan sentra produksi jagung dan padi yang kontribusinya sangat signifikan terhadap PDRB sektor pertanian kabupaten. Salah satu keberhasilan yang dirasakan langsung oleh petani terjadi di Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, di mana jalan produksi sepanjang 1,2 km yang sebelumnya berlumpur kini telah diaspal rigid. Hal ini memungkinkan mobilitas kendaraan pengangkut hasil panen meningkat drastis, dari sebelumnya hanya bisa mengangkut satu kali per hari menjadi dua hingga tiga kali. Optimalisasi rantai pasok dapat mengurangi biaya distribusi, serta dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan pasar, (Nasution dan Ningsih, 2025). Efek dari pembangunan ini antara lain menurunnya biaya logistik hingga ±20%, pengurangan waktu tunggu panen, dan terjaminnya kualitas hasil karena terhindar dari kerusakan akibat transportasi yang buruk. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ini masih bersifat spot-spot dan belum menyeluruh. Keterbatasan anggaran, minimnya sinergi lintas OPD, serta ketidakmampuan beberapa desa dalam mengelola pemeliharaan jalan menyebabkan efektivitas program menjadi terbatas. Data dari BPS dan laporan Dinas PUPR menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, 4 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram kebutuhan jalan produksi di Kabupaten Sumbawa masih mencapai lebih dari 350 km, sementara capaian aktual baru sekitar 118 km atau 33,7% dari kebutuhan ideal. Selain itu, sebagian jalan yang dibangun belum memenuhi standar jalan pertanian yang ditetapkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), yang mensyaratkan lebar minimal 2,5 meter, struktur padat, dan daya dukung kendaraan roda empat. Akibatnya, meskipun secara fisik telah ada peningkatan akses, efektivitas penggunaan jalan tersebut dalam menunjang efisiensi distribusi hasil pertanian belum sepenuhnya maksimal. Banyak petani mengeluhkan bahwa jalan yang dibangun mudah rusak karena tidak memiliki drainase memadai atau terlalu sempit untuk kendaraan angkut bermuatan besar. Hal ini memperkuat perlunya perencanaan teknis yang lebih matang serta partisipasi masyarakat tani dalam pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur desa agar hasilnya benar-benar fungsional dan berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi rantai pasok melalui pengembangan sistem irigasi teknis dan semi-teknis yang terintegrasi dengan bendungan besar seperti Batu Bulan dan Raberas. Bendungan Batu Bulan, misalnya, merupakan infrastruktur strategis nasional yang dibangun untuk mendukung irigasi lebih dari 5.500 hektar lahan pertanian di wilayah timur Sumbawa. Dengan kapasitas tampung 27,7 juta m³ dan luas genangan 144 hektar, bendungan ini memungkinkan pengairan yang lebih terjadwal dan konsisten, terutama untuk lahan sawah di Kecamatan Moyo Hulu, Empang, dan Plampang. Program ini menjadi kunci dalam mempercepat perputaran musim tanam (padi), yang semula hanya satu kali tanam per tahun menjadi dua hingga tiga kali. Selain meningkatkan kuantitas produksi, stabilitas suplai ini membuat petani lebih fleksibel dalam menjadwalkan panen sesuai harga pasar, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi distribusi dan penurunan potensi kerugian pascapanen. Manfaat dari pembangunan sistem irigasi tidak hanya berhenti pada produktivitas, tetapi juga menciptakan struktur pasokan yang lebih stabil dan terprediksi, yang sangat penting dalam perencanaan rantai pasok agribisnis. Sebagai contoh, koperasi tani dan pelaku distribusi lokal kini lebih mudah mengatur volume pengangkutan karena pola panen petani yang sudah tidak serentak atau bergantung mutlak pada musim hujan. Namun, tidak semua wilayah dapat menikmati manfaat ini secara merata. Kawasan di luar jangkauan irigasi teknis seperti Lantung, Lape, dan Lenangguar masih mengandalkan tadah hujan dan sumur dangkal yang rentan kering 5 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram di musim kemarau. Selain itu, pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang merupakan tanggung jawab petani dan kelompok tani sering kali terbengkalai akibat keterbatasan SDM dan dana operasional. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran penyuluh teknik dan pembentukan unit pengelola irigasi di tingkat desa untuk menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur tersebut. Secara umum, kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian yang difokuskan pada jalan usaha tani dan sistem irigasi telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa. Infrastruktur tersebut telah memangkas waktu dan biaya distribusi, meningkatkan intensitas tanam, serta menciptakan pola suplai yang lebih reguler ke pasar. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tiga hal: kualitas teknis pembangunan, kesinambungan pemeliharaan dan kemampuan lembaga desa dalam mengelola serta mengoptimalkan infrastruktur yang ada. Tanpa ketiganya, intervensi fisik hanya akan bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan ke depan harus melibatkan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek teknis, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur yang baik hanya akan berdampak apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang juga diberdayakan dan didukung oleh kebijakan lintas sektor secara konsisten. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan berbagai kebijakan tertulis untuk mendukung penguatan sektor agribisnis, terutama melalui pembangunan infrastruktur pertanian. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra Dinas Pertanian, serta sejumlah regulasi formal seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Beberapa di antaranya secara eksplisit mencantumkan pengembangan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan optimalisasi kelembagaan tani sebagai prioritas pembangunan pertanian berbasis kawasan. Sebagai contoh, Perbup terkait pembangunan infrastruktur pertanian menetapkan alokasi anggaran untuk jalan tani dan irigasi tersier sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan efisiensi rantai pasok hasil pertanian dari desa ke pasar. Namun demikian, tinjauan terhadap substansi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa banyak regulasi yang masih bersifat makro, normatif, dan belum mengatur secara rinci pelaksanaan teknis di lapangan. Misalnya, 6 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram sebagian dokumen hanya menyebutkan “peningkatan infrastruktur pertanian” tanpa menjelaskan indikator capaian, target kuantitatif, spesifikasi teknis pembangunan, atau model pemeliharaan pasca konstruksi. Dalam konteks kebijakan publik, minimnya penjabaran teknis dapat menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Hal ini juga berimplikasi pada kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev), terutama pada level desa yang menjadi pelaksana langsung di lapangan. Akibatnya, meskipun terdapat kebijakan yang terkesan progresif, arah pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak seragam antarwilayah. Sebagian besar regulasi yang telah dikeluarkan belum secara eksplisit memasukkan konsep integrasi antar sektor, seperti konektivitas antara pembangunan fisik pertanian dengan sistem logistik, pasar, maupun digitalisasi agribisnis. Padahal, dalam konteks efisiensi rantai pasok, kebijakan infrastruktur seharusnya dirancang dalam kerangka sistem agribisnis yang lebih luas. Ketiadaan pendekatan sistemik ini membuat kebijakan berjalan secara sektoral dan terfragmentasi, sehingga potensi sinergi antar dinas atau lembaga pendukung belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan turunan yang lebih operasional, termasuk pedoman teknis pembangunan jalan tani, standar irigasi desa, serta prosedur evaluasi berbasis indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen pengarah dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis yang efisien dan berkelanjutan. Di samping aspek perumusan regulasi, tantangan lainnya terletak pada diseminasi dan sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelompok tani. Banyak kepala desa atau ketua kelompok tani yang tidak mengetahui secara utuh isi dari kebijakan daerah terkait pembangunan infrastruktur pertanian, sehingga implementasinya cenderung bergantung pada interpretasi masingmasing pelaksana teknis. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara maksud kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, serta menghambat pelibatan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan pengawasan. Kurangnya forum konsultatif antara OPD, penyuluh pertanian, dan actor lokal juga menyebabkan keterputusan informasi yang berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, padahal efisiensi rantai pasok sangat memerlukan kerja sama antar aktor dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang telah dirumuskan seringkali tidak diikuti dengan alokasi 7 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram anggaran yang proporsional dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, meskipun telah ditetapkan program prioritas untuk pembangunan jalan tani atau irigasi desa dalam dokumen perencanaan, namun dalam realisasi anggaran, porsi dana yang tersedia tidak mencukupi untuk menuntaskan pekerjaan hingga tahap optimal. Situasi ini juga dipersulit oleh sistem anggaran tahunan yang tidak selalu menjamin keberlanjutan proyek infrastruktur dalam jangka menengah. Ketiadaan mekanisme multi-year budgeting pada proyek-proyek agribisnis menyebabkan banyak pembangunan jalan tani yang berhenti pada tahap awal, tanpa dukungan untuk pemeliharaan atau pengembangan tahap berikutnya. Oleh karena itu, agar kebijakan benar-benar berdampak pada efisiensi rantai pasok, perumusan peraturan harus disertai dengan skema pendanaan yang realistis dan terencana secara berkesinambungan. Hasil wawancara mendalam dengan Kabid Sarana Dinas Pertanian di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi kebijakan masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pertanian. Beliau menyampaikan bahwa pihak desa sering kali hanya menerima “paket program” dari dinas terkait, tanpa dilibatkan sejak tahap perencanaan atau diberi pemahaman menyeluruh mengenai tujuan, ruang lingkup, dan indikator keberhasilan kebijakan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani di Desa Labangka yang merasa bahwa kebijakan pembangunan jalan tani tidak disertai dengan pelatihan teknis atau panduan pengelolaan jalan pasca kontruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan telah dirumuskan dengan baik, namun kurangnya komunikasi horizontal dan vertikal antar aktor menyebabkan tujuan efisiensi rantai pasok sulit tercapai secara optimal. Hal ini dikuatkan oleh studi Bappenas (2022) yang menyatakan bahwa 73% program infrastruktur desa di Indonesia tidak diawali dengan diskusi partisipatif yang melibatkan kelompok sasaran langsung, sehingga efektivitas program cenderung menurun. Hasil penelusuran dokumen sekunder dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp. 3,7 miliar, hanya sekitar Rp. 2,4 miliar yang terealisasi di lapangan. Sebagian dana terhambat proses lelang dan prioritas pengalihan anggaran untuk penanganan inflasi pangan dan subsidi pupuk. Ini memperkuat temuan wawancara dengan seorang staf lapangan di Dinas Pertanian, yang menyebut bahwa banyak program fisik tidak bisa dituntaskan karena sistem penganggaran hanya 8 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram berbasis satu tahun fiskal, tanpa jaminan keberlanjutan pendanaan untuk tahun berikutnya. Padahal, sebagian proyek seperti pembangunan jalan usaha tani dan irigasi memerlukan proses bertahap dan pemeliharaan rutin. Kurangnya mekanisme penganggaran jangka menengah menyebabkan banyak proyek berhenti di tengah jalan. Hal ini membuktikan bahwa peran kebijakan pemerintah belum cukup kuat tanpa dukungan sistem pembiayaan dan implementasi yang konsisten. Dalam konteks efisiensi rantai pasok, fragmentasi anggaran semacam ini justru menimbulkan inefisiensi baru dalam proses produksi, distribusi, dan pengelolaan hasil pertanian petani. Peran pemerintah dalam pembangunan jalan sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas dan distribusi barang serta jasa (Sriwati dkk, 2024). Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tani masih menghadapi berbagai tantangan di lima indikator utama. Dalam aspek kebijakan dan regulasi, Kepala Desa Moyo Hulu menyatakan bahwa desa sering kali hanya menerima program tanpa pemahaman arah kebijakannya secara utuh. Dari sisi pelaksanaan program, Kabid Sarana Dinas Pertanian mengungkapkan bahwa keterbatasan sistem anggaran tahunan menghambat keberlanjutan pembangunan jalan tani. Ketua Kelompok Tani Labangka menambahkan bahwa meskipun infrastruktur jalan tani membantu aktivitas petani, kualitasnya rendah dan cepat rusak karena tidak ada drainase dan perawatan. Namun demikian, seorang petani jagung di Teluk Santong menyatakan bahwa keberadaan jalan tani mempercepat distribusi hasil panen, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tetap memberi manfaat langsung meskipun belum dibarengi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang berkelanjutan. KESIMPULAN Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mengatasi permasalahan rantai pasok agribisnis di Kabupaten Sumbawa, khususnya pada komoditas strategis seperti padi dan jagung. Rantai pasok agribisnis di wilayah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan utama, mulai dari keterbatasan infrastruktur logistik, lemahnya posisi tawar petani, inefisiensi distribusi, hingga ketimpangan data produksi. Berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah menunjukkan upaya yang 9 Volume 1 Issue 1 Oktober 2025 p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx hal: 001-010 https://e-journallppmunsa.ac.id/jram https://e-journallppmunsa.ac.id/jram progresif, namun masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif, konsisten, dan berbasis pada realitas lapangan. DAFTAR PUSTAKA Bappenas. (2020). Pedoman Umum Penyusunan RPJMD Tahun 2021–2026. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Hadi, M., Sukmana, A., & Wicaksono, D. (2023). Digitalisasi Sistem Logistik Pertanian. Jurnal Sistem Agribisnis Nasional, 11(1), 34-50. Kurniawan, A., & Hidayat, R. (2022). Optimalisasi Infrastruktur Pertanian di Daerah Terpencil. Jurnal Agribisnis Indonesia, 15(3), 123-135. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Nasution. E.W dan T. Ningsih, 2025. Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok dalam Agribisnis: Studi Kasus Produksi Kelapa Sawit di Negara Berkembang. TABELA Jurnal Pertanian Berkelanjutan. Vol. 3 (1). Putri, S., Hasan, M., & Yulianto, T. (2023). Analisis Efisiensi Rantai Pasok Agribisnis: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ekonomi Regional, 18(1), 45-60. Rahman, A. (2023). Peran Informasi Pasar dalam Mendukung Daya Saing Produk Pertanian. Jurnal Agrikultur Digital, 10(2), 89-101. Sriwati. E, B. Setiawati, dan N. Tahir, 2024. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. Vol. 5 (1). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index. Sutrisno, D., Pratama, F., & Lestari, E. (2023). Implementasi Kebijakan Agribisnis di Kawasan Timur Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 12(4), 200-215. 10